Xcloud.id

Topik: Banjir Bandang

  • Wakil Ketua MPR: Bencana di Aceh-Sumbar-Sumut tanda krisis iklim

    Wakil Ketua MPR: Bencana di Aceh-Sumbar-Sumut tanda krisis iklim

    mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rangkaian bencana di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera (Sumut dan Sumbar) merupakan tanda nyata bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis iklim sekaligus lingkungan.

    Eddy mengatakan peningkatan suhu yang signifikan di berbagai kota besar serta perubahan pola cuaca yang tak menentu menjadi indikasi kuat terjadinya perubahan iklim.

    “Sudah ada peningkatan suhu di mana-mana. Kita juga tidak lagi tahu kapan harus mengekspektasi hujan atau musim kering,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya setelah menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Diplomacy Clinic Room yang berlangsung di Jakarta.

    Eddy mencontohkan, sejumlah bencana belakangan ini, mulai dari banjir, hujan deras di musim kemarau, hingga tanah longsor di Jawa Tengah serta banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan betapa seriusnya krisis iklim yang sedang dihadapi Indonesia.

    “Ini bagian dari krisis iklim yang kita hadapi, tetapi juga akibat perilaku kita yang tidak menghormati lingkungan hidup. Terutama pembalakan hutan dan pengambilan pasir yang masif,” kata Eddy.

    Ia juga menyoroti alih fungsi lahan besar-besaran untuk perumahan dan kawasan industri yang merusak keseimbangan lingkungan. Menurutnya, fenomena tersebut harus menjadi alarm agar pemerintah dan masyarakat segera melakukan pembenahan.

    Eddy mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air.

    “Alarm ini harus direspons cepat agar kita bisa mencegah bencana-bencana berikutnya,” kata Doktor Ilmu Politik UI ini

    Menanggapi viralnya kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang di beberapa daerah di Sumatera, yang memunculkan dugaan adanya praktik illegal logging, Eddy menegaskan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan transparan.

    “Adanya kayu gelondongan yang terlihat jelas di depan mata kita harus ditelusuri. Jika sumbernya legal, bisa dilihat dari perizinannya. Tetapi jika di luar jalur hukum, harus ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jera,” tegasnya.

    Eddy berharap pemerintah bergerak cepat mengusut sumber kayu-kayu tersebut agar perusakan hutan tidak kembali terjadi dan masyarakat tidak lagi menjadi korban bencana yang seharusnya bisa dicegah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cerita Pilu Mahasiswa Rantau saat Rumah Keluarga Rusak Diterjang Banjir di Sumbar Megapolitan 30 November 2025

    Cerita Pilu Mahasiswa Rantau saat Rumah Keluarga Rusak Diterjang Banjir di Sumbar Megapolitan 30 November 2025

