Xcloud.id

Topik: APBN

  • RAPBN 2026 Disahkan di Paripurna DPR, Said Abdullah: Jadi Senjata Fiskal Lindungi Rakyat – Page 3

    RAPBN 2026 Disahkan di Paripurna DPR, Said Abdullah: Jadi Senjata Fiskal Lindungi Rakyat – Page 3

    Said merinci beberapa perubahan alokasi anggaran dari usulan awal pemerintah, di antaranya: penambahan target penerimaan cukai Rp1,7 triliun, peningkatan target PNBP dari 6 Kementerian/Lembaga sebesar Rp4,1 triliun, tambahan belanja K/L Rp12,3 triliun, penambahan program pengelolaan belanja lainnya Rp900 miliar, serta penambahan dana transfer ke daerah Rp43 triliun.

    “Badan Anggaran DPR berharap APBN 2026 menjadi modal penting bagi pemerintah memulai membalikan keadaan, memulai kebangkitan industri nasional,” tuturnya.

    Lebih lanjut, kata Said, dukungan kebijakan hilirisasi disebut akan mempercepat ekspansi industri, termasuk peluang bagi sektor pertahanan nasional di tengah ketegangan geopolitik global.

    “Keseluruhan program RAPBN 2026 kita harapkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, memberi efek berganda untuk penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.

     

  • Said Abdullah: RAPBN 2026 Alat Perangi Kemiskinan dan Krisis Iklim – Page 3

    Said Abdullah: RAPBN 2026 Alat Perangi Kemiskinan dan Krisis Iklim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disepakati bersama pemerintah untuk menjadikan indikator kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan.

    APBN, menurutnya, bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan perangkat negara untuk menaikkan taraf hidup masyarakat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Said dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang membahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026. “APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan target indikator kesejahteraan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (23/9/2025).

    “Hal ini sebagai ukuran kinerja bagi sukses atau tidaknya pelaksanaan pembangunan manusia ke depan,” imbuhnya.

    Said menjelaskan, indikator kesejahteraan tersebut mencakup tiga keseimbangan penting.

    Pertama, program pembangunan harus mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat semakin sehat dan terdidik. Ketiga, menjaga kelestarian alam sebagai faktor fundamental pembangunan jangka panjang.

     

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Rancangan Undang Undang tentang APBN anggaran 2026, Selasa (23/9).

  • Prabowo Punya Mimpi APBN Tidak Tekor, Purbaya: Kita Lihat Keadaan

    Prabowo Punya Mimpi APBN Tidak Tekor, Purbaya: Kita Lihat Keadaan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi mimpi besar Presiden Prabowo Subianto yang ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak defisit lagi pada 2027 atau 2028. Mungkinkah?

    Purbaya mengatakan semuanya tergantung keadaan. Meski begitu, arah untuk menekan defisit APBN terus dilakukan salah satunya dengan mendorong penerimaan dalam waktu satu sampai dua tahun ke depan.

    “(Defisit 0%) kita lihat keadaan, kalau mungkin ya mungkin. Saya sedang mencoba mengefisienkan, mengefektifkan pajak dan lain-lain dalam satu tahun ke depan. Penggelapan segala macam akan kita coba hilangkan dengan secara signifikan. Nanti kita lihat berapa langkahnya,” kata Purbaya dalam konferensi pers usai menghadiri rapat paripurna di DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    “Kalau sudah efisien benar, berapa sih pendapatan pajak kita? Jadi itu rencana. Kalau nggak bisa dijalankan satu tahun ya nggak apa-apa, kita geser pelan-pelan, tapi kita jelas arah kita menuju ke sana,” tambahnya.

    Defisit APBN 2026 sendiri dirancang sebesar Rp 689 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB), melebar dari rancangan sebelumnya Rp 638,8 triliun atau 2,48% PDB. Meski demikian, rancangan itu masih lebih rendah dari outlook 2025 yang sebesar 2,78% PDB.

