Topik: Banjir Bandang

  • PFI Bogor gelar pameran `Resolusi` rekam 100 hari kerja bupati

    PFI Bogor gelar pameran `Resolusi` rekam 100 hari kerja bupati

    Bupati Bogor Rudy Susmanto pada pembukaan pameran foto bertajuk “Resolusi” di Situ Plaza Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/6/2025). ANTARA/M Fikri Setiawan

    PFI Bogor gelar pameran `Resolusi` rekam 100 hari kerja bupati
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 21 Juni 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor menggelar pameran foto bertajuk “Resolusi” di Situ Plaza Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai 19 hingga 28 Juni 2025.  Pameran ini merekam berbagai peristiwa penting dalam 100 hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Jaro Ade.

    Sebanyak 64 karya foto yang ditampilkan merupakan hasil bidikan pewarta foto dari berbagai media, menggambarkan dinamika kepemimpinan pasangan kepala daerah yang dilantik pada awal Maret 2025. Bupati Bogor Rudy Susmanto saat membuka pameran, Jumat, mengapresiasi inisiatif PFI Bogor yang telah berkontribusi dalam menyemarakkan peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 melalui pameran tersebut.

    “Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Pewarta Foto Indonesia Bogor. Ini bukan sekadar pameran foto, tetapi rekam jejak perjalanan awal kami memimpin Kabupaten Bogor,” kata Rudy.

    Ia menuturkan, foto-foto yang dipamerkan memuat cerita visual sejak hari pertama ia dan wakil bupati menjabat. Menurut dia, berbagai agenda prioritas telah dilakukan mulai dari wilayah selatan dan timur Kabupaten Bogor.

    “Di hari pertama kami menyusuri wilayah selatan dan timur yang terdampak bencana. Kami mulai membangun belasan jembatan yang putus, menanggulangi banjir, dan memperbaiki akses penghubung bagi pelajar,” ujarnya.

    Dalam pameran itu juga ditampilkan dokumentasi respons cepat pemerintah daerah terhadap sejumlah bencana alam, seperti banjir bandang di Puncak Bogor, banjir di Babakanmadang, dan genangan rutin di Bojongkulur, Gunungputri. Pameran ini turut menampilkan momen pelantikan Rudy-Jaro yang diikuti arak-arakan dari Exit Tol Citeureup menuju Gedung Tegar Beriman, sebagai simbol dimulainya kepemimpinan baru di Kabupaten Bogor.

    Sekretaris PFI Bogor Nur Arifin menyebut pameran ini merupakan bentuk kontribusi jurnalis foto dalam menyampaikan informasi visual kepada masyarakat.

    “Pameran ini adalah pengingat bahwa foto jurnalistik juga berperan dalam merekam sejarah dan pembangunan daerah,” katanya.

    Ketua pelaksana pameran, Hendi Novian, menambahkan bahwa tema “Resolusi” diangkat sebagai refleksi atas harapan dan komitmen untuk menuntaskan berbagai persoalan daerah ke depan. PFI Bogor turut menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, insan pers, dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut.

    Foto-foto dalam pameran merupakan karya Hendi Novian (Radar Bogor), Yulius Satria Wijaya dan Putra M Akbar (Antara Foto), Dwi Susanto (ceklissatu.com), Arifin (metropolitan.id), Fadli Akbar (Metropolitan), dan Aditya Aji Saputra (freelance).

    Sumber : Antara

  • Longsor Melanda Kawasan Wisata Ngade Ternate, Polisi-BPBD Lakukan Pembersihan

    Longsor Melanda Kawasan Wisata Ngade Ternate, Polisi-BPBD Lakukan Pembersihan

    TERNATE – Longsor melanda Jalan Santo Pedro di kawasan wisata Ngade, Kota Ternate. Bencana alam ini disebabkan hujan deras yang mengguyur kota tersebut pada Kamis 19 Juni.

