Xcloud.id

Topik: Banjir Bandang

  • Fraksi PDI Perjuangan Minta BPBD Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Jelang Nataru

    Fraksi PDI Perjuangan Minta BPBD Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Jelang Nataru

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Renny Sundari Pramana, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan bencana menjelang Natal dan Tahun Baru. Dia menilai langkah tersebut penting karena tren cuaca ekstrem diperkirakan meningkat di akhir tahun.

    “Saya minta BPBD memperluas sosialisasi kebencanaan secara masif agar masyarakat benar-benar memahami langkah darurat ketika bencana terjadi,” kata Renny, Rabu (3/12/2025).

    Dia memaparkan wilayah selatan Jawa Timur disebut memiliki kerawanan tinggi karena karakter geografis berupa pegunungan dan kawasan hutan lebat. Daerah seperti Pacitan, Trenggalek, Blitar, Lumajang, Malang Selatan, hingga Banyuwangi rawan longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrem.

    “Wilayah-wilayah itu membutuhkan kesiapan ekstra karena dampak bencananya bisa lebih besar,” ujar dia.

    Selain penguatan ke masyarakat, dia meminta pemerintah provinsi meningkatkan pengawasan di kawasan hutan. Dia menilai kerusakan hutan masih menjadi faktor utama yang memperparah risiko longsor dan banjir.

    “Saya minta patroli hutan ditingkatkan dan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan,” ucap dia.

    Dalam menghadapi anomali cuaca, penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan peralatan juga dinilai mendesak. Pembaruan peta titik rawan serta koordinasi lintas kabupaten dan kota perlu terus dimaksimalkan.

    “Kesiapsiagaan harus dilakukan menyeluruh, dari pemerintah sampai masyarakat di kawasan rawan,” tuturnya.

    Sementara itu, laporan BMKG menyebutkan tren hujan ekstrem dan angin kencang meningkat menjelang akhir tahun. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan frekuensi tertinggi cuaca ekstrem.

    “Potensi hujan tinggi hingga sangat tinggi diperkirakan terjadi pada 28 Desember sampai 10 Januari, serta ada ancaman banjir rob di pesisir utara Jawa,” kata dia. [asg/ian]

  • Mencari titik balik ketahanan ekologis pembangunan

    Mencari titik balik ketahanan ekologis pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia, kini berada pada posisi yang genting dan memaksa negara mengevaluasi ulang arah pembangunannya. Deretan bencana besar hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, beberapa pekan terakhir, memperlihatkan gambaran telanjang tentang rapuhnya fondasi ekologis Indonesia.

    Di Sumatera Utara, banjir besar yang merendam Langkat, Deli Serdang, dan Binjai, terjadi setelah curah hujan ekstrem yang bertemu dengan penyusutan tutupan hutan lebih dari 38 ribu hektare dalam satu dekade (KLHK, 2024).

    Daya tampung sungai melemah, sementara tata ruang perkotaan yang padat menyebabkan limpasan air naik signifikan. Di Aceh, banjir bandang Aceh Utara dan longsor di Bener Meriah dipicu oleh kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Keureuto yang kehilangan hampir 55 persen kawasan hulu akibat alih fungsi lahan dan tambang.

    Sementara itu, di Sumatera Barat, runtuhan lahan di Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang terkait langsung dengan hotspot deforestasi dan lereng terjal yang kritis, setelah penurunan tutupan vegetasi sebesar 7,8 persen sejak 2019, menurut Pusat Studi Kebencanaan Universitas Andalas (Unand).

    Kerusakan ekologis ini bukan sekadar deretan angka, namun ia memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang besar. BNPB mencatat bahwa total kerugian akibat rangkaian bencana hidrometeorologis di tiga provinsi tersebut, dalam lima tahun terakhir, melampaui Rp21 triliun, termasuk kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, permukiman, sentra produksi pertanian, hingga fasilitas pendidikan.