    Cerita Pilu Mahasiswa Rantau saat Rumah Keluarga Rusak Diterjang Banjir di Sumbar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Di tengah riuh semarak warga yang berolahraga di Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (30/11/2025), sekelompok mahasiswa berdiri dengan wajah penuh harapan.
    Mereka tidak sedang menikmati libur akhir pekan, melainkan membawa kotak kardus, berkeliling di sepanjang Jalan MH Thamrin, menggalang dana untuk korban
    banjir
    dan
    longsor
    di kampung halaman mereka, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
    Di balik semangat mereka menggalang dana, tersimpan kecemasan dan kebingungan yang mendalam sebagai anak rantau.
    Jarak ribuan kilometer membuat mereka hanya bisa menatap layar ponsel, memantau kabar keluarga dan teman-teman yang terjebak banjir bandang dan tanah longsor.
    Aidil, mahasiswa Universitas Pamulang asal Kabupaten Padang Pariaman, adalah salah satu yang merasakan dampak langsung.
    Rumah keluarganya di Kecamatan Batang Anai rusak parah akibat diterjang banjir.
    “Kebetulan rumah saya yang terdampak banjir cukup tinggi kemarin. Lumpur itu hampir selutut, baru lumpurnya aja itu. Rumah sudah berantakan,” ujar Aidil saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu.
    Bagi Aidil, bencana kali ini adalah mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.
    Alasannya, meski rumahnya berada di tepi sungai, ia mengaku belum pernah menyaksikan kerusakan akibat banjir.
    “Ini perdana yang terjadi, yang sampai separah ini. Seumur hidup saya, baru ini lihat bisa ada bencana kayak gini. Dulu enggak pernah ada kayak gini,” tuturnya.
    Kabar bencana itu menjadi pukulan berat bagi mental para mahasiswa perantauan yang berada jauh dari rumah.
    Aidil mengaku ada rasa bersalah dan ketidakberdayaan yang menyelimuti dirinya.
    Sebagai mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta, pulang kampung bukanlah opsi yang mudah diambil, mengingat akses yang terputus dan kewajiban akademis.
    “Jujur buat kita yang di rantau, seperti anak-anak Minang yang kuliah, cukup sedih dan aduh, kita ini harus gimana? Ingin banget bantu mereka, cuman kan balik lagi kita di rantau, punya kegiatan kuliah dan lainnya, enggak tahu apa yang harus dilakukan,” ungkap Aidil.
    “Kalaupun mau pulang, itu tadi, akses ke sana aja udah enggak bisa sama sekali,” sambungnya.
    Misalnya, kata Aidil, apabila naik pesawat dan turun di bandara di Padang Pariaman. Akses jalan menuju daerah terdampak seperti Bukittinggi kini sangat sulit ditempuh.
    “Buat sampai ke Bukittinggi (dari bandara) itu muternya sangat jauh, bisa 6 sampai 9 jam, yang normalnya cuma 2 jam, karena di mana-mana akses jalan udah enggak bisa,” jelas Aidil.
    Hal serupa dirasakan Ridal, salah satu koordinator aksi asal Bukittinggi. Menurutnya, kecemasan para perantau bertambah karena akses komunikasi dan transportasi ke kampung halaman lumpuh total.
    “Pasti kita sedih banget. Kita enggak bisa ke kampung, akses ke kampung juga sudah pada putus semua. Komunikasi aja susah banget. Akhirnya, salah satunya (cara) ya kita aksi
    penggalangan dana
    ini,” kata Ridal.
    Di tengah kecemasan itu, suara kritis juga muncul dari para mahasiswa ini. Mereka menolak jika bencana ini dianggap murni faktor alam semata.
    Nabihan, salah satu mahasiswa asal Payakumbuh menyoroti dugaan praktik penebangan liar dan alih fungsi lahan yang tak terkendali. Terutama, dengan maraknya pembabatan hutan untuk lahan sawit di daerah kampung halamannya.
    “Selain faktor alam, sepertinya ada illegal logging. Itu keterlaluan. Harusnya diregenerasi tumbuhannya. Kalau buka lahan sawit, harusnya ada gantinya buat hutan kita. Indonesia terkenal hutan tropis, harusnya itu ditanggulangi pemerintah,” tegas Nabihan.
    Kritik serupa juga disampaikan Aidil, yang mengaku kecewa dengan pernyataan pemerintah yang menyebut material kayu yang hanyut bukan penebangan liar.
    “Cukup miris mendengar statement Kementerian Kehutanan yang menyatakan pohon-pohon itu patahan alami. Kalau kita lihat dengan mata telanjang, di perairan itu banyak pohon potongannya rapi,” ujar Aidil.
    Menurut pantauannya dari foto dan video yang dikirim keluarga maupun rekannya, ia yakin bahwa kayu-kayu itu berasal dari penebangan liar.
    “Begini, kami ini kan anak kampung, tinggal di perkampungan. Sehari-hari sering lah melihat itu hutan, pepohonan. Jelas kelihatan mana pohon yang tumbang, dengan pohon yang hasil ditebang liar,” ucapnya.
    Ia pun mendesak pemerintah agar menerapkan status darurat bencana nasional agar penanganan di lokasi terdampak bisa lebih maksimal.
    Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa Sumatera juga harus dianggap sebagai bagian penting dari Indonesia, yang membutuhkan pertolongan dari ibu kota untuk menghadapi bencana besar yang tak pernah diduga sebelumnya.
    Aksi di CFD Jakarta ini disebut sebagai bagian dari gerakan serentak mahasiswa Minang se-Indonesia.
    Ridal menjelaskan bahwa mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta, seperti Universitas Pamulang, Universitas Pertamina, UMJ, IT-PLN, hingga Gunadarma, turun ke jalan untuk membangun simpati warga Ibu Kota.
    “Kita milih CFD biar warga Jakarta ikut simpati. Banyak di media sosial katanya Sumatera bagian dari Indonesia, mudah-mudahan dari hadirnya kita, tergerak juga aksi sosial masyarakat Jakarta,” kata Ridal.
    Nantinya, kata dia, hasil aksi solidaritas dan penggalangan dana akan disalurkan secara langsung ke lokasi terdampak bencana.
    “Nanti sepertinya beberapa dari kami akan pulang kampung untuk menyalurkan langsung, supaya enggak perlu lewat birokrasi pemerintah, tetapi bisa langsung menyasar dan berdampak nyata,” ucapnya.
    Aidil pun menambahkan, meski kecewa karena bencana ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional, para mahasiswa ini berharap aksi mereka bisa sedikit meringankan beban keluarga di kampung halaman.
    Sekaligus, menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan di Sumbar.
    “Semoga Ranah Minang kembali pulih, kembali tersenyum indah. Alamnya luar biasa, namun kenapa hal ini bisa terjadi? Ini harus jadi refleksi buat pemerintah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Aceh Barat, Puluhan SD Terendam Lumpur, 2 Bangunan Sekolah Hancur

