Xcloud.id

Topik: Banjir Bandang

  • Bantuan Pertama Tembus Sejumlah Daerah Terisolasi di Aceh

    Bantuan Pertama Tembus Sejumlah Daerah Terisolasi di Aceh

    JAKARTA – Banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam berbagai kawasan di Aceh telah mengakibatkan sejumlah daerah mengalami isolasi total selama lebih dari sepekan.

    Akses darat yang terputus, kerusakan parah pada jembatan, dan lumpuhnya jalur logistik membuat penyaluran bantuan kemanusiaan menjadi pekerjaan yang sangat sulit untuk menjangkau masyarakat yang menjadi korban bencana.

    Situasi sulit yang dirasakan berbagai pihak pun terus berlangsung, bahkan hingga hari kesepuluh pascabencana.

    Di tengah kelumpuhan akses tersebut, salah satu program kemanusiaan dari Bakrie Group berhasil menjadi pihak pertama yang menembus lokasi dan mendistribusikan bantuan esensial bagi ribuan penduduk yang belum menerima uluran tangan.

    Upaya pendistribusian logistik ini merupakan kolaborasi yang mendapat dukungan dari dua Kelompok, Yayasan Bakrie Untuk Negeri dan LAZNAS Bakrie Amanah.

    Bantuan diberangkatkan dari Jakarta pada Selasa, 2 Desember, melalui kombinasi perjalanan darat dan udara yang sarat akan tantangan.

    Setelah menempuh rute yang ekstrem selama dua hari penuh, tim akhirnya sukses tiba di wilayah yang terdampak—menjadikan mereka salah satu pihak yang berhasil masuk ke area yang benar-benar terisolasi.

    Titik penyaluran pertama berada di Aceh Tamiang, dengan perkiraan sekitar 2.000 penerima manfaat.

    Sebanyak 700 paket sembako dan perlengkapan darurat berhasil disalurkan setelah akses jalan di wilayah tersebut dibuka secara terbatas.

    Distribusi berlanjut ke titik kedua di Aceh Tengah. Di wilayah ini, bantuan diterima langsung oleh Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga.

    Selain bantuan pokok seperti sembako dan kebutuhan mendesak lainnya, tim juga menyerahkan perangkat komunikasi canggih (Starlink), power station, dan solar panel. Alat-alat ini sangat penting untuk memulihkan akses komunikasi yang terputus secara total.

    Di Aceh Tengah, pendistribusian bantuan logistik dilakukan dengan menggunakan helikopter menuju tiga desa utama yang terdampak, yaitu Lumut, Iseise, dan Owaq, serta desa-desa lain di sekitarnya.

    Bupati Haili Yoga menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap upaya dan dedikasi tim yang berhasil menembus wilayahnya. Apresiasi itu disampaikan saat melakukan panggilan video dengan Rama Anugrah, Ketua Harian Bakrie Untuk Negeri.

    “Sudah hari kesepuluh sasaran lokasi kita belum tersentuh. Lewat jalur darat pun enggak bisa karena longsor, badan jalan dan jembatannya rusak. (Program kemanusiaan Bakrie Group) ini tamu istimewa, masyarakat kita sangat membutuhkan. Terharu kita,” kata Bupati Haili Yoga.

    Keberhasilan program kemanusiaan menembus wilayah yang terisolasi tersebut sekaligus mempertegas komitmen grup usaha sebagai salah satu first responder dalam penanganan bencana.

    Mereka memprioritaskan kecepatan akses, kehadiran langsung di lokasi, dan penyediaan solusi yang memungkinkan masyarakat terdampak dapat kembali terhubung.

    Rencana pendistribusian bantuan tambahan juga telah disiapkan dan akan dilakukan dalam waktu dekat untuk menjangkau lebih banyak warga yang terdampak di wilayah Aceh.