    Purbaya menyebut pelebaran defisit saat ini diperlukan karena ekonomi sedang melambat sehingga pemerintah butuh untuk membiayai pertumbuhan lebih cepat. Defisit itu masih dalam batas aman yakni maksimal 3% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “Untuk memberi ruang bagi ekonomi tumbuh lebih cepat, kita harus lebih sedikit sekarang, nggak apa-apa. Masih di bawah 3%, jadi masih amat prudent,” imbuhnya.

    Selain itu, rasio utang Indonesia juga masih di bawah batas maksimal 60% PDB. Purbaya menyoroti banyak negara maju yang jauh lebih besar dari itu.

    “Kita amat prudent. Jadi kalau nanti ada rating agency yang mempertanyakan itu, suruh bandingkan dengan negara yang lain, yang maju, yang jadi acuan dia. Habis itu suruh bawa cermin,” ucap Purbaya.

    Harapan Prabowo APBN Tak Defisit

    Sebelumnya, Prabowo berharap pada 2027 atau 2028 tidak ada lagi defisit APBN. Efisiensi dipastikan akan terus dilakukan untuk bisa mencapai mimpi tersebut.

    “Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    Tonton juga video “Purbaya Laporkan APBN Defisit Rp 321,6 T Sampai Agustus 2025” di sini:

    (kil/kil)

  • Pemerintah Mau Bikin Satgas buat Kebut Program Strategis

    Pemerintah Mau Bikin Satgas buat Kebut Program Strategis

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis. Satgas ini bertugas untuk menerima aduan dari masyarakat serta pelaku bisnis.

    Purbaya mengatakan pemerintah akan terus mendorong perbaikan iklim investasi serta deregulasi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Menurutnya, dengan beleid ini dapat menyederhanakan proses serta mempercepat layanan yang terintegrasi dengan pengawasan melalui online single submission (OSS).

    “Perizinan dengan prinsip positif efektif akan memberikan kepastian pengusaha dan investor,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).

    Purbaya menerangkan pemerintah akan membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Satgas ini bertugas untuk memantau, mengevaluasi, serta koordinasi lintas sektor terkait program-program strategis pemerintah.

    “Saat ini akan dibentuk satgas percepatan program strategis pemerintah yang akan memonitor dan mengevaluasi dan melakukan debottlenecking koordinasi lintas sektor,” ujar Purbaya.

    Ia menjelaskan Satgas tersebut juga dapat menerima pengaduan, baik dari masyarakat serta pelaku bisnis dalam menghadapi kendala bisnis. “Satgas tersebut juga akan menerima pengaduan dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengatasi kendala bisnis yang mereka hadapi dalam dunia nyata,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Purbaya membeberkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah telah menetapkan delapan program prioritas. Pertama, ketahanan pangan. Kedua, ketahanan energi.

    Ketiga, program makan bergizi gratis (MBG). Keempat, program sektor pendidikan, meliputi PIP dan KIP kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, beasiswa, serta kesejahteraan guru/dosen.

    Kelima, program di sektor kesehatan yang mencakup jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis, hingga revitalisasi rumah sakit. Keenam, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.

    Ketujuh, pertahanan semesta untuk modernisasi alutsista hingga kesejahteraan prajurit. Kedelapan, program akselerasi investasi dan perdagangan.

    Tonton juga video “Tantangan Satgas Garuda Merah Putih II untuk Kirim Bantuan ke Gaza” di sini:

    (acd/acd)

  • Menkeu Purbaya Soal Bansos: Untung Ada DPR, Jadi Enggak Koboi Banget – Page 3

    Menkeu Purbaya Soal Bansos: Untung Ada DPR, Jadi Enggak Koboi Banget – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya tidak akan sembarangan dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos), termasuk minyak goreng.

    Meski ada desakan untuk menambah jumlah bantuan, ia menekankan perlunya menjaga kesinambungan fiskal agar keuangan negara tetap sehat.

    Purbaya menyambut baik peran DPR dalam memberikan masukan serta kontrol terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait penggunaan anggaran. Ia menilai, mekanisme pengawasan dari legislatif akan membantu mencegah pemerintah bersikap gegabah.

    “Tapi gak apa-apa, ini Pak Said berhati-hati sekali Saya terima kasih atas dukungannya Sehingga saya gak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Ia menambahkan, hubungan kemitraan antara pemerintah dan DPR sangat penting agar kebijakan yang diambil selalu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal negara.