    “Kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar lebih berhati-hati dan waspada saat melintasi lokasi tersebut. Selain itu, mematuhi rambu-rambu peringatan yang telah dipasang oleh petugas di sekitar area longsor,” ujar Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono dihubungi, Kamis 19 Juni, disitat Antara.

    Polres Ternate juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk segera melakukan pembersihan dan mengamankan lokasi longsor.

    Petugas gabungan telah dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas serta menjaga keamanan lokasi tersebut.

    “Kami berharap pengguna jalan untuk mematuhi arahan petugas di lapangan,” katanya.

    Sementara itu, Petugas Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Sultan Baabullah Ternate Muhammad Fauzi Bintiang mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk waspada terhadap dampak turunan dari fenomena hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, berkurangnya jarak pandang, hingga angin kencang.

    Untuk itu, kata dia, BMKG mengeluarkan imbauan kepada seluruh pihak, khususnya BPBD, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara untuk mengantisipasi risiko bencana dan menghindarkan masyarakat dari zona rawan longsor dan banjir.

  • GS Pakubuwono jadi stasiun bumi komunitas paling lengkap dan canggih

    GS Pakubuwono jadi stasiun bumi komunitas paling lengkap dan canggih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden AMSAT-ID (Amateur Satellite Indonesia) Muhammad Yasir mengatakan bahwa Ground Station (stasiun bumi) Pakubuwono AMSAT-ID menjadi stasiun bumi komunitas paling lengkap dan canggih di Indonesia yang dibangun oleh para penggiat radio amatir satelit.

    “GS Pakubowono menjadi stasiun bumi pertama terlengkap di Indonesia di luar GS milik pemerintah,” kata Yasir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Yasir mengatakan bahwa GS Pakubuwono didirikan bukan oleh lembaga negara atau korporasi besar, melainkan kerja keras anggota AMSAT-ID (YDØACE, YBØOSU, dan YDØAVJ) yang ingin membawa Indonesia lebih dekat dengan dunia satelit.

    Menurut dia, yang membuat stasiun ini spesial adalah kemampuannya memantau berbagai jenis satelit yang ada di luar angkasa, mulai dari satelit LEO (Low Earth Orbit) yang mengorbit rendah di ketinggian 500–1.200 KM, MEO (Medium Earth Orbit) yang mengorbit pada ketinggian 5.000 hingga 20.000 KM, bahkan satelit GEO (Geostationary Earth Orbit) yang “diam” di atas ekuator di ketinggian 36.000 KM.

    Dengan peralatan yang dimiliki GS Pakubuwono, lanjut dia, stasiun ini bisa berkomunikasi dengan satelit amatir, memantau cuaca, hingga bisa memenuhi sertifikasi untuk melakukan kontak komunikasi langsung dengan astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

    “Komunikasi beneran, bukan cuma nonton di TV,” ujar Yasir.

    Untuk bisa menjangkau ISS, butuh peralatan dengan spesifikasi tinggi dan pengetahuan teknis yang tidak main-main. Tapi, GS Pakubuwono sudah memenuhi semua syarat itu.

    Bahkan, stasiun ini juga bisa digunakan sebagai jembatan komunikasi antarnegara, termasuk antara Asia dan Australia.

    “Kegunaannya banyak, di antaranya saat bencana seperti gempa atau banjir bandang melanda dan jaringan komunikasi putus, radio amatir bisa jadi penyelamat. Dengan alat ini, relawan bisa tetap berkabar dan mengirim informasi penting tanpa harus bergantung pada sinyal HP atau internet,” kata pengelola GS Pakubuwono Aditya Sanjaya.

    Tak cuma soal darurat, radio amatir juga bisa digunakan untuk komunikasi ekspedisi alam, seperti pendakian gunung atau eksplorasi wilayah terpencil. Bahkan, beberapa komunitas pernah menggunakannya untuk mencari lokasi balon udara ilmiah yang dilepaskan ke atmosfer.

