Xcloud.id

Topik: Banjir Bandang

  • Bi Teguh, Benteng Terakhir Hutan Harapan di Tengah Banjir Bandang Sumatera

    Bi Teguh, Benteng Terakhir Hutan Harapan di Tengah Banjir Bandang Sumatera

    Kesadaran bahwa hutan adalah sumber hidup membuat Bi Teguh ikut patroli hutan bersama tim penjaga. Ia menyusuri jalur-jalur hutan bukan hanya untuk mencari damar atau rotan, tetapi mencegah aktivitas perambahan kebun dan penebangan liar.

    “Kalau cuma bapak-bapak patroli, mungkin anggotanya sedikit. Jadi kami ibu-ibu ikut bantu. Kalau dak macam itu hutan ini makin habis. Orang buka kebun sampai dekat dapur kami,” katanya.

    Ia percaya, perempuan punya peran besar. “Kato kami orang Batin, betino itu penting dengan hutan daripada bapak-bapak. Kami banyak yang butuh hutan—kayu bakar, umpan pancing, rotan, damar. Jadi kami betino ikut jago hutan,” ujarnya.

    Bi Teguh dan ibu-ibu Batin Sembilan juga mencari sumber ekonomi alternatif, menganyam rotan dan resam menjadi tangguk, bakung, ambung, piring, dan topi untuk dijual melalui PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI).

    Hutan Harapan seluas 98.555 hektare menyimpan 20 persen keanekaragaman hayati Sumatra dan menjadi rumah bagi Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Tapir, Beruang Madu, dan ratusan spesies flora-fauna lainnya.

    Pernah dikunjungi Pangeran Charles pada 2008, kawasan ini kini berada di bawah tekanan kuat perambahan.

    “Kelompok masyarakat adat seperti Batin Sembilan punya peran penting menjaga hutan karena hutan adalah rumah mereka,” ujar Hospita Simanjuntak, Manajer Komunikasi PT REKI.

     

  • Prabowo dan Makna 2 Kali Kunjungi Rakyat Aceh

    Prabowo dan Makna 2 Kali Kunjungi Rakyat Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam dua pekan terakhir, Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kakinya dua kali di Aceh. Kunjungan pertama Prabowo di Serambi Makkah itu terjadi pada Selasa (25/12/2025) dan kedua pada Minggu (7/12/2025).

    Kunjungan kedua itu bukan sekadar meninjau kerusakan wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor, khususnya di Bireuen, Aceh, tetapi melihat secara langsung progres penanganan bencana.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Prabowo dua kali mengunjungi Aceh. Ia mengaku, Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kabupaten yang paling banyak terdampak bencana banjir Sumatera.

    Menurut Pras, panggilan akrab Prasetyo, presiden juga memimpin langsung rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh, Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu malam. 

    “Setelah 10 hari, beberapa daerah di Aceh memang kondisinya belum (sebaik, red.) sebagaimana kabupaten-kabupaten (di dua provinsi, red.) yang lain,” kata Prasetyo Hadi.

    Hapus Utang KUR

    Salah satu keputusan terbesar yang diumumkan Prabowo adalah penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani yang sawahnya rusak. Ia menegaskan keadaan tersebut sepenuhnya merupakan bencana alam, bukan kelalaian atau kesalahan petani. Terkait hal itu, pemerintah mengambil alih seluruh dampak ekonomi yang ditimbulkan.

    “Ini keadaan terpaksa, force majeure. Utang-utang KUR akan kita hapus. Petani tidak perlu khawatir,” ujarnya saat meninjau Jembatan Bailey Teupin Mane yang menjadi salah satu akses vital di kawasan tersebut.

    Keputusan ini disambut hangat para petani yang selama berminggu-minggu dihantui kecemasan akibat kerusakan lahan dan tanggung jawab kredit yang masih berjalan. Prabowo menegaskan, negara hadir untuk mengurangi beban rakyat di tengah kondisi sulit.

    Rehabilitasi Sawah dan Bendungan

    Selain urusan kredit, presiden juga memastikan pemerintah akan mempercepat pemulihan lahan pertanian. Banyak bendungan dan irigasi yang jebol akibat derasnya arus banjir. Tanpa perbaikan cepat, proses tanam padi bisa terhenti dan berdampak pada ketahanan pangan daerah.

    Prabowo mengatakan Kementerian PUPR akan bergerak segera memperbaiki sarana pertanian yang rusak. Rehabilitasi sawah yang terdampak turut diprioritaskan agar petani dapat kembali berproduksi dalam waktu dekat. “Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki. Petani tidak usah cemas, semua akan kita tangani,” tegasnya.

    Di tengah kerusakan lahan pertanian, Prabowo memastikan akses pangan untuk masyarakat Aceh tetap aman. Selama produksi lokal belum kembali normal, pemerintah akan mengirim suplai dari daerah-daerah yang tidak terdampak bencana.

    “Kita punya cadangan pangan yang cukup. Kita kirimkan sampai kondisi kembali pulih,” ucapnya.