    Banjir Aceh Barat, Puluhan SD Terendam Lumpur, 2 Bangunan Sekolah Hancur

     

    Liputan6.com, Aceh Barat – Sebanyak 32 unit sekolah dasar (SD) yang ada di sejumlah kecamatan Aceh Barat terendam banjir dengan ketinggian air di atas satu meter, sehingga mengakibatkan aktivitas belajar mengajar terhenti. Hal itu diungkapkan Dinas Pendidikan Aceh Barat, Minggu (30/11/2025).

    Kepala Dinas Pendidikan Aceh Barat Husensah mengatakan, banjir bandang juga merusak dua sekolah dasar di pedalaman Aceh Barat, sehingga sarana pendidikan bagi anak didik terhenti total.

    “SD yang hancur terbawa arus sungai akibat banjir bandang di antaranya SDN Alue Lhok, Kecamatan Pante Ceureumen dan SD Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat,”  katanya, seperti dikutip dari Antara.

    Husensah mengatakan, dampak rusaknya dua unit sekolah dasar di pedalaman Aceh Barat tersebut juga telah menghentikan seluruh aktivitas pendidikan terhenti total.

    Bahkan hanya sedikit bangunan sekolah yang tersisa dan saat ini berada di pinggir aliran sungai, karena lahan sekolah telah tergerus sungai. 

    Selain itu, sebanyak 30 unit sekolah dasar tersebar di 10 kecamatan di Aceh Barat juga terendam banjir dan lumpur, sehingga aktivitas belajar bagi murid belum bisa dilaksanakan sementara waktu. 

    Dampak banjir bandang dan banjir luapan juga mengakibatkan aneka sarana belajar di sekolah dasar juga rusak parah, termasuk meja, kursi, buku, alat peraga serta ruang belajar dan sarana elektronik lainnya. 

    Husensah mengatakan pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan daerah termasuk pemerintah provinsi, agar segera mendapatkan penanganan lanjutan.

     

  • Mendagri Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Soroti Kerusakan Infrastruktur Publik yang Harus Segera Dipulihkan

    Mendagri Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Soroti Kerusakan Infrastruktur Publik yang Harus Segera Dipulihkan

    Liputan6.com, Pidie Jaya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025). Dalam kunjungan itu, Mendagri turut memberi perhatian khusus pada infrastruktur publik yang rusak serta percepatan pemulihan jaringan listrik.

    Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan duka mendalam atas bencana yang melanda wilayah tersebut. Ia memastikan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bergerak cepat menangani dampak bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan warga dan perbaikan jaringan listrik yang menjadi salah satu prioritas.

    Ia menjelaskan telah meninjau sejumlah area yang terdampak, termasuk lokasi pengungsian serta infrastruktur yang rusak. Salah satunya adalah jembatan nasional yang terputus di Kabupaten Pidie Jaya. Jembatan tersebut menjadi penghubung antara Aceh dan Medan. Di sekitar jembatan tersebut juga terjadi longsor.

