Jakarta, CNBC Indonesia – Rapat Paripurna DPR ke-5 mengesahkan undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 hari ini Selasa 23 September pengesahan ini dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan ditandai ketukan palu sidang.
Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (23/09/2025).
Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi momentum penting untuk mengubah strategi pembangunan ekonomi nasional. Ia menyebut pemerintah bersama DPR telah sepakat meninggalkan pola debt-led growth strategy atau pertumbuhan berbasis utang, menuju revenue-based growth strategy yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Badan Anggaran DPR bersama pemerintah juga telah menyepakati skema penting jangka menengah. Kami menyepakati mengubah strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang, menjadi strategi pertumbuhan ekonomi berbasis pendapatan dalam jangka menengah. Dengan demikian, pemerintah harus merumuskan peta jalan pengelolaan utang untuk menuju balance budget pada APBN kita ke depan,” kata Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, arah kebijakan baru ini akan memperkuat ketahanan fiskal sekaligus menekan beban pembiayaan negara. Ia menegaskan bahwa RAPBN 2026 bukan sekadar rancangan teknokratis, melainkan alat untuk menjaga stabilitas di tengah gejolak geopolitik, krisis iklim, hingga fluktuasi harga energi dunia.
Dalam posturnya, RAPBN 2026 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara Rp3.842,73 triliun. Dengan demikian, defisit dipatok Rp689,15 triliun atau setara 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari sisi sumber penerimaan, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp2.693,7 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp459,2 triliun. Untuk belanja, alokasi belanja kementerian/lembaga tercatat Rp1.510,5 triliun, belanja non-K/L Rp1.639,2 triliun, dan transfer ke daerah Rp692,9 triliun.
Dalam pidatonya, Said menekankan fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial. Ia menyebut RAPBN 2026 dirancang untuk menjadi “tameng” bagi kelompok miskin dan rentan, sekaligus penggerak roda ekonomi melalui dukungan bagi UMKM, rantai logistik, pariwisata, serta revitalisasi industri dasar nasional.
“RAPBN yang kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin dan rentan miskin. Hal ini wujud peran APBN sebagai kekuatan perlindungan sosial. Pada saat yang sama, kita juga menempatkan APBN sebagai enabler bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah,” tegasnya.
Banggar DPR menilai postur APBN 2026 harus mampu memberi efek berganda, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga pemerataan ekonomi. Karena itu, Said menegaskan perlunya monitoring ketat dari Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, hingga DPR agar tata kelola fiskal berjalan transparan dan akuntabel.
Dengan pendekatan baru yang mengutamakan pendapatan dan memperkuat fungsi APBN sebagai pelindung rakyat, Banggar DPR berharap APBN 2026 menjadi modal kebangkitan ekonomi nasional yang lebih inklusif. [beq]
Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Dalam APBN 2026, ditetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara Rp3.842,73 triliun, dengan defisit anggaran mencapai Rp689,15 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun keseimbangan primer ditargetkan sebesar Rp89,71 triliun.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 menyampaikan bahwa agenda rapat kali ini adalah pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU RAPBN 2026.
“Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 22 September 2025, acara Rapat Paripurna hari ini adalah satu, Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026,” ujar Puan.
Dalam kesempatan tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia mempersilakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, untuk menyampaikan laporan pembahasan sebelum akhirnya meminta persetujuan anggota dewan.
“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada anggota dewan yang hadir.
Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa APBN 2026 akan menjadi instrumen fiskal penting dalam menghadapi ketidakpastian global sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi nasional.
“APBN ini kita posisikan sebagai penggerak kebangkitan, baik untuk iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, maupun sektor pariwisata,” kata Said. [hen/beq]
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada jajaran pemerintah daerah untuk membangun ekonomi daerah dengan menggunakan dua mesin utama, yakni mesin ekonomi sektor pemerintah dan sektor swasta.
Menurut Tito, Kemendagri terus memantau kinerja ekonomi daerah melalui rapat rutin bulanan yang khusus membahas realisasi pendapatan dan belanja daerah.
“Kami memiliki Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat memantau pendapatan dan belanja secara real time. Setiap bulan kami umumkan data tersebut agar daerah lebih kompetitif. Harapannya, yang rendah menjadi malu, yang tinggi kami berikan reward. Bahkan kami siarkan langsung di YouTube agar transparan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Tito juga menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk segera merealisasikan belanja daerah, seraya mengingatkan pentingnya percepatan belanja daerah untuk mendorong uang beredar di masyarakat.
