Xcloud.id

Topik: APBN

  • Setoran Bea Cukai Tumbuh Positif, Tembus Rp 195 T di Agustus 2025

    Setoran Bea Cukai Tumbuh Positif, Tembus Rp 195 T di Agustus 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setoran penerimaan kepabeanan dan cukai menjadi satu-satunya yang mengalami pertumbuhan dalam komponen pendapatan negara hingga Agustus 2025.

    Penerimaan kepabeanan dan cukai sudah tembus Rp 194,9 triliun atau naik 6,4% dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 183,2 triliun.

    Sementara itu, komponen pendapatan negara lainnya, seperti penerimaan pajak sebesar Rp 1.135,4 triliun atau turun 5,1% dibanding realisasi per akhir Agustus 2024 yang sebesar Rp 1.196,5 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru Rp 306,8 triliun, minus 20,1% dari sebelumnya Rp 384,1 triliun.

    “Jadi sudah di atas rata-rata itu kenaikan dari penerimaan bea cukai,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Berdasarkan komponennya, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 194,9 triliun itu paling besar ditopang setoran cukai mencapai Rp 144 triliun dengan porsi 73,9% terhadap total setoran kepabeanan dan cukai.

    Nilai setoran cukai itu tumbuh 4,1% secara tahunan. Setoran cukai ini naik meskipun dari sisi produksi cukai hasil tembakau turun 1,9%.

    “Setelah kita melakukan kebijakan cukai yang lebih akomodatif, tidak menaikkan tarif tapi menyesuaikan HJE maka penerimaan cukai ini cukup stabil,” paparnya.

    Kedua, berasal dari setoran bea keluar yang tumbuhnya menjadi yang tertinggi, yakni 71,7% dengan nilai menjadi Rp 18,7 triliun dan porsinya terhadap keseluruhan setoran bea dan cukai 9,6%.

    Setoran bea keluar utamanya ditopang harga minyak mentah kelapa sawit atau CPO indonesia yang lebih tinggi dan kenaikan volume ekspornya hingga 8,5% terutama ke Pakistan, Amerika Serikat, dan Malaysia. Di sisi lain, adapula kebijakan ekspor konsentrat tembaga.

    Terakhir untuk bea masuk justru terkontraksi sebesar 5,1% menjadi senilai Rp 32,2 triliun. Porsinya sebesar 16,5% dari total penerimaan bea dan cukai.

    Turunnya setoran bea masuk ini dipengaruhi kebijakan mendukung perdagangan komoditas pangan dan utilisasi free trade agreement atau FTA.

    “Karena sejak awal kita membuat policy untuk tidak melakukan impor sehingga bea masuknya tidak kita pungut sehingga ada penurunan ini karena memang karena kebijakan yang kita lakukan sehingga mengurangi penerimaan negara dari bea masuk,” ucap Anggito.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Kejar Rokok Ilegal Sampai ke Toples Warung

    Purbaya Kejar Rokok Ilegal Sampai ke Toples Warung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan komitmennya untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Selain yang beredar di marketplace atau pasar online, juga akan dikejar hingga ke warung-warung kelontong.

    Khusus untuk di marketplace, dia mengatakan, telah memanggil perusahaan-perusahaannya seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli supaya mulai 1 Oktober tidak lagi memperkenankan para pedagang untuk menjual barang-barang ilegal termasuk rokok.

    “Tadinya minta mulai 1 Oktober tapi saya bilang secepatnya,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Untuk di toko kelontong, ia mengaku juga telah mendapat laporan banyak yang menjual rokok ilegal di toples. Oleh sebab itu, ia menegaskan, juga akan memberantas peredaran rokok ilegal sampai ke lapisan penjual itu.

    “Jadi bagi siapa pun yang jual rokok ilegal saya akan datangi secara random,” paparnya.

