Xcloud.id

Topik: APBN

  • Video: Potensi Pendapatan Negara Tergerus Karena Rokok Ilegal

    Video: Potensi Pendapatan Negara Tergerus Karena Rokok Ilegal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret dan tegas untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang semakin masif. Ia menegaskan, penindakan langsung di lapangan menjadi kunci utama, mengingat banyak produsen ilegal kini telah menggunakan mesin berkapasitas besar dan beroperasi secara terbuka.

    Wijayanto menyoroti besarnya dampak peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan negara. Ia mencatat, penerimaan cukai rokok selama dua tahun terakhir mencapai sekitar Rp216 triliun per tahun. Jika ditambah pajak penghasilan dan PPN, kontribusinya terhadap APBN bisa menembus Rp300 triliun. Namun, maraknya rokok ilegal membuat potensi penerimaan tersebut tergerus.

    Selengkapnya dialog Safrina Nasution bersama Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).

  • Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Salurkan Bantuan 1.000 Sambungan Listrik Gratis pada 2025 Regional 13 Oktober 2025

    Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Salurkan Bantuan 1.000 Sambungan Listrik Gratis pada 2025 Regional 13 Oktober 2025

    Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Salurkan Bantuan 1.000 Sambungan Listrik Gratis pada 2025
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan 1.000 sambungan listrik gratis pada 2025. 
    Bantuan itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan selaras dengan semangat Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah.
    Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan, intervensi program yang meringankan beban masyarakat tidak mampu akan terus dimaksimalkan.
    Terlebih, intervensi ditujukan bagi masyarakat yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Saya kira ini sudah berjalan, ditingkatkan lagi ya,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (13/10/2025).
    Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Agus Sugiharto menyampaikan, target program bantuan 1.000 sambungan listrik gratis pada 2025, sudah tuntas dilaksanakan. Bantuan tersebut tersebar di seluruh daerah di Jateng.
    “Pada 2025, Dinas ESDM Jateng diberikan anggaran untuk 1.000 rumah dan seluruhnya sudah terealisasi,” ujarnya. 
    Dia menjelaskan, program bantuan sambungan listrik gratis itu memakan anggaran Rp 1,225 miliar dari APBD Jateng 2025 sehingga setiap penerima mendapat bantuan senilai Rp 1,225 juta.
    “Dengan anggaran per rumah Rp 1.225.000 sehingga kami mendapatkan anggaran Rp 1,225 miliar untuk seribu penerima,” terangnya.
    Agus menjelaskan, program bantuan sambungan listrik gratis selaras dengan program Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, dalam rangka pengentasan kemiskinan.
    “Dengan harapan selain mampu menerangi, bantuan sambungan listrik gratis itu dapat membangkitkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
    Agus menambahkan, bantuan sambungan listrik gratis akan terus dilakukan dengan menggandeng
    stakeholder
    terkait, seperti
    corporate social responsibility
    (CSR) dari sektor swasta dan dana dari pusat.
    “Tentunya ini juga merupakan salah satu wujud dari implementasi terhadap Asta Cita kedua, yaitu Ketahanan Energi Pangan dan Air,” ungkapnya. 
    Selain itu, kata Agus, Dinas ESDM Jateng juga turut menggandeng
    stakeholder
    terkait untuk memberikan CSR guna mempercepat penyelesaian atas warga kita yang belum punya saluran listrik. 
    “Pada tahun ini, dari CSR, ada 248 sambungan rumah warga miskin. Kami juga mengajukan dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” katanya.
    Program sambungan listrik gratis Pemprov Jateng mendapatkan apresiasi dari sejumlah penerima manfaat, salah satunya Reni Handayani. Ia menilai bantuan sambungan listrik ini sangat membantu keluarganya. 
    Ia mengatakan, sebelum mendapat bantuan, listrik berdaya 450 volt ampere (VA) digunakan untuk kebutuhan dua rumah sehingga sering kali anjlok.
    “Sebelumnya sering anjlok atau mati listrik, karena gak kuat untuk dua rumah,” katanya di Desa Sidokumpul, Kecamatan Guntur, Demak.
    Kondisi tersebut membuat aktivitas di rumahnya terganggu, misalnya saat memasak nasi atau ketika anaknya belajar pada malam hari.
    “Kalau anak belajar di malam hari sering mati lampu karena enggak kuat. Anak saya yang satu SD yang satu masih balita,” lanjutnya.
    Namun, kondisi tersebut sekarang tidak terjadi lagi setelah mendapat bantuan sambungan listrik gratis.
    “Sekarang sudah gak mati-mati lagi. Anak bisa belajar dengan nyaman,” tambahnya.
    Penerima manfaat dari Desa Sidokumpul, Rohyati, juga merasakan hal yang sama. Sebelumnya, Rohyati mendapatkan listrik dari rumah mertuanya.
    “Mau pasang sendiri belum ada uang. Suami merantau di Jakarta, hasilnya pas-pasan. Jadi belum bisa pasang listrik sendiri,” terangnya.
    Kini, Rohyati sangat senang karena mendapat bantuan sambungan listrik gratis dari Pemprov Jateng. 
    “Alhamdulillah senang dapat bantuan. Sekarang bisa masak, bisa mutar lagu karena listrik punya sendiri,” imbuhnya.
    Hal senada juga disampaikan penerima manfaat, Munif Muhtadi. Dia bersama istri dan anak balitanya sudah membangun rumah sendiri di lahan belakang rumah orangtuanya.
    “Namun, waktu itu belum punya listrik sendiri. Masih nyambung orangtua. Jadi, kalau mau masak harus gantian biar tidak anjlok,” kisahnya.
    Sekarang, kata Munif, rumahnya jauh lebih nyaman karena punya listrik sendiri.
    “Bantuan sambungan listrik gratis sangat bermanfaat bagi keluarga saya. Sudah tidak lagi anjlok dan bisa buat kebutuhan hidup yang harus menggunakan elektronik,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Ogah Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri!

