Topik: Banjir Bandang

  • PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

    PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap akses jalur darat di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh hingga Sibolga, Sumatra Utara (Sumut) telah terbuka dan mulai dapat dilintasi kendaraan usai bencana banjir bandang dan longsor.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengerahkan alat berat untuk penanganan lumpur pascabencana di sejumlah titik lokasi bencana.

    “Hari ini beritanya untuk yang [Aceh] Tamiang itu sudah terbuka semuanya. Saya juga mengutip dari informasi yang disampaikan Pak Seskab ya kemarin pada saat Posko terpadu, jadi sudah bisa dilewati. Sibolga itu juga sudah bisa dilalui semuanya,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (4/12/2025).

    Lebih lanjut, Diana menyebut saat ini Kementerian PU juga tengah melakukan identifikasi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak. Khususnya, pada akses jembatan hingga jalan. Di mana, proses perbaikan dilaporkan bakal dijalankan secara bertahap.

    Dia menargetkan, penanganan lumpur tersebut dibidik rampung dalam kurun waktu satu minggu ke depan.

    “Kita harus mengidentifikasi dulu [anggaran yang dibutuhkan berapa], kemudian nanti kita cek verifikasi, kerusakannya seperti apa, kita butuhnya seperti apa. Tetapi untuk tanggap darurat sekarang ya mesti harus dilakukan,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Ditjen Bina Marga Kementerian PU hingga 3 Desember 2025, sejumlah ruas strategis yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor kini telah kembali terhubung dan fungsional. 

    Sejumlah ruas jalan nasional yang telah berhasil dipulihkan dan dapat dilalui antara lain ruas Banda Aceh–Meureudu yang kini kembali terhubung. Ruas Batas Kota Lhokseumawe–Kota Langsa juga sudah dapat dilalui, dengan pembersihan sedimen yang terus dilakukan di lapangan. 

    Selanjutnya, ruas Kota Langsa–Kota Kuala Simpang telah tertangani dari endapan material banjir. Ruas Kota Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara per 3 Desember 2025 sudah dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Saat ini masih dilanjutkan pembersihan dengan dukungan alat berat berupa 4 unit excavator backhoe, 2 unit wheel loader, dan 2 unit motor grader. 

    Kemudian ruas Kota Kutacane–Batas Provinsi Sumatera Utara kini juga telah kembali dapat dilalui. Ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya yang berada di wilayah dataran tinggi saat ini telah terhubung untuk kendaraan roda dua. 

    Sementara itu, ruas Simpang Uning–Uwaq–Blangkejeren juga telah terbuka bagi kendaraan roda dua dan tengah dipersiapkan agar segera dapat dilalui kendaraan roda empat.

  • Menteri ESDM pastikan pemulihan listrik di Tapanuli Tengah dipercepat

    Menteri ESDM pastikan pemulihan listrik di Tapanuli Tengah dipercepat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan percepatan pemulihan pasokan listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan menargetkan seluruh jaringan kembali normal pada Jumat (5/12/2025).

    Menurut Bahlil, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, pemulihan menjadi instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Pada Selasa (2/12/2025) malam, Bahlil menggelar rapat darurat di Kantor Bupati Tapanuli Tengah di tengah kondisi penerangan yang masih tidak stabil pascabencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

    Hadir dalam rapat itu Gubernur Sumut, Bupati Tapanuli Tengah, serta Direktur Utama PT PLN dan Dirut PT Pertamina.

    “Sekarang tower-tower yang jatuh, materialnya sudah ada dan saya meminta kepada PLN, insya Allah hari Jumat ini semuanya clear. Jadi, Jumat malam kita doakan lampu sudah nyala sebagaimana mestinya,” kata Bahlil usai rapat.

    Ia menjelaskan fokus pemulihan berada pada jaringan transmisi utama, khususnya jalur SUTT Tarutung-Sibolga yang telah mencapai progres 70 persen melalui pembangunan tower emergency untuk menggantikan tower yang roboh.

    Percepatan juga dilakukan pada jalur SUTT Bireuen-Arun yang telah mencapai progres 60 persen.

