Xcloud.id

Topik: APBN

  • Menkeu Purbaya: Kesejahteraan rakyat naik dalam 10 bulan era Prabowo

    Menkeu Purbaya: Kesejahteraan rakyat naik dalam 10 bulan era Prabowo

    Perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dalam 10 bulan pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu.

    Dia menyoroti salah satu indikator perbaikan kesejahteraan terlihat pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan.

    Menurutnya, sepanjang 2025 telah tercipta 3,59 juta lapangan pekerjaan, sehingga secara agregat berdampak pada penurunan TPT menjadi 4,76 persen. Tahun lalu, TPT tercatat berada pada level 4,82 persen.

    Persentase itu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan TPT pada bulan Februari 2025 dan 2024.

    Bersamaan dengan itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen dari sebelumnya 9,03 persen, atau menjadi 23,9 juta masyarakat miskin dari sebelumnya 25,2 juta orang.

    Di sisi lain, indikator perekonomian juga menunjukkan pergerakan yang stabil.

    Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 tercatat sebesar 5,12 persen, inflasi terkendali pada level rendah, dan rasio utang termasuk yang terendah di antara negara G20 dengan level 39,8 persen.

    Neraca perdagangan mencatat surplus, sementara defisit APBN terkendali dalam batas aman sebesar 2,78 persen produk domestik bruto (PDB) untuk outlook 2025.

    Stok beras nasional pun terjaga aman dengan jumlah lebih dari 4 juta ton.

    Purbaya juga menyoroti program-program prioritas Prabowo yang diyakini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan lain sebagainya.

    Purbaya hari ini melaksanakan rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI dengan jabatan barunya sebagai Bendahara Negara.

    Dalam rapat itu, dia mengatakan bakal menyesuaikan gaya bicaranya dengan tanggung jawab sebagai Menkeu. Ia mengaku memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam berbicara ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Namun dalam rapat ini, ia memilih untuk menyampaikan sesuai dengan naskah yang telah disiapkan oleh staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya bidik kontribusi Danantara ke investasi meningkat hingga 2029

    Purbaya bidik kontribusi Danantara ke investasi meningkat hingga 2029

    Ke depan, diharapkan kontribusi investasi dari Danantara terus meningkat hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana meningkatkan kontribusi investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara konsisten hingga 2029.

    Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu, Purbaya menyebut dibutuhkan percepatan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi.

    Hal itu akan diwujudkan dengan menguatkan peran swasta dan Danantara sebagai sovereign wealth fund, agar percepatan investasi tak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Ke depan, diharapkan kontribusi investasi dari Danantara terus meningkat hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta,” kata dia.

    Menurutnya, investasi strategis yang dilakukan oleh Danantara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang mempunyai nilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.

    Pemerintah pun turut hadir melalui APBN sebagai katalis untuk menggairahkan peran swasta.

    Maka dari itu, dia berharap Danantara dan swasta dapat berkontribusi besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

    Secara paralel, APBN juga terus menggelontorkan dukungan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

    Dukungan itu diarahkan untuk proyek-proyek prioritas yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan, di antaranya perumahan, infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

    Dalam paparannya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan APBN (RAPBN) 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 5,2 persen.

    Dari sisi komponen PDB, proyeksi investasi melambat dari 5,5 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Sebaliknya, target pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat dari 5,0 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Pun dengan ekspor yang naik dari 5,4 persen menjadi 6,7 persen.

    Adapun dari segi sektor, pertanian diperkirakan tumbuh 4,1 persen, manufaktur 5,2 persen, serta informasi dan komunikasi 8,0 persen pada tahun depan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya rapat perdana dengan Komisi XI DPR sebagai Menkeu

    Purbaya rapat perdana dengan Komisi XI DPR sebagai Menkeu

    Kalau waktu LPS, saya katanya ngomongnya agak ‘koboi’, sekarang nggak boleh. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaksanakan rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI dengan jabatan barunya sebagai bendahara negara.