    “Kami menghadirkan stasiun bumi Pakubuwono sebagai bukti kehadiran masyarakat madani Indonesia memasuki komunitas satelit amatir dunia. Stasiun bumi Pakubuwono setara dengan stasiun-stasiun bumi satelit amatir di negara-negara maju lainnya,” ujar Aditya.

    Menurut dia, anak muda Indonesia yang penasaran bisa bergabung dengan komunitas AMSAT-ID dan memanfaatkan stasiun bumi Pakubuwono untuk belajar dan mengakses satelit amatir yang jumlahnya ratusan di ruang angkasa.

    Anak muda yang penasaran soal satelit bisa datang, lihat langsung alat-alatnya, dan belajar gimana cara kerja komunikasi luar angkasa. Harapannya, anak-anak Indonesia juga bisa ikut mengembangkan teknologi satelit, bukan cuma jadi pengguna.

    “Bayangkan kalau ada anak SMA yang belajar di sini, lalu suatu hari bisa merancang satelitnya sendiri. Itu bukan mimpi. Itu visi dari komunitas AMSAT-ID yang ingin membangun generasi baru ahli satelit dari tanah air,” ujarnya.

    Meski sudah canggih, para pendiri GS Pakubuwono tidak mau berhenti sampai di sini.

    “Kami akan terus memperbarui perangkat keras dan perangkat lunaknya agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman,” ujar pengelola GS Pakubowono lainnya, Adityo Kusharjanto.

    Ground Station Pakubuwono AMSAT-ID adalah bukti nyata bahwa teknologi tinggi tidak harus datang dari institusi besar. “Dengan semangat, ilmu, dan kolaborasi, masyarakat bisa menghadirkan inovasi yang berdampak luas.” ujar Adityo.

    Bagi masyarakat yang penasaran atau ingin belajar langsung bisa menghubungi pengelola GS Pakubuwono untuk keterangan lebih lanjut di pakubuwonogs@gmail.com.

    “Siapa tahu, komunikasi kamu berikutnya bukan lagi hanya di WhatsApp, tapi langsung dengan astronot di luar angkasa,” tuturnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bojonegoro Kehilangan Hutan 5.080 Hektare, Itulah Sebabnya Sering Banjir

    Bojonegoro Kehilangan Hutan 5.080 Hektare, Itulah Sebabnya Sering Banjir

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Secara keseluruhan, Kabupaten Bojonegoro memiliki luasan 230.706 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 40 persennya adalah kawasan hutan. Dengan luas mencapai 94.397 hektare. Namun, kondisi tutupan pohon saat ini terus berkurang.

    Berdasarkan data Global Forest Watch, sejak tahun 2001 hingga 2024, Bojonegoro telah kehilangan 5.080 hektare tutupan pohon. Angka tersebut menempatkan Bojonegoro pada posisi kelima tertinggi deforestasi atau pengurangan luas hutan di Jawa Timur.

    Pemerhati lingkungan Bojonegoro Institute (BI) Arief Dwi Setiawan mengatakan, dampak berkurangnya tutupan pohon tersebut setidaknya sudah mulai terasa. Seperti maraknya kejadian bencana banjir bandang, tanah longsor, hingga bencana kekeringan yang semakin meluas.

    “Pada 2023, sebanyak 109 desa mengalami kekeringan, meningkat drastis dari 50 desa pada tahun sebelumnya,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, pengurangan tutupan lahan atau hutan di Kabupaten Bojonegoro itu terjadi karena beberapa sebab. Seperti penebangan liar, kebakaran lahan dan hutan, serta alih fungsi lahan.

    DLH Bojonegoro mencatat, pada awal tahun 2025 penebangan pohon liar ada sebanyak 114 kasus hingga per Maret 2025. Sementara, kebakaran lahan dan hutan pada musim kemarau tahun 2024 terjadi sebanyak 47 peristiwa kebakaran, dengan rincian 8 kebakaran hutan dan 39 kebakaran lahan.

