Topik: Banjir Bandang

Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, pemerintah yang sepenuhnya menanggung pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatera.
Kepastian tersebut disampaikan
Pratikno
dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
bencana Sumatera
, Jumat (19/12/2025).
“Skema hunian tetap itu, adalah hunian tetap dibangun sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Jumat.
Pemerintah dipastikan juga mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak bencana.
Proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dapat segera pulih dan bangkit.
Pratikno mengakui, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan, mulai dari korban jiwa, pengungsian, hingga kerusakan infrastruktur.
“Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
Pemerintah, kata Pratikno, telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional.
Seluruh kementerian/lembaga telah mengerahkan upaya maksimal dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
“Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa,” tutur Pratikno.
ANTARA FOTO/ERLANGGA BREGAS PRAKOSO via BBC INDONESIA Warga merunduk melewati tiang listrik yang roboh akibat banjir bandang di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025).
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun 2.603 hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera.
Pembangunan hunian tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan ini.
“Sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit. Mohon doanya kita mulai bulan ini membangun hunian tetap,” kata Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
Rencana pembangunan huntap untuk masyarakat terdampak bencana telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
Menko PMK
) Pratikno.
Saat ini, pembahasan masih difokuskan pada penentuan lokasi pembangunan dengan sejumlah kriteria utama.
“Pertama dari aspek hukum, bagaimana itu klir dari aspek hukumnya. Kedua, dari teknikal, artinya jangan memindahkan atau relokasi rakyat ke tempat yang tidak aman,” ujar Ara.
Selain aspek teknis dan hukum, Ara menambahkan bahwa lokasi huntap juga tidak sekadar bersifat fisik semata.
Terkait pendanaan, Ara memastikan pembangunan hunian tetap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Ara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 17:18
Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB

Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sama sekali tidak mengetahui soal surat permohonan bantuan ke dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF.
Tito menjelaskan, ternyata, staf
Mualem
yang mengirim surat ke
PBB
, dengan berbekal tanda tangan elektronik milik Mualem. Ia mengakui keberadaan surat tersebut, yang mana ditembuskan ke Kemendagri juga.
“Berkaitan dengan surat yang tadi disampaikan oleh Gubernur
Aceh
, kami sudah mengecek yang
UNDP
dan
UNICEF
, berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
“Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan (ttd) elektronik. Dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” sambungnya.
Meski begitu, Tito tetap mengecek bantuan berupa apa yang bisa diberikan UNDP dan UNICEF kepada korban banjir dan longsor di Aceh.
Dia membeberkan, yang paling memungkinkan saat ini adalah bantuan konseling.
“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” imbuh Tito.
Sebelumnya,
Gubernur Aceh Muzakir Manaf
alias Mualem memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat permintaan bantuan kepada dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kabar mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan tersebut telah beredar sejak Senin (15/12/2025).
Surat dimaksud ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Melalui surat itu, Pemprov Aceh berharap UNDP dan UNICEF dapat membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
Mualem mengaku tidak mengetahui surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di daerahnya.
Ia menjelaskan bahwa maksud surat tersebut sebenarnya keliru. Surat sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan PBB.
“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 13:56
AHY Turun Tangan Usut Pelanggaran Tata Ruang di Sumatera

Jakarta –

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata ruang di sejumlah wilayah Sumatera. Hal ini menyusul bencana banjir bandang yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

Menteri Koordinator (Menko) IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya tengah dalam proses evaluasi tata ruang di ketiga provinsi terdampak dalam rangka mengusut penyebab dari banjir bandang yang terjadi akhir November 2025 itu.

“Ini sudah sesuatu yang sangat buruk bencana ini. Oleh karena itu jika memang hasil investigasi, kita tidak bisa mengeneralisir semuanya harus benar-benar spesifik setiap daerah apakah ada tata ruang yang memang diabaikan atau dilanggar,” kata AHY ditemui usai acara Big Alpha Business Summit 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Apabila ditemukan adanya pelanggaran tata ruang, AHY mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas berupa tindakan hukum berat. Tidak hanya bangunan, hal ini juga termasuk dengan tata ruang wilayah hutan.

