Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Sumatera
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menginstruksikan kepada kadernya yang menjadi pejabat publik memotong gajinya untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah pemotongan gaji itu berlaku bagi kader
PKS
yang menjabat sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah.
“Kepada seluruh pejabat publik PKS, baik anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun Kepala Daerah kader PKS agar melakukan pemotongan gaji dan tunjangan untuk dana kemanusiaan,” ujar Almuzzammil dalam keterangan resminya, Selasa (2/12/2025).
Ia juga memerintahkan para pejabat publik PKS untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan anggaran.
Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan kepada korban terdampak.
“Jalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan,” tambah Almuzzammil.
Di samping itu, Almuzzammil mengajak seluruh struktur dan kader untuk peduli dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan kebutuhan lainnya.
Penyaluran bantuan ini dapat dikoordinasikan melalui struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS di wilayah masing-masing.
“Kepada seluruh kader PKS agar peduli dan membantu saudara kita yang terdampak bencana dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan/atau berbagai kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh para korban bencana,” ujar Almuzzammil.
Sebagai informasi, sebanyak 708 orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni
Aceh
, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapuspedatin) BNPB Abdul Muhari, dalam jumpa pers yang disiarkan oleh akun YouTube BNPB Indonesia pada Selasa (2/12/2025).
Ia merinci, di Sumatera Utara terdapat 294 orang meninggal dunia dan 155 jiwa hilang. Wilayah yang paling terdampak adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara.
“Kemudian untuk Provinsi Aceh. Per hari ini, meninggal dunia 218 jiwa dan hilang masih ada di data kami itu 227 jiwa,” ujar Abdul.
Terakhir, di Sumatera Barat, jumlah korban jiwa hingga hari ini pukul 16.00 WIB tercatat 196 orang meninggal dunia dan 117 orang masih hilang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Banjir Bandang
-

Kementerian ESDM tambah tiga dapur umum untuk korban banjir di Bireuen
ANTARA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah tiga dapur umum untuk korban banjir bandang di Kabupaten Bireun, Aceh, Selasa (2/12). Penambahan ini dikarenakan hanya terdapat satu dapur umum di Kabupaten Bireun, sementara jumlah pengungsi terus bertambah. (Aprizal Rachmad/Arif Prada/Hilary Pasulu)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5428452/original/047304000_1764507867-WhatsApp-Image-2025-11-27-at-2.44.50-PM-980x735.webp?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Telaah Agincourt Resources: Banjir Bandang Batang Toru Tak Langsung Terkait Tambang
Telaah Agincourt Resources: Banjir Bandang Batang Toru Tak Langsung Terkait Tambang
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5430592/original/014705300_1764666634-6a2ada43-949c-4174-b072-0edd9e161418.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Terdampak Banjir Bandang Sumatera, Pertamina Pastikan Kondisi Pekerja Aman
Liputan6.com, Jakarta Pertamina Patra Niaga bergerak cepat merespons banjir yang melanda sejumlah wilayah di Medan dan berdampak pada para pekerja di wilayah tersebut. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan keselamatan pekerja, dan meninjau kondisi di lokasi pengungsian.
Dalam kunjungannya, Mars Ega menyempatkan diri berbincang dengan keluarga terdampak banjir yang harus mengungsi. Mars Ega memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan bayi, hingga fasilitas kesehatan darurat telah tersedia dan tersalurkan dengan baik.
“Keselamatan para pekerja adalah prioritas yang tidak dapat ditawar. Dalam kondisi bencana seperti ini, perusahaan hadir sebagai keluarga yang memastikan seluruh pekerja berada dalam kondisi aman,” ujar Mars Ega, Selasa (2/12/2025).
Mars Ega menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan pekerja dan keluarganya berada dalam kondisi aman, terutama saat wilayah operasional menghadapi situasi bencana.
Pertamina Patra Niaga memastikan proses evakuasi dilakukan secara terarah, serta menyiapkan lokasi pengungsian yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
“Pertamina dalan melaksanakan operasionalnya memiliki prioritas sesuai kaidah HSSE dimana prioritas pertama adalah manusianya (people), dimana Pekerja dan Keluarga juga bagian dari Pertamina yang mengemban tugas dalam kondisi apapun untuk tetap mendistribusikan energi, pekerja kami tetap di lapangan bertugas walaupun keluarganya juga terdampak,” jelas Mars Ega.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pekerja dan keluarga yang terdampak banjir mendapatkan dukungan yang memadai, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun pemulihan ke depan. Pertamina Patra Niaga memastikan setiap Perwira dan keluarga tetap mendapatkan perlindungan, perhatian, dan pendampingan penuh,” tutup dia.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5428942/original/004576700_1764568796-sampah-gelondongan-banjir-bandang-di-tapanuli-selatan-29112025-yudi-4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Karena Pembalakan, Bukan Kayu Busuk!
Bupati, Kepala Desa Garoga, Risman Rambe, menyampaikan bahwa kayu-kayu berukuran besar seperti yang terbawa banjir bandang belum pernah muncul selama ratusan tahun di wilayahnya.
Ia menuturkan, munculnya gelondongan kayu dalam jumlah besar ini diyakini terkait dengan keberadaan perusahaan yang membuka lahan sawit di hulu sungai.
“Memang kami sangat terkejut. Selama beratus tahun kampung kami ini, namun kami belum pernah melihat kayu sebesar ini. Dan kami tahu kabar dari masyarakat bahwa ada perusahaan yang membuka lahan sawit di hulu sungai,” ujar Risman.
Risman menambahkan, seluruh rumah dan lahan persawahan warga di desanya kini hancur total dan bergantung pada bantuan. Ia berharap pemerintah mengusut tuntas asal-usul kayu-kayu tersebut.
Sebelumnya, Ditjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengakui bahwa kayu bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penebangan legal. Kemenhut menegaskan dugaan sementara mengarah pada area PHAT di Areal Penggunaan Lain (APL).
Kemenhut juga membenarkan bahwa skema PHAT sering disalahgunakan untuk “mencuci” kayu ilegal dengan memalsukan dokumen atau meminjamkannya.
Untuk mengatasi praktik ini, Kemenhut telah menerapkan moratorium layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPuHH) pada PHAT di APL.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5057608/original/085918800_1734597170-WhatsApp_Image_2024-12-19_at_14.07.11.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Banjir Bandang Sumatera Utara: 154 Orang Masih Hilang
Sementara itu, Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meninjau ulang lokasi terdampak banjir bandang.
Desakan ini muncul menyusul bantahan tegas Bupati terhadap pernyataan Kemenhut yang menyebut tumpukan gelondongan kayu pembawa bencana adalah “kayu busuk” atau “pohon tumbang akibat cuaca ekstrem”.
Bupati Gus Irawan menyatakan bahwa temuan di lapangan menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kayu lama atau busuk.
“Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang,” tegas Gus Irawan kepada wartawan Sabtu (29/11/2025).
Kemenhut sebelumnya menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).
Namun, menurut Gus Irawan, izin ini justru menjadi pangkal masalah, sebab:
1. Tidak Ada Koordinasi: Pemerintah Daerah Tapsel tidak pernah dilibatkan dalam pemberian atau publikasi izin PHAT tersebut.
2. Dampak Ditanggung Warga: Masyarakat Tapsel kini justru menanggung dampak bencana terbesarnya akibat kayu-kayu yang diduga berasal dari aktivitas berizin tersebut.
3. Dugaan Penyelewengan: Bupati menduga kuat bahwa izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan menudingnya sebagai ‘pembalakan berizin’.
/data/photo/2025/09/03/68b7f5469a911.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


