Topik: Banjir Bandang

  • Komdigi Sediakan Internet SATRIA-1 di 10 Titik Terdampak Banjir Aceh-Sumatra

    Komdigi Sediakan Internet SATRIA-1 di 10 Titik Terdampak Banjir Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyediakan layanan internet berbasis satelit SATRIA-1 di 10 lokasi terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

    Pada hari ini, tim BAKTI Komdigi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tim Search and Rescue (SAR), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengirimkan perangkat ke titik-titik pemasangan dan ditargetkan layanan tersebut dapat segera beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan konektivitas di wilayah yang terdampak bencana. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penyediaan akses internet darurat menjadi prioritas untuk memastikan warga tetap bisa terhubung setelah jaringan komunikasi terputus akibat banjir.

    “Ketika jaringan komunikasi terputus, SATRIA-1 hadir sebagai penyelamat. Dengan cara ini, warga dapat kembali terhubung meskipun infrastruktur konektivitas sedang mengalami gangguan,” kata Meutya dalam keterangan resmi dikutip pada Minggu (30/11/2025).

    Meutya menyampaikan satelit SATRIA-1, yang beroperasi sejak tahun lalu, memang dirancang untuk menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta area yang sulit diakses, termasuk saat terjadi bencana besar.

    Dia juga mengimbau masyarakat tetap waspada, mengikuti arahan petugas di lapangan, dan memanfaatkan akses internet yang disediakan untuk memperoleh informasi resmi.

    10 Lokasi Pemasangan Layanan Internet SATRIA-1:

    Bandara Pinangsori/Dr. Fredric Lumban Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara
    SMAN 1 Plus Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara
    Dekat Masjid Baitul Gafur, Kabupaten Aceh Utara, Aceh
    Command Center, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh
    Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Aceh
    Kota Langsa, Aceh
    Kabupaten Aceh Timur, Aceh
    Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh
    Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatra Barat
    UPT BNPB Regional Sumatra Barat, Kota Padang, Sumatra Barat

  • Simak! Ini Syarat Penetapan Status Bencana Nasional yang Digaungkan untuk Banjir Sumatra

    Simak! Ini Syarat Penetapan Status Bencana Nasional yang Digaungkan untuk Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Belakangan ini status penerapan Bencana Nasional digaungkan oleh publik usai Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dilanda banjir bandang hingga longsor. 

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (29/11/2025), total korban jiwa mencapai 303 orang dari tiga provinsi tersebut. Publik hingga koalisi masyarakat mendesak agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan bagi warga cepat dilakukan. 

    Pasalnya sampai saat ini status masih di tingkat tanggap darurat. Lantas, bagaimana penetapan status bencana nasional?

    Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penerapan status keadaan darurat dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

    Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa penetapan bencana nasional meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

    Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman BNPB mengenai penetapan status keadaan darurat bencana, status ini berdasarkan rekomendasi dari pemerintah provinsi (pemprov) dalam hal ini gubernur yang terdampak karena tidak lagi mampu menangani bencana.

    Pemprov tidak bisa mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan melaksanakan penanganan bencana mulai dari evakuasi serta pemenuhan kebutuhan pokok.

    Pengajuan status bencana nasional dari Pemprov harus berdasarkan kajian bersama BNPB dan kementerian atau lembaga terkait. Jika dinyatakan benar adanya, maka hasil laporan diajukan ke Pemerintah Pusat untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

    Setelah itu, Kepala BNPB mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan status bencana nasional. Sedangkan jika tidak perlu, maka BNPB menyampaikan kepada gubernur yang terdampak untuk tidak menetapkan dan melaksanakan status bencana nasional.

    Sekadar informasi, per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang semenjak peristiwa pada tiga hari lalu di Sumatra Utara. 

    Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.

  • Kemendagri dirikan posko percepatan penanganan bencana Tapanuli Utara

    Kemendagri dirikan posko percepatan penanganan bencana Tapanuli Utara

    Jakarta (ANTARA) – Tim Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendirikan posko dan tenda darurat dalam rangka percepatan penanganan bencana di wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

    “Kami hadir langsung di lapangan untuk memastikan seluruh penanganan darurat berjalan cepat dan terkoordinasi,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selain turun langsung ke lapangan, Dirjen Bina Adwil juga turut mengirimkan bantuan 5 unit tenda posko untuk mendukung penanganan darurat bencana di wilayah sumatera utara.