“Mesin pemerintah ini bukan hanya pusat, tetapi juga daerah. Itu tanggung jawab utama Mendagri. Awal bulan depan, Menkeu juga akan hadir dalam rapat koordinasi terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia,” ujarnya.
Instruksi Mendagri kepada jajaran pemerintah daerah tersebut disampaikan setelah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan belanja daerah tahun 2025 justru melambat dibanding 2024, terutama pada pos belanja pegawai (-1,5 persen), belanja barang dan jasa (-10,6 persen), serta belanja modal (-32,6 persen).
Menurut Suahasil, perlambatan ini salah satunya dipengaruhi pergantian kepala daerah serta kebijakan pencadangan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Akibatnya, dana pemda yang mengendap di perbankan per Agustus 2025 mencapai Rp233,11 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar Rp192,57.
“Kami berharap pemda mempercepat belanja pada tiga bulan terakhir agar APBD benar-benar menjadi stimulus ekonomi daerah bersama APBN,” ujar Suahasil.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ANTARA – Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun sidang 2025-2026 digelar di komplems parlemen Jakarta pada Selasa (23/9). Melalui rapat paripurna itu, terdapat sejumlah hal yang disetujui antara lain APBN Tahun Anggaran 2026 menjadi Undang-Undang, penambahan 23 RUU Prolegnas Prioritas 2025-2026, hingga persetujuan Hasil Uji Kelayakan sejumlah lembaga. (Setyanka Harviana Putri/Irfansyah Naufal Nasution/Arif Prada/Nanien Yuniar)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) memastikan seluruh platform dagang-el tidak memperjualbelikan produk ilegal, termasuk rokok ilegal.
Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, menegaskan isu peredaran rokok ilegal di e-commerce memang kerap muncul. Namun, dia menekankan para platform anggota idEA memiliki mekanisme pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah hal tersebut.
“Perlu saya tegaskan bahwa platform anggota idEA memiliki komitmen kuat untuk tidak memperjualbelikan produk yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan, termasuk rokok ilegal,” kata Budi kepada Bisnis pada Selasa (23/9/2025).
Menurut Budi, asosiasi bersama platform e-commerce telah melakukan pengawasan mandiri sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, serta lembaga terkait lainnya.
Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti apabila ditemukan penawaran rokok ilegal, baik melalui laporan masyarakat maupun permintaan resmi dari regulator.
Selain itu, idEA juga mendorong edukasi bagi penjual dan konsumen agar lebih memahami regulasi. Tujuannya, agar celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk memperdagangkan barang terlarang dapat ditutup.
“Kami juga mendorong edukasi bagi penjual dan konsumen agar lebih memahami regulasi, serta menutup celah yang mungkin dimanfaatkan oknum untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan,” imbuhnya.
Budi menambahkan, sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan platform menjadi kunci dalam pencegahan peredaran rokok ilegal di e-commerce.
“Dengan kolaborasi aktif antara pemerintah, asosiasi, dan platform, kami percaya pencegahan peredaran rokok ilegal di e-commerce bisa lebih efektif, sekaligus tetap menjaga iklim perdagangan digital yang sehat,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya memberantas peredaran rokok ilegal dengan menggandeng sejumlah lokapasar digital atau marketplace.
Dia menyebut telah memanggil platform seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak lagi mengizinkan penjualan barang ilegal, khususnya rokok.
Hal tersebut masuk dalam salah satu dari enam program quick win yang disiapkan pemerintah. Selain memantau transaksi digital, Kementerian Keuangan juga menelusuri rantai distribusi rokok ilegal dari pemasok hingga warung kelontong.
“Yang jelas, bahwa siapapun yang jual rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangi secara random,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9/2025).
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan pengawasan juga diperketat di jalur impor untuk menutup celah kecurangan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
“Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat di Bea Cukai dan orang Departemen [Kementerian] Keuangan. Tapi saya harap dengan itu nanti tiga bulan ke depan sudah hilang karena siklus impor kan kira-kira tiga bulan ya,” tuturnya.
Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama…,
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengusung konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics untuk dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga 2029.
Sebagaimana diketahui, konsep tersebut merupakan gagasan ekonom Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, yang juga ayah dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Jakarta, Selasa, Purbaya menjelaskan bahwa Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama. Tiga pilar tersebut yakni; pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.
“Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” kata dia.
Maka dari itu, menurutnya jika ekonomi Indonesia diarahkan untuk tumbuh 8 persen, maka pemerintah perlu mengacu pada strategi Sumitronomics.
Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa target 8 persen bukan hal mudah, namun tetap realistis bila strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten.
“Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan di Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan AS tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6 persen,” jelasnya.
Ia merujuk pada sejarah pertumbuhan ekonomi negara lain. Korea Selatan dan Singapura berhasil menjadi negara maju dengan rata-rata pertumbuhan di atas 7,5 persen selama satu dekade, sementara China pernah melampaui 10 persen pertumbuhan tahunan pada periode 2003-2007.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Purbaya menyampaikan anggaran negara akan didesain sebagai katalis pertumbuhan.
Pemerintah mendorong aktivitas ekonomi agar bisa berputar lebih cepat, sektor riil bergerak, dan daya beli masyarakat meningkat.
Untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan.
Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilien.
“Sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja,” tambah Menkeu.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan memberikan insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga super deduction untuk riset, pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus.
Upaya ini diharapkan mempercepat investasi pada sektor bernilai tambah tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyambut positif pengesahan Undang-Undang APBN 2026 yang ditetapkan dengan belanja negara sebesar Rp3.842,73 triliun, pendapatan negara Rp3.153,58 triliun, dan defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Ia menekankan bahwa APBN yang baru saja disahkan ini menunjukkan peningkatan penting dalam hal efisiensi, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan fiskal.
Menurutnya, APBN saat ini didesain lebih efisien karena terjadi pemangkasan besar-besaran pada pos-pos perjalanan dinas di kementerian dan lembaga. Menurutnya, beberapa jabatan seperti pejabat eselon tinggi dan sektor administrasi lainnya sebelumnya memiliki alokasi biaya perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri yang cukup besar.
“Pemangkasan ini mencakup pengurangan frekuensi perjalanan dinas protokoler, inspeksi, pengawasan, dan studi banding luar negeri, yang dianggap tidak esensial atau dapat digantikan dengan media komunikasi digital dan koordinasi virtual,” ujar Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan dana yang tadinya digunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, dan fasilitas protokoler dapat dialihkan ke program-program produktif yang langsung menyentuh masyarakat.
Menurutnya, alokasi APBN sudah mencerminkan orientasi yang lebih kuat terhadap pemerataan. Contohnya: Penambahan transfer ke daerah (TKD) dari yang sebelumnya diusulkan sekitar Rp 650 triliun menjadi Rp693 triliun, sebagai bagian dari belanja negara total yang disepakati sebesar Rp3.842,73 triliun.
Selanjutnya program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi Rp 335 triliun, pendidikan Rp769,1 triliun, ketahanan pangan Rp164,7 triliun, dan ketahanan energi Rp402,4 triliun.
“Dari sini saja nampak bahwa sasaran makro ekonominya juga realistis dan jelas, antara lain pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5,2-5,8%, inflasi 1,5-3,5 persen, dan kurs rupiah stabil sekitar Rp 16.500-16.900 per dolar AS,” ujarnya.
Terkait pemangkasan anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L), terutama pada pos-non-produktif seperti perjalanan dinas dan fasilitas protokoler, dianggap Lamhot sebagai langkah strategis untuk membuat APBN lebih “sehat” dan tepat sasaran.
“Saya pikir, pengurangan tersebut memungkinkan konsentrasi anggaran kepada belanja publik yang langsung berdampak ke masyarakat: sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal,” tuturnya.
Menurutnya pemangkasan inefisiensi memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi program-program prioritas nasional tanpa harus meningkatkan defisit secara drastis di luar batas aman.
Namun, meskipun APBN 2026 sudah lebih efisien dan proporsional dalam belanja, Lamhot memperingatkan bahwa target defisit sebesar 2,68 persen mendesak pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara agar APBN tetap seimbang dan tidak membebani ke depan.
“Terutama peningkatan penerimaan pajak harus menjadi fokus, baik dari penerapan kebijakan pemajakan yang adil, penguatan administrasi pajak, dan pengurangan kebocoran,” kata Lamhot.
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga perlu dioptimalkan, terutama dari sektor energi, migas, sumber daya alam, dan regulasi yang memudahkan investasi yang menghasilkan PNBP.
“Tujuannya bukan hanya menutupi defisit, tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan inklusif, kedaulatan pangan dan energi, serta keadilan sosial,” tuturnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5358936/original/063614700_1758616348-9db05a05-16e1-4c38-aa53-b461ed80a257.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dipimpin Puan Maharani, DPR Sahkan RUU APBN 2026 – Page 3")
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memaparkan hasil pembahasan RAPBN 2026 yang telah disepakati bersama pemerintah di Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Said menekankan, RAPBN 2026 bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga alat negara untuk menjaga ketahanan sosial, ekonomi, hingga pertahanan nasional.
