Xcloud.id

Topik: Banjir Bandang

  • Beri Hiburan untuk Anak-anak di Padang, Komeng: Aku Ingin Mereka Kuat

    Beri Hiburan untuk Anak-anak di Padang, Komeng: Aku Ingin Mereka Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian sekaligus anggota DPD Alfiansyah Bustami atau Komeng menyambangi wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Padang, Sumatera Barat, untuk melihat kondisi korban sekaligus memberikan dukungan.

    Dalam kunjungannya bersama relawan Palang Merah Indonesia (PMI), Komeng berupaya menghibur masyarakat, terutama anak-anak yang kini tinggal di pengungsian dalam rangkaian giat tanggap darurat bencana.

    Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram miliknya, Komeng mendatangi sejumlah kecamatan di Kota Padang. Ia turut membantu penyaluran air bersih bagi warga yang kesulitan akses akibat bencana.

    “Ketika air bersih mengalir, harapan pun ikut mengalir. Mari kita jaga dan memastikan setiap warga mendapat hak atas air yang layak,” kata Komeng, Selasa (9/12/2025).

    Tidak hanya menyalurkan air bersih, Komeng turut membantu warga memasak bagi para pengungsi. Seperti ciri khasnya, Komeng tetap menyelipkan candaan yang membuat suasana dapur umum menjadi lebih hangat.

    Kehadirannya rupanya menjadi hiburan tersendiri bagi para pengungsi yang sedang berjuang melewati masa sulit.

    Komeng juga melakukan psikososial support program (PSP) untuk membantu memulihkan trauma pada anak-anak di pengungsian. Dalam kesempatan itu, ia membagikan hadiah dan mencoba menularkan semangat agar anak-anak tetap kuat menghadapi musibah.

    “Saya sempat memberikan layanan PSP yang diharapkan bisa memulihkan trauma anak-anak. Saya juga bagi-bagi hadiah agar mereka tetap kuat,” ujarnya.

    Melihat langsung dampak bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera, Komeng mengaku sangat prihatin.

    “Walaupun rumah-rumah tidak hancur, tetapi lumpurnya tinggi sekali. Bahkan, di dalam rumah penuh lumpur. Saya sangat prihatin melihat kondisi ini, dan berharap semuanya bisa lekas pulih,” tutupnya.

  • Mirwan MS Diberhentikan, Baital Mukadis Jadi Plt Bupati Aceh Selatan

    Mirwan MS Diberhentikan, Baital Mukadis Jadi Plt Bupati Aceh Selatan

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Pemerintah Aceh sudah menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pemberhentian Mirwan MS sebagai bupati Aceh Selatan. Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan selanjutnya Wakil Bupati Baital Mukadis diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati Aceh Selatan.

    Muhammad MTA mengatakan masa pemberhentian sementara tersebut akan berlangsung selama tiga bulan. Terkait jenis sanksi atau ketentuan yang berlaku selama masa nonaktif, seluruh kebijakan berada di bawah kewenangan Kemendagri.

    “Biasanya, pejabat yang dinonaktifkan akan mengikuti program pembinaan terkait pemerintahan yang diagendakan Kemendagri. Jika nantinya diperlukan pertimbangan dari Pemerintah Aceh, gubernur akan menyampaikannya secara resmi kepada mendagri,” ujarnya di Aceh, Selasa (9/12/2025).

    Penonaktifan Mirwan MS dilakukan di tengah sorotan publik terhadap keberangkatannya melaksanakan ibadah umrah saat daerahnya terdampak bencana banjir bandang dan longsor.

    Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengonfirmasi soal pemberhentian sementara tersebut kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    “Tentang dua keputusan SK yang sudah saya tanda tangani hari ini berkaitan Bupati Aceh Selatan, SK pertama mengenai pemberhentian sementara 3 bulan atas nama Mirwan MS Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh,” katanya.

    Sebelumya, Mirwan MS sudah memberikan permintaan maaf karena umrah tanpa izin dan saat daerahnya dalam darurat bencana. Permintaan maaf itu disampaikan Mirwan kepada pemerintah pusat dan masyarakat luas.

