Xcloud.id

Topik: APBN

  • Cara Cek DTKS Lewat HP, agar Dapat Bansos PKH, BNPT dan PIP

    Cara Cek DTKS Lewat HP, agar Dapat Bansos PKH, BNPT dan PIP

    Cek DTKS via HP untuk dapat Bansos PKH, BPNT, dan PIP: Buka browser, akses cekbansos.kemensos.go.id, isi data wilayah dan nama sesuai KTP, masukkan captcha, lalu tekan “CARI DATA”.

    Bisnis.com, JAKARTA – DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah dan dapat menerima BST dan PKH.

    Adapun DTKS merupakan pemberian bantuan sosial (Bansos) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang bersumber dari APBN yang programnya berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    Bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan sosial BPKH, BPNT dan PPI, harus terdaftar dalam DTKS tersebut. 

    Cara Cek DTKS Lewat HP

    Buka Aplikasi Peramban (Browser) di HP Anda:

    Peramban itu seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, atau aplikasi lain yang biasa Anda gunakan untuk membuka internet. Sentuh ikonnya di layar HP Anda untuk membukanya.

    Ketik Alamat Website Resmi Kementerian Sosial:

    Di bagian atas layar peramban (di kolom alamat website), ketik alamat ini dengan benar: https://cekbansos.kemensos.go.id/ .
    Pastikan tidak ada salah ketik huruf atau angka. Setelah selesai, tekan tombol “Enter” atau ikon “Go” (biasanya bergambar panah atau kaca pembesar) di keyboard HP Anda.

    Isi Data Wilayah Anda:

    Setelah website terbuka, Anda akan melihat beberapa kolom kosong yang harus diisi.
    Memilih Provinsi: Sentuh kolom “Provinsi”, lalu cari dan pilih nama provinsi tempat tinggal Anda dari daftar yang muncul.
    Lalu Pilih Kabupaten/Kota: Lakukan hal yang sama untuk “Kabupaten/Kota” Anda.
    Pilih Kecamatan: Lanjutkan dengan memilih “Kecamatan” Anda.
    Dan Pilih Desa/Kelurahan: Terakhir, pilih “Desa/Kelurahan” tempat Anda tinggal.

    Masukkan Nama Lengkap Anda Sesuai KTP:

    Setelah mengisi data wilayah, di bawahnya Anda akan menemukan kolom “Nama Penerima Manfaat”.
    Ketik nama lengkap Anda di kolom ini, sama persis dengan yang tertera di KTP Anda. Perhatikan huruf besar/kecil dan spasi.

    Masukkan Kode Verifikasi (Captcha):

    Di bagian bawah, Anda akan melihat sebuah kotak dengan beberapa huruf dan angka acak. Ini disebut kode “Captcha”. Kode ini berfungsi untuk memastikan Anda bukan robot.
    Lihat kode tersebut baik-baik, lalu ketik ulang kode itu di kolom kosong di sebelahnya.
    Tips: Jika kode sulit dibaca atau buram, Anda bisa menekan tombol “Refresh” (biasanya ikon panah melingkar di samping kode) untuk mendapatkan kode baru yang lebih jelas. Jangan menyerah jika langsung salah!

    Tekan Tombol “CARI DATA”:

    Setelah semua kolom terisi dengan benar, sentuh tombol berwarna biru atau hijau yang bertuliskan “CARI DATA”.

    Lihat Hasil Pengecekan:

    Tunggu beberapa saat. Website akan memproses permintaan Anda.
    Jika data Anda ditemukan, Anda akan melihat informasi seperti nama lengkap, NIK, usia, dan status kepesertaan dalam berbagai program bantuan sosial (misalnya, PKH, BPNT).
    Jika nama Anda tidak ditemukan, akan muncul pesan yang menyatakan “Data Tidak Ditemukan” atau sejenisnya.

  • Anggota DPR dukung pemerintah tuntaskan reformasi agraria untuk petani

    Anggota DPR dukung pemerintah tuntaskan reformasi agraria untuk petani

    Jakarta (ANTARA) – Anggota komisi IV Daniel Johan mendukung pemerintah untuk segera merampungkan reformasi agraria dan melaksanakan redistribusi tanah untuk para keluarga petani dan menyejahterakan profesi tani secara keseluruhan..