    Riset Badan Meteorologi Dunia (WMO) yang dikutip BMKG menegaskan bahwa intensitas hujan ekstrem di Indonesia meningkat 12–15 persen dalam 20 tahun terakhir, dan wilayah Sumatra bagian utara merupakan salah satu “zona merah risiko iklim” Asia Tenggara.

    Kombinasi kerusakan ekosistem hulu, degradasi mangrove pesisir, masifnya pembangunan di sempadan sungai, serta perubahan pola cuaca membuat infrastruktur modern, sekalipun tidak memiliki ketahanan jangka panjang. Biaya pemulihan satu bencana sering kali setara dengan 5–7 tahun anggaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya memutus kesinambungan program pembangunan masyarakat.

    Karena itu, Indonesia membutuhkan strategi pembangunan baru yang tidak lagi mengedepankan beton semata, tetapi menjadikan ketahanan ekologis sebagai pondasi utama. Riset OECD (2023) menunjukkan bahwa negara yang menerapkan green budgeting dan eco-fiscal policy mampu menurunkan potensi kerugian bencana hingga 40 persen dalam satu dekade karena belanja fiskal diarahkan pada restorasi ekosistem, konservasi hulu DAS, perlindungan mangrove, dan mitigasi adaptif.

    Di Indonesia sendiri, kajian LPEM UI (2024) memperkirakan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan untuk rehabilitasi ekologis menghasilkan manfaat ekonomi kembali sebesar Rp4 hingga Rp7 melalui pengurangan risiko banjir, peningkatan kualitas air, peningkatan produktivitas pertanian, dan penurunan biaya pemulihan.

    Dengan kata lain, optimalisasi green budgeting dan eco-fiscal policy bukan hanya kebutuhan moral lingkungan, tetapi strategi fiskal paling rasional dan ekonomis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di era krisis iklim. Tanpa arah fiskal yang berpihak pada ekologi, negara akan terus membayar ongkos bencana yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahannya.

    Keseimbangan

    Selama ini, pembangunan publik di Indonesia masih didominasi pendekatan growth-centered development, sebuah paradigma lama yang menekankan percepatan output fisik, demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Model ini sejalan dengan kritik Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom, bahwa pembangunan sering kali mengabaikan kapasitas dasar lingkungan sebagai prasyarat kesejahteraan jangka panjang.

    Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hilangnya lebih dari 150 ribu hektare tutupan hutan dalam 10 tahun terakhir (KLHK, 2024) menjadi bukti bahwa fondasi ekologis terus terkikis, sementara pembangunan fisik berjalan tanpa mengimbangi pemulihan daya dukung lingkungan. Akibatnya, bencana hidrometeorologis tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi pola berulang yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menimbulkan kerugian sosial yang besar.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar Nasional 3 Desember 2025

    Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar Nasional 3 Desember 2025

    Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk menangani banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Ia menyebut, pemerintah memiliki
    Dana Siap Pakai
    (DSP) yang masih tersisa sekitar Rp 500 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi kesiapsiagaan kebencanaan.
    “(Anggaran) cukup. Jadi kan di dalam
    APBN
    itu ada yang namanya Dana Siap Pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Kalau sampai terakhir, kurang lebih 2 hari yang lalu masih di kisaran Rp 500 miliar sekian,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
    Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga akan menambah dana tersebut jika diperlukan. Kepala Negara, kata dia, sudah memberikan instruksi itu secara langsung.
    “Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” ucap dia.
    Prasetyo menjabarkan, dana akan disalurkan salah satunya untuk penanganan bencana kepada TNI/Polri.
    “Misalnya TNI maupun Kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itupun akan kita
    back up
    ,” tandas Prasetyo.
    Sebelumnya diberitakan, Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
    Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah
    korban tewas
    akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang.
    “Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).
    Rinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa.
    Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa.
    Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
    “3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan,” tulis data tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan Amran siapkan stok beras tiga kali lipat di tiga provinsi

    Mentan Amran siapkan stok beras tiga kali lipat di tiga provinsi

    Medan (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyiapkan stok beras tiga kali lipat dari kebutuhan normal di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Kami tanda tangan dengan Gubernur di lokasi. Permintaannya lima ribu ton, kami siapkan tiga kali lipatnya. Kami kirim,” ucap Andi di Gudang Bulog, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tapteng, Sumatera Utara, Rabu.