    “Kita kali ini datang ke titik ini (jembatan nasional yang terputus) karena ini adalah infrastruktur yang sangat penting, yaitu jembatan nasional, jalan nasional yang menghubungkan Banda Aceh ke Medan, dan kita lihat kondisi jembatan dalam keadaan roboh, terputus. Kemudian juga kiri-kanan terjadi longsor,” ujar Mendagri.

    Perbesar

    Mendagri menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat kepada para pengungsi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025)…. Selengkapnya

    Kondisi tersebut mengakibatkan gangguan transportasi dari Banda Aceh menuju Medan dan sebaliknya. Selain berdampak terhadap mobilitas masyarakat, kondisi ini juga menghambat distribusi barang.

    “Kita berharap dengan semua kekuatan yang ada, yang sudah dikerahkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, kemudian pemerintah pusat, semuanya akan bergerak cepat untuk bisa memulihkan situasi dan juga membantu para korban yang terdampak,” harapnya.

    Perbesar

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025)…. Selengkapnya

    Mendagri juga meminta kepala daerah mendata jembatan-jembatan yang rusak, terutama yang banyak dimanfaatkan siswa menuju sekolah. Data tersebut dibutuhkan sebagai acuan pemerintah dalam melakukan perbaikan. Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap jembatan yang menjadi akses para siswa menuju sekolah.

    Sementara itu, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyampaikan apresiasi kepada Mendagri dan jajaran pemerintah yang telah hadir dan memberikan dukungan langsung. Ia menegaskan bahwa situasi di lapangan membutuhkan percepatan penanganan, terutama pada Jembatan Meureudu yang menjadi bagian jalur lintas nasional.

    “Ini juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat supaya ini bisa langsung ditangani karena juga akan mempengaruhi kepada perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya,” ujarnya.

    Perbesar

    Mendagri menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat kepada para pengungsi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025)…. Selengkapnya

    Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat kepada para pengungsi. Bantuan tersebut di antaranya air mineral, susu bayi, pakaian, hingga perlengkapan salat. Mendagri juga berdialog dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

     

    (*)

  • BTN dan HKBP Inisiasi Salurkan Bantuan Bencana Banjir Bandang ke Sumatera Utara

    BTN dan HKBP Inisiasi Salurkan Bantuan Bencana Banjir Bandang ke Sumatera Utara

    JAKARTA – BTN Bersama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menginisiasi penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera bagian Utara.

    Dalam inisiasi tersebut BTN memberikan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara melalui HKBP. Inisiasi pemberian bantuan tersebut secara simbolis dilakukan di Jakarta, Jumat, 28 November.

    “Kami turut prihatin atas musibah banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga seluruh warga terdampak diberikan kekuatan dan proses pemulihan dapat berlangsung dengan baik dan cepat,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam siaran pers yang diterima redaksi VOI, Jumat, 28 November.

    Menurut Nixon, kolaborasi dengan HKBP di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, sangat strategis karena HKBP memiliki jangkauan hingga ke desa-desa dan telah menyiapkan posko bantuan di berbagai titik.

    Dengan demikian, HKBP lebih memahami kondisi lapangan dan titik-titik wilayah yang paling membutuhkan dukungan. BTN memastikan penyaluran bantuan dilakukan melalui mitra yang kredibel, mengingat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bagian utara sehingga bantuan harus segera diberikan.

    Hingga saat ini BTN telah menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terdampak dan juga menjadwalkan kunjungan langsung ke sejumlah daerah seperti Sibolga, Medan, Padang, Bukti Tinggi, Langsa, Takengon dan Pidie.

    Pada Senin, 1 Desember, manajemen BTN akan meninjau kondisi di Aceh dan beberapa lokasi di Sumatera Barat untuk memastikan proses distribusi berjalan optimal.

    “BTN berkomitmen hadir melalui bantuan yang nyata dan dibutuhkan warga, khususnya pada masa-masa awal penanganan bencana ketika akses bantuan dan kebutuhan logistik sangat krusial”. Kta Nixon LP Napitupulu.

    Sebagai bentuk komitmen tersebut, BTN menyalurkan bantuan berupa paket sembako, obat-obatan, selimut, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan darurat lainnya. Bantuan ini disalurkan melalui kantor BTN Wilayah Sumatera dengan memprioritaskan jangkauan ke titik-titik yang terdampak paling parah.