    “Ini kunjungan pertama saya sebagai Menteri Keuangan, biasanya sebagai LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),” kata Purbaya dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu.

    Purbaya mengatakan bakal menyesuaikan gaya bicaranya dengan tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan.

    Sebelumnya, ia mengaku memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam berbicara ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.

    “Kalau waktu LPS, saya katanya ngomongnya agak ‘koboi’, sekarang nggak boleh saya. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda,” ujar dia.

    Maka dari itu, dia memilih untuk menyampaikan sesuai dengan naskah yang telah disiapkan oleh staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Dalam rapat itu, ia melaporkan paparan rencana kerja dan anggaran Kemenkeu pagu anggaran tahun 2026. Pokok bahasan terbagi menjadi dua, di antaranya peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk stimulus ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan serta rencana kerja dan pagu anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2026.

    Purbaya didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Keuangan Thomas Djiwandono dan Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi. Di belakangnya, turut hadir jajaran direktur jenderal (dirjen) serta staf ahli Kemenkeu.

    Menanggapi pernyataan Purbaya, Anggota Komisi XI DPR menyampaikan mantan Ketua DK LPS ini boleh berbicara ala koboi saat memaparkan sebagai Menteri Keuangan, namun dengan tetap memastikan apa yang disampaikan mengandung isi yang jelas.

    Kemarin, Purbaya bersama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melakukan serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kemenkeu Jakarta.

    Purbaya menyampaikan permohonan maaf atas kelalaiannya dalam berbicara sekaligus menyatakan bakal berhati-hati atas ucapan yang ia sampaikan, terutama mempertimbangkan jabatan yang dia emban saat ini.

    Dia pun mengaku bakal meminta arahan Sri Mulyani Indrawati terkait kebijakan fiskal serta berkomitmen mengupayakan semaksimal mungkin untuk membuat perekonomian secara keseluruhan dapat tumbuh lebih baik.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah Melesat terhadap Dolar AS Hari Ini 10 September 2025 – Page 3

    Rupiah Melesat terhadap Dolar AS Hari Ini 10 September 2025 – Page 3

    Atas keputusan parlemen tersebut, Bayrou akan menyampaikan mundurnya pemerintahan yang ia pimpin kepada Presiden Emmanuel Macron pada hari ini, demikian menurut BFM TV.

    Bayrou, yang baru mengumumkan kerangka APBN Prancis 2026 pada Juli lalu, berupaya menggalang dukungan parlemen terhadap usulan kebijakan penghematan anggaran negara sebesar 44 miliar euro untuk menekan utang negara yang semakin meningkat.

    Utang negara Prancis saat ini mencapai 113 persen dari pendapatan domestik bruto nasional. Negara tersebut juga mencatatkan defisit anggaran sebesar 5,8 persen, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

    Namun, partai oposisi di Majelis Nasional dari spektrum politik yang berseberangan, yaitu partai La France Insoumise (LFI) yang berhaluan kiri ekstrem, kemudian Partai Sosialis, serta Partai Rassemblement National (RN) yang berhaluan kanan ekstrem, sepakat tidak akan mendukung pemerintahan Bayrou.

    Negosiasi APBN telah menjadi sumber utama ketegangan antara faksi politik di Prancis.

     

  • Soal Reshuffle Menkeu, Ekonom Pastikan Fundamental Ekonomi RI Sehat

    Soal Reshuffle Menkeu, Ekonom Pastikan Fundamental Ekonomi RI Sehat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/2025). Serah terima jabatan antara keduanya pun juga telah dilakukan pada Selasa (9/9/2025).

    Pergantian yang terjadi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan pasar keuangan, sejumlah ekonom menilai fondasi makroekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun para ekonom mengingatkan bahwa momen reshuffle dapat menimbulkan risiko baru, terutama terkait kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor.

    Kepala Departemen Makroekonomi Indef, Muhammad Rizal Taufikurrahman menilai kondisi fundamental Indonesia relatif sehat. Pertumbuhan moderat, inflasi terkendali, dan sistem perbankan solid. Namun dirinya menyoroti kenaikan risk premium akibat ketidakpastian arah kebijakan pasca pergantian Menteri Keuangan.