    Purbaya Ogah Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin mendirikan family office di Indonesia.

    Bendahara Negara itu mempersilakan saja, asal tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya mengatakan tidak akan mengalihkan APBN untuk belanja pendirian family office di Indonesia. Ia mempersilakan DEN untuk mendirikannya sendiri.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Purbaya memastikan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.

    “Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” ucap Purbaya.

    Ia menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian family office. Purbaya juga mengaku belum terlalu memahami dari konsep pembentukan itu.

    “Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” imbuh Purbaya.

    Luhut Mau Bentuk Family Office

    Sebelumnya, Luhut memastikan rencana pembentukan family office atau Wealth Management Consulting (WMC) tetap berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menargetkan proyek itu bisa beroperasi tahun ini juga.

    “Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7).

    Family office merupakan skema layanan keuangan yang ditujukan untuk mengelola kekayaan ultra high-net-worth individuals (UHNWI) atau investor kakap global agar menanamkan dananya di Indonesia. Inisiatif ini sempat direncanakan mulai berjalan sejak Februari 2025, namun implementasinya masih dalam tahap persiapan.

    Luhut mengatakan pembentukan family office kini dalam tahap finalisasi. Pemerintah juga telah meminta masukan dari investor global ternama asal Amerika Serikat, Ray Dalio selaku pendiri perusahaan hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.

    “Ya kita harap tahun ini harus bisa,” ucapnya optimistis.

    (aid/hns)

  • Purbaya Tak Mau Biayai Family Office Pakai APBN: Kalau DEN Bisa Sendiri, Bangun Sendiri!

    Purbaya Tak Mau Biayai Family Office Pakai APBN: Kalau DEN Bisa Sendiri, Bangun Sendiri!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan mengalokasikan seperserpun anggaran untuk membiayai proyek family office di Pulau Bali yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional atau DEN.

