Xcloud.id

Topik: APBN

  • Purbaya prediksi ekonomi melambat tipis akibat dampak bencana

    Purbaya prediksi ekonomi melambat tipis akibat dampak bencana

    Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 akan bergerak sedikit melambat dari yang ditargetkan akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Sebelumnya, ia mematok rentang 5,6 persen hingga 5,7 persen untuk pertumbuhan pada kuartal IV lantaran menilai tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan. Namun, dengan terjadinya bencana, dia menurunkan target ke level 5,5 persen.

    “Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sebagai langkah mitigasi, Purbaya menyatakan akan terus memantau kondisi keuangan di sistem finansial sambil bersiap untuk kembali menyuntikkan injeksi dana ke perbankan agar perekonomian kembali terdongkrak.

    “Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” ujarnya.

    Secara paralel, Bendahara Negara juga bersiap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bila jumlah yang dibutuhkan melampaui anggaran yang ada saat ini.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya telah menjelaskan bahwa BNPB masih memegang dana siap pakai (DSP) dalam jumlah yang cukup aman untuk operasional tanggap darurat.

    “Di BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih (dana) di BNPB yang siap (untuk dipakai),” ujar Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui awak media di Jakarta, Senin malam (1/12).

    Meskipun demikian, ia tidak memungkiri adanya kemungkinan penambahan anggaran operasional tersebut, mengingat dampak bencana yang terjadi berskala luas hingga mencapai tiga provinsi.

    Ia mengatakan, mekanisme penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) siap diaktifkan kapan saja sesuai kebutuhan di lapangan.

    Purbaya pun meminta BNPB untuk tidak ragu mengajukan permintaan jika dana yang tersedia mulai menipis dan memastikan pihaknya akan segera memproses pencairan dana ABT tersebut saat diminta.

    Ia menuturkan bahwa alokasi tersebut akan diambil dari pos darurat bencana yang memang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” katanya.

    Ia memastikan bahwa kapasitas fiskal negara sangat memadai untuk menanggung biaya penanganan bencana tersebut, termasuk jika nantinya ada pengajuan untuk kebutuhan rehabilitasi maupun perlindungan sosial bagi para korban.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uji materi UU TNI, Komisi I sebut DPR tetap berperan dalam OMSP

    Uji materi UU TNI, Komisi I sebut DPR tetap berperan dalam OMSP

    Pemberian pertimbangan dan persetujuan DPR kepada Presiden, dalam hal pelaksanaan persyaratan kebijakan dan keputusan politik negara, kaitannya dengan pelaksanaan OMSP, seharusnya juga serupa dengan pelaksanaan OMP, dalam pengambilan keputusan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam sidang uji materi Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi menyebut DPR tetap memiliki peran dalam pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) terkait UU itu.

    Utut membantah dalil para pemohon dalam perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 yang menyebut pengaturan pelaksanaan OMSP di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI meniadakan peran konstitusional DPR.

    “Tidak tepat apabila dinyatakan DPR kehilangan peran dalam OMSP,” kata Utut dalam laman resmi MK yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan DPR memiliki alat kelengkapan berupa komisi yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Masalah pertahan menjadi ruang lingkup Komisi I dengan mitra kerja termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI.

    “Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh komisi dapat dilaksanakan melalui rapat kerja, pembentukan panitia kerja, maupun melalui kunjungan kerja,” ucapnya.

    Menurut dia, permohonan para pemohon agar pelaksanaan OMSP disamakan dengan operasi militer untuk perang (OMP), yakni atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara tidaklah tepat.

    Ia mengatakan kebijakan dan keputusan politik negara terhadap OMP diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

    “Sementara OMSP merupakan bagian dari tugas pokok TNI yang bukan dalam kondisi perang. Pelaksanaan OMSP sudah tepat diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden,” tutur dia.

    Utut menyampaikan pernyataan itu pada Rabu (3/12) dalam sidang lanjutan perkara nomor 197/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan presiden/pemerintah.

    Perkara tersebut dimohonkan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Imparsial, YLBHI, KontraS, AJI Indonesia, YLBH APIK Jakarta serta tiga pemohon perorangan.