    Bahlil menambahkan bahwa Gardu Induk (GI) Sibolga sudah beroperasi penuh sejak 2 Desember 2025, sehingga pasokan siap disalurkan begitu jaringan transmisi kembali tersambung.

    Data PLN per 3 Desember 2025 pukul 13.00 WIB tercatat sebanyak 87 persen atau 473.055 pelanggan terdampak telah kembali menikmati aliran listrik.

    Beban listrik pulih 93,4 persen atau 246,63 MW, didukung pemulihan 96 penyulang.

    Pemerintah masih memprioritaskan pemulihan untuk 70.993 pelanggan yang masih terdampak pemadaman di delapan wilayah UP3, termasuk Sibolga dan Padang Sidimpuan.

    “Ini sebagai bentuk keseriusan atas arahan dan perintah Bapak Presiden ketika kemarin datang untuk memastikan agar listrik di minggu ini selesai,” ujarnya.

    Untuk kebutuhan darurat, Kementerian ESDM dan PLN menyalurkan 40 unit genset berkapasitas 6.000 watt dan 200 lampu darurat kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk ditempatkan pada titik-titik prioritas.

    Selain listrik, pemerintah juga mempercepat pemulihan pasokan energi lain seperti BBM dan LPG.

    Pertamina diminta mengoperasikan SPBU selama 24 jam, menambah jumlah SPBU aktif dari tiga menjadi lima unit, dan menghapus sementara kewajiban penggunaan barcode untuk pembelian BBM.

    Distribusi LPG juga diubah dengan mengalihkan hub pasokan dari Dumai ke Padang serta menyiapkan empat kapal khusus untuk melayani wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Nias.

    Bahlil juga melanjutkan bermalam di posko siaga bencana di Sibolga untuk memantau langsung progres perbaikan.

    “Saya Menteri ESDM hanya ingin memastikan atas perintah Bapak Presiden adalah segera listrik nyala, harus ada LPG, BBM harus jalan. Itu tugas tupoksi saya yang diperintah oleh Bapak Presiden untuk datang ke sini,” katanya.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2
                    
                        Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo
                        Nasional

    2 Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo Nasional

    Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga bertaubat nasuha, bukan hanya dirinya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol.
    Bahlil menekankan, semua pejabat harus mengevaluasi diri terkait
    bencana banjir
    dan longsor Sumatera.
    “Kalau pertaubatan nasuha,
    Cak Imin
    juga pertaubatan nasuha lah. Semuanya ya. Oke ya? Semua kita semua harus apa ya… ya evaluasi diri, ya,” ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
    Bahlil menjelaskan, yang bisa memerintah dirinya hanyalah Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Bahlil turut menegaskan bahwa dia sedang fokus menjalankan urusan rakyat, sekaligus apa yang diperintahkan Prabowo.
    “Kalau saya kan, Presiden saya kan Pak Presiden Prabowo. Yang bisa di kabinet, yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo,” tuturnya.
    “Dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” imbuh Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Cak Imin menyurati tiga menteri dan mengajak untuk melakukan tobat nasuhah imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    “Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah,” ujar Cak Imin Senin (1/12/2025)
    “Bahasa NU-nya tobatan nasuhah,” sambungnya.
    Tobatan nasuhah yang dimaksud Cak Imin adalah mengevaluasi total seluruh kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
    “Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ucap Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabupaten Subang Juga Dilanda Banjir, Begini Kondisinya

    Kabupaten Subang Juga Dilanda Banjir, Begini Kondisinya

    FAJAR.CO.ID, SUBANG — Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat masih sangat sibuk melakukan penanganan encana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di tengah situasi yang masih memililukan itu, giliran warga Kabupaten Subang yang harus menghadapi bencana serupa, Kamis (4/12).

    Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik banjir menghantam wilayah tersebut. Rumah warga di beberapa titik di Kabupaten Subang, terendam luapan air sungai.

    Peristiwa itu terjadi seusai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari.