AHY menegaskan, pihaknya akan mengembalikan fungsi tata ruang tersebut kepada yang seharusnya. Ia juga memastikan, ke depannya penyalahgunaan tata ruang tidak boleh terjadi lagi.

“Kita harus pastikan itu ditertibkan, jangan sampai ini berulang begitu. Tetapi sekali lagi saat ini fokus kami benar-benar untuk menyelamatkan warga dulu dan pastikan proses rebuilding ini benar-benar bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap daerah terdampak bencana mencaapi Rp 51 triliun. Kebutuhan tersebut akan dialokasikan sebesar Rp 26 triliun untuk Aceh yang memiliki kerusakan paling berat, serta Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing Rp 13 triliun.

Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan evaluasi tata ruang di Sumatera. Hal ini menyusul musibah banjir dan tanah longsor yang merenggut ratusan korban jiwa.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, tata ruang dan fungsinya bersifat sangat dinamis setiap tahunnya. Namun perlu dipastikan seperti apa fungsi atau pola ruangnya, serta implementasinya di lapangan sesuai atau tidak.

“Jadi secara perencanaan bener apa nggak. Kalau bisa jadi perencanaannya bener, implementasinya nggak bener. Berarti kan mengalami disfungsi. Bisa jadi perencanaannya sudah salah. Nah kita mau lihat dulu ini satu persatu,” kata Nusron, usai acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pindana Pertanahan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/12).

Nusron mengatakan, pihaknya harus melakuakn pendalaman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing kabupaten/kota.

Ia juga akan melakukan pendalaman menyangkut alihfungsi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam hal ini, terkhusus alihfungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

Namun Nusron memastikan, selama periode Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) baru maupun perpanjangan HGU untuk perkebunan sawit.

(acd/acd)

19/12/2025 13:34
DPRD Kritik Anggaran BPBD Jember: Masa Kalah dengan Mlijo Cinta?

Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritik minimnya alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026.

“Anggaran BPBD kurang lebih Rp 8 miliar. Itu sudah dengan anggarab gaji. Makanya kan saya sempat tanya loh kok iso anggarannya segini. Masa kalah sama program Mlinjo Cinta?”,kata Ahmad Birbik Munajil Hayat, anggota Komisi D DPRD Jember, Jumat (19/12/2025).

Program Miljo Cinta atau Gerobak Cinta memakan anggaran kurang lebih R[ 12 miliar, yakni pengadaan gerobak untuk berjualan bagi pedagang kecil dan pedagang kaki lima.

Alokasi anggaran untuk BPBD Jember pada APBD 2025 adalah Rp 14 miliar. “Ini bisa turun jadi Rp 8 miliar bagaimana ceritanya. Maka itu, saya kemarin (saat pembahasan APBD 2026) sudah menyampaikan agar mohon ditinjau kembali anggaran BPBD memgingat ini banyak bencana,” kata Birbik.

Birbik minta agar anggaran untuk aksi kemanusiaan dan kebencanaan lebih diperbesar. “Saya sudah ngomong ke Pak Sekda agar ke depan anggaran BPBD dikoreksi dalam Perubahan APBD Jember 2026, karena kejadian bencana ini sering kali saat akhir tahun,” katanya.

“BPBD ini harus diberi anggaran lebih, karena kita melihat Tim Reaksi Cepat yang hanya beranggotakan 30 orang pasti tidak akan mampu dengan banyaknya titik-titik bencana. Pasti diperlukan lebih banyak lagi TRC dan bantuan logistik dari BPBD,” kata Birbik.

Birbik sendiri pasca banjir yang terjadi pada Senin (15/12/2025), turun langsung ke lokasi-lokasi bencana. Bahkan dia menolak melakukan kunjungan kerja ke Jakarta karena ingin turun langsung mengadvokasi korban.

Dari 12 anggota Komisi D, hanya tiga anggota Komisi D yang akhirnya melakukan kunjungan kerja yakni Ketua Komisi D Sunarsi Khoris, Suciati, dan Alfian Andri Wijaya.