    Dalam proses penyaluran bantuan, BTN juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur masyarakat setempat untuk memastikan bantuan dapat diterima secara cepat dan tepat sasaran.

  • 2 Alam Takambang Jadi Guru Regional

    2 Alam Takambang Jadi Guru Regional

    Alam Takambang Jadi Guru
    Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
    BAGI
    orang Minangkabau, alam bukan sekadar lanskap, melainkan lembaga pendidikan paling tua dan paling jujur.
    “Alam takambang jadi guru” bukan ungkapan puitis, tetapi fondasi filsafat hidup: manusia belajar dari pergerakan air, arah angin, lenturnya bambu, kedewasaan pohon, dan harmoni rimba.
    Alam adalah kitab yang tak pernah selesai dibaca. Namun, manusia hari ini lebih sibuk membaca angka pertumbuhan ekonomi daripada membaca tanda-tanda alam.
    Kita memaksa tanah mengalah demi investasi, memaksa sungai tunduk pada beton, dan memaksa hutan diam saat perluasan lahan terus berjalan.
    Kita memperlakukan alam bukan sebagai guru, tetapi sebagai pelayan. Maka ketika banjir bandang, longsor, dan gelombang besar menghantam, kita menyebutnya musibah; padahal itu hanyalah pelajaran yang selama ini kita abaikan.
    Bencana yang menerpa banyak kawasan di Sumatera Barat bukan datang tiba-tiba. Ia adalah rangkaian panjang dari kelalaian yang diulang-ulang.
    Ketika hutan di lereng gunung ditebang, kita diam. Ketika rumah dibangun di bantaran sungai, kita maklum.
    Ketika batuan dan pasir diambil tanpa kendali, kita sebut sebagai mata pencaharian. Ketika perizinan mengabaikan kontur tanah dan karakter wilayah, kita menyebutnya kemajuan.
    Kita lupa bahwa pembangunan yang tidak menghormati ruang adalah undangan bagi bencana. Pelajaran itu selalu datang terlambat — datang setelah air bah menerjang rumah dan murid-murid sekolah mengungsi, setelah jembatan roboh dan masyarakat kehilangan mata pencaharian.
    Kita seakan menolak mengingat fakta sederhana: alam menyimpan semua perlakuan manusia, baik atau buruk.
    Minangkabau sejak dulu menempatkan rasa sebagai inti kearifan —
    raso jo pareso. Raso
    berarti empati;
    pareso
    berarti kemampuan menguji diri.
    Itulah etika batin yang membuat masyarakat memutuskan sesuatu bukan hanya berdasarkan benar–salah secara formal, tetapi juga berdasarkan pantas–tidak pantas secara moral.
    Namun, hari ini
    raso
    semakin tergusur oleh kalkulasi. Kita bertanya: berapa keuntungan? Berapa pendapatan daerah? Berapa nilai investasi?
    Namun, kita jarang bertanya: berapa nyawa bisa selamat jika kita menahan diri? Berapa generasi yang terlindungi jika hutan dipertahankan?
    Raso
    pudar ketika ruang hidup hanya dinilai dari uang, bukan dari kehidupan. Alam tidak pernah menolak manusia mencari nafkah, tetapi alam menolak manusia kehilangan
    raso
    hingga membiarkan seimbangnya dunia runtuh.
    Tidak ada gunanya berpura-pura: kerusakan alam bukan hanya soal perilaku masyarakat, tetapi juga soal keberanian negara mengambil sikap.
    Perizinan longgar, konflik tata ruang, eksploitasi kawasan rawan, dan tumpang tindih kewenangan memperbesar risiko bencana di banyak wilayah Sumatera Barat.
    Pemerintah daerah kerap berdalih bahwa mereka membutuhkan pemasukan PAD, sedangkan pemerintah pusat menekankan percepatan pembangunan.
    Keduanya benar — tetapi keduanya bisa salah ketika keselamatan publik hanya menjadi catatan kaki.
    Negara hadir setelah bencana, tetapi negara seharusnya hadir sebelum bencana. Kiriman logistik dan kunjungan pejabat menyentuh hati; tetapi keberanian menolak izin yang merusak ruang hidup jauh lebih menyelamatkan.
    Pemimpin bukan hanya mereka yang membantu korban, tetapi mereka yang mencegah munculnya korban.
    Dalam kosmologi Minangkabau, surau bukan hanya tempat ibadah, tetapi universitas masyarakat.
    Surau mengajarkan agama, adat, dan etika hidup — terutama tanggung jawab moral manusia atas alam.
