Xcloud.id

Topik: Banjir Bandang

  • Penanganan Dampak Banjir Bandang di Agam, BPBD Akui Butuh 52 Unit Ekskavator

    Penanganan Dampak Banjir Bandang di Agam, BPBD Akui Butuh 52 Unit Ekskavator

    JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Agam di Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan alat berat dan mobil dump truk untuk membersihkan material banjir bandang, tanah longsor dan normalisasi sungai dampak bencana hidrometeorologi melanda daerah itu.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam Rahmat Lasmono mengatakan Agam masih membutuhkan ekskavator 52 unit, wheel loader empat unit dan mobil dump truk 24 unit.

    “Alat berat dan mobil dump truk itu untuk tujuh kecamatan yang terdampak banjir bandang, banjir dan tanah longsor,” katanya di Lubuk Basung, Rabu, disitat Antara.

    Ia mengatakan, tujuh kecamatan itu yakni, Kecamatan Palembayan membutuhkan ekskavator 15 unit, wheel loader dua unit dan mobil dump truk 10 unit. Kecamatan Palupuh membutuhkan ekskavator tiga unit dan mobil dump truk tiga unit.

    Untuk Kecamatan Malalak membutuhkan ekskavator 10 unit untuk dua tipe. Kecamatan Tanjung Raya membutuhkan ekskavator 10 unit dan mobil dump truk lima unit.

    Setelah itu, Kecamatan Ampek Koto membutuhkan ekskavator dua unit. Kecamatan Matur membutuhkan ekskavator satu unit dan wheel loader satu unit.

    “Alat berat dan dump truk ini kita butuhkan untuk membersihkan sisa material, membawa material dan normalisasi sungai,” katanya.

    Ia mengakui saat ini alat berat yang tersedia 45 unit jenis ekskavator 38 unit, wheel loader empat unit, bulldozer tiga unit dan mobil dump truk 15 unit.

    Alat berat dan mobil dump truk tersebut tersebar di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Malalak dan Palupuh.

    Untuk itu, pihaknya berharap bantuan alat berat, dump truk dari perusahaan, perorangan dan lainnya agar pembersihan material dan normalisasi sungai bisa selesai dalam waktu dekat.

    “Kita sangat membutuhkan alat berat, sehingga material banjir bandang, akses lalulintas terbuka sehingga tidak ada lagi daerah terisolir,” katanya.

    Ia menambahkan, jalan terisolir atau terbatas berada di Banio Balirik Nagari Pagadih dan Anak Aia Kijang Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh.

    Setelah itu Sinir Air Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak. Lambeh Kecamatan Palembayan dan Pambatuangan Kecamatan Matur.

    “Kondisi jalan terban, jembatan rusak dan lainnya,” katanya.

    Bencana alam itu, mengakibatkan 192 orang meninggal dunia, korban belum ditemukan 72 orang dan korban dirawat delapan orang.

    Rumah rusak ringan 472 unit, rusak sedang 290 unit, rusak berat 838 unit, fasilitas pendidikan yang rusak 114 unit, tempat ibadah yang rusak 11 unit.

    Untuk jembatan yang rusak 49 titik, jalan yang rusak 69 titik, lahan pertanian yang rusak 1.948,23 hektare dan lainnya.

  • Banjir Bandang Tapteng, Hasva Pasaribu dan Yayasan Generasi Bangsa Bergerak Salurkan Bantuan

    Banjir Bandang Tapteng, Hasva Pasaribu dan Yayasan Generasi Bangsa Bergerak Salurkan Bantuan

    FAJAR.CO.ID, TAPANULITENGAH — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana kembali ditunjukkan oleh Hasva Pasaribu, tokoh masyarakat Tapanuli Tengah. Pembina Yayasan Generasi Bangsa Tapanuli Tengah itu untuk kesekian kalinya turun langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra.

    Bantuan yang disalurkan berupa berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, mi instan, telur, ikan kaleng, minyak goreng, susu bayi, pampers, baju layak pakai hingga perlengkapan kebersihan dan kebutuhan mendesak lainnya. Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke lokasi terdampak dengan melibatkan pengurus Yayasan Generasi Bangsa Tapanuli Tengah serta berkoordinasi dengan masyarakat setempat.