    “Dengan adanya implementasi UU Pokok Agraria 5 tahun 1960 menjadi tumpuan bagi pemerintah untuk menuntaskan land reform dan menjalankan redistribusi tanah 2 ha (hektare) per kepala keluarga petani,” kata Daniel dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut juga disampaikan untuk menanggapi pernyataan Ketua Gerbang Tani Idam Arsyad agar pemerintah segera mewujudkan reformasi agraria secara tuntas, yang disampaikan Idam dalam HUT Gerbang Tani ke 11 di Jakarta, Rabu.

    Daniel mengatakan hal itu juga akan mempercepat mewujudkan kemandirian, kesejahteraan petani, seraya mendukung semangat dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945.

    “Yang selama ini petani kita hanya menguasai kurang dari 0,5 ha per kk yang dikategorikan petani gurem yang jumlahnya lebih dari 17 juta petani,” ujarnya

    Ia juga mengungkapkan reformasi agraria tersebut sejalan dengan arahan Menko Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Muhaimin iskandar mendorong agar dialokasikan sekurang-kurangnya 5 persen APBN dipertuntukan untuk pembangunan pertanian.

    Gus Imin menilai hal itu adalah salah satu cara mengatasi persoalan kemiskinan mulai dari desil 1 yang merupakan kategori Kemiskinan ekstrem

    “Kami juga akan mendorong Baleg untuk mengevaluasi undang-undang yang saling bertabrakan agar land reform dapat terealisasi dengan cepat dan tepat,” kata Daniel.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi XI: Perbaikan Coretax momentum penting modernisasi pajak

    Ketua Komisi XI: Perbaikan Coretax momentum penting modernisasi pajak

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax merupakan momentum penting modernisasi pajak nasional sehingga ia mendukung langkah Kementerian Keuangan.

    Misbakhun dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah tersebut merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memastikan pelayanan pajak berbasis digital menjadi lebih andal dan ramah bagi wajib pajak.

    “Saya mendukung penuh upaya pemerintah memperbaiki Coretax. Modernisasi perpajakan adalah kunci untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan layanan perpajakan yang transparan, mudah, dan efisien,” katanya.

    Ia mengatakan pelibatan pakar teknologi eksternal merupakan strategi tepat untuk mempercepat perbaikan teknis, selama diiringi dengan penguatan kapasitas tim internal Direktorat Jenderal Pajak.

    Misbakhun juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka kepada publik. Menurut dia, setiap proses pemeliharaan perlu diinformasikan dengan jelas sehingga masyarakat tetap percaya sistem perpajakan dikelola secara profesional.

    “Intinya, negara jangan sampai mempersulit masyarakat yang sudah berniat bayar pajak. Fokusnya harus ke sana, dengan menghadirkan sistem administrasi perpajakan yang gampang diakses, mudah dipakai, dan dikelola secara transparan,” katanya.

    Dia pun mendorong pemerintah menyusun peta jalan modernisasi yang komprehensif, termasuk penguatan keamanan siber dan integrasi data lintas sektor. Ia meyakini hal itu akan memperkokoh fondasi perpajakan nasional.

    “Perbaikan Coretax ini menjadi momentum penting untuk mendorong sistem perpajakan kita ke arah yang lebih modern, terpercaya, dan berdaya saing. DPR tentu siap mengawal supaya visi besar ini benar-benar tercapai,” demikian Misbakhun.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan menyelesaikan masalah sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam kurun waktu sebulan.

    “Saya akan lihat Coretax seperti apa. Keterlambatan dari Coretax akan kami perbaiki secepatnya dalam satu bulan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Untuk mengatasi itu, dia berencana untuk memanggil spesialis teknologi eksternal yang memiliki kapasitas untuk memperbaiki sistem Coretax.

    “Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang akan memperbaiki dengan cepat,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Habil Marati: Ada Skenario Hancurkan Partai Islam di Era Jokowi

    Habil Marati: Ada Skenario Hancurkan Partai Islam di Era Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Habil Marati angkat suara terkait kondisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinilainya semakin terpuruk dan kehilangan arah.