    Listrik Aceh Menyala 93%

    Selain infrastruktur pertanian, pemulihan aliran listrik juga menjadi fokus utama Prabowo. Ia mendapatkan laporan langsung dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menyebutkan hingga Minggu malam, 93% wilayah Aceh sudah siap kembali dialiri listrik.

    Dalam percakapan singkat yang terekam media, Prabowo menanyakan kondisi listrik dengan nada penuh perhatian. “Lampu menyala sudah cepat?” tanya Prabowo.
    “Malam ini nyala, Pak, semua,” jawab Bahlil.

    Perbaikan 477 Kerusakan

    Sementara itu, Kementerian PU menegaskan pemulihan konektivitas jalan dan jembatan di Aceh menjadi prioritas utama. Dari 477 lokasi bencana, kerusakan terbesar terjadi pada tanggul kritis dan jalan nasional. Sebanyak 30 ruas jalan nasional dan 15 jembatan nasional mengalami kerusakan berat.

    “Kami memastikan pemulihan akses utama di Aceh menjadi prioritas. Tim di lapangan bergerak maksimal, termasuk pemasangan jembatan bailey dan pembersihan material longsoran,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Hingga kini, penanganan darurat telah mencapai 48,34%. Sejumlah jalan strategis sudah kembali bisa dilalui, seperti Banda Aceh-Meureudu, Lhokseumawe-Langsa, dan Kuala Simpang-Perbatasan Sumut.

    Untuk percepatan, jembatan bailey sedang dipasang di Teupin Mane, Alue Kulus, Enang-enang, Weihni Rongka, hingga Timang Gajah. Sebagian material sudah tiba di lokasi, sisanya dalam proses mobilisasi.

    Kerusakan juga menghantam infrastruktur air minum dan permukiman. Sebanyak 20 SPAM di 10 kabupaten/kota terdampak, termasuk instalasi pengolahan air di Kota Langsa, mengalami kerusakan. Fasilitas sanitasi masyarakat seperti TPS3R dan Sanimas pun tak luput dari dampak.

    Kementerian PU mengerahkan alat berat seperti 41 ekskavator dan 25 dump truck, serta berbagai logistik darurat untuk mendukung percepatan penanganan.

    Apresiasi Semua Pihak

    Di tengah berbagai tantangan, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, mulai dari pemda, relawan, hingga aparat TNI-Polri. Menurutnya, kolaborasi semacam ini menjadi kunci mempercepat pemulihan Aceh.

    “Saya lihat semua instansi bekerja dengan baik. Ini contoh kolaborasi yang harus kita jaga,” ungkapnya.

    Dengan beragam langkah cepat ini, pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk memulihkan Aceh secara menyeluruh. Mulai dari ekonomi petani, listrik, pangan, jalan nasional, hingga layanan dasar, semuanya dipastikan bergerak secara paralel. Harapannya, masyarakat Aceh dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan yang aman serta produktif.

  • Cerita Warga Huta Nabolon Tapanuli Tengah Bertahan dari Dinginnya Malam Tanpa Pakaian

    Cerita Warga Huta Nabolon Tapanuli Tengah Bertahan dari Dinginnya Malam Tanpa Pakaian

     

    Liputan6.com, Tapanuli Tengah – Banjir bandang menyisakan duka bagi warga di Lingkungan IV, Kelurahan Huta Nabolon, Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Beberapa di antara mereka bahkan bertahan di tengah gelap dan dinginnya malam tanpa pakaian bersih. Semua harta benda dan rumah luluhlantak diterpa banjir, kalaupun masih ada yang tersisa, dibagikan kepada tetangga yang lebih membutuhkan. 

    “Pakaian yang sedang kami jemur, kami bagikan semua ke tetangga pak, tidak ada pakaian mereka,” kata Margembira Gultom (41), warga Lingkungan IV, Kelurahan Huta Nabolon, seperti dikutip dari Antara.

    Tidak hanya membagikan pakaian bersih, Margembira juga menjadikan rumahnya sebagai tempat pengungsian darurat, di mana semua fasilitas yang ada bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh para warga sekitar yang terdampak.

    Rumah yang dihuni Margembira bersama ayah, ibu, istri dan seorang anaknya itu selamat dari amukan banjir bandang yang meluluhlantakkan mayoritas rumah dan fasilitas infrastruktur di kawasan Lingkungan IV.

    Hal tersebut dikarenakan rumah sederhana yang beratapkan seng itu berada di sebuah bukit, yang jauh lebih tinggi dari banyak rumah lainnya dan dari alur aliran banjir di Lingkungan IV.

    “30 KK ada yang tinggal bersama kami di sini. Pak tahu tidak, kami delapan liter beras dimasak untuk sekali makan, karena tidak ada lagi lauk saat itu saya potong babi dan lembu ternak kami untuk dibagi-bagikan,” ungkapnya.

    Namun beruntung, ia mengakui bahwa saat ini kondisi mereka saat ini jauh lebih baik karena bantuan logistik kebutuhan pokok sudah mulai tiba, baik dari pemerintah maupun keluarga.