    “Penebangan pohon untuk alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan yang berlebihan ini menyebabkan kerusakan ekologis dan meningkatkan risiko bencana alam,” ungkapnya. [lus/but]

  • Waspada, Cuaca Ekstrem Berpotensi Landa Kota Tangerang dan Tangsel Dua Jam ke Depan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Juni 2025

    Waspada, Cuaca Ekstrem Berpotensi Landa Kota Tangerang dan Tangsel Dua Jam ke Depan Megapolitan 17 Juni 2025

    Waspada, Cuaca Ekstrem Berpotensi Landa Kota Tangerang dan Tangsel Dua Jam ke Depan
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
    Badan Meteteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi
    cuaca ekstrem
    di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Tangsel) pada Selasa (17/6/2025) malam.
    Cuaca ekstrem
    yang dimaksud meliputi hujan lebat hingga sangat lebat, atau bahkan hujan ekstrem yang dapat disertai dengan angin kencang serta kilat atau petir.
    “Tanggal 17 Juni 2025 pukul 19.54 WIB hingga 2 (dua) jam ke depan,” demikian penjelasan
    BMKG
    dalam laman resminya, dikutip Selasa.
    Berikut ini adalah wilayah-wilayah yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem:
    Kecamatan: Ciledug, Karang Tengah, Larangan
    Kecamatan: Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, dan sekitarnya.
    “Daerah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrem,” ujar BMKG.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bojonegoro Didorong Perkuat Pembangunan Ekologis dan Transisi Energi Bersih

    Bojonegoro Didorong Perkuat Pembangunan Ekologis dan Transisi Energi Bersih

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kerusakan lingkungan dan krisis iklim yang dampaknya semakin nyata mendorong pentingnya perubahan arah pembangunan daerah yang lebih ekologis dan berkelanjutan. Bojonegoro Institute menilai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu memperkuat integrasi isu pembangunan lingkungan dan transisi energi bersih ke dalam perencanaan strategis masing-masing Perangkat Daerah (PD).

    Direktur Bojonegoro Institute, AW Syaiful Huda, mengungkapkan bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan hidup bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kondisi yang telah dirasakan. Ia menegaskan bahwa Bojonegoro merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

    “Kita menghadapi peningkatan suhu, banjir bandang, krisis air hingga kekeringan. Ini harus dijawab dengan perencanaan yang transformatif, khususnya di level OPD,” ujarnya, Selasa (11/6/2025).

    Berdasarkan data Global Forest Watch, sepanjang tahun 2001 hingga 2024, Kabupaten Bojonegoro telah kehilangan sekitar 5.080 hektare tutupan pohon. Capaian ini menempatkan Bojonegoro sebagai daerah dengan tingkat deforestasi tertinggi kelima di Jawa Timur. Dampaknya mulai terlihat jelas pada 2023, di mana jumlah desa yang terdampak kekeringan melonjak tajam menjadi 109 desa, dari sebelumnya hanya 50 desa pada 2022.

    “Lingkungan rusak berdampak langsung pada masyarakat. Kita tahu sekitar 61 persen rumah tangga di Bojonegoro menggantungkan hidup dari pertanian dan peternakan,” imbuh Huda.

    Sebagai daerah penghasil migas terbesar di Indonesia, Bojonegoro menyumbang seperempat dari total produksi minyak nasional. Sekitar 50 hingga 60 persen pendapatan daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Namun, dominasi sektor ini juga menjadikan Bojonegoro sebagai kontributor signifikan terhadap emisi karbon di tingkat nasional.

    “Ini menjadi ironi. Maka Bojonegoro secara moral dan strategis berkewajiban membelanjakan sebagian pendapatan migas untuk memperkuat agenda pembangunan lingkungan dan transisi energi baru terbarukan (EBT),” tegas Huda.

    Sebagai bentuk komitmen awal, Bupati Bojonegoro telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/721/412.302/2025 tentang implementasi kebijakan berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Surat edaran ini berisi 12 himbauan praktis yang meliputi pelarangan penggunaan botol plastik, digitalisasi dokumen, efisiensi energi, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, pembangunan vertical garden, hingga penyediaan pojok komposting di kantor-kantor pemerintahan.