    Ia menyebut partai berlambang Kabah itu bisa semakin sulit bangkit jika terus berada dalam pusaran politik yang salah arah.

    Dikatakan Habil, aparat kepolisian seharusnya tidak ikut campur dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan internal partai.

    “Polisi tidak boleh terlibat dalam proses pemilihan ini, pertama untuk menghindari terjadinya intimidasi di bawah. Oleh karena itu Polisi, dia tidak punya hak lagi mendapat anggaran Pemilu dari APBN,” ujar Habil dikutip pada Rabu (24/9/2025).

    Habil menyinggung konteks yang lebih luas dengan merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

    “Prabowo mengatakan bahwa di Indonesia ini mayoritas Islam. Maka secara demokrasi harusnya yang berkuasa itu umat Islam,” sebutnya.

    Namun, ia mengkritik warisan pemerintahan sebelumnya yang dianggap melemahkan posisi umat Islam.

    “Dan pada era Jokowi sepuluh tahun ada gerakan memarginalkan umat Islam. Ini kan berbahaya,” kata Habil.

    Selain itu, ia menyoroti pengelolaan sumber daya alam, khususnya hilirisasi nikel, yang menurutnya belum transparan.

    “Konsolidasi sumber daya alam sampai hari ini belum ketahuan berapa pendapatan negara yang dihasilkan dari hilirisasi nikel,” Habil menuturkan.

    “Nggak jelas. Oleh karena itu, membangun kembali adalah suatu keharusan, karena ini adalah aset umat,” tambahnya.

    Habil juga tidak menampik adanya praktik-praktik politik yang menurutnya justru memperburuk keadaan PPP.

  • Rocky Gerung: Gus Dur Tinggalkan Kemajemukan, Jokowi Tinggalkan Pinokio

    Rocky Gerung: Gus Dur Tinggalkan Kemajemukan, Jokowi Tinggalkan Pinokio

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung, kembali blak-blakan terkait para presiden Indonesia sejak masa Orde Baru hingga pemerintahan Jokowi.

    Ia secara terang-terangan menilai setiap presiden memiliki sisi positif, namun tetap meninggalkan catatan kritis.

    Rocky mengaku sejak dulu tidak pernah memberikan dukungan penuh kepada presiden yang berkuasa, termasuk Soeharto.

    “Nda ada, Soeharto (yang mendekati sempurna) gua demo dulu,” ujar Rocky dikutip pada Rabu (24/9/2025).

    Hal serupa juga dilakukan kepada B.J. Habibie. Rocky mengatakan, Habibie saat itu dinilai terlalu berfokus menghabiskan APBN untuk proyek industri strategis.

    “Habibie juga kita demo dulu. Karena dia ngabisin APBN dipakai buat industri strategis. Buat kita itu nggak rasional,” sebutnya.

    “Dalam keadaan ekonomi bangkrut, investasi terlalu besar di bidang teknologi. Tapi idenya bagus, pilihan kebijakan waktu itu keliru,” tambahnya.

    Sementara tentang Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rocky menyebut awalnya ia mendukung.

    “Gus Dur yah gue dukung waktu itu, karena teman segala macam. Tapi Gus Dur kemudian kehilangan kemampuan untuk memainkan politik parlemen,” imbuhnya.

    Namun, kepemimpinan Gus Dur menurutnya kehilangan kendali dalam memainkan politik parlemen.

    “Tapi kita udah tahu yah Gus Dur melakukan drastis. Bahkan mengeluarkan Perpu untuk membubarkan parlemen,” ungkap Rocky.

    Meski begitu, Rocky mengatakan bahwa Gus Dur tetap meninggalkan warisan berharga.

    “Tapi Gus Dur ninggalin sesuatu, kemajemukan itu,” katanya.

    Berbeda dengan Soeharto, Rocky menganggap presiden ke-2 RI itu meninggalkan infrastruktur. Sedangkan Habibie, kata dia, mewariskan gagasan besar tentang teknologi.