  • Bantuan Pertama Tembus Sejumlah Daerah Terisolasi di Aceh

    Bantuan Pertama Tembus Sejumlah Daerah Terisolasi di Aceh

    JAKARTA – Banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam berbagai kawasan di Aceh telah mengakibatkan sejumlah daerah mengalami isolasi total selama lebih dari sepekan.

    Akses darat yang terputus, kerusakan parah pada jembatan, dan lumpuhnya jalur logistik membuat penyaluran bantuan kemanusiaan menjadi pekerjaan yang sangat sulit untuk menjangkau masyarakat yang menjadi korban bencana.

    Situasi sulit yang dirasakan berbagai pihak pun terus berlangsung, bahkan hingga hari kesepuluh pascabencana.

    Di tengah kelumpuhan akses tersebut, salah satu program kemanusiaan dari Bakrie Group berhasil menjadi pihak pertama yang menembus lokasi dan mendistribusikan bantuan esensial bagi ribuan penduduk yang belum menerima uluran tangan.

    Upaya pendistribusian logistik ini merupakan kolaborasi yang mendapat dukungan dari dua Kelompok, Yayasan Bakrie Untuk Negeri dan LAZNAS Bakrie Amanah.

    Bantuan diberangkatkan dari Jakarta pada Selasa, 2 Desember, melalui kombinasi perjalanan darat dan udara yang sarat akan tantangan.

    Setelah menempuh rute yang ekstrem selama dua hari penuh, tim akhirnya sukses tiba di wilayah yang terdampak—menjadikan mereka salah satu pihak yang berhasil masuk ke area yang benar-benar terisolasi.

    Titik penyaluran pertama berada di Aceh Tamiang, dengan perkiraan sekitar 2.000 penerima manfaat.

    Sebanyak 700 paket sembako dan perlengkapan darurat berhasil disalurkan setelah akses jalan di wilayah tersebut dibuka secara terbatas.

    Distribusi berlanjut ke titik kedua di Aceh Tengah. Di wilayah ini, bantuan diterima langsung oleh Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga.

    Selain bantuan pokok seperti sembako dan kebutuhan mendesak lainnya, tim juga menyerahkan perangkat komunikasi canggih (Starlink), power station, dan solar panel. Alat-alat ini sangat penting untuk memulihkan akses komunikasi yang terputus secara total.

    Di Aceh Tengah, pendistribusian bantuan logistik dilakukan dengan menggunakan helikopter menuju tiga desa utama yang terdampak, yaitu Lumut, Iseise, dan Owaq, serta desa-desa lain di sekitarnya.

    Bupati Haili Yoga menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap upaya dan dedikasi tim yang berhasil menembus wilayahnya. Apresiasi itu disampaikan saat melakukan panggilan video dengan Rama Anugrah, Ketua Harian Bakrie Untuk Negeri.

    “Sudah hari kesepuluh sasaran lokasi kita belum tersentuh. Lewat jalur darat pun enggak bisa karena longsor, badan jalan dan jembatannya rusak. (Program kemanusiaan Bakrie Group) ini tamu istimewa, masyarakat kita sangat membutuhkan. Terharu kita,” kata Bupati Haili Yoga.

    Keberhasilan program kemanusiaan menembus wilayah yang terisolasi tersebut sekaligus mempertegas komitmen grup usaha sebagai salah satu first responder dalam penanganan bencana.

    Mereka memprioritaskan kecepatan akses, kehadiran langsung di lokasi, dan penyediaan solusi yang memungkinkan masyarakat terdampak dapat kembali terhubung.

    Rencana pendistribusian bantuan tambahan juga telah disiapkan dan akan dilakukan dalam waktu dekat untuk menjangkau lebih banyak warga yang terdampak di wilayah Aceh.