    Menurut Amran, ketiga provinsi yang mengalami bencana tersebut membutuhkan beras 5.000 ton untuk memenuhi kebutuhan di daerah terdampak banjir dan longsor.

    Namun sebagai beras cadangan, Mentan Amran telah menambah menjadi sekitar 15 ribu ton yang segera dikirim, termasuk ke wilayah Sumatera Utara.

    “Saudaraku sabar, pemerintah tidak akan biarkan satu orangpun kekurangan beras,” tegas Andi didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Mentan mengatakan, saat ini terdapat sekitar 600 ton beras Bulog telah sampai ke Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara.

    Kemudian, lanjut Amran, dilanjutkan pengiriman sekitar 10.000 ton. Amran juga berharap bantuan beras cadangan ini bisa dilakukan dalam satu tahap.

    “Sudah tiba. Sudah sandar 600 ton, dan kami akan kirim untuk cadangan 10.000 ton. Kalau bisa satu kapal, satu tahap karena orang-orang sudah butuh,” tegas Amran.

    Pihaknya juga terus memantau peristiwa bencana hidrometeorologi tiga provinsi di Sumatera yang telah merusak sawah yang akan diperbaiki hingga siap tanam berupa bibit seluas 40 hektare.

    Begitu juga dengan lahan pertanian jagung sekitar 604 hektare mengalami kerusakan, dan akan segera diperbaiki dengan menyiapkan bibit seluas 1.000 hektare.

    “Kami beri waktu satu minggu untuk administrasinya, dimana patok tanahnya, kemudian kita akan perbaiki. Alat beratnya, kami bekerja sama dengan kontraktor lokal. Pak Bupati, pak Gubernur tinggal tunjuk, langsung dikerjakan,” terang Amran.

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan, pihaknya terus bekerja guna membuka akses ke lokasi-lokasi bencana utama mendistribusikan bantuan.

    Sehingga seluruh bantuan, lanjut dia, bisa masuk ke daerah-daerah yang terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor menerjang wilayah Sumatera Utara.

    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa (2/12), menyebutkan korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara menjadi 294 orang, dan hilang 155 orang.

    BNPB juga menyatakan, empat kabupaten/kota di Sumatera Utara paling terdampak banjir bandang dan tanah longsor, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara

    “Semuanya lagi benar-benar berupaya memperbaiki jalur-jalur utama, baik yang masuk ke Tapteng (Tapanuli Tengah), dan juga yang di dalam Tapteng. Kalau masih ada tumpukan lumpur ini akan menjadi prioritas,” jelas Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPBD Jatim: Posko Peduli Bencana Sumatera Pemprov Jatim Diperpanjang

    BPBD Jatim: Posko Peduli Bencana Sumatera Pemprov Jatim Diperpanjang

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim masih akan terus membuka posko bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Sedianya posko ini akan berakhir pada Kamis (4/12/2025) besok.

    Kepastian itu disampaikan Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto di sela pantauannya di Posko Bantuan Peduli Bencana Sumatera di Kantor BPBD Jatim, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau melihat keparahan dampak yang ditimbulkan, penanganan darurat bencana yang sedang berlangsung di Sumatera akan berlangsung lama. Karena itu, sesuai arahan Ibu Gubernur, posko ini akan berlanjut hingga sepekan mendatang,” tegasnya.

    Saat ini, bantuan yang dibuka sejak Sabtu lalu ini terus mengalir, baik dari OPD di lingkungan Pemprov Jatim, BUMN, BUMD, pemerintah kabupaten/kota maupun dari masyarakat, relawan dan kalangan dunia usaha.