    Pendirian posko Kemendagri di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara juga dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan respons cepat di wilayah terdampak. Bantuan tenda Kemendagri tiba bersama dengan 16,160 ton bantuan pemerintah pusat berupa tenda pengungsi dan kebutuhan dasar seperti hygine kit, matras dan makanan siap saji.

    “Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil terus memperkuat dukungan bagi pemerintah daerah, termasuk dengan pendirian posko dan pengiriman tenda darurat. Kami pastikan bantuan logistik tiba dan personel bekerja efektif di seluruh titik terdampak,” ujarnya.

    Safrizal mengungkapkan curah hujan ekstrem pada 24–25 November 2025 memicu banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur khususnya di empat wilayah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.

    Pemerintah pusat dan daerah saat ini terus berupaya mempercepat penanganan darurat di seluruh lokasi terdampak.

    Di Kabupaten Tapanuli Tengah, bencana mengakibatkan 55 korban meninggal dunia dan memaksa 1.100 KK mengungsi di GOR Pemda. Kerusakan akses jalan dan jembatan masih menjadi hambatan utama sehingga proses evakuasi dan pembukaan jalur terus dilakukan. Kebutuhan mendesak mencakup personel, logistik, peralatan, alat komunikasi, dan listrik.

    Kota Sibolga juga terdampak banjir bandang dan longsor dengan 46 korban jiwa dan 4.456 Jiwa mengungsi. Kerusakan akses jalan dan jembatan menghambat mobilisasi bantuan. Tim gabungan masih melakukan evakuasi dan pendataan di lapangan serta memastikan ketersediaan logistik dasar.

    Sementara itu, Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat 46 korban meninggal dunia dan 4.661 Jiwa mengungsi. Kerusakan bangunan serta akses jalan mendorong pemerintah memperkuat dukungan personel, logistik, dan peralatan di wilayah tersebut. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan secara simultan.

    Di Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat 11 korban meninggal dunia dan 600 KK terpaksa mengungsi akibat kerusakan jalan dan jembatan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bencana Banjir Sumatera, Pemerintah Diminta Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional

    Bencana Banjir Sumatera, Pemerintah Diminta Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional

    Liputan6.com, Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Berdasarkan data terkini dari BNPB, jumlah korban meninggal akibat bencana ini telah mencapai 303 jiwa, korban hilang dilaporkan sebanyak 279 orang, ratusan orang terluka hingga puluhan ribu orang mengungsi dan terancam kehilangan rumah. Hal ini menunjukkan betapa genting dan belum tuntasnya proses evakuasi dan pencarian.

    “PB HMI menyampaikan seruan tegas bahwa prioritas utama harus ditempatkan pada keselamatan dan kesehatan korban,” kata Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat PB HMI, Nur Hariyani melalui siaran pers diterima, Minggu (30/11/2025).

    Nur menyatakan, saat ini Indonesia menghadapi situasi darurat sebab setiap nyawa berharga dan pemerintah tidak boleh lengah. Karenanya, PB HMI menyerukan untuk menetapkan status Bencana Nasional, agar semua sumber daya dan bantuan dapat digerakkan secara cepat dan maksimal.

    “PB HMI menilai skala kerusakan yang masif, kerusakan infrastruktur hingga akses jalan putus, meluasnya wilayah terdampak dan wilayah terisolir serta korban yang terus bertambah menjadi indikator yang cukup untuk menilai bahwa status Bencana Nasional harus segera ditetapkan,” tutur Nur.

    Nur berharap, situasi genting yang sedang dihadapi oleh ketiga provinsi ini bisa segera mendapatkan bantuan maksimal. Sebab saat ini korban sangat membutuhkan Kebutuhan Darurat Kesehatan, Logistik, dan Evakuasi.