    Dalam keterangannya, Hasva Pasaribu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Ia menegaskan, kehadirannya di tengah warga tidak hanya bertujuan menyalurkan bantuan materi, tetapi juga memberikan dukungan moril agar para korban tetap kuat dan mampu bangkit dari dampak bencana.

    Hasva Pasaribu, tokoh masyarakat Tapanuli Tengah dan Pembina Yayasan Generasi Bangsa Tapanuli Tengah (ist)

    “Bencana ini adalah duka kita bersama. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak, sekaligus menjadi penyemangat agar tetap tabah dan tidak kehilangan harapan,” ujar Hasva Pasaribu.

    Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menunjukkan solidaritas dan semangat gotong royong dalam membantu para korban bencana. Menurutnya, dukungan kolektif sangat dibutuhkan agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan kehidupan masyarakat kembali normal.

  • Pemulihan Listrik di Aceh Baru 65-70% PascaBanjir dan Longsor

    Pemulihan Listrik di Aceh Baru 65-70% PascaBanjir dan Longsor

    Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengatakan suplai listrik masih terkendala pascabanjir bandang dan tanah longsor melanda sebagian besar wilayah Aceh pada akhir November lalu.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan persentase pemulihan listrik di Aceh hingga saat ini masih sekitar 65%-70%. Di daerah yang terdampak cukup parah seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah-Tenggara, dan Kabupaten Bener Meriah, persentasenya bahkan masih di bawah 45%.

    “Menurut informasi dari pihak PLN, akibat gagal interkoneksi arus tegangan tinggi maka suplai listrik masih terjadi kendala,” kata Muhammad MTA kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa listrik untuk wilayah Aceh akan menyala 93% pada Minggu (7/12) malam. Namun, kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh terutama pada jaringan transmisi membuat target itu meleset.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan kerusakan terparah terjadi di jalur transmisi Bireuen-Arun. Banjir bandang membuat 6 (enam) tower di jalur itu roboh. Kondisi diperparah dengan badan sungai yang meluas hingga ratusan meter, membuat pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga pemadaman bergilir dilakukan.

    “PLN Sempat melakukan sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara,” jelas Darmawan dilansir dari laman resmi PLN.

    Lebih jauh, robohnya lima tower di jalur transmisi Langsa-Pangkalan Brandan telah memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.

    Darmawan menegaskan pihaknya bergerak cepat dalam pemulihan pasokan listrik di tengah tantangan berat di lapangan.

    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko pengungsian, dan infrastruktur telekomunikasi.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyaraka Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.

    Tim teknis PLN terus mengebut pemulihan suplai listrik di Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor. Dok PLN

  • Klaim Prabowo Tangani Bencana dan Surat Aceh ke Lembaga PBB

    Klaim Prabowo Tangani Bencana dan Surat Aceh ke Lembaga PBB

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengklaim penanganan bencana di Sumatra telah berjalan dengan cepat dan tepat.

    Prabowo membantah narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana di sejumlah daerah.

    Prabowo menegaskan sejak fase awal bencana, puluhan ribu personel telah dikerahkan dan operasi penanganan dilakukan secara masif sebagai bukti kehadiran negara yang kuat.

    “Dalam rangka ini, [pemerintah tak hadir] di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan Pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya,” kata Prabowo.

    Di sisi lain, Prabowo menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.  

    Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya.

    Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

    “Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut seraya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ujar Prabowo.

    Aceh Surati PBB

    Klaim penanganan bencana pemerintah terlihat bertolak belakangan dengan aksi warga Aceh mengibarkan bendera putih yang belakangan ramai di media sosial. Aksi itu disebut sebagai sebagai pesan jika sudah tidak mampu lagi menghadapi situasi bencana.