    Di sisi lain, jalur hijau impor barang-barang ilegal yang didesain bea cukai ia pastikan tak akan luput juga dari pengawasannya. Oleh sebab itu, setiap pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal melalui jalur hijau kepabeanan dan cukai, ia pastikan juga akan disikat, termasuk itu dari pihak internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

    “Kalau ada kecurangan mungkin dalam waktu dekat kita akan banyak orang dari situ kita akan sikat baik yang terlibat dari bea cukai atau Kemenkeu,” ucap Purbaya.

    Dengan cara itu, ia menganggap, dalam jangka waktu periode tiga bulan ke depan peredaran rokok ilegal bisa hilang dari Indonesia.

    “Kita harap 3 bulan ke depan hilang karean ada siklus impor kan sehingga kami harap semua ikuti aturan dengan benar, jangan akali aturan impor yang ada di sini,” tegas Purbaya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenkeu Jamin Pembangunan Infrastruktur Tetap Lanjut di Era Prabowo

    Kemenkeu Jamin Pembangunan Infrastruktur Tetap Lanjut di Era Prabowo

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan pembangunan infrastruktur terus dilakukan tahun ini. Hal ini tertuang dalam instruksi presiden (Inpres) yang mendukung konektivitas dan swasembada pangan, energi, serta air.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan di masa pemerintahan ini sejak awal 2025 telah ada berbagai macam inpres untuk mendukung konektivitas dan swasembada pangan, energi, serta air. Di antaranya, diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2025 tentang Irigasi dengan anggaran yang disiapkan Rp 13,6 triliun.

    “Inpres 2/2025 tentang irigasi. Pendanannya Rp 12,6 triliun. Tahap 1 telah jalan, tahap 2 sudah jalan, tahap tiga proses verifikasi lokasi,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Lalu, Inpres 11/2025 tentang Jalan Daerah dengan total pendanaan Rp 10,2 triliun. Untuk pelaksanaannya, Suahasil menyebut akan dilanjutkan hingga 2026. Untuk tahap I digelontorkan anggaran Rp 4 triliun dan tahap II disiapkan Rp 3 triliun.

    Kemudian Inpres 14/2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional dengan alokasi anggaran Rp 14,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk sistem pengendalian banjir dan pembangunan jaringan irigasi/rawa.

    “Ini menunjukkan pembangunan infrastruktur terus kita lakukan melalui berbagai macam Inpres. Meskipun Inpres dijalankan oleh kementerian lembaga di pusat, namun sesungguhnya lokasi pembangunan di seluruh daerah,” jelas Suahasil.

    Lebih lanjut, realisasi pembangunan infrastruktur hingga 8 September 2025 mencapai Rp 142,1 triliun atau setara 35,32% dari pagu anggaran Rp 402,4 triliun. Infrastruktur ini mencakup sektor perumahan, konektivitas pembangunan dan preservasi jalan, ketahanan pangan, hingga ketahanan energi.

    “Realisasi pembangunan infrastruktur Rp 142,1 triliun 35,2% dari pagu. Ini mencakup baik dari perumahan FLPP, konektivitas pembangunan jalan, ketahanan pangan ketahanan energi terus kita gelontorkan dan realisasi terus dilakukan,” imbuhnya.

    (acd/acd)

  • Purbaya yakin ekonomi RI makin kuat seiring membaiknya modal asing

    Purbaya yakin ekonomi RI makin kuat seiring membaiknya modal asing

    modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan dan harusnya proteksi ekonomi kita juga membaik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kinerja perekonomian Indonesia semakin kuat ke depan seiring dengan membaiknya aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik.

    “Karena keributan kemarin, jadi sebagian orang takut. Harapannya sih ke depan akan semakin membaik, karena modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan dan harusnya proteksi ekonomi kita juga membaik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Pada pekan ketiga September, yakni periode 15-19 September 2025, investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih (net buy) senilai Rp3,03 triliun di seluruh pasar saham Indonesia.

    Adapun sejak awal tahun hingga 19 September 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp58,70 triliun dan Rp119,62 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp42,61 triliun.