    Seluruh bantuan yang diterima tersebut hingga kini dikumpulkan di gudang posko bencana di kantor BPBD Jatim dan terus dicatat.

    Rencananya, pengiriman bantuan dari berbagai elemen masyarakat di Jatim ini akan diberangkatkan Kamis (4/12/2025), dengan menggunakan pesawat cargo.

    Bantuan ini akan difokuskan kepada masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat melalui Posko Terpadu di masing-masing provinsi.

    Adapun jenis bantuan yang dikirimkan cukup beragam, mulai dari bahan makanan pokok, air mineral, obat-obatan, perlengkapan keluarga dan beberapa alat kebersihan.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan terima kasih atas kepedulian segenap donatur dari berbagai elemen di Jatim. Kami yakin bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra diproyeksikan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV/2025, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai Rp32,6 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mengungkapkan bencana yang terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut menjadi risiko penurunan (downside risk) bagi target pertumbuhan ekonomi akhir tahun.

    Berdasarkan data Tim Ekonom Bank Mandiri, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ketiga provinsi tersebut tercatat sebesar 7,8% terhadap total perekonomian nasional.

    “Kalau kita lihat dampak banjir di Sumatra terhadap PDB, one-off event ini diperkirakan memangkas pertumbuhan antara 0,08% hingga 0,12% percentage point. Jadi kalau ekspektasi awal di 5,1%, memang ada downside risk [risiko penurunan],” ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

    Asmo memaparkan bahwa berdasarkan kalkulasi awal yang membandingkan bencana serupa di masa lalu, dampak kerugian ekonomi kali ini terbilang cukup besar.

    Sebagai pembanding, gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 memberikan dampak kerugian ekonomi sekitar Rp15 triliun hingga Rp22 triliun. Sementara itu, dampak gempa Lombok pada tahun yang sama berkisar antara Rp5 triliun hingga Rp7,7 triliun.

    “Estimasi awal kami, roughly [kasarnya] dari data yang ada, dampak banjir bandang di tiga provinsi itu nilainya sekitar Rp32,6 triliun,” jelasnya.

    Asmo menambahkan bahwa provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, menyumbang sekitar 50% dari total kerugian ekonomi tersebut. Hanya saja, dia menekankan bahwa perhitungan ini masih per awal Desember 2025 sehingga akan terus diperbarui seiring dengan pendataan di lapangan.

    Meski menekan pertumbuhan ekonomi, Asmo menilai dampak bencana ini terhadap inflasi nasional relatif terbatas. Pasalnya, proporsi inflasi tiga provinsi itu terhadap inflasi nasional hanya sebesar 7%, jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi Jakarta dan Jawa Barat yang mencapai 55%.

    “Jadi harusnya kalau terhadap inflasi nasional memang tidak berdampak signifikan, tapi kalau kita lihat kepada pertumbuhan ekonomi nasional ini akan bisa berdampak. Paling tidak di akhir tahun ini ya,” pungkasnya

    Kendati demikian, Asmo mengingatkan pentingnya percepatan distribusi bantuan. Apalagi, sambungnya, Sumatra Barat merupakan salah satu lumbung beras nasional.

  • Puan ingatkan jangan sampai bantuan bencana justru tak bermanfaat

    Puan ingatkan jangan sampai bantuan bencana justru tak bermanfaat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa jangan sampai distribusi bantuan logistik untuk bencana banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatera, justru tidak bermanfaat bagi korban.

    Dia mengatakan banyak wilayah bencana yang jalur daratnya terputus, membuat pendistribusian bantuan dilakukan melalui udara. Namun, menurut dia, cara pemberian bantuan tersebut dianggap kurang efektif atau kurang baik.

    “Itu juga perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, langkah-langkah tersebut harus dipikirkan untuk memberikan bantuan yang terbaik bagi masyarakat terdampak. Dia memastikan pemerintah dan DPR terus berkomunikasi untuk bersinergi menemukan jalan terbaik.