Birbik meminta agar ada langkah preventif bencana. “Jangan hanya ketika musibah terjadi baru kita turun. Kalau bisa bagaimana caranya musibah ini tidak terjadi. Kalau bisa plengsengan sungai ditinggikan,” katanya.

Birbik juga menyarankan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah, agar menunda pelaksanaan acara berbau hiburan dan hura-hura di akhir tahun, di tengah banyaknya bencana saat ini. “Tapi kalau memang harus digelar, mungkin kemasannya diubah menjadi kemasan kemanusiaan. Mungkin ada acara donasi,” katanya.

Birbik tak sendiri. Sebelumnya dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 28 November 2025, anggota Badan Anggaran DPRD Jember David Handoko Seto mengingatkan, selama BPBD Jember tidak bisa maksimal membantu korban bencana. “Kalau memang pengampu kebencanaan itu satu-satunya BPBD ya konsentrasikan anggaran ke BPBD,” katanya.

“BPBD anggaran Rp 8 miliar, untuk belanja pegawai sudah Rp 5 miliar lebih. Kalau pas kejadian bencana seperti (banjir bandang di Panti) 2006, ambrol seperti itu, kita hanya bisa menjadi menjadi penyalur bantuan-bantuan,” kata David.

“Jadi kami berharap TAPD memberikan masukan. Kalau mau kelihatan gagal lagi ya forum pengurangan risiko bencana diaktifkan dan ini harus punya Bapak Angkat. Jangan hanya ada forum tetapi tidak pernah kelihatan esensinya,” kata David.

Bapak angkat yang dimaksud David adalah Forum Corporate Social Responsibility. “Sebenarnya kalau kita memanfaatkan Forum CSR, Firum ini betul-betul dibentuk, di SK-kan bupati, dengan bupati sebagai pembina dan pengurusnya, Daripada selama ini CSR mereka hanya untuk kebutuhan-kebutuhan lokal yang kadang-kadang enggak tahu kepentingannya itu apa,” katanya.[wir]

19/12/2025 12:44
Penanganan Bencana Sumatera Tiga Minggu ini Sangat Lambat

Di mata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 ini, lambatnya penanganan bencana dan pemberian bantuan, wajar bila direspon masyarakat terutama di Aceh dengan mengibarkan bendera putih. Hingga meminta bantuan dunia internasional.

Menurutnya suara-suara negatif yang menganggap tidak perlu sampai adanya bantuan internasional adalah ucapan yang tidak memiliki dasar kajian akademisi dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak patut diberikan komentar.

Secara gamblang, Busyro menyebut faktor utama penyebab bencana banjir bandang di Sumatera sangat berkaitan dengan politik pembangunan nasional. Sekaligus penegakan hukum produk politik pembangunan nasional.

Kerusakan hutan-hutan di Sumatera tersebut bukan hal baru dan bahkan berulang di berbagai daerah lain di Indonesia.

“Yang terjadi di Sumatera memiliki kesamaan dengan konflik agraria dan kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah lain seperti di Rembang, Wadas, Morowali dan sebagainya,” tegasnya.

Rektor UMY, Achmad Nurmandi Menyebut pihaknya melakukan aksi-aksi kemanusiaan dengan mengirimkan relawan tim medis dan bantuan ke tiga provinsi. Bahkan mahasiswa UMY asal Sumut, Sumbar dan Aceh sebanyak 28 orang telah mendapatkan beasiswa dan pembebasan biaya kuliah.

“Dalam refleksi kampus, bencana itu tidak terlepas dari tangan-tangan manusia, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam satu-dua dekade lalu. Tiga provinsi itu memiliki SDA luas biasa berupa hutan dan pertambangan,” katanya.

Menurutnya, karena ketidak hati-hatian dalam pengelolaan SDA, maka yang seharusnya menjadi berkah sekarang ini menjadi kutukan dan itu sudah terbukti dari berbagai penelitian.

19/12/2025 12:25
Kondisi Terkini Infrastruktur Sumatera Usai Banjir Bandang

Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan kabar terbaru kondisi infrastruktur di Sumatera usai diterjang banjir bandang. Sejumlah daerah masih dalam kondisi terisolasi, khususnya di Provinsi Aceh.