    “Artinya, keseimbangan risiko saat ini lebih ditentukan oleh kredibilitas jangkar kebijakan yakni disiplin defisit kurang dari 3% terhadap PDB, konsistensi APBN, dan koordinatif fiskal-moneter ketimbang sekadar narasi optimism,” ujar Rizal kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Rizal mengatakan, bila respons kebijakan cepat, terukur, dan berbasis aturan akan menurunkan persepsi risiko. Tetapi jika sinyal pemerintah tidak jelas arahnya, volatilitas rupiah maupun yield obligasi akan cepat menekan ruang fiskal.

    Maka dari itu, menurutnya, dari sudut stabilitas pasar, pergantian Menteri Keuangan ini tidak ideal. Pasalnya menambah ketidakpastian kebijakan saat volatilitas tinggi.

    “Namun dampaknya bisa dinetralisir apabila dalam hitungan hari Menkeu baru menegaskan 3% sebagai hard ceiling, mempublikasikan peta jalan pembiayaan program yang kredibel, dan memperlihatkan rencana eksekusi APBN yang sequenced dan doable. Dengan demikian, penting kiranya, bahwa kredibilitas ditentukan oleh aturan dan eksekusi, bukan figur semata,” ujarnya.

    Namun Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren fiskal Indonesia justru mengkhawatirkan. Penerimaan negara terbatas, sementara belanja terus melejit karena program prioritas dan pembayaran bunga utang yang membengkak.

    “Burden sharing SBN memperburuk situasi dengan meningkatkan ketergantungan kita terhadap utang,” ujar Wijayanto kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Wijayanto menilai pergantian Menteri Keuangan di periode krusial ini justru memperbesar risiko. Menurutnya, kinerja Sri Mulyani sebenarnya relatif memuaskan, sehingga pergantian seharusnya dilakukan setelah 2026, bukan saat memasuki masa berat pembiayaan.

    “Tahun 2026 adalah tahun terberat dimana kita perlu refinancing utang dan menerbitkan utang baru senilai Rp 1.400 T; investor confidence sangat diperlukan. Jika memang harus mengganti, idealnya pasca 2026. Saya pribadi menilai sesungguhnya kinerja bu Sri Mulyani relatif memuaskan,” ujarnya.

    Di sisi lain Ekonom Center for strategic and international Studies (CSIS), Riandy Laksono menilai masalah ekonomi Indonesia tidak hanya soal stabilitas makro, tetapi juga lemahnya sektor riil dan ketenagakerjaan. Industri manufaktur belum kompetitif dibandingkan negara pesaing, sehingga penciptaan lapangan kerja tidak maksimal.

    “Dampaknya sektor industri yang lemah adalah penciptaan lapangan kerja juga jadinya tidak bisa terlalu masif, apalagi pekerjaan yang berkualitas. Sekarang ini masyarakat banyak bekerja di sektor jasa yang tidak terlalu produktif, termasuk gig economy seperti ojol. Ini yang harus menjadi concern,” ujar Riandy kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Terkait pergantian Menteri Keuangan, Riandy melihat faktor politik ikut berperan. Dirinya menyebut langkah Presiden sebagai bagian dari meredam protes publik, sekaligus momentum berpisahnya jalan Presiden Prabowo Subianto dengan Sri Mulyani.

    “Tidak ada waktu yang benar-benar tepat, saya melihat ini sebagai upaya presiden meredam protes yang beredar termasuk untuk statement yang dirasa oleh publik tone deaf yang juga sempat dilontarkan oleh menteri keuangan, walau dengan level yang jauh lebih mild daripada statement anggota DPR yang bermasalah,” ujarnya.

    Sementara itu, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan meskipun fundamental ekonomi masih stabil, pasar finansial sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan. Seperti pelemahan rupiah pasca pengumuman reshuffle, kenaikan imbal hasil SBN, serta koreksi IHSG menunjukkan bahwa transmisi dari sisi kepercayaan pasar dapat cepat menekan variabel makro keuangan bila komunikasi kebijakan tidak solid.