  • Jalan Lembah Anai Mulai Dibuka Khusus Sepeda Motor Usai Terputus Diterjang Banjir Bandang

    Jalan Lembah Anai Mulai Dibuka Khusus Sepeda Motor Usai Terputus Diterjang Banjir Bandang

     

    Liputan6.com, Padang Panjang – Usai terputus akibat banjir bandang beberapa waktu lalu, Jalan Lembah Anai diuji coba untuk dibuka kembali mulai pagi ini Senin (8/12/2025). Namun pembukaan akses Jalan Lembah Anai tersebut masih diperuntukan khusus bagi kendaraan roda dua. 

    Kanit Keselamatan dan Keamanan Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang Ajun Inspektur Polisi Dua Denny Irya Admaja mengatakan, pembukaan akses jalan itu berdasarkan atas arahan pimpinan.

    “Pagi ini atas petunjuk pimpinan, kami melakukan uji coba pembukaan Jalan Lembah Anai khususnya untuk roda dua,” katanya, seperti dikutip dari Antara. 

    Denny mengatakan, uji coba pembukaan jalan nasional tersebut dilaksanakan selama tiga hari atau terhitung 8 hingga 10 Desember 2025. Pembukaan akses itu dibagi menjadi dua sesi, yakni pukul 06.00 hingga 08.00 WIB dan sesi kedua pukul 16.30 hingga 18.30 WIB.

    Pada awalnya, masyarakat mendapatkan informasi pembukaan jalan tersebut dilakukan tiga sesi. Namun, setelah berkoordinasi dengan pihak Hutama Karya Infrastruktur (HKI), pembukaan akses diputuskan hanya dua kali sesi.

    Langkah ini ditujukan untuk memaksimalkan percepatan pengerjaan jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau, atau Kota Padang menuju Kota Bukittinggi maupun sebaliknya.

    “Awalnya direncanakan pembukaan jalan memang tiga sesi, tapi setelah kita musyawarah dengan HKI, akhirnya diputuskan menjadi dua sesi,” katanya.

     

  • Prabowo Setuju Anggaran Perbaikan Rp 60 Juta Per Rumah Rusak Korban Banjir Sumatra

    Prabowo Setuju Anggaran Perbaikan Rp 60 Juta Per Rumah Rusak Korban Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyetujui turunnya anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu para korban terdampak mengganti atau memperbaiki hunian mereka yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025 malam.

    Prabowo menerima langsung laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat. 

    Suharyanto menyebut, data tersebut belum final lantaran pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, huntara untuk para pengungsi akan dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. 

    Sementara untuk pembangunan hunian tetap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden dalam rapat yang sama, dilansir Antara.

     

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mengirim empat pesawat menuju Aceh, Padang Sumatera Barat dan Tapanuli Tengah. Menko PMK Pratikno mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan mengirim bantuan ke titik bencana, sejak hari pertama bencana tersebut melanda. Seskab Teddy mengatakan, empat…

  • Prabowo Dijadwalkan Melawat ke Islamabad Pakistan pada 8–9 Desember

    Prabowo Dijadwalkan Melawat ke Islamabad Pakistan pada 8–9 Desember

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Islamabad, Pakistan, pada 8–9 Desember 2025 atas undangan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

    Perjalanan ini menjadi lawatan resmi pertama Prabowo ke Pakistan sejak ia dilantik pada 20 Oktober 2024. Terakhir kali seorang presiden Indonesia berkunjung secara resmi ke Pakistan adalah Joko Widodo pada 2018.

    “Kunjungan ini menjadi bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Pakistan. Selama berada di Islamabad, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Sharif akan menggelar pertemuan tingkat tinggi,” demikian pernyataan resmi Kedutaan Besar Pakistan di Indonesia yang dikonfirmasi pada Senin (8/12/2025) dikutip dari Antara.

    Dalam keterangan tersebut, Prabowo juga direncanakan bertemu Presiden Pakistan Asif Ali Zardari serta sejumlah pejabat senior militer negara itu.