Berdasarkan data Per 17 Desember 2025, Kementerian PU telah mengidentifikasi sebanyak 1.413 titik kerusakan infrastruktur terdampak bencana. Angka tersebut terdiri atas 477 titik di Aceh, terdiri atas 419 titik terdampak banjir dan 58 titik terdampak longsor.

Lalu di Sumatera Utara (Sumut) ada sebanyak 306 titik, terdiri atas 180 titik terdampak banjir dan 126 titik terdampak longsor. Kemudian di Sumatera Barat (Sumbar) ada sebanyak 630 titik, terdiri atas 427 akibat banjir dan 203 akibat longsor.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Aceh menjadi daerah dengan kerusakan infrastruktur paling parah. Sejumlah daerah masih dalam kondisi terisolasi, salah satunya ialah kawasan Aceh Tengah.

“Dari pantauan kami yang paling parah Aceh. Karena Aceh sekarang, kan Aceh Tengah belum 100% terbuka, masih terisolasi,” kata Dody, dalam Media Briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Meski sebagian aksesnya sudah terbuka, Dody mengatakan, kendaraan masih sangat-sangat terbatas, di mana kendaraan besar belum bisa masuk ke lokasi. Kondisi ini menyebabkan penyaluran bantuan di sejumlah titik baru bisa dilakukan melalui jalur udara.

13 Jalan Nasional Putus

Kementerian PU mencatat, setidaknya masih ada sebanyak 13 ruas jalan nasional yang terputus yang tersebar di 7 kabupaten. Dody mengatakan, Kabupaten Aceh tengah dan Kabupaten Bener Meriah merupakan dua kawasan yang sebelumnya sempat terisolasi.

“Terakhir kemarin kan yang belum bisa dimasukin itu Aceh Tengah dan Bener Meriah. Tapi kemarin sore sudah bisa tertembus alhamdulillah walaupun memang masih kendaraan yang terbatas roda 2 dan roda 4 yang 4×4. Jadi memang logistik belum 100%,” kata Dody.

Tercatat ada sebanyak 38 ruas jalan nasional dan 16 jembatan yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 ruas jalan sudah dapat dilalui secara fungsional.

Sementara itu, masih ada sebanyak 13 ruas jalan nasional yang dalam kondisi terputus, beberapa di antaranya yakni Jalan Kota Bireuen-Bts. Bireuen/Aceh Utara Panjang SK 26,11 Km (Kab. Bireuen), dan Genting Gerbang-Celala-Bts. Aceh Tengah/Nagan Raya Panjang SK 25,92 Km (Kab Aceh Tengah).

“Ada beberapa alternatif ruas jalan yang kita kejar bisa segera terbuka menuju Aceh Tengah dan Bener Meriah. Paling nggak saya rasa ada 4 ruas, salah satunya yang sudah terbuka kemarin. Tapi walaupun itu belum maksimal, karena ada beberapa rambu belum terpasang,” ujar Dody.

Menurut Dody, saat ini sudah tidak ada lagi jalan antarkabupaten yang terputus. Namun demikian, masih ada sejumlah pekerjaan jalan dan jembatan putus antarkecamatan yang belum rampung.

Kondisi ini membuat truk-truk logistik belum dapat masuk ke daerah-daerah tersebut. Atas kondisi ini, bantuan sementara masih diberikan lewat jalur udara menggunakan helikopter, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“PU, sementara waktu fokusnya adalah bagaimana hubungan antarkabupaten bisa terbuka dulu. Karena kalau sudah bisa masuk ke satu kabupaten, kita akan mudah akan menembus ke antar kecamatannya di kabupaten tersebut,” kata dia.

“Jadi yang terakhir kemarin sudah bisa kita tembus adalah Aceh Tengah dan Bener Meriah, walaupun memang masih terbatas. Harapan kami sih dalam beberapa hari ke depan, setelah aramco dan (jembatan) bailey terpasang di situ, truk logistik bisa masuk,” sambungnya.