    Salah satu yang dipersoalkan para pemohon adalah Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan OMSP diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

    Menurut mereka, ketentuan itu meniadakan peran konstitusional DPR dalam hal pemberian persetujuan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

    Para pemohon mendalilkan, setiap bentuk pengerahan TNI, baik operasi militer perang maupun selain perang, harus sepenuhnya dengan keputusan politik negara yang diformalkan melalui keputusan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

    “Pemberian pertimbangan dan persetujuan DPR kepada Presiden, dalam hal pelaksanaan persyaratan kebijakan dan keputusan politik negara, kaitannya dengan pelaksanaan OMSP, seharusnya juga serupa dengan pelaksanaan OMP, yang melibatkan pemerintah—presiden dan DPR di saat yang bersamaan, dalam pengambilan keputusan,” dalil mereka, dikutip dari berkas permohonan.

    Koalisi masyarakat sipil itu meyakini keterlibatan DPR dalam memutuskan kebijakan OMSP merupakan bentuk pencegahan dari risiko kesewenang-wenangan.

    Maka dari itu, dalam petitumnya mereka meminta agar Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI diubah menjadi “Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pendapatan ESDM Tembus Rp210,9 Triliun per November 2025, dari Batu Bara Hingga Panas Bumi

    Pendapatan ESDM Tembus Rp210,9 Triliun per November 2025, dari Batu Bara Hingga Panas Bumi

    Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM mencapai Rp210,9 triliun per November 2025. Angka tersebut setara 82,87% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 sebesar Rp254,49 triliun.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi PNBP minyak dan gas (migas) hingga November mencapai Rp85,89 triliun, PNBP mineral dan batu bara (minerba) sebesar Rp114,55 triliun. Selanjutnya, PNBP dari sektor panas bumi tercatat Rp1,78 triliun, sedangkan PNBP lain mencapai Rp8,68 triliun.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung optimistis target PNBP 2025 dapat tercapai. Ia menyampaikan masih ada waktu satu bulan untuk mengejar kekurangan penerimaan.

    “Kami mengharapkan dengan konsolidasi yang dilakukan karena PNBP itu kan bukan hanya dari hulu migas, tetapi juga ada dari minerba, ada dari energi baru terbarukan dan juga ada PNBP lain. Jadi, kami mengharapkan ini apa yang sudah ditargetkan itu akan bisa tercapai,” ujar Yuliot di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

    Realisasi PNBP sektor ESDM selama lima tahun terakhir konsisten melampaui target APBN. Pada 2020, realisasi PNBP sektor ini mencapai Rp108,7 triliun atau 120% dari target Rp90,7 triliun. Saat itu, PNBP migas berkontribusi Rp69,7 triliun, minerba Rp34,6 triliun, EBTKE Rp2 triliun, dan penerimaan lain Rp2,4 triliun.

    Pada 2021, penerimaan meningkat menjadi Rp189,2 triliun atau 156% dari target Rp121,2 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari migas sebesar Rp103,2 triliun dan minerba Rp75,5 triliun.

    Kenaikan signifikan terjadi pada 2022 ketika PNBP sektor ESDM mencatat Rp351 triliun atau 138% dari target Rp254 triliun. Pada tahun tersebut, PNBP migas mencapai Rp148,7 triliun dan minerba Rp183,4 triliun.

    Meski sempat turun, PNBP ESDM pada 2023 tetap melampaui target, yakni Rp300,3 triliun atau 116% dari target Rp259,2 triliun. Penerimaan migas mencapai Rp117 triliun, minerba Rp173 triliun, EBTKE Rp3,1 triliun, dan lainnya Rp7,3 triliun.

    Pada 2024, realisasi kembali turun menjadi Rp269,5 triliun, tetapi tetap melewati target Rp234,2 triliun. Kontribusinya meliputi migas Rp110,9 triliun, minerba Rp140,5 triliun, EBTKE Rp2,8 triliun, dan PNBP lainnya Rp15,4 triliun.