    Di samping itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah mengirim surat permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

    Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

    “Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Muhammad MTA menjelaskan, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

    Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

    Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

    “Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

    Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

  • Hutan Gunung Salak Dibabat Atas Nama Pariwisata, Warga Cidahu Hidup Dalam Kekhawatiran

    Hutan Gunung Salak Dibabat Atas Nama Pariwisata, Warga Cidahu Hidup Dalam Kekhawatiran

     

    Senada dengan Rozak, tokoh warga Cidahu, Rohadi (50), menyayangkan klaim dukungan terhadap wisata tersebut. 

    Ia mengungkapkan, di Blok Cangkuang telah terjadi penebangan pohon secara liar dan masif selama dua tahun terakhir, termasuk pohon-pohon penghijauan yang ditanam puluhan tahun lalu.

    ​”Penebangan ini sudah terjadi sejak lama. Pelakunya bukan pemilik pohon, melainkan pihak yang saat ini membuka wisata di Blok Cangkuang, yang kami duga tanpa izin,” ujar Rohadi.

    ​Kerusakan ini telah menyebabkan dampak lingkungan yang nyata terhadap warga di tiga desa yang bergantung pada aliran air dari Blok Cangkuang. Rohadi menyebut, debit air bersih menurun drastis dan air cepat keruh. 

    Ia menambahkan, kekhawatiran warga semakin besar karena musibah banjir bandang pernah terjadi pada Oktober 2022, dan kondisi saat ini diperparah dengan membusuknya akar-akar pohon yang berfungsi sebagai penahan air.

    ​Ironisnya, kawasan yang dulu dikelola dengan ketat di bawah skema HGU kini terbuka dan tanpa pengawasan, memfasilitasi penebangan liar dan diduga digantikan dengan lahan kosong untuk komersialisasi. 

    Warga Cidahu mendesak Gubernur Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk segera bertindak demi menghentikan kerusakan dan mencegah bencana.

    ​”Harapan kami, Gubernur Jawa Barat bisa melihat langsung kondisi ini. Kami hidup dalam kekhawatiran akan bencana,” ungkapnya.

  • Solidaritas, IMABA Pamekasan Salurkan Donasi Bagi Korban Banjir di Aceh dan Sumatera

    Solidaritas, IMABA Pamekasan Salurkan Donasi Bagi Korban Banjir di Aceh dan Sumatera

    Pamekasan (beritajatim.com) – Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA) Pamekasan, menyalurkan donasi berupa uang tunai sekaligus pakaian layak huni bagi korban banjir bandang di wilayah Aceh dan Sumatera.

    Penyaluran donasi tersebut disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pamekasan, diserahkan langsung oleh perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IMABA Pamekasan di kantor BAZNAS Pamekasan, Jl Ronggosukowati 14 Pamekasan, Senin (15/12/2025).

    “Donasi ini merupakan hasil dari proses penggalangan dana yang kami lakukan dalam dua pekan terakhir, khususnya dalam rangka membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh dan Sumatera,” kata Koordinator DPW IMABA Pamekasan, Ach Zeyedi, Selasa (16/12/2025).

    Aksi sosial berupa penggalangan dana tersebut dilakukan sebagai upaya meringankan beban korban bencana, sekaligus sebagai upaya terbaik yang dilakukan. “Melalui aksi penggalangan dana ini, kami mengumpulkan donasi berupa uang tunai sebagai Rp 4 juta, serta 2 karung pakaian layak pakai yang kami salurkan melalui BAZNAS Pamekasan,” ungkapnya.

    “Donasi ini merupakan bentuk solidaritas, bentuk empati bagi saudara-saudara kita korban bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera. Tentunya kami bangga dengan aksi sosial ini, sebab meskipun langkah kita kecil, jika itu baik mari kita sama-sama teruskan,” imbuhnya.

    Sementara Wakil Ketua BAZNAS Pamekasan, Moh Monir menyampaikan apresiasi terhadap aksi nyata jajaran pengurus IMABA dalam rangka membantu meringankan beban korban terdampak bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera.”Hal ini merupakan langkah baik di antara langkah-langkah baik lainnya, dengan cara turun ke jalan ikut membantu meringankan beban sesama sungguh luar biasa,” jelasnya.