    “Dalam penerapan SE tersebut, secara berkala kami akan melakukan evaluasi terhadap masing-masing OPD yang sudah menjalankan surat edaran tersebut,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan.

    Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mencantumkan visi lingkungan lestari dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yakni “Membangun Lingkungan yang Lestari dan Mengembangkan Transisi Energi Baru dan Terbarukan”. Namun, menurut AW Syaiful Huda, visi ini harus dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan nyata dan terukur di setiap Perangkat Daerah. [lus/beq]

  • Pemkab Bojonegoro dan Perhutani Teken MoU Pengoptimalan Pengelolaan Hutan

    Pemkab Bojonegoro dan Perhutani Teken MoU Pengoptimalan Pengelolaan Hutan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menjalin kerja sama strategis dengan Perum Perhutani melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengoptimalan pengelolaan kawasan hutan. Penandatanganan dilakukan di Kantor Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Timur, Surabaya, Senin (27/5/2025).

    Kesepakatan ini mencakup sejumlah aspek penting, antara lain perlindungan dan pemanfaatan kawasan hutan, penanganan bencana alam, pengembangan industri berbasis kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. MoU ini diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa pengelolaan hutan yang optimal sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan yang kian kompleks. Ia mencontohkan banjir bandang yang terjadi dalam tiga tahun terakhir sebagai bukti perlunya intervensi nyata dalam pengelolaan kawasan hutan.

    “Tidak hanya soal pertanian dan peternakan, kawasan hutan juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri yang memberi nilai ekonomi bagi warga,” ujar Setyo Wahono.

    Ia juga mengusulkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan sewa lahan hutan agar manfaat ekonominya lebih dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

    Kepala Divre Perhutani Jawa Timur, Wawan Triwibowo, menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Ia menekankan pentingnya hutan Bojonegoro sebagai kawasan strategis, mengingat kontribusinya terhadap produksi kayu jati di Jawa Timur sangat signifikan.

    “Hutan Bojonegoro sangat penting bagi kami. Dalam sejarah, kayu jati dari Bojonegoro menyumbang 25 persen dari total produksi kayu jati di Jawa Timur,” jelasnya.

    Direktur Operasional Perhutani, Natalas Anis Harjanto, menyatakan komitmen perusahaan untuk mendukung langkah Pemkab Bojonegoro dalam menciptakan model pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan bermanfaat secara sosial maupun ekologis.

    “Hutan Bojonegoro menyimpan banyak potensi. Mari kita optimalkan pemanfaatannya agar tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Diketahui, luas kawasan hutan di Kabupaten Bojonegoro mencapai sekitar 94 ribu hektare. Sebagian kawasan tersebut mengalami kerusakan akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan sekaligus mendorong kesejahteraan warga sekitar.

    Melalui MoU ini, Pemkab Bojonegoro dan Perum Perhutani sepakat membangun kolaborasi jangka panjang untuk menjaga kelestarian hutan serta mengintegrasikan potensi kehutanan dengan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. [lus/beq]

  • Topan Wutip Mengancam China, Ribuan Orang Dievakuasi

    Topan Wutip Mengancam China, Ribuan Orang Dievakuasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas China bagian selatan pulau Hainan telah telah melakukan evakuasi terhadap ribuan orang. Pemerintah juga menutup sekolah, hingga menghentikan fasilitas kereta.

    Hal itu dilakukan usai adanya prediksi Topan Wutip terjadi pada Jumat (13/6/2025) malam ini. Melansir AFP, lebih dari 16.000 orang telah dipindahkan dari lokasi konstruksi, daerah rawah banjir, dataran rendah, dan wilayah yang berisiko banjir bandang, di mana lebih dari 40.000 orang yang bekerja di kapal telah dipindahkan ke darat.