  • 7 Jembatan Bailey Dibangun untuk Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera

    7 Jembatan Bailey Dibangun untuk Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera

    7 Jembatan Bailey Dibangun untuk Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak tujuh jembatan bailey kini sedang dibangun oleh TNI Angkatan Darat setelah sejumlah wilayah di Sumatera terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
    Wakil Kepala Pusat Penerangan (Waka Puspen)
    TNI
    , Brigjen Osmar Silalahi, mengatakan
    jembatan bailey
    ini akan menghubungkan wilayah yang terisolasi demi mempercepat distribusi bantuan.
    “Kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, sampai dengan hari ini, TNI telah membangun ataupun mendirikan tujuh jembatan di tiga provinsi,” kata Osmar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (9/12/2025).
    Perwira tinggi TNI bintang satu itu menjelaskan seluruh perjalanan pembangunan jembatan bailey ini telah dimulai sejak pemberangkatan dari Jakarta sejak 5 Desember 2025.
    “Mudah-mudahan besok jembatan-jembatan tersebut sudah sampai, sehingga dalam waktu cepat prajurit-prajurit Zeni
    TNI Angkatan Darat
    ,” tegas dia.
    Sekretaris Dinas Penerangan Angkatan Darat (Sesdispenad) Kolonel Heri BW melaporkan bahwa jembatan bailey dibangun di Aceh, yaitu di tiga kecamatan di Kabupaten Bireuen—Kuta Blang, Teupin Reudeup, dan Teupin Mane—serta di satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, yakni Jerata.
    “Kemudian satu di Sumatera Utara, yaitu (Desa) Anggoli (Kabupaten Tapanuli Tengah). Itu sekarang posisinya (sudah) 40 persen,” jelas dia.
    Selain itu, sebanyak tiga jembatan bailey dibangun di wilayah Sumatera Barat, tepatnya berada di Nagari Sikabau, dan dua wilayah lainnya.
    “Itu wujud komitmen Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dalam penanganan jembatan yang ada di wilayah bencana, sehingga konektivitas antar wilayah bisa terselenggara dan pertumbuhan ekonomi, aktivitas masyarakat juga dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhut Jelaskan Heboh Kayu Gelondongan di Pesisir Lampung: Bukan dari Banjir Sumatra

    Kemenhut Jelaskan Heboh Kayu Gelondongan di Pesisir Lampung: Bukan dari Banjir Sumatra

    GELORA.CO  – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) buka suara soal keberadaan ribuan kayu gelondongan yang ditemukan di Pesisir Barat, Lampung. Kayu tersebut dipastikan tidak berasal dari banjir bandang yang melanda tiga provinsi Sumatra.

    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Ade Mukadi menegaskan, hal ini berdasarkan pemeriksaan Polda Lampung dan Balai PHL Lampung.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatra,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Ade mengungkapkan, tumpukan kayu dengan stiker Kemenhut yang terdampar di Pesisir Barat itu berasal dari kecelakaan kepal tugboat kayu PT Minas Pagai Lumber.

    Menurutnya, perusahaan itu sudah punya izin oleh Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    “Kayu berasal dari kecelakan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.

    Ade menjelaskan, mesin kapal yang mengangkut kayu itu mati karena badai pada 6 November 2025. Hal ini membuat banyak potongan kayu dengan stiker kementerian hanyut.

    “Mesin tugboat mati dan terkena badai sejak 6 november 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tugboat tersebut,” katanya.

    Dia menegaskan, barcode di kayu adalah penanda Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dicek keabsahan/asal usul sumber kayu (traceability system untuk mencegah illegal logging).

    Sebelumnya, publik dibuat heboh oleh video viral yang memperlihatkan ribuan kayu gelondongan terdampar di Pantai Tanjung Setia.

    Dalam rekaman itu tampak gelondongan kayu berdiameter kurang lebih 2 meter berserakan di sepanjang garis pantai, sementara kapal tongkang yang mengangkut kayu terlihat tidak jauh dari bibir pantai

  • PLN Minta Maaf Pemulihan Listrik di Aceh Terhambat, Tetap Berkomitmen Percepat Penormalan

    PLN Minta Maaf Pemulihan Listrik di Aceh Terhambat, Tetap Berkomitmen Percepat Penormalan

    Banda Aceh: PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor hingga kini masih belum sepenuhnya pulih.

    Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam agenda Laporan dan Rapat Koordinasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan secara daring dari Banda Aceh, Selasa 9 Desember 2025.

    Sebelumnya di Bireuen pada Minggu (7/12), Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93% pada Minggu malam. Namun kesulitan di lapangan, putusnya akses dan masifnya kerusakan, membuat proses pemulihan listrik terhambat. 

    “Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan di Aceh,” jelas Darmawan.

    Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.

    PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.

    Dalam proses pemulihan, PLN harus mengerahkan upaya luar biasa, termasuk mengangkut material berat melalui jalur udara karena akses darat terputus.

    “Material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli, satu persatu, satu persatu,” tambahnya.

    Namun demikian Darmawan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemulihan di tengah tantangan berat di lapangan. PLN memastikan proses sinkronisasi terus diupayakan secara bertahap dengan pengamanan sistem yang lebih ketat agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan.
     

    PLN juga telah berhasil menyalakan kembali empat kabupaten yang sebelumnya sempat gelap total, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Namun, masih terdapat desa-desa dan jaringan tegangan rendah yang membutuhkan waktu lanjutan untuk dipulihkan. 

    Selain itu, kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa–Pangkalan Brandan, di mana lima tower mengalami roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.

    Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas. Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 MW. 

    Atas kondisi tersebut, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.

    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik, seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko posko pengungsian dan infrastruktur telekomunikasi.

    Di sisi lain, PLN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta PUPR untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi, mempercepat perbaikan infrastruktur, serta mengantisipasi potensi longsor susulan melalui penyisiran menyeluruh di seluruh jalur terdampak.

    Darmawan juga menegaskan komitmen penuh PLN untuk menuntaskan pemulihan kelistrikan Aceh.

    “Kami terus berkomitmen mengerahkan seluruh pasukan kekuatan kami agar sistem kelistrikan Aceh bisa pulih kembali.” pungkas Darmawan.

    Banda Aceh: PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor hingga kini masih belum sepenuhnya pulih.
     
    Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam agenda Laporan dan Rapat Koordinasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan secara daring dari Banda Aceh, Selasa 9 Desember 2025.
     
    Sebelumnya di Bireuen pada Minggu (7/12), Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93% pada Minggu malam. Namun kesulitan di lapangan, putusnya akses dan masifnya kerusakan, membuat proses pemulihan listrik terhambat. 

    “Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan di Aceh,” jelas Darmawan.
     
    Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.
     
    PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.
     
    Dalam proses pemulihan, PLN harus mengerahkan upaya luar biasa, termasuk mengangkut material berat melalui jalur udara karena akses darat terputus.
     
    “Material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli, satu persatu, satu persatu,” tambahnya.
     
    Namun demikian Darmawan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemulihan di tengah tantangan berat di lapangan. PLN memastikan proses sinkronisasi terus diupayakan secara bertahap dengan pengamanan sistem yang lebih ketat agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan.
     

     
    PLN juga telah berhasil menyalakan kembali empat kabupaten yang sebelumnya sempat gelap total, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Namun, masih terdapat desa-desa dan jaringan tegangan rendah yang membutuhkan waktu lanjutan untuk dipulihkan. 
     
    Selain itu, kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa–Pangkalan Brandan, di mana lima tower mengalami roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.
     
    Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas. Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 MW. 
     
    Atas kondisi tersebut, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh.
     
    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.
     
    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik, seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko posko pengungsian dan infrastruktur telekomunikasi.
     
    Di sisi lain, PLN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta PUPR untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi, mempercepat perbaikan infrastruktur, serta mengantisipasi potensi longsor susulan melalui penyisiran menyeluruh di seluruh jalur terdampak.
     
    Darmawan juga menegaskan komitmen penuh PLN untuk menuntaskan pemulihan kelistrikan Aceh.
     