    Purbaya juga tidak mau ikut campur terhadap program yang berpotensi menggerus pendapatan negara tersebut.

    Kendati demikian, Purbaya menyatakan sudah mendengar lama isu tersebut sejak lama. Dia mengatakan sejauh ini tidak ada ajakan dari DEN untuk memberikan masukan maupun sekadar diajak berdiskusi.

    Purbaya justru menyebut tidak akan mendukung rencana itu dengan APBN.”Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Purbaya menambahkan kalaupun ada alokasi APBN ke proyek family office, dia ingin memastikan alokasinya tepat waktu, tepat sasaran dan tidak bocor. Dia juga kembali memastikan bahwa dirinya tidak memberikan sumbangsih dalam bentuk pendapatnya mengenai konsep pusat keuangan di Pulau Dewata itu.

    “Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau saya doain lah,” lanjutnya.

    Adapun bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan mengaku tidak terlalu mengerti konsep family office yang santer diisukan tengah digodok pemerintah melalui DEN. Purbaya, yang baru sebulan lebih menjabat Menkeu, menyebut hanya tahu hal tersebut dari yang sering disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” pungkasnya.

    Sementara itu, Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

    Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

    “Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Ketika dimintai keterangan sudah sejauh mana pembahasan rencana program tersebut, Jodi tidak memberi keterangan lebih lanjut. Hanya saja berdasarkan laporan Bloomberg, Senin (13/10/2025), lingkaran utama Istana Kepresiden disebut tengah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kemungkinan pembahasan berlangsung sebelum akhir tahun.

    Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab.

    Kawasan keuangan ini dirancang untuk menawarkan insentif pajak dan regulasi, birokrasi minimal guna mengatasi persoalan yang selama ini dianggap rumit oleh investor asing. Pemerintah juga dikabarkan akan menerapkan kerangka hukum yang berbeda di kawasan tersebut dengan mencontoh sistem hukum Singapura yang dikenal ramah bisnis.

    Di samping itu, sumber Bloomberg menegaskan bahwa rencana Kota Keuangan Indonesia tersebut masih berada pada tahap konseptual dan dapat mengalami perubahan.

    Disebutkan, proyek kota keuangan baru itu mendapat dukungan dari penasihat informal Danantara sekaligus pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio.

  • Purbaya Tolak Bayar Utang Woosh, Netizen Minta Raffi Ahmad Ikut Bayar

    Purbaya Tolak Bayar Utang Woosh, Netizen Minta Raffi Ahmad Ikut Bayar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa tegas menolak bayar utang proyek kereta cepat Woosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Ramai-ramai soal ini, muncul video Raffi Ahmad dan artis lain beserta beberapa pejabat negara yang naik Woosh termasuk Joko Widodo.

    Raffi tampak kegirangan naik Woosh karena bisa memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung.

    “Jakarta-Bandung setengah jam,” kata Raffi kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Netizen nyinyir dan meminta agar para artis itu saja yang membayar utang Woosh tak perlu dibebankan kepada rakyat.

    “Beban hutang kereta cepat Jakarta-Bandung itu, suruh orang² ini saja yang bayar. Mereka pada cengengesan dan bangga. Gimana menurut kelen wee, cocok nggak???,” tulis akun Threads.

    “Jangan bebankan hutang kereta api cepat kepada rakyat kecil seperti kita., biarkan yang ada di Video ini yang bertanggung jawab untuk membayarnya..Aamiin,” kata akun lainnya.

    “Apakah sekarang mereka bisa ketawa melihat pt KAI kewalahan bayar utang krn whoosh ini….????… bantu lah bayar utang ke china dr uang uang kalian,” kata lainnya lagi.

    Woosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang berada di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan bagian dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

    Fakta ini membuat Purbaya menyoroti soal dividen yang dikelola Danantara bukan lagi oleh Kemenkeu saat ini.

