Xcloud.id

Topik: APBN

  • Kadispendik Bondowoso Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pembangunan Sekolah

    Kadispendik Bondowoso Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pembangunan Sekolah

    Bondowoso (beritajatim.com) — Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kabupaten Bondowoso, Haeriyah Yuliati, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah tidak berdampak signifikan terhadap kebutuhan sektor pendidikan, khususnya perbaikan infrastruktur sekolah.

    Menurutnya, baik pemerintah pusat maupun daerah tetap berkomitmen tinggi meningkatkan kualitas pendidikan melalui dukungan anggaran yang memadai.

    “Alhamdulillah, meski ada efisiensi, tapi tidak berdampak pada kebutuhan pendidikan. Justru anggaran untuk infrastruktur pendidikan masih cukup besar. Dengan begitu, kita masih bisa mengakses perbaikan di sejumlah lembaga pendidikan,” ungkap Haeriyah, Sabtu (27/9/2025).

    Ia menjelaskan, anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Sementara itu, untuk kondisi darurat akibat bencana, perbaikan dapat dibiayai melalui Belanja Tak Terduga (BTT).

    Haeriyah mencontohkan peristiwa di SDN Dawuhan, Kecamatan Tenggarang, yang terdampak bencana.

    Perbaikan sekolah tersebut akhirnya ditangani dengan dukungan dana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi.

    “Kalau sekolah ambruk karena bencana, itu bisa dibiayai dari BTT. Jadi masih memungkinkan, karena memang sesuai peruntukannya untuk kebutuhan yang sifatnya darurat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa bangunan sekolah berusia tua juga menjadi prioritas perbaikan.

    Banyak gedung pendidikan di Bondowoso yang telah berdiri lebih dari 20 tahun sehingga memerlukan perhatian serius secara teknis.

    Dalam kesempatan itu, Haeriyah juga memberi pesan khusus kepada para kontraktor yang menggarap proyek revitalisasi pendidikan.

    Ia menegaskan pentingnya pekerjaan sesuai spesifikasi teknis agar kualitas dan daya tahan bangunan terjamin.

    “Kalau sesuai spek, insyaallah usia bangunan akan sesuai kapasitasnya. Kecuali ada hal di luar dugaan seperti bencana alam. Tapi kalau pembangunannya baik dan perawatannya terjaga, maka usia bangunan bisa dijamin cukup lama,” tegasnya.

    Dengan langkah tersebut, ia berharap dunia pendidikan di Bondowoso dapat terus berkembang, tidak hanya dari sisi mutu pembelajaran, tetapi juga dari ketersediaan infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman bagi anak-anak. (awi/ian)

  • Proyek Giant Sea Wall Dilirik Investor China, Ini Bocorannya!

    Proyek Giant Sea Wall Dilirik Investor China, Ini Bocorannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Otorita Pelaksana Pembangunan Pantai Utara Jawa (BOPPUJ), Didit Herdiawan Ashaf mengungkap konstruksi tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) berpeluang mendapat kucuran investasi dari perusahaan asal Tiongkok.

    Kepala Badan Otorita Pelaksana Pembangunan Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan China International Trust Investment Corporation (CITIC) dalam rangka membuka peluang kerja sama investasi tersebut.

    “Dengan kerja sama investasi internasional diharapkan pembangunan tersebut dapat menjadi pengungkit bagi ketahanan pesisir, perlindungan masyarakat, serta penguatan ekonomi termasuk ekonomi biru di masa depan,” tulis Didit dikutip dari akun Instagram resminya @didit.ashaf, Sabtu (27/9/2025).

    Tak banyak informasi yang disampaikannya, dia hanya menjelaskan pertemuan tersebut merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan Tanggul Laut Raksasa yang rencananya akan membentang dari Jakarta hingga Gresik.

    Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa saat ini pemerintah memang tengah menyempurnakan konsep pembangunan GSW agar dapat menarik banyak minat investor.

    Hal itu dilakukan mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan tersebut. Dia menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup memenuhi kebutuhan konstruksi GSW.

