Xcloud.id

Topik: APBN

  • Menteri PU: Jaringan irigasi air tanah solusi bagi daerah tadah hujan

    Menteri PU: Jaringan irigasi air tanah solusi bagi daerah tadah hujan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) menjadi solusi bagi daerah tadah hujan seperti Gunungkidul, Jawa Tengah.

    “Kita sudah komit bersama Ibu Bupati untuk seluruh area Gunungkidul yang memiliki potensi air tanah memadai, kita akan bantu bangun beberapa titik tambahan jaringan irigasi air tanah secara bertahap, sekaligus memperhatikan kebutuhan jalan usaha tani agar akses petani ke lahan juga semakin mudah,”kata Dody dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Kementerian PU memperluas pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk mendukung produktivitas pertanian di wilayah rawan kekeringan Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Salah satu lokasi penerima manfaat berada di Dukuh Bulak Blimbing, Kelurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul

    Program pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU untuk memastikan setiap tetes air memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    Dody mengatakan, infrastruktur irigasi air tanah menjadi solusi bagi daerah tadah hujan seperti Gunungkidul agar petani bisa menanam lebih dari sekali dalam setahun.

    Pembangunan infrastruktur JIAT Blimbing bersumber dari APBN dengan biaya sebesar Rp578 juta, dengan panjang saluran mencapai 172 meter dan luas layanan 14,5 hektar. Keberadaan JIAT Blimbing telah memberikan manfaat untuk meningkatkan luas tambah tanam (LTT) hingga 32 hektar, berkat tersedianya sistem pompa air tanah dengan sumur dalam sedalam 100 meter.

    Selain itu dilengkapi jaringan distribusi dengan panjang jaringan 4,67 km, dan rumah genset serta panel pompa yang berfungsi menjaga suplai air stabil sepanjang tahun dengan debit produksi 30 liter per detik.

    “Ke depan, kita ingin Gunungkidul tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hujan. Secara perlahan, seluruh wilayah akan berubah menjadi kawasan yang produktif,” kata Dody.

    Secara historis, sejak tahun 1980-an, telah terbangun sekitar 40 jaringan irigasi air tanah di wilayah Gunungkidul. Pembangunan JIAT baru seperti di Blimbing menjadi bukti kesinambungan program Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak dalam memanfaatkan potensi air bawah tanah untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhub Dorong Ada Skytrain di Bekasi untuk Integrasi Moda Transportasi

    Menhub Dorong Ada Skytrain di Bekasi untuk Integrasi Moda Transportasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong salah satu pengembang perumahan di Bekasi, Jawa Barat untuk membangun skytrain demi terwujudnya integrasi moda transportasi di wilayah tersebut.

    Dudy mengungkapkan bahwa sejatinya pengembang perumahan—yang tidak disebutkan namanya itu—berencana untuk membangun elevated bus yang menghubungkan kawasan perumahannya dengan Stasiun LRT Bekasi Barat. 

    Di sisi lain, imbuhnya, pemerintah berharap agar moda transportasi yang dibangun oleh pengembang tersebut adalah skytrain. 

    “Kami dorong kalau bisa mereka [pengembang] menggunakan skytrain. Kita buka diskusi kepada mereka dari salah satu perumahan cukup besar di Bekasi, mereka akan terkoneksi dengan LRT. Pada ujungnya nanti mereka akan terkonek dengan MRT East West,” jelas Dudy kepada wartawan, dikutip pada Minggu (5/10/2025). 

    Dengan demikian, moda transportasi di kawasan tersebut akan terbantu dengan adanya elevated bus maupun skytrain yang akan dibangun nantinya. 

    Dudy lebih mendorong pembangunan skytrain ketimbang elevated bud, karena akan menjadi pilot project dan memiliki nilai invetasi yang relatif lebih murah. 

    Dirinya berpesan, entah elevated bus ataupun skytrain yang akan dibangun agar mempertimbangkan masalah pembangunan. Rencananya, proyek tersebut akan terbentang dari stasiun LRT Bekasi Barat ke arah Utara menuju Stadion Bekasi. 

    Kemudian moda tersebut akan terhubung ke Stasiun Bekasi sehingga masyarakat Bekasi dapat mengakses LRT dari Stasiun Bekasi menggunakan elevated bus atau skytrain. 

    “Jadi nanti Stasiun Bekasi akan semacam diperluas, terkoneksi dengan stasiunnya pengembang tersebut, kemudian masyarakat bisa menggunakan apapun nantinya, elevated bus ataupun skytrain atau apapun itu terkoneksi dengan LRT di Bekasi Barat,” kata Dudy. 