    Menurut Purbaya KCIC ini sudah memiliki manajemen sendiri yang memiliki keuntungan puluhan triliun.

  • Rupiah Melemah ke Level Rp 16.573, Pengamat Ungkap Biangkeroknya – Page 3

    Rupiah Melemah ke Level Rp 16.573, Pengamat Ungkap Biangkeroknya – Page 3

    Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi di tengah ketidakpastian global.

    IMF menilai Indonesia sebagai salah satu bright spot di tengah perubahan struktural yang melanda perekonomian dunia, termasuk pergeseran geopolitik, kemajuan teknologi, serta dinamika demografi global.

    IMF memandang reformasi kelembagaan, pembentukan lembaga pengelola investasi Danantara, hilirisasi sumber daya alam (SDA), serta kebijakan dukungan likuiditas menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.

    “Selain itu, keberhasilan pemerintah meredam keresahan publik serta kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan dengan tetap menjaga disiplin fiskal turut menjadi nilai tambah dalam kepemimpinan ekonomi Indonesia,” ujarnua.

    Adapun komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal, dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen dan rasio utang di bawah 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Langkah ini merupakan bagian dari strategi cash management untuk menjaga likuiditas kas negara agar tetap aman sesuai prinsip disiplin fiskal, namun tetap produktif mendorong perekonomian. Sedangkan, prioritas jangka pendek pemerintah adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mengembalikan sentimen positif publik.

     

  • Pemda Protes TKD Dipangkas, Banggar DPR: Pemerintah Harus Buka Dialog dan Bijak Menanggapi

    Pemda Protes TKD Dipangkas, Banggar DPR: Pemerintah Harus Buka Dialog dan Bijak Menanggapi

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi munculnya protes dari sejumlah pemerintah daerah atas berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Dia menilai keluhan tersebut wajar dan harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah pusat melalui dialog terbuka.

    “Situasi ini memicu aspirasi dari pemda agar alokasi TKD tidak dipotong. Tentu saja aspirasi seperti ini wajar dan seirama dengan semangat Kemendagri serta Kemenkeu untuk menanggapinya secara bijak dan dialogis,” ujar Said di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Said menjelaskan, alokasi TKD dalam APBN 2026 memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dari Rp919,9 triliun pada 2025, turun menjadi Rp848,5 triliun karena efisiensi anggaran.

    “Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengusulkan TKD sebesar Rp649,9 triliun, lalu Banggar DPR menambahkannya menjadi Rp692,9 triliun setelah pembahasan. Jadi, memang ada koreksi positif sebesar Rp43 triliun dari usulan awal,” kata dia.

    Dia menilai pengurangan alokasi TKD perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di daerah. Said mengingatkan, penurunan anggaran tidak seharusnya diartikan sebagai pemangkasan otonomi daerah.

    “Tidak perlu saling menyalahkan, karena itu justru kontraproduktif. Pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama menjaga transparansi serta memperkuat koordinasi,” tegas dia.

    Menurut Said, dalam sistem negara kesatuan, otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dengan semangat pemberdayaan. Dia menyebut filosofi otonomi daerah di Indonesia berbeda dengan negara federal yang memberikan kewenangan dari bawah ke atas.

    “Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat membentuk daerah dan memberikan kewenangan secara proporsional. Semangatnya adalah memberdayakan daerah dalam kerangka pemerintahan yang demokratis,” jelas dia.

    Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam menyusun TKD tidak bersifat mutlak. Pemerintah tetap terikat oleh aturan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

    “Kewenangan pemerintah pusat dalam menyusun TKD tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat terikat dengan seluruh ketentuan yang diatur dalam UU HKPD,” ujar dia.

    Said menjelaskan, mekanisme pengelolaan keuangan pusat dan daerah saat ini bersifat asimetris, menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah. Artinya, setiap daerah memiliki kapasitas fiskal berbeda yang diatur berdasarkan faktor sosial, budaya, dan kesejarahan.