    Angin Topan Wutip sendiri diperkirakan membawa hujan deras yang melebihi 100 milimeter di enam kota dan kabupaten, serta angin berkecepatan hingga 63 mph (101 kph). Adapun otorita Hainan juga telah menghentikan layanan kereta api berkecepatan tinggi, dan di kota paling selatan yaitu Sanya telah menutup sekolah dan tempat wisata.

    Wutip merupakan angin topan pertama yang menerjang daratan di negara itu pada tahun ini. Badan Meteorologi China (CMA) menjelaskan Angin itu terbentuk di atas Laut China Selatan pada hari Rabu.

    Diprediksi topan itu juga mungkin akan menerjang daratan lagi sepanjang pantai dari Guangdong barat ke Guanxi pada Sabtu mendatang. CMA melihat angin itu mempertahankan intensitas badai tropis yang cukup tinggi, sebelum berbelok ke arah timur laut.

    Adapun China juga telah mengalami rentetan peristiwa cuaca ekstrem mulai dari panas terik, kekeringan, hingga hujan labat dan bajir selama beberapa musim panas berturut-turut. Negara ini adalah penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia tetapi juga pembangkit tenaga energi terbarukan, yang berupaya memangkas emisi karbon dioksida hingga nol bersih pada tahun 2060.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Blusukan dan Kontestasi Kekuasaan

    Blusukan dan Kontestasi Kekuasaan

    Blusukan dan Kontestasi Kekuasaan
    Guru Besar bidang Antropologi dengan fokus kajian tentang konflik dan kolaborasi pengusaaan sumber daya ekologi, perubahan iklim, dan hubungan kekuasaan
    FENOMENA
    blusukan pemimpin tidak lagi menjadi proses satu arah. Kini blusukan kerap menghadirkan panggung kontestasi dinamik antara pemimpin dan masyarakat.
    Masyarakat menjadi aktor yang kritis dan berbeda pendapat dengan pemimpin. Masyarakat tidak sekadar menjadi obyek yang tunduk-patuh dan pemimpin pun harus memperbarui strategi dan taktik memengaruhi masyarakat.
    Fenomena sosial tersebut sejalan dengan perubahan cara pandang tentang hubungan kekuasaan dan praktiknya di lapangan.
    Kekuasaan dalam makna otoritatif yang selalu melekat pada kekuatan sistem/struktur yang mapan telah melonggar.
    Pemaknaan dan praktik kekuasaan berkembang ke arah yang lebih dinamik yang melekat pada aktor-aktor pada berbagai level.
    Kemajuan pemikiran sosial, penguatan demokrasi, kesadaran hak warga negara, dan hak asasi manusia telah mendinamisasi kontestasi kekuasaan berbasis aktor.
    Rakyat/warga tidak hanya sekadar menjadi komponen dan obyek yang dikendalikan oleh kekuatan struktur/sistem yang terpusat.
     