    Untuk itu, tambah AHY, diperlukan skema pembiayaan kreatif yang dapat mendatangkan investasi kredibel yang akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

    “Tidak mungkin kita mengandalkan APBN. Fiskal kita selalu ada batas dan ada prioritas yang harus dipenuhi oleh karena itu kita sedang berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk menarik investasi yang juga kredibel,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap kalkulasi pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal tembus hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219). 

    Adapun, proyek tersebut bakal membentang sepanjang 500 kilometer (Km) dari Banten hingga Gresik. Nantinya, keberadaan GSW diharapkan mampu mengantisipasi persoalan ekosistem dan melindungi masyarakat pesisir dari ancaman banjir rob dan kerusakan lingkungan.

  • Basuki Ungkap Realisasi Investasi IKN Capai Rp65,3 Triliun hingga September 2025

    Basuki Ungkap Realisasi Investasi IKN Capai Rp65,3 Triliun hingga September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Total investasi yang telah tertanam di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp65,3 triliun hingga September 2025. 

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan investasi yang tertanam tersebut diguyurkan oleh 49 badan usaha baik dari dalam maupun luar negeri.

    “Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha (52 perjanjian kerja sama),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Sejalan dengan hal tersebut, dia juga memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Terlebih, pembangunan IKN sendiri telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, yang resmi diundangkan sejak 30 Juli 2025.

    “Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” kata Basuki. 

    Dalam Perpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan IKN akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

    Mewujudkan hal itu, Prabowo juga merinci rencana pembangunan ke depan. Pertama, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan total luas mencapai 800 hingga 850 hektare.

    Kedua, pemerintah menetapkan pembangunan gedung atau perkantoran di Ibu Kota Nusantara dicanangkan hanya 20% dari total lahan tersedia.

    Ketiga, persentase pembangunan hunian dan rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50% dari lahan tersedia. 

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Lalu kelima indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara ditetapkan menjadi 0,74.

    “Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitamya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,” tuturnya.

  • Realisasi Investasi di IKN hingga September Tembus Rp 65 Triliun

    Realisasi Investasi di IKN hingga September Tembus Rp 65 Triliun

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat realisasi investasi swasta non-APBN sebanyak Rp 65,3 triliun hingga September 2025. Angka tersebut bersumber dari 52 perjanjian kerja sama dengan 49 investor.

    Megaproyek IKN masih terus dikebut pembangunannya, menyusul target pengoperasian sebagai Ibu Kota Politik 2028. Komitmen ini juga dipertegas dengan ditekennya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional.

    “Perpres 79/2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Melalui Perpres ini, pembangunan Nusantara ditegaskan bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global. Realisasi pembangunannya juga tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga dukungan investasi dari swasta.

    “Selain pendanaan APBN, investasi swasta memainkan peran besar. Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp 65,3 triliun dari 49 pelaku usaha dengan 52 perjanjian kerja sama,” ujarnya.

    Tahap I pembangunan IKN (2022-2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, ditopang investasi swasta.

    Tahap ini juga memperkenalkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), ditunjang dengan Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT untuk memantau progres pembangunan secara real-time.

    Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan-IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025.

    Tahap kedua (2025-2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

    (shc/hns)

  • KKP Inisiasi Rancangan Perpres Gemarikan, Ini Tujuannya – Page 3

    KKP Inisiasi Rancangan Perpres Gemarikan, Ini Tujuannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya swasembada pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan negara.

    “Gemarikan menjadi solusi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus menjadi penghela bisnis perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDPSKP), Tornanda Syaifullah, Sabtu (27/9/2025).

    Gemarikan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha/swasta terkait, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta profesional untuk bergerak bersama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat dalam mengkonsumsi ikan lebih sering.

    Adapun terkait RPerpres Gemarikan, KKP telah melaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dari meaningful participation. Tornanda menjelaskan bahwa isi RPerpres akan memuat sejumlah poin, antara lain penyediaan ikan bermutu dan aman dikonsumsi, kemudahan akses, serta peningkatan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan.

