Xcloud.id

Topik: APBN

  • Proyek Tol Rp 408 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya

    Proyek Tol Rp 408 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan lelang 19 proyek jalan tol pada tahun 2026, dengan total nilai investasi mencapai Rp 408,68 Triliun. Proyek ini akan dijalankan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PU Rachman Arief dalam paparannya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).

    Rachman mengatakan pihaknya akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 27,55 miliar untuk pelaksanaan kegiatan mulai dari penyiapan hingga pelaksanaan lelang. Untuk persiapan proyek 19 tol tersebut, pihaknya menyiapkan sebesar Rp 23,33 miliar.

    “Untuk kegiatan tahap penyiapan 19 proyek tol KPBU di alokasi sebesar Rp 23,33 miliar dan estimasi biaya investasi sebesar Rp 408,68 triliun,” kata Rachman, dikutip, Sabtu (13/9/2025).

    Rincian lebih lanjut, dari 19 proyek tol tersebut, sebanyak tujuh proyek tol prakarsa pemerintah (solicited) dengan anggaran sebesar Rp 20,66 miliar, tujuh proyek tol non-prakarsa pemerintah (unsolicited) senilai Rp 1,55 miliar, dan proyek penugasan pemerintah sebesar Rp 1,12 miliar.

    Ini 19 proyek tol KPBU yang akan dilelang pada 2026 mendatang:

    1. Proyek prakarsa pemerintah (solicited)
    Tol Bandung Intra Urban (BIUTR)
    Tol Pejagan-Cilacap
    Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik
    Tol Malang-Kepanjen
    Tol Gedebage-Tasikmalaya (Geta)
    Tol Gilimanuk-Mengwi
    Tol Bandara Supadio-Pelabuhan Kijing

    2. Proyek non-prakarsa pemerintah (unsolicited)
    Tol Pluit-Bandara Soekarno Hatta (Tol Tomang-Pluit-Bandara Elevated)
    Tol Cikunir-Karawaci Elevated
    Tol Semanan-Balaraja
    Tol Pelabuhan (Harbour Toll) Semarang
    Tol Bitung-Serpong
    Tol Caringin-Cisarua (Tol Puncak)
    Tol Akses Patimban Extend

    3. Proyek penugasan pemerintah
    Tol Rantau Prapat-Kisaran
    Tol Dumai-Simpang Sigandai-Rantau Prapat
    Tol Pelabuhan Panjang-Lematang
    Tol Rengat-JC Pekanbaru
    Tol Jambi-Rengat.

    Selain itu, dari anggaran sebesar Rp 27,55 miliar tersebut, Kementerian PU juga mengalokasikan untuk pelaksanaan lelang tiga proyek sebesar Rp 660 juta dengan potensi nilai investasnya mencapai Rp 49,89 triliun. Adapun Proyek tersebut antara lain Tol Bogor-Serpong (Via Parung), Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, dan Flyover Sitinjau Lauik Sumatra Barat.

    Sebagai informasi, Kementerian PU menyiapkan skema baru untuk pembangunan proyek tol dengan skema KPBU. Untuk tahun depan, proyek jalan tol dengan skema KPBU tidak lagi mendapat dukungan konstruksi dari pemerintah.

    Dalam skema KPBU pada umumnya, pemerintah akan memberikan dukungan konstruksi sebagai salah satu bentuk kontribusi. Pelaksanaan dukungan konstruksi tersebut biasanya melibatkan dana APBN.

    Sebagai informasi, sebelumnya RI punya proyek calon tol terpanjang, yaitu Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. Namun belakangan beredar kabar, proyek ini diperpendek jadi hanya sampai Gedebage-Tasikmalaya.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani Disebut Dua Kali Ajukan Pengunduran Diri Tapi Ditolak Prabowo, Adhie Massardi: Pencitraan Habis-habisan

    Sri Mulyani Disebut Dua Kali Ajukan Pengunduran Diri Tapi Ditolak Prabowo, Adhie Massardi: Pencitraan Habis-habisan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Juru Bicara (Jubir) Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Adhie Massardi menyebut narasi Sri Mulyani ajukan pengunduran diri dua kali hanya pencitraan.