    Di sana, anak-anak diajarkan bahwa kesalehan bukan hanya soal ritual, tetapi juga soal menjaga kehidupan.
    Doa tanpa tindakan adalah kesalehan yang lumpuh. Ibadah tanpa kepedulian terhadap lingkungan adalah ketaatan yang belum selesai.
    Namun, generasi hari ini tumbuh di zaman di mana pendidikan lebih mengutamakan keahlian teknis daripada kesadaran ekologis, lebih mengagungkan kompetisi daripada kebersamaan menjaga ruang hidup.
    Kita mengubah banyak hal, tetapi kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting: kompas moral dalam memperlakukan alam.
    Dalam sejarah Minangkabau, keputusan hidup tidak pernah dibuat sendirian. Ada kaum, ada musyawarah, ada tanggung jawab bersama.
    Ketika seseorang menebang pohon di hulu, itu menjadi urusan masyarakat hilir. Ketika air keruh, itu menjadi kewajiban bersama untuk mencari sebab.
    Orang menganggap membuang sampah ke sungai adalah urusan pribadi, membangun rumah di daerah rawan adalah keputusan ekonomi keluarga, dan mengalihkan fungsi hutan adalah kewenangan administratif.
    Padahal, akibatnya berskala umum: desa terendam, sawah rusak, anak-anak sekolah tak bisa belajar, dan pengungsian menjadi takdir tahunan. Kita kehilangan gotong royong ekologis — padahal itu pernah menjadi kekuatan terbesar masyarakat Minang.
    Adat Minangkabau sejak dulu bersandar pada alam:
    adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah; syarak mangato, adat mamakai.
    Di balik formula itu tersimpan logika ekologis yang kuat.
    Syarak
    mengajarkan amanah menjaga titipan Tuhan, adat menerjemahkannya ke dalam tata ruang dan tata perilaku manusia.
    Itulah sebabnya
    karuhun
    menentukan kawasan yang tidak boleh diganggu: hutan larangan, mata air, dan aliran sungai. 
    Namun, adat kehilangan daya ketika hukumnya tidak dijadikan pijakan kebijakan, dan
    syarak
    kehilangan kekuatannya ketika ia berhenti pada kewajiban ibadah tanpa etika ekologis.
    Keduanya tidak hilang, tetapi keduanya kurang dihidupkan. Padahal, jika adat dan
    syarak
    konsisten dijalankan, banyak bencana dapat dicegah, bahkan tanpa teknologi modern.
    Kita tidak perlu menunggu bencana berikutnya untuk berubah. Kita hanya perlu mengingat pelajaran yang selama ini diberikan alam.
    Menjaga lereng berarti menjaga warga hilir. Menjaga
    leuweung
    berarti menjaga sawah. Menjaga sungai berarti menjaga sekolah dan masa depan anak-anak.
    Menjaga laut berarti menjaga ekonomi rakyat. Mitigasi bukan pengeluaran, melainkan investasi untuk generasi mendatang. Keselamatan bukan biaya, melainkan kewajiban.
    Pemerintah pusat dan daerah harus satu napas: keselamatan publik adalah batas tertinggi pembangunan.
    Masyarakat pun harus kembali pada
    raso jo pareso
    : mengambil secukupnya, tidak merampas melebihi yang diperlukan.
    Kita tidak akan kehilangan kemajuan jika kita memperlambat ambisi. Namun, kita akan kehilangan masa depan jika kita terus mengabaikan pelajaran alam.
    Bencana bukan finalitas. Ia adalah panggilan untuk sadar. Alam bukan musuh yang perlu dilawan, tetapi guru yang perlu didengarkan.
    Yang rusak bukan takdir; yang rusak adalah pilihan. Maka pulih bukan hanya pekerjaan teknis — membangun jembatan, menata tebing, mengeruk sungai — tetapi pekerjaan batin: menata cara kita memandang alam.
    Alam akan kembali ketika manusia kembali. Sungai akan tenang ketika ambisi mereda. Hutan akan tumbuh ketika keserakahan berkurang. Masa depan akan aman ketika keputusan-keputusan hari ini berani berpihak pada kehidupan.
    “Alam takambang jadi guru” bukan wejangan masa lalu — ia adalah kompas agar bangsa ini tidak belajar melalui duka, tetapi melalui kebijaksanaan.
    Bencana bukan nasib, itu pelajaran. Dan pelajaran itu akan berhenti ketika manusia mau belajar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Bandang Sumatera, Danantara dan BUMN Kerahkan Bantuan Darurat