    “Dengan kata lain, fondasi makro masih memadai, tetapi penyangga kepercayaan pasar harus segera diperkuat agar volatilitas jangka pendek tidak berubah menjadi pelemahan yang berkepanjangan,” ujar Josua kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, langkah kunci pemerintah adalah mempercepat komunikasi kebijakan. Kejelasan outlook defisit fiskal, rencana pembiayaan utang, serta pola komunikasi yang konsisten akan menentukan apakah pasar kembali percaya atau justru semakin meragukan stabilitas ekonomi.

    “Jika sinyal ini cepat keluar, dampak negatif dari penentuan waktu dapat ditekan dan kepercayaan segera pulih,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Tegaskan Burden Sharing BI & Kemenkeu Tak Picu Inflasi

    Purbaya Tegaskan Burden Sharing BI & Kemenkeu Tak Picu Inflasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tidak akan memicu lonjakan laju inflasi dalam negeri.

    Hal ini disampaikan Purbaya setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin, Selasa (9/9/2025).

    Purbaya menilai inflasi lebih disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, bukan dipicu dari burden sharing BI dan pemerintah.

    “Kalau ekonomi tumbuh cepat baru bisa inflasi. Kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. (Ekonomi) Kita (bisa) 6,5% sampai 6,7%. Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull inflasi akan terjadi,” ungkapnya

    “Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi,” paparnya.

    Sebelumnya, BI telah menjelaskan skema burden sharing atau berbagi beban terbaru yang dilakukan antara BI dengan Kementerian Keuangan adalah untuk mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

    Burden sharing kali ini dilakukan melalui pembelian surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar, namun tetap di pasar sekunder, bukan primer seperti era Covid-19.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, burden sharing ini dilakukan antara BI dengan Kementerian Keuangan dengan cara pembagian beban bunga dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan SBN untuk program Pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana Pemerintah untuk kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik.

    Dalam pelaksanaannya, pembagian beban kata Denny dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening Pemerintah yang ada di Bank Indonesia sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah sebagaimana Pasal 52 Undang Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK juncto Pasal 22 serta selaras dengan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    “Selain itu, besaran tambahan beban bunga oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat,” kata Denny dikutip dari keterangan resmi, Kamis (4/9/2025).

    Besaran pembelian SBN yang dilakukan BI sejak awal tahun ini hingga Agustus 2025 untuk membantu pembiayaan program-program Asta Cita mencapai Rp 200 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp150 triliun.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menjaga Keberlanjutan Transformasi PT KAI

    Menjaga Keberlanjutan Transformasi PT KAI

    Bisnis.com, JAKARTA -Perusahaan Ter batas Kereta Api Indonesia atau PT KAI (Persero) berganti nakhoda, dari Didiek Hartantyo kepada Bobby Rasyidin dan Wakil Direktur Utama Dody Budiawan. Munculnya jabatan wadirut ini mengulang pada masa Ignatius Jonan menjadi Dirut KAI yang pertama kali dulu.

    Jika pada periode sebelum nya Dewan Komisaris (Dekom) ada 9 orang dan 9 direksi, maka saat ini ada 8 dekom dan 10 direksi. Sayangnya, dari 10 direksi hanya 3 orang saja yang berasal dari internal KAI (organik), yaitu Direktur Pengelola Sarana & Prasarana Heru Kuswanto, Direktur Operasi Awan Hermawan, dan Direktur Keselamatan dan Keamanan Dadan Rudiansyah. Memang ketiga jabatan tersebut lebih pas diemban oleh mereka yang berkarier di KAI karena mereka mengetahui detail persoalan-persoalan teknis operasional. Catatan lain adalah adanya penggabungan Direksi Pengelola Prasarana dan Sarana yang dijabat oleh satu orang saja. Sesungguhnya ini terlalu berat, baik pekerjaan maupun tanggung jawab moralnya. Bila terjadi insi-den/accident pada sarana dia akan kena, demikian pula bila terjadi insiden/accident di prasarana, orang yang ber-sangkutan juga akan kena. Sungguh kasihan bila tidak segera dipisahkan antara Direksi Pengelola Prasarana dengan Pengelola Sarana ini.