  • Prabowo perintahkan tambah anggaran untuk bencana jika diperlukan

    Prabowo perintahkan tambah anggaran untuk bencana jika diperlukan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menambah alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN jika diperlukan untuk kebutuhan penanganan dampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila ada perlu dilakukan penambahkan, maka akan dilakukan penambaha. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa kementerian/lembaga terkait. Misalnya TNI, kepolisian,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat menjawab pertanyaan wartawan selepas jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Instruksi itu, Prasetyo melanjutkan turut berlaku untuk kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana, antara lain TNI dan Polri.

    “Kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” ujar dia.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan pemerintah memastikan seluruh penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan secara masif dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia melanjutkan fokus pemerintah saat ini pada kecepatan dan efektivitas penanganan dampak bencana di daerah-daerah terdampak.

    “Yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” kata dia.

    Ia kemudian menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya di kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran.

    “Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami melapis sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata dia.

    Ia menambahkan pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan, termasuk menjamin distribusi kebutuhan dasar.

    Ia menjelaskan pasokan pangan nasional untuk disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana dalam kondisi cukup, sementara Pertamina terus dipastikan dapat mendistribusikan BBM ke wilayah terdampak. Dalam kondisi tertentu, penyaluran BBM itu juga menggunakan metode diterjunkan dari udara ke daerah-daerah yang masih terisolir karena jalur daratnya terputus akibat banjir bandang dan longsor.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran Tangani Bencana Sumatra, Mensesneg: APBN Siap Back Up

    Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran Tangani Bencana Sumatra, Mensesneg: APBN Siap Back Up

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran penuh untuk penanganan bencana di Sumatra. 

    Hal itu ia sampaikan dalam doorstop usai konferensi pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah masih mengandalkan dana siap pakai untuk kebutuhan tanggap darurat. 

    “Ya cukup kan di dalam APBN itu ada dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan bencana,” ujarnya.

    Meski begitu, dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar penanganan bencana tidak terhambat oleh aspek pendanaan.

    “Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila ada perlu dilakukan menambahkan maka akan dilakukan penambahan dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait,” kata Prasetyo.

    Menurutnya, lembaga-lembaga yang berada di garis depan penanganan bencana seperti TNI dan Polri juga akan mendapatkan dukungan penuh jika diperlukan. 

    “TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” katanya.

    Prasetyo menyebut dana siap pakai untuk bencana hingga dua hari terakhir masih berada di kisaran Rp500 miliar.

    Nantinya, kata Prasetyo, Dana tersebut akan terus dipantau dan dapat ditambah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan lapangan.

    Pemerintah memastikan seluruh langkah penanganan darurat, termasuk dukungan logistik, operasional, dan pengerahan personel, akan mendapatkan prioritas pendanaan demi mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak.

    “Tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” pungkas Prasetyo.

  • Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan, pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Ungkapnya, DSP yang ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp 500 miliar diperuntukan untuk kesiapsiagaan bencana.
    “Kalau sampai terakhir kurang lebih dua hari yang lalu masih di kisaran 500 miliar sekian,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
    Presiden Prabowo Subianto, kata Prasetyo, bahkan telah menginstruksikan penambahan anggaran jika memang diperlukan.
    “Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila
    Dana Siap Pakai
    secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait,” ujar Prasetyo.
    Oleh karena itu, pemerintah masih sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dengan kehadiran Dana Siap Pakai itu.
    Ia mengungkapkan, sejauh ini, Indonesia belum membuka peluang untuk
    bantuan internasional
    masuk.
    “Untuk sementara ini belum ya (membuka peluang bantuan asing). Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo.
    Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, pemerintah masih mampu menangani sendiri dengan sumber daya yang ada.
    “Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ujar Prasetyo.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana di
    Aceh
    , Sumut, dan Sumbar.
    Penggunaan dana siap pakai itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memastikan dana dan logistik tersedia untuk membantu bencana.
    “Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ujar Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
    bencana Sumatera
    , Rabu (3/12/2025).
    “Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” sambungnya.
    Prabowo, kata Pratikno, telah menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, hingga pemulihan fasilitas.
    “Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Pratikno.
    Mengutip dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dana penanggulangan bencana terbagi dalam tiga kategori.
    Pertama, dana kontijensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap Prabencana.
    Kedua, dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada tahap keadaan darurat. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan DSP yang berasal dari APBD.
    Dana Siap Pakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Dana Siap Pakai digunakan pada masa tanggap darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketersediaan dana segera.
    Ketiga, dana bantuan sosial berpola hibah disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Kediri (beritajatim.com) – Penyerahan 1.000 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berlangsung pada Rabu (3/12/2025) dan dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Kegiatan yang digelar di Kantor Desa Tiron ini juga dihadiri Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri Junaedi Hutasoit, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sudjana, Camat Banyakan, serta Kepala Desa Tiron.