    “Juga sudah ada bantuan genset untuk penerangan. Hanya saja itu pak pakaian bersih dan layak pakai yang dibutuh sekali pakaian kami ini apalagi cuaca masih hujan terus ini air bisa kembali naik,” katanya.

     

  • Prabowo Soroti Irigasi yang Rusak Akibat Banjir Sumatera

    Prabowo Soroti Irigasi yang Rusak Akibat Banjir Sumatera

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti serius kerusakan masif pada jaringan irigasi dan ribuan hektare lahan pertanian sawah akibat banjir bandang yang melanda Aceh dan sekitarnya.

    Presiden meminta menteri pertanian, menteri pekerjaan umum dan jajaran pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan terperinci. Tujuannya agar proses pemulihan lahan pertanian dapat segera dimulai, mengingat pentingnya sektor pangan.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Aceh, menyusul kunjungan langsung ke lokasi terdampak di Bireuen dan Aceh Tengah pada Minggu (7/12/2025).

    Meskipun menaruh perhatian besar pada sektor pangan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah percepatan operasi penyelamatan dan pemulihan akses dasar di tiga provinsi yang terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Prambowo, pembukaan jalur darat yang terputus adalah kunci utama dalam penanganan bencana. Akses jalan darat sangat menentukan kelancaran distribusi logistik, pelayanan kesehatan darurat, hingga penyaluran energi ke wilayah terisolasi.

    “Begitu jalan darat tembus, semua akan lebih cepat. Kita harus mempercepat perbaikan jembatan dan ruas jalan yang rusak,” tegasnya dalam rapat.

    Saat ini, setidaknya terdapat tiga titik jalan nasional di Aceh yang masih terputus. Ini termasuk jembatan vital Teupin Mane yang menghubungkan Bireuen dengan Bener Meriah, serta ruas jalan antara Bireuen dan Aceh Utara.

    Presiden menggarisbawahi pentingnya langkah yang cepat, terukur, dan tepat sasaran. “Prioritas kita tetap penyelamatan masyarakat, serta memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” tambahnya.

    Laporan terbaru dari BNPB menyebutkan skala bencana ini sangat besar, dengan total korban meninggal di tiga provinsi mencapai 921 jiwa, sementara 392 orang masih dalam proses pencarian. Diperkirakan hampir satu juta warga saat ini masih sangat membutuhkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar.

  • Banjir Sumatera: Pesan Penting di Balik Menyerahnya Empat Bupati Aceh Nasional 8 Desember 2025

    Banjir Sumatera: Pesan Penting di Balik Menyerahnya Empat Bupati Aceh Nasional 8 Desember 2025

