Xcloud.id

Topik: APBN

  • Prabowo Tetapkan Perpres Pemutakhiran RKP 2025, Sesuaikan dengan APBN

    Prabowo Tetapkan Perpres Pemutakhiran RKP 2025, Sesuaikan dengan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

    Aturan ini menegaskan perlunya penyesuaian rencana kerja tahunan pemerintah dengan ketentuan APBN 2025 yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024.

    Dalam konsideransnya, Perpres ini ditegaskan sebagai tindak lanjut Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang mewajibkan pemutakhiran RKP setiap tahun agar sejalan dengan kebijakan anggaran negara.

    Perpres 79/2025 menyatakan, dokumen pemutakhiran RKP menjadi bagian dari Perpres 109/2024 tentang RKP 2025 yang telah diperbarui berdasarkan APBN 2025. 

    Dalam beleidnya, pasal 2 menyebutkan bahwa pemutakhiran mencakup dua hal utama, yakni pemutakhiran narasi yang tercantum dalam Lampiran I. Kemudian, pemutakhiran matriks pembangunan yang mencakup sasaran nasional 2025, prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, hingga proyek prioritas lengkap dengan target, indikator, alokasi anggaran, dan instansi pelaksana. 

    Perpres ini menegaskan bahwa dokumen pemutakhiran RKP digunakan oleh Bappenas sebagai instrumen pengendalian pembangunan nasional. Lalu, Kementerian/Lembaga untuk melakukan perubahan rencana kerja masing-masing tahun 2025.

    Termasuk, pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah 2025.

    Perpres 79/2025 ditetapkan dan diundangkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta, ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 113.

    Dengan pemutakhiran ini, pemerintah menegaskan arah pembangunan tahun 2025 tetap sejalan dengan sasaran nasional, prioritas kabinet, serta kerangka besar RPJMN 2025–2029.

  • Prabowo Terbitkan Inpres Pembangunan Kampung Haji RI di Makkah

    Prabowo Terbitkan Inpres Pembangunan Kampung Haji RI di Makkah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi. 

    Inpres ini menegaskan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan ibadah haji dan umrah bagi jamaah Indonesia. 

    Dalam beleid yang ditandatangani pada 6 Agustus 2025 tersebut, Prabowo memerintahkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk bersinergi dalam membangun fasilitas akomodasi terpadu di Tanah Suci. 

    Fasilitas ini akan menjadi pusat pelayanan jamaah haji dan umrah, meliputi sarana prasarana, infrastruktur, serta berbagai kebutuhan penunjang ibadah.

    Adapun, pihak yang mendapat instruksi langsung adalah Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH). 

    Menteri Keuangan diminta menyiapkan dukungan fiskal, termasuk pembiayaan, penjaminan, dan kebijakan perpajakan. 

    Menteri Luar Negeri diarahkan melakukan diplomasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi, memastikan aspek hukum internasional terpenuhi, serta memfasilitasi perjanjian kerja sama pembangunan.

    Menteri Investasi/Hilirisasi (BKPM) ditugaskan mencari mitra investasi dan berkoordinasi dengan otoritas Saudi terkait izin pembangunan. 

    Kepala Danantara berperan sebagai pelaksana utama, termasuk membentuk perusahaan patungan, menunjuk mitra, dan menyiapkan skema pendanaan.

    BPKH diarahkan bermitra dalam skema pendanaan, serta bekerja sama dengan Danantara dan BPH.

    BPH diberi mandat merumuskan kebijakan teknis, memastikan seluruh penyelenggara haji/umrah menggunakan fasilitas Kampung Haji, serta menyesuaikan layanan dengan kebutuhan jamaah Indonesia.

    Pembangunan Kampung Haji Indonesia akan dibiayai melalui kombinasi sumber dana, antara lain dari Danantara, BPKH, kemitraan dalam dan luar negeri, APBN, serta sumber sah lainnya.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan agar seluruh kementerian dan badan yang terlibat melaksanakan Inpres ini dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan perkembangan secara berkala.

  • Purbaya Tambah Transfer ke Daerah Jadi Rp 623 T Tahun Depan

    Purbaya Tambah Transfer ke Daerah Jadi Rp 623 T Tahun Depan

    Jakarta –

    Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat tambah anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran ditambah dari sebelumnya Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun.

    Hal itu terungkap dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN TA 2026.

    “Naik 43 triliun. Tentu kenaikan Rp 43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyatnya urusan TKD,” ucap Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat tersebut, Kamis (18/9/2025).

    Dengan adanya tambahan belanja TKD dan belanja pemerintah pusat, defisit APBN 2026 dirancang sebesar Rp 689 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu melebar dari rancangan sebelumnya Rp 638,8 triliun atau 2,48% PDB.

    “Kenaikannya (untuk) belanja terhadap K/L-K/L yang untuk memenuhi, pertama tentu TKD tadi Rp 43 triliun. Sisanya belanja pusat khususnya pendidikan dan beberapa K/L serta di cadang,” ujar Said.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjanjikan kenaikan anggaran TKD 2026. Keputusan ini diambil setelah ramai beberapa pemerintah daerah (pemda) menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga ratusan persen.

    “Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak sehingga mereka menaikkan PBB jadi nggak kira-kira. Kita menjaga hal itu, nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI), mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” kata Purbaya dalam acara GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9).

    “Tujuannya supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” sambungnya.

    Postur RAPBN 2026 Terbaru

    Postur RAPBN 2026 direvisi. Perubahan terjadi mulai dari sisi besaran belanja negara hingga defisit anggaran.

    Said mengatakan belanja negara 2026 diputuskan naik dari sebelumnya Rp 3.786,5 triliun, menjadi Rp 3.842,7 triliun. Artinya ada kenaikan Rp 56,2 triliun.

    “Belanja negara yang awalnya Rp 3.786,49 triliun, dengan adanya surat dari pemerintah, belanja negara naik menjadi Rp 3,842,72 triliun. Ada kenaikan Rp 56,23 triliun,” kata Said.

    Selain karena tambahan TKD, kenaikan belanja negara dikarenakan belanja pemerintah pusat dirancang naik dari Rp 3.136,5 triliun menjadi Rp 3.149,7 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L yang mencapai Rp 1.510,5 triliun (naik dari sebelumnya Rp 1.498,3 triliun), serta belanja non K/L Rp 1.639,2 triliun (naik dari sebelumnya Rp 1.638,2 triliun).

    Tonton juga video “Purbaya soal Rp 200 T Buat Bank: Mereka Orang Pintar, Selama Ini Malas” di sini:

    (kil/kil)

  • APBN 2026 Tembus Rp3.842 T, Kemenkeu: Rp2.070 T Langsung ke Rakyat

    APBN 2026 Tembus Rp3.842 T, Kemenkeu: Rp2.070 T Langsung ke Rakyat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan 53,87% anggaran belanja negara akan dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yakni senilai Rp 2.070 triliun dari total Rp 3.842,7 triliun.

    Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, belanja negara yang akan dinikmati langsung oleh masyarakat itu terdiri dari porsi yang ada di pos anggaran belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah.

    Dari porsi belanja pemerintah pusat pada 2026 yang sebesar Rp 3.149,7 triliun, ia mengatakan, Rp 1.377 triliun nya akan dinikmati masyarakat melalui berbagai program prioritas pemerintah. Sisanya, berasal dari transfer ke daerah Rp 693 triliun.

    “Jadi kita punya Rp 693 triliun, tetapi kita juga punya Rp1.377 triliun yang manfaatnya langsung ke masyarakat. Jadi ini kita melihat bahwa APBN dan APBD itu adalah satu kesatuan untuk melaksanakan program-program pemerintah pusat maupun daerah,” kata Febrio di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Febrio memastikan, dengan gelontoran anggaran itu pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi lebih cepat, dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

    Oleh sebab itu, ia mengatakan, pemerintah mendesain lebih lebar target defisit APBN pada 2026 dari semula dirancang senilai Rp 638,8 triliun atau setara 2,48% PDB menjadi Rp 689,1 triliun yang setara 2,68% PDB.

    Pelebaran defisit itu terjadi karena target belanja negara naik dari semula hanya sebesar Rp 3.786,5 triliun menjadi Rp 3.842,7 triliun. Sementara itu, target pendapatan negara naiknya sedikit dari rancangan awal Rp 3.147,7 triliun menjadi Rp 3.153,6 triliun.

    Meski mengalami pelebaran defisit, Febrio mengingatkan bahwa angkanya masih jauh lebih rendah dari proyeksi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,78% dari PDB atau senilai Rp 662 triliun.