    Dalam arahannya, Bupati Hanindhito menyampaikan bahwa Desa Tiron menjadi salah satu desa yang berhasil mengajukan PTSL secara maksimal, dengan total sekitar 1.000 bidang dari lebih dari 5.000 bidang yang ada. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dianggap proaktif.

    “Kita perlu apresiasi, karena ada desa yang kepala desanya tidak mau mengajukan PTSL. Tolong beri tepuk tangan ke Kepala Desa Tiron,” ujarnya.

    Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu mengingatkan warga penerima sertifikat agar menjaga dokumen tersebut dengan baik dan tidak menjadikannya agunan kepada rentenir. Ia menegaskan bahwa akses pinjaman instan sangat berbahaya dan dapat menjerat warga dalam lingkaran utang.

    “Rentenir memang cairnya cepat, tetapi berbahaya. Jangan sampai jatuh ke lintah darah. Sering kali warga terjebak gali lubang tutup lubang,” tegasnya.

    Dalam kegiatan itu, salah satu penerima sertifikat, Masruki, seorang penjual bakso asal Desa Tiron, menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan ia gunakan untuk menambah modal usaha. Melihat inisiatif tersebut, Mas Dhito langsung memberikan tambahan bantuan modal usaha kepadanya.

    Mas Dhito juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah di Kabupaten Kediri. Tahun ini tercatat sekitar 45 ribu bidang mendapatkan layanan PTSL, tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 62.500 bidang, dan seluruh proses ditargetkan tuntas pada 2027. “Kita sedang berhitung dan terus berhitung untuk memastikan tidak lewat dari 2027,” tambahnya.

    Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, melaporkan bahwa program PTSL tahun 2025 di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sebanyak 25 ribu bidang dan dari APBD sebanyak 20 ribu bidang. Dari total 5.800 bidang di Desa Tiron, sebanyak 1.000 bidang yang diserahkan kali ini bersumber dari APBD Kabupaten Kediri.

    Ia menambahkan bahwa dari estimasi 920 ribu bidang tanah di Kabupaten Kediri, sekitar 800 ribu telah bersertifikat. “Masih ada 120 ribu bidang lagi yang belum. Dengan 62.500 bidang tahun depan, kita optimistis 2027 Kabupaten Kediri bisa lengkap,” jelasnya.

    Di Desa Tiron sendiri diperkirakan terdapat 10 ribu bidang tanah. Dari jumlah itu, 6 ribu telah bersertifikat dan sekitar 4 ribu sisanya akan dituntaskan. Jika dukungan anggaran hibah pengurusan dapat ditambah, pemetaan dan sertifikasi dipastikan rampung sebelum 2027. [ADV PKP/nm]

  • Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Kediri (beritajatim.com) – Penyerahan 1.000 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berlangsung pada Rabu (3/12/2025) dan dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Kegiatan yang digelar di Kantor Desa Tiron ini juga dihadiri Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri Junaedi Hutasoit, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sudjana, Camat Banyakan, serta Kepala Desa Tiron.

    Dalam arahannya, Bupati Hanindhito menyampaikan bahwa Desa Tiron menjadi salah satu desa yang berhasil mengajukan PTSL secara maksimal, dengan total sekitar 1.000 bidang dari lebih dari 5.000 bidang yang ada. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dianggap proaktif.

    “Kita perlu apresiasi, karena ada desa yang kepala desanya tidak mau mengajukan PTSL. Tolong beri tepuk tangan ke Kepala Desa Tiron,” ujarnya.

    Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu mengingatkan warga penerima sertifikat agar menjaga dokumen tersebut dengan baik dan tidak menjadikannya agunan kepada rentenir. Ia menegaskan bahwa akses pinjaman instan sangat berbahaya dan dapat menjerat warga dalam lingkaran utang.