    “Kedua negara akan membahas berbagai isu untuk memperkuat arah baru kerja sama, mencakup sektor perdagangan, investasi, pertahanan, kesehatan, teknologi informasi, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Sejumlah nota kesepahaman (MoU) juga disiapkan untuk ditandatangani selama kunjungan,” lanjut pernyataan Kedubes Pakistan.

    Dikabarkan Presiden Prabowo bertolak menuju Islamabad dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Senin pagi.

    Dalam perjalanan tersebut, Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan dilaporkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1 PK-GIG.

    Sebelumnya di Aceh, presiden memimpin penanganan dampak banjir bandang dan longsor, menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga pada Minggu (7/12/2025) malam, meninjau pembangunan jembatan bailey di Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, serta mengecek kondisi pengungsi di Gampong Pante Baro.

    Hingga berita ini ditayangkan, pihak Istana belum memberikan konfirmasi mengenai rencana keberangkatan Presiden ke Pakistan.

  • Prabowo Setujui Anggaran Rp60 Juta per Rumah untuk Korban Bencana

    Prabowo Setujui Anggaran Rp60 Juta per Rumah untuk Korban Bencana

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp60 juta per rumah untuk membantu warga korban banjir bandang dan longsor membangun kembali hunian mereka yang rusak maupun hancur di sejumlah daerah.

    Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu malam, 7 Desember 2025.

    Prabowo menerima laporan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengenai kondisi ribuan rumah warga yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dikatakan bahwa hingga kemarin, 37.546 rumah warga di lokasi bencana mengalami kerusakan berat termasuk yang hilang tersapu banjir, kemudian rusak sedang, dan rusak ringan. 

    Suharyanto mengusulkan agar pembangunan hunian sementara (huntara) dikerjakan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam satgas penanggulangan bencana, sementara pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

    Untuk warga yang tidak perlu direlokasi tetapi rumahnya mengalami kerusakan, perbaikan akan ditangani langsung oleh satgas BNPB. 

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto.

    Mengenai besaran anggaran, BNPB mengajukan kebutuhan Rp60 juta untuk setiap unit hunian tetap. 

    Presiden menanyakan kecukupan nominal tersebut. Kemudian dijawab Suharyanto sudah memadai, tetapi peluang penambahan akan jauh lebih baik. 

    “Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” ujarnya.

    Kepala BNPB itu menambahkan bahwa bantuan tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai demi mencegah penyalahgunaan. 

    “Rp60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” jelasnya.

    Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar perhitungan yang lebih komprehensif dilakukan. 

    “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” tegasnya.

  • 4 Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa… Nasional

    4 Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa… Nasional

    Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyindir kepala daerah yang tidak siap menghadapi situasi krisis di daerah. Menurut Prabowo, di dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi dan tidak bisa ditoleransi.
    “Itu kalau tentara namanya
    desersi
    . Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” ujar
    Prabowo
    saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
    Pernyataan Prabowo pun disambut senyum para kepala daerah yang mengikuti jalannya rapat tersebut.
    Diketahui,
    Bupati Aceh Selatan Mirwan
    berangkat
    umrah
    tanpa izin saat warga yang tinggal di wilayah yang dipimpinnya tengah menghadapi bencana. Kepala Negara pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.
    “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.
    “Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.
    Sebagai informasi, Mirwan tidak mengantongi izin untuk bepergian ke luar negeri saat umrah. Pasalnya, wilayahnya tengah dilanda bencana ketika ia melaksanakan ibadahnya tersebut.
    “Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)
    Kemendagri
    Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Sebagai informasi, setiap kepala daerah yang hendak bepergian keluar negeri harus mengantongi izin terlebih dulu sebelum berangkat.
    Menurut Benni, selain dari Tito, Mirwan yang diketahui politikus Gerindra itu, juga belum memperoleh izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf. 
    Benni menambahkan, Gubernur Aceh juga telah menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.
    Permohonan itu ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor berdasarkan keputusan Bupati Mirwan.
    Benni menambahkan, Mendagri RI juga telah memerintahkan Mirwan untuk segera pulang ke Indonesia. Mendagri sudah menyampaikan ini langsung ke Mirwan saat menghubunginya via sambungan telepon.
    “Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” ucapnya.
    Pada Minggu (7/12/2025) kemarin, Mirwan dikabarkan sudah dalam perjalanan pulang dan sedang transit di Kuala Lumpur.

