Topik: Banjir Bandang

Dedi Mulyadi Perluas Moratorium Penerbitan Izin Perumahan

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan, dari yang sebelumnya berlaku di Bandung Raya, kini jadi berlaku untuk seluruh Jabar.

Langkah Dedi tersebut, dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jabar, yang ditandatangani Dedi per tanggal 13 Desember 2025.

Dalam surat edaran, Dedi mencatat ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor tidak lagi bersifat lokal, tapi hampir seluruh Jabar berada dalam kondisi rawan, sehingga dibutuhkan langkah mitigasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

“Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” tulis Dedi dalam surat tersebut dilansir ANTARA, Senin, 15 Desember.

Melalui kebijakan ini, Dedi menulis Pemprov Jabar menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan hingga masing-masing kabupaten dan kota memiliki hasil kajian risiko bencana serta melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Menghentikan sementara penerbitan izin perumahan sampai dengan adanya hasil kajian risiko bencana masing-masing kabupaten/kota dan/atau penyesuaian kembali RTRW kabupaten/kota,” tulis Dedi dalam poin utama surat edaran itu.

Pemerintah daerah seluruh Jabar juga diminta meninjau ulang lokasi-lokasi pembangunan yang terbukti berada di kawasan rawan bencana.

Termasuk di dalamnya, daerah rawan longsor dan banjir, kawasan persawahan, perkebunan, hingga wilayah dengan fungsi ekologis penting seperti daerah resapan air, kawasan konservasi, dan kawasan hutan.

Pengawasan terhadap pembangunan rumah, perumahan, dan bangunan gedung pun diperketat.

Seluruh pembangunan wajib sesuai peruntukan lahan dan rencana tata ruang, tidak menurunkan daya dukung serta daya tampung lingkungan, serta memenuhi kaidah teknis konstruksi demi menjamin keandalan bangunan.

Dedi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah daerah diminta melakukan penilikan teknis secara konsisten agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan dokumen teknis yang telah disetujui.

“Memastikan seluruh pembangunan rumah, perumahan, dan bangunan gedung telah memiliki PBG serta melaksanakan penilikan teknis secara konsisten,” tulisnya.

Selain pembatasan izin, kebijakan ini juga menyoroti aspek pemulihan lingkungan. Setiap kegiatan pembangunan diwajibkan melakukan pemulihan atau penghijauan kembali terhadap lingkungan yang terdampak.

Pengembang perumahan juga dibebani kewajiban melakukan penanaman serta pemeliharaan pohon pelindung di kawasan perumahan dan permukiman.

16/12/2025 06:21
AAUI Estimasi Awal Klaim Banjir Sumatera Capai Rp567,02 Miliar

JAKARTA – Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyampaikan menurut laporan dari 39 perusahaan anggota asosiasi, estimasi awal nilai klaim akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera mencapai Rp567,02 miliar.

Ia menuturkan total estimasi tersebut terdiri atas klaim asuransi properti (harta benda) sebesar Rp492,53 miliar dan asuransi kendaraan bermotor senilai Rp74,49 miliar.

“Dapat kami sampaikan angka ini bersifat dinamis dan masih berpotensi berkembang seiring berjalannya proses pelaporan dan survei laporan (klaim yang sudah masuk),” ujar Budi dilansir ANTARA, Senin, 15 Desember.

Selain klaim dari sektor swasta dan perorangan, ia juga mengungkapkan adanya potensi klaim dari aset milik negara.

Berdasarkan informasi informal yang diterima dari konsorsium asuransi barang milik negara (BMN), sementara ini terdapat exposure (potensi risiko) kerugian pada aset negara mencapai Rp30 miliar.

“Tapi itu masih sifatnya exposure ya. Belum estimasi perkiraan klaim sementaranya, belum,” jelasnya.

Terkait realisasi pembayaran, Budi menyatakan hingga saat ini belum ada satupun klaim yang dibayarkan karena besarnya kendala teknis di lapangan.

Ia menuturkan kondisi medan yang berat akibat kerusakan infrastruktur, seperti jalan putus dan bandara yang sempat tertutup, menyulitkan tim penilai kerugian (loss adjuster) untuk menjangkau lokasi objek tertanggung guna melakukan verifikasi.

“Kami hanya tinggal menunggu waktu perhitungan-perhitungannya. Begitu perhitungannya sudah bisa dijustifikasi, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, segera akan kami proses pembayaran itu,” kata Budi.

