Xcloud.id

Topik: APBN

  • Purbaya ingin tekan utang 2026, andalkan pertumbuhan lewat pendapatan

    Purbaya ingin tekan utang 2026, andalkan pertumbuhan lewat pendapatan

    Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita tidak akan terpaksa menambahkan utang lebih. Karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan APBN yang sama, saya akan medapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengurangi penarikan utang pada tahun depan dan mengganti strategi pertumbuhan dari mengandalkan utang menjadi berbasis pendapatan.

    “Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita tidak akan terpaksa menambahkan utang lebih. Karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan APBN yang sama, saya akan medapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi,” ujar Purbaya saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

    Menkeu menyatakan pengelolaan uang yang baik, di mana uang pemerintah tidak mengganggu ekonomi, akan mendorong tambahan ke pertumbuhan ekonomi yang kemudian secara otomatis juga berdampak pada serapan penerimaan negara.

    Berdasarkan perhitungannya, dengan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen, dia bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara mencapai Rp220 triliun. Sama halnya, bila pertumbuhan ekonomi bertambah 0,5 persen, maka potensi tambahan penerimaan sebesar Rp110 triliun.

    “Jadi, itu yang kita kejar-kejar nanti,” tambah Purbaya.

    Purbaya pun mengaku menerima masukan dari anggota DPR RI untuk mengelola utang dengan bijak serta berprinsip countercyclical. Artinya, bila ekonomi berjalan dalam laju yang kencang, maka penarikan utang perlu ditekan. Utang hanya ditarik ketika perekonomian membutuhkan stimulus untuk mendongkrak kembali pertumbuhan.

    Hal itu menandakan batasan penarikan utang tidak bersifat kaku melainkan bergantung pada kondisi ekonomi.

    Tetapi, Purbaya yakin tidak akan menarik utang besar pada tahun anggaran 2026. Malah, dia percaya diri utang yang diterbitkan nanti bisa lebih rendah dari target yang dipatok pada APBN 2026.

    “Nanti kita lihat semester pertama tahun depan bagaimana realisasi pertumbuhan ekonominya,” ujar dia.

    Sebagai catatan, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 menjadi Undang-Undang dengan desain defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp660 miliar.

    Belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Sebut Ekonomi RI Berbasis Soemitronomics, Berkaca ke Singapura hingga China

    Purbaya Sebut Ekonomi RI Berbasis Soemitronomics, Berkaca ke Singapura hingga China

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh tokoh ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo.

    Sebagaimana diketahui, Soemitro dikenal sebagai tokoh yang membangun konsep perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan. Dia pernah menjabat di sejumlah pos menteri baik di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Ekonom legendaris itu juga dikenal sebagai ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Pada rapat paripurna DPR hari ini, usai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 disahkan menjadi Undang-Undang (UU), Purbaya mengatakan bahwa Indonesia menerapkan strategi berbasis pada konsep Soemitronomics untuk menjadi negara maju.

    “Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Soemitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama,” jelas Purbaya di hadapan DPR, di ruang rapat paripurna DPR, Selasa (23/9/2025).

    Tiga konsep Soemitronomics yang disebut Purbaya meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

    Untuk menjalankan tiga pilar tersebut, lanjutnya, mesin-mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras.

    “Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan ekonomi investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama,” paparnya.

    Adapun Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% (year on year/YoY) dalam jangka menengah. Pada tahun ini, ekonomi ditargetkan tumbuh 5,2% (YoY), dan melesat lebih tinggi sebesar 5,4% (YoY) pada 2026.

    Indonesia, kata Purbaya, berkaca pada Korea Selatan dan Singapura yang ekonominya tumbuh di atas rata-rata 7,5% selama 10 tahun sebelum menjadi negara maju. RI juga berkaca kepada China sebagai benchmark, yang ekonominya bisa tumbuh melampaui 10% (YoY) selama periode 2003—2007 serta 2010. 

    “Target ini tidak mudah, namun tidak berarti tidak bisa diwujudkan Indonesia. Sejarah menunjukkan, sebelum krisis keuangan Asia pada 1997—1998, ekonomi Indonesia tumbuh di atas rata-rata 6%,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Untuk mencapai target tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan fiskal atau keuangan negara. Mantan ekonom di Danareksa itu mengatakan, APBN akan berperan sebagai katalis dalam mendukung sektor swasta sebagai motor utama penggerak pertumbuhan.