    Banjir Sumatera: Pesan Penting di Balik Menyerahnya Empat Bupati Aceh
    Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
    PERISTIWA
    menyerahnya empat bupati di Aceh yang tidak sanggup menangani bencana banjir dan longsor cukup menarik perhatian publik.
    Bisa saja ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan para kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir dan longsor ini, apakah benar demikian adanya atau sekadar sindiran, kalau tidak mau disebut tamparan, terhadap pemerintah pusat.
    Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh merupakan bencana kedua terbesar di Aceh setelah tsunami 26 Desember 2004.
    Hingga tulisan ini selesai disusun, bencana telah merenggut 940 nyawa, 329 jiwa lainnya hilang dan 5.000 korban terluka.
    Bencana juga mengisolasi puluhan desa di berbagai kabupaten. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menepis anggapan bahwa empat kepala daerah itu menyerah.
    Keempat kepala daerah tersebut, yaitu Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
    Mereka secara terbuka menyatakan ketidaksanggupan menangani darurat bencana ini melalui surat resmi yang ditujukan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.
    Dari kacamata adminstrasi publik, pernyataan para kepala daerah ini bukan sekadar keluhan administratif, melainkan jeritan dari garis depan yang mengungkap celah struktural dalam sistem penanggulangan bencana nasional.
    Tito Karnavian merespons dengan menegaskan bahwa para bupati bukan menyerah total, melainkan tetap berupaya semampu mereka di tengah keterbatasan.
    Muncul pertanyaan, mengapa mereka sampai pada titik bernada putus asa ini? Apakah ini sindiran halus terhadap pemerintah pusat atau murni ketidakberdayaan? Apa implikasinya bagi tata kelola bencana di Indonesia?
    Ketidakberdayaan yang diungkapkan para bupati ini bukanlah fenomena baru dalam sejarah bencana Indonesia. Namun, dalam kasus Aceh, ia mencapai puncak yang mengkhawatirkan.
    Bupati Aceh Utara, misalnya, membandingkan banjir ini dengan tsunami 2004 yang legendaris, di mana kerusakan kali ini menjangkau 27 kecamatan, jauh lebih luas daripada wilayah pesisir yang terdampak dulu.
    Jalan terputus, jembatan ambruk, dan material longsor menumpuk mengakibatkan akses darat lumpuh total.
    Sementara itu, tiga bupati lainnya menghadapi situasi serupa, yakni longsor yang mengunci akses dari utara dan selatan, membuat distribusi bantuan justru menjadi mimpi buruk logistik.
    Fenomena “ketidakberdayaan” para kepala daerah ini mengingatkan “absurditas” Albert Camus dalam mitos Sisyphus yang sangat terkenal itu.
    Para bupati seperti Sisyphus yang mendorong batu ke puncak bukit, hanya untuk melihatnya berguling kembali.
    Mereka berjuang dengan sumber daya lokal yang terbatas, antara lain anggaran daerah yang tipis, minimnya peralatan darurat, dan tim SAR yang sudah kelelahan, di hadapan bencana yang skalanya melampaui kapasitas manusiawi.
    Menyerah memang bukan kekalahan, melainkan pengakuan atas absurditas situasi, mengapa harus mati-matian berpura-pura ketika realitas alam begitu nyata?
    Tentu saja ini bukan nihilisme, tetapi panggilan untuk solidaritas lebih besar, di mana individu (daerah) mengakui keterbatasan untuk membuka jalan bagi intervensi kolektif.
    Merujuk pada teori “ketergantungan”, dalam sistem dunia modern, Aceh sebagai periferi dalam struktur ekonomi-politik Indonesia, bergantung pada pusat (Jakarta) untuk sumber daya krusial seperti dana darurat, alat berat, dan koordinasi nasional.
    Ketidakberdayaan ini mencerminkan ketidakseimbangan struktural di mana daerah otonom dijanjikan kemandirian, tetapi dalam bencana, mereka tetap menjadi subordinate, bahkan terkesan dibiarkan seorang diri dan menderita.
    Apakah langkah keempat bupati Aceh ini semacam sindiran? Mungkin benar secara halus.
    Surat-surat yang mereka tulis dan ditujukan langsung kepada Presiden bisa dibaca sebagai kritik terhadap Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang masih sentralistik.
    BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) memegang kendali utama, sementara daerah hanya pelaksana lapangan.
    Atau, ini murni ketidakberdayaan akibat ketiadaan anggaran dan faktor eksternal seperti perubahan iklim yang memperburuk curah hujan, deforestasi hutan lindung di Aceh yang tak terkendali, dan lambannya respons pemerintah pusat.
    Dari perspektif sosiologi, para bupati kehilangan “modal simbolik”, yakni kemampuan untuk tampil sebagai pemimpin kuat karena struktur sosial yang menempatkan mereka di posisi lemah.
    Harus digarisbawahi bahwa mereka menyerah bukan karena malas, tetapi karena sistem yang gagal memberi mereka alat untuk bertahan.
    Bupati Aceh Utara secara eksplisit memohon intervensi Presiden Prabowo Subianto, menyoroti bahwa banjir ini telah “melebihi tsunami 2004.”
    Ini adalah seruan untuk deklarasi status darurat nasional, yang akan membuka akses ke dana cadangan negara, dukungan militer (seperti evakuasi udara TNI), dan bantuan internasional jika diperlukan.
    Lebih dalam, pesan ini adalah kritik terhadap desentralisasi yang setengah hati dengan jargon terkenal, “dilepas kepalanya tetapi dipegang ekornya”.
    Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan tanggung jawab besar, tetapi tanpa dukungan finansial dan teknis yang memadai.