Ia menyampaikan seluruh anggota asosiasi berkomitmen untuk menyederhanakan proses pengajuan klaim, sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), demi mendukung percepatan pembayaran kerugian.

AAUI pun mengimbau perusahaan asuransi untuk mengupayakan proses pembayaran diselesaikan secepatnya dalam 30 hari setelah seluruh data klaim lengkap dan kesepakatan nilai klaim tercapai.

“Kami tidak ada niat satu pun untuk memperlambat proses penyelesaian pembayaran klaim kepada masyarakat yang terkena bencana. Kami punya komitmen yang besar juga terhadap roda ekonomi di daerah-daerah yang terkena bencana agar tetap harus berjalan,” tutur Budi.

16/12/2025 05:16
Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengonfirmasi permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

“Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

Dijelaskan Muhammad MTA, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

“Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

Muhammad MTA menyampaikan ucapan terima kasih dari Gubernur dan masyarakat Aceh atas perhatian yang diberikan seluruh pihak untuk Aceh.

Dia menegaskan bahwa pemerintah di daerah terus bergerak dengan langkah strategis untuk pemulihan Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

Kehadiran para relawan diharapkan memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh gabungan institusi pemerintahan.

“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar dia.

Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh hingga hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai 431 jiwa, terbanyak dibanding Sumatra Utara (355 jiwa), dan Sumatra Barat (244 jiwa).

16/12/2025 05:06
Banjir Bandang Terjang Kota Safi Maroko, 37 Orang Tewas

Jakarta –

Banjir bandang di sebuah kota pesisir Maroko menewaskan sedikitnya 37 orang. Pejabat setempat menyebut operasi pencarian dan penyelamatan saat ini masih berlangsung.

Dilansir AFP, Senin (15/12/2025), Maroko yang kerap dilanda kekeringan saat ini tengah menghadapi cuaca buruk. Banjir yang terjadi pada hari Minggu di Safi menjadi bencana paling mematikan dalam satu dekade terakhir.

Arus deras berlumpur menyapu mobil dan tempat sampah dari jalanan di Safi, yang terletak sekitar 300 kilometer (186 mil) selatan ibu kota Rabat.

Badan prakiraan cuaca nasional, Direktorat Jenderal Meteorologi (DGM), memperingatkan bahwa badai petir kemungkinan akan terjadi selama tiga hari ke depan di beberapa daerah, termasuk Safi.

Sebanyak 14 korban selamat dirawat di rumah sakit Mohammed V di kota tersebut, dengan dua di antaranya dalam perawatan intensif.

Sekolah-sekolah telah ditutup setidaknya selama tiga hari karena lumpur dan puing-puing menyumbat jalanan.

Sementara warga lainnya, Nezha El Meghouari, mengatakan dirinya hanya punya beberapa saat untuk menyelamatkan diri dari rumahnya.

“Saya kehilangan semua pakaian saya. Hanya tetangga saya yang memberi saya beberapa untuk menutupi tubuh saya. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya kehilangan segalanya,” katanya.

Setidaknya 70 rumah dan bisnis di pusat kota bersejarah terendam banjir. Pemilik toko berusia 55 tahun, Abdelkader Mezraoui, mengatakan ekonomi ritel telah hancur.

“Pemilik toko perhiasan telah kehilangan semua stok mereka… dan hal yang sama berlaku untuk pemilik toko pakaian,” katanya, menyerukan kompensasi resmi untuk menyelamatkan bisnis.

Safi dikenal sebagai pusat seni dan kerajinan, khususnya tembikar terakota, dan jalan-jalan dipenuhi dengan mangkuk dan tajine yang pecah.

Kejaksaan Maroko mengumumkan pembukaan penyelidikan untuk menentukan apakah ada pihak yang bertanggung jawab atas besarnya kerusakan, menurut kantor berita resmi MAP.

Para pejabat setempat juga mengadakan pertemuan untuk mengambil langkah-langkah darurat.

(eva/fas)

15/12/2025 23:44
Percepatan pemulihan distribusi BBM pascabencana banjir bandang di Sumatera

Rabu, 3 Desember 2025 11:48 WIB

Foto udara antrean warga mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kota Langsa, Aceh, Selasa (2/12/2025). PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan awak mobil tangki (AMT) BBM tambahan untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Suhendra/rwa.