    “Undur-undur SMI. Kisah ‘2 X’ Sri Mulyani mau mundur jadi legenda pencitraan habis-an,” kata Adhie dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menanyakan mengapa Sri Mulyani tak mundur sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat itu, Adhie menyebut postur anggaran ancur-ancuran.

    “Why zaman Widodo, saat postur APBN ancur-ancuran dan Peta Keuangan berantakan SMI gak mundur?” ujarnya.

    Dia sendiri mengaku sudah mengonfirmasi soal pengunduran diri itu. Tapi surat resminya tidak ada.

    “Saya cek ke teman yang punya akses ke Istana soal ini. ‘Gak nemu surat mundur Bu Menkeu,’ katanya. Nah,” pungkasnya.

    Diketahui, Sri Mulyani direshuffle dalam Kabinet Merah Putih. Posisinya sebagai Menteri Keuangan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

    Sebelum diganti, Sri Mulyani oleh sejumlah sumber disebut mengajukan pengunduran diri dua kali. Namun ditolak Presiden Prabowo.
    (Arya/Fajar)

  • Luhut Respons 7 Desakan Ekonom Soal RI Darurat Ekonomi

    Luhut Respons 7 Desakan Ekonom Soal RI Darurat Ekonomi

    Jakarta –

    Indonesia dinilai berada di kondisi darurat perekonomian. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. AEI telah menyampaikan 7 desakan kepada pemerintah untuk menyelematkan kondisi ekonomi.

    Mewakili pemerintah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons tuntutan tersebut, dia mengundang anggota AEI secara langsung ke kantornya kemarin. Pertemuan itu menjadi wadah dialog terbuka untuk mendengarkan langsung paparan para ekonom mengenai tantangan dan arah kebijakan ekonomi nasional.

    Dalam sambutannya, Luhut menegaskan pemerintah selama ini memandang para ekonom sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan. Dia meminta agar ekonom juga ikut mencari solusi bersama untuk semua permasalahan yang ada.

    Dia juga mengajak kalangan akademisi dan ekonom untuk terlibat lebih jauh dalam riset dan pendalaman isu-isu strategis, sehingga setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden benar-benar berbasis data dan kajian mendalam.

    “Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para ekonom atas masukan yang diberikan,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Sabtu (13/9/2025).

    Dalam keterangan yang sama, para ekonom menyoroti pentingnya pemerintah melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, serta penyederhanaan birokrasi. Sebab, hal ini dinilai masih menjadi hambatan dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    “Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan kami secara langsung. Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala” ujar perwakilan AEI, Jahen F. Rezki.

    Kembali ke Luhut, dia mengungkapkan beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah berkaitan dengan 7 desakan para ekonom. Salah satunya adalah mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Luhut juga menyoroti upaya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

    Selain itu, pihaknya pun menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

    Perlu diketahui juga, AEI merupakan aliansi yang mewadahi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi. Mereka menyampaikan 7 desakan terkait desakan ekonomi, berikut ini daftarnya:

    1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Desakan ini mencakup pengurangan porsi belanja program populis Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026) seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.

    2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, seperti BI, BPS, BPK, DPR, KPK, agar terbebas dari intervensi politik.

    3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan dan dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta.

    4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Desakan ini mencakup tuntutan mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal di sektor ekstraktif.

    5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Hal ini mencakup integrasikan bansos agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta berantas judi online lintas negara.

    6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara.

    7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (hal/eds)

  • Luhut Respons 7 Desakan Ekonom Soal RI Darurat Ekonomi

    Luhut Respons 7 Desakan Ekonom Soal RI Darurat Ekonomi

    Jakarta –

    Indonesia dinilai berada di kondisi darurat perekonomian. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. AEI telah menyampaikan 7 desakan kepada pemerintah untuk menyelematkan kondisi ekonomi.

    Mewakili pemerintah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons tuntutan tersebut, dia mengundang anggota AEI secara langsung ke kantornya kemarin. Pertemuan itu menjadi wadah dialog terbuka untuk mendengarkan langsung paparan para ekonom mengenai tantangan dan arah kebijakan ekonomi nasional.