    Adapun, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menyebutkan bahwa selain di Bekasi, rencana pembangunan skytrain juga muncul sebagai feeder dari Stasiun LRT Harjamukti menuju Mekarsari. 

    Proyek tersebut pun telah ditawarkan dan didiskusikan dengan sejumlah investor. “Dari Stasiun Harjamukti bisa ada skytrain ke Mekarsari, ke Kota Wisata dan terus ke arah barat,” ujarnya.

    Kendati demikian, Allan menuturkan bahwa pemerintah sangat mengharapkan adanya bantuan dari investor swasta terkait dengan pengembangan transportasi, sehingga dapat meringankan beban APBN.

    Sebelumnya, Menhub telah bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membahas sejumlah isu transportasi di Wilayah Jawa Barat.  

    Beberapa isu yang diulas, antara lain terkait rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat, penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya, hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata.

    Selain itu, dibahas pula isu transportasi di sektor udara, salah satunya terkait dengan pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.

    Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jemaah dari wilayah Jawa Barat.

  • Tantangan Berat Industri Logam dan Mesin Kejar Target Kontribusi Manufaktur 20%

    Tantangan Berat Industri Logam dan Mesin Kejar Target Kontribusi Manufaktur 20%

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA) menyebutkan target kontribusi manufaktur di level 20,8% bukan tidak mungkin, meskipun kemungkinannya kecil untuk dapat dicapai akhir tahun ini. 

    Ketua Umum GAMMA, Dadang Asikin mengatakan bahwa dengan kondisi global yang masih penuh tantangan ketidakpastian global yang dipicu perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, hingga pelemahan permintaan ekspor, maka untuk mencapai angka 20,8% dalam sisa waktu tahun 2025 ini menjadi tantangan yang cukup berat.

    “Kami melihat [industri pengerjaan logam dan mesin Indonesia] memiliki potensi mendorong kenaikan meski secara realistis capaian di atas 20% membutuhkan strategi jangka menengah, bukan sekadar dalam hitungan bulan di sisa akhir tahun 2025,” ujar Dadang kepada Bisnis, dikutip Minggu (5/10/2025). 

    Apalagi, dalam satu dekade terakhir, kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami stagnasi di kisaran 18%—19%.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor manufaktur tercatat sebagai penggerak utama ekonomi kuartal II/2025 dengan kontribusinya ke PDB mencapai 18,67%.

    Kendati naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, 2023, dan 2024, kontribusi sektor manufaktur masih terjebak di angka 18%. Masih jauh dibandingkan dengan kuartal II/2021 yang mencapai 19,29% atau masa sebelum pandemi pada kuartal II/2018 dan 2019 yang masing-masing sebanyak 19,8% dan 19,52%. 

    Tak hanya itu, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan dengan se-dekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% secara tahunan (year-on-year/YoY).

    “Kami akui, dukungan pemerintah selama ini terhadap industri manufaktur memang ada, tetapi dirasakan belum sepenuhnya efektif untuk mendorong kontribusi manufaktur ke PDB hingga di atas 20%,” tuturnya.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan sektor industri pengolahan pada 2025 tumbuh 5,5% dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 20,8% pada 2025. Angka tersebut naik dibandingkan dengan baseline 2024 yang sebesar 18,98%.

    Target tersebut tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

    “Untuk menopang target tersebut, kami berpendapat ada beberapa hal yang mendesak bagi industri mesin dan logam,” tuturnya.

    Pertama, kepastian pasar dalam negeri. Dia menyebut industri pengerjaan logam dan mesin merupakan sektor yang berorientasi pada substitusi impor dan peningkatan nilai tambah bahan baku lokal.

    Untuk menjamin pasar domestik, maka program substitusi impor harus diikuti dengan keberpihakan nyata terhadap produk dalam negeri melalui pengadaan pemerintah dan BUMN terlebih program atau proyek yang menggunakan belanja APBN dan juga termasuk komitmen pada aturan TKDN.

    Dadang pun menyebutkan beberapa catatan yang sering dirasakan pelaku usaha seperti implementasi TKDN yang lemah. Sebab, di lapangan masih banyak proyek pemerintah dan BUMN yang lebih memilih produk impor dengan alasan harga atau kecepatan pasok. 

    “Akibatnya industri dalam negeri, termasuk mesin dan logam, kurang mendapatkan pasar yang seharusnya,” jelasnya.