    Rakyat/warga terus memperbarui posisinya menjadi aktor dengan kesadaran sebagai subyek yang aktif berkontestasi memengaruhi sistem (Saifuddin, 2011; Maring, 2022).
    Pada sisi lain, para penguasa harus berhitung ulang dan menempuh strategi/taktik mengurus masyarakat secara persuasif. Tindakan represif, pemaksaan kehendak, dan otoriter tidak patut dipertontonkan para penguasa.
    Konstruksi pemikiran di atas terpentas dalam realitas empirik. Semenjak pelantikan pejabat pemerintahan, perhatian publik banyak tertuju pada fenomena blusukan pemimpin ke titik-titik letupan masalah sosial di jalanan, pemukiman kumuh, dan bantaran sungai.
    Fenomena terkini memperlihatkan pemimpin yang blusukan siap berkontestasi dengan aktor-aktor di lapangan yang kritis dan berbeda pandangan dengan penguasa.
    Pemimpin siap turun lapangan, berdebat, dan berargumentasi dengan aktor-aktor yang tidak mudah dibungkam melalui pemberian sembako.
    Dari wilayah Jawa Barat, misalnya, saat ini tampil pemimpin yang siap blusukan dan berdebat dengan sopir truk proyek yang mengotori jalan raya.
    Sang pemimpin berdialog dengan siswa, guru, dan orangtua yang menentang pengaturan perpisahan sekolah,
    study tour
    , dan pembatasan wisuda lulusan pendidikan dasar/menengah.
    Ia siap menghadapi pengusaha wisata wilayah hulu yang memicu banjir bandang dan para penentang pengiriman siswa ke barak militer.
    Akibat kasus terakhir, sang pemimpin dilaporkan ke Polisi dan pada kasus lain ia ditolak keluarga yang menganggap diintervensi terlalu jauh.
    Realitas empirik serupa sedang berlangsung di wilayah lain. Di Jawa Timur, misalnya, melalui pemberitaan terlihat pemimpin yang sering blusukan dan bertatap muka dengan aktor-aktor di balik masalah penyerobotan lahan, ketidakadilan terhadap warga, tindakan penyempitan bantaran kali, dan arogansi perusahaan terhadap karyawan.
    Bahkan, akibat kasus terakhir berupa penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan, sang pemimpin dilaporkan ke Polisi sehingga menyita perhatian publik dan intervensi pemerintah pusat.
    Dalam berbagai peristiwa yang muncul ke permukaan terlihat warga lugas berargumentasi dan menentang tindakan yang dilakukan sang pemimpin yang menghalangi kepentingan mereka.
    Pada beberapa kasus terjadi ketegangan dan kritik antara sesama aparatur negara/pemerintah karena kurangnya koordinasi kerja.
    Meski terlihat pendekatan lugas, adil, dan berbasis data, tapi beberapa kasus memperlihatkan para penguasa harus menunda aksinya dan melibatkan pihak-pihak lain yang berkompeten.
    Teknologi informasi mempercepat penyebarluasan peristiwa. Para penguasa dan warga tampil sebagai aktor-aktor berbeda pandangan, berdebat, dan berargumentasi.
    Di balik itu, terekam penilaian dan sikap pro-kontra di tingkat publlik. Publik terpolarisasi dalam sikap membela dan menghakimi (
    bullying
    ).
    Aktor-aktor di tingkat lapangan yang kritis kadang dituding tidak santun, tidak tahu berterima kasih, dan mengkritik tanpa memberi solusi.
    Sebaliknya, aktor-aktor yang proaktif turun lapangan dan berkontestasi dengan rakyat dituding sebagai pemimpin berbasis konten dan gemar cari panggung.
    Para pemikir ilmu sosial telah lama memberi rambu-rambu menghadapi kekuasaan berkarakter dinamik (Foucault, 1980; Haryatmoko, 2003).
    Perspektif tersebut membuka kesadaran bahwa semua orang memiliki kekuasaan yang melekat dalam dirinya.
    Dinamika relasi kekuasaan berlangsung pada semua level dan tidak bisa dihentikan sehingga diperlukan pendekatan persuasif.
    Untuk mengelola sumber kekuasaan dan kontestasi dinamik dari semua aktor pada berbagai level, maka diperlukan sabuk pengaman berupa tujuan kekuasaan yang ditransformasi menjadi tujuan bersama.
    Kemajuan teknologi membuka ruang kontestasi transparan. Publik menyaksikan pemimpin berdebat dan berargumentasi dengan rakyat.
     