    Dalam sambutannya, Luhut menegaskan pemerintah selama ini memandang para ekonom sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan. Dia meminta agar ekonom juga ikut mencari solusi bersama untuk semua permasalahan yang ada.

    Dia juga mengajak kalangan akademisi dan ekonom untuk terlibat lebih jauh dalam riset dan pendalaman isu-isu strategis, sehingga setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden benar-benar berbasis data dan kajian mendalam.

    “Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para ekonom atas masukan yang diberikan,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Sabtu (13/9/2025).

    Dalam keterangan yang sama, para ekonom menyoroti pentingnya pemerintah melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, serta penyederhanaan birokrasi. Sebab, hal ini dinilai masih menjadi hambatan dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    “Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan kami secara langsung. Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala” ujar perwakilan AEI, Jahen F. Rezki.

    Kembali ke Luhut, dia mengungkapkan beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah berkaitan dengan 7 desakan para ekonom. Salah satunya adalah mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Luhut juga menyoroti upaya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

    Selain itu, pihaknya pun menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

    Perlu diketahui juga, AEI merupakan aliansi yang mewadahi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi. Mereka menyampaikan 7 desakan terkait desakan ekonomi, berikut ini daftarnya:

    1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Desakan ini mencakup pengurangan porsi belanja program populis Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026) seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.

    2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, seperti BI, BPS, BPK, DPR, KPK, agar terbebas dari intervensi politik.

    3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan dan dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta.

    4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Desakan ini mencakup tuntutan mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal di sektor ekstraktif.

    5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Hal ini mencakup integrasikan bansos agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta berantas judi online lintas negara.

    6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara.

    7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (hal/eds)

  • 4 Fakta Terbaru Tanggul Beton di Cilincing yang Sempat Heboh

    4 Fakta Terbaru Tanggul Beton di Cilincing yang Sempat Heboh

    Jakarta –

    Tanggul beton yang membentang di pesisir Cilincing sempat heboh karena dinilai dapat mengganggu akses nelayan. Tanggul beton ini sempat viral di media sosial.

    Unggahan video berdurasi 1 menit 9 detik beredar di media sosial menunjukkan tanggul beton yang berdiri memanjang di pesisir Cilincing.

    Berikut ini 4 fakta terbaru soal tanggul beton tersebut:

    1. Tanggul Bagian Pelabuhan Marunda

    Tanggul beton itu merupakan milik PT KCN yang menjadi bagian dari pembangunan Pelabuhan Marunda. Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi mengatakan Pelabuhan Marunda direncanakan akan dibangun menjadi tiga dermaga. Tanggul beton yang sedang ramai dibicarakan itu merupakan bagian dari pembangunan dermaga 3.

    Widodo menyebut dermaga 1 di Pelabuhan Marunda akan menjadi dermaga multiguna yang dapat melayani semua komoditas. Sementara, dermaga 2 akan berfokus pada pelayanan barang curah, seperti batu bara dan minyak sawit mentah. Dermaga 3 akan dilalui akses jalan tol milik PT Pelayaran Indonesia.

    “Kami memang awalnya diarahkan hanya boleh bongkar barang curah. Apa yang dimaksud barang curah, tentu ada batu bara, pasir. Lalu ada curah cair yaitu CPO dan barang-barang semua yang ada. Lalu dalam proses berjalannya waktu kami sudah boleh melakukan bongkar muat untuk segala jenis barang yaitu multipurpose,” kata Widodo dalam acara konferensi pers di Kawasan PT KCN di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

    Ia menyebut proyek pelabuhan tersebut sudah dimulai sejak 2010 dan tidak ada perubahan dalam pola pembangunannya. Bahkan saat itu, Widodo memastikan tidak terjadi keributan seperti sekarang.

    “Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Dan ini bukan proyek Roro Jonggrang yang katanya bisa bikin satu hari langsung jadi. Tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama,” imbuhnya.