    Untuk saat ini, menurut dia, seluruh sumber saya masih difokuskan untuk masa tanggap darurat karena masih banyak korban yang belum ditemukan dan beberapa wilayah yang terisolasi.

    Setelah itu, menurut dia, kekuatan akan difokuskan untuk masa rehabilitasi atau masa pemulihan bencana, baik terkait dengan rekonstruksi infrastruktur maupun rehabilitasi persoalan lainnya.

    “Itu dulu yang sebaiknya kita fokuskan karena memang situasi alam atau kondisi cuaca masih tidak menentu,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perbaikan Jalur Kereta Api Medan – Binjai Pasca Banjir Bandang Selesai, KAI Pastikan Operasional Kembali Normal

    Perbaikan Jalur Kereta Api Medan – Binjai Pasca Banjir Bandang Selesai, KAI Pastikan Operasional Kembali Normal

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, mengumumkan bahwa jalur kereta api Medan – Binjai telah berhasil diperbaiki dan kembali beroperasi setelah sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Utara.

    Hal ini disampaikan oleh Bobby pada Rabu (3/12/2025) di Stasiun Surabaya Gubeng, di sela-sela agenda Kereta Inspeksi (KAIS) Pengecekan Lintas dan Persiapan Angkutan Nataru 2025/2026.

    “Alhamdulillah per jam 05.00 kemarin sore, kebetulan saya di sana juga ya, Divre (Divisi Regional) I Sumatera Utara, kita telah membuka dan beroperasi kembali jalur kita ke Binjai,” ungkap Bobby dengan penuh rasa syukur.

    Kerusakan yang terjadi di jalur Medan – Binjai akibat banjir bandang itu melibatkan empat titik rel yang mengalami longsor, di mana longsoran tanah menggerus jalur rel akibat derasnya aliran air. Di antaranya, titik kerusakan terjadi di km 8+3/4, km 9+5/8, dan km 15+5/6, yang menyebabkan gangguan pada operasional kereta api yang melintasi jalur tersebut.

    Meski begitu, Bobby menegaskan bahwa dalam waktu tiga hari, PT KAI bersama tim dari Divisi Regional I Sumatera Utara telah berhasil melakukan pemulihan jalur kereta yang terputus. “Ada empat titik yang mengalami kerusakan dan dalam tiga hari kami telah berhasil meng-recovery jalur tersebut,” tegasnya.

    Dengan selesai diperbaikinya jalur ini, PT KAI memastikan bahwa jalur kereta Medan – Binjai sudah dapat beroperasi kembali dengan normal. Hal ini juga menjadi bagian dari kesiapan PT KAI dalam menghadapi periode angkutan Nataru (Natal dan Tahun Baru) 2025/2026 yang diprediksi akan mengalami lonjakan penumpang. [rma/suf]

  • Istana sebut pemerintah masih sanggup atasi bencana, stok pangan cukup

    Istana sebut pemerintah masih sanggup atasi bencana, stok pangan cukup

    “Untuk sementara ini belum (buka peluang) ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI menyatakan pemerintah masih sanggup mengatasi bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, termasuk stok pangan yang masih cukup untuk korban.

    Pernyataan Prasetyo tersebut menanggapi soal peluang bantuan internasional yang akan masuk jika bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional.

    “Untuk sementara ini belum (buka peluang) ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pras, sapaan akrabnya, menyampaikan pemerintah Indonesia mengapresiasi atas perhatian dari negara-negara sahabat yang memberikan perhatian, baik dalam bentuk bantuan langsung, maupun keprihatinan.

    Namun di sisi lain, pemerintah mengklaim masih sanggup mengatasi bencana itu sendiri, dengan kecukupan stok pangan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke daerah terdampak.

    “Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” kata Pras.