    Kedua, kebutuhan akses pembiayaan dan insentif fiskal. Dalam hal ini, industri mesin dan logam membutuhkan pembiayaan dengan bunga kompetitif serta insentif investasi (tax holiday, super deduction) agar mampu memperkuat kapasitas produksi.

    Selama ini, akses pembiayaan sulit dan mahal sehingga industri padat modal seperti mesin dan logam sering kesulitan mendapatkan pembiayaan jangka panjang dengan bunga yang terjangkau. Skema kredit investasi yang ramah industri bagi pelaku industri masih terbatas.

    “Langkah Kementerian Keuangan dengan memindahkan cadangan dana Pemerintah dari BI ke Bank Himbara sebesar Rp200 triliun harus dibarengi dengan semangat mempermudah akses pembiayaan oleh pihak perbankan dengan bunga yang kompetitif bisa di manfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendukung kegiatan investasi dan biaya operasional,” kata Dadang.

    Ketiga, jaminan ketersediaan energi dan bahan baku. Dia menilai harga energi yang terjangkau dan pasokan bahan baku yang stabil akan sangat menentukan daya saing industri manufaktur dan logam dan mesin.

    Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)

    Namun, saat ini harga energi industri masih tinggi. Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang berlaku cukup membantu, tetapi belum menjangkau semua sektor manufaktur. Sementara itu, listrik industri juga relatif mahal dibanding negara pesaing yang membuat biaya produksi tidak kompetitif.

    Keempat, kebijakan industrial yang konsisten. Setiap industri membutuhkan kepastian regulasi jangka panjang agar berani melakukan ekspansi dan investasi baru. Sebab, regulasi dan perizinan masih sering berubah dan tumpang tindih antara pusat dan daerah yang mempunyai otonomi kewilayahan.

    Pelaku usaha membutuhkan kepastian jangka panjang, tetapi masih sering terjadi perubahan aturan, baik di bidang fiskal, impor, tata ruang dan perizinan maupun ketenagakerjaan. Hal ini membuat dunia usaha ragu melakukan ekspansi besar.

    Kelima, kebutuhan dukungan riset, teknologi, dan SDM. Menurut dia, program vokasi dan adopsi teknologi industri 4.0 memang telah berjalan, tetapi skalanya kecil dan belum menyentuh mayoritas industri, terutama sektor mesin dan logam yang justru sangat strategis.

  • Menkeu Purbaya Ingatkan Risiko Tarik Anggaran MBG Jika Serapan Tak Maksimal

    Menkeu Purbaya Ingatkan Risiko Tarik Anggaran MBG Jika Serapan Tak Maksimal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan tetap menarik anggaran makan bergizi gratis alias MBG, jika realisasi penyerapannya tetap tak maksimal.

    Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menyusul permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan agar anggaran MBG tidak ditarik kembali. Kendati demikian, Purbaya menekankan otoritas fiskal akan tetap mengambil keputusan secara objektif.

    “Berarti kan Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia nggak menyerap ya kita potong juga,” ujarnya kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

    Sebelumnya, Luhut menilai penyerapan anggaran MBG sudah semakin baik. Oleh sebab itu, dia menilai bendahara negara tidak perlu menarik anggaran MBG.

    “Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan enggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut juga telah mengingatkan BGN mengenai potensi kenaikan biaya dana alias cost of fund apabila anggaran MBG tak kunjung terserap.

    Purnawirawan TNI ini menilai bahwa apabila anggaran tersebut terserap dengan baik, maka ekonomi di akar rumput akan turut bergerak, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” ujar Luhut.

    Pada kesempatan yang sama, Dadan menyampaikan bahwa serapan anggaran MBG per 3 Oktober 2025 mencapai Rp21,64 triliun. Jumlah tersebut disebutnya setara dengan 34% dari pagu anggaran MBG di APBN 2025 yang sebesar Rp71 triliun, dan diterima oleh lebih dari sepertiga penerima manfaat.

    “Jadi sudah 37% menerima manfaat, menerima manfaat makan bergizinya dalam waktu sembilan bulan,” ujar Dadan.

  • Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi, Nyaris 10 Tahun Jadi Wacana

    Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi, Nyaris 10 Tahun Jadi Wacana

    Jakarta –

    Wacana pembangunan LRT Bandung Raya kembali muncul. Rencana pembangunan transportasi umum baru ini muncul lagi dalam diskusi antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Dalam catatan detikcom dirangkum Minggu (5/10/2025), proyek LRT Bandung Raya sejatinya sudah mulai diperbincangkan sejak 2016 atau hampir satu dekade lalu. Tepatnya, saat sosok Ridwan Kamil masih menjadi Wali Kota Bandung.