    “Kami terus berkomitmen mengerahkan seluruh pasukan kekuatan kami agar sistem kelistrikan Aceh bisa pulih kembali.” pungkas Darmawan.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • 10 Artis-Influencer Buka Donasi untuk Bencana, Mensos: Sebaiknya Izin Dulu Nasional

    10 Artis-Influencer Buka Donasi untuk Bencana, Mensos: Sebaiknya Izin Dulu Nasional

    Artis-Influencer Buka Donasi untuk Bencana, Mensos: Sebaiknya Izin Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Hal ini diucapkan
    Gus Ipul
    menanggapi maraknya aksi solidaritas berbagai pihak, mulai dari artis hingga
    influencer
    yang membuka donasi hingga miliaran untuk disalurkan ke tiga provinsi tersebut.
    “Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
    Gus Ipul menuturkan,
    izin penggalangan dana
    dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidak rumit.
    “Kalau tingkat nasional ya, mengambilnya dari berbagai provinsi tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya ya, tentu enggak perlu rumit,” ucap dia.
    Ia menekankan, aspek pelaporan menjadi elemen paling penting setelah menerima sumbangan dari masyarakat dengan nilai uang yang besar.
    Untuk penggalangan dana skala besar, kata Gus Ipul, ada standar audit profesional yang bertugas melaporkan detail penggunaan uang donasi.
    “Kalau di atas Rp 500 juta ya harus menggunakan auditor. Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan, dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja,” kata Gus Ipul.
    “Kalau misalnya Rp 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial,” imbuh dia.
    Menurut Gus Ipul, pelaporan ini merupakan suatu antisipasi agar penggunaan dana sumbangan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan.
    “Uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa,” kata Gus Ipul.
    “Saya kira dengan begitu ini adalah membiasakan diri pada kita semua untuk mempertanggungjawabkan dana publik yang sudah kita terima itu,” ujar dia.
    Kendati demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa semua pihak boleh membuka donasi untuk mengumpulkan bantuan dan ia mengapresiasi hal tersebut.
    “Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, siapapun, perorangan maupun lembaga,” kata Gus Ipul.
    “Sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Silahkan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bakal Dibina Damkar sampai Satpol PP

    Bakal Dibina Damkar sampai Satpol PP

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tetap berangkat umrah saat banjir bandang dan longsor karena menunaikan nazar. Alasan itu yang membuat Mirwan tetap meninggalkan warganya meski wilayahnya dilanda bencana.

    “Kita juga menyayangkan yang bersangkutan sampai tetap juga ke luar negeri. Yang bersangkutan saya tanya, menyatakan bahwa sudah punya nazar, saya enggak tahu nazar apa, dan kemudian melaksanakan ibadah umrah,” tutur Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    Alasan Mirwan membuat Tito geleng kepala. Dia membalas bahwa membantu masyarakat adalah ibadah yang paling utama, terlebih sedang dalam kondisi bencana dan kesulitan.

    “Yang bersangkutan mengatakan sudah membantu, tapi kan tidak cukup sekadar hanya membantu masyarakat. Ada masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan di sana,” jelas dia.

    Tito pun membeberkan catatan terakhir, bahwa terdapat enam kecamatan dan 12 kampung di Aceh Selatan yang terdampak bencana. Sebanyak 2.174 KK atau 5.940 jiwa dievakuasi ke empat titik lokasi pengungsian.

    Kemudian, tiga kantor pemerintahan, tiga tempat ibadah, dan satu bangunan sekolah rusak berat. Disusul ruas jalan nasional yang menjadi penghubung daerah Tapak Tuan-Medan pun masih terputus.

    “Ada satu jembatan namanya Lhok Miera di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, aksesnya masih terputus. Sehingga ada kerugian harta benda, yang memang alhamdulillah kerugian jiwa belum ada yang saat ini kita catat ya,” ungkapnya.

  • RSUD Aceh Tamiang Kembali Layani Pasien Darurat Seusai Terendam Banjir

    RSUD Aceh Tamiang Kembali Layani Pasien Darurat Seusai Terendam Banjir

    Aceh Tamiang, Beritasatu.com – Layanan Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Muda Sedia, Aceh Tamiang, kembali beroperasi setelah fasilitas tersebut sebelumnya lumpuh akibat banjir bandang. Aktivasi ini menjadi angin segar bagi warga yang hampir dua pekan hanya mengandalkan posko kesehatan di tingkat kecamatan.

    Direktur RSUD Muda Sedia, Andika Putra, menyampaikan UGD mulai menerima pasien setelah area prioritas dibersihkan dan dinyatakan aman.