    “Karena sifat otonomi kita asimetris, maka pembagian kewenangan dan dana juga tidak bisa seragam. Ada daerah seperti Yogyakarta, Aceh, atau Papua yang punya kekhususan tersendiri,” kata politisi asli Sumenep ini.

    Lebih lanjut, Said mendorong agar pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pengurangan TKD, tetapi juga memperkuat efisiensi penggunaan dana di daerah. Dia menyebut pemerintah daerah kerap mengeluhkan lambatnya pencairan dana pusat dan proses birokrasi yang rumit.

    “Banyak daerah yang menyimpan dana di bank bukan karena tidak mau menyerap, tapi karena pencairan dan koordinasi dari pusat sering terlambat. Ini perlu diselesaikan dengan komunikasi yang lebih intensif,” ucap dia.

    Sebagai jalan keluar, Said mendorong pemerintah pusat dan daerah duduk bersama membahas formula pembagian dana yang lebih adil dan efisien. Dia menilai semua pihak harus berpegang pada ketentuan UU HKPD agar tidak saling menyalahkan.

    “Kedua pihak harus duduk satu meja dan mengikuti ketentuan UU HKPD. Dengan begitu, tidak ada lagi kesalahpahaman antara pusat dan daerah,” tegas dia.

    Said juga menambahkan, pemerintah dapat memperbesar porsi dana insentif fiskal, dana bagi hasil, maupun membuka peluang pinjaman daerah berbasis kinerja untuk menutup selisih TKD. “Pemerintah bisa memperkuat mekanisme fiskal daerah tanpa harus membebani APBN, misalnya melalui kemitraan dengan sektor swasta atau skema pinjaman daerah yang terukur,” ujar dia.

    Dia berharap keputusan terkait TKD tidak menghambat kinerja pembangunan daerah. Menurutnya, semangat utama hubungan keuangan pusat dan daerah adalah menciptakan keadilan fiskal dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

    “Yang terpenting bukan hanya besarannya, tapi bagaimana dana itu digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” pungkas dia. [asg/beq]

  • Purbaya Buka Pengaduan Langsung Layanan Pajak hingga Bea Cukai via WA Menkeu

    Purbaya Buka Pengaduan Langsung Layanan Pajak hingga Bea Cukai via WA Menkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan membuka saluran pengaduan langsung via WhatsApp bagi masyarakat terkait dengan layanan pajak dan bea cukai.

    Purbaya mengaku ada berbagai kendala bagi pihaknya untuk menangani pengaduan layanan pajak dan bea cukai. Menurutnya, terkadang ada laporan tidak benar yang diterima.

    Untuk itu, dia menyebut akan segera meluncurkan saluran pengaduan langsung ke Menkeu via nomor WhatsApp. “Saya akan bukan channel langsung ke Menteri. Jadi mereka bisa ngadu ke situ, untuk bea cukai dan pajak,” ungkapnya kepada wartawan saat kunjungan ke kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/202).

    Menurut Purbaya, dia akan membuat dua nomor WA pengaduan terpisah. Masing-masing untuk pengaduan pelayanan pajak dan bea cukai.

    “Nomor WA terpisah. Mungkin besok akan saya launch itu,” kata pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Untuk diketahui, Menkeu yang baru sebulan lebih menjabat itu menaruh perhatian cukup besar kepada otoritas pajak hingga bea cukai. Sebelum menyinggung soal saluran pengaduan itu, dia telah beberapa kali menyinggung soal penindakan terhadap pegawai pajak dan bea cukai.

    Akan tetapi, dia turut menjanjikan insentif bagi mereka apabila bisa meningkatkan realisasi penerimaan negara. Purbaya menyampaikan bahwa ingin memperlakukan aparat pajak, sekaligus bea cukai, dengan adil sesuai dengan kinerjanya.

    Sebagai contoh, belum lama ini Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkap telah memecat 26 pegawainya yang melanggar etik dalam penanganan penunggak pajak besar senilai Rp60 triliun.