    Mereka, keempat kepala daerah itu, ingin menyuarakan dengan lantang bahwa bencana seperti ini adalah isu nasional, bukan regional apalagi lokal, terutama di Aceh yang masih trauma pasca-konflik dan rekonstruksi tsunami.
    Mendagri Tito merespons saat
    zoom meeting
    nasional, meminta daerah lain bahu membahu, tetapi ini terasa seperti pengalihan dengan satu pertanyaan besar; mengapa pusat tidak langsung turun tangan dengan skala penuh?
    Padahal, respons ideal pemerintah pusat harus mengikuti prinsip
    golden hour
    dalam penanggulangan bencana, yaitu aksi cepat dalam 72 jam pertama untuk meminimalkan korban yang notabene rakyat sendiri.
    Pertama, deklarasikan status darurat nasional sejak hari pertama, seperti yang dilakukan pada tsunami 2004, untuk memobilisasi BNPB, TNI, Polri, dan relawan secara masif.
    Kedua, prioritaskan evakuasi dan distribusi bantuan melalui jalur udara dan laut, mengingat akses darat lumpuh, gunakan helikopter untuk men-
    drop
    logistik dan tim medis.
    Ketiga, alokasikan dana darurat secara transparan, termasuk rekonstruksi infrastruktur seperti jembatan dan jalan, sambil mengintegrasikan pendekatan mitigasi jangka panjang seperti reboisasi dan sistem peringatan dini.
    Keempat, libatkan komunitas lokal dan NGO internasional untuk membangun resiliensi, bukan hanya sekadar respons reaktif.
    Apakah ada indikasi pemerintah pusat kewalahan dalam melakukan penangangan bencana Aceh, juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat?
    Meski tidak diakui secara terbuka, jawabannya mungkin saja “ya”. Konferensi pers Tito Karnavian di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, misalnya, menunjukkan koordinasi sedang berjalan, tetapi jelas lambat.
    Hingga 6 Desember 2025, desa-desa masih terisolasi, dan korban hilang belum juga ditemukan.
    Pemerintah pusat tampak seolah-olah bergantung pada
    zoom meeting
    dan seruan solidaritas daerah lain, alih-alih intervensi langsung seperti
    deployment
    pasukan besar-besaran.
    Ini bisa jadi karena beban multi-bencana, yaitu banjir yang juga melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat, meski fokus pada Aceh.
    Atau keterbatasan anggaran di tengah prioritas lain seperti pembangunan IKN atau program andalan yang diusung pemerintahan saat ini?
    Namun, kewalahan ini bukan alasan. Ia adalah panggilan untuk reformasi sistem, di mana pusat tidak lagi menjadi pahlawan terakhir, melainkan mitra proaktif bagi daerah.
    Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, fenomena siklon tropis “Senyar” yang membawa hujan bulanan dalam tiga hari menjadi pemicu utama terjadinya bencana.
    Namun, seperti yang diungkap Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), akar masalahnya lebih dalam lagi, yakni deforestasi masif dan hilangnya fungsi hidrologis hulu sungai akibat eksploitasi hutan untuk lahan perkebunan sawit dan proyek PLTA.
    Pengamat menyebut bencana ini sebagai “dosa ekologis” yang membuat lahan tidak lagi mampu menahan air, memperparah banjir bandang. Bencana akibat ulah manusia sendiri.
    Manajemen BNPB seolah-olah tidak berfungsi karena terlambat bertindak dan tidak terkoordinasi.
    Penyebabnya bisa saja pengurangan anggaran BNPB, efisiensi ala pemerintahan baru, yang membuat sumber daya mengecil.
    Hasilnya? Akses jalan putus total di Tapanuli Tengah (50 km longsor), jembatan ambruk di Aceh Tamiang, dan desa-desa terisolasi seperti di Bener Meriah, yang hanya bisa dijangkau helikopter.
    Benar, manajemen seperti amburadul. Bukan karena alam semata, tetapi karena persiapan yang terkesan setengah hati.
    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut situasi “mencekam”
    banjir Sumatera
    “hanya berseliweran di media sosial.”
    Pernyataan yang terlontar pada 28 November 2025, terdengar seperti mengecilkan duka, saat warga menderita terisolasi, listrik padam, telekomunikasi lumpuh serta melalui siang dan malam dikepung air yang meluap.
    Dalam situasi
    chaos
    seperti ini pemerintah seharusnya lebih meningkatkan komunikasi positif, bukan defensif.
    Komunikasi antarpejabat seperti
    zoom meeting
    nasional ala Mendagri Tito Karnavian terasa seperti formalitas, sementara bupati-bupati Aceh “menyerah” via surat karena tidak ada respons cepat.
    Namun di sisi lain, daerah juga sebaiknya transparan dan menyederhanakan birokrasi terkait pendistribusian aneka bantuan, baik yang berasal dari domestik maupun luar negeri yang diperuntukkan bagi masyarakat korban banjir.
    Dalam kondisi bencana luar biasa yang terjadi saat ini, ego sektoral dan kekakuan administratif, apalagi masih adanya niat ‘memainkan’ aneka bantuan tersebut justru hanya akan menambah penderitaan rakyat dan akhirnya akan merusak reputasi daerah itu sendiri ke depannya.
    Bencana Aceh 2025 bukan hanya tragedi alam, tetapi cermin kegagalan kolektif. Jika tidak diatasi dengan serius, “menyerah” akan menjadi norma baru bagi daerah-daerah pinggiran.
    Saatnya pemerintah pusat mendengar jeritan itu bukan sebagai keluhan, tetapi sebagai mandat untuk segera melakukan perubahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPBD Catat Korban Meninggal Banjir Bandang di Agam Capai 180 orang