    LRT Bandung Raya dirancang untuk bisa melewati wilayah seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Sumedang. Bahkan, sempat ditargetkan tahun 2018 LRT Bandung Raya sudah bisa dipakai masyarakat.

    Kala itu sudah ada persiapan rencana pembangunan LRT koridor 1 dari Babakan Siliwangi-Leuwipanjang sepanjang sekitar 11 kilometer. Namun, rencana pembangunan itu tak kunjung terlaksana karena urusan anggaran. Mulanya, LRT Bandung Raya mau dibantu APBN, namun sempat dibatalkan membuat proyek tersebut mandek pembangunannya.

    Berdasarkan studi World Bank, pembangunan LRT Bandung koridor Babakan Siliwangi-Leuwipanjang membutuhkan biaya pembangunan hingga Rp 10 triliun.

    Setelah bertahun-tahun mandek pembangunannya dan hanya berkutat pada rencana dan mencari pendanaan, di tahun 2024, Pemprov Jawa Barat mengatakan proyek ini akan dijalankan kembali dengan menggandeng investor.

    Kala itu, Pemprov Jabar yang dipimpin Bey Machmudin selaku Penjabat Gubernur, mengumumkan secara prinsip Kementerian Keuangan telah menyetujui proyek LRT Bandung Raya dijalankan. Pendanaan proyek LRT akan dilakukan lewat kucuran APBN juga berasal dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Menurutnya, Kemenkeu akan menawarkan proyek LRT Bandung Raya kepada investor melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mencari pendanaan.

    Dua koridor yang akan jadi fokus pembangunan yakni Utara Selatan dengan trase Babakan Siliwangi-Leuwipanjang dan Barat Timur dengan trase Leuwipanjang-Tegalluar.

    Kala itu, Pemprov Jawa Barat menginginkan proses groundbreaking LRT Bandung Raya sudah bisa dilalukan pada tahun 2024. Namun sampai sekarang pembangunan tak kunjung dilakukan juga, apalagi kepemimpinan Jawa Barat juga baru berganti.

    Sementara itu, dalam diskusi terakhir antara Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kementerian Perhubungan menegaskan akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Tak terkecuali pembangunan LRT Bandung Raya.

    “Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ujar Dudy dalam keterangannya.

    (acd/acd)

  • Tak Semua Reklame Kena Pajak Penuh, Ini Aturan Baru dari Pemprov DKI Jakarta – Page 3

    Tak Semua Reklame Kena Pajak Penuh, Ini Aturan Baru dari Pemprov DKI Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 870 Tahun 2025 tentang kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan Pajak Reklame. Aturan ini hadir untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meringankan beban Wajib Pajak, khususnya pelaku usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan reklame.

    Melalui aturan baru ini, Wajib Pajak berhak mengajukan pengurangan pajak apabila reklame yang dimiliki mengalami kenaikan pokok pajak lebih dari 25 persen dibandingkan periode sebelumnya yang tercantum dalam SKPD. Besaran pengurangan yang diberikan maksimal mencapai 50 persen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan.

    Pembebasan Pajak Reklame

    1. Pembebasan Secara Jabatan (otomatis berlaku), untuk reklame seperti:

    Stiker kecil dengan ukuran maksimal 200 cm²Selebaran
    Reklame di dalam ruang usaha (toko, ruko, restoran, kantor)
    Reklame di dalam kendaraan umum atau pribadi
    Reklame di pagar pembatas proyek
    Penawaran titik reklame oleh perusahaan periklanan
    Reklame nonpermanen di sektor informal
    Reklame dalam rangka program CSR perusahaan

    2. Pembebasan Secara Insidental, yang berlaku untuk kegiatan tertentu, antara lain:

    Program strategis nasional maupun daerah
    Program pemerintah yang dibiayai APBN/APBD
    Kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) hasil kerja sama dengan pemerintah
    Pertandingan olahraga, pergelaran seni, dan budaya hasil kolaborasi dengan pemerintah
    Peringatan atau perayaan hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan bersama pemerintah

    Kepgub 870 Tahun 2025 ditetapkan pada 29 September 2025 dan berlaku surut sejak 27 Agustus 2025. Dengan demikian, pengurangan maupun pembebasan pajak reklame yang memenuhi kriteria sudah bisa dimanfaatkan sejak tanggal tersebut.