(acd/hns)

19/12/2025 08:59
UGM Bentuk Emergency Response Unit Bantu Korban Bencana di Sumatera

Jakarta –

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mendorong Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Emergency Response Unit sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan. UGM bergerak cepat menyalurkan bantuan, mendampingi mahasiswa terdampak, hingga mengirim relawan medis dan psikososial ke lokasi bencana.

Sebagai langkah awal, UGM menghimpun bantuan melalui penggalangan dana bersama sivitas akademika, mitra, dan alumni, sekaligus melakukan pendataan mahasiswa yang berasal dari wilayah terdampak. Tercatat, sebanyak 217 mahasiswa UGM terdampak bencana, terdiri dari 81 mahasiswa asal Aceh, 93 mahasiswa dari Sumatera Utara, dan 43 mahasiswa dari Sumatera Barat.

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., menyampaikan ungkapan belasungkawa dan simpati mendalam atas musibah yang terjadi.

“Semoga keluarga terdampak senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, pemulihan yang cepat, serta nantinya lebih kuat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Ia menegaskan bahwa UGM terlibat dalam gerakan solidaritas kemanusiaan melalui berbagai inisiatif terintegrasi. UGM tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga berkontribusi dalam mitigasi dan perencanaan pascabencana.

“Berbagai inisiatif tersebut, saat ini diintegrasikan dengan langkah pemerintah pada masa tanggap darurat dan dalam penyusunan roadmap rehabilitasi-rekonstruksi yang dikoordinir oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” sambungnya.

UGM juga memberangkatkan tim relawan medis dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) serta RSA UGM. Tim yang terdiri dari dokter spesialis lintas disiplin, perawat, apoteker, nutrisionis, dan sanitarian ini bertugas melakukan pendataan kebutuhan obat-obatan dan alat medis, serta berkoordinasi dengan rumah sakit setempat agar layanan kesehatan tetap optimal. Selama masa tanggap darurat, UGM telah mengirimkan empat tim medis secara bergantian ke Aceh.

Di bidang psikologis, UGM menurunkan tim psikososial untuk memberikan pendampingan langsung bagi para penyintas. Selain itu, UGM menyelenggarakan pelatihan pendampingan psikososial yang bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala untuk memperkuat kapasitas pendampingan berkelanjutan. Beberapa tim juga mengembangkan teknologi terapan, seperti pemasangan alat penjernih air bertenaga surya di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara, serta alat deteksi banjir dan tsunami di Aceh.

Kampus Berdampak

Melalui Dies Natalis bertema ‘Kampus Sehat, Pilar Kemandirian dan Ketahanan Bangsa’, UGM menegaskan komitmennya sebagai institusi pendidikan tinggi yang merawat ekosistem akademik bermutu dan berdampak. Komitmen ini menjadi bagian dari tanggung jawab UGM terhadap kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, serta pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Sepanjang 2025, UGM mencatat berbagai kontribusi di bidang pengembangan SDM, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian yang mencakup kemandirian bahan baku obat dan alat kesehatan, penanganan stunting dan TBC, kedaulatan pangan, transisi energi berkeadilan, hingga adaptasi lingkungan dan pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Dalam seluruh proses tersebut, UGM berpegang pada prinsip merakyat, mandiri, dan berkelanjutan.

Sebagai universitas nasional, UGM juga menjalankan mandat sosial melalui penyediaan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau. Pada 2025, UGM menggandeng sekitar 229 mitra penyedia beasiswa dan menjangkau 18.617 mahasiswa penerima manfaat.

Dari sisi pembiayaan, UGM meningkatkan kemandirian melalui kerja sama tridarma, pemanfaatan aset, dan unit usaha untuk menopang pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat. UGM juga mengembangkan Ekosistem Pembelajaran Inovatif (EPI) melalui EduTech, MOOC di platform LMS eLOK dan UGM Online sebagai wujud komitmen inklusivitas pengetahuan.

Penguatan ekosistem inovasi juga dilakukan melalui diseminasi pengetahuan berbasis video. Hingga kini, UGM telah merilis ratusan konten edukatif lintas kluster.

“UGM telah merilis 854 video diseminasi pengetahuan dari berbagai kluster di UGM, termasuk 531 video karya dosen yang tersedia di UGM Channel,” papar Ova.