    “Sore ini UGD sudah bisa melayani pasien,” kata Andika di RSUD Muda Sedia, Aceh Tamiang, Selasa (9/12/2025).

    Andika menjelaskan, rumah sakit membuka layanan rawat inap darurat dengan kapasitas terbatas. Dari 47 tempat tidur yang tidak terdampak banjir, hanya 20 unit yang bisa digunakan karena ruangan lain belum selesai dibersihkan.

    “Kami siapkan 20 tempat tidur. Sebenarnya ada 47 yang tidak terdampak, tetapi ruangannya terbatas, jadi kami alokasikan 20 saja. Lokasinya di area UGD ini. Jadi UGD ini semacam mini rumah sakit,” ujarnya.

    Namun, RSUD belum dapat melakukan tindakan operasi karena seluruh peralatan di ruang bedah rusak total akibat banjir.

    “Belum memungkinkan. Semua alat operasi rusak, mesin anestesi, kursi operasi, dan peralatan lainnya. Tidak mungkin dilakukan,” ungkapnya.

    Andika menegaskan, RSUD memiliki peran berbeda dari posko kesehatan. Posko hanya menangani keluhan ringan, sementara rumah sakit menangani kasus yang membutuhkan tindakan lebih intensif.

    “Posko untuk penyakit ringan seperti gatal, ISPA, dan rawat jalan. Kalau di sini untuk kasus yang butuh tindakan seperti infus, pengobatan injeksi, dan pemantauan,” jelasnya.

    Saat ini, RSUD Muda Sedia menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan yang kembali beroperasi di Aceh Tamiang. Sebelum UGD kembali beroperasi, tenaga medis RSUD sempat memberikan layanan darurat dari pintu samping bagi warga yang membutuhkan pertolongan cepat.

    “Tetap ada. Kami melayani dari pintu samping. Ada yang tertusuk paku, luka-luka, tetap kami tangani,” kata Andika.

  • Alih Fungsi Lahan Marak, Walhi Minta Pemprov Jabar Perkuat Regulasi dan Revitalisasi Bandung 9 Desember 2025

    Alih Fungsi Lahan Marak, Walhi Minta Pemprov Jabar Perkuat Regulasi dan Revitalisasi Bandung 9 Desember 2025

    Alih Fungsi Lahan Marak, Walhi Minta Pemprov Jabar Perkuat Regulasi dan Revitalisasi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat berharap Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, tidak hanya menerbitkan surat edaran dalam menyikapi maraknya alih fungsi lahan di kawasan perkebunan dan hutan.
    Walhi
    menilai, pemerintah daerah perlu menegakkan aturan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang secara jelas melarang perubahan peruntukan ruang tanpa dasar yang sah.
    Direktur Eksekutif
    Walhi Jabar
    , Wahyudin Iwang, mengatakan kerusakan kawasan hijau yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa imbauan semata tidak cukup.
    Menurut dia, penegakan perda dinilai penting agar setiap pelanggaran
    alih fungsi lahan
    dapat ditindak secara tegas, sekaligus memastikan perlindungan kawasan ekologis di Jawa Barat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
    “Harusnya itu menjadi rujukan untuk membuat kebijakan, produk kebijakan untuk mengatur izin-izin, tidak lagi dikeluarkan di wilayah resapan air, di wilayah hutan lindung, di wilayah hutan konservasi,” kata Iwang saat ditemui di sela-sela aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (9/12/2025).
    Ia menilai, surat edaran yang selama ini diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga rawan diabaikan.
    “Sehingga harusnya SE itu menjadi rujukan untuk menghindari izin-izin yang baru, untuk melakukan moratorium izin-izin, bahkan untuk menertibkan kegiatan-kegiatan yang ilegal,” ucap Iwang.
    Di samping regulasi, Iwang juga meminta Pemprov Jabar untuk melakukan revitalisasi hutan dan perkebunan yang rusak akibat alih fungsi yang brutal.
    “Nah, selebihnya gubernur itu harus mengintruksikan dalam produk hukumnya, itu, produk kebijakannya untuk melakukan pemulihan lingkungan yang mencapai selama 900 ribu hektar telah terdegradasi lahan kritis dan sudah 1,2 juta hektar lahan kritis terjadi di Jawa Barat dari total luas wilayah Jawa Barat,” katanya.
    Ia menambahkan, setengah dari total luas 3,5 juta hektar wilayah kawasan hijau di Jawa Barat telah mengalami penurunan dan kerusakan.
    Bahkan, lahan tersebut berada di kawasan strategis dalam pengelolaan sejumlah institusi.
    “Kerusakan terjadi berada di wilayah pengelolaan BKSDA, berada di wilayah pengelolaan Perhutani, dan berada di wilayah pengelolaan PTPN. Sisanya kawasan-kawasan seperti Bandung Utara, Kabupaten Bandung Selatan, Kabupaten Bandung Barat, dan beberapa wilayah kegiatan industri, kegiatan kondominium, kegiatan tambang, dan kegiatan wisata,” tutur Iwang.
    Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , mengeluarkan instruksi untuk menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya.
    Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang diterbitkan pada Sabtu (6/12/2025), sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
    Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
    Dalam surat edaran yang diterima Kompas.com pada Senin (8/12/2025), pemerintah daerah diminta untuk melakukan kajian risiko bencana secara menyeluruh dan meninjau kembali rencana tata ruang masing-masing wilayah.
    Penerbitan izin perumahan akan dihentikan sementara sampai ada hasil kajian risiko bencana di masing-masing kabupaten dan kota, atau sampai dilakukan penyesuaian rencana tata ruang.
    Pemerintah daerah juga diminta untuk memperketat pengawasan pembangunan.
    Jika ditemukan pembangunan yang berada di kawasan berisiko atau berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut, pemerintah diinstruksikan untuk melakukan peninjauan kembali.
    “Melakukan peninjauan kembali apabila lokasi pembangunan terbukti berada pada kawasan rawan bencana atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tulis surat edaran tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Solidaritas Pekanbaru–Aceh: Walkot Agung Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar ke Gubernur Mualem Regional 9 Desember 2025