    Sektor-sektor usaha yang menjadi fokus yakni pertanian, industri manufaktur, serta padat karya.

    Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 untuk mereformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan menyederhanakan proses dan mempercepat layanan yang terintegrasi.

    Tidak hanya itu, ungkap Purbaya, pemerintah akan membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Tugasnya yakni untuk memonitor, mengevaluasi, dan menangani debottlenecking dunia usaha secara lintas sektor.

    “Satgas itu juga akan menerima pengaduan dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengatasi kendala bisnis riil,” jelasnya. 

  • Bansos Beras 10 Kilogram Kini Tambah Minyak 2 Liter, Ketua Banggar: Itu Usulan Pimpinan DPR Nasional 23 September 2025

    Bansos Beras 10 Kilogram Kini Tambah Minyak 2 Liter, Ketua Banggar: Itu Usulan Pimpinan DPR Nasional 23 September 2025

    Bansos Beras 10 Kilogram Kini Tambah Minyak 2 Liter, Ketua Banggar: Itu Usulan Pimpinan DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyebut paket bantuan sosial (Bansos) beras 10 kilogram dari pemerintah yang kini ditambah 2 liter MinyaKita merupakan usulan pimpinan DPR RI.
    Said mengatakan, paket bansos sebelumnya terdiri dari 10 kilogram beras dan 1 liter minyak setiap bulan.
    Komponen paket itu kemudian ditambah setelah pimpinan DPR RI mengusulkan kepada pemerintah.
    “Ini permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khususnya untuk yang 10 kg beras saja, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 (liter),” kata Said dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (23/9/2025).
    Menurut Said, usulan pimpinan DPR RI itu ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat kerja bersama pemerintah, Kamis (18/9/2025).
    Dalam Rapat Paripurna hari ini, Purbaya kemudian menyatakan pemerintah menyanggupi usulan agar komponen minyak dalam bansos ditambah menjadi 2 liter sebagai bentuk stimulus ekonomi dari pemerintah.
    Kesanggupan itu Purbaya sampaikan saat memaparkan postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dalam Rapat Paripurna.
    Menurut Said, program bansos tersebut akan dikucurkan pada Oktober hingga November 2025.
    DPR RI memandang penambahan kuota MinyaKita penting untuk menopang daya beli masyarakat, terutama yang miskin dan rentan.
    Para anggota dewan di Banggar menilai stimulus Rp 16,23 persen dari pemerintah masih bisa dioptimalkan sehingga masyarakat akan mendapat manfaat lebih.
    Lebih lanjut, Said menyebut APBN bukan hanya persoalan fiskal, melainkan salah satu instrumen negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
    “APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan target indikator kesejahteraan,” tutur Said.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak Nasional 23 September 2025

    Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak Nasional 23 September 2025

    Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengacara Hotman Paris mengaku sudah belanja banyak usai disinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait bunga deposito yang turun.
    Hal ini disampaikan Hotman menanggapi pernyataan Purbaya yang menyebut dirinya protes terhadap penurunan bunga deposito.
    “Emang gue sudah belanja banyak,” ujar Hotman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
    Hotman menegaskan, dirinya selalu mendukung program pemerintah.
    Namun, ia mengingatkan, dalam satu program, selalu ada sisi baik dan sisi buruk.
    “Begini lho, begini lho. Kita mendukung, ya kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan, semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya,” lanjutnya.
    Hotman menilai, dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat.
    “Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, orang akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti enggak? Kalau bunga di Bank Pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di Bank Swasta atau ke Singapura,” jelasnya.
    Hotman mengatakan, dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah Rp 200 triliun ini dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat.
    Misalnya, dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya.
    “Harusnya Rp 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya, yang mempekerjakan banyak karyawan,” kata Hotman.
    Ia menilai, dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
    Terlebih, angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun di perbankan mulai menunjukkan hasil.
    Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah.
    “Pak Hotman Paris protes sama saya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, dia jadi rugi katanya,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025, di Jakarta, Senin (22/9/2025).
    Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di lima bank milik negara untuk membanjiri likuiditas.
    Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga (cost of fund) agar perbankan lebih longgar. “Emang itu tujuan saya. Biar dia belanja lagi, kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Emang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Rokok Ilegal, TikTok-Tokopedia Mengaku Rajin Mengimbau

    Soal Rokok Ilegal, TikTok-Tokopedia Mengaku Rajin Mengimbau

    Bisnis.com, JAKARTA— Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia menegaskan terus melakukan pemantauan dan mengimbau penjual (seller) agar patuh terhadap aturan dalam berjualan di platform. 

    Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia and TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto menyebut Tokopedia dan TikTok Shop merupakan platform user-generated content (UGC), di mana penjual dapat mengunggah produk secara mandiri. 

    Namun demikian, pihaknya mengaku aktif mengimbau kepatuhan penjual terhadap aturan serta melarang produk/toko yang melanggar. 

    “Kami juga melakukan aksi proaktif guna menjaga aktivitas di dalam platform sesuai koridor hukum,” kata Hilmi kepada Bisnis pada Selasa (23/9/2025) 

    Hilmi mengatakan apabila masih ada pelanggaran di platform, pihaknya mengajak masyarakat dapat melaporkannya melalui fitur ‘Laporkan’ di setiap halaman produk. 

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Selasa (23/9/2025), masih ada seller yang berjualan di platform. Rokok dengan merek Balver dijual dengan harga Rp106.000. Ada juga merek Newcastle Blueberry yang dijual dengan harga Rp101.000. 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya memberantas peredaran rokok ilegal dengan menggandeng sejumlah lokapasar digital atau marketplace. 

    Purbaya mengungkapkan sudah memanggil platform e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak lagi mengizinkan penjualan barang ilegal, khususnya rokok. 

    Hal itu menjadi salah satu dari enam program quick win yang disiapkannya. Selain memantau transaksi digital, Kementerian Keuangan juga menelusuri rantai distribusi rokok ilegal dari pemasok hingga warung kelontong. 

    “Yang jelas, bahwa siapapun yang jual rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangi secara random,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9/2025).

    Purbaya menambahkan, pengawasan diperketat di jalur impor untuk menutup celah kecurangan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. 

    “Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat di Bea Cukai dan orang Departemen [Kementerian] Keuangan. Tapi saya harap dengan itu nanti tiga bulan ke depan sudah hilang karena siklus impor kan kira-kira tiga bulan ya,” tuturnya.

  • Anggaran Sekolah Rakyat Baru Terserap 6,5%, Realisasi Rp788,7 Miliar untuk 100 Sekolah

    Anggaran Sekolah Rakyat Baru Terserap 6,5%, Realisasi Rp788,7 Miliar untuk 100 Sekolah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi anggaran untuk mendukung renovasi dan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar 100 Sekolah Rakyat mencapai Rp788,7 miliar hingga periode 8 September 2025.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi tersebut mencapai 6,5% dari total pagu APBN sebesar Rp12,2 triliun.

    “Sekolah Rakyat, 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 orang siswa dan realisasinya adalah Rp788,7 miliar,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Perinciannya, sebesar Rp711,1 miliar diserap pelaksanaannya oleh Kementerian PU untuk mendukung renovasi sentra pendidikan. Sementara sisanya yakni Rp77,6 miliar diserap oleh Kementerian Sosial untuk penyelenggaraan pendidikan.

    Adapun, total siswa diterima pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 396 kelas. Posisinya dibidik terus meningkat menjadi 641 kelas atau mencakup 15.895 siswa.

    Sementara sebaran lokasinya, wilayah Jawa masih menjadi yang paling masif dibangun Sekolah Rakyat dengan total mencapai 48 unit. Kemudian Sumatra 22 unit, dan Sulawesi sebanyak 15 unit Sekolah Rakyat.

    Selanjutnya, Maluku–Papua memiliki 7 unit Sekolah Rakyat, Bali dan Nusa Tenggara 4 unit Sekolah Rakyat, dan Kalimantan 4 unit Sekolah Rakyat.

    “Sumatra 22 sekolah, Jawa 48 sekolah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua kita berharap nanti akan meningkat terus jumlah siswanya dan jumlah sekolahnya,” tambah Suahasil.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap alokasi anggaran pembangunan proyek strategis Sekolah Rakyat (SR) tahun depan disiapkan sebesar Rp20 Triliun. 

    Direktur Jenderal (Dirjen) Prasana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto menjelaskan bahwa anggaran Rp20 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat yang terkontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) 2025—2026.

    Sementara itu, sisanya yakni sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat merupakan proyek MYC baru Tahun 2026—2027.

    “Untuk Sekolah Rakyat tahap 2 sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembangunan sebanyak 200 unit sekolah rakyat,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).