    2. Proyek Digagas Pemerintah

    Proyek Pelabuhan Marunda digagas oleh pemerintah dengan menggandeng swasta melalui mekanisme konsesi. Widodo menerangkan proyek itu bukan didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

    “Bahwa memang proyek ini digagas oleh pemerintah untuk menggandeng kolaborasi swasta di mana proyek ini adalah proyek non-APBN-APBD. Jadi pemerintah tidak keluar uang satu rupiah pun dalam proyek ini,” ujar Widodo.

    Proyek pembangunan Pelabuhan Marunda telah melalui proses tender. Tender ini dilakukan oleh PT Kawasan Berikat Nusantara yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian BUMN.

    PT Karya Teknik Utama, sebagai pemenang tender berkolaborasi dengan PT Kawasan Berikat Nusantara membentuk anak usaha bernama PT KCN.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai saham sebesar 26% di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) sehingga Pemprov mengetahui proses pembangunan proyek tersebut. Proyek pelabuhan tersebut merupakan proyek konsesi dengan pemerintah. Sebagai investor, Widodo menerangkan pihaknya hanya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator.

    “Saat ini KBN memiliki 17,5% saham goodwill (di KCN) tanpa keluar uang satu rupiah pun,” imbuhnya.

    3. Tujuan Tanggul Beton Dibangun

    Widodo memastikan tanggul beton tersebut bukan untuk membuat pulau-pulau baru atau bahkan perumahan, melainkan untuk menahan dan meredam hantaman ombak.

    “Kalau kita lihat itu breakwater bagian dari pembangunan pelabuhan. Kami dengan didampingi Kejagung dan juga perjanjian kami dengan Kemenhub tadi sudah disampaikan kami sudah menandatangani di konsesi bahwa ini menjadi milik negara dalam hal ini Kementerian Perhubungan,” terangnya.

    4. Kantongi Izin

    Proyek pembangunan pelabuhan itu juga telah mengantongi izin dari pemerintah, mulai dari izin lingkungan hingga izin pengelolaan ruang laut. Kendati proyek lama, Widodo menyebut proses pembangunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    “Contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, Amdal kami itu langsung dari kementerian, langsung di pemerintah pusat. Dan pada saat itu, sebelum sidang Amdal pun, proses amdal yang cukup lama, saya memproses Amdal itu hampir 2 tahun,” terang Widodo.

    Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Fajar Kurniawan mengatakan KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah memverifikasi area pembangunan tanggul beton tersebut.

    Hasilnya, tanggul beton itu memang telah berada di area Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diajukan PT KCN.

    “Jadi, kami juga sudah melakukan verifikasi lapangan gitu ya dengan rekan kami dari PSDKP gitu ya di bulan Agustus untuk mengecek beberapa laporan masyarakat. Dan kita sudah cek bahwa tanggul itu memang berada di dalam PKKPRL gitu ya. Di dalam lokasi PKKPRL yang sudah diterbitkan gitu ya,” kata Fajar.

    (rea/hns)

  • Menkeu Purbaya Pede Target Penerimaan Pajak Rp2.076 Triliun Tercapai

    Menkeu Purbaya Pede Target Penerimaan Pajak Rp2.076 Triliun Tercapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini outlook penerimaan pajak Rp2.076,9 triliun sepanjang tahun ini bisa tercapai, meski realisasi hingga Juli 2025 masih terkontraksi.

    Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menempatkan dana Rp200 triliun ke lima bank yaitu Mandiri (Rp55 triliun), BRI (Rp55 triliun), BNI (Rp55), BTN (Rp25 triliun), dan BSI (Rp10 triliun) untuk menjaga likuiditas sehingga menggerakkan sektor riil.

    Dia melihat bahwa perekonomian pada kuartal III/2025 memang melambat. Oleh sebab itu, penempatan dana ke sistem perbankan itu diyakini bisa menstimulus perekonomian sehingga perekonomian pada kuartal IV/2025 bisa kembali pulih.

    Sejalan itu, Purbaya meyakini penerimaan pajak akan terakselerasi. Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi akan turut membantu akselerasi penerimaan pajak.