  • Mengenal Konsep Sumitronomics, Strategi Purbaya Genjot Ekonomi 8%

    Mengenal Konsep Sumitronomics, Strategi Purbaya Genjot Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan konsep Sumitronomics menjadi strategi pembangunan ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju. Strategi itu diyakini dapat membawa pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam jangka menengah.

    Purbaya mengatakan konsep Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. Pilar-pilar tersebut hanya bisa berjalan jika kebijakan fiskal, sektor keuangan dan investasi berjalan selaras.

    “Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, pemerataan manfaat pembangunan dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (23/9/2025).

    Purbaya mengakui target pertumbuhan ekonomi 8% tidaklah mudah, namun bukan berarti tidak bisa dicapai. Terlebih Indonesia mempunyai sejarah pernah mencapai rata-rata ekonomi di atas 6%.

    “Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6%,” ungkap Purbaya.

    Ia pun mengingatkan ada Korea Selatan dan Singapura yang mampu tumbuh rata-rata di atas 7,5% dalam sepuluh tahun sebelum menjadi negara maju. China bahkan sempat melesat dengan pertumbuhan di atas 10% pada periode 2003-2007 dan di tahun 2010.

    “Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan (Indonesia) dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah,” ujarnya.

    Lantas, Apa Itu Sumitronomics?

    Istilah Sumitronomics kembali mencuat usai Prabowo Subianto menjadi presiden. Nama itu merujuk pada gagasan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo yang dikenal sebagai ekonom berpengaruh di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Sumitronomics adalah konsep kapitalisme negara yang tiang utamanya ada lima. Pertama, peran aktif negara dalam membantu sektor swasta terutama dalam hilirisasi sumber daya. Kedua, fiskal yang ekspansif dalam menciptakan lapangan kerja meski defisit APBN melebar dan utang bertambah.

    Ketiga, penggunaan moneter di bawah komando pemerintah untuk injeksi likuiditas ke ekonomi meski independensi bank sentral menurun. Keempat, stabilitas nasional baik ekonomi dan politik dengan pelibatan militer atau dikenal sebagai military-driven economy. Kelima, deregulasi atau relaksasi berbagai aturan yang dianggap menghambat pelaku usaha.

    “Yang perlu diperhatikan dari Sumitronomics adalah ambisi mencapai pertumbuhan tinggi memicu inflasi, pelemahan nilai tukar bila impor bahan baku melonjak dan kehadiran militer dalam ekonomi cenderung tidak efisien,” pesan Bhima.

    Tonton juga video “Menkeu Purbaya Pilih Genjot Ekonomi Tanpa Tambah Utang Besar” di sini:

    (kil/kil)

  • Jurus Rahasia Menkeu Purbaya Tekan Utang Indonesia – Page 3

    Jurus Rahasia Menkeu Purbaya Tekan Utang Indonesia – Page 3

    Sebagai catatan, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 menjadi Undang-Undang dengan desain defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp660 miliar.

    Belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.

     

  • Banggar sebut RAPBN 2026 alat negara hadapi dunia yang terus berubah

    Banggar sebut RAPBN 2026 alat negara hadapi dunia yang terus berubah

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menyebutkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang telah disetujui Sidang Paripurna DPR, Selasa (23/9), sebagai alat negara menghadapi dunia yang terus berubah.

    Ketua Banggar DPR Said Abdullah menuturkan dunia kini terus menghadapi perang narasi, yang seolah tampak benar dan masuk akal tetapi sesungguhnya sedang menyamarkan kebohongan.

    “Apakah APBN 2026 akan menjadi alat yang tangguh bagi pemerintah? Tentu itu akan kembali ke pemerintah sendiri,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Namun yang pasti, kata dia, proses pembahasan RAPBN 2026 mulai dari Komisi I sampai XIII, dan bermuara di Banggar DPR telah melalui proses yang mendalam.

    Menurut dia, tidak ada karya yang sempurna, apalagi karya manusia, akan tetapi pihaknya terus berupaya maksimal menjadikan RAPBN 2026 menjadi karya yang menjawab tantangan menjadi peluang.

    Dengan demikian, Said berharap pemerintah perlu gesit, kreatif, dan inovatif memanfaatkan kekuatan fiskal pada RAPBN 2026.