    Ke depan, Purbaya akan memberhentikan pegawai pajak maupun bea cukai yang melakukan kecurangan maupun menyalahi amanat profesinya. “Kalau ada yang macam-macam, enggak ada ampun,” ujarnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada Media Gathering APBN 2026, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk menindak kasus-kasus atau pelanggaran pada masa lalu, apabila sudah ada temuannya. Di sisi lain, dia ingin memberikan perlakuan yang adil dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang melaksanakan pekerjaannya dengan hasil optimal.

    “Nanti kalau bagus sekali misalnya tax ratio-nya sekarang kan sekitar 10% ya, kalau bisa 12%, kita akan kasih insetif ke mereka. Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” terang pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

  • Bulog Bakal Dapat Suntikan Dana dari Pemerintah, buat Apa?

    Bulog Bakal Dapat Suntikan Dana dari Pemerintah, buat Apa?

    Jakarta –

    Perum Bulog bakal mendapatkan suntikan modal lagi oleh pemerintah. Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dilakukan pekan lalu dan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan itu diambil untuk mengantisipasi produksi pangan yang melimpah di tengah petani. Tambahan dana diharapkan dapat menyerap produksi pangan, baik jagung ataupun beras.

    “Minggu lalu juga sudah diputuskan bahwa Bulog akan diberi tambahan pendanaan, supaya mengantisipasi kalau produksi kita melimpah baik beras maupun jagung, supaya itu juga bisa diserap oleh Bulog,” kata Prasetyo usai rapat terbatas dengan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2025) malam kemarin.

    Menurutnya pemerintah betul-betul berupaya untuk menyediakan produk pangan yang jadi kebutuhan primer masyarakat bisa tersedia.

    “Intinya adalah kita betul-betul mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu. Kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya insyaallah aman,” kata Prasetyo.

    Sebelumnya, Bulog sudah mendapatkan kucuran suntikan modal sejak awal tahun. Dana digunakan untuk menyerap produksi petani hingga perbaikan gudang. Jumlahnya mencapai Rp 16,6 triliun.

    Sementara itu, tahun depan Bulog juga akan mendapatkan tambahan kas dari pemerintah jumlahnya sebesar Rp 22,7 triliun dari APBN 2026.

    (kil/kil)

  • Purbaya Tolak APBN Tanggung Utang Whoosh ke China, Istana Buka Suara

    Purbaya Tolak APBN Tanggung Utang Whoosh ke China, Istana Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Prasetyo mengungkapkan pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan kereta cepat Whoosh agar tidak membebani keuangan pemerintah, APBN.

    “Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” tegas Prasetyo ditemui usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (13/10) malam.

    Adapun, Prasetyo mengungkapkan pertemuan Presiden dengan Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan serta Gubernur BI tidak mengungkit perihal utang Whoosh ini.

    Dia pun menilai pemerintah sebenarnya berharap pengembangan kereta cepat ke depannya bisa lebih jauh lagi, tidak hanya mencakup Jakarta-Bandung. Hal ini dikarenakan perkembangan penumpang kereta cepat yang signifikan.

    “Justru kita ingin itu berkembang, tidak hanya Jakarta-Bandung, kita juga berpikir mungkin Jakarta ke Surabaya,” tegasnya.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan enggan mengarahkan APBN untuk ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Purbaya menjelaskan, ini karena Danantara sebagai holding BUMN sudah memiliki kemampuan finansial sendiri karena dividen sudah langsung masuk ke kasnya.

    “Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih,” kata Purbaya saat diskusi dengan media massa secara daring, Jumat (10/10/2025).

    “Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi,” tegasnya.

    Meski begitu, Purbaya menegaskan, dirinya belum diajak diskusi langsung oleh pihak manajemen Danantara untuk mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    “Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada saya kasih tau updatenya seperti apa,” ujar Purbaya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]