    “Jadi ini justru sedikit menunjukkan lagi kehati-hatian pemerintah untuk kondisi fiskal. Tetapi kita melihat kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga baik di pusat maupun belanja di daerah itu tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, Tim Ekonom Bank Mandiri sebelumnya juga telah memperkirakan, setidaknya ada dana Rp 1.377 triliun dalam APBN 2026 yang manfaatnya bisa langsung dinikmati masyarakat.

    “Kita melihat APBN masih akan mendukung ekonomi, terutama dari sisi konsumsi dan investasi,” kata Kepala Departemen Riset Ekonomi Makro dan Pasar Keuangan Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina dalam acara Mandiri Macro and Market Brief 3Q25 Indonesia Economic Outlook, Kamis (28/8/2025).

    Dari total belanja yang langsung dinikmati masyarakat itu, tim ekonom Bank Mandiri mencatat, setidaknya terbagi ke dalam 18 program prioritas pemerintah.

    Berikut ini daftar rincian program pemerintah yang langsung ke dompet rakyat:

    1 Subsidi Energi & Kompensasi Rp 381 triliun atau 10,1% dari total belanja.

    2 Makanan Bergizi Gratis Rp 335 triliun atau 8,8% dari total belanja

    3 Subsidi Non-Energi termasuk KUR dan Subsidi Pupuk Rp 109 triliun atau setara 2,9% dari total belanja

    4 Bantuan Pendidikan (Beasiswa PIP/KIP dan lainnya) Rp 89 triliun atau setara 2,3% dari total belanja

    5 Koperasi Desa Merah Putih Rp 83 triliun atau 2,2% dari total belanja

    6 Bantuan Iuran Asuransi Kesehatan Rp 69 triliun atau 1,8% dari total belanja

    7 TPG/TPD untuk Non-PNS Rp 64 triliun atau 1,7% dari total belanja

    8 Perumahan Rp 49 triliun setara 1,3% dari total budget

    9 Kartu Sembako (BPNT) Rp 44 triliun atau setara 1,2% dari total budget

    10 Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 29 triliun atau setara 0,8% dari total budget

    11 Bulog dan Cadangan Pangan Rp 29 triliun setara 0,8% dari total budget

    12 Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda Rp 28 triliun atau 0,7% dari total budget

    13 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 25 triliun atau setara 0,7% dari total budget

    14 Renovasi/Rehabilitasi Sekolah Rp 23 triliun atau 0,6% dari total anggaran belanja

    15 Lumbung Pangan Rp 22 triliun atau setara 0,6% dari total belanja

    16 Bendungan & Irigasi Rp 12 triliun atau setara 0,3% dari total belanja

    17 Pemeriksaan Kesehatan Gratis & TB, Revitalisasi Rumah Sakit Rp 7 triliun atau setara 0,2$ dari total budget

    18 Kampung Nelayan Nasional & Program Garam Rp 7 triliun atau setara 0,2% dari total belanja

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rencana Besar Prabowo Naikkan Gaji ASN hingga Pejabat Negara

    Rencana Besar Prabowo Naikkan Gaji ASN hingga Pejabat Negara

    Jakarta –

    Kabar baik untuk para aparatur negara. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menaikkan gaji dan akan dirasakan ASN hingga pejabat negara.

    Prabowo baru saja mengubah beberapa program kerja 2025. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Aturan itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2025.

    Salah satu yang diubah Prabowo adalah rencana kenaikan gaji aparatur negara. Prabowo nampak menambahkan poin kenaikan pejabat negara dalam program kerja terbaru.

    Bila dilihat dalam lampiran beleid tersebut, Kamis (18/9/2025), pada poin keenam 8 Program Hasil Terbaik Cepat, tertulis kenaikan gaji akan dilakukan untuk ASN, TNI/Polri dan Pejabat Negara. Padahal dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, sebelumnya tidak tercatat ada kenaikan pejabat negara.

    “Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara,” bunyi poin tersebut dikutip detikcom.

    Kembali ke Agustus kemarin, Prabowo sendiri tidak menyinggung soal kenaikan gaji PNS dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kala itu mengatakan jika kenaikan gaji PNS tidak disampaikan dalam RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, itu berarti tidak ada kenaikan gaji para abdi negara di tahun depan.

    “Ya berarti apa yang tidak disampaikan, tidak ada,” kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025) yang lalu.

    Kembali ke rencana Program Hasil Terbaik Cepat, selain kenaikan gaji ASN, Prabowo juga menetapkan pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) masuk salah satu program tersebut.

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga menambahkan target rasio penerimaan negara hingga 23% terhadap PDB. Sedangkan di aturan yang lama hanya ditulis optimalisasi penerimaan negara saja.