    “Akan diatur pula rencana aksi lima tahunan melalui pembentukan Tim Koordinasi Nasional Gemarikan, mekanisme dan tata kerja, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Termasuk juga pengaturan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya,” terang Tornanda

     

  • Menkeu Purbaya Tak Peduli Pedagang Thrifting Mau Bayar Pajak: Itu Ilegal

    Menkeu Purbaya Tak Peduli Pedagang Thrifting Mau Bayar Pajak: Itu Ilegal

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 21 Nov 2025, 18:00 WIB

    Diterbitkan 21 Nov 2025, 11:15 WIB

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tetap bakal menolak legalisasi penjualan baju bekas alias thrifting, meskipun para pedagangnya mau membayar pajak dari barang jualannya.

    Sebab, larangan penjualan barang bekas bukan dalam konteks penerimaan negara, tapi soal apakah itu legal diperjualbelikan atau tidak.

    Hal itu diutarakan Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Kamis (20/11). Purbaya kembali menekankan komitmennya untuk membersihkan pasar domestik dari berbagai barang ilegal.

    Ia pun menyebut negara tidak akan mencari keuntungan dengan mengenakan pajak dari barang-barang haram sejenis lainnya.

  • Bangun Tanggul Laut Raksasa Tak Mungkin Andalkan APBN!

    Bangun Tanggul Laut Raksasa Tak Mungkin Andalkan APBN!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mungkin menopang seluruh proses pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura).

    “Skema pembiayaannya harus kredibel, karena ini besar sekali, tidak mungkin kita mengandalkan APBN. Fiskal kita selalu ada batas dan ada prioritas yang harus dipenuhi,” kata AHY saat ditemui wartawan di Travoy Hub, Jakarta Timur, dikutip Sabtu.

    Di sisi lain, menurutnya pembangunan proyek ini menjadi sangat penting karena jalur Pantura yang membentang melintasi lima provinsi menghadapi ancaman serius berupa penurunan muka tanah dan banjir rob.

    “Jumlahnya banyak saudara-saudara kita yang tinggal di pantai utara. Belum lagi berbicara banyak kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus dilindungi,” terangnya.

    “Oleh karena itu tidak berlebihan jika Bapak Presiden Prabowo Subianto juga melakukan langkah-langkah yang cepat dan strategis termasuk dengan membentuk badan otorita pengelola Pantura,” sambung AHY.

    Di sisi lain, total biaya pembangunan Giant Sea Wall ini diperkirakan mencapai US$ 80 miliar atau sekitar Rp 1.300 triliun. Total waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk membangun proyek ini diperkirakan antara 15-20 tahun.

    Untuk itu AHY turut mengundang pihak swasta maupun investor asing untuk menanamkan modal sebesar-besarnya di proyek ini. Hingga kini ia mengaku terus berkomunikasi dan menjajaki peluang investasi proyek dengan berbagai pihak.

    “Kita sedang berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk menarik investasi yang juga kredibel,” ucap AHY.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung rencananya untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall dalam pidatonya di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Ia mengatakan proyek ini diinisiasi karena adanya perubahan iklim global yang membuat permukaan air laut naik 5 cm di setiap tahunnya. Hal itu menjadi ancaman besar bagi Indonesia.

    “Untuk ini, kami terpaksa membangun giant sea wall sepanjang 480 kilometer. Mungkin akan memakan waktu 20 tahun, tetapi kami tidak punya pilihan. Kami harus mulai sekarang,” ujarnya.

    (igo/fdl)

  • Kadin Curhat Industri Tercekik Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS

    Kadin Curhat Industri Tercekik Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan sejumlah industri pengolahan nonmigas yang berpotensi terdampak pelemahan rupiah. Saat ini nilai tukar rupiah tercatat Rp16.738 terhadap dolar AS. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan pelemahan rupiah tentu membawa risiko yang cukup besar bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. 

    “Sektor industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor, seperti farmasi, elektronik, dan otomotif, akan paling terdampak,” kata Saleh kepada Bisnis, Jumat (26/9/2025). 

    Dia menyebut biaya impor bahan baku dan barang modal akan menjadi lebih mahal, sehingga menekan margin keuntungan pengusaha. 