    “Korban membutuhkan air bersih, makanan, layanan medis, tempat evakuasi, dan keselamatan dasar tanpa mobilisasi besar-besaran, banyak nyawa dalam risiko,” tegas Nur.

     

  • PSI Riau Bantu Korban Banjir Sumbar, Kirim Satu Truk Sembako

    PSI Riau Bantu Korban Banjir Sumbar, Kirim Satu Truk Sembako

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Riau menggelar aksi kemanusiaan untuk membantu korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Aksi pengiriman bantuan ini dilakukan bertepatan dengan momen Car Free Day (CFD) di Kota Pekanbaru, Minggu (30/11/2025).

    Ketua DPW PSI Riau, Kelmi Amri, bersama Sekretaris Juandy Hutauruk memimpin langsung pelepasan bantuan berupa satu truk berisi sembako.

    Seluruh bantuan tersebut merupakan donasi dari para kader dan masyarakat, dan akan disalurkan ke lokasi banjir bandang yang paling dekat dengan wilayah Riau.

    “Kami siap memfasilitasi masyarakat yang ingin berdonasi. Bantuan yang masuk akan kami antarkan langsung ke lokasi musibah,” ujar Kelmi Amri.

    Kelmi Amri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Pekanbaru atas antusiasme dan dukungan terhadap kegiatan kemanusiaan tersebut.

     

  • Perlukah Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra?

    Perlukah Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra?

    Bisnis.com, JAKARTA — Di beberapa wilayah Sumatera akhir November ini, air datang bukan hanya sebagai hujan tetapi berubah menjadi penghapus jalan, pemutus jembatan, dan pemisah antara rumah dengan penghuninya.

    Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meninggalkan jejak runtuhan, cerita kehilangan, dan jaringan logistik yang porak-poranda.

    Berdasarkan laporan BNPB pada Minggu (30/11/2025), korban meninggal di Provinsi Sumatera Utara pada hari ketiga usai penetapan status tanggap darurat bencana dan jumlah orang yang tewas sudah mencapai 166 orang.

    Selain itu, 143 orang lainnya statusnya masih dinyatakan hilang. Daftar wilayah terdampak bencana terbesar di Sumut adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, serta Kota Sibolga.

    Sementara itu, Di Aceh, korban meninggal berdasarkan laporan BNPB terbaru sudah mencapai 47 orang. 51 warga dinyatakan hilang dan 8 mengalami luka-luka. Adapun, jumlah pengungsi di Aceh mencapai 48.887 dengan titik lokasi pengungsian berada di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

    Di sisi lain, korban meninggal di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berdasarkan data BNBP mencapai angka 90 orang dengan status lainnya 85 warga masih dinyatakan hilang dan 10 lainnya luka-luka. Korban paling banyak berasal dari Kabupaten Agam.

    Sedangkan jumlah pengungsi di Sumatera Barat adalah 11.820 Kepala Keluarga atau sekitar 77.918 jiwa. Titik lokasi pengungsian berada di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumbar, mencatat warga yang mengungsi di wilayahnya adalah sebanyak 4.000 orang.

    Di tengah situasi tersebut, publik mulai mempertanyakan perlukah pemerintah menetapkan status “darurat bencana nasional”? Pertanyaan ini muncul seiring luasnya dampak bencana Sumatra yang melibatkan ribuan pengungsi, puluhan infrastruktur rusak, dan rantai logistik yang terganggu.

    Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah terus memantau dan mengirim bantuan secara berkelanjutan. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. 

    “Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus,” ujarnya.

    Daerah
    Meninggal Dunia
    Orang Hilang

    DI Aceh
    47 orang
    51 orang

    Sumatra Utara
    166 orang
    143 orang

    Sumatra Barat
    90 orang
    85 orang

    Total
    303 orang
    276 orang

    Sumber: BNPB, per 30 November 2025

    Terkait kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional, Prabowo mengatakan pemerintah masih melakukan pemantauan intensif sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    “Nanti kami monitor terus,” katanya singkat.

    Meski begitu, Kepala negara memastikan bahwa di tengah upaya cepat pemerintah, tetapi saat ini kondisi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari akses yang terputus hingga cuaca yang tidak menentu. Dia mengatakan bahwa pemberian bantuan ke daerah bencana alam sangat berat. Sebab, akses banyak terputus.

    “Memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Prabowo juga menyinggung pentingnya kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana.

    Prabowo mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di Sumatra telah memicu adanya banjir bandang, saat cuaca ekstrem di sebagian besar Pulau tersebut.

    “Pemerintah bergerak cepat, kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” ucapnya, Jumat (28/11/2025).

    Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI memerintahkan percepatan penanganan tanggap darurat sejak hari pertama terjadi bencana alam di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Bantuan yang disalurkan bagi korban bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah memastikan seluruh unsur bergerak cepat untuk menjamin keselamatan warga dari bencana yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem yang berdampak luas di sejumlah wilayah.

    “Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami Tim BNPB langsung bergerak dibantu TNI-Polri, Pemda aktif, dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian terus makanan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” ujarnya.

    Menurut Pratikno, pengiriman bantuan mendesak kembali dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Pemerintah menekankan pentingnya peralatan prioritas untuk mendukung efisiensi operasi tanggap darurat.

    “Tadi di disampaikan oleh Pak Seskab, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Tim PU [Pekerjaan Umum] juga bergerak, karena beberapa lokasi titik itu putus, mulai dari tanah longsor, kemudian jalan yang tertimbun, dan lain-lain, itu juga sudah bergerak,” kata Pratikno.

    Menurut Pratikno, fenomena cuaca ekstrem yang terjadi dipicu Siklon Tropis Senyar yang berdampak luas di sejumlah wilayah. Pemerintah telah mengaktivasi operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di daratan.

    “Perlu kita ketahui, ini adalah Siklon Tropis Senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun, oleh karena itu kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan dibawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah mewaspadai potensi Siklon Tropis Koto yang berada di utara. Meski diharapkan tidak memasuki wilayah Indonesia, seluruh elemen diminta memperkuat kewaspadaan dan menjaga kesiapsiagaan.

    “Dan kemudian kami juga mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di utara. Kami masih waspada, kami harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia. Jadi sekali lagi, kami butuh dukungan dari semua pihak, rekan-rekan semuanya,” kata Pratikno.

  • Bencana Landa Sumatera, Kawendra DPR Gerakkan Gekrafs Bantu Aceh-Sumbar-Sumut

    Bencana Landa Sumatera, Kawendra DPR Gerakkan Gekrafs Bantu Aceh-Sumbar-Sumut

    Liputan6.com, Jakarta – Pulau Sumatera diguncang rangkaian bencana alam besar berupa banjir bandang dan tanah longsor sejak akhir November 2025. Curah hujan ekstrem yang dipicu monsun dan diperparah cuaca buruk pasca siklon membuat tiga provinsi (Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara) mengalami kerusakan parah.

    Ribuan warga terpaksa mengungsi, sementara sejumlah kawasan masih terisolasi karena jalan dan jembatan terputus.

    Data terbaru dari otoritas setempat mencatat korban meninggal telah mencapai ratusan orang. Kerusakan juga melanda rumah penduduk, fasilitas umum, akses jalan dan jaringan telekomunikasi di sejumlah kabupaten.

    Di tengah kondisi darurat tersebut, Badan Otonom Kepedulian Sosial (Banomkepsos) DPP Gekrafs bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pengurus daerah.

    Ketua Umum Gekrafs, Kawendra Lukistian, menyampaikan bahwa ia telah langsung berkomunikasi dengan DPW Gekraf Aceh, Sumbar, dan Sumut untuk memetakan kebutuhan mendesak serta memastikan kondisi para anggota di wilayah terdampak.

    “Hari ini Badan Otonom Kepedulian Sosial (Banomkepsos) DPP Gekrafs telah melakukan koordinasi dengan DPW Gekrafs Aceh, DPW Gekrafs Sumbar dan DPW Gekrafs Sumut,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI tersebut dalam keterangan diterima, Minggu (30/11/25).

    Ia juga memberikan pesan solidaritas kepada seluruh anggota dan masyarakat terdampak. “Stay safe semuanya, semangat kawan-kawan di Aceh, Sumbar dan Sumut. Kita lewati semua bersama. Bismillah,” tambahnya.

     

  • Indosat Percepat Pemulihan Jaringan di Sumut-Aceh Pasca Bencana Sumatra

    Indosat Percepat Pemulihan Jaringan di Sumut-Aceh Pasca Bencana Sumatra

    Bisnis.com, MEDAN – PT Indosat Tbk. (ISAT) berupaya mempercepat pemulihan jaringan di Aceh-Sumut pascabencana.

    EVP Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio mengatakan saat ini jumlah site yang berfungsi kembali mencapai 72% dari total keseluruhan site di Sumut dan Aceh.

    “Hingga Kamis, 27 November 2025, sebanyak 71,68% site di wilayah Sumatra bagian utara berfungsi dengan baik,” ujar Agus, dikutip Minggu (30/11/2025).

    Peristiwa banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem lain yang melanda wilayah Sumatra Utara, Aceh, hingga Sumatra Barat dalam sepekan belakangan telah menimbulkan korban jiwa, kerugian material, serta kerusakan infrastruktur.

    Peristiwa ini turut berdampak pada layanan telekomunikasi di beberapa titik. 

    Dikatakan Agus, tim teknis Indosat terus mempercepat proses pemulihan melalui perbaikan jalur telekomunikasi dan mengoperasikan sumber daya portable yang disebar di lokasi-lokasi terdampak.

    Dia juga menyampaikan empati yang mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Pulau Sumatra.

    “Indosat berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan layanan dan mendukung kebutuhan komunikasi pelanggan di wilayah terdampak,” ujarnya.

    Hingga saat ini jaringan komunikasi ke wilayah terdampak bencana masih belum optimal. Akses komunikasi ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, misalnya, sempat terputus selama lebih dari 72 jam pasca bencana yang menimpa wilayah itu sejak Senin (24/11/2025).

    Warga Sibolga yang kini tinggal di Jakarta, Michael, mengaku tak bisa sama sekali mengetahui kondisi orang tua dan keluarga besarnya di Sibolga usai banjir bandang dan tanah longsor menerjang wilayah tersebut karena akses komunikasi terputus.

    Sebagai informasi Sibolga dan Tapanuli Tengah sempat terisolasi pascabencana. Akses darat ke wilayah itu terputus, begitupun akses ke jaringan komunikasi.

    “Kemarin sempat 72 jam lebih tanpa kabar. Yang kami lakukan hanya bisa menunggu dan terus berdoa untuk orang tua dan keluarga kami di Sibolga,” ujar Michael, Minggu (30/11/2025).

  • Polda Riau Turunkan 2 Ekskavator Bantu Evakuasi Bencana di Sumbar

    Polda Riau Turunkan 2 Ekskavator Bantu Evakuasi Bencana di Sumbar

    Agam

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau memberikan dukungan personel untuk memperkuat penanganan bencana di Nagari Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dua unit ekskavator dikerahkan ke lokasi untuk membantu pencarian korban longsor.

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan dukungan personel dan peralatan ini merupakan langkah percepatan dalam penanganan bencana, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Yang kita back up baik itu baik personel, juga peralatan untuk membantu evakuasi termasuk 2 ekskavator yang sudah sampai di sini,” kata Irjen Pol Herry Heryawan, di lokasi, Minggu (30/11/2025).

    Sebagai wilayah yang terdekat ke Sumatera Barat, Polda Riau telah berada di lokasi sejak Sabtu (29/11). Kehadiran Polda Riau di lokasi tersebut merupakan bentuk respons cepat dalam penanganan bencana.

    “Kami atas arahan pimpinan Pak Kapolri, kita melakukan back up di 3 provinsi yang terdampak. Karena wilayah Riau dekat dengan Sumbar dan butuh respons cepat kita datang,” katanya.

    Di samping bantuan logistik dan peralatan, Polda Riau juga mengirimkan pasukan ke wilayah Sumatera Barat. Sebanyak 390 personel Polda Riau dikerahkan ke lokasi untuk membantu pencarian korban.