    Dalam membahas RAPBN 2026, dia mengatakan Banggar DPR tidak hanyut oleh berjubelnya berbagai narasi, tetapi dipilah terlebih dahulu antara pikiran pikiran yang autentik-konstruktif dan yang sekadar bombastis.

    “Banyak pemikir tangguh di dalam lembaga terhormat ini. Para legislator hebat itu menggawangi imanensi agar akal budi tetap menyala,” ucap dia.

    Said menuturkan pemikian tersebut merupakan salah satu upaya kecil dari DPR agar tetap ada sinar kepercayaan dari publik, meskipun sinar itu belum terang karena kabut tebal narasi negatif yang diterima lembaga berulang-ulang.

    Kendati demikian, Said meyakini, seperti yang disampaikan oleh Filsuf Romawi Marcus Aurelius dan Seneca, strategi perang narasi yang menggiring dan mengaduk-aduk perasaan publik serta lemahnya akal budi sebagai alat uji akan runtuh dengan sendirinya.

    Untuk itu, dia mengajak kepada seluruh Anggota Dewan untuk terus menyalakan akal budi sambil terus bermawas diri.

    Adapun terhadap pembahasan RAPBN 2026, dirinya menyampaikan seluruh fraksi DPR RI menyatakan persetujuannya. Berdasarkan keputusan rapat, belanja negara pada 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun.

    Anggaran itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.

    Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (k/l) mencapai Rp1.510,55 triliun, sedangkan belanja non-k/l sebesar Rp1.639,19 triliun.

    Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp660 miliar.

    Dengan postur tersebut, RAPBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan pembiayaan yang ditargetkan sama dengan defisit, yakni Rp689,15 triliun. Di sisi lain, keseimbangan primer dipatok sebesar Rp89,71 triliun.

    DPR juga menyepakati sejumlah asumsi makro APBN 2026, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi yang akan dijaga pada level 2,5 persen, serta nilai tukar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cari Cara Tambal Setoran Pajak, Menkeu Purbaya Bakal ‘Gerilya’ Pekan Ini

    Cari Cara Tambal Setoran Pajak, Menkeu Purbaya Bakal ‘Gerilya’ Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menemui beberapa pihak untuk memastikan target penerimaan pajak sesuai outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun. 

    Purbaya menuturkan telah memiliki strategi, termasuk quick win untuk mengejar target penerimaan pajak yang sampai Agustus 2025 lalu masih kurang Rp941,5 triliun. 

    “Ada beberapa effort yang akan kami lakukan, tetapi belum bisa saya sampaikan. Saya akan menemui beberapa pihak dalam seminggu ini, harusnya sih tidak ada masalah,” ujar Purbaya kepada Bisnis, dikutip Rabu (24/92/2025). 

    Dalam catatan Bisnis, Purbaya memang sudah menyiapkan sejumlah program hasil cepat (quick win) untuk meningkatkan pendapatan negara, yang beberapa bulan belakangan masih terkontraksi. Salah satunya yaitu melakukan penagihan ke 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah.

    “Kita mau kejar, eksekusi. Itu targetnya sekitar Rp50 triliun—60 triliun. Dalam waktu dekat ini kita tagih, dan mereka enggak bisa lari,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9/2025).

    Selain itu, ada lima program quick win lain. Pertama, penempatan Rp200 triliun di sistem perbankan. Menurutnya, belakangan ini penerimaan pajak terkontraksi karena ekonomi tumbuh lebih lambat dari perkiraan. Oleh sebab itu, dia meyakini penerimaan pajak berbalik positif apabila pertumbuhan ekonomi terakselerasi. 

    Purbaya optimistis dampak positif kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke sistem perbankan akan terasa pada tiga bulan terakhir 2025 sehingga penerimaan pajak juga tumbuh positif.

    “Jadi saya naikin pendapatan [negara] bukan dengan naikan tarif, tapi dorong aktivitas ekonomi supaya pajak lebih besar, Anda juga enggak kerasa bayarnya. Kalau ekonominya tumbuh kencang, kan Anda bayar pajaknya happy [senang]. Itu yang kita kejar,” ujar Purbaya.