Karya Riset dan Inovasi

Dalam penguatan kemandirian bangsa, UGM menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar utama. Universitas berperan sebagai pusat inovasi teknologi dan hilirisasi riset untuk menopang kedaulatan intelektual dan teknologi nasional.

Menurut Ova, riset dan inovasi menjadi elemen penting untuk perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan.

“Kita semua tentu meyakini bahwa riset dan inovasi menjadi elemen sangat penting bagi penguatan posisi pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan,” tuturnya.

UGM terus membangun ekosistem riset melalui penetapan flagship penelitian, penguatan kelembagaan, peningkatan sarana prasarana, serta jejaring kemitraan internasional. Berbagai produk inovasi di bidang energi, pangan, teknik, sosio humaniora, hingga kesehatan dan farmasi telah berhasil dihilirisasi dan diserap industri.

Selain itu, UGM juga memperkuat siklus riset ke hilirisasi mulai dari pengujian produk. Penguatan R&D dan inovasi, fabrication laboratories, hingga katalisasi pengembangan kewirausahaan melalui UGM Science Technopark.

Di bidang energi, UGM berhasil mengembangkan inovasi untuk sumber alternatif Energi Baru Terbarukan (EBT) Biodiesel dan Bioetanol dalam kawasan hutan berupa pengembangan bioetanol dari tanaman sorgum. Sementara di bidang pangan, UGM telah menghasilkan berbagai komoditas pangan dan pengolahan melalui label Gamafood.

Kemudian, di bidang inovasi kesehatan dan farmasi, UGM berhasil melakukan hilirisasi produk seperti Rapid Assessment Diabetic Retinopathy (RADR), RZ-VAC (Vacuum Assisted Closure), Dental SilkBon, Divabirth, Aphrofit, Konilife Memora, ImunoGama Konilife Memora, Essonina, OST-D, hingga Hesdrink.

Lebih lanjut, di bidang publikasi internasional, UGM mencatat 1.825 publikasi dengan 690 kolaborasi internasional serta memiliki 12 jurnal terindeks Scopus. Ova pun menyampaikan apresiasi terhadap capaian para dosen UGM yang berhasil meningkatkan pemeringkatan di Stanford University.

“Kita cukup berbangga, di tahun ini, 14 Dosen UGM Masuk Top 2% World Scientist 2025 dirilis oleh Stanford University, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 7 dosen,” katanya.

Selain itu, UGM juga mencatat sejumlah capaian komersialisasi, termasuk produksi benih padi Gamagora yang telah mencapai 28,6 ton dan tersebar di 15 kabupaten/kota di Indonesia.

“Untuk padi Gamagora, produksi benih sudah mencapai 28,6 ton yang tersebar di 15 kabupaten dan kota diseluruh Indonesia,” jelas Ova.

Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagai universitas berdampak, UGM menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting tridarma perguruan tinggi. Melalui KKN-PPM, UGM sepanjang 2025 telah menerjunkan 9.242 mahasiswa ke 35 provinsi, 28 kabupaten/kota, dan lebih dari 500 desa/kelurahan.

Program ini memperkuat kolaborasi dengan Kagama dan mitra internasional, bahkan mendapat apresiasi dari Presiden Timor Leste. Digitalisasi juga menjadi faktor pendukung internasionalisasi pengabdian masyarakat UGM.

Di akhir pidato, Ova menyampaikan capaian UGM dalam pemeringkatan global. Pada QS World University Rankings 2026, UGM berhasil menempati peringkat ke-224 dunia, naik 15 peringkat dari tahun sebelumnya. UGM juga meraih peringkat pertama di Indonesia pada QS Sustainability Ranking 2026.

“Terima kasih kepada seluruh sivitas universitas dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan UGM. Kita selalu berupaya untuk membangun kemandirian. Namun, translasi kemandirian bangsa ini tentu memerlukan upaya kolektif kita semua sebagai bangsa dan negara,” pungkasnya.