    8 Program Hasil Terbaik Cepat

    1. Memberi Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

    2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.

    3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.

    4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

    5. Melanjutkan dan menambah program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

    6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara.

    7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, gen Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    8. Mendirikan BPN dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%. Pada regulasi sebelumnya, hanya tertulis optimalisasi penerimaan negara.

    Tonton juga video “Pemerintah Targetkan Program Magang Gaji UMP Dimulai Bulan Depan” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • Purbaya Kerek Anggaran TKD Demi Jaga Stabilitas Politik Daerah

    Purbaya Kerek Anggaran TKD Demi Jaga Stabilitas Politik Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pemerintah memutuskan untuk menaikkan transfer ke daerah (TKD) demi menekan gejolak di berbagai wilayah yang sempat terjadi belakangan.

    Dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah pada Kamis (18/9/2025), disepakati kenaikan TKD dari Rp649,995 triliun menjadi Rp692,995 triliun atau naik Rp43 triliun.

    “Untuk kita sih, itu [kenaikan TKD] penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah,” ujar Purbaya usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Meski naik, alokasi anggaran TKD pada tahun depan itu tetap lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun.

    Purbaya tidak menampik masih besarnya penurunan TKD tersebut. Hanya saja, dia menjelaskan bahwa total dana program-program di daerahnya dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.300 triliun dalam RAPBN 2026.

    “Jadi manfaat ke daerahnya enggak akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah, jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya,” jelasnya.

    Adapun, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengaku bahwa kenaikan anggaran TKD dari kesepakatan awal itu karena usulan-usulan yang diterima para legislator hingga banyak gejolak di berbagai daerah karena sejumlah pemerintah daerah menaikkan pajak daerah.

    “Transfer ke daerah yang awalnya Rp649,995 triliun menjadi Rp692,995 triliun atau naik Rp43 triliun. Tentu kenaikan Rp43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyatnya. Usulan TKD dari Rp650 triliun, direspon oleh pemerintah naik menjadi Rp693 triliun,” ujar Said dalam rapat.

    Sebelumnya, memang sempat terjadi sejumlah gejolak di daerah karena adanya kenaikan pajak daerah. Misalnya kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.

    Akibatnya, terjadi demo besar-besaran hingga menuntut Sudewo mundur. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai gejolak itu tak lepas dari imbas efisiensi transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.

    “Ketika APBN dilakukan efisiensi dan recofusing untuk program-program strategis pemerintah maka daerah gelagapan, karena itu beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk kemudian meningkatkan pendapatan asli daerahnya,” ujar Rifqi kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

  • Defisit APBN 2026 Naik Jadi 2,68 Persen, Menkeu Purbaya: Enggak Usah Takut Nasional 18 September 2025

    Defisit APBN 2026 Naik Jadi 2,68 Persen, Menkeu Purbaya: Enggak Usah Takut Nasional 18 September 2025

    Defisit APBN 2026 Naik Jadi 2,68 Persen, Menkeu Purbaya: Enggak Usah Takut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik untuk tidak takut mengenai defisit APBN 2026 yang naik menjadi 2,68 persen. Purbaya memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati.
    “Jadi enggak usah takut. Kita tetap hati-hati,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
    Menurut Purbaya, defisit APBN 2026 ini masih dalam batas aman, yakni 2-3 persen.
    Dia berpandangan, defisit APBN 2026 ini juga diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
    “Itu enggak apa-apa, itu masih 2-3 persen, dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati pelebaran defisit untuk usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
    Perubahan postur usulan APBN 2026 ini disetujui dalam rapat kerja (raker) antara Banggar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia (BI) dengan agenda Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN TA 2026 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, defisit APBN 2026 diusulkan naik sebesar Rp 50,3 triliun, dari senilai Rp 638,8 triliun pada RAPBN 2026 menjadi Rp 689,1 triliun pada usulan terbaru.
    “Persentase defisit terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang awalnya 2,48 persen, kini disesuaikan menjadi 2,68 persen atau ada kenaikan 0,2 persen,” ujar Said.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPDLH Kenalkan Pooling Fund Bencana, Inovasi Dunia di ADEXCO 2025

    BPDLH Kenalkan Pooling Fund Bencana, Inovasi Dunia di ADEXCO 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Keuangan memperkenalkan inovasi pendanaan bencana pertama di dunia, Pooling Fund Bencana, Asia Disaster Management and Civil Protection Conference (ADEXCO) 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, 10-13 September 2025. Skema ini dirancang untuk memperkuat sistem pembiayaan penanggulangan bencana nasional melalui pendekatan berkelanjutan yang mengintegrasikan penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana.

    Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menjelaskan bahwa skema PFB merupakan jawaban atas keterbatasan pendekatan konvensional dalam pendanaan kebencanaan yang cenderung mengandalkan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bersifat reaktif ketika bencana terjadi. Pendekatan konvensional ini membuat sumber pendanaan bencana memiliki ruang gerak yang terbatas padahal dampak dan jenis bencana di Indonesia sangat beragam dengan frekuensi keterjadian yang tinggi dan  kebutuhan pembiayaan yang kerap kali jauh lebih besar.

    Joko Tri Haryanto, Direktur Utama BPDLH menjelaskan bahwa PFB merupakan sebuah inovasi pembiayaan yang berkelanjutan untuk menyediakan dana yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, efektif, dan memadai bagi penanggulangan bencana. Seluruh dana utama PFB yang terhimpun akan diinvestasikan melalui instrumen jangka panjang dan jangka pendek yang aman dan optimal dengan memperhatikan pengelolaan risiko.

    “Inovasi ini belum ada di negara manapun. Indonesia berani mengambil langkah nyata dengan menyatukan semua aspek dalam satu ekosistem, yaitu penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana untuk penguatan penanggulangan bencana yang disertai penyaluran untuk pelindungan melalui asuransi bencana dan objek asuransi lainnya”, ujar Joko.

    Joko menambahkan bahwa PFB tidak hanya dapat diakses untuk penguatan kegiatan penanggulangan bencana di semua fase bencana, tapi juga memperhatikan aspek perlindungan melalui transfer risiko yang salah satu contohnya adalah dengan skema asuransi seperti yang sudah berjalan sekarang adalah asuransi barang milik negara atau ABMN. Asuransi ini diperlukan untuk memperluas cakupan perlindungan finansial jika suatu bencana terjadi yang berakibat pada kerusakan aset negara/daerah dan/atau kerugian ekonomi.

    Joko menyampaikan bahwa PFB dibentuk dan operasionalisasinya dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 43 Tahun 2025 serta peraturan terkait lainnya. Dengan regulasi tersebut, PFB diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem pendanaan bencana nasional. Tahun 2025, dana PFB akan disalurkan untuk kegiatan pra-bencana dalam memperkuat kesiapsiagaan dalam aspek kesehatan, perlindungan sosial adaptif, dan memampukan daerah untuk menyiapkan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana baik dari aspek teknis maupun administratif.

    Ia menekankan, PFB tidak menggantikan mekanisme mekanisme pendanaan telah berjalan saat ini, melainkan untuk melengkapi dan menambah opsi pendanaan yang sudah ada sekarang selain dana siap pakai, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi maupun bantuan tidak terduga. Dengan demikian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah memiliki opsi lain dalam bauran instrumen pembiayaan bencana sehingga tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan.

    Dalam praktiknya, BPDLH juga menyiapkan pola kerja sama dengan pemerintah daerah melalui mekanisme transfer risiko dengan skema asuransi kebencanaan yang berkolaborasi dengan sektor swasta. Dana PFB akan memberikan dukungan, namun tetap ada kontribusi dari daerah sesuai kemampuan fiskal masing-masing. Melalui kontribusi pemerintah daerah, diharapkan kepemilikan program ini menjadi kuat, sehingga PFB bukan hanya dipandang sebagai program pemerintah pusat, tetapi menjadi program bersama yang juga ditopang daerah.

    Selain itu, PFB juga membuka ruang bagi kontribusi sektor swasta. Dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat ikut serta. Mekanisme ini sebut Joko, membuat CSR lebih terarah karena langsung menyasar kebutuhan kebencanaan sebagai salah satu investasi yang berkelanjutan dalam mewujudkan resiliensi bangsa terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

    BPDLH berkomitmen akan menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana yang akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana yang dimanfaatkan dapat diukur, dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata.