    Kunci operasional KAI itu ada di prasarana (rel, stasiun, dan sejenisnya) dan sarana (kereta api), sehingga tidak bijak membebankan masalah tersebut pada pundak satu orang saja.

    Sebagai seorang pengguna setia layanan KAI, baik jarak jauh maupun dalam kota, harapan terhadap pergantian kepemimpinan di PT KAI ini adalah tetap mampu melanjutkan proses transformasi yang dimulai oleh Ignatius Jonan dengan mengubah wajah layanan KAI ke customer centris, dan dari perusahaan yang sebe-lumnya merugi terus, dalam waktu 3 tahun bisa untung dengan pelayanan yang jauh lebih baik. Transformasi itu terus berlanjut ketika Ignatius Jonan menjadi Menteri Perhubungan (Oktober 2014—Juli 2016) dan kepemimpinan di KAI dilanjutkan oleh Edi Sukmoro. Demikian pula ketika pergantian kepemimpinan dari Edi Sukomoro ke Didiek Hartantyo, proses transformasi terus berlanjut. Didiek Hartantyo sebetul-nya menghadapi masa yang amat sulit karena menjadi Dirut KAI pada saat mulai pandemi Covid-19, yaitu mulai Juni 2020. Namun, latar belakangnya sebagai bankir, kemampuan mana-jerialnya teruji saat itu. Meskipun pelanggan KAI ngedrop sampai 70%, tetapi tidak terjadi PHK sehingga tidak muncul gejolak selama pandemi Covid-19 dan recovery berlangsung cepat sehingga performanya tetap terjaga. Bagi pelanggan, legacy Didiek Hartantyo yang dapat dirasakan langsung adalah pertama, inovasi bisnis dengan pengembangan sarana baru, seperti misalnya KA Luxury, Panoramic, dan kompartemen yang membidik pangsa pasar baru dari orang-orang berduit.

    Ketiga jenis layanan itu amat diminati dan menjadi salah satu sumber cuan baru bagi PT KAI (Pesero). Kedua, Didiek Hartantyo melakukan beutifikasi (mem-percantik) stasiun-stasiun dan di sejumlah stasun besar seperti Gambir, Pasar Senen, Bandung, Yogyakarta, dan Gubeng Surabaya tersedia sejumlah meja di ruang tunggu yang dilengkapi dengan colokan listrik, sehingga calon penumpang kereta bisa menunggu di stasiun sambil bekerja.

    Bukan hanya mengubah wajah stasiun menjadi lebih cantik, tetapi juga memberikan pelayanan yang lebih baik dengan menyedikan fasilitas isi ulang air minum yang langsung dapat diminum di sejumlah stasiun, sehingga dapat mengurangi ongkos transportasi, khu-susnya untuk pembelian air minum selama di perjalanan. Salah satu strategi untuk menjaga proses transformasi KAI itu terus berlanjut adalah mengoptimalkan peran SDM organik masuk ke dalam jajaran direksi, karena mereka itu telah mengenali kultur perusahaan dengan baik, sehingga tidak memer-lukan waktu lama untuk penyesuaian.