    Banjir Bandang Sumatera, Danantara dan BUMN Kerahkan Bantuan Darurat

    Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengoordinasikan sejumlah BUMN untuk merespons cepat bencana hidrometeorologi di Sumatera yang kini berstatus darurat bencana akibat banjir bandang dan longsor.

    Hujan ekstrem diketahui telah memicu luapan sungai, merusak permukiman, dan menghancurkan infrastruktur dasar. Laporan resmi menunjukkan sedikitnya 22 orang meninggal, sementara lebih dari 20.700 warga harus mengungsi ke lokasi penampungan sementara hingga Jumat (28/11/2025).

    Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengatakan bahwa pihaknya telah mengaktifkan jaringan koordinasi dengan BUMN yang memiliki operasi di wilayah terdampak. 

    Langkah tersebut, lanjutnya, ditempuh untuk memastikan kebutuhan dasar warga segera terpenuhi dan akses vital bisa kembali dibuka.

    “Kami bergerak sejak awal untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, akses kritis dipulihkan, dan pemulihan bisa dilakukan tanpa menunggu lama,” ujar Rohan melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (30/11/2025).

    Di lapangan, sejumlah BUMN menurunkan relawan untuk membantu evakuasi warga, sekaligus mengirimkan logistik berupa pangan, air bersih, perlengkapan dasar, serta kebutuhan kesehatan ke titik-titik pengungsian. 

    Rohan menyatakan bahwa perusahaan dengan kemampuan teknis turut mengoperasikan alat berat untuk membuka ruas jalan yang tertutup material longsor agar distribusi bantuan dapat kembali berjalan.

    Pemulihan jaringan seluler dan sambungan listrik juga menjadi prioritas awal guna memperlancar koordinasi antarlembaga selama masa tanggap darurat.

    Di Sumatera Barat, BUMN seperti PT Pegadaian, Semen Padang, BNI, Hutama Karya, Angkasa Pura, PLN, dan Pertamina telah mengirimkan bantuan sejak hari pertama. Bantuan mencakup makanan, pakaian, obat-obatan dasar, tenda darurat, perahu karet, hingga excavator untuk mendukung evakuasi. 

    Adapun di Sumatera Utara, bantuan disalurkan Pegadaian, BRI, BNI, Inalum, Angkasa Pura, BTN, Kawasan Industri Medan (KIM), Pertamina, dan PTPN. Bantuan meliputi pangan, air bersih, perlengkapan bayi, obat-obatan, tenda pengungsian, dan suplai bahan bakar untuk operasional alat berat.

    “Dengan langkah cepat di masa tanggap darurat serta rencana pemulihan yang terarah, Danantara Indonesia dan jaringan BUMN yang terkait ingin memastikan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal secepat mungkin,” kata Rohan.

    ————————-

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Salurkan Bantuan, Menhan, Panglima TNI, dan Titiek Soeharto Tinjau Pidie Jaya Nasional 30 November 2025

    Salurkan Bantuan, Menhan, Panglima TNI, dan Titiek Soeharto Tinjau Pidie Jaya Nasional 30 November 2025