    Dengan sinergi tersebut, Purbaya berharap kebijakan bansos dapat tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan stabilitas APBN.

    “Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar Sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semena-mena menggunakan anggaran kami Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami Dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami,” ujarnya.

     

  • BGN Dinilai Belum Optimal Kawal Program MBG Rp71 Triliun

    BGN Dinilai Belum Optimal Kawal Program MBG Rp71 Triliun

    JAKARTA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu mimpi besar bangsa. Untuk tahap awal, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp71 triliun dalam APBN 2025 guna mendukung pelaksanaan program tersebut.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menarik kembali anggaran apabila serapannya tidak berjalan sesuai target. Negara menargetkan pembangunan 20 ribu hingga 32 ribu dapur Sentra Pangan Program Gizi (SPPG).

    Namun, di tengah upaya tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum menunjukkan kinerja optimal. Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menilai BGN masih terjebak pada urusan aplikasi dan belum mendorong kerja sama nyata dengan mitra di lapangan.

    Menurut Iskandar, mitra dapur MBG sebenarnya merupakan aset nyata pemerintah yang tidak pernah dikonsolidasikan oleh BGN. Ia menyebut banyak pemilik tanah, bangunan, maupun peralatan masak lengkap yang bisa dimanfaatkan untuk program ini, tetapi justru dibiarkan tercerai-berai.

    “BGN seharusnya menjadi dirigen yang menyatukan potensi ini. Negara tidak boleh hanya jadi penonton pasif,” ujarnya, Selasa 23 September.

    IAW juga menyoroti munculnya sejumlah kasus keracunan makanan pada program MBG. Terbaru, puluhan anak dilaporkan mengalami keracunan akibat nasi basi. Kondisi ini menimbulkan persepsi buruk di masyarakat karena tidak ada penanganan krisis yang jelas dari BGN.

    “Apakah BGN membentuk crisis center? Apakah ada audit terbuka? Jawabannya nihil. Padahal kepercayaan publik bisa runtuh kalau BGN terus gagal menunjukkan manajemen krisis,” kata Iskandar.

    IAW menilai solusi penguatan program MBG sebenarnya sudah tersedia di dalam Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Lembaga itu memiliki kewenangan untuk mengelola pembiayaan ultra mikro dan investasi strategis sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2008 serta PMK Nomor 52 Tahun 2017.

    Menurut IAW, PIP bisa berperan sebagai penyedia modal awal, penjamin kredit perbankan, sekaligus katalis koordinasi lintas sektor untuk memetakan serta mengonsolidasikan aset mitra dapur secara nasional. Dengan pola ini, BGN tidak perlu lagi menunggu aplikasi, tetapi tinggal memanfaatkan instrumen yang telah tersedia.

    “Kalau BGN tetap pasif, risikonya adalah audit BPK, kerugian sosial-politik, bahkan potensi kriminalisasi akibat kasus keracunan anak. Menteri Keuangan sudah melompat, Presiden sudah memberi mandat, instrumen sudah ada lewat PIP. Tinggal BGN, apakah mau ikut berlari atau tercatat dalam sejarah sebagai lembaga yang gagal menjemput momentum emas MBG,” tegas Iskandar.

  • Soal Tarif Cukai Rokok 2026, Purbaya: Kita Ketemu Industri Dulu

    Soal Tarif Cukai Rokok 2026, Purbaya: Kita Ketemu Industri Dulu

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mau bicara mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) di 2026. Dia mengatakan akan melakukan pertemuan dengan industri rokok terlebih dahulu untuk membahas hal tersebut.

    “Nanti saya biar ketemu dengan mereka (industri rokok) dulu, biar mereka janji sama saya apa gitu. (Akan bertemu) Mungkin sehari dua hari ini, mungkin saya telepon besok mungkin,” kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Sementara dalam postur terbaru APBN 2026, target setoran bea dan cukai naik menjadi Rp 336 triliun, dari rancangan awal Rp 334,3 triliun. Jumlah itu naik dari proyeksi penerimaan pada 2025 yang sebesar Rp 310,35 triliun.