    Tak hanya itu, volatilitas rupiah juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan membuat pengusaha lebih sulit menyusun perencanaan bisnis jangka menengah. 

    “Namun, pelemahan rupiah juga dapat menjadi peluang bagi sektor berorientasi ekspor karena harga produk Indonesia menjadi relatif lebih kompetitif di pasar global,” tuturnya. 

    Dalam kondisi ini, pihaknya berharap agar pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar dengan kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasi. 

    Intervensi pasar valas perlu dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan distorsi, sementara kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong sektor produktif. 

    “Dari sisi struktural, pengusaha mengusulkan pemerintah meningkatkan program substitusi impor, mendorong hilirisasi industri, serta memperluas pasar ekspor nontradisional agar ketergantungan terhadap impor bisa dikurangi,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, transparansi komunikasi kebijakan juga penting agar pelaku usaha dapat lebih cepat menyesuaikan strategi bisnis.

    Dunia usaha juga akan berupaya melakukan efisiensi dan diversifikasi sumber bahan baku agar tidak terlalu bergantung pada impor. Selain itu, strategi lindung nilai (hedging) juga dapat digunakan untuk melindungi dari risiko fluktuasi kurs. 

    “Pelaku usaha berupaya memperluas pasar ekspor guna memanfaatkan sisi positif dari pelemahan rupiah. Digitalisasi proses bisnis dan peningkatan produktivitas menjadi langkah penting agar perusahaan lebih adaptif menghadapi ketidakpastian nilai tukar,” tambahnya. 

    Senada, WKU Kadin Sarman Simanjorang menyebut risiko pelemahan rupiah terhadap bisnis dan ekonomi jika berkepanjangan akan sangat riskan,dan akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.

    Dia mendesak pemerintah dan Bank Indonesia harus segera melakukan evaluasi faktor utama yang menyebabkan nilai rupiah yang sudah cukup jauh meninggalkan asumsi kurs rupiah pada APBN 2025 sebesar Rp16.000 per dolar AS. 

    “Jika pelemahan ini berkepanjangan akan mempengaruhi transaksi ekspor/impor terutama bahan baku industri yang masih tergantung barang import,” terangnya, dalam kesempatan terpisah. 

    Bagi pemerintah, menurut Sarman, pelemahan ini juga akan semakin membebani nilai utang luar negeri, sehingga memang strategi penguatan nilai tukar rupiah harus segera dilakukan.

    Apalagi, dolar AS saat ini merupakan mata uang resmi dalam transaksi bisnis dengan luar negeri, sehingga pelemahan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi kinerja berbagai sektor usaha.

    Untuk itu stabilisasi nilai tukar rupiah harus selalu terjaga mendekati angka asumsi kurs pada APBN 2025 karena itu menjadi acuan bagi pasar. Dunia usaha berharap agar Pemerintah dan BI mampu menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah.

    “Pengusaha akan wait and see artinya pengusaha akan melihat apakah pelemahan nilai tukar rupiah bersifat temporer dan segera menguat atau memang potensinya akan bertahan lama,” jelasnya. 

    Bagi pengusaha, dalam kondisi ini tidak ada jalan lain selain melakukan penyesuaian. Secara internal, pelaku usaha akan melakukan evaluasi dan mengambil langkah antisipasi jika pelemahan nilai tukar rupiah ini berkepanjangan.

    “Bagi industri yang bahan bakunya masih tergantung impor tidak tertutup kemungkinan melakukan penyesuaian harga atau mengurangi ukuran dari barang yang diproduksi,” imbuhnya. 

    Namun, hal tersebut dilakukan apabila pelemahan rupiah berkepanjangan. Oleh karena itu, Kadin berharap dengan berbagai instrumen yang ada Pemerintah dan BI dapat segera menguatkan nilai tukar rupiah. 

  • Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN Nasional 26 September 2025

    Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN Nasional 26 September 2025

    Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diterbitkan pemerintah pada Senin (30/7/2025) di Jakarta.
    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Perpres tersebut memberi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
    “Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/9/2025).
    Regulasi ini menargetkan penetapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, didukung dengan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
    Berdasarkan Perpres tersebut, sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN secara bertahap akan mulai bertugas di IKN. Pada 2029, jumlah ASN yang ditempatkan di IKN ditargetkan mencapai 9.500 pegawai.
    Untuk mendukung proses pemindahan, hingga September 2025, telah tersedia 44
    tower
    hunian siap huni. Sementara 3
    tower
    berada dalam tahap penyelesaian dan 4
    tower
    baru lainnya masih dalam pembangunan.
    Untuk diketahui, tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan sejumlah infrastruktur utama, antara lain Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, serta bandara VVIP, yang ditopang oleh investasi swasta.
    Pembangunan tahap pertama juga telah menerapkan standar bangunan gedung hijau (BGH) dan bangunan gedung cerdas (BGC), ditunjang dengan
    command center
    berbasis CCTV,
    drone
    , dan
    internet of things
    (IoT) untuk memantau progres pembangunan secara
    real-time
    .
    Beberapa proyek
    multiyears
    dari tahap pertama tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025.
    Sementara itu, tahap kedua (2025–2028) fokus pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.
    Percepatan pembangunan kawasan IKN tidak hanya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga investasi swasta yang memainkan peran besar.
    Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp 65,3 triliun dari 49 pelaku usaha melalui 52 perjanjian kerja sama.
    Dengan demikian, penerbitan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PGN Perkuat Jargas, Dorong Swasembada dan Transisi Energi Bersih

    PGN Perkuat Jargas, Dorong Swasembada dan Transisi Energi Bersih

    Bisnis.com, CILEGON – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, menegaskan komitmennya dalam mendukung program Pemerintah terkait swasembada energi melalui pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI di Station Bojonegara, Rabu, (24/09/2025). Agenda ini menjadi forum diskusi strategis mengenai tantangan pengelolaan gas bumi, termasuk kebutuhan infrastruktur, harga yang kompetitif, serta keberlanjutan pasokan.

    Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta, menekankan peran strategis gas bumi sebagai sebagai tulang punggung transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060, melalui upaya pengendalian pencemaran udara. Selain itu, pemanfaatan gas bumi khususnya jargas juga menghadirkan solusi berkelanjutan untuk menekan impor energi.

    “Kita berharap gas bumi dapat menjadi alternatif untuk mengurangi impor LPG, sejalan dengan arahan Presiden yaitu Asta Cita untuk mewujudkan swasembada energi. Kami sebagai pelaksana di lapangan akan terus berusaha mengoptimalkan pengembangan infrastrukur untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di seluruh lapisan masyarakat,” tegas Hery.

    PGN saat ini mengoperasikan infrastruktur terintegrasi yang mencakup lebih dari 33.000 km jaringan pipa, fasilitas regasifikasi LNG, hingga stasiun pengisian bahan bakar gas. Di Area Cilegon sendiri, PGN menyalurkan gas bumi sekitar 40,87 BBTUD kepada lebih dari 16.000 pelanggan rumah tangga, pelanggan kecil, serta pelanggan komersial dan industri.

    Secara keseluruhan di Provinsi Banten, PGN telah membangun lebih dari 15.000 jargas APBN dan lebih dari 69.000 jargas mandiri PGN. Jaringan tersebut tersebar di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

    PGN berencana untuk terus memperluas akses masyarakat melalui pembangunan jargas. “Untuk itu, dukungan Pemerintah sangat diperlukan agar perluasan jargas dapat berjalan lebih optimal, baik melalui percepatan perizinan, insentif keekonomian pembangunan jargas, maupun sosialisasi kepada masyarakat.” ujar Hery.

    Pada kesempatan tersebut, Putri Zulhas selaku Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dan Ratu Rachmatuzakiyah selaku Bupati Serang turut menyampaikan harapannya agar infrastruktur jargas dapat segera diperluas. Keduanya sepakat mendorong pemanfaatan energi gas bumi yang lebih aman, praktis dan efisien bagi masyarakat.

    Ke depan, PGN menargetkan perluasan layanan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Komisi XII DPR RI dan Bupati Serang untuk mewujudkan pemerataan akses energi bersih, pengurangan impor energi, sekaligus penguatan daya saing industri.