    Salurkan Bantuan, Menhan, Panglima TNI, dan Titiek Soeharto Tinjau Pidie Jaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kawasan terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025).
    Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
    Setibanya di lokasi, rombongan langsung menuju titik-titik terdampak untuk memantau kondisi terbaru serta mendengar langsung keluhan masyarakat.
    Pada kesempatan ini,
    Menhan
    RI menyampaikan bahwa kondisi di lokasi banjir yang terdampak membutuhkan penanganan segera.
    “Saya melihat situasi ini memprihatinkan yang memerlukan bantuan cepat hari ini sampai seterusnya,” kata Menhan RI
    Sjafrie Sjamsoeddin
    saat berdialog dengan warga dan aparat setempat melalui keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).
    Dalam kunjungan ini, turut hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Komisi IV DPR RI
    Titiek Soeharto
    .
    Kehadiran Menhan RI,
    Panglima TNI
    , dan para pejabat negara lainnya diharapkan dapat mempercepat proses penanganan serta pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah
    Pidie Jaya
    dan sekitarnya.
    Salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Gampong Blang Awee, Kecamatan Meureudu, daerah yang mengalami kerusakan cukup berat akibat banjir bandang yang melanda beberapa hari terakhir.
    Pemukiman warga hingga infrastruktur umum tampak terdampak signifikan, sebagian besar tertutup lumpur dan material banjir.
    Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga menyalurkan bantuan logistik guna memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
    Bantuan yang diberikan mencakup bahan makanan, pakaian layak pakai, serta perlengkapan darurat untuk menopang kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
    TNI
    juga telah menyiapkan pasukan dan unsur pendukung lainnya untuk memperkuat operasi evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan infrastruktur dasar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Evaluasi Izin Tambang dan Perkebunan Besar

    Evaluasi Izin Tambang dan Perkebunan Besar

    JAKARTA – Banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera tak bisa hanya dianggap sebagai bencana semata.

    Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI, Maman Imanulhaq, mengatakan peristiwa ini harusnya jadi peringatan keras bagi Pemerintah Pusat dan Daerah.

    “Kerusakan ekosistem, maraknya industri ekstraktif, pembangunan masif yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, serta lemahnya kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan Pusat menjadi faktor yang memperparah situasi.”

    “Bencana berulang seperti ini harus menjadi peringatan keras bahwa tata kelola alam Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan perhatian serius serta tindakan terukur dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Maman dalam keterangan tertulis kepada wartawan Sabtu, 29 November 2025.

    Maman yang juga menjadi Anggota Tim Pengawas Penanggulangan Bencana (Timwas Bencana) DPR RI menyebut evaluasi bagi izin usaha tak bisa lagi ditunda.

    “Evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan,” tutur.

    Lebih lanjut, Maman juga bilang revitalisasi daerah aliran sungai (DAS), penghijauan masif, penataan ulang ruang yang berbasis mitigasi risiko bencana hingga peningkatan anggaran untuk kesiapsiagaan dan pemulihan dari bencana perlu dilakukan.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang lebih berani, lebih ekologis, dan lebih humanis untuk mencegah bencana serupa terus berulang pada masa mendatang.”

    “Kita harus bergerak cepat, saling bergandengan tangan, dan belajar dari setiap bencana agar tidak terus mengulang luka yang sama. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi,” ujar Maman.

  • Tambang Ilegal Penyebab Bencana Sumatera

    Tambang Ilegal Penyebab Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Bencana melanda sebagian besar wilayah Sumatera Barat sejak 22 November 2025, mulai dari banjir bandang hingga longsor. Bencana ini tidak hanya merendam ribuan rumah, merusak infrastruktur, tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Bencana kali ini diduga dampak akumulasi krisis ekologis selama dua dekade terakhir.

    Bencana ini diduga merupakan konsekuensi dari ketidakadilan ruang dan lemahnya tata kelola lingkungan oleh pemerintah. Degradasi hutan, lanjutnya, rusaknya daerah aliran sungai, alih fungsi lahan, pertambangan ilegal, hingga pembangunan yang mengabaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun buka suara mengenai dugaan tambang ilegal sebagai penyebab banjir bandang hingga longsor di Sumatera.

    Artikel mengenai penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Minggu (30/11/2025):

    1. Tambang Ilegal Diduga Penyebab Bencana Sumatera, Ini Kata Bahlil

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara mengenai dugaan tambang ilegal jadi pemicu banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara. Kegiatan tambang, diakuinya sering jadi faktor bencana jika tidak dikelola secara baik.

    Bahlil mengaku masih akan mengecek dugaan aktivitas tambang ilegal jadi pemicu bencana banjir bandang di Aceh dan Sumut. “Nanti kita cek, nanti kita cek ya,” kata Bahlil, di DPP Golkar, Jakarta, dikutip Sabtu (29/11/2025).

    Simak berita selengkapnya di sini