    “Saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah. Nanti semuanya akan berbalik termasuk PPnBM [Pajak Penjualan atas Barang Mewah] dan lain-lain mendekati target yang kita miliki,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Di samping itu, meski target penerimaan pajak tidak tercapai, Purbaya menyatakan pemerintah masih punya sisa anggaran lebih (SAL) yang banyak dari tahun lalu yaitu sekitar Rp457,5 triliun. Oleh sebab itu, dia mengklaim pemerintah masih bisa tetap membiayai program-programnya.

    “Jadi Anda enggak usah takut, mungkin kita enggak punya uang untuk membangun. Tapi nanti kalau itu jalan, semua program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai,” tutupnya.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp990,01 triliun selama Januari—Juli 2025. Angka itu turun 5,29% dari realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY) sebesar Rp1.045,3 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (10/9/2025).

    Adapun realisasi Rp990 triliun itu setara 47,2% dari target total penerimaan pajak dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Bimo pun merincikan empat sumber utama realisasi penerimaan pajak itu.

    Pertama, dari pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp174,47 triliun atau setara 47,2% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Badan itu turun 9,1% dari periode yang sama tahun lalu.

    Kedua, dari PPh Orang Pribadi sebesar Rp14,98 triliun atau setara 98,9% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Orang Pribadi itu naik 37,7% dari periode yang sama tahun lalu.

    Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp350,62 triliun atau setara 37,1% dari target APBN 2025. Realisasi PPN dan PPnBM itu turun 12,8% dari periode yang sama tahun lalu.

    Keempat, pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp12,53 triliun. Realisasi itu naik 129,7% dari periode yang sama tahun lalu.

  • Di Kota Pasuruan, Ada Pasien BPJS Meninggal Dunia Dapat Tagihan Rp 1 Juta dari BPJS Surabaya 12 September 2025

    Di Kota Pasuruan, Ada Pasien BPJS Meninggal Dunia Dapat Tagihan Rp 1 Juta dari BPJS Surabaya 12 September 2025

    Di Kota Pasuruan, Ada Pasien BPJS Meninggal Dunia Dapat Tagihan Rp 1 Juta dari BPJS
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Seorang pasien di RSUD R. Soedarsono Kota Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia setelah 1 jam setelah menjalani rawat medis.
    Tak hanya itu, keluarga pun dibuat kaget adanya tagihan dari BPJS Kesehatan senilai Rp 1 juta.
    “Saat masuk rumah sakit, BPJS pasien dalam kondisi non aktif, padahal yang bersangkutan termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Usai satu jam, pasien meninggal dunia. Tadi saya urus juga,” kata Machfud Syafi’i, anggota DPRD Kota Pasuruan yang turut mengurus jenazah korban, Jumat (12/9/2025).
    Pasien tersebut berinisial CZ (55) warga Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur.
    CZ meninggal dunia usai dirawat di RSUD dr. R. Soedarsono, Jumat (12/9/2025).
    Machfudz menjelaskan saat masuk RSUD status Jaminan Nasional (JKN) milik CZ tidak aktif.
    Padahal CZ merupakan peserta PBI JK yang masuk dalam Universal Health Coverage (UHC). Seharusnya iuran BPJS milik CZ terbayar otomatis oleh pemerintah.
    “Kalau UHC berarti yang bayar pemerintah. Kok bisa pasien BPJS-nya tidak aktif, padahal dia masuk UHC. Ini malah dapat tagihan Rp 1 juta,” kata dia.
    Setelah selesai mengeluarkan jenazah dari rumah sakit, dia menanyakan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terkait permasalahan keluarga CZ.
    Ternyata, selain CZ terdapat peserta PBI JK di Kota Pasuruan sempat yang tidak aktif.
    “Jangan sampai ada kejadian warga miskin sakit, tidak tercover BPJS, berobatnya mengalami kendala, apalagi sampai meninggal. Padahal saat sistemnya sudah diperbarui melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” tegasnya.
    Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Shierly Marlena membenarkan kejadian yang dialami CZ.
    Dia menjelaskan pasien CZ masuk ke rumah sakit pukul 06.00 WIB dan meninggal dunia pukul 07.00 WIB.
    “Yang pasti, pasien ini sudah mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Tidak ditolak, tetap mendapatkan perawatan medis dan semuanya sudah bebas tanggungan,” kata Shierly.
    Shierly menjelaskan, pembayaran iuran kepesertaan pada PBI JK ada dua metode, ada yang ditanggung oleh APBD dan yang ditanggung APBN.
    Sedangkan pasien CZ ini merupakan peserta PBI JK yang ditanggung APBN.
    “Yang sering terjadi, tahunya kalau non aktif ketika sudah di rumah sakit. Seperti yang dialami oleh pasien CZ,” terangnya.
    Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat peserta PBI JK segera melakukan pengecekan kepesertaan untuk mengetahui status kepesertaannya.
    Jika warga mendapatkan statusnon aktif segera melapor ke Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gebrakan Perdana Menkeu Purbaya: Tarik Dana dari BI, Rombak RAPBN Sri Mulyani