    Kadang publik waswas, jangan sampai aktor-aktor terpancing bertindak otoriter dan tidak saling menghormati.
    Fenomena sosial dan perubahan di atas akan terus berlangsung dan sulit dihindari. Hal ini membawa konsekuensi yang harus diantisipasi oleh aktor-aktor, baik yang secara sosial-politik berposisi sebagai pemimpin/penguasa maupun kelompok terbesar sebagai warga masyarakat.
    Apa yang perlu dilakukan? Para penguasa harus siap dan berbesar hati menerima respons “menolak” dari orang yang hendak diatur. Secara dini perlu dibangun gagasan perubahan bersama sebelum eksekusi lapangan.
    Penguasa harus ikhlas mendengarkan pikiran/suara yang mempersoalkan gagasan yang ditawarkan. Gagasan perubahan harus dijalankan melalui proses yang terbuka, mendengarkan, dan menyerap aspirasi.
    Semua pihak berkepentingan perlu dilibatkan agar tidak terkesan unjuk diri sang penguasa dan pemaksaan kebijakan dadakan.
    Pada sisi lain, sebagai warga kita diundang tampil sebagai aktor yang turut mengontrol dan memperjuangkan kepentingan rakyat/publik.
    Semua aktor diundang berkontestasi di atas panggung kekuasaan dalam bingkai tujuan bersama tanpa kebencian dan penghakiman.
    Semoga pemikiran ini menginspirasi kita mengelola hubungan kekuasaan secara persuasif di tengah dinamika kehidupan sosial kian terbuka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Membangkitkan Pengambau Hilir Luar sebagai desa lumbung pangan

    Membangkitkan Pengambau Hilir Luar sebagai desa lumbung pangan

    Hulu Sungai Tengah (ANTARA) – Sudiani mulai beranjak dari tempat tidur untuk memacu kendaraan roda dua miliknya sesaat sebelum mentari menghampiri cakrawala. Lelaki yang sudah puluhan tahun bertani itu adalah tokoh masyarakat di Desa Pengambau Hilir Luar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

    Tak seperti biasanya, Sudiani hanya butuh sekitar 5 menit hingga tiba di jalan lintas perkotaan. Sebelumnya, untuk ke tempat yang sama, dia harus melalui kabupaten tetangga dengan jarak 10 kilometer lebih.

    Berkat adanya jalan baru di desanya, bahkan menuju lahan pertanian pun kini lebih leluasa. Dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan, Sudiani sudah bisa memandang hamparan sawah di desa itu.

    Wajah baru jalan itu tampak kokoh dengan panjang sekitar 1,030 kilometer dengan lebar 3 meter. Beberapa bulan sebelumnya, jalan itu masih berupa jalan setapak yang tidak bisa dilalui kendaraan.

    Berkat sentuhan tangan prajurit dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 1002/Hulu Sungai Tengah (HST), jalan setapak itu diubah menjadi jalan yang lebar dan leluasa dilalui berbagai jenis kendaraan.

    Sudiani dan penduduk desa jadi lebih leluasa mengangkut hasil tani dan kebun melintasi jalan itu. Karenanya, kerja keras prajurit itu pantas mendapatkan pujian.

    “Sudah 45 tahun saya tinggal di desa ini. Ini pertama kalinya jalan bisa terhubung langsung ke pusat perkotaan dan lebih mudah ke ladang. Dulu kami seperti anak tiri yang jauh dari pusat kota karena minim infrastruktur,” ujar Sudiani.

    Meski belum memasuki usia senja, Sudiani bukanlah pemula karena sudah turun temurun diajarkan bercocok tanam sejak masih duduk di bangku sekolah dasar.

    Sudiani berkisah, dulu, karena tidak ada akses jalan, petani harus menempuh jalan ke luar daerah untuk mengangkut hasil tani dan kebun dari desa itu. Bahkan seluruh anak-anak desa itu melanjutkan sekolah di luar daerah. Masyarakat Desa Pengambau Hilir Luar bergantung dengan infrastruktur kabupaten tetangga.

    Pengambau Hilir Luar sebenarnya menyimpan potensi sebagai desa lumbung pangan. Desa itu memiliki luas sawah sekitar 450 hektare, mampu menghasilkan 3.600-5.400 ton gabah dalam setahun jika panen 2-3 kali.

    Namun, banjir bandang empat tahun silam sempat menciutkan harapan petani desa setempat. Bendungan irigasi yang mengairi lahan petani tak lagi berfungsi akibat diterjang bencana itu. Karena kekurangan sumber air, petani hanya mampu panen sekali setahun, sekitar 1.800 ton gabah.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.