    “Kami sebagai ketua BAZNAS Pamekasan mengucapkan terima kasih kepada anak muda dan lapisan masyarakat yang sudah berusaha membantu saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh dan Sumatera, baik berupa uang tunai maupun pakaian layak pakai. Semoga sumbangsih kita semua mendapat pahala dari allah dunia akhirat,” harapnya.

    Harapan lainnya juga disampaikan bagi masyarakat Pamekasan, termasuk warga Indonesia, agar bersama membantu meringankan warga terdampak di Aceh Sumatera. “Hal ini bisa kita lakukan melalui doa, tenaga, pikiran, dan utamanya dana yang sangat dibutuhkan saudara kita di Aceh dan Sumatera,” imbuhnya.

    “Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu saudara kita. Semoga semua (bantuan atau donasi) yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah, dan menjadi cara terbaik dalam membantu meringankan beban saudara kita yang terdampak musibah, semoga bermanfaat bagi sesama,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Upaya RSUD Datu Beru Aceh Tengah Jaga Pelayanan di Tengah Bencana

    Upaya RSUD Datu Beru Aceh Tengah Jaga Pelayanan di Tengah Bencana

    Aceh Tengah, Beritasatu.com – RSUD Datu Beru Takengon nyaris lumpuh ketika wilayah Aceh Tengah terisolasi akibat banjir bandang dan longsor yang memutus seluruh akses jalur darat.

    Terhentinya jalur distribusi berdampak langsung pada operasional rumah sakit, mulai dari kelangkaan logistik medis, gangguan listrik, hingga keterbatasan layanan kesehatan bagi masyarakat.

    Direktur Utama RSUD Datu Beru Takengon, Gusnarwin, mengatakan kondisi terberat terjadi pada hari-hari awal bencana saat seluruh pasokan logistik benar-benar terhenti.

    “Pada awalnya kami sangat terganggu karena jalur darat terputus total. Pasokan bahan medis habis, termasuk untuk layanan cuci darah, sehingga sempat kami tunda bahkan kami hentikan sementara,” kata Gusnarwin kepada Beritasatu.com, Selasa (16/12/2025).

    Selain kekurangan alat dan bahan medis, operasional rumah sakit juga terganggu akibat padamnya listrik serta terputusnya jaringan telekomunikasi. Dalam kondisi darurat tersebut, RSUD Datu Beru sepenuhnya bergantung pada genset berkapasitas besar yang membutuhkan sekitar 300 liter bahan bakar minyak (BBM) per hari.

    Untuk menjaga layanan tetap berjalan, manajemen rumah sakit terpaksa menerapkan penghematan ekstrem. Sejumlah ruangan ditutup dan pelayanan dipusatkan hanya pada unit prioritas, seperti instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang perawatan kritis.

    Masalah lain yang tak kalah serius adalah krisis air bersih. Pada hari pertama bencana, pasokan air masih dibantu oleh petugas pemadam kebakaran. Namun, bantuan tersebut tidak dapat berlanjut karena keterbatasan BBM.

    “Kami akhirnya menggunakan ambulans untuk mengambil air dari danau, jaraknya sekitar satu setengah kilometer. Dalam sehari bisa bolak-balik sampai 15 hingga 20 kali,” kata Gusnarwin.

    Dampak keterisolasian juga dirasakan langsung oleh pasien. Banyak warga dari kecamatan sekitar tidak dapat segera mencapai rumah sakit karena seluruh akses darat terputus.

    “Selama masa bencana, ada sekitar empat korban meninggal yang ditangani di RSUD Datu Beru, satu di antaranya tanpa identitas,” ujarnya.

    Hingga saat ini, Gusnarwin menyebut kondisi layanan kesehatan di Aceh Tengah masih dalam situasi rentan. Pasokan obat-obatan dan bahan medis belum sepenuhnya pulih, sementara stok oksigen di rumah sakit diperkirakan hanya cukup untuk beberapa hari ke depan.

    “Kami berharap akses darat segera terbuka. Aceh Tengah punya tiga jalur utama, cukup satu atau dua jalur saja yang bisa dilalui agar pasokan BBM, logistik, dan obat-obatan bisa masuk,” kata Gusnarwin.