    Kapolres Subang AKBP, Dony Eko Wicaksono membenarkan kejadian tersebut. Ia memastikan kondisi yang terjadi bukanlah banjir bandang, melainkan luapan air sungai yang melimpah hingga ke permukiman warga.

    “Itu sungai meluap tetapi masuk ke rumah warga. Anggota lagi di sana. Bukan banjir, nggak ada. Itu air sungai meluap,” kata Dony saat dihubungi.

    Ia menjelaskan, jajaran kepolisian, termasuk Kapolsek dan personel Samapta, telah berada di lokasi untuk melakukan pengecekan dan membantu warga terdampak. “Nanti dicek ya yang masuk ke rumah warga berapa,” ujarnya.

    Hingga saat ini, aparat masih mendata jumlah rumah yang terdampak serta memastikan kondisi warga tetap aman.

    Sementara itu, Pranata Humas BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan ada ratusan rumah terendam banjir, di Kabupaten Subang.

    Berdasarkan data yang diterima, telah terjadi banjir rob di Kecamatan Legonkulon sekitar pukul 07.00 WIB. Banjir terjadi akibat air pasang yang meluap hingga menggenangi permukiman warga.

  • Terungkap Asal Usul Gelondongan Kayu yang Terbawa Arus Banjir Sumatera

    Terungkap Asal Usul Gelondongan Kayu yang Terbawa Arus Banjir Sumatera

    Jakarta: Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan terkait ribuan kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November lalu. 

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa kayu-kayu itu kemungkinan berasal dari berbagai sumber. Selain dugaan pembalakan liar, material tersebut juga bisa berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

    Meski begitu, Dwi menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul kayu gelondongan tersebut. Ia memastikan proses penelusuran dilakukan secara profesional untuk mengungkap setiap indikasi pelanggaran dan menindak bukti kejahatan kehutanan sesuai aturan.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.
     

    Sepanjang 2025, Gakkum Kemenhut telah menangani sejumlah kasus pencucian kayu ilegal di kawasan yang juga terdampak banjir di Sumatera. Di Aceh Tengah, misalnya, pada Juni 2025 penyidik menemukan praktik penebangan pohon secara ilegal di luar areal PHAT dan kawasan hutan, dengan barang bukti 86,60 meter kubik kayu ilegal.Kasus serupa juga terungkap di Solok, Sumatra Barat, pada Agustus 2025. 

    Di lokasi tersebut, aparat mengamankan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT. Barang bukti yang diamankan antara lain 152 batang kayu/log, dua ekskavator, dan satu bulldozer.

    Kemudian di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang dikeluarkan menggunakan dokumen PHAT bermasalah.

    Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan, pada periode yang sama diamankan empat truk bermuatan 44,25 meter kubik kayu bulat dengan dokumen PHAT yang sudah dibekukan.

    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” pungkas Dwi.

    Jakarta: Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan terkait ribuan kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November lalu. 
     
    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa kayu-kayu itu kemungkinan berasal dari berbagai sumber. Selain dugaan pembalakan liar, material tersebut juga bisa berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).
     
    Meski begitu, Dwi menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul kayu gelondongan tersebut. Ia memastikan proses penelusuran dilakukan secara profesional untuk mengungkap setiap indikasi pelanggaran dan menindak bukti kejahatan kehutanan sesuai aturan.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.
     

     
    Sepanjang 2025, Gakkum Kemenhut telah menangani sejumlah kasus pencucian kayu ilegal di kawasan yang juga terdampak banjir di Sumatera. Di Aceh Tengah, misalnya, pada Juni 2025 penyidik menemukan praktik penebangan pohon secara ilegal di luar areal PHAT dan kawasan hutan, dengan barang bukti 86,60 meter kubik kayu ilegal.Kasus serupa juga terungkap di Solok, Sumatra Barat, pada Agustus 2025. 
     
    Di lokasi tersebut, aparat mengamankan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT. Barang bukti yang diamankan antara lain 152 batang kayu/log, dua ekskavator, dan satu bulldozer.
     
    Kemudian di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang dikeluarkan menggunakan dokumen PHAT bermasalah.
     
    Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan, pada periode yang sama diamankan empat truk bermuatan 44,25 meter kubik kayu bulat dengan dokumen PHAT yang sudah dibekukan.
     
    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” pungkas Dwi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Kayu Gelondongan Terbawa Arus Banjir Bandang Sumatera, Analisis Guru Besar IPB: Pembalakan Liar

    Kayu Gelondongan Terbawa Arus Banjir Bandang Sumatera, Analisis Guru Besar IPB: Pembalakan Liar

    Liputan6.com, Jakarta – Banjir bandang Sumatera yang membawa material kayu gelondongan menunjukkan indikasi pembalakan liar. Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof Bambang Hero Saharjo menuturkan, gelondongan kayu besar yang terbawa arus banjir tidak mengindikasikan karena lapuk dan roboh alami. Ada indikasi perbuatan tangan manusia. 

    Bambang mengaitkan temuan tersebut dengan kasus serupa yang pernah ditangani beberapa tahun lalu di kawasan lindung Sumatra Utara. Menurutnya, tumbangnya satu atau dua pohon dalam kondisi alami bukan merupakan ancaman bagi ekosistem.  

    “Pohon ini, ya, kalaupun tumbang, itu tidak banyak. Paling hanya satu, dua. Dan itu alami,” tutur Kepala Pusat Studi Bencana IPB ini pada Kamis (4/12/2025).  

    Bambang menerangkan, sistem perakaran pohon tua yang kuat membuat hutan tetap stabil. Ketika satu pohon tumbang, ruang kosong tersebut segera diisi oleh regenerasi spesies baru.

    Namun, masalah muncul ketika aktivitas pembalakan liar memasuki kawasan hutan. Gangguan pada vegetasi menghilangkan kerapatan tajuk dan membuka celah yang memicu perubahan drastis dalam aliran air serta kestabilan tanah. 

    “Pada kondisi seperti ini, ketika pembalakan liar masuk, maka celah antara tajuk semakin terbuka,” ungkapnya. 

    Dia menggambarkan, hutan yang masih sehat memiliki struktur tajuk yang rapat dan bertingkat, sehingga mampu memecah dan menahan laju air hujan. 

    “Walaupun ada air, dia tidak langsung ke permukaan. Tapi jatuh di tajuk, pecah, kemudian sebagian mengalir melalui batang atau stem flow,” jelasnya.

    Bambang menjelaskan, keberadaan tumbuhan bawah dan serasah berperan penting dalam menyerap air serta menjaga kestabilan ekosistem hutan. Lapisan vegetasi yang berjenjang, mulai dari tajuk atas hingga vegetasi bawah, merupakan sistem penyangga alami yang menjaga keseimbangan lingkungan.

    “Tuhan menciptakan ini tentu saja untuk kebaikan manusia dan lingkungannya,” ucapnya. 

  • Korban Banjir Sumatra Terima Trauma Healing, Pulihkan Mental Usai Diterjang Bencana

    Korban Banjir Sumatra Terima Trauma Healing, Pulihkan Mental Usai Diterjang Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – Posko bantuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Belimbing, Kota Padang, terus memperkuat dukungan terhadap warga terdampak banjir bandang di Sumatra Utara. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, posko ini juga mulai memberikan layanan trauma healing bagi para penyintas.

    Penanggung Jawab Posko PSI Belimbing, Feri Mukli menjelaskan, layanan trauma healing difokuskan terlebih dahulu kepada anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan di lokasi pengungsian.

    “Kepada anak, selanjutnya akan masuk kepada orang dewasa, seperti melakukan senam dan juga kami rencana akan menyewa mobil untuk mereka jalan jalan ke sekitaran kota padang, karena kami yakin mereka jenuh juga di posko terus,” ujar Feri, Kamis (4/12).

    Ia menyampaikan, kondisi para pengungsi relatif stabil dan tidak ada keluhan kesehatan darurat. Namun tidak dapat dipungkiri, ada sejumlah pengungsi yang memiliki penyakit bawaan sejak sebelum bencana melanda.