    Perbaikan masuknya modal asing juga diiringi oleh selisih imbal hasil (spread yield) Surat Berharga Negara (SBN) rupiah tenor 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun dari 240 basis poin (bps) pada Januari 2025 menjadi 216 bps pada September 2025. Penurunan ini mengindikasikan kepercayaan investor bahwa risiko rupiah lebih terkendali.

    “Nggak turun banyak, tapi saya pikir cukup baik di tengah gejolak domestik. Itu spread-nya sempat naik, kemudian turun lagi. Jadi cepat sekali kepercayaan investor pulih setelah keributan beberapa minggu yang lalu,” tambahnya.

    Di samping itu, “country risk” yang diukur melalui spread yield antara SBN berdenominasi dolar AS dan US Treasury juga turun dari 88 bps pada Januari menjadi 79 bps pada September.

    “Kalau kita lihat rekam historisnya, ini amat rendah. Kalau kita nanti terus membaik ekonominya, saya pikir ini akan turun terus spread yield dengan US Treasury,” ujar Purbaya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keterlambatan di Coretax Akan Kita Perbaiki Dalam 1 Bulan

    Keterlambatan di Coretax Akan Kita Perbaiki Dalam 1 Bulan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti performa Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax yang hingga saat ini belum optimal. Proses perbaikan Coretax akan segera dilakukan dan ditargetkan rampung dalam 1 bulan.

    Purbaya mulanya menyoroti tentang kabar terbaru dari Coretax yang tidak masuk pembahasan Konferensi Pers APBN KiTa. Padahal, ia mengaku telah meminta Ditjen Pajak untuk memasukkan pembahasan tersebut.

    “Kemudian Coretax, tadi saya minta Ditjen Pajak untuk tulis, di sini nggak ada Coretax. Kenapa nggak ditulis?,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Ia mengakui bahwa hingga saat ini Coretax belum berjalan dengan optimal. Purbaya berjanji, perbaikan Coretax akan dilakukan selama satu bulan ke depan.

    “Jadi pada dasarnya, saya akan lihat Coretax seperti apa, keterlambatan di Coretax, akan kita perbaiki secepatnya. Dalam 1 bulan harusnya bisa. Itu IT, nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat,” ujar dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membenarkan sempat terjadi downtime operasi Coretax. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu bentuk downtime yang terencana untuk pemeliharaan sistem.

    “Kita sekarang dalam tahap stabilisasi dan perbaikan bertahap untuk jangka panjang lebih andal dan akhir 2025 bisa smooth kita harap,” kata Bimo.

    Purbaya Cek Coretax

    Sebagai informasi, Purbaya sebelumnya sempat melakukan inspeksi mendadak terhadap operasional pelayanan publik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam kesempatan itu dirinya melakukan panggilan ke sistem contact center Kring Pajak.

    Purbaya mengatakan ingin merasakan pelayanan DJP setelah mendapat laporan yang bagus-bagus dari anak buahnya. Ia merasa telah dibohongi karena sebetulnya masih ada wajib pajak yang mengeluhkan.

    “Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto) sedang pergi ke luar negeri, saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam. Jadi mereka mengibuli saya juga kayaknya,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Dalam unggahan video di TikTok @ditjenpajakri, Purbaya menelepon layanan Kring Pajak layaknya masyarakat umum dan menanyakan terkait sistem perpajakan Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia mengaku belum mengetahui Coretax dan meminta petugas untuk menjelaskan kepadanya terkait Coretax.

    Menurut Purbaya, dirinya sebenarnya belum sidak betul terkait Coretax dan akan cek lagi nanti. Ia tidak ingin mendapat laporan yang baik-baik saja dari anak buah, yang menurutnya ‘Asal Bapak Senang’ atau ABS.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Turun 5,1%, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp 1.135 Triliun

    Turun 5,1%, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp 1.135 Triliun

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari-Agustus 2025 mencapai Rp 1.135,4 triliun. Jumlah itu turun 5,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1.196,5 triliun.