    BPBD Catat Korban Meninggal Banjir Bandang di Agam Capai 180 orang

    JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), mencatat korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di daerah itu mencapai 180 orang.

    “Ini berdasarkan korban yang ditemukan meninggal dunia dampak longsor dan banjir bandang pada Sabtu (6/12) malam,” kata Kepala Pelaksana BPBD Agam Rahmat Lasmono dilansir ANTARA, Minggu, 7 Desember.

    Dia mengatakan 180 korban tersebut berasal dari Kecamatan Malalak (11 orang), Matur (satu orang), Tanjung Raya (10 orang), Palembayan (132 orang), dan Ampek Nagari (satu orang). Selain itu, kata dia, ada yang belum teridentifikasi 24 orang.

    Kemudian untuk korban belum ditemukan, lanjutnya, sebanyak 78 orang yang tersebar di Kecamatan Malalak (enam orang), Palembayan (69 orang), Lubuk Basung (satu orang), dan Tanjung Raya (dua orang).

    “Pencarian kita lanjutkan pada Minggu (hari), dengan menurunkan tim SAR gabungan dari BPBD Agam, Basarnas, TNI, Polri, PMI dan relawan,” kata Rahmat Lasmono.

    Adapun korban yang dirawat akibat mengalami luka-luka sebanyak 13 orang. Sementara untuk warga yang mengungsi sebanyak 10.167 orang dan warga yang terisolir 9.464 orang,

    Sementara rumah rusak ringan 377 unit, rusak sedang sebanyak 273 unit, dan rusak berat mencapai 728 unit

    Selain itu jembatan rusak ada di 26 titik dan telah diperbaiki sembilan  titik, jalan rusak 37 titik, fasilitas pendidikan 11 titik dan lainnya.

  • Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com– Bencana alam hebat berupa banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tragedi ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan 1 tahun. Skala kerusakan yang masif memicu desakan dari DPR agar status bencana segera ditingkatkan menjadi bencana nasional.

    Menanggapi situasi darurat ini, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dengan memimpin rapat koordinasi di Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan memastikan penanganan logistik, pemulihan infrastruktur, dan keamanan berjalan terpadu. Pemerintah berkomitmen penuh mengatasi kesulitan yang dialami rakyat.

    Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bertindak dengan mengirimkan tim inspektorat ke lokasi bencana. Pengawasan ini untuk memastikan kepala daerah bertindak sesuai prosedur dan hukum. Wamendagri bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam penanganan darurat di tiga wilayah terdampak tersebut.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Kasus ini mencakup suap, terkait mutasi jabatan, proyek pembangunan, serta gratifikasi. Proses hukum ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik culas di tingkat pemerintahan daerah.

    Berikut lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com:

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan, serangkaian bencana alam, termasuk banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera, merupakan ujian kepemimpinan yang signifikan di awal masa jabatannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Minggu (7/12/2025). Kunjungan ini untuk memantau langsung penanganan dampak musibah yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, Prabowo mengakui, ia dan jajaran pemerintahan daerah baru menjabat selama 1 tahun. Namun, ia menegaskan, tujuan utama mereka dipilih adalah untuk mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan yang muncul.

    “Ini adalah musibah, tantangan yang kita hadapi bersama. Meskipun baru 1 tahun menjabat, baik presiden, gubernur, maupun bupati, kita semua dipilih oleh rakyat untuk bertugas mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” kata Prabowo.

    Pemerintah pusat didesak segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Desakan tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar.

    Menurut Ansory, perkembangan data kerusakan terbaru menunjukkan skala tragedi pada tiga provinsi tersebut telah melampaui kemampuan penanganan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing.

    Politikus PKS tersebut menilai, bencana yang melanda kawasan Sumatera tidak lagi bisa dikategorikan sebagai masalah regional. Situasi saat ini, menurutnya, sudah memenuhi kriteria sebagai darurat kemanusiaan berskala nasional yang memerlukan intervensi dan mobilisasi sumber daya penuh dari pemerintah pusat.

    “Laporan-laporan dari lapangan menyebutkan banyak wilayah terdampak yang masih terisolasi dan sulit dijangkau, bahkan beberapa hanya bisa diakses melalui jalur udara atau alur logistik yang sangat terbatas,” ujar Ansory dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi (rakor) mendesak di Aceh pada Minggu (7/12/2025) malam. Tindakan ini merupakan respons cepat pemerintah pusat untuk memastikan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan efektif dan terpadu.

    Rapat penting tersebut diadakan di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Rapat digelar tak lama setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 19.00 WIB. Pertemuan ini menunjukkan mobilisasi penuh dari jajaran eksekutif dan keamanan negara.

    Pada awal rakor, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta sebelum Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan laporan mendalam mengenai situasi terkini di lapangan. Kehadiran para menteri yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih dalam jumlah besar menegaskan komitmen nasional terhadap pemulihan wilayah terdampak.

    Menteri-menteri kunci yang hadir, antara lain Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, sektor vital seperti menteri pekerjaan umum , menteri kesehatan, menteri sosial, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin penanganan infrastruktur, logistik, dan layanan publik dapat segera dilakukan.

    Aspek keamanan dan koordinasi di lapangan juga menjadi prioritas. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan tertinggi TNI-Polri, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beserta seluruh kepala staf angkatan.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut hadir untuk menjembatani koordinasi antara pusat dan daerah. Konsolidasi kepemimpinan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pengerahan sumber daya militer dan kepolisian untuk membuka akses yang terisolasi serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sebanyak 80 saksi telah dimintai keterangan dalam rangkaian pemeriksaan yang berlangsung maraton sejak akhir November hingga awal Desember 2025.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pemeriksaan saksi dilakukan pada 29 November 2025, dan dilanjutkan secara berkesinambungan mulai 1 hingga 5 Desember 2025. Kasus yang disidik KPK meliputi dugaan suap terkait pengurusan mutasi jabatan, suap proyek pembangunan, hingga penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

    Puluhan saksi yang diperiksa KPK berasal dari spektrum yang sangat luas di internal Pemkab Ponorogo. Mereka yang dimintai keterangan meliputi pejabat eselon tinggi hingga tingkat daerah, seperti kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, bahkan kepala desa.