    Gebrakan Perdana Menkeu Purbaya: Tarik Dana dari BI, Rombak RAPBN Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung melakukan gebrakan meski belum genap sepekan menggantikan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

    Purbaya sendiri dilantik menjadi menteri keuangan pada Senin (8/9/2025). Dia mengganti Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat sebagai menteri keuangan selama 14 tahun.

    Tidak butuh waktu lama, Purbaya langsung melaporkan langkah pertamanya  ke Presiden Prabowo. Dia menyampaikan ke Prabowo bahwa pemerintah mempunyai terlalu banyak kas yang terparkir di Bank Indonesia (BI) yaitu mencapai Rp400 triliun lebih.

    Oleh sebab itu, dia ingin menarik Rp200 triliun dana tersebut untuk ditempatkan ke sistem perbankan. Dengan demikian, likuiditas bank terjaga dan diharapkan bisa mendorong sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” ungkap Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Pada Jumat (12/9/2025), Purbaya resmi menandatangani Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025 yang mengatur penempatan dana Rp200 triliun pemerintah ke lima bank yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Perinciannya, Bank Mandiri menerima Rp55 triliun, BNI menerima Rp55 triliun, BRI menerima Rp55 triliun, BTN menerima Rp25 triliun, dan BSI menerima Rp10 triliun.

    Purbaya meyakini gebrakan awalnya ini akan berdampak baik perekonomian di tengah perlambatan ekonomi pada kuartal III/2025. Oleh sebab itu, penempatan dana ke sistem perbankan itu diyakini bisa menstimulus perekonomian sehingga bisa kembali pulih pada kuartal IV/2025

    “Saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Tak sampai situ, Purbaya juga siap merombak RAPBN 2026 yang disusun oleh pendahulunya Sri Mulyani. Dia mengungkapkan siap meningkatkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mendesain anggaran TKD turun 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026). Kendati demikian, Purbaya melihat banyak daerah menolak pemangkasan alokasi APBN untuk anggaran pemerintah daerah itu.

    Sejalan dengan itu, eks Kepala DK LPS itu mengakui pemotongan anggaran TKD turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Kita menyadari hal itu, dengan izin Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Dia mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. Hanya saja, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan. 

    Pada kesempatan terpisah, yakni usai rapat di Komisi XI DPR pada hari yang sama, Purbaya menyebut akan mengumumkan detail kenaikan anggaran TKD itu usai disetujui di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia juga tak menampik bahwa postur dan asumsi RAPBN 2026 bisa berubah, salah satunya target defisit. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    Akibatnya kenaikan anggaran TKD itu, dia tidak menampik bahwa kemungkinan besar ada perombakan dalam RAPBN 2026 yang salah satunya terkait defisit anggaran.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mendesain defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48% dari produk domestik bruto. Kendati demikian, Purbaya menyatakan angka itu belum final.

    “Bisa berubah [desifit 2,48%], bisa naik, bisa turun,” ungkapnya.

  • Purbaya, Airlangga, dan Rosan Akan Bentuk Tim Percepatan Program Prioritas

    Purbaya, Airlangga, dan Rosan Akan Bentuk Tim Percepatan Program Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani akan membentuk Tim Akselerasi Percepatan Program Prioritas.