    Namun, menurut Purbaya seiring dengan target tersebut, tidak selamanya harus menaikkan tarif dari CHT.

    “Pendapatan cukai itu nggak harus tarifnya naik kan. Kita mau ketemu asosiasi rokok, seperti apa langkah yang terbaik untuk cukai rokok ini,” terangnya.

    Purbaya menegaskan, dirinya ingin menjaga industri dalam negeri. Karena jangan sampai industri negara lain seperti China yang berjaya karena mensuplai rokok ke Indonesia.

    “Yang penting adalah kita ingin menjaga, jangan sampai saya mematikan industri rokok domestik, sementara industri rokok di China hidup, gara-gara mereka yang mensuplai kita,” tegasnya.

    Saat ditanya kembali soal kepastian tarif CHT, Purbaya berkelakar bahwa keputusan sudah ada di dalam pikiran. Ada di kepala saya, Anda mau minta bocoran? Jangan,” terangnya.

    Meski pemerintah belum memastikan nasib tarif cukai rokok pada tahun depan, para politikus di Komisi XI DPR RI sudah meminta Kementerian Keuangan untuk tidak menaikkan tarif CHT pada 2026.

    Salah satu yang menyampaikan permintaan itu ialah Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PKB, Hanif Dhakiri. Ia menilai industri rokok sedang mengalami tekanan usaha sehingga tidak patut jika pemerintah menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan.

    “Kita sudah ada kesepakatan pajak dan cukai targetnya naik, tapi di tengah situasi seperti ini kita ingin pajak dan cukai tetap naik, di satu sisi tapi tarifnya nggak boleh naik,” kata Hanif saat rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pekan lalu.

    Tonton juga video “Purbaya Kejar Rokok Ilegal, Bidik Marketplace sampai ke Stoples Warung” di sini:

    (ada/rrd)

  • Soal Tarif Cukai Rokok 2026, Purbaya: Kita Ketemu Industri Dulu

    Soal Tarif Cukai Rokok 2026, Purbaya: Kita Ketemu Industri Dulu

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mau bicara mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) di 2026. Dia mengatakan akan melakukan pertemuan dengan industri rokok terlebih dahulu untuk membahas hal tersebut.

    “Nanti saya biar ketemu dengan mereka (industri rokok) dulu, biar mereka janji sama saya apa gitu. (Akan bertemu) Mungkin sehari dua hari ini, mungkin saya telepon besok mungkin,” kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Sementara dalam postur terbaru APBN 2026, target setoran bea dan cukai naik menjadi Rp 336 triliun, dari rancangan awal Rp 334,3 triliun. Jumlah itu naik dari proyeksi penerimaan pada 2025 yang sebesar Rp 310,35 triliun.

    Namun, menurut Purbaya seiring dengan target tersebut, tidak selamanya harus menaikkan tarif dari CHT.

    “Pendapatan cukai itu nggak harus tarifnya naik kan. Kita mau ketemu asosiasi rokok, seperti apa langkah yang terbaik untuk cukai rokok ini,” terangnya.

    Purbaya menegaskan, dirinya ingin menjaga industri dalam negeri. Karena jangan sampai industri negara lain seperti China yang berjaya karena mensuplai rokok ke Indonesia.

    “Yang penting adalah kita ingin menjaga, jangan sampai saya mematikan industri rokok domestik, sementara industri rokok di China hidup, gara-gara mereka yang mensuplai kita,” tegasnya.

    Saat ditanya kembali soal kepastian tarif CHT, Purbaya berkelakar bahwa keputusan sudah ada di dalam pikiran. Ada di kepala saya, Anda mau minta bocoran? Jangan,” terangnya.

    Meski pemerintah belum memastikan nasib tarif cukai rokok pada tahun depan, para politikus di Komisi XI DPR RI sudah meminta Kementerian Keuangan untuk tidak menaikkan tarif CHT pada 2026.

    Salah satu yang menyampaikan permintaan itu ialah Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PKB, Hanif Dhakiri. Ia menilai industri rokok sedang mengalami tekanan usaha sehingga tidak patut jika pemerintah menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan.

