Xcloud.id

Topik: APBN

  • Irigasi Baru Bikin Petani Trenggalek Semringah, Produksi Naik Dua Kali Lipat

    Irigasi Baru Bikin Petani Trenggalek Semringah, Produksi Naik Dua Kali Lipat

    Jakarta –

    Pemerintah bersama DPR mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian di daerah. Melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), ribuan petani di Trenggalek kini bisa bernapas lega karena aliran air ke sawah makin lancar.

    Program yang didanai APBN ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi

    Golkar Ali Mufthi meninjau langsung pelaksanaan proyek tersebut di Desa Ngadirojo dan Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Selasa (14/10/2025).

    Ali mengatakan pembangunan saluran irigasi bukan hanya proyek fisik, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Program ini bukan sekadar membangun saluran air, tetapi membangun harapan petani agar pengairan lancar, hasil panen meningkat, dan kesejahteraan masyarakat tani semakin baik,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan agar pekerjaan dilakukan sesuai ketentuan tanpa penyimpangan. “Harapan saya, pekerjaan ini sesuai bestek dan tidak ada yang bermain-main dengan program ini,” tegasnya.

    Ketua Gapoktan Ngudi Santoso, Samsuri, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan tersebut. Menurutnya, saluran irigasi baru ini akan mengaliri sekitar 20 hektare sawah yang sebelumnya hanya mengandalkan air hujan.

    “Dulu kami cuma bisa panen sekali setahun. Sekarang, Insyaallah bisa dua kali, bahkan tiga kali panen,” katanya. Selain padi, petani juga mulai menanam cabai dan bawang merah yang dinilai lebih menguntungkan.

    Program P3-TGAI di Trenggalek menjadi bukti nyata sinergi pemerintah pusat, DPR, dan petani dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi pedesaan.

    (rrd/rir)

  • Alasan Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN – Page 3

    Alasan Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN – Page 3

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema solusi untuk menangani pembiayaan proyek KCIC.

    “Apakah nanti kita tambahkan equity yang pertama, atau memang infrastrukturnya diserahkan ke pemerintah sebagaimana industri kereta api lainnya. Dua opsi ini yang sedang kami tawarkan,” jelas Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dony menjelaskan, proyek Kereta Cepat memberikan dampak ekonomi signifikan, terutama dalam efisiensi waktu tempuh Jakarta–Bandung. Ia mencatat, jumlah penumpang terus meningkat hingga 30 ribu orang per hari.

    Meski begitu, ia menekankan pentingnya keberlanjutan bisnis KCIC yang kini menjadi bagian dari PT KAI.

    “Kami ingin mencari solusi terbaik agar proyek ini berkelanjutan tanpa membebani KAI,” ujarnya.

     

  • 10% Pelanggan Pemda dan Pelayanan Publik Pindah ke Starlink

    10% Pelanggan Pemda dan Pelayanan Publik Pindah ke Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menyampaikan sebanyak 15% dari total pelanggan pemerintahan beralih dari layanan internet berbasis satelit orbit geostasioner (GEO) pindah ke layanan internet berbasis satelit orbit rendah (LEO) Starlink.

    Salah satu pertimbangannya adalah karena latensi yang diberikan oleh LEO lebih baik.

    Latensi adalah penundaan atau keterlambatan waktu antara tindakan yang dilakukan oleh pengguna dan respons yang diberikan oleh sebuah sistem. Makin rendah latensinya, maka makin baik.

    Dalam kasus, satelit Starlink yang terbang di ketinggian 500 kilometer – 2.000 kilometer mampu memberikan latensi yang lebih baik ketimbang satelit GEO yang mengorbit di ketinggian 36.000 kilometer.

    “Memang terjadi shifting sebagian sekitar 10–15% pelanggan Pemda dan sektor publik kecil ke layanan Starlink yang terutama disebabkan wilayah dengan topografi yang menantang (hutan, perairan, pulau kecil) dimana latency LEO yang rendah sangat dibutuhkan,” kata VP Corporate Secretary Telkomsat, Fino Arfiantono kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

    Selain itu, lanjut Fino, penyebab lain pemerintah daerah memilih Starlink ketimbang satelit GEO karena kondisi Indonesia yang luas di mana Starlink banyak digunakan di daerah rural. Kemudian, bagi lembaga kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan internet secepat mungkin, cenderung memilih Starlink yang lebih mudah.

    “Sektor pendidikan dan kesehatan yang mencari solusi pengadaan cepat,” kata Fino.

    Fino mengatakan pada 2024, Starlink mulai dapat melakukan komersialisasi secara direct untuk retail. Walaupun demikian, Telkomsat juga telah berhasil meluncurkan Satelit Merah Putih 2 dan mengembangkan kemitraan strategis dengan Starlink sebagai Authorized Reseller Starlink pertama di Indonesia.

    Perpindahan layanan dari pelanggan pemerintah daerah ke Starlink, relatif tidak terlalu berdampak bagi Telkomsat.

    “Diversifikasi kapabilitas dan penambahan kapasitas ini membuat permintaan layanan kepada Telkomsat, termasuk oleh pemerintahan, relatif tidak berubah,” kata Fino.

    Fino juga mengungkap terdapat sejumlah faktor yang membuat bisnis perusahaan di segmen pemerintahan bertumbuh pada tahun ini seperti kkeandalan layanan dan SLA tinggi (≥98%) milik Telkomsat masih jadi keunