Xcloud.id

Topik: Banjir Bandang

  • Elon Musk Gratiskan Starlink untuk Korban Banjir Aceh–Sumatera, Begini Cara Aktivasi Layanannya

    Elon Musk Gratiskan Starlink untuk Korban Banjir Aceh–Sumatera, Begini Cara Aktivasi Layanannya

    JAKARTA – Ketika koneksi internet di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tumbang akibat banjir bandang serta longsor, Elon Musk muncul dengan langkah yang langsung bikin linimasa heboh. Melalui akun X miliknya, bos SpaceX dan Starlink itu menyatakan seluruh pengguna di zona bencana bakal mendapatkan akses internet gratis hingga akhir Desember 2025. Gayanya tetap khas: sederhana, to the point, dan sedikit vibes pahlawan super digital.

    Musk menjelaskan bahwa kebijakan menggratiskan layanan bukan aksi dadakan, tapi memang standar internal SpaceX setiap kali terjadi bencana besar. Ia menegaskan tidak etis mengambil keuntungan dari situasi darurat. Pernyataan itu langsung memperkuat persepsi bahwa internet satelit punya peran vital ketika tower seluler dan jaringan fiber optik tumbang digulung banjir.

    Menurut penjelasan di situs resmi Starlink, pelanggan aktif di wilayah terdampak tidak perlu mengajukan apa pun. Sistem secara otomatis memberikan kredit layanan, dan pengguna tinggal menunggu perangkat kembali tersinkronisasi begitu listrik dan terminal aman digunakan. Mereka yang sebelumnya menghentikan layanan juga tetap mendapatkan akses gratis cukup dengan mengaktifkan kembali perangkat melalui aplikasi.

    Untuk masyarakat yang baru ingin menggunakan Starlink, pintunya tetap terbuka. Prosesnya dimulai dari situs starlink.com dengan memilih layanan residensial dan memasukkan alamat di kawasan banjir. Jika wilayah tersebut masuk daftar prioritas, registrasi bisa dilanjutkan seperti biasa.

    Setelah layanan aktif, pengguna diminta membuat tiket dukungan dengan catatan Indonesia Flood Support agar kredit layanan dapat diterapkan. Ini seperti voucher digital kemanusiaan: simpel, tapi sangat berarti bagi daerah yang sedang kesulitan komunikasi.

    Kontak Bantuan Starlink Indonesia Jika mengalami kendala pendaftaran atau verifikasi, pengguna dapat menghubungi: Email: [email protected] Telepon: 007 803 6 219 919 WhatsApp: 0821 4271 5046

    Di lapangan, pos-pos darurat Starlink mulai beroperasi. Beberapa warga terlihat menghubungi keluarga dari titik layanan darurat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Situasi semacam itu memperlihatkan betapa internet bukan lagi kebutuhan sekunder; ia berubah menjadi jaringan penghubung emosi saat orang-orang mencoba memastikan nasib keluarga di tengah bencana.

    Starlink menyebut pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk merelokasi terminal ke titik paling terdampak. Upaya ini dijalankan paralel dengan pemulihan konektivitas di wilayah-wilayah yang terpukul paling berat. Di tengah kompleksitas penanganan pasca-banjir, akses internet yang kembali hidup memberikan dorongan moral sekaligus mempermudah distribusi bantuan dan koordinasi penyelamatan.

    Bagi warga yang menemui kendala teknis, Starlink Indonesia menyediakan kanal bantuan melalui email, telepon, dan WhatsApp. Mekanisme itu diharapkan mempercepat aktivasi layanan, terutama bagi pelanggan baru yang masih perlu verifikasi.

    Kisah ini menambah satu bab menarik tentang bagaimana teknologi orbit rendah bisa hadir sebagai penyambung komunikasi saat bumi di bawahnya dilanda kekacauan. Dari ruang angkasa, sinyal kecil itu menyelinap masuk, menyalakan kembali ponsel-ponsel yang sebelumnya hanya menampilkan tulisan tanpa layanan. Ini semacam pengingat bahwa dalam bencana, koneksi bukan sekadar soal internet, tetapi tentang memastikan suara seseorang tetap bisa terdengar.

  • Saatnya Publik Bertindak: Mereka Sudah Terlalu Jauh Nasional 1 Desember 2025

    Saatnya Publik Bertindak: Mereka Sudah Terlalu Jauh Nasional 1 Desember 2025

    Saatnya Publik Bertindak: Mereka Sudah Terlalu Jauh
    Pemerhati masalah politik, pertahanan-keamanan, dan hubungan internasional. Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.
    TEPAT
    setahun lalu, saya berkesempatan mengunjungi Montana, negara bagian di Amerika Serikat yang berbatasan langsung dengan Kanada.
    Wilayah ini terkenal bukan hanya karena pegunungan dan taman nasionalnya yang megah, tetapi juga karena ekstremnya perubahan musim yang mereka hadapi.
    Musim dingin bisa membekukan segala hal, di mana salju menumpuk setinggi lutut, udara mengigit kulit, dan langit tampak pucat sepanjang hari.
    Sementara musim panas dapat berubah menjadi kebalikan yang total; kering, panas, dan rentan terhadap kebakaran.
    Saya tiba pada bulan November, saat musim dingin mulai merayap masuk. Warga sedang bersiap menghadapi suhu yang akan turun drastis.
    Namun justru dalam percakapan dengan beberapa penduduk lokal, mereka bercerita tentang hal lain. Bukan badai salju, bukan suhu ekstrem, tetapi tentang bagaimana musim panas di Montana pernah membawa mimpi buruk bagi seluruh wilayah itu.
    Mereka bercerita tentang satu tragedi besar, yang bermula dari satu tindakan kecil. Dan dari sanalah saya mulai memahami bagaimana tempat yang begitu indah bisa juga menjadi rentan.
    Cerita itu bukan hanya tentang alam, tetapi tentang manusia, dan tentang satu orang idiot yang mengubah sejarah Montana.
    “Dulu ada satu orang idiot,” kata seorang penduduk kepada saya. “Dia merokok, lalu melempar puntungnya ke semak kering. Dari situlah semuanya dimulai,” tambahnya.
    “Semua” yang dimaksud bukanlah api kecil yang cepat dipadamkan. “Semua” itu adalah kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat tahun 2017.
    Ketika itu, api melalap lebih dari 270.000 hektar lahan, ratusan rumah musnah, ribuan orang harus mengungsi, kualitas udara memburuk sampai level berbahaya, dan miliaran dolar AS kerugian tercatat.
    Bayangkan, satu puntung rokok, satu tindakan tanpa pikir panjang, satu individu yang abai, tapi cukup untuk mengacaukan kehidupan jutaan orang.
    Cerita ini terus terngiang dalam benak saya ketika melihat apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera barat beberapa hari terakhir.
    Bila kita merenungin lebih jauh, sebenarnya banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, polusi udara, dan krisis ekologis seolah menjadi rutinitas nasional. Kita seolah hidup dalam lingkaran setan antara kelalaian, penyesalan, dan pengulangan.
    Bedanya, kerusakan di sini jarang berasal dari satu orang idiot. Biasanya, kerusakan kita bersumber dari sistem yang membiarkan banyak orang, mulai dari pejabat, korporasi, hingga individu, bertindak seolah-olah bumi ini tidak memiliki batas.
    Mereka mengingat kejadian itu bukan sebagai siklus alam, tetapi sebagai bukti bahwa bencana sering kali merupakan hasil dari tindakan manusia. Bencana tidak jatuh dari langit — ia diciptakan.
    Pelajaran Montana sederhana, tapi keras, bahwa satu tindakan bodoh saja bisa mengguncang peradaban kecil.
    Indonesia punya persoalan yang jauh lebih besar. Kita menghadapi pola kerusakan sistematis. Menurut data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 1,19 juta hektar tutupan pohon primer antara 2015–2023.
    Di Sumatera Utara, banyak kabupaten berada dalam status rawan longsor, banjir, dan deforestasi.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 3.500 bencana terjadi setiap tahun, mayoritas bersifat hidrometeorologis — banjir, longsor, kekeringan — yang sebagian besar dipicu oleh degradasi lingkungan.
    Ini bukan hanya soal alam. Ini soal manusia.
    Pertanyaannya kembali muncul, kalau satu puntung rokok saja bisa disebut tindakan idiot, maka apa sebutan tepat untuk mereka yang merusak satu provinsi?
    Kita hidup dalam negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, kebutuhan energi besar, dan urbanisasi pesat. Namun, kita juga hidup dalam negara yang kerap menganggap lingkungan sekadar “ruang kosong” yang boleh diisi apa saja.
    Dalam banyak kasus, ketika banjir atau longsor terjadi, kita sering buru-buru menyalahkan sistem yang korup. Itu tidak sepenuhnya salah. 
    Namun, persoalannya: itu terus berulang. Dari tahun ke tahun, laporan bencana datang seperti kalender tahunan. Sementara penyebab sosial-ekologisnya jarang dibahas secara jujur.
    Dalam konteks inilah, kata “idiot” sebenarnya bukan hinaan personal. Ia adalah cermin moral. Simbol untuk menggambarkan betapa kita, sebagai masyarakat, sudah terlalu lama gagal memahami batas ekologi tempat kita hidup.
    Kita menganggap hutan sebagai ruang kosong, sungai sebagai saluran sampah, lahan resapan sebagai peluang bisnis, dan kawasan gambut sebagai tanah tidur yang harus dibangunkan dengan api.
    Realitasnya berbicara lebih keras dari pidato pejabat mana pun: izin tambang diberikan di kawasan resapan air, pembangunan perumahan dilakukan di tepi sungai, hutan lindung berubah menjadi kebun monokultur, dan gambut dibakar demi membuka lahan baru.
    Semua terjadi bukan oleh “sistem” semata, tetapi oleh manusia yang memilih di dalam sistem itu.
    Di sinilah relevansi pemikiran sejarah menjadi penting. Dr. Kadjat Hartojo, dalam kata pengantar
    Raja, Priyayi dan Kawula
    karya Kuntowijoyo, mengutip sejarawan besar Marc Bloch—pelopor Mazhab Annales—bahwa yang menggerakkan mekanisme masyarakat bukan hukum positif, melainkan bawah sadar kolektif masyarakat itu sendiri.
    Hukum hanyalah teks. Yang menggerakkan tindakan adalah mentalitas.
    Korupsi bukan hanya dosa individual; dia adalah kompromi sosial yang berlangsung lama, yang ditopang budaya diam, budaya takut, dan budaya permisif.
    Puntung rokok di Montana adalah kelalaian kecil yang berakibat besar. Di Indonesia, kita menyaksikan kelalaian besar yang dilakukan kecil-kecilan setiap hari, oleh pejabat yang menandatangani izin tanpa kajian, oleh pengusaha yang menebang hutan tanpa reboisasi, oleh masyarakat yang membiarkan sungai dipersempit demi parkir tambahan, dan oleh kita sendiri yang memilih diam ketika tahu ada yang salah.
    Jika satu puntung memicu kebakaran terbesar di Montana, lalu apa bedanya satu izin yang disalahgunakan? Satu proyek yang mengorbankan hutan? Satu suap yang membuka akses ke kawasan lindung?
    Dampaknya, jelas jauh lebih brutal. Korban jauh lebih besar. Lukanya jauh lebih lama.
    Dan itulah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Beranikah kita menyebut mereka “idiot”? Bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menegaskan batas moral yang harus dijaga.
    Karena yang terjadi hari ini, ratusan jiwa sudah melayang akibat banjir bandang dan longsor, ribuan orang kehilangan rumah, desa-desa rusak, dan masa depan anak-anak patah sebelum sempat tumbuh, di tiga provinsi sekaligus! Bukan hanya tragedi alam, tetapi tragedi pilihan manusia.
    Kalau masyarakat Montana bisa belajar dari satu kelalaian dan menumbuhkan stigma sosial terhadap perokok sembarangan demi melindungi alam mereka, mengapa kita tidak bisa melakukan hal serupa terhadap para pelaku korupsi dan perusak lingkungan yang skalanya jauh lebih besar?
    Sampai kapan kita akan berpura-pura tidak tahu? Sampai kapan kita hanya marah di media sosial, tetapi diam di dunia nyata?
    Apakah ribuan korban yang jatuh hari ini masih belum cukup untuk menggugah kesadaran kolektif kita?
    Jika trauma lingkungan di Montana melahirkan kewaspadaan, trauma di Indonesia seharusnya melahirkan ketegasan sosial.
    Kita harus mulai berani memberikan sanksi sosial kepada para perusak lingkungan, mafia tambang, mafia izin, dan pejabat yang menggadaikan keselamatan publik demi keuntungan pribadi.
    Kita harus mulai menganggap mereka sebagai ancaman publik yang nyata, seperti warga Montana menganggap perokok sembarangan sebagai bahaya.
    Karena pada akhirnya, bencana tidak lahir dari satu hujan deras. Bencana lahir dari satu mentalitas yang dibiarkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kolaborasi Lintas Instansi, PLN Kebut Pemulihan Kelistrikan Aceh

    Kolaborasi Lintas Instansi, PLN Kebut Pemulihan Kelistrikan Aceh

    Aceh: Upaya pemulihan kelistrikan Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor terus dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, TNI, Polri, dan PLN bergerak bersama memastikan penanganan darurat berjalan efektif agar layanan kelistrikan untuk masyarakat terdampak dapat segera pulih.

    Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin  menekankan bahwa distribusi bantuan logistik akan dikerahkan mengingat banyaknya wilayah yang masih terisolasi dan sangat membutuhkan pertolongan.

    “Prioritas utama pemerintah saat ini adalah pendorongan logistik bagi masyarakat, mulai dari bahan makanan, kebutuhan pribadi seperti pakaian, hingga obat-obatan. Seluruh bantuan akan didistribusikan menggunakan alutsista TNI ke titik-titik terdampak,” ucapnya.

    Sjafrie juga menegaskan bahwa percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak. Ia mengapresiasi langkah cepat PLN di lapangan, sekaligus mendorong agar proses pemulihan dapat terus dioptimalkan.

    “Langkah pertama adalah memperkuat mobilitas udara. Semua logistik kita konsentrasikan. Listrik harus segera hidup dalam waktu singkat. Kita akan tambah kekuatan helikopter. Evakuasi darat dan udara harus dipercepat,” ujarnya.

    Dukungan untuk percepatan pemulihan Aceh juga ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dengan mengirimkan tim khusus ke wilayah terdampak untuk membantu mengakselerasi penanganan. Dirinya menekankan pentingnya stabilisasi layanan publik, termasuk layanan kelistrikan untuk masyarakat. 

    “Kebutuhan listrik ini sangat krusial. Kami bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan PLN terus mempercepat pemulihan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera menikmati layanan listrik,” ucap Tito.

    Selaras dengan arahan Pemerintah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN terus mengerahkan sumber daya dan personel terbaik dari unit-unit se-Indonesia untuk memulihkan jaringan listrik di wilayah terdampak. Dirinya juga terus berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mendorong percepatan _recovery_ kelistrikan pascabencana di Aceh.

    “Kami mendapat arahan dari Bapak Presiden bahwa seluruh kekuatan PLN harus dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana, baik banjir bandang maupun tanah longsor yang terjadi di Aceh. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Presiden, kami semua berkolaborasi,” ujar Darmawan.

    Dalam proses pemulihan tersebut, PLN terus berkolaborasi dengan Pemprov Aceh, Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Sultan Iskandar Muda, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh di bawah arahan pemerintah pusat.

    Salah satu langkah krusial adalah pengiriman unit-unit _tower emergency_ dari Jakarta menuju Banda Aceh menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU). Selain itu, beberapa unit juga diangkut melalui jalur darat dan laut dengan dukungan TNI Angkatan Darat (AD) dan jajaran Kepolisian.

    Darmawan memberikan apresiasi terhadap Polri yang membantu memastikan kelancaran komunikasi di tengah kondisi jaringan terputus. Dari sisi logistik, TNI AD memfasilitasi pengiriman material menggunakan truk dan membuka akses menuju wilayah terdampak yang masih hampir mustahil untuk dilewati. Bahkan, helikopter dikerahkan untuk mengangkut material tower ke titik-titik yang tidak mungkin dicapai melalui jalur darat.

    “Kami harus menggunakan helikopter untuk membawa material ke lokasi. Ada helipad yang perlu dibuka, dan di sana pasukan dari TNI dan Kepolisian ikut membantu. Kekompakan ini menjadi kekuatan besar dalam percepatan pemulihan,” kata Darmawan.

    Tidak hanya pemulihan infrastruktur, dukungan kemanusiaan juga digalang. Posko, dapur umum, serta fasilitas pendukung lain dibangun bersama sebagai bentuk solidaritas antar instansi.

    “Seluruh komponen kekuatan Indonesia bergerak bersama. Dengan semangat perjuangan dari tim PLN, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, kami merasakan kekompakan luar biasa. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar ini, sehingga Aceh dapat segera pulih,” pungkas Darmawan.

    Aceh: Upaya pemulihan kelistrikan Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor terus dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, TNI, Polri, dan PLN bergerak bersama memastikan penanganan darurat berjalan efektif agar layanan kelistrikan untuk masyarakat terdampak dapat segera pulih.
     
    Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin  menekankan bahwa distribusi bantuan logistik akan dikerahkan mengingat banyaknya wilayah yang masih terisolasi dan sangat membutuhkan pertolongan.
     
    “Prioritas utama pemerintah saat ini adalah pendorongan logistik bagi masyarakat, mulai dari bahan makanan, kebutuhan pribadi seperti pakaian, hingga obat-obatan. Seluruh bantuan akan didistribusikan menggunakan alutsista TNI ke titik-titik terdampak,” ucapnya.

    Sjafrie juga menegaskan bahwa percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak. Ia mengapresiasi langkah cepat PLN di lapangan, sekaligus mendorong agar proses pemulihan dapat terus dioptimalkan.
     
    “Langkah pertama adalah memperkuat mobilitas udara. Semua logistik kita konsentrasikan. Listrik harus segera hidup dalam waktu singkat. Kita akan tambah kekuatan helikopter. Evakuasi darat dan udara harus dipercepat,” ujarnya.
     
    Dukungan untuk percepatan pemulihan Aceh juga ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dengan mengirimkan tim khusus ke wilayah terdampak untuk membantu mengakselerasi penanganan. Dirinya menekankan pentingnya stabilisasi layanan publik, termasuk layanan kelistrikan untuk masyarakat. 
     
    “Kebutuhan listrik ini sangat krusial. Kami bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan PLN terus mempercepat pemulihan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera menikmati layanan listrik,” ucap Tito.
     
    Selaras dengan arahan Pemerintah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN terus mengerahkan sumber daya dan personel terbaik dari unit-unit se-Indonesia untuk memulihkan jaringan listrik di wilayah terdampak. Dirinya juga terus berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mendorong percepatan _recovery_ kelistrikan pascabencana di Aceh.
     
    “Kami mendapat arahan dari Bapak Presiden bahwa seluruh kekuatan PLN harus dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana, baik banjir bandang maupun tanah longsor yang terjadi di Aceh. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Presiden, kami semua berkolaborasi,” ujar Darmawan.
     
    Dalam proses pemulihan tersebut, PLN terus berkolaborasi dengan Pemprov Aceh, Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Sultan Iskandar Muda, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh di bawah arahan pemerintah pusat.
     
    Salah satu langkah krusial adalah pengiriman unit-unit _tower emergency_ dari Jakarta menuju Banda Aceh menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU). Selain itu, beberapa unit juga diangkut melalui jalur darat dan laut dengan dukungan TNI Angkatan Darat (AD) dan jajaran Kepolisian.
     
    Darmawan memberikan apresiasi terhadap Polri yang membantu memastikan kelancaran komunikasi di tengah kondisi jaringan terputus. Dari sisi logistik, TNI AD memfasilitasi pengiriman material menggunakan truk dan membuka akses menuju wilayah terdampak yang masih hampir mustahil untuk dilewati. Bahkan, helikopter dikerahkan untuk mengangkut material tower ke titik-titik yang tidak mungkin dicapai melalui jalur darat.
     
    “Kami harus menggunakan helikopter untuk membawa material ke lokasi. Ada helipad yang perlu dibuka, dan di sana pasukan dari TNI dan Kepolisian ikut membantu. Kekompakan ini menjadi kekuatan besar dalam percepatan pemulihan,” kata Darmawan.
     
    Tidak hanya pemulihan infrastruktur, dukungan kemanusiaan juga digalang. Posko, dapur umum, serta fasilitas pendukung lain dibangun bersama sebagai bentuk solidaritas antar instansi.
     
    “Seluruh komponen kekuatan Indonesia bergerak bersama. Dengan semangat perjuangan dari tim PLN, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, kami merasakan kekompakan luar biasa. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar ini, sehingga Aceh dapat segera pulih,” pungkas Darmawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (MMI)

  • AMSI Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Besar Sumatera sebagai Bencana Nasional

    AMSI Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Besar Sumatera sebagai Bencana Nasional

    Jakarta (beritajatim.com) – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir bandang dan tanah longsor besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Sabtu (29/11/2025) sore, tercatat 303 orang meninggal dunia dan 279 orang masih hilang.

    Melihat dampak kerusakan yang masif—mulai ribuan rumah rusak, kelangkaan bahan pangan, lumpuhnya akses transportasi, hingga hilangnya jaringan komunikasi—AMSI mendesak Pemerintah Pusat mengambil langkah cepat dan terintegrasi dalam penanganan darurat. AMSI juga menekankan pentingnya menempatkan media sebagai mitra strategis untuk menjaga transparansi penanganan bencana.

    AMSI menilai skala kerusakan lintas provinsi sudah layak dipertimbangkan sebagai bencana nasional yang membutuhkan penanganan terpusat.

    6 Sikap Resmi AMSI Terkait Banjir Besar Sumatera

    1. Pembentukan Pusat Komando Penanganan Cepat

    Pemerintah diminta segera membuka posko komando di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan kewenangan penuh untuk menggerakkan kementerian/lembaga secara langsung.

    2. Pengerahan Personel Gerak Cepat

    BNPB, TNI, Polri, dan Basarnas diminta memprioritaskan:

    – pembukaan akses jalan yang terputus

    – pemulihan jaringan komunikasi

    – menjangkau wilayah yang masih terisolasi

    Contoh gangguan: terputusnya jalur nasional Sidempuan–Sibolga, Sipirok–Medan, serta akses Sumut–Aceh.

    AMSI menilai skala kerusakan lintas provinsi sudah layak dipertimbangkan sebagai bencana nasional yang membutuhkan penanganan terpusat.

    3. Distribusi Logistik Melalui Udara

    Karena banyak jalur darat lumpuh total, pengiriman bantuan harus dipercepat lewat jalur udara, terutama ke wilayah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

    4. Pendirian Dapur Umum Darurat

    AMSI mendesak pengoperasian dapur umum menggunakan Dapur MBG milik TNI, Polri, dan BNPB, mengingat harga pangan melambung (misalnya cabai naik dari Rp50.000/kg menjadi Rp100.000/kg di Padang Sidempuan).

    5. Konsolidasi Data Nasional Bencana

    Data penanganan lintas provinsi harus terintegrasi agar langkah pemerintah lebih terukur dan tidak parsial.

    6. Penguatan Sinergi Kementerian/Lembaga

    Ditekankan keterlibatan Kementerian PU, Kominfo, dan Kementerian Kesehatan untuk infrastruktur, komunikasi, dan layanan kesehatan.

    Faktor Pemicu: Kerusakan Lingkungan & Industri Ekstraktif

    AMSI menyoroti bahwa bencana tidak hanya disebabkan cuaca ekstrem dan Siklon Tropis Senyar, tetapi juga diperparah oleh:

    – Kerusakan hutan dan deforestasi, ditandai temuan gelondongan kayu yang terseret banjir.

    – Industri ekstraktif tak taat regulasi, yang mengubah kawasan resapan menjadi area tambang.

    AMSI mengingatkan bahwa perlindungan lingkungan adalah isu seluruh warga, bukan sekadar aktivis.

    Peran Vital Media di Tengah Krisis

    Krisis komunikasi—mulai listrik padam total hingga sinyal hilang—memaksa banyak posko menggunakan perangkat Starlink. Dalam kondisi seperti ini, media kredibel menjadi pilar utama penjaga informasi dan akuntabilitas publik.

    AMSI juga menyoroti kondisi jurnalis di wilayah terdampak. Banyak dari mereka kehilangan rumah dan terisolasi, sementara ketersediaan BBM sangat terbatas, terutama di wilayah Tapanuli Selatan.

    Data wilayah terdampak:

    – Aceh: 14 kabupaten/kota
    – Sumatera Utara: 5 kabupaten/kota
    – Sumatera Barat: 13 kabupaten/kota

    Per Minggu (30/11/2025) pukul 10.00 WIB, masa darurat diperkirakan berlangsung 2–3 hari ke depan.

    AMSI mendesak pemerintah memberi akses prioritas bagi jurnalis, termasuk logistik makanan, BBM, dan komunikasi darurat agar peliputan tetap berjalan.

    AMSI berharap rekomendasi ini dapat mempercepat penanganan bencana banjir besar Sumatera dan meringankan beban warga terdampak.
    #PrayForSumatera. [but]

     

     

     

  • Posko DVI Identifikasi Ratusan Jenazah Korban Bencana di Agam Sumbar

    Posko DVI Identifikasi Ratusan Jenazah Korban Bencana di Agam Sumbar

    Agam –

    Posko Disaster and Victim Identification (DVI) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mulai mengidentifikasi jenazah korban banjir bandang dan longsor. Hingga saat ini sudah ada 148 jenazah yang teridentifikasi.

    “Sampai hari ini dari seluruh posko yang dibuka Polda Sumbar dan jajaran, itu ada 148 orang. Yang sudah teridentifikasi sebanyak 123, sisanya belum teridentifikasi,” kata Tim Posko DVI, Kombes Wahono Edhi di lokasi, Minggu (30/11/2025).

    Wahono yang juga menjabat sebagai Kabid Dokkes Polda Riau menyampaikan, saat ini tim SAR masih melakukan pencarian. Proses pencarian melibatkan tim gabungan dari Basarnas, BNPB, Polda Sumbar, Polda Riau, Polda Jambi dan instansi terkait lainnya.

    “Ini masih ada pencarian ada BKO dari Polda Riau, termasuk DVI juga dari Mabes Polri dan Polda Riau,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di wilayah Sumatera Barat telah menelan ratusan korban jiwa. Ratusan orang lainnya dinyatakan hilang.

    Hingga saat ini, proses evakuasi masih berlangsung melibatkan tim gabungan Polda Sumbar, BKO Polda Riau, Polda Jambi, BNPB, Basarnas, TNI, dan instansi lainnya.

    Selain itu, Polda Riau juga menurunkan tim anjing pelacak (K-9) untuk membantu percepatan pencarian korban bencana. Untuk pemulihan trauma korban yang ada di tenda pengungsian, Polda Riau mengirimkan puluhan psikolog dari SDM Polda Riau dan kampus-kampus se-Riau.

    (mea/wnv)

  • Terdampak Bencana, Navigasi Penerbangan di Aceh-Sumut-Sumbar Aman?

    Terdampak Bencana, Navigasi Penerbangan di Aceh-Sumut-Sumbar Aman?

    Jakarta –

    Layanan navigasi penerbangan di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor dijamin masih berfungsi dengan lancar dan aman. Sejak minggu lalu bencana banjir dan tanah longsor menerpa beberapa titik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Selaku penyedia layanan navigasi penerbangan, AirNav Indonesia mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi dalam menjaga kelancaran serta keamanan layanan navigasi penerbangan di wilayah terdampak bencana.

    Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan penuh AirNav terhadap operasi kemanusiaan yang sedang berlangsung. Diketahui, beberapa bantuan hanya bisa dikirim lewat jalur udara.

    Direktur Utama AirNav Indonesia Avirianto Suratno menegaskan komitmen perusahaan dalam memastikan layanan navigasi penerbangan tetap terjaga, kendati sejumlah unit layanan menghadapi dampak langsung bencana.

    “Dalam kondisi darurat seperti ini, prioritas kami adalah menjaga keberlangsungan layanan navigasi penerbangan. Sekaligus pula memastikan operasional misi kemanusiaan dapat berlangsung tanpa hambatan,” jelas Avirianto melalui keterangan resminya, Minggu (30/11/2025).

    Sebagai langkah tanggap darurat awal, dia menjelaskan, AirNav Indonesia telah menerbitkan NOTAM TIBA (Traffic Information Broadcast by Aircraft) di Bandara Lhokseumawe, Takengon, dan Mandailing Natal. Langkah ini ditempuh karena sebagian personel navigasi yang bertugas di lokasi tersebut turut terdampak banjir atau mengalami kendala akses menuju lokasi kerja.

    Di sisi lain, manajemen juga mengaktifkan Posko Operasional Navigasi Penerbangan di fasilitas INMC (Indonesia Network Management Center) sebagai pusat kendali, koordinasi, dan monitoring layanan terhadap unit-unit di wilayah terdampak.

    Untuk menjaga stabilitas operasional, AirNav Indonesia melakukan penambahan personel operasional dan teknis dari sejumlah kantor cabangnya. Antara lain kantor cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC), Halim Perdanakusuma, dan Pekanbaru untuk memperkuat pelayanan di Kantor Cabang Aceh dan Medan.

    Selain itu, dilakukan pula penugasan langsung personel ke unit layanan di Lhokseumawe dan Takengon. Langkah ini guna memastikan operasional bandara tetap berjalan dan mendukung misi kemanusiaan melalui jalur udara yang dilakukan sejumlah instansi.

    “Seperti Basarnas, TNI, BNPB, serta lembaga kemanusiaan lainnya. Dengan pemulihan personel tersebut, NOTAM TIBA kemudian dicabut,” lanjut Avirianto.

    Di sisi infrastruktur, AirNav Indonesia juga memperkuat sistem komunikasi penerbangan melalui penyediaan dan pemasangan jaringan internet Starlink di Lhokseumawe, Sibolga, dan Gunung Sitoli untuk memastikan konektivitas operasional tetap stabil meskipun infrastruktur telekomunikasi darat mengalami gangguan.

    AirNav juga mengirimkan peralatan teknis pendukung untuk memastikan seluruh fasilitas navigasi tetap berfungsi optimal.

    (kil/kil)

  • MenPAN-RB Ajak ASN Perkuat Solidaritas, Siaga, & Ketahanan Hadapi Bencana

    MenPAN-RB Ajak ASN Perkuat Solidaritas, Siaga, & Ketahanan Hadapi Bencana

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat maupun pemerintah daerah untuk memperkuat solidaritas.

    Selain itu, Rini juga mengajak ASN untuk mendukung penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan sejumlah wilayah lainnya.

    “Kami mengimbau dan mengajak seluruh ASN di mana pun bertugas untuk memberikan bantuan secara ikhlas dan sukarela kepada saudara-saudara kita yang tengah dilanda musibah. Hal tersebut menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama untuk setidaknya meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

    Pimpinan instansi juga diminta untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengoordinasikan bantuan yang dihimpun di instansi masing-masing agar penyalurannya dapat lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

    Rini menegaskan ASN yang berada di wilayah terdampak diberikan pengecualian atas ketentuan kehadiran dan penyesuaian kinerja, sesuai kondisi di lapangan. Pimpinan instansi diminta mengutamakan keselamatan pegawai, melakukan pendataan cepat ASN terdampak, serta menyiapkan pengaturan kerja yang fleksibel.

    Pada saat yang sama, ASN di daerah sekitar wilayah bencana maupun dari Kementerian/Lembaga terkait didorong untuk dapat dimobilisasi mendukung penanganan darurat dan pemulihan (recovery) sesuai koordinasi pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Menteri Rini juga meminta unit pelayanan publik di seluruh daerah, khususnya yang rawan bencana, untuk menyiapkan dan mengaktifkan SOP pelayanan darurat, termasuk rencana kesinambungan layanan (continuity plan), agar pelayanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Hal ini termasuk perlakuan khusus nantinya ketika bencana sudah mulai teratasi, seperti misalnya kemudahan penggantian dokumen administrasi kependudukan yang hilang, rusak atau ⁠pelayanan prioritas bagi warga yang memerlukan akses kesehatan, logistik, dan bantuan sosial akibat dampak bencana.

    “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ASN, tenaga kesehatan, petugas layanan publik, BPBD, dan seluruh aparatur daerah yang saat ini telah dan terus bekerja siang maupun malam di lapangan. Mereka adalah garda depan yang memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dan pertolongan. Kami berpesan untuk tetap berhati-hati dan bekerja dengan hati,” tutur Rini.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan negara hadir sepenuhnya dan seluruh elemen pemerintah bergerak untuk menyelamatkan nyawa serta mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

    (prf/ega)

  • ​Banjir Sumatera Tidak Berstatus Darurat Nasional, Ini Alasan Pemerintah

    ​Banjir Sumatera Tidak Berstatus Darurat Nasional, Ini Alasan Pemerintah

    Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa penetapan status darurat nasional untuk bencana banjir bandang di Sumatera belum diperlukan. Alasannya, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai sudah berjalan optimal dengan pengerahan penuh seluruh unsur pemerintah.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Koordinator Penanganan Bencana di Sumatera, Pratikno. Menurutnya, seluruh kekuatan negara sudah dikerahkan sesuai instruksi Presiden.

    “Atas perintah Bapak Presiden, kekuatan nasional telah dan terus dikerahkan total untuk penanganan tanggap darurat bencana di 3 provinsi,” ujar Pratikno dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 30 November 2025. 
     

    Ia menambahkan, kementerian/lembaga, TNI-Polri, serta BUMN bekerja di bawah koordinasi BNPB, sembari mulai mempersiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Menanggapi pertanyaan mengenai alasan status darurat nasional belum diberlakukan, Pratikno menegaskan bahwa langkah tanggap darurat yang dijalankan pemerintah daerah telah berjalan efektif dan langsung diperkuat oleh pemerintah pusat.

    Dari lokasi terdampak, Pratikno menjelaskan bahwa hambatan terbesar saat ini ialah akses darat yang terputus.

    “Karena banyak jalur darat terputus, maka pengiriman bantuan logistik untuk warga dikirim dari luar kota ke lokasi via udara dan laut, kemudian didistribusikan via darat dan laut,” terangnya.

    Ia menyebutkan sejumlah jalur distribusi yang digunakan, antara lain bantuan udara melalui Bandara Silangit dan bantuan laut melalui Pelabuhan Sibolga. Dari titik-titik tersebut, bantuan diteruskan menggunakan kendaraan darat serta helikopter untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi.

    Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa penetapan status darurat nasional untuk bencana banjir bandang di Sumatera belum diperlukan. Alasannya, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai sudah berjalan optimal dengan pengerahan penuh seluruh unsur pemerintah.
     
    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Koordinator Penanganan Bencana di Sumatera, Pratikno. Menurutnya, seluruh kekuatan negara sudah dikerahkan sesuai instruksi Presiden.
     
    “Atas perintah Bapak Presiden, kekuatan nasional telah dan terus dikerahkan total untuk penanganan tanggap darurat bencana di 3 provinsi,” ujar Pratikno dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 30 November 2025. 
     

    Ia menambahkan, kementerian/lembaga, TNI-Polri, serta BUMN bekerja di bawah koordinasi BNPB, sembari mulai mempersiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
     
    Menanggapi pertanyaan mengenai alasan status darurat nasional belum diberlakukan, Pratikno menegaskan bahwa langkah tanggap darurat yang dijalankan pemerintah daerah telah berjalan efektif dan langsung diperkuat oleh pemerintah pusat.
     
    Dari lokasi terdampak, Pratikno menjelaskan bahwa hambatan terbesar saat ini ialah akses darat yang terputus.
     
    “Karena banyak jalur darat terputus, maka pengiriman bantuan logistik untuk warga dikirim dari luar kota ke lokasi via udara dan laut, kemudian didistribusikan via darat dan laut,” terangnya.
     
    Ia menyebutkan sejumlah jalur distribusi yang digunakan, antara lain bantuan udara melalui Bandara Silangit dan bantuan laut melalui Pelabuhan Sibolga. Dari titik-titik tersebut, bantuan diteruskan menggunakan kendaraan darat serta helikopter untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • DPR Minta Gratiskan Penerbitan Kembali Dokumen Imigrasi Korban Bencana Sumatera

    DPR Minta Gratiskan Penerbitan Kembali Dokumen Imigrasi Korban Bencana Sumatera

    JAKARTA – Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah memberikan kemudahan penerbitan kembali dokumen keimigrasian bagi warga korban banjir dan longsor di Sumatera Barat. Banyak warga dilaporkan kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting akibat bencana yang melanda pada akhir November 2025.

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong jajaran Imigrasi di Sumatera Barat untuk membebaskan syarat dan biaya bagi warga terdampak.

    “Kami mendorong Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Barat untuk berkomitmen dalam menerbitkan kembali dokumen keimigrasian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat dengan pembebasan persyaratan dokumen dan pungutan biaya,” ujar Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, 30 November.

    Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menimbulkan kerusakan besar pada permukiman dan infrastruktur. Sejumlah warga kehilangan dokumen penting, termasuk paspor.

    “Kemudahan syarat dibutuhkan juga karena dokumen adminduk korban banjir dan longsor juga terkena dampak,” katanya.

    Willy menilai kemudahan administrasi merupakan bentuk bantuan nyata bagi warga terdampak, selain bantuan logistik. Hal ini dinilai dapat membantu masyarakat kembali mengakses layanan publik.

    “Bantuan bukan hanya tentang logistik, tapi juga bisa dalam bentuk penerbitan kembali dokumen kenegaraan yang rusak,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

    Menurut Willy, Imigrasi Sumatera Barat telah menyatakan kesiapan menjalankan kemudahan layanan tersebut. Dorongan Komisi XIII DPR RI diharapkan dapat mempercepat pemulihan administrasi bagi warga terdampak.

    Pihak Imigrasi juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, mengingat penerbitan dokumen keimigrasian berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

  • Salsa Korban Banjir di Batu Busuk Padang Pasrah Memandangi Bekas Teras Rumahnya: Hanyut Semua…

    Salsa Korban Banjir di Batu Busuk Padang Pasrah Memandangi Bekas Teras Rumahnya: Hanyut Semua…

    Jumlah korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat terus bertambah hingga Minggu (30/11/2025). Data BPBD Sumbar mencatat, 129 orang meninggal dunia, 86 orang masih hilang, serta sebanyak 110.616 jiwa atau 19.360 KK harus mengungsi.

    Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan bahwa bencana ini merupakan salah satu kejadian terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

    “Jumlah korban dan pengungsi terus bertambah seiring laporan masuk dari kabupaten dan kota,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).

    Dari 129 korban meninggal, Kabupaten Agam menjadi daerah paling terdampak dengan 87 orang meninggal dunia dan 76 lainnya masih hilang akibat banjir bandang dan longsor.

    Di Kota Padang, lebih dari 18 ribu warga terpaksa mengungsi, dengan 10 korban meninggal tercatat. Padang Panjang pun tak luput dari bencana, menelan 21 korban jiwa akibat derasnya arus banjir bandang.

    Sementara di Padang Pariaman, 7 warga dilaporkan meninggal, lebih dari 12 ribu jiwa terdampak, dan ribuan rumah terendam air.

    Dampak bencana di Sumatera Barat kian memprihatinkan. Di Pasaman Barat, tercatat 14.808 KK atau 57.948 jiwa terdampak, dengan kerusakan rumah, sawah, hingga ribuan hektare kolam dan tambak.

    Di Pesisir Selatan, 16.831 rumah terendam, sektor perikanan dan pertanian rusak berat, termasuk lebih dari 10.460 hektare kolam/tambak ikan.

    Bencana serupa juga melanda Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Pariaman, Limapuluh Kota, Payakumbuh, Bukittinggi.

    BPBD mencatat total kerugian sementara mencapai hampir Rp950 miliar. Angka tersebut diperkirakan masih dapat bertambah seiring pembaruan data lapangan.