    “Dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik mendalami, salah satunya mengenai mekanisme dan prosedur mutasi bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,” jelas Budi Prasetyo kepada awak media, Minggu (7/12/2025).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas dengan mengirimkan inspektur khusus ke wilayah Sumatera yang dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, yang memastikan pengawasan ketat terhadap kinerja kepala daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Bima, jajaran inspektorat khusus telah diturunkan ke daerah terdampak untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penanganan darurat yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana (wilayah terdampak bencana) untuk melakukan pemeriksaan,” tegas Bima, dilansir dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Lebih lanjut, Wamendagri Bima Arya tidak menutup kemungkinan adanya sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada kepala daerah. Sanksi ini akan diberikan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran prosedur atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam proses penanganan situasi darurat bencana.

  • 2 Prabowo Minta Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan: Dalam Militer Itu Desersi Nasional

    2 Prabowo Minta Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan: Dalam Militer Itu Desersi Nasional

    Prabowo Minta Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan: Dalam Militer Itu Desersi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memberi sindiran kepada para bupati yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis di daerahnya.
    Pesan Presiden itu disampaikan di tengah sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi menunaikan umrah tanpa izin. 
    Prabowo
    awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut.
    Namun, ia menegaskan bahwa para bupati memang dipilih untuk menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.
    “Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” katanya saat memimpin
    rapat penanganan bencana
    di
    Banda Aceh
    , Minggu (7/12/2025).
    Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat.
    Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang. 
    “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.
    “Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.
    Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.
    “Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” sentil Prabowo.
    Pernyataan tersebut disambut senyum para kepala daerah yang hadir.
    Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan.
    “Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,” kata Presiden.
    Bupati Aceh Selatan, Mirwan, disebut tidak izin untuk pergi umrah. Diketahui, kepala daerah yang berpegian ke luar negeri diharuskan izin terlebih dahulu.
    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2025).
    Bima menyampaikan, seharusnya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umrah ketika wilayahnya membutuhkan lebih banyak perhatian khusus. Bima meminta kepala daerah fokus pada penanganan bencana.
    “Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana,” ucap Bima.
    Terkait sanksi, lanjut Bima, pihaknya akan melihat pemeriksaan terlebih dahulu.
    “Kemendagri akan mengirimkan irsus (Inspektur Khusus) besok ke Aceh. Kita lihat hasil pemeriksaan nanti,” tandasnya.
    Mirwan sempat memberikan klarifikasi terkait keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah situasi penanganan musibah banjir yang melanda wilayahnya.
    Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (5/12/2025), Mirwan mengaku turun langsung ke lokasi banjir dan meninjau kondisi para pengungsi sebelum berangkat umrah.
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkapnya.
    Terkait dengan surat Gubernur Aceh yang menolak izin keluar, Mirwan menyebutkan, surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025. Sementara ia sudah lebih dahulu berada di Mekkah.
    “Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelasnya. Mirwan memastikan, penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah komando posko dan OPD terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Bandung Gerak Cepat, Rp2 Miliar Disalurkan untuk Ringankan Derita Korban Bencana di Sumatera

    Pemkot Bandung Gerak Cepat, Rp2 Miliar Disalurkan untuk Ringankan Derita Korban Bencana di Sumatera

    Bandung: Pemerintah Kota Bandung menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2 miliar untuk warga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan ini disalurkan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sebagai wujud solidaritas warga Bandung dalam membantu ribuan korban bencana di Sumatera.

    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa aksi cepat ini merupakan bagian dari upaya bersama yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sejak awal telah menggerakkan respons kemanusiaan berskala besar.

    Dalam beberapa hari terakhir, Gubernur Jawa Barat memimpin penggalangan donasi serta pendistribusian logistik bagi pengungsi di wilayah terdampak. Bahkan, Gubernur turun langsung membeli kebutuhan warga mulai dari pangan, selimut, perlengkapan bayi, pakaian, hingga obat-obatan, agar setiap bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

    “Gerak cepat yang dilakukan Bapak Gubernur adalah contoh bagi kami di daerah. Itulah sebabnya Bandung bergerak cepat agar gelombang bantuan dari Jawa Barat semakin kuat,” kata Farhan.

    Farhan menambahkan bahwa dirinya menerima amanah langsung dari Gubernur untuk memastikan Kota Bandung hadir dalam misi kemanusiaan ini, meski ia tidak dapat ikut langsung dalam rombongan gubernur ke lokasi bencana. 

    Farhan menyampaikan duka mendalam atas besarnya dampak bencana, ribuan rumah rusak, fasilitas umum lumpuh, dan ratusan korban masih dinyatakan hilang. Kebutuhan logistik di lapangan pun diperkirakan masih akan terus meningkat.

    Ia menegaskan bahwa langkah Pemkot Bandung yang juga didukung Bank BJB, bukan hanya penyaluran dana, tetapi bagian dari panggilan kemanusiaan dan solidaritas.

    “Bencana di Sumatera adalah panggilan kemanusiaan bagi kita semua. Bandung hadir bukan hanya dengan bantuan dana, tetapi dengan rasa solidaritas warga Bandung untuk saudara-saudara kita di wilayah terdampak,” ujar Farhan.