    Dari sisi pangan, pemerintah menyatakan bahwa stok cukup. Sementara untuk BBM, pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Pertanina agar pasokan BBM dapat didistribusi, meskipun lewat jalur udara.

    Pras menilai distribusi BBM jalur udara diakui memang tidak normal, namun menyesuaikan dengan kondisi bencana di lapangan.

    “BBM juga bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” kata Pras.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan kelancaran pengiriman bantuan logistik untuk masyarakat di daerah-daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pratikno mengatakan hingga saat ini sebanyak 500 ribu ton paket bantuan telah dikirimkan ke sejumlah daerah terdampak bencana.

    “Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak, termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” kata Pratikno.

    Ia menyampaikan koordinasi antarkementerian/lembaga terus diperkuat untuk memastikan kelancaran pengiriman dan distribusi logistik maupun pencarian korban.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Potret Bus-bus Sumatera Bertahan dari Terjangan Banjir

    Potret Bus-bus Sumatera Bertahan dari Terjangan Banjir

    Jakarta –

    Banjir besar melanda Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana ini turut mengganggu perjalanan transportasi umum darat. Bus-bus lintas Sumatera harus berjuang menahan terjangan banjir.

    Seperti dilihat di Instagram @indo_busmate.id, ditampilkan beberapa unggahan video bus-bus Sumatera yang melewati genangan banjir. Pada video terbaru, sleeper bus Armada Indah tampak terjebak banjir di Aceh. Bus tersebut terlalu memaksakan jalan saat kondisi banjir besar dan akhirnya malah nyangkut ke aspal yang ambles.

    Video lain memperlihatkan PO Sempati Star yang berjalan pelan melewati arus banjir. Beruntungnya, bus tronton dengan tiga as roda itu bisa melewati genangan air tersebut dengan selamat.

    Mengutip detikFinance, sejumlah ruas jalan di Pulau Sumatera mengalami kelumpuhan seiring terjadinya banjir besar. Maka disarankan kepada masyarakat untuk menunda perjalanan sementara waktu.

    Dari laporan BPTD Aceh dan BPTD Sumatera Utara, berikut ini titik-titik jalur yang bermasalah:

    1. Kondisi lintas Medan – Banda Aceh putus total.
    2. Jalur perbatasan Aceh-Sumut di Alur Gantung terjadi longsor, Rabu 26 November 2025, kendaraan tak bisa masuk dari arah Medan ke Kuala Simpang.
    3. Jalur dari Kuala Simpang ke Langsa putus total karena banjir di Seunebok Punti, ketinggian banjir sampai 1 meter, tak bisa dilalui kendaraan.
    4. Jalan di Kuala Simpang hampir semua terendam air karena Sungai Tamiang meluap.
    5. Jalan di Langsa juga terendam banjir, baik Jalan AH Yani maupun Jalur Alternatif pinggiran kota, Jalan Majid Ibrahim.
    6. Jalur Langsa ke Lhokseumawe lumpuh karena beberapa titik terendam banjir, mulai dari Aluebu, Idi Rayeuk, hingga ke Peudawa. Banjir mulai dari 70 cm hingga 1 meter.

    Dari laporan BPTD Sumatera Barat, berikut ini jalur yang bermasalah:

    1. Lintas Provinsi Sumbar-Bengkulu, tepatnya jalur Padang-Air Haji terjadi banjir di beberapa titik, jalan dibuka situasional.
    2. Lintas Provinsi Sumbar-Sumut, tepatnya jalur Bukittinggi-Pasaman, jalan tak bisa dilalui karena ada beberapa titik longsor di Palupuh dan titik banjir di Bawan dan Simpang Gudang.
    3. Lintas dalam kota Jalur Lembah Anai yang menghubungkan Padang-Padang Panjang-Bukittinggi tidak dapat dilalui akibat banjir bandang dan longsor.
    4. Lintas dalam kota Jalur Malalak yang menghubungkan Padang-Agam-Bukittinggi juga tidak dapat dilalui.

    (lua/rgr)