  • Purbaya Terapkan Konsep Sumitronomics Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi RI 8%

    Purbaya Terapkan Konsep Sumitronomics Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi RI 8%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengusung konsep pembangunan ekonomi dengan Sumitronomics demi mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga 2025. 

    Seperti diketahui, konsep tersebut merupakan gagasan ekonom Indonesia, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang juga ayah dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Purbaya menjelaskan bahwa Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

    “Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” kata Purbaya saat sidang paripurna di DPR RI, Selasa (23/9/2025). 

    Jika ekonomi Indonesia diarahkan untuk tumbuh 8%, lanjutnya, maka pemerintah perlu mengacu pada strategi Sumitronomics.

    Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa target 8% bukan hal mudah, Namun, dia mengatakan hal itu tetap realistis bila strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten.

    “Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan di Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan AS tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6%,” jelasnya.

    Ia merujuk pada sejarah pertumbuhan ekonomi negara lain. Korea Selatan dan Singapura berhasil menjadi negara maju dengan rata-rata pertumbuhan di atas 7,5% selama satu dekade, sementara China pernah melampaui 10 persen pertumbuhan tahunan pada periode 2003-2007.

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Purbaya menyampaikan anggaran negara akan didesain sebagai katalis pertumbuhan. 

    Pemerintah mendorong aktivitas ekonomi agar bisa berputar lebih cepat, sektor riil bergerak, dan daya beli masyarakat meningkat. Untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan.

    Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilien.

    “Sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja,” tambah Menkeu. 

    Selain itu, pemerintah terus memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan memberikan insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga super deduction untuk riset, pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus.

    Upaya ini diharapkan mempercepat investasi pada sektor bernilai tambah tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

  • Kurs Rupiah Terbang di Atas Asumsi Makro, APBN 2025 Aman?

    Kurs Rupiah Terbang di Atas Asumsi Makro, APBN 2025 Aman?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan, tekanan kurs rupiah yang terus terjadi beberapa hari terakhir, bahkan kini sudah jauh melampaui asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam APBN 2025 akan dikelola supaya tak memberikan tekanan ke ruang fiskal.

    Mengutip data refinitiv, kurs rupiah per hari ini, Selasa (23/9/2025) pukul 14.46 WIB telah bertengger di level Rp 16.660/US$. Jauh di atas asumsi kurs dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 16.000/US$.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, tekanan kurs saat ini yang terus bergerak dinamis masih dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global. Makanya, ia memastikan pemerintah akan terus mengelola stabilitas kurs sampai akhir tahun supaya besarannya tak melampaui asumsi.

    “Ini kan jadi dinamikanya sangat berfluktuasi kalau kurs itu, terdampak oleh kebijakan global juga, tapi kan kita jaga,” kata Febrio di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    “Tahun ini misalnya kita muali di awal tahun cukup tinggi Rp 16.500-16.700. Pernah menguat juga ke Rp 16.200, sekarang balik lagi, ini adalah fluktuasi yang harus kita kelola,” tegasnya.

    Ia mengatakan, untuk membuat stabilitas kurs terjaga ke depan sesuai asumsi pemerintah dalam APBN dan tak berdampak pada pengelolaan fiskal secara keseluruhan, maka pemerintah akan mendorong kinerja ekspor lebih bergeliat ke depan, untuk menjaga surplus neraca perdagangan supaya pasokan dolar terjaga.

    “Kalau ekspor kita tumbuh lebih tinggi seperti sekarang, lebih besar dari impor, sehingga surplusnya tercipta, itu menyumbang pada penguatan rupiah,” papar Febrio.

    DI sisi lain, ia memastikan, aliran modal asing juga akan dijaga untuk terus masuk untuk memperkuat transaksi berjalan atau balance of payment supaya tidak mengalami tekanan yang dalam.

    “DI sisi lain kita ada capital flow, ada foreign direct investment, ada capital outflow untuk masuk ke portofolio atau keluar. Nah itu sisi financial accountnya ini yang setiap saat kita kelola, dan itu tentu bukan hanya pemerintah, kita juga koordinasi dengan kebijakan moneter. Kesimbangan itu kita kelola untuk fluktuasinya bisa cukup terjaga,” tutur Febrio.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan, fluktuasi kurs tentu akan memengaruhi fiskal pemerintah, terutama dari sisi belanja subsidi energi.

    Namun, karena pengelolaan APBN masih dalam tahun berjalan, ia belum bisa mengungkapkan seberapa besar efeknya ke tekanan belanja subsidi. Luky hanya memastikan pemerintah masih sangat hati-hati dalam membelanjakan anggaran subsidi energi sampai akhir 2025.