    “Rentenir memang cairnya cepat, tetapi berbahaya. Jangan sampai jatuh ke lintah darah. Sering kali warga terjebak gali lubang tutup lubang,” tegasnya.

    Dalam kegiatan itu, salah satu penerima sertifikat, Masruki, seorang penjual bakso asal Desa Tiron, menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan ia gunakan untuk menambah modal usaha. Melihat inisiatif tersebut, Mas Dhito langsung memberikan tambahan bantuan modal usaha kepadanya.

    Mas Dhito juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah di Kabupaten Kediri. Tahun ini tercatat sekitar 45 ribu bidang mendapatkan layanan PTSL, tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 62.500 bidang, dan seluruh proses ditargetkan tuntas pada 2027. “Kita sedang berhitung dan terus berhitung untuk memastikan tidak lewat dari 2027,” tambahnya.

    Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, melaporkan bahwa program PTSL tahun 2025 di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sebanyak 25 ribu bidang dan dari APBD sebanyak 20 ribu bidang. Dari total 5.800 bidang di Desa Tiron, sebanyak 1.000 bidang yang diserahkan kali ini bersumber dari APBD Kabupaten Kediri.

    Ia menambahkan bahwa dari estimasi 920 ribu bidang tanah di Kabupaten Kediri, sekitar 800 ribu telah bersertifikat. “Masih ada 120 ribu bidang lagi yang belum. Dengan 62.500 bidang tahun depan, kita optimistis 2027 Kabupaten Kediri bisa lengkap,” jelasnya.

    Di Desa Tiron sendiri diperkirakan terdapat 10 ribu bidang tanah. Dari jumlah itu, 6 ribu telah bersertifikat dan sekitar 4 ribu sisanya akan dituntaskan. Jika dukungan anggaran hibah pengurusan dapat ditambah, pemetaan dan sertifikasi dipastikan rampung sebelum 2027. [ADV PKP/nm]

  • “Resep” dari PTBI 2025 untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh

    “Resep” dari PTBI 2025 untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) melalui Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 telah merumuskan “resep” bagi perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan ke depan.

    Rangkaian “resep” tersebut juga dirancang sebagai antisipasi terhadap tantangan global yang semakin kompleks. Meski sepanjang 2025 Indonesia menunjukkan resiliensi ekonomi yang solid, bekal ini tetap memerlukan keterpaduan langkah.

    Terlebih, ketidakpastian serta gejolak ekonomi global diperkirakan masih akan membayangi dinamika perekonomian dunia, mulai dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) yang berlanjut hingga perlambatan ekonomi dunia.

    “Sinergi” kata kuncinya, sebagaimana yang ditegaskan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Resep pertama dimulai dari penguatan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bagi negara manapun untuk tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan, stabilitas sangatlah penting.

    Pada tahun depan, stabilitas semakin dibutuhkan. Ini bukan hanya untuk mengungkit pertumbuhan dari sisi permintaan agregat, tetapi juga untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang cepat berubah.

    Stabilitas nilai tukar dan inflasi yang harus terus dijaga, termasuk batas defisit fiskal di bawah 3 persen PDB. Selain itu, ketahanan serta stabilitas sektor perbankan wajib terus diperkuat. Semua ini memerlukan sinergi fiskal dan moneter.

    “Stabilitas yang dinamis. Harga-harga terkendali, rupiah stabil, ekonomi bergerak cepat, dan rakyat mendapat manfaat. Itulah ‘Sumitronomcis’,” tegas Gubernur BI.

    Resep kedua, transformasi sektor riil untuk meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas. Transformasi ini dapat ditempuh melalui kebijakan industrial maupun kebijakan reformasi struktural yang saling melengkapi.

    Kebijakan industrial dapat diarahkan dengan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) yang fokus pada peningkatan nilai tambah. Di sisi lain, kebijakan struktural diarahkan untuk perbaikan iklim investasi, kecepatan birokrasi, konektivitas infrastruktur, hingga investasi dan perdagangan.

    Resep ketiga menekankan pentingnya perluasan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Transformasi sektor riil membutuhkan modal besar, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan APBN.