  • Aceh Minta Bantuan PBB Terkait Penanganan Bencana, Ini Alasannya

    Aceh Minta Bantuan PBB Terkait Penanganan Bencana, Ini Alasannya

    Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut. 

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.

    Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia. 
     

    Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.

    Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.

    Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.

    Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut. 
     
    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.
     
    Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia. 
     

     
    Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.
     
    Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.
     
    Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.
     
    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Aceh Minta Bantuan PBB Terkait Penanganan Bencana, Ini Alasannya

    Aceh Minta Bantuan PBB Terkait Penanganan Bencana, Ini Alasannya

    Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut. 

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.

    Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia. 
     

    Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.

    Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.

    Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.

    Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut. 
     
    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.
     
    Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia. 
     

     
    Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.
     
    Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.
     
    Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.
     
    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Purbaya Setujui Bantuan Pakaian Reject untuk Sumatra, Bakal Dibebaskan Pajak

    Purbaya Setujui Bantuan Pakaian Reject untuk Sumatra, Bakal Dibebaskan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pembebasan pajak terhadap penyaluran bantuan pakaian reject untuk korban bencana di Sumatra. 

    Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Purbaya menjelaskan, pakaian reject yang dimaksud bukan berasal dari bantuan pemerintah atau barang sitaan negara, melainkan dari pabrik yang berada di kawasan berikat.

    “Kan itu bukan dari balpres, dari pabrik, di kawasan berikat. Mau dikirim ke luar negeri tapi ada cacat, kita lihat lah. Kan itu bukan barang ilegal, harusnya ada. Nanti kita lihat,” ujar Purbaya.

    Terkait permintaan Presiden Prabowo agar Kementerian Keuangan membantu kelancaran penyaluran bantuan tersebut, termasuk soal keringanan pajak, Purbaya menyatakan secara prinsip hal itu memungkinkan dilakukan.

    “Bisa lah, gampang itu kan [kondisi] kalau ada bencana, ada pengecualian,” katanya.

    Adapun mengenai jumlah perusahaan yang akan terlibat dalam penyaluran bantuan pakaian reject tersebut, Purbaya mengatakan hingga kini baru dua perusahaan yang disebutkan.

    “Kan yang disebutin baru dua. Saya nggak tahu totalnya berapa. Nanti kita lihat seperti apa,” tandasnya.

    Pemerintah saat ini masih akan mengkaji lebih lanjut mekanisme serta cakupan pembebasan pajak agar penyaluran bantuan ke Papua dapat berjalan cepat dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Bantuan pakaian tersebut berawal dari laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kesediaan dua perusahaan garmen besar di kawasan ekonomi khusus untuk membantu korban Banjir Sumatra. Kedua perusahaan tersebut memiliki stok pakaian layak pakai yang merupakan produk reject export, yakni barang yang tidak memenuhi standar ekspor akibat kesalahan produksi ringan.

    “Mereka banyak menyimpan [pakaian] reject export. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit. Jadi mereka simpan,” ujarnya.

    Tito menyebut, satu perusahaan mampu menyediakan sekitar 100.000 pakaian, sementara perusahaan lainnya menyiapkan 25.000 pakaian, sehingga total bantuan mencapai 125.000 potong pakaian. Seluruh pakaian tersebut rencananya akan disalurkan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Namun, penyaluran pakaian reject export dari kawasan ekonomi khusus tersebut memerlukan izin dari dua instansi, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan. Meski begitu, terdapat ketentuan dalam undang-undang yang memungkinkan barang ekspor digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana, sepanjang ada surat permintaan resmi dari instansi pemerintah.

    Atas dasar itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat resmi dan meminta dukungan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan agar proses perizinan dapat dipercepat. Presiden Prabowo pun menyetujui usulan tersebut dan meminta agar bantuan disalurkan di bawah pengawasan pemerintah serta diterima langsung oleh para korban bencana.

    “Ada pasalnya dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan asal ada surat permintaan resmi dari instansi. kami sudah mengeluarkan surat resmi kami mohon dukungan dari pak Menkeu dan pak Mendag agar bisa dikirimkan secapat mungkin,” kata Tito.