    TANTANGAN BARU

    Keberlanjutan transformasi di KAI sangat diperlukan mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh perusahaan baik secara bisnis maupun pelayanan. Secara bisnis, KAI mengha-dapi tantangan besar terkait dengan adanya penugasan yang diberikan oleh peme-rintah kepada KAI seperti pengelolaan LRT Palembang dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Kedua entitas ini secara finansial akan menjadi beban perusahaan karena memerlukan subsidi sepanjang massa untuk dapat mempertahankan operasionalnya. Hal itu mengingat jumlah pelanggan kedua moda itu memang jauh di bawah target, sehingga konsekuensi logisnya pendapatan tiket juga rendah. Hanya dengan subsidi sepanjang masa keduanya dapat ber-operasi. Memang ada layanan kereta regular jarak jauh dan kereta perkotaan yang disubsidi melalui PSO (public service obligation), tetapi itu sebetul-nya lebih ke pertimbangan politik saja. Artinya, tanpa ada subsidi pun akan tetap bisa beroperasi dengan menerapkan tiket komersial. Akan tetapi, untuk LRT Palembang dan KCJB kasusnya berbeda, mereka tidak akan bisa lanjut operasional tanpa ada subsidi, karena kalau diterapkan tarif komersial makin sedikit yang naik.

    Jadi, ada dua pekerjaan rumah (PR) direksi KAI saat ini, yaitu pertama, bagai-mana melakukan creative financing agar biaya operasional LRT Palembang dan KCJB itu tidak terlalu banyak menguras APBN, tetapi juga tidak menjadi beban baru KAI secara keseluruhan. Ini PR yang tidak mudah diselesaikan tapi perlu dibuat milestone agar pada saatnya bisa tercapai. Kedua, bagaimana agar KAI tetap untung tetapi juga layanan untuk kaum bawah tidak terabaikan.

    Saat ini layanan KAI untuk jarak jauh didominasi oleh tarif komersial. Tarif komersial ini sebetulnya amat berat bagi para pensiunan, petani, pedagang kecil, atau peker-ja komuter jarak jauh yang dikenal dengan Kelompok PJKA (Pulang Jumat Kembali Ahad). Mereka hanya dapat menggunakan layanan KA jarak jauh yang bersubsidi, tetapi itu sarananya terbatas sehingga beli tiketnya harus jauh sebelumnya. Kalau mereka ada kepentingan mendadak, sulit mendapatkan tiket bersubsidi tersebut. Di tengah kondisi ekonomi yang makin terpuruk, ketersediaan layanan KA jarak jauh yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat itu makin dibutuhkan.

    Apalagi Presiden Prabowo itu secara ideologis adalah seorang sosialis sehingga berharap layanan KAI terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

    Ketiga, untuk menjawab tantangan pertama dan kedua di atas, KAI perlu menggenjot angkutan logistik sehingga dapat melakukan subsidi silang terhadap layanan penumpang. Peningkatan angkutan logistik ini sekaligus untuk mengurangi moda share angkutan barang yang saat ini didominasi oleh truk. Moda share KAI untuk angkutan barang masih dibawah 10%. Dalam waktu 5 tahun ke depan semoga dapat ditingkatkan menjadi 15%. 

    Kalau ini dapat dilakukan maka keuntungan korporasi akan tetap tercapai dan subsidi silang untuk angkutan penumpang bisa tetap dilakukan.

  • KKP perkuat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Indonesia timur

    KKP perkuat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Indonesia timur

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Indonesia timur, meliputi Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur guna meningkatkan tata kelola, produktivitas, serta kesejahteraan nelayan setempat.

    “KKP terus melalukan berbagai upaya penguatan tata kelola dan pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ridwan Mulyana di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan berbagai program dan pembiayaan dilakukan secara masif, baik yang dilakukan langsung KKP maupun melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

    Bantuan yang disalurkan secara langsung maupun dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bertujuan meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan.

    “Bentuknya berupa pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan, bantuan sarana produksi di kampung nelayan, serta bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan bagi nelayan kecil,” ujarnya.

    Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, KKP mengucurkan dana dari APBN untuk Indonesia Timur sebesar Rp70,9 miliar, DAK provinsi sebesar Rp415,13 miliar, dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp502,16 miliar.

    “Selain melalui DAK, pembangunan di Indonesia Timur juga dilakukan melalui anggaran yang di kelola KKP,” katanya.

    Tahun 2023, KKP berhasil membuat kampung nelayan modern (Kalamo) percontohan di Samber Binyeri Biak yang sukses dan menjadi inspirasi model pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang akan dilaksanakan secara masif di tahun 2025-2027.