    Kemendagri menyampaikan keprihatinannya atas informasi perginya Mirwan ke luar negeri sementara warga Aceh Selatan sedang dilanda bencana.
    Dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
    “Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegas Benni.
    Pihak Kemendagri pun mengerahkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menuju Aceh dan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.
    Tim sudah melakukan pemeriksaan adminstratif kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
    “Tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dari kemarin sudah berada di Banda Aceh dan sudah melakukan pemeriksaan awal (administratif) kepada jajaran Setda Kabupaten Aceh Selatan,” kata Benni.
    Sementara pemeriksaan terhadap Mirwan akan digelar setibanya di Tanah Air.
    “Untuk jadwal pastinya masih menunggu kedatangan di Banda Aceh. Bisa datang hari ini atau besok. Namun sudah diagendakan untuk diperiksa setibanya di Banda Aceh,” tegas dia.
    Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan, partainya telah mengambil tindakan tegas mencopot Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    Menurutnya, Gerindra sangat menyayangkan sikap dan kepemimpinan Mirwan yang justru tetap keluar negeri meski wilayahnya tengah dilanda bencana. 
    “Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekjen Gerindra Sugiono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” imbuhnya.
    Sementara itu, Mirwan menyatakan bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci dalam rangka memenuhi nazar pribadi. Ia juga menyatakan bahwa telah mengecek situasi Aceh Selatan sebelum berangkat.
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
    Terkait dengan surat Gubernur Aceh yang menolak izin keluar, Mirwan menyebutkan, surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025, sementara ia sudah lebih dahulu berada di Mekkah.
    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelasnya.
    Mirwan memastikan, penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah komando posko dan OPD terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi: Jalan Lembah Anai Dibuka Terbatas

    Polisi: Jalan Lembah Anai Dibuka Terbatas

    Padang, Beritasatu.com – Jalan Lembah Anai mulai diuji coba dibuka khusus bagi pengendara roda dua setelah terputus akibat banjir bandang. Pembukaan akses dilakukan dalam dua sesi harian selama tiga hari.

    Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang, Sumatera Barat, mulai uji coba pembukaan jalan nasional yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau ini dikhususkan hanya bagi kendaraan bermotor roda dua.

    Kanit Keselamatan dan Keamanan Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang Aiptu Denny Irya Admaja menjelaskan, uji coba ini dilaksanakan selama tiga hari, terhitung mulai 8 hingga 10 Desember 2025. Langkah ini diambil atas petunjuk pimpinan dan setelah koordinasi dengan Hutama Karya Infrastruktur (HKI).

    Pembukaan akses dibagi menjadi dua sesi setiap hari, yakni sesi pertama pukul 06.00 hingga 08.00 WIB, dan sesi kedua pukul 16.30 hingga 18.30 WIB.

    “Awalnya direncanakan pembukaan jalan memang tiga sesi, tetapi setelah kita musyawarah dengan HKI, akhirnya diputuskan menjadi dua sesi,” kata Denny di Kabupaten Tanah Datar, Senin (8/12/2025).

    Keputusan dua sesi ini bertujuan untuk memaksimalkan percepatan pengerjaan jalan nasional tersebut. Jalur Lembah Anai merupakan arteri vital yang menghubungkan Kota Padang menuju Kota Bukittinggi.

    Meskipun jalan telah dibuka untuk roda dua, kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati. Kondisi jalur dilaporkan masih licin dan terdapat genangan air di sisi jalan akibat curah hujan yang masih tinggi.