    “Penerimaan pajak (realisasinya) 54,7%,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (22/9/2025).

    Penurunan penerimaan pajak disebabkan karena kontraksinya penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

    Tercatat sampai 31 Agustus 2025 setoran PPh Badan mencapai Rp 280,08 triliun atau turun 8,7%. Penurunan itu dikarenakan adanya restitusi.

    “PPh Badan ada kenaikan untuk yang bruto, tetapi ada koreksi dengan restitusi,” ucap Anggito.

    Selain itu, setoran PPN & PPnBM secara bruto mengalami penurunan 0,7% menjadi Rp 631,8 triliun. PPN & PPnBM secara neto juga turun 11,5% menjadi Rp 416,49 triliun.

    “Untuk PPN dan PPnBM minus 0,7% dan untuk netonya ada koreksi dari restitusi menjadi negatif 11,5%,” ucap Anggito.

    Berbanding terbalik, PPh Orang Pribadi mengalami kenaikan baik secara bruto dan neto yakni masing-masing Rp 15,98 triliun dan Rp 15,91 triliun. Capaian bruto dan neto ini meningkat masing-masing sebesar 38,8% dan 39,1%.

    “Seperti yang sudah kami sampaikan, selalu ada penghitungan bruto yang menunjukkan kondisi ekonomi dan juga penerimaan neto setelah dikurangi restitusi,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Inflasi Agustus 2025 Stabil di 2,31%, Menkeu Purbaya: Level Ideal untuk Ekonomi – Page 3

    Inflasi Agustus 2025 Stabil di 2,31%, Menkeu Purbaya: Level Ideal untuk Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan inflasi Indonesia pada Agustus 2025 tetap terkendali di level 2,31 persen. Menurutnya, capaian ini mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga, sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi ideal di tengah tekanan global yang masih dirasakan banyak negara.

    “Inflasi (Agustus 2025) cukup stabil menopang daya beli masyarakat di tengah banyak negara yang berjuang mengatasi tekanan. Jadi kita lumayan baik di level kalau kita lihat 2,31 persen,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Purbaya menegaskan, inflasi Indonesia terbilang lebih ideal dibanding sejumlah negara tetangga. Ia mencontohkan Singapura yang hanya mencatat inflasi 0,6 persen. Angka ini, kata dia, justru dinilai tidak baik karena menunjukkan lemahnya permintaan domestik.

    “Ini level inflasi yang amat ideal, jadi inflasi yang bagus itu bukan nol juga diatas 10 tapi sekarang konsensus ekonomi global diantara 1 sampai 3 persen dan kita di 2,31 persen level yang pas lah. Singapura (inflasinya) 0,6 persen itu gak bagus itu jelek, dibawah 1,5 persen itu biasanya jelek karena demannya terlalu rendah. Jadi patokan ekonomi seperti itu,” jelasnya.

    Hal yang sama terjadi di Malaysia, dengan inflasi tercatat 1,2 persen. Menurutnya, kondisi tersebut kurang ideal dibanding Indonesia yang berada di kisaran normal.

    “Malaysia 1,2 persen (inflasinya) agak jelek, kita (Indonesia) ideal,” ujar Purbaya.

     

          

  • Airlangga sebut upah peserta magang nasional ditanggung pemerintah

    Airlangga sebut upah peserta magang nasional ditanggung pemerintah

    Program ini enam bulan, tiga bulan ini (2025), dan tiga bulan nanti (2026), Januari, Februari, Maret dan kita akan melihat sesudah itu bisa di roll over dilanjutkan,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyampaikan bakal menanggung pembayaran upah peserta program magang nasional yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perusahaan tidak perlu membayar upah bagi peserta magang karena seluruhnya ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Insentifnya perusahaan tidak bayar, UMP-nya dibayar oleh pemerintah,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Kebijakan magang tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi 2025 yang diluncurkan pemerintah sebagai upaya menyelaraskan sektor pendidikan dan kebutuhan industri (link & match).