    Dorong Iklim Usaha yang Sehat

    Melalui aturan ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak semua objek reklame otomatis dikenakan pajak penuh. Ada kondisi tertentu yang membuat Wajib Pajak berhak atas keringanan, bahkan pembebasan. Harapannya, kebijakan ini dapat menciptakan iklim usaha reklame yang lebih sehat, transparan, dan tetap mendukung kepentingan masyarakat luas.

     

    (*)

  • Menanti Tol Serpong-Bogor yang Pangkas Waktu Tempuh Jadi 45 Menit

    Menanti Tol Serpong-Bogor yang Pangkas Waktu Tempuh Jadi 45 Menit

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan segera memulai pembangunan proyek tol perdananya, yakni Tol Bogor-Serpong via Parung. Memiliki panjang 32,03 kilometer (km), proyek ini diproyeksikan akan memangkas waktu tempuh Bogor-Serpong menjadi kurang dari 45 menit.

    Tol Bogor-Serpong via Parung nantinya akan melintasi dua provinsi, di mana 27,83 km berada di provinsi Jawa Barat dan 4,2 km sisanya di provinsi Banten. Adapun jarak tempuh Bogor-Serpong sendiri melalui jalan arteri bisa mencapai hingga 1 jam, sehingga kehadiran tol ini memangkas waktu perjalanan jadi lebih singkat.

    Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero), Rivan A. Purwantono, menyampaikan proyek ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menyediakan infrastruktur jalan tol yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

    “Pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong (Via Parung) tidak hanya mempercepat perjalanan antara Bogor dan Serpong, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, mempermudah distribusi logistik, dan mendorong investasi di wilayah penyangga ibu kota,” kata Rivan dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/10/2025).

    Tol Bogor-Serpong via Parung merupakan proyek prakarsa badan usaha (unsolicited) dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Wilan mengatakan, proyek ini menelan anggaran senilai Rp 12,35 triliun yang sepenuhnya didukung oleh badan usaha, tanpa APBN.

    Badan usaha pemrakarsa proyek tersebut ialah Konsorsium PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS). Adapun BSIS sendiri dibentuk oleh konsorsium dengan porsi saham PT Persada Utama Infra 52%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 25%, PT Adhi Karya (Persero) Tbk 12%, dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) 10%.

    Pembangunan tol ini terbagi menjadi 4 seksi. Rinciannya antara lain Seksi 1 Junction Salabenda-Simpang Susun (SS) Pondok Udik sepanjang 3,97 km. Lalu Seksi 2 SS Pondok Udik-SS Putat Nutug sepanjang 9,27 km, Seksi 3 SS Putat Nutug-SS Rumpin sepanjang 8,23 km, terakhir ada Seksi 4 SS Rumpin sampai Junction Serpong sepanjang 10,56 km.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, ruas Tol Bogor-Serpong via Parung merupakan simpul strategis yang menghubungkan pusat pertumbuhan di Jabodetabek dan mengikat denyut kehidupan masyarakat.

    Tol ini masuk ke dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) III dan akan terhubung dengan Tol Serpong-Balaraja di sebelah barat, lalu Tol Bogor Ring Road (BORR), tersambung Tol Depok-Antasari, serta Tol Sentul Selatan-Karawang Barat yang juga akan segera dilelangkan.

    “Keberadaannya insyaallah akan memperlancar mobilitas, mengurangi beban jalan-jalan arteri dan memperpendek tubuh. Lebih dari itu, ruas ini juga membuka pertemuan ekonomi baru di kawasan Jabodetabek khususnya,” kata Dody, dalam acara Penandatanganan PPJT Tol Bogor-Serpong di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).

    Rencananya, proses pengadaan tanah untuk proyek Tol Bogor-Serpong via Parung ini akan dimulai pada awal tahun 2026 mendatang. Diharapkan konstruksinya dapat dimulai pada bulan Oktober 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2028.