    Purbaya menekankan bahwa pemerintah ingin agar setiap anggaran yang ada dimanfaatkan dengan baik. Oleh sebab itu, Tim Akselerasi Percepatan Program Prioritas diharapkan bisa memastikan keinginan itu tercapai.

    “Kalau kita akan pastikan juga program-program yang bagus, misalnya jalannya agak macet, kita akan dorong lebih cepat,” ujar Purbaya usai rapat dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Tim tersebut, sambungnya, tidak hanya bekerja untuk mengakselerasi realisasi program-program jangka pendek namun juga jangka panjang. Dengan demikian, diharapkan dampaknya juga terasa lebih lama.

    “Jadi selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan dan dana-dana yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan sesuai dengan petunjuk Pak Menko [Airlangga] juga,” ungkap Purbaya.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto menetapkan delapan program prioritas untuk tahun depan. Alokasi anggarannya pun tak sedikit.

    Prabowo sudah merincikan delapan program prioritas tersebut beserta besaran anggarannya ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 ke DPR pada medio Agustus lalu.

    Pertama, program penguatan ketahanan pangan nasional dengan anggaran mencapai Rp164,4 triliun. Kedua, program ketahanan energi dengan anggaran sebesar Rp402,4 triliun.

    Ketiga, program makan bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp335 triliun. Keempat, berbagai program pendidikan dengan total anggaran Rp757,8 triliun.

    Kelima, berbagai program kesehatan dengan total anggaran Rp244 triliun. Keenam, program koperasi desa/kelurahan merah putih dengan anggaran sekitar Rp181,8 triliun.

    Ketujuh, program pertahanan semesta dengan alokasi anggaran Rp424,8 triliun. Kedelapan, program percepatan investasi dengan dukungan APBN sebesar Rp530 triliun dan Danantara mencapai Rp720 triliun.

  • Klarifikasi PT KCN Atas Polemik Tanggul Beton di Laut Cilincing

    Klarifikasi PT KCN Atas Polemik Tanggul Beton di Laut Cilincing

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Karya Citra Nusantara (KCN) memberikan klarifikasi terkait pembangunan tanggul beton di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi polemik dalam beberapa waktu terakhir.

    Widodo Setiadi selaku Direktur Utama PT KCN menyampaikan bahwa konstruksi tanggul tersebut merupakan breakwater (pemecah gelombang) untuk membangun dermaga alias pier baru.

    Konstruksi ini juga merupakan bagian dari proyek pembangunan kawasan pelabuhan yang digagas pemerintah dengan menggandeng swasta, serta disebutnya termasuk dalam proyek non-APBD maupun non-APBN.

    “Proyek ini baru jadi boleh dibilang 70%, ada pier 1 yang sebelah kiri, ada pier 2 yang di tengah ini baru akan selesai 2025, dan di pier 3 yang ini sekarang jadi ramai isunya ada tanggul beton, itu kalau kita lihat itu breakwater, bagian dari pembangunan pelabuhan,” katanya dalam konferensi pers di kawasan PT KCN, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

    Widodo lantas menjelaskan bahwa berdasarkan perjanjian dan perizinan yang ada, pihaknya telah menandatangani konsesi bahwa kawasan pelabuhan ini telah menjadi milik negara, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

    PT KCN juga menyebut telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) hingga analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang memadai.

    “Ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa bumi air laut dikuasai oleh negara. Jadi ini kami bukan bikin misalnya pulau, lalu kami kaveling-kaveling, jual bikin perumahan, tidak. Kami bikin pelabuhan, kami enggak bisa jual apa pun. Ini bukan milik kami, tetapi milik pemerintah,” jelas Widodo.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah angkat bicara ihwal gegernya keberadaan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara yang menuai protes kalangan nelayan.

    Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP Fajar mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan terkait keluhan nelayan Cilincing atas proyek reklamasi di area PT KCN.

    Fajar juga mengatakan proyek milik KCN memiliki izin dokumen lengkap. Selain itu, dia menuturkan bahwa proyek tersebut tidak menutup akses nelayan.

    “Hasilnya, proyek tersebut [milik PT Karya Citra Nusantara] memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan,” kata Fajar dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Rabu (10/9/2025).