    “Dari 65 lokasi yang direncanakan dapat dibangun tahun 2025, beberapa calon lokasi berada di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua,” tuturnya.

    Demikian pula dengan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dari jumlah Kopdes Merah Putih yang memiliki unit bisnis di sektor kelautan perikanan sebanyak 34.606 lokasi, 5.077 diantaranya berada di wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

    Lebih lanjut, Ridwan menerangkan pembangunan di Indonesia timur juga dibiayai melalui dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

    Baik Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) maupun Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dikelola dan hasilnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan pembangunan dan sebagian besar dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui mekanisme DBH.

    Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), 80 persen dari realisasi PNBP SDA Perikanan ditransfer langsung kepada pemerintah daerah melalui mekanisme DBH.

    KKP mencatat pada tahun 2024, realisasi PNBP SDA Perikanan mencapai Rp951,01 miliar. Dari penerimaan tahun 2024 tersebut, pada APBN 2025 sebesar Rp737 miliar diantaranya ditransfer ke daerah melalui mekanisme DBH. Untuk wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua mencapai Rp195,9 miliar.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan transformasi tata kelola perikanan tangkap melalui kebijakan penangkapan ikan terukur menjadi strategi KKP untuk menopang ketahanan pangan yang berkelanjutan, selain menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PIK 2 Pede Bisa Kantongi Pra-Penjualan Rp 5,3 T Tahun Ini

    PIK 2 Pede Bisa Kantongi Pra-Penjualan Rp 5,3 T Tahun Ini

    Jakarta –

    PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) atau PIK 2 menetapkan marketing sales atau pra-penjualan sebesar Rp 5,3 triliun di tahun 2025. Namun hingga semester I 2025, perseroan baru mengantongi pra-penjualan sebesar Rp 1,2 triliun.

    Direktur Pantai Indah Kapuk Dua, Yohanes Edmond Budiman, mengaku optimis target tersebut dapat tercapai. Di sisi lain, perseroan juga masih akan meninjau pertumbuhan pra-penjualan PANI di kuartal III mendatang.

    “Kami masih akan melihat pencapaian 9 bulan 2025 nanti akan diumumkan pada bulan Oktober. Sampai saat ini dari sisi manajemen masih terus berusaha untuk bisa mencapai target yang telah kami tetapkan sebesar Rp 5,3 triliun,” ungkap Yohanes dalam acara Public Expose Live secara virtual, Selasa (9/9/2025).

    Yohanes menjelaskan, pra-penjualan masih dapat ditingkatkan mengingat pemerintah telah memberikan sinyal positif untuk menggenjot Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) di semester II 2025 hingga Rp 2.121 triliun.

    “Hal yang menjadi pertimbangan kami adalah karena pemerintah akan menggenjot pengeluaran APBN semester II 2025 sekitar Rp 2.121 triliun yang kami harapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

    Di sisi lain, pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) juga menjadi katalis positif bagi sektor properti. Alhasil, cost of funding dapat ditarik turun untuk pembiayaan di bidang properti.

    “Tren penurunan suku bunga BI yang telah dua kali turun dari 5,5% menjadi 5% diharapkan menunjukkan tren positif terhadap ekonomi nasional, di mana cost of funding akan ditarik turun dan sebagian besar pembiayaan bidang properti juga turun terutama pembelian rumah dan rumah,” tutupnya.

    Untuk diketahui, kinerja PANI di semester I 2025 menunjukkan tren pertumbuhan berkelanjutan. Hingga Juni 2025, PANI berhasil mencatatkan kinerja yang solid di tengah dinamika pasar properti nasional dengan pendapatan usaha mencapai Rp 1,6 triliun atau tumbuh 22% YoY.

    Capaian ini didorong oleh serah terima unit hunian dan komersial pada kuartal II dan tren penurunan suku bunga acuan yang mendorong minat beli masyarakat terhadap properti. Sementara pra-penjualan, tercatat mencapai Rp 1,2 triliun sepanjang paruh pertama 2025, dengan lonjakan 50% secara kuartalan pada kuartal II.