“RAPBN 2026 yang telah kita bahas ini akan menjadi senjata fiskal pemerintah, sekaligus sebagai alat untuk mewujudkan target-target pembangunan jangka pendek dan menengah,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (23/9/2025).
“RAPBN 2026 yang kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin dan rentan miskin, sekaligus menjadi enabler bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, pariwisata, dan kreatif,” tambahnya.
Said merinci beberapa perubahan alokasi anggaran dari usulan awal pemerintah, di antaranya: penambahan target penerimaan cukai Rp1,7 triliun, peningkatan target PNBP dari 6 Kementerian/Lembaga sebesar Rp4,1 triliun, tambahan belanja K/L Rp12,3 triliun, penambahan program pengelolaan belanja lainnya Rp900 miliar, serta penambahan dana transfer ke daerah Rp43 triliun.
“Badan Anggaran DPR berharap APBN 2026 menjadi modal penting bagi pemerintah memulai membalikan keadaan, memulai kebangkitan industri nasional,” tuturnya.
Lebih lanjut, kata Said, dukungan kebijakan hilirisasi disebut akan mempercepat ekspansi industri, termasuk peluang bagi sektor pertahanan nasional di tengah ketegangan geopolitik global.
“Keseluruhan program RAPBN 2026 kita harapkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, memberi efek berganda untuk penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.
Pada kesempatan yang sama, Said mengungkap Banggar DPR bersama pemerintah juga menyepakati perubahan strategi pertumbuhan jangka menengah, dari berbasis utang (debt led growth) menjadi berbasis pendapatan (revenue base growth).
“Dengan demikian, pemerintah harus merumuskan peta jalan pengelolaan utang menuju balance budget pada APBN kita ke depan,” tegas Said.
Said menuturkan, DPR akan terus melakukan pengawasan ketat bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, dan BPK agar tata kelola APBN 2026 berjalan dengan prinsip derisking dan good governance.
“Kami menyadari, tidak ada karya yang sempurna, apalagi karya manusia. Akan tetapi kami terus berupaya maksimal menjawab tantangan menjadi peluang. Dengan demikian pemerintah perlu gesit, kreatif, dan inovatif memanfaatkan kekuatan fiskal pada RAPBN 2026,” tandas Said.
Kalau pemerintah bisa meyakinkan agar defisit masih bisa dijaga sesuai dengan perkiraannya, yaitu Rp662 triliun atau 2,78 persen dari GDP, saya rasa hal ini diharapkan memang masih bisa tetap menjaga kepercayaan pasar,
Jakarta (ANTARA) – Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan, pemerintah harus dapat menjaga defisit anggaran sesuai dengan asumsi yang ditentukan agar dapat mempertahankan kepercayaan para pelaku pasar, terutama investor asing.
Ia menuturkan bahwa menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas realisasi APBN per 31 Agustus, defisit anggaran tercatat sebesar Rp321,6 triliun, setara dengan 1,35 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).
“Kalau pemerintah bisa meyakinkan agar defisit masih bisa dijaga sesuai dengan perkiraannya, yaitu Rp662 triliun atau 2,78 persen dari GDP, saya rasa hal ini diharapkan memang masih bisa tetap menjaga kepercayaan pasar,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Meskipun saat ini defisit masih di bawah ambang batas dan nilainya masih belum signifikan, Rully menyatakan bahwa para investor tetap mencermati besarnya akselerasi penyerapan belanja negara menuju akhir tahun.
Ia mengatakan, bercermin pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi pengeluaran APBN untuk Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun, atau kuartal III dan kuartal IV.
Selain itu, dengan banyaknya program unggulan pemerintah yang diluncurkan secara masif pada semester II 2025, seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), ia memperkirakan realisasi anggaran pemerintah akan semakin agresif ke depannya.
“Mau gak mau, memang defisit dalam beberapa bulan ke depan itu memang akan lebaran (meningkat dibandingkan defisit per 31 Agustus),” kata Rully.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9), bahwa APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari nilai PDB per 31 Agustus 2025.
Sementara itu, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi APBN tahun ini.
Nilai itu terkoreksi sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun. Tren penurunan tersebut pun terlihat pada hampir seluruh komponen penerimaan.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.