    Airlangga menjelaskan, program magang nasional akan dijalankan selama enam bulan, terbagi dalam dua periode masing-masing tiga bulan.

    Pemerintah menyiapkan anggaran awal Rp198 miliar untuk menggaji 20.000 lulusan baru atau fresh graduate yang mengikuti program ini.

    “Program ini enam bulan, tiga bulan ini (2025), dan tiga bulan nanti (2026), Januari, Februari, Maret dan kita akan melihat sesudah itu bisa di roll over dilanjutkan,” terangnya.

    Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menjelaskan, besaran gaji peserta akan mengikuti UMP masing-masing provinsi.

    “Enggak, jadi hitungannya itu kan estimasi awal tergantung dari UMP-nya berapa,” ujarnya.

    Yassierli memastikan, program magang nasional dapat diikuti oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Setiap perusahaan nantinya wajib menyiapkan rencana kebutuhan tenaga magang, penempatan, hingga pendamping dari pihak industri.

    Kemudian aturan teknis program ini sedang disusun dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    “Nanti kita siapkan mekanisme bahwa setiap perusahaan itu nanti harus punya rencana. Mereka butuhnya apa, kemudian rencana terkait dengan akan dipekerjakan di mana, dan kemudian harus ada pendamping magangnya nanti,” jelas dia.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kerja sama dengan perusahaan akan dibuka secara luas dan diprioritaskan bagi perusahaan yang sudah terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).

    Adapun sektor yang bisa berpartisipasi bersifat terbuka dan akan didistribusikan secara merata di berbagai provinsi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi APBN hingga Agustus 2025 Defisit Rp 321,6 Triliun – Page 3

    Realisasi APBN hingga Agustus 2025 Defisit Rp 321,6 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Agustus 2025 menunjukkan kinerja yang cukup terjaga di tengah tantangan global. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook.

    “Pendapatan negara Rp 1.638,7 triliun itu 57,2 perseb dari outlooknya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp 1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook 2025. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.388,8 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp 686,6 triliun dan belanja non-K/L Rp 702,5 triliun. Sementara transfer ke daerah tercatat Rp 571,5 triliun.

    “Belanja negara mencapai Rp 1.960,3 triliun, 55,6 persen dari outlook,” ujarnya.

    Dengan kondisi tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski begitu, keseimbangan primer tetap terjaga positif sebesar Rp 22 triliun.

    “Defisit APBN Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB. Keseimbangan primer masih Rp 22 triliun. Dilihat dari sini harusnya negatif keseimbangan primer sampai akhir tahun. Masih ada indikasi belanja Pemerintah mesti dipercepat lagi, agar keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran per tahun 2025,” ujarnya.

  • Purbaya: Tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS

    Purbaya: Tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS

    Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 sebesar 5,12 persen yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi saat itu dipengaruhi oleh perputaran uang yang beredar di masyarakat.

    “Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, jumlah uang beredar meningkat tajam hingga April 2025, di mana dampaknya baru terasa pada tiga bulan berikutnya, tepatnya pada kuartal II.

    Jumlah uang beredar kemudian mulai melandai sejak Mei, yang juga mempengaruhi perlambatan kinerja ekonomi setelah periode itu.

    Maka dari itu, Purbaya menggarisbawahi melihat angka pertumbuhan ekonomi juga perlu mempertimbangkan suplai uang pada periode waktu terkait.

    “Triwulan II angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS,” tuturnya.

    Sebelumnya, BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy) ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar 54,25 persen.

    Sektor itu juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain konsumsi rumah tangga, PMTB menyumbang pertumbuhan sebesar 2,06 persen dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 27,83 persen.

    Pertumbuhan PMTB tersebut tercatat 6,99 persen yoy, didukung oleh aktivitas investasi yang masih menggeliat, terutama di sektor konstruksi. Sedangkan, konsumsi pemerintah tercatat menyumbang 0,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.