    “Kita sudah ada kesepakatan pajak dan cukai targetnya naik, tapi di tengah situasi seperti ini kita ingin pajak dan cukai tetap naik, di satu sisi tapi tarifnya nggak boleh naik,” kata Hanif saat rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pekan lalu.

    Tonton juga video “Purbaya Kejar Rokok Ilegal, Bidik Marketplace sampai ke Stoples Warung” di sini:

    (ada/rrd)

  • Said PDIP Puji Gaya ‘Koboi’ Menkeu Purbaya, Bisa Longgarkan Kebijakan Ketat – Page 3

    Said PDIP Puji Gaya ‘Koboi’ Menkeu Purbaya, Bisa Longgarkan Kebijakan Ketat – Page 3

    Said menilai, gaya Menkeu Purbaya bisa lebih melonggarkan aturan ketat keuangan negara. Bahkan, kata dia, kinerja Purbaya sudah terlihat satu bulang setelah menjabat.

    “Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat, dan terbukti dalam sebulan ini kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah sehingga biaya yang ditanggung APBN akan semakin rendah,” tambahnya.

    Banggar DPR bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar tetap stabil. Menurut Said, keduanya bisa memicu gejolak harga di sektor riil maupun potensi krisis jika tidak terkendali.

    “Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia harus selalu seirama mmpu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan konsolidatif,” tukas Said.

  • Soal Rokok Ilegal, Bukalapak Tegaskan Tak Lagi Jual Produk Fisik Sejak Februari

    Soal Rokok Ilegal, Bukalapak Tegaskan Tak Lagi Jual Produk Fisik Sejak Februari

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) menegaskan isu peredaran rokok ilegal tidak lagi relevan dengan aktivitas perusahaan, karena BUKA telah menghentikan penjualan produk fisik sejak Februari 2025. 

    Head of Media and Communications Bukalapak Fathiyyah Maryufani mengatakan keputusan tersebut menandai transformasi penuh Bukalapak yang tidak lagi beroperasi sebagai marketplace produk fisik.

    “Sejak Februari 2025 perusahaan telah menghentikan seluruh layanan penjualan produk fisik di aplikasi dan situs Bukalapa,” kata Fathiyyah dalam keterangan resmi, pada Selasa (23/9/2025).

    Fathiyyah menjelaskan, langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk memperkuat fokus pada empat pilar bisnis utama, yaitu Mitra Bukalapak, Retail, Gaming, dan Investment.

    Dia mengatakan keempat pilar ini menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem yang relevan dengan kebutuhan pengguna serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. 

    Dia menambahkan, transformasi tersebut memastikan peredaran produk fisik, termasuk rokok ilegal, tidak lagi terkait dengan Bukalapak.

    “Transformasi ini sekaligus memastikan bahwa isu terkait peredaran produk fisik, termasuk rokok ilegal, tidak lagi relevan dengan aktivitas Bukalapak,” katanya, 

    Ke depan, Bukalapak memastikan akan terus mengedepankan inovasi dan tata kelola yang baik untuk menghadirkan nilai jangka panjang bagi pelanggan, mitra, dan pemegang saham, serta memastikan bahwa setiap layanan yang dihadirkan sesuai dengan standar regulasi dan kebutuhan industri digital.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran rokok ilegal dengan menggandeng sejumlah lokapasar digital. 

    Dia menyebut telah memanggil platform seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak lagi mengizinkan penjualan barang ilegal, khususnya rokok.

    Hal ini termasuk dalam salah satu dari enam program quick win pemerintah. Selain memantau transaksi digital, Kementerian Keuangan juga menelusuri rantai distribusi rokok ilegal dari pemasok hingga warung kelontong.

    “Yang jelas, bahwa siapapun yang jual rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangi secara random,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan pengawasan juga diperketat di jalur impor untuk menutup celah kecurangan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

    “Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat di Bea Cukai dan orang Departemen [Kementerian] Keuangan. Tapi saya harap dengan itu nanti tiga bulan ke depan sudah hilang karena siklus impor kan kira-kira tiga bulan ya,” ujarnya.