    Farhan mengapresiasi penuh langkah Gubernur Jawa Barat dalam memastikan kehadiran Jawa Barat di Sumatera. Menurutnya, sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten akan membantu mempercepat pemulihan para korban bencana.

    “Saat Jawa Barat bergerak sebagai satu kesatuan, dampaknya jauh lebih besar. Kami di Kota Bandung memperkuat apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, supaya bantuan dari Jawa Barat benar-benar terasa bagi mereka yang terdampak,” tuturnya.

    Farhan juga mengajak masyarakat Bandung, mulai dari komunitas, pelaku usaha, lembaga keagamaan, hingga organisasi kemanusiaan untuk bersama-sama melanjutkan dukungan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera.

    Bandung: Pemerintah Kota Bandung menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2 miliar untuk warga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan ini disalurkan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sebagai wujud solidaritas warga Bandung dalam membantu ribuan korban bencana di Sumatera.
     
    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa aksi cepat ini merupakan bagian dari upaya bersama yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sejak awal telah menggerakkan respons kemanusiaan berskala besar.
     
    Dalam beberapa hari terakhir, Gubernur Jawa Barat memimpin penggalangan donasi serta pendistribusian logistik bagi pengungsi di wilayah terdampak. Bahkan, Gubernur turun langsung membeli kebutuhan warga mulai dari pangan, selimut, perlengkapan bayi, pakaian, hingga obat-obatan, agar setiap bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

    “Gerak cepat yang dilakukan Bapak Gubernur adalah contoh bagi kami di daerah. Itulah sebabnya Bandung bergerak cepat agar gelombang bantuan dari Jawa Barat semakin kuat,” kata Farhan.
     
    Farhan menambahkan bahwa dirinya menerima amanah langsung dari Gubernur untuk memastikan Kota Bandung hadir dalam misi kemanusiaan ini, meski ia tidak dapat ikut langsung dalam rombongan gubernur ke lokasi bencana. 
     
    Farhan menyampaikan duka mendalam atas besarnya dampak bencana, ribuan rumah rusak, fasilitas umum lumpuh, dan ratusan korban masih dinyatakan hilang. Kebutuhan logistik di lapangan pun diperkirakan masih akan terus meningkat.
     
    Ia menegaskan bahwa langkah Pemkot Bandung yang juga didukung Bank BJB, bukan hanya penyaluran dana, tetapi bagian dari panggilan kemanusiaan dan solidaritas.
     
    “Bencana di Sumatera adalah panggilan kemanusiaan bagi kita semua. Bandung hadir bukan hanya dengan bantuan dana, tetapi dengan rasa solidaritas warga Bandung untuk saudara-saudara kita di wilayah terdampak,” ujar Farhan.
     
    Farhan mengapresiasi penuh langkah Gubernur Jawa Barat dalam memastikan kehadiran Jawa Barat di Sumatera. Menurutnya, sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten akan membantu mempercepat pemulihan para korban bencana.
     
    “Saat Jawa Barat bergerak sebagai satu kesatuan, dampaknya jauh lebih besar. Kami di Kota Bandung memperkuat apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, supaya bantuan dari Jawa Barat benar-benar terasa bagi mereka yang terdampak,” tuturnya.
     
    Farhan juga mengajak masyarakat Bandung, mulai dari komunitas, pelaku usaha, lembaga keagamaan, hingga organisasi kemanusiaan untuk bersama-sama melanjutkan dukungan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (MMI)

  • Prabowo Sentil Bupati yang Lepas Tangan dari Bencana: Kalau Mau Lari Saja, Copot Langsung

    Prabowo Sentil Bupati yang Lepas Tangan dari Bencana: Kalau Mau Lari Saja, Copot Langsung

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyentil sejumlah bupati yang melepas tanggung jawab dalam penanganan bencana yang terjadi di Sumatra.

    Dalam rapat pengarahan terkait penanganan dan pemulihan bencana yang digelar pada Minggu (7/12/2025), Prabowo sempat menyinggung para kepala daerah lari dari tanggung jawab.

    “Kalau yang mau lari, lari saja, dicopot langsung, Mendagri bisa ya diproses. Itu kalau di tentara namanya desersi, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Itu tidak bisa tuh,” ujar Prabowo.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala daerah yang sigap menangani bencana.

    Prabowo menuturkan, bencana yang terjadi sebagai suatu tantangan dan ujian bagi kepala daerah. Namun, dia meyakini jika para kepala daerah dan bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk melaluinya.

    “Pengalaman kita pernah mengalami cobaan besar dan musibah besar, tapi kita kerja sama dengan kekompakan kita bisa melewatinya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Prabowo mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tantangan yang dihadapi saat satu tahun kepemimpinannya.

    Di sela meninjau jembatan bailey (jembatan darurat portabel) di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Prabowo mengatakan di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, untuk menguatkan wilayah mereka yang terdampak bencana.

    “Ya ini musibah, tantangan yang kita coba, ini pimpinan baru satu tahun. Presiden satu tahun, gubernur satu tahun, bupati satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” kata Prabowo.