    Karena itu, kebutuhan pendanaan yang signifikan untuk hilirisasi dan industrialisasi SDA dapat diperkuat melalui perbankan dan berbagai lembaga keuangan, serta investasi swasta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

    Resep keempat, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional. Pemanfaatan QRIS, mobile banking, e-commerce, hingga BI-FAST telah memudahkan aktivitas masyarakat, sementara digitalisasi transaksi keuangan pemerintah juga terus berkembang.

    Resep kelima atau terakhir menekankan pentingnya penguatan kerja sama investasi dan perdagangan, terutama di tengah meningkatnya proteksionisme global.

    Dalam hal ini, kerja sama bilateral dan regional dapat dihubungkan dengan agenda hilirisasi dan kebutuhan pembiayaan nasional. Tak hanya berhenti di situ, kerja sama juga mencakup perluasan penggunaan mata uang lokal (local currency transactions/LCT) hingga sistem pembayaran digital antarnegara.

    Kelima “resep” yang saling terhubung ini diyakini mampu mendorong ekonomi Indonesia tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi sekaligus lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

    Dengan proyeksi pertumbuhan 4,7-5,5 persen pada 2025 yang berpotensi meningkat menjadi 4,9-5,7 persen pada 2026 dan 5,1-5,9 persen pada 2027, arah kebijakan ini memberi dasar optimisme.

    BI sendiri berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan melalui bauran kebijakan yang pro-stability sekaligus pro-growth, sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran pada 2026 akan diarahkan lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan.

    Arahan Presiden Prabowo Subianto

    Menanggapi arah transformasi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto turut menegaskan urgensi untuk menghadirkan solusi yang cepat, tepat, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Arah transformasi ekonomi harus dibarengi dengan tekad kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas dari penyelewengan maupun korupsi.

    Pemerintah yang memiliki niat lurus, menurut Presiden, adalah pemerintah yang menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai dasar dari setiap keputusan, serta menjalankan kebijakan dengan akal sehat dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat.

    Ia menambahkan bahwa seluruh kebijakan harus dijalankan dengan ketenangan, keyakinan, dan rasa percaya diri. Sikap ini diperlukan agar proses pembangunan tidak mudah terguncang oleh tekanan eksternal maupun dinamika politik global.

    Dalam pandangan Presiden, tekad untuk “berdiri di atas kaki sendiri” bukan slogan semata, tetapi landasan moral yang harus mewarnai setiap langkah pembangunan nasional.

    Dengan arah kebijakan yang terstruktur serta komitmen kuat pada stabilitas, transformasi, dan kerja sama, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya.

    Tantangan global memang tidak mudah, tetapi kesiapan institusi, ketegasan kebijakan, dan sinergi lintas sektor menjadi modal penting untuk menjaga momentum.

    Ke depan, keberhasilan implementasi “lima resep” BI akan sangat bergantung pada konsistensi, integrasi kebijakan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

    Jika hal ini terjaga, Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan resiliensi, tetapi juga melangkah menuju perekonomian yang lebih berdaya saing dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar Nasional 3 Desember 2025

    Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar Nasional 3 Desember 2025

    Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk menangani banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Ia menyebut, pemerintah memiliki
    Dana Siap Pakai
    (DSP) yang masih tersisa sekitar Rp 500 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi kesiapsiagaan kebencanaan.
    “(Anggaran) cukup. Jadi kan di dalam
    APBN
    itu ada yang namanya Dana Siap Pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Kalau sampai terakhir, kurang lebih 2 hari yang lalu masih di kisaran Rp 500 miliar sekian,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
    Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga akan menambah dana tersebut jika diperlukan. Kepala Negara, kata dia, sudah memberikan instruksi itu secara langsung.
    “Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” ucap dia.
    Prasetyo menjabarkan, dana akan disalurkan salah satunya untuk penanganan bencana kepada TNI/Polri.
    “Misalnya TNI maupun Kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itupun akan kita
    back up
    ,” tandas Prasetyo.
    Sebelumnya diberitakan, Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
    Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah
    korban tewas
    akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang.
    “Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).
    Rinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa.
    Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa.
    Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
    “3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan,” tulis data tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.