    (rrd/rrd)

  • Full! Pernyataan Lengkap Menkeu Purbaya Usai Sertijab dengan Sri Mulyani

    Full! Pernyataan Lengkap Menkeu Purbaya Usai Sertijab dengan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Sadewa menyampaikan sambutan pertama setelah melaksanakan Serah Terima Jabatan(Sertijab) dengan pendahulunya, yakni Sri Mulyani Indrawati. 

    Purbaya mengatakan, dia bersyukur atas amanat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu. Dia mengakui bahwa ke depan tantangan ekonomi ke depan berasal dari global maupun dalam negeri, di antaranya bagaimana menjaga disiplin fiskal di tengah komitmen untuk mengawal program prioritas pemerintah. 

    Tidak hanya itu, pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut turut mengapresiasi Sri Mulyani yang dinilai telah menjaga stabilitas fiskal serta mentransformasikan kelembagaan Kemenkeu. 

    Lalu, Purbaya meminta dukungan Kemenkeu dalam memastikan belanja pemerintah efektif serta menjaga prinsip kehati-hatian fiskal. 

    Berikut pernyataan lengkap Purbaya usai sertijab:

    “Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat.

    Hari ini adalah momen yang bermakna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan. 

    Saya merasa sangat hormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan, dengan ada dunia dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi maupun perubahan iklim.

    Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan lurus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya, guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi tertinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati.

    Di bawah kepimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan menawal program-program prioritas pemerintah hingga ke APBN 2026. 

    Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, hingga pembentukan unit-unit baru adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan ke masa depan. 

    Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia.

    Untuk itu, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani. 

    Sebelum penyampaikan langkah ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak mengingat tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Kementerian Keuangan. Tantangan terbesar adalah pandemi Covid-19.

    Saya yakin semua masih ingat pandemi Covid-19 yang awalnya adalah kesehatan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, lalu ada juga Perang Ukraina yang membuat tantangan perekonomian global semakin berat. Di saat krisis tersebut, saya ingat kita berusaha sangat keras melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memastikan bahwa perekonomian kita tetap bergerak, dan dikemas dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Melalui berbagai paket stimulus ekonomi, kita berhasil menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha dengan tetap mempertahankan APBN dan kepercayaan pasar.

    Ini semua tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan kerja sama yang solid dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Saat sibuk menghadapi krisis, Kementerian Keuangan juga tidak berhenti melakukan reformasi. Justru, kita memanfaatkan krisis untuk mendorong perubahan struktural.

    Beberapa revisi undang-undang krusial lahir, diantaranya Omnibus Law Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 

    Banyak mimpi yang sudah terwujud, tetapi masih banyak juga kerjaan rumah yang harus kita selesaikan. 

    Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya kenal yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa ekonomi global saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar.

    Perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia. 

    Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa lepas dari dampak perkembangan geopolitik dunia.

    Oleh karena itu, jajaran kepentingan keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam isu kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghambat kebijakan strategis.

    Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal kementerian sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber. Manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan insight yang baru.

    Setelah itu, tantangan perubahan iklim semakin nyata. 

    Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial. 

    RAPB 2026 dirancang untuk menjaga kesenambungan kebijakan fiskal dan disiplin sekaligus berpihak pada rakyat. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, keleluasaan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. 

    Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaatnya bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

    Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, reliable, dan mampu menompang agenda pembangunan nasional. 

    Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya banggakan, Kementerian Keuangan adalah institusi yang besar dengan puluhan ribu pegawai yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, kita harus selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan yang kita lakukan.

    Setiap rupiah yang diketola adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. 

    Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat.

    Oleh karena itu, kita harus menjaga agar setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.

    Sebelum menutup pidato ini, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga semangat pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. Kita adalah penjaga keuangan negara dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat pada negara.

    Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon dukungan dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang saya percaya bahwa hanya dengan kerja sama, sinergi, dan ketulusan kita mampu menjalankan amanah besar ini.”