    (shc/ara)

  • Cek Aset Asrama Haji, Wamenhaj: Ada yang Mangkrak, Tak Sesuai Spesifikasi Nasional 4 Oktober 2025

    Cek Aset Asrama Haji, Wamenhaj: Ada yang Mangkrak, Tak Sesuai Spesifikasi Nasional 4 Oktober 2025

    Cek Aset Asrama Haji, Wamenhaj: Ada yang Mangkrak, Tak Sesuai Spesifikasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, meninjau aset perhajian di Asrama Haji Indramayu dalam rangka kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Haji Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.
    Inspeksi ini dilakukan dalam rangka mengecek sarana dan prasarana milik Kementerian Haji dan Umrah di seluruh Indonesia. Dahnil mengaku, banyak menerima laporan terkait pembangunan asrama haji maupun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang didanai APBN dan dana haji melalui SBSN, yang mangkrak.
    “Namun ada yang mangkrak, tidak sesuai spesifikasi, bahkan disinyalir terjadi upaya penguasaan aset secara tidak sah,” kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/10/2025).
    Dalam peninjauan ini, Dahnil melibatkan tim dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri setempat, agar setiap dugaan penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti sesuai hukum.
    “Seperti di Asrama Haji Indramayu ini, sudah menghabiskan dana APBN dan SBSN ratusan miliar, tetapi masih banyak hal yang tidak sesuai spesifikasi dan mangkrak,” jelasnya.
    Dahnil meminta adanya pertanggungjawaban apabila ditemukan tindak pidana korupsi sebelum pengalihan aset ke Kemenhaj.
    “Saya meminta apabila ditemukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan ini, maka sebelum pengalihan aset harus jelas siapa pihak yang bertanggung jawab dan ditindak secara hukum,” tegas Dahnil.
    Ia menambahkan, praktik moral hazard dalam pengelolaan haji harus segera dihentikan sesuai perintah Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Presiden telah menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh menjadi lahan praktik korupsi, manipulasi, atau rente,” jelas Dahnil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi XI DPR Minta Purbaya Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

    Komisi XI DPR Minta Purbaya Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Kementerian Keuangan perlu memusatkan perhatian pada perbaikan tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam APBN, alih-alih terlibat dalam polemik teknis.

    “Selama bertahun-tahun masalah klasik ini selalu muncul, terutama pada subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Ia menjelaskan urusan teknis seperti pengaturan harga maupun distribusi subsidi berada di bawah tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial. Sementara itu, Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara memiliki mandat memastikan pembayaran subsidi dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

    “Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa tujuan utama subsidi adalah untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah serta menjamin kelompok rentan dapat mengakses energi dengan harga yang terjangkau. Ia mengingatkan, perbedaan pandangan antarkementerian tidak boleh mengaburkan esensi kebijakan tersebut.

    “Jika distribusi subsidi LPG 3 kilogram atau subsidi energi lain tidak tepat sasaran, yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antar kementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik,” imbuhnya.

    Misbakhun juga menyebut bahwa data penerima manfaat subsidi energi akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), hasil kerja sama antara Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, ia menilai koordinasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dalam APBN 2026, alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi diperkirakan meningkat seiring dengan ketidakpastian harga minyak global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Menurutnya, disiplin fiskal dan tata kelola yang baik menjadi faktor penentu kredibilitas APBN dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat, namun tetap mengawasi agar APBN dijalankan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Menteri Keuangan harus menjawab tantangan ini dengan memastikan mekanisme pembayaran subsidi tepat waktu dan akuntabel,” pungkas Misbakhun.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi XI DPR Minta Purbaya Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

    Komisi XI DPR Minta Purbaya Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Kementerian Keuangan perlu memusatkan perhatian pada perbaikan tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam APBN, alih-alih terlibat dalam polemik teknis.

    “Selama bertahun-tahun masalah klasik ini selalu muncul, terutama pada subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Ia menjelaskan urusan teknis seperti pengaturan harga maupun distribusi subsidi berada di bawah tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial. Sementara itu, Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara memiliki mandat memastikan pembayaran subsidi dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

    “Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa tujuan utama subsidi adalah untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah serta menjamin kelompok rentan dapat mengakses energi dengan harga yang terjangkau. Ia mengingatkan, perbedaan pandangan antarkementerian tidak boleh mengaburkan esensi kebijakan tersebut.

    “Jika distribusi subsidi LPG 3 kilogram atau subsidi energi lain tidak tepat sasaran, yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antar kementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik,” imbuhnya.

    Misbakhun juga menyebut bahwa data penerima manfaat subsidi energi akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), hasil kerja sama antara Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, ia menilai koordinasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dalam APBN 2026, alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi diperkirakan meningkat seiring dengan ketidakpastian harga minyak global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Menurutnya, disiplin fiskal dan tata kelola yang baik menjadi faktor penentu kredibilitas APBN dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat, namun tetap mengawasi agar APBN dijalankan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Menteri Keuangan harus menjawab tantangan ini dengan memastikan mekanisme pembayaran subsidi tepat waktu dan akuntabel,” pungkas Misbakhun.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]