Foto udara antrean warga mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kota Langsa, Aceh, Selasa (2/12/2025). PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan awak mobil tangki (AMT) BBM tambahan untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Suhendra/rwa.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 21:12
Maesan Bondowoso Diterjang Banjir: Kayu Sumbat Saluran Air, Warga Mengungsi ke Musola

Bondowoso (beritajatim.com) – Beberapa warga Dusun Peh, Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan, diterjang banjir cukup parah, Senin, 15 Desember 2025 sore. Hal itu disebabkan hujan dengan intensitas tinggi sejak pukul 10.00 WIB hingga sore.

Camat Maesan, Dwi Wahyudi mengatakan, bencana yang terjadi hanya air bah, bukan kategori banjir bandang. “Kalau banjir bandang itu airnya disertai lumpur, material kayu dan batu. Ini cuma air besar saja,” kata Dwi dikonfirmasi via sambungan telepon, Senin, 15 Desember 2025 petang.

Dusun Peh sebelumnya pernah diterjang banjir bandang pada 9 Januari 2025 lalu. Titik banjir sama dengan yang sekarang terjadi. Belasan orang kala itu mengungsi dan beberapa rumah rusak parah. “Kali ini yang terdampak 3-5 rumah. Warganya diungsikan ke musola, di tempat yang lebih tinggi,” ucapnya.

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso, Kristianto menyebut bahwa bencana yang terjadi kategori banjir bandang. “Ada beberapa material kayu yang menyumbat saluran air. Terbesar berdiameter 50cm,” katanya dikonfirmasi terpisah.

Pihaknya bersama para relawan tengah bekerjasama membersihkan material termasuk penyumbat saluran air tersebut. “Bersama masyarakat, TNI dan Polri,” sebutnya.

Kapolsek Maesan, Iptu Sunardi berada di lokasi saat dihubungi. Dia sepakat tentang kategori banjir bandang. “Tapi sudah surut. Karena tadi ada sumbatan kayu dan batu yang berhasil dievakuasi bersama,” tuturnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas berwenang tengah melakukan asesmen. Sementara warga terdampak telah terevakuasi di tempat lebih aman. (awi/ted)

15/12/2025 19:15
Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses ke Batu Busuak Putus Total

Padang, Beritasatu.com — Akses jalan utama menuju Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat putus total setelah diterjang banjir bandang susulan, Minggu (14/12/2025) sore. Akibatnya, distribusi bantuan bagi warga terdampak bencana terpaksa dilakukan dengan berjalan kaki melewati jalur perbukitan.

Putusnya akses jalan tersebut terjadi pada satu-satunya jalur penghubung menuju permukiman warga. Kondisi ini membuat kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, sama sekali tidak dapat melintas.

Saat ini, seluruh bantuan logistik harus dibawa secara manual dengan dipikul atau digendong oleh relawan dan warga.

15/12/2025 18:00
Satgas PKH Bakal Bebankan Pemulihan Dampak Bencana ke Perusak Lingkungan

Jakarta –

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) masih menghitung kerugian akibat kerusakan lingkungan yang diduga memicu bencana banjir bandang hingga longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sejauh ini, ada 31 pihak yang diidentifikasi melakukan pelanggaran diduga memicu bencana parah di Sumatera.

Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah awalnya mengatakan Satgas PKH akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan. Dia menyebut hal itu penting untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang melanggar aturan.

“Satgas PKH juga akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan,” kata Febrie dalam jumpa pers di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Dia mengatakan pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan dan memicu bencana akan dibebani kewajiban pemulihan dampak bencana. Dia mengatakan Satgas PKH akan menegakkan hukum.

“Dan akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan sebagai dampak dari bencana yang terjadi kepada pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban,” jelasnya.

“Jadi selain dengan penegakan hukum berupa proses pidana, akan juga dikenai evaluasi perizinan, dan yang ketiga akan dikenai tuntutan kerugian lingkungan yang terjadi,” imbuh dia.

Dia menyebut Satgas PKH telah melakukan identifikasi dan memetakan perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan diduga memicu bencana banjir hingga longsor di Sumatera. Dia mengatakan Satgas PKH akan memastikan siapa yang diwajibkan bertanggung jawab secara pidana.

“Kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung itu.

Dia menjamin proses hukum tak hanya menyasar individu. Dia mengatakan korporasi juga akan disanksi jika melakukan pelanggaran.

“Kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan,” ucapnya.

Dansatgas PKH Mayjen TNI Dody Triwinarno mengatakan ada puluhan perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran. Perusahaan itu tersebar di Aceh, Sumut dan Sumbar.

“Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS (Daerah Aliran Sungai), itu ada sembilan PT,” kata Dody.

“Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada delapan, termasuk dengan kelompok PHT (Pemegang Hak atas Tanah),” imbuhnya.

Selain itu, ada 14 perusahaan di Sumatera Barat yang diduga melakukan pelanggaran. Mereka akan diproses pidana bila terbukti melakukan pelanggaran menyebabkan bencana.

“Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab,” ujarnya.

Halaman 2 dari 2

(tsy/haf)

15/12/2025 16:10
Data Kerusakan Akibat Bencana di Sukabumi

Liputan6.com, Jakarta – Kabupaten Sukabumi dilanda serangkaian bencana alam pada Senin (15/12/2025), yang didominasi oleh tanah longsor dan kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna menyampaikan Sedikitnya enam kejadian bencana dilaporkan.

Beberapa lokasi mengalami kerusakan parah, termasuk tertutupnya akses jalan dan ambruknya jembatan.

Salah satu kejadian paling berdampak adalah longsor di Kampung Lio Cilandak, Desa Sirnajaya, Kecamatan Warungkiara, yang mengakibatkan akses jalan kabupaten KM 2.5 tertutup total.

”Longsor ini cukup signifikan, dengan panjang sekitar 25 meter, tinggi 2 meter dan lebar 8 meter, menyebabkan jalan Kabupaten Warungkiara tertutup,” ujar Daeng Sutisna.

Selain itu, longsor juga terjadi di Kampung Cigadog, Desa Bantarkalong, menutup ruas jalan kabupaten di samping Jembatan Cimandiri Leuwi Lalay.

Dampak lainnya adalah kerusakan infrastruktur vital di jembatan Cikolomeran, penghubung Desa Hegarmanah dan Bantarkalong, dilaporkan ambruk.

“Jalan Desa di Kampung Bojonghaur mengalami amblas dengan kedalaman sekitar 1 meter,” jelasnya.

Bencana hidrometeorologi juga tercatat di Desa Mekarjaya, dimana banjir bandang menghancurkan fasilitas pertanian seluas kurang lebih 2 hektare.

Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi telah mengaktifkan tim piket dan unit reaksi cepat (URC) untuk memantau wilayah dan merespons kejadian.

”Kami terus melakukan pemantauan wilayah kecamatan melalui WAG P2BK se-Kabupaten Sukabumi dan media sosial, serta pengamatan titik rawan bencana melalui aplikasi InaRisk dan InaSafe BNPB,” tambah Daeng.

BPBD Kabupaten Sukabumi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan mengingat kondisi cuaca yang masih rentan.

BPBD juga telah menurunkan sejumlah peralatan termasuk kendaraan roda 4, chainsaw (gergaji mesin), dan alkon (pompa air) untuk penanganan darurat di lokasi.

15/12/2025 15:39
Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

Jakarta –

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat diproyeksikan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk atau BCA David Sumual mengatakan penurunan pertumbuhan ekonomi itu dikarenakan efek bencana yang diperkirakan akan menurunkan belanja atau konsumsi masyarakat.

“Jadi kita melihat dampaknya sekitar 0,32% dari PDB kurang lebih. Dampak dari penurunan ya, penurunan PDB yang bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun dan sebagainya,” kata David dalam Bincang Media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

David memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di bawah target pemerintah 5,4%. Realisasinya diperkirakan hanya bisa pada level 5% sampai 5,1%.

“Dengan bencana ini mungkin akan ada sedikit ada pengaruh ya, pasti akan pengaruh. Secara nasional mungkin jadi lebih sedikit, karena agregat ada beberapa daerah yang juga lagi meningkat. Jadi saya pikir masih bisa lah 5-5,1%, tapi nggak mungkin 6%,” ucap David.

Berdasarkan data internal tim riset ekonomi BCA, efek bencana alam di wilayah Sumatera akan menurunkan 25,53% (Rp 3,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Barat dan menurunkan 22,31% (Rp 11,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Utara. Sementara itu, belanja masyarakat Aceh diperkirakan turun 23,92% (Rp 2,8 triliun).

Dengan asumsi belanja masyarakat yang terpuruk hingga Desember 2025, efek bencana berpotensi menurunkan konsumsi sebesar 0,31% atau Rp 18,58 triliun secara nasional.

(aid/fdl)

15/12/2025 14:17