    Kedua, Kementerian Keuangan juga memperkuat penegakan hukum dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Ketiga, Kementerian Keuangan melakukan pertukaran data dengan kementerian atau lembaga lain untuk memudahkan penagihan pajak. Keempat, optimalisasi Coretax. Purbaya meyakini bisa memperbaiki berbagai permasalahan Coretax dalam satu bulan. “Nanti saya bawa jago-jago dari luar yang jago IT untuk perbaiki itu dengan cepat,” ungkap Purbaya.

    Kelima, patroli rokok ilegal. Purbaya mengaku sudah memanggil lokapasar digital seperi Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal, terutama rokok.

    Selain itu, dia mengaku sudah mendeteksi siapa saja yang menjual rokok ilegal, baik dari pemasok hingga penjual di warung kelontong. “Yang jelas, bahwa siapapun yang jual rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangi secara random,” ujarnya.

    Sejalan dengan itu, Purbaya menyatakan pihaknya akan mengawasi jalur-jalur impor. Jika ada kecurangan-kecurangan maka Purbaya menyatakan akan menindak, siapapun yang terlibat termasuk anak buahnya. “Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat di Bea Cukai dan orang Departemen [Kementerian] Keuangan. Tapi saya harap dengan itu nanti tuga bulan ke depan sudah hilang karena siklus impor kan kira-kira tiga bulan ya,” tutupnya.

    Tanggapan Pengusaha 

    Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis dalam menyambut langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam mendorong pendapatan negara, khususnya pajak.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa percepatan belanja yang menjadi salah satu strategi pemerintah akan menjadi stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha swasta, misalnya kontraktor, pengadaan barang/jasa, hingga perjalanan dinas.

    “Jika belanja pemerintah tepat waktu dan sasaran, hal ini akan menggerakkan berbagai sektor swasta. Ini tentu juga akan meningkatkan produktivitas berbagai industri nasional dan UMKM,” kata Sarman saat dihubungi, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ketika pemerintah membukukan transaksi yang demikian masif, hal tersebut juga pada gilirannya akan menambah penerimaan negara dari sisi pajak.

    Sarman kemudian menjelaskan bahwa peningkatan penyerapan anggaran pemerintah berpeluang untuk mengerek naik daya beli masyarakat, sehingga turut berkontribusi terhadap momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III tahun ini.

    Pasalnya, Kadin memandang penyerapan anggaran pemerintah yang masif akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, memicu geliat sektor aneka jasa dan pengadaan, hingga meningkatkan penjualan berbagai produk industri.

    “Otomatis perputaran dan transaksi semakin produktif, tentu akan berdampak pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi di kuartal III,” jelas Sarman.

  • Purbaya sebut kucuran dana APBN untuk IKN masih berlanjut di 2026

    Purbaya sebut kucuran dana APBN untuk IKN masih berlanjut di 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih akan berlanjut pada tahun anggaran 2026.

    “Jadi, IKN masih didorong. Tahun depan lebih cepat lagi,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Namun, Purbaya tak merinci detail besaran anggaran yang bakal digelontorkan untuk IKN pada tahun depan. Dia hanya menyinggung pemerintah tahun ini masih menganggarkan dana pembangunan IKN sebesar Rp5,7 triliun, termasuk yang dialokasikan pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Untuk kelanjutan IKN ke depan, dia masih akan menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu kan investasi di Indonesia. Kita harapkan nanti, ketika kelihatan mulai jalan, swasta akan masuk ke sana,” tambah dia.

    Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,3 triliun untuk pembangunan IKN dalam Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Nota Keuangan 2026.

    “Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8).

    Merujuk pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat sebesar Rp6,26 triliun. Rinciannya, anggaran untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp553 miliar.

    Nilai itu lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 sebesar Rp4,7 triliun. Namun, anggaran IKN pada RAPBN 2026 turun signifikan dari alokasi tahun-tahun sebelumnya.

    Berdasarkan catatan ANTARA, total alokasi yang dianggarkan untuk IKN tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp75,8 triliun. Secara rinci, realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp27,0 triliun, dan realisasi sementara pada 2024 mencapai Rp43,3 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.