    Untuk pelaksanaan trauma healing, PSI menggandeng mahasiswa psikologi dari UIN Imam Bonjol Padang agar pendampingan dilakukan secara terarah.

    “Kami ajak adik-adik mahasiswa dari jurusan psikologi UIN Imam Bonjol Padang, dan dibantu kader PSI,” jelas Feri.

    Dia menerangkan, masih ada sejumlah kebutuhan yang sangat mendesak bagi para penyintas. Feri mengatakan, bantuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan harian yang tidak banyak tersedia di posko.

    “Vitamin, susu dan pakaian dalam, untuk baju ganti alahmdulillah sudah banyak masyakat yang menyumbang,” ungkapnya.

     

  • Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Bisnis.com, SURABAYA – Bencana ekologis, yakni banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di pulau Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengundang sorotan dari pakar kebencanaan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hijrah Saputra.

    Hijrah menuturkan bencana yang terjadi di pulau Sumatra tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem yang tengah melanda Asia Tenggara dan berhubungan dengan perubahan pola hujan. Hal tersebut dibuktikan dengan banjir yang juga terjadi di Malaysia hingga Thailand.

    “Pemicu utamanya yaitu curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar dan bibit siklon di Selat Malaka yang juga memicu banjir besar di beberapa negara bagian Malaysia,” ujar Hijrah, Kamis (4/12/2025).

    Namun, ia menyebut bahwa terdapat faktor lain yang turut andil memperparah bencana di Sumatra, hingga merenggut ratusan korban jiwa, berbagai fasilitas umum rusak parah, hingga menyebabkan ribuan orang harus kehilangan tempat tinggal. Faktor tersebut ialah kondisi lingkungan yang telah rusak.

    “Faktor penyebab banjir di Sumatra adalah kondisi lingkungan, seperti lereng gundul, permukiman di sekitar sungai, drainase terbatas, dan infrastruktur vital yang belum adaptif,” bebernya.

    Menurutnya, aktivitas penebangan kayu di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah faktor yang memperparah bencana tersebut. Dalam ekosistem, pohon berperan vital sebagai penyimpanan cadangan air tanah dan berfungsi menahan struktur tanah agar tidak terjadi longsor.

    “Video dan foto yang beredar menunjukkan banyak kayu terdampar di sungai dan pesisir. Itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan bukti adanya aktivitas penebangan yang tidak terkendali. Penebangan hutan membuat daya serap berkurang, memperbesar limpasan air, dan meningkatkan risiko longsor,” tegasnya.

    Dalam upaya penanganan bencana, Hijrah mengapresiasi langkah cepat pemerintah, seperti evakuasi menggunakan helikopter dan kapal perang, distribusi logistik, pemulihan listrik, hingga operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut menunjukkan respon darurat yang berjalan cukup baik. Namun, menurutnya pemerintah masih perlu meningkatkan antisipasi untuk meminimalisasi kejadian serupa terjadi kembali.

    “Antisipasi jangka panjang masih lemah, sistem peringatan dini belum menjangkau desa terpencil, tata ruang belum disiplin, dan rehabilitasi lingkungan masih sporadis. Antisipasi jangka pendek mungkin sudah cepat walaupun ada beberapa titik yang sulit dijangkau secara geografis agak sedikit terlambat,” ucapnya.

    Hijrah mengungkapkan terdapat tiga tahapan langkah konkret yang dapat dijalankan. Pertama, langkah jangka pendek, yakni fokuskan SAR dalam 72 jam pertama usai terjadinya bencana, suplai logistik, dan layanan kesehatan. 

    Langkah kedua, yakni jangka menengah adalah melakukan audit kerusakan, perbaikan infrastruktur, dan relokasi warga dari zona merah. Terakhir, jangka panjang, dengan rehabilitasi DAS, reboisasi lereng, normalisasi sungai, hingga integrasi mitigasi bencana ke RPJMD. 

    “Ini bukan sekadar takdir, tapi konsekuensi dari cara kita mengelola alam dan kesiapan sistem kita. Kalau kita ingin mengurangi korban di masa depan, maka ketahanan harus dibangun dari disiplin tata ruang, ekologi DAS, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara regional,” pungkasnya.

  • Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Desember 2025

    Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh Nasional 4 Desember 2025

    Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November lalu, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, serta meningkatnya risiko keselamatan di berbagai daerah.
    Situasi itu tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga dirasakan oleh pegawai
    Jasa Raharja
    dan tenaga pendukung (ARU) yang berada di wilayah terdampak.
    Sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Jasa Raharja menjalankan rangkaian program bantuan untuk mendukung
    pemulihan pascabencana
    bagi seluruh kelompok terdampak.
    Salah satu implementasinya adalah
    penyaluran bantuan
    sosial kepada warga di dua desa paling terdampak di
    Kabupaten Pidie
    , Aceh, yaitu Desa Lamkawe dan Desa Kandang, pada Selasa (2/12/2025).
    Kegiatan itu dilaksanakan setelah tim Jasa Raharja melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Kepolisian Resor (Polres) Pidie, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
    Dari total 19 desa yang teridentifikasi terdampak banjir, hasil pemetaan menunjuk dua desa tersebut sebagai wilayah dengan dampak paling parah. Desa Lamkawe tercatat memiliki 192 kepala keluarga, sementara Desa Kandang terdampak sebanyak 115 kepala keluarga.
    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk hadir di saat masyarakat membutuhkan.
    “Jasa Raharja berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi situasi darurat yang menuntut respons cepat dan tepat,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
    Dewi menyebut bantuan yang disalurkan di Kabupaten Pidie merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Jasa Raharja untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
    “Kami memastikan seluruh proses berjalan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para
    stakeholder
    agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat,” ucapnya.
    Adapun bantuan yang diberikan meliputi 100 karung beras masing-masing 5 kilogram (kg), 100 bungkus minyak goreng, 100 kotak air mineral, 54 kotak mi instan, serta 150 porsi makanan siap santap berupa nasi ayam.
    Bantuan didistribusikan secara proporsional sesuai jumlah warga terdampak di masing-masing desa. Penyerahan dilakukan langsung oleh perwakilan Jasa Raharja Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh beserta tim kepada kepala desa dan perwakilan warga.
    Pelaksanaan kegiatan tersebut turut didukung oleh berbagai unsur pemerintah daerah, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie, Asisten I Sekda, Kepala BPBD, Kepala Dinsos, Kepala Satpol PP, Kaur Bin Ops (KBO) Polres Pidie, hingga Komandan Subdenpom Sigli. Kolaborasi tersebut memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat, aman, dan tepat sasaran.
    Selain bantuan untuk masyarakat, Jasa Raharja juga menjalankan program dukungan bagi pegawai Jasa Raharja dan ARU yang terdampak, termasuk penyaluran bantuan finansial secara langsung serta bantuan melalui yayasan di masing-masing kantor wilayah.
    Upaya tersebut menjadi bagian penting dari wujud solidaritas internal perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan seluruh keluarga besar Jasa Raharja.
    Jasa Raharja menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai
    stakeholder
    untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
    Melalui langkah-langkah sosial yang terarah, perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta memastikan pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan merata.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhut Raja Juli Sebut Deforestasi di 3 Wilayah Banjir Sumatera Turun

    Menhut Raja Juli Sebut Deforestasi di 3 Wilayah Banjir Sumatera Turun

    Sebelumnya, Raja Juli menegaskan, bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melecut dirinya dan para pimpinan di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). 

    Hal itu disampaikan Raja Juli saat mengawali pemaparannya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

    “Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,” ujar Raja Juli. 

    Raja menegaskan bencana Sumatera menjadi pendorong Kemenhut untuk mengevaluasi total kebijakan tata kelola hutan.

    “Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,” katanya.

    Selain itu, Raja mengaku telah mengikuti instruksi dari Presiden untuk menggalang bantuan untukmpara korban. 

    “Kami di Kementerian Kehutanan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto melalui mensesneg dan seskab terus menggalang bantuan, terutama dari UPT UPT di Sumatera untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak,” tutupnya.