    Polda Riau mengirimkan personel BKO untuk membantu pencarian korban longsor dan banjir bandang di Sumbar, Minggu (30/11/2025). Foto: dok. Polda Riau

    Beri Trauma Healing

    Polda Riau juga mengirimkan psikolog untuk memperkuat upaya pemulihan trauma (trauma healing) korban bencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Puluhan psikolog dari beberapa kampus di Riau akan dikirim untuk misi kemanusiaan ke lokasi bencana.

    Kapolda menyampaikan bahwa selain bantuan logistik untuk sehari-hari, dukungan kesehatan mental sangat krusial untuk membantu mempercepat pemulihan psikis para korban yang terdampak bencana. Polda Riau sendiri melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) telah mengirimkan 6 psikolog ke lokasi bencana, pada Sabtu (29/11) kemarin.

    “Selain bantuan yang bisa digunakan untuk sehari-hari, juga ada kemarin sudah mengirimkan 6 psikolog untuk mengirimkan trauma healing,” imbuhnya.

    Keterlibatan puluhan psikolog dari kampus ini melengkapi enam personel psikologi Polri yang telah lebih dulu diberangkatkan, memperkuat kapasitas tim Riau dalam memberikan dukungan mentalitas kepada masyarakat dan juga para petugas yang bertugas di lokasi bencana.

    Pengiriman 30-an psikolog yang didukung berbagai kampus di Riau ini menunjukkan sinergi kuat antara institusi kepolisian dan akademisi dalam misi kemanusiaan. Puluhan tenaga ahli ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak penyintas bencana yang membutuhkan pendampingan mental pasca-trauma.

    (mea/knv)

  • Wakil Ketua MPR: Bencana di Aceh-Sumbar-Sumut tanda krisis iklim

    Wakil Ketua MPR: Bencana di Aceh-Sumbar-Sumut tanda krisis iklim

    mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rangkaian bencana di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera (Sumut dan Sumbar) merupakan tanda nyata bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis iklim sekaligus lingkungan.

    Eddy mengatakan peningkatan suhu yang signifikan di berbagai kota besar serta perubahan pola cuaca yang tak menentu menjadi indikasi kuat terjadinya perubahan iklim.

    “Sudah ada peningkatan suhu di mana-mana. Kita juga tidak lagi tahu kapan harus mengekspektasi hujan atau musim kering,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya setelah menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Diplomacy Clinic Room yang berlangsung di Jakarta.

    Eddy mencontohkan, sejumlah bencana belakangan ini, mulai dari banjir, hujan deras di musim kemarau, hingga tanah longsor di Jawa Tengah serta banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan betapa seriusnya krisis iklim yang sedang dihadapi Indonesia.

    “Ini bagian dari krisis iklim yang kita hadapi, tetapi juga akibat perilaku kita yang tidak menghormati lingkungan hidup. Terutama pembalakan hutan dan pengambilan pasir yang masif,” kata Eddy.

    Ia juga menyoroti alih fungsi lahan besar-besaran untuk perumahan dan kawasan industri yang merusak keseimbangan lingkungan. Menurutnya, fenomena tersebut harus menjadi alarm agar pemerintah dan masyarakat segera melakukan pembenahan.

    Eddy mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air.

    “Alarm ini harus direspons cepat agar kita bisa mencegah bencana-bencana berikutnya,” kata Doktor Ilmu Politik UI ini

    Menanggapi viralnya kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang di beberapa daerah di Sumatera, yang memunculkan dugaan adanya praktik illegal logging, Eddy menegaskan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan transparan.

    “Adanya kayu gelondongan yang terlihat jelas di depan mata kita harus ditelusuri. Jika sumbernya legal, bisa dilihat dari perizinannya. Tetapi jika di luar jalur hukum, harus ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jera,” tegasnya.

    Eddy berharap pemerintah bergerak cepat mengusut sumber kayu-kayu tersebut agar perusakan hutan tidak kembali terjadi dan masyarakat tidak lagi menjadi korban bencana yang seharusnya bisa dicegah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.