    “Jadi kami masih ambil strategi yang hati-hati dan prudent. Pemerintah kan juga masih punya kewajiban ke BUMN penyedia listrik bersubsidi yang masih harus kita perhitungkan,” ungkap Luky.

    Sebagaimana diketahui, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025 sudah senilai Rp 218 triliun, naik bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 208,6 triliun, dan jauh lebih tinggi dari 2023 senilai Rp 194,6 triliun.

    Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, listrik, dan pupuk bersubsidi.

    Berdasarkan rinciannya, realisasi BBM bersubsidi sudah mencapai 10,63 juta kiloliter per akhir Agustus 2025 atau lebih tinggi 3,5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 10,28 juta kiloliter.

    LPG 3kg bersubsidi juga telah tersalurkan 4.917,8 juta kilogram atau naik 3,6% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4.744,7 juta kilogram.

    Adapun untuk konsumsi listrik bersubsidi sudah dimanfaatkan oleh 42,4 juta pelanggan atau naik 3,8% dibanding periode yang sama pada 2024 sebanyak 40,9 juta pelanggan.

    Subsidi pupuk mengalami peningkatan lebih tinggi mencapai 12,1% dari akhir Agustus 2024 hanya sebanyak 4,4 juta ton, menjadi 5 juta ton per 31 Agustus 2025.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkeu Purbaya tekan utang negara, fokuskan pertumbuhan ekonomi

    Menkeu Purbaya tekan utang negara, fokuskan pertumbuhan ekonomi

    ANTARA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan menggunakan countercyclical atau tidak menerbitkan banyak surat utang dalam mengelola APBN. Di Jakarta, Selasa (23/9), Purbaya menyampaikan hal itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dalam pengelolaannya tidak harus bergantung pada utang. (Setyanka Harviana Putri/Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Erick Thohir Cabut Permenpora 14/2024, LaNyalla Nilai Sejalan dengan Olympic Charter dan Arahan Presiden

    Erick Thohir Cabut Permenpora 14/2024, LaNyalla Nilai Sejalan dengan Olympic Charter dan Arahan Presiden

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, resmi mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi. Aturan tersebut sebelumnya ditandatangani Menpora Dito Ariotedjo pada 18 Oktober 2024 dan menuai polemik karena dinilai membuka ruang intervensi pemerintah terlalu jauh ke dalam federasi olahraga.

    Selain itu, Permenpora 14/2024 juga menghilangkan sejumlah wewenang federasi maupun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), termasuk larangan menggunakan dukungan anggaran dari APBN maupun APBD. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan insan olahraga nasional.

    Dalam konferensi pers di Media Center Kantor Kemenpora RI, Selasa (23/9/2025), Erick menegaskan pencabutan aturan itu sejalan dengan Piagam Olimpiade (Olympic Charter) serta arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    “Jadi ini ada payungnya juga. Di mana beliau (Presiden Prabowo Subianto) menginginkan ada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029 untuk pengembangan organisasi olahraga yang harus berstandar internasional,” ujar Erick.

    Lebih lanjut, Erick juga mengumumkan rencana penyederhanaan regulasi Kemenpora. Dari total 191 Permenpora yang ada saat ini, pihaknya akan memangkasnya menjadi di bawah 20 aturan. Untuk itu, ia akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum guna membentuk tim bersama terkait langkah penyederhanaan tersebut.

    Langkah cepat Menpora mendapatkan apresiasi dari Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sebelumnya telah bersurat langsung kepada Presiden Prabowo terkait polemik aturan tersebut.

    “Tentu saya berterima kasih kepada Presiden dan Menpora yang cepat merespon aspirasi yang ada. Karena aspirasi tersebut memang benar-benar muncul dari kalangan pelaku dan pengurus olahraga nasional, termasuk cabor dan para atlit,” ungkap LaNyalla, yang juga Ketua Umum PB Muaythai Indonesia.

    LaNyalla juga meminta agar dalam proses penyederhanaan Permenpora, Kemenpora melibatkan stakeholder olahraga nasional, termasuk KONI dan KOI, agar setiap regulasi memenuhi unsur partisipasi publik yang bermakna bagi insan olahraga.

    Sebagaimana diketahui, Permenpora 14/2024 sempat memicu kekhawatiran luas di kalangan pengurus cabang olahraga karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Keolahragaan maupun Olympic Charter. [beq]