  • Ketua Banggar DPR: Pemerintah Setujui Penebalan Stimulus untuk 20 Juta Keluarga

    Ketua Banggar DPR: Pemerintah Setujui Penebalan Stimulus untuk 20 Juta Keluarga

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan pemerintah telah menyetujui rekomendasi penambahan stimulus bantuan sosial berupa minyak goreng bagi 20 juta keluarga miskin dan rentan. Penebalan bantuan ini disepakati dalam rapat kerja Banggar DPR bersama pemerintah hari ini, Kamis (18/9/2025), sebagai respons cepat atas melemahnya daya beli masyarakat.

    Said Abdullah menyebut, indikator ekonomi terbaru menunjukkan adanya tekanan konsumsi rumah tangga. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi 0,08 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Agustus 2025, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil terbesar. Sementara komoditas seperti tomat dan cabai rawit justru menyumbang inflasi masing-masing 0,10 persen dan 0,07 persen.

    “Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa indeks kondisi ekonomi turun dari 106,6 menjadi 105,1 pada Agustus 2025. Begitu pula dengan indeks keyakinan konsumen dari 118,1 menjadi 117,2 pada Agustus 2025, serta Indeks Ekspektasi Konsumen yang juga turun dari 129,6 menjadi 129,2 pada Agustus 2025,” ujar Said Abdullah.

    Ia menambahkan, Survei Penjualan Eceran (SPE) BI pada Juli 2025 bahkan mengindikasikan kontraksi 4,1 persen (mtm), lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (mtm).

    Untuk Agustus, indeks penjualan riil masih diperkirakan minus 0,3 persen (mtm) meski lebih baik dari bulan sebelumnya di angka 4,1 persen (mtm).

    Menurut Said Abdullah, Banggar DPR dan Pemerintah telah sepakat bahwa APBN 2025 harus memainkan peran penting sebagai bantalan atau shock absorber ekonomi. Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan Rp16,23 triliun untuk stimulus daya beli masyarakat.

    “Untuk memperkuat program tersebut, Banggar DPR atas permintaan Ibu Ketua DPR dalam forum konsultasi Banggar dengan pimpinan DPR, maka Banggar merekomendasikan kepada pemerintah melalui APBN 2025 dalam rapat kerja hari ini untuk menambah bantuan, berupa minyak goreng kepada masyarakat rumah tangga miskin dan rentan miskin kepada jumlah penerima manfaat sebanyak 20 juta keluarga,” kata Said.

    Rekomendasi tersebut langsung disetujui oleh Menteri Keuangan. “Kami mengapresiasi atas respon langsung Menteri Keuangan untuk menambah penebalan stimulan tersebut,” kata Said Abdullah. [beq]

  • Lowongan 8.000 Bisnis Asisten Kopdes Merah Putih Dibuka, Berapa Gajinya?

    Lowongan 8.000 Bisnis Asisten Kopdes Merah Putih Dibuka, Berapa Gajinya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap kabar terbaru mengenai penyiapan 8.000 Bisnis Asisten yang bakal mendampingi pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa nantinya satu Bisnis Asisten akan ditugaskan melakukan pengawasan terhadap 10 Kopdes Merah Putih.

    “Bisnis asistennya sudah kita rampungkan, tinggal kita umumkan. Terus nantikan satu Bisnis Asisten itu akan bertanggung jawab terhadap 10 Koperasi Desa/Kelurahan nanti,” kata Menkop saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Saat ditanya berapa besaran gaji yang akan didapat oleh tiap Bisnis Asisten Kopdes Merah Putih, dia enggan menjawab. Hanya saja, dia memastikan bahwa usulan gaji tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

    Pasalnya, nantinya gaji Bisnis Asisten Kopdes Merah Putih akan ditanggung sepenunya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan ditanggung mandiri oleh setiap Kopdes.

    “Rahasia lah [besaran gajinya], tapi tapi kira-kira ada 8.000 Bisnis Asisten yang akan nanti membantu mendampingi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” jelasnya singkat.

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah melakukan pe-rekrutan Bisnis Asisten dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

    Nantinya, Bisnis Asisten itu  akan dikontrak selama tiga bulan sebagai tenaga ahli, terhitung dari Oktober sampai dengan Desember 2025.

    Dilansir dari website resmi Kemenkop, Asistensi Bisnis memiliki peran utama untuk membantu KDKMP dalam mengakses sistem informasi manajemen koperasi desa/kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

    Selain itu, Bisnis Asisten juga ditugaskan untuk menyusun rencana bisnis, mendampingi penyusunan proposal bisnis untuk akses pembiayaan, dan mendorong pengurus untuk mengoptimalkan koperasi, sesuai yang tertulis dalam Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi nomor 1 tahun 2025.