    Sementara itu, untuk kendaraan roda empat, kepolisian menyatakan belum ada keputusan resmi. Pengguna kendaraan roda empat diminta bersabar dan menunggu kepastian dari HKI dan Kementerian Pekerjaan Umum.

    “Kemungkinan besar kendaraan roda empat dan sejenisnya baru bisa melintas pada 13 Desember 2025,” tambah Denny.

  • Profil Bupati Mirwan MS yang Umrah Saat Aceh Selatan Dilanda Bencana

    Profil Bupati Mirwan MS yang Umrah Saat Aceh Selatan Dilanda Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Mirwan MS menjadi sorotan nasional setelah langkahnya melakukan perjalanan ibadah umrah di tengah kondisi Aceh Selatan yang masih dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor menuai kritik keras.

    Peristiwa ini bukan sekadar memunculkan perdebatan publik mengenai sensitivitas kepemimpinan saat krisis, tetapi juga memancing perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto hingga partai politik yang menaunginya.

    Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyoroti keputusan Mirwan MS yang meninggalkan wilayah tugasnya pada saat masa tanggap darurat masih berlangsung. Teguran tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).

    Pada awal pertemuan, presiden sebenarnya memberi apresiasi kepada para kepala daerah di Aceh yang hadir mengikuti rapat bersama pemerintah pusat. Ia menyampaikan terima kasih kepada para bupati yang terus berjuang mendampingi masyarakat, menegaskan bahwa kepala daerah memang dipilih untuk menghadapi masa-masa sulit.

    Namun suasana berubah ketika Prabowo menyinggung keberangkatan Mirwan MS ke tanah suci. Dengan nada berseloroh yang disertai penegasan serius, Presiden menyatakan tindakan meninggalkan daerah dalam kondisi darurat merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

    Ia bahkan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses persoalan tersebut secara administratif, serta menyebut tindakan itu layaknya “desersi” dalam istilah militer—meninggalkan tanggung jawab di tengah keadaan berbahaya.

    “Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?” kata Prabowo kepada Mendagri Tito Karnavian yang turut hadir.

    Kronologi Singkat Keberangkatan Umrah Bupati Aceh Selatan

    Sebelumnya, Mirwan MS sempat mengungkapkan kesulitan menangani dampak bencana yang melanda wilayahnya.

    Namun pada 2 Desember 2025, publik dikejutkan oleh kabar keberangkatannya menunaikan ibadah umrah bersama sang istri, pada saat Aceh Selatan masih berada dalam status darurat bencana.

    Langkah itu menuai kritik luas dari masyarakat dan berbagai kalangan karena dinilai tidak mencerminkan empati dan kepemimpinan pada masa krisis.

    Polemik kian memanas setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin maupun rekomendasi kepada Mirwan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama proses penanganan bencana masih berlangsung.

    Sanksi dari Partai Gerindra

    Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra akhirnya mengambil langkah disiplin dengan mencopot Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Keputusan itu menjadi penegasan sikap partai terhadap tindakan yang dinilai bertentangan dengan nilai tanggung jawab pejabat publik. Meski demikian, pencopotan tersebut tidak berpengaruh terhadap status Mirwan sebagai bupati Aceh Selatan.

    Profil Pribadi Mirwan MS

    Mirwan MS lahir di Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, pada 9 Maret 1975. Ia dikenal sebagai figur politik yang memiliki latar belakang dunia usaha sebelum memasuki ranah pemerintahan.

    Pendidikan formalnya ditempuh sejak sekolah dasar di SDN 1 Peulumat pada periode 1983-1989, dilanjutkan ke SMP Labuhanhaji Timur pada 1989-1992, dan kemudian menempuh pendidikan menengah kejuruan di STMN 1 Banda Aceh tahun 1992-1995.