Dengan sejumlah program yang telah dirancang dan dijalankan, UGM berkomitmen untuk memperkuat kapabilitas dinamis melalui transformasi budaya dari Teaching Culture menuju Research and Innovation Culture. Dengan semangat ‘Merakyat, Mandiri, dan Berkelanjutan’, UGM meneguhkan perannya sebagai enabler pembangunan SDM dan teknologi masa depan.

(akd/ega)

18/12/2025 21:08
Bupati Tapanuli Tengah Evaluasi Izin Usaha Perkebunan PT TBS Terkait Banjir Bandang dan Longsor Medan 18 Desember 2025

Bupati Tapanuli Tengah Evaluasi Izin Usaha Perkebunan PT TBS Terkait Banjir Bandang dan Longsor
Tim Redaksi
TAPANULI TENGAH, KOMPAS.com
– Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengevaluasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT TBS (Tri Bahtera Srikandi) yang diduga berkontribusi pada terjadinya banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.
Evaluasi ini dilakukan setelah laporan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.
Masinton menjelaskan,
PT TBS
yang juga dikenal dengan nama PT Sago Nauli, telah memperoleh IUP sebelum ia resmi menjabat sebagai
Bupati Tapanuli Tengah
pada 20 Februari 2025.
“PT TBS mengantongi IUP pada tahun 2018, sekaligus izin mendirikan pabrik kelapa sawit di Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Izin tersebut diterbitkan pada 25 Mei 2018 semasa bupati lama periode 2017-2022. Yang menandatangani IUP-nya adalah Kepala Dinas Perizinan Erwin Marpaung atas nama bupati saat itu,” ungkap Masinton melalui sambungan ponsel pada Kamis (18/12/2025).
Mantan Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini menambahkan, awalnya ia hanya mengetahui IUP PT TBS yang diterbitkan pada 2018 di Kecamatan Sosorgadong, Tapanuli Tengah.
“Pada bulan Juni 2025 lalu, saya sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan agar menghentikan aktivitas penanaman sawit di Sosorgadong karena berada di wilayah perbukitan, yang merupakan tangkapan air bersih, dan sebagian berada di kawasan hutan,” ujarnya.
Masinton akan mengevaluasi IUP yang diterbitkan pada 2018. Izin itu akan dicabut jika perusahaan terbukti melanggar peraturan.
“Bulan Juli 2025 lalu, kami menyegel aktivitas pembukaan lahan penanaman sawit ilegal PT TBS di kawasan perbukitan di Kecamatan Kolang. Dan saya pastikan itu tidak ada izinnya dan merusak lingkungan,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 21:07
Pembangunan Hunian Sementara Dipercepat

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakselerasi pembangunan hunian sementara atau huntara untuk korban bencana alam banjir dan tanah longsor. Salah satu lokasi huntara yang disiapkan berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

Wilayah Palembayan menjadi lokasi paling parah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumbar.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), alat berat sudah mulai meratakan tanah di lokasi calon pembangunan huntara, Rabu (17/12). Sejumlah material bangunan juga sudah tiba.

Puluhan tentara yang menggunakan sepatu bot tampak dikerahkan ke lokasi. Ada pula personel dari BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum yang tengah mengukur lapak huntara.

Huntara untuk warga terdampak bencana di Palembayan akan dibangun di lapangan bola SDN 05 Kayu Pasak. Rencananya akan dibangun sebanyak 133 unit huntara dengan lahan yang disiapkan seluas 6.000 meter.

“Direncanakan [huntara yang dibangun] berformat kopel atau barak, dengan masing-masing kopel terdiri dari dua unit. Saat ini proses pematangan jalan,” demikian laporan BNPB, dikutip Kamis (18/12/2025).

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam mencatat kebutuhan huntara di 16 kecamatan terdampak di Agam sebanyak 525 unit. Rumah-rumah yang terdapat di tujuh kecamatan teridentifikasi rusak berat. Untuk itu, percepatan pembangunan huntara diperlukan.

“Sebanyak 525 unit huntara itu diperuntukkan bagi korban yang rumahnya rusak berat atau tidak memungkinkan lagi untuk dihuni,” kata Kepala BPBD Agam Rahmat Lasmono.