    Solidaritas Pekanbaru–Aceh: Walkot Agung Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar ke Gubernur Mualem Regional 9 Desember 2025

    Solidaritas Pekanbaru–Aceh: Walkot Agung Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar ke Gubernur Mualem
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wali Kota (Walkot) Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota (Wawalkot) Markarius Anwar menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan senilai Rp1,5 miliar untuk masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
    Bantuan tersebut disampaikan kepada
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf
    (Mualem) dalam pertemuan di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/12/2025) pagi.
    Kehadiran Walkot Agung, Wawalkot Markarius, dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru disambut langsung oleh Mualem. Sebelum pertemuan, rombongan menyempatkan diri meninjau wilayah perbatasan Aceh–Sumatera Utara yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.
    “Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Bapak Gubernur Aceh. Hari ini, Selasa (9/12/2025), kami menyampaikan amanah masyarakat Pekanbaru untuk membantu saudara-saudara kami di Aceh yang sedang dilanda musibah,” kata Agung dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
    Total bantuan yang diberikan terdiri atas Rp 1 miliar dalam bentuk dana tunai dan logistik senilai Rp 500 juta.
    Pemkot Pekanbaru
    akan segera mengirimkan bantuan logistik tersebut ke Aceh Tamiang, wilayah yang terdampak paling parah.
    Agung juga menyampaikan doa dan harapan agar masyarakat Aceh diberikan kekuatan dalam menghadapi masa sulit ini.
    “Kami mendoakan agar musibah ini segera berlalu, dan Bapak Gubernur diberikan kekuatan serta kesehatan dalam memimpin proses pemulihan daerah,” ujarnya.
    Gubernur Aceh Mualem mengapresiasi langsung kepedulian masyarakat Pekanbaru.
    Ia menyampaikan terima kasih atas respons cepat dan solidaritas yang ditunjukkan pemkot dan warga Pekanbaru.
    “Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan Pak Wali, Pak Wakil, serta seluruh masyarakat Kota Pekanbaru,” ucap Mualem.
    Ia berharap bantuan tersebut membantu mempercepat tahapan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.
    Dalam kesempatan itu, rombongan dari Pekanbaru juga didampingi oleh Inspektur Inspektorat Zulhelmi Arifin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru Iwa Gemino, dan Kepala Bagian (Kabag) Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekanbaru Dedi Damhudi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.