    Setelah itu, ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE ISM pada 2014, serta melanjutkan pendidikan magister ilmu politik di Universitas Nasional (Unnas) yang diselesaikannya pada 2021.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Mirwan MS meniti karier profesional di berbagai perusahaan sejak 1995 sampai 2021. Ia mengisi beragam posisi, mulai dari pelaksana lapangan, pengawas proyek, hingga menduduki jabatan penting di sejumlah perusahaan besar.

    Selain itu, ia juga aktif memimpin serta membina berbagai organisasi sosial, yang kemudian menjadi modal jejaring politiknya di Aceh Selatan.

    Memasuki dunia politik sebagai kader Partai Gerindra, Mirwan akhirnya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 berpasangan dengan Baital Mukadis.

    Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan 36,32 persen suara sah. Pelantikan sebagai Bupati Aceh Selatan dilakukan pada 17 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2029.

    Laporan Kekayaan Mirwan MS

    Dalam dokumen LHKPN yang dilaporkannya saat mencalonkan diri sebagai bupati, total harta kekayaan Mirwan MS tercatat mencapai Rp 25,96 miliar. Aset tersebut terdiri atas kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan serta alat berat, hingga harta bergerak lainnya.

    Rinciannya mencakup sejumlah bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Timur serta Aceh Barat Daya. Pada sektor kendaraan, ia tercatat memiliki belasan unit, antara lain Toyota Fortuner, Mitsubishi Colt Diesel, serta alat berat berupa ekskavator. Di samping itu, terdapat kas serta aset lain dengan nilai yang melampaui Rp 1 miliar.

  • BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor Nasional 8 Desember 2025

    BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor Nasional 8 Desember 2025

    BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, sebanyak 37.546 rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir dan longsong di Aceh, per Minggu (7/12/2025) pukul 19.00 WIB.
    Kerusakan ini terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.
    Data tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten
    Aceh
    Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
    “Per hari ini, Pak Presiden, rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546. Rusak berat termasuk yang hilang kena sapu banjir. Untuk rusak sedang dan ringan ada kriterianya,” ujar Suharyanto dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
    Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik, seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas.
    Selain itu, sektor pertanian turut terdampak, meliputi lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta sejumlah kantor pemerintahan.
    Dari berbagai kerusakan tersebut,
    BNPB
    memperkirakan bahwa pemulihan di Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 25.41 triliun.
    “Tadi dari Bapak Menteri PU (Pekerjaan Umum), khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” ungkap Suharyanto.
    Selain itu, Suharyanto juga menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor.
    “Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada dua kabupaten di Aceh ini, adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden,” kata Suharyanto.
    Selain itu, ada ratusan gampong atau kelurahan yang terdampak banjir dan longsor di dua kabupaten tersebut.
    “Untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan,” ujar Suharyanto.
    ERLANGGA BREGAS PRAKOSO Foto udara menampilkan tumpukan kayu-kayu memenuhi area Pondok Pesantren Darul Mukhlishin pascabanjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (5/12/2025). Usai sepekan setelah bencana banjir bandang, akses menuju Desa Tanjung Karang masih terhambat akibat banyaknya tumpukan pohon dan lumpur tebal dari Sungai Tamiang sehingga bantuan sulit masuk ke wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/app/foc.
    Meski begitu, Aceh Tamiang yang sebelumnya dilaporkan sangat terisolasi kini diklaim sudah dapat mendistribusikan bantuan melalui jalur darat.
    Sebagai informasi, per Minggu (7/12/2025), sebanyak 921 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
    Di Sumatera Utara, korban meninggal sebanyak 329 orang dan hilang 82 orang. Kemudian di Sumatera Barat, yang meninggal dunia 226 orang dan yang hilang 213 orang. Terakhir untuk Aceh, itu 366 orang meninggal dunia, dan 97 orang masih dinyatakan hilang.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Mohamad Bintang Pamungkas)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.