Sementara itu Kota Padang, warga terdampak bencana banjir bandang mulai menempati huntara di Kampung Nelayan, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah. Mereka mengaku nyaman tinggal di tempat tersebut.

Hal itu disampaikan Masrizal, salah satu warga terdampak banjir asal Guo, Kecamatan Kuranji.

“Nyaman. Bantuan lancar, cukup. Tidak ada yang kurang, cuma rumah,” kata Masrizal.

Pemerintah Kota Padang menyediakan hunian sementara bagi korban terdampak banjir bandang di Kampung Nelayan, Koto Tengah. Terdapat 80 unit rumah berukuran 6×6 meter dengan dua kamar tidur.

Hunian sementara tersebut telah dilengkapi tempat tidur, ruang tamu dengan kursi dan meja, ruang tengah dengan meja makan sederhana, kipas angin, serta dapur yang dilengkapi kompor dan tabung gas. Aliran air sumur juga telah tersedia.

Masrizal menempati huntara tersebut bersama istri dan satu anaknya. Ia mengakui tempat tinggal sementaranya saat ini cukup nyaman, dengan ketersediaan air bersih dan aliran listrik yang lancar.

Pengungsi banjir lainnya, Reni Suherni, warga Guo Kuning, menyampaikan hal senada. Reni mengaku baru satu hari tinggal di huntara Koto Tengah.

Meski masih terasa asing dan tidak seperti rumahnya yang kini telah hilang tersapu banjir bandang, Reni menyebut tempat tersebut lebih nyaman dibandingkan posko pengungsian.

“Lumayan, airnya bersih. Udah ada bantuan [logistik], udah disediakan,” kata Reni.

Dia berharap pemerintah segera membangun kembali rumahnya, di mana pun lokasinya, tidak harus di tempat tinggal sebelumnya. “Tidak apa-apa, saya siap di mana pun,” ujarnya. (*)

18/12/2025 18:44
Rano Karno Ungkap PMI dan Baznas Jakarta Sudah Bergerak Bantu Bencana Sumatera

Rano Karno Ungkap PMI dan Baznas Jakarta Sudah Bergerak Bantu Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta sudah bergerak ke daerah bencana di Sumatera untuk membantu korban di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
“Pemerintah DKI Jakarta juga sudah memberikan bantuan. Selain pada waktu hari kedua terjadi, saya sendiri mengatur atau mengantar melalui Angkatan Laut, kita kirim ke Sumatera,” kata Rano dalam acara peringatan Hari Ibu 2025 “Merawat Pertiwi” di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).
“Tapi artinya itu adalah bantuan awal.
PMI Jakarta
, Baznas Jakarta juga sudah bergerak,” imbuh dia.
Ia pun menjelaskan bahwa kegiatan membantu itu tidak akan pernah putus jika situasi di wilayah bencana masih belum kondusif.
Terlebih, kata Rano, hujan masih melanda daerah bencana, setelah banjir bandang dan longsor telah meluluhlantakkan rumah di sana.
“Cuma memang tidaklah kita berniat untuk menghitung berapa jumlah, tapi kegiatan tidak akan pernah putus melihat situasinya. Hujan masih melanda, beberapa tempat longsor masih terjadi,” ucap Rano.
Rano enggan mengomentari keputusan pemerintah terkait status bencana nasional.
Ia hanya menekankan, penanganan bencana perlu melibatkan semua pihak
“Itulah makanya bergeraknya, dengan bergerak masyarakat relawan, semua NGO, pemerintah bergerak, saya pikir inilah kita hadapi bersama-sama,” tandas Rano.
Sebelumnya diberitakan, sampai dengan Kamis malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa akibat banjir dan longsor di Pulau Sumatera bertambah 9, sehingga menjadi 1.068 jiwa.
Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di kanal YouTube resmi BNPB, Kamis (18/12/2025) pukul 17.00 WIB.
Selain korban jiwa, korban yang masih belum ditemukan juga ada sekitar 190 orang, dan warga yang mengungsi masih mencapai 537.185 jiwa.
Jumlah tersebut di atas merupakan hasil rekapitulasi korban di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 18:43

Topik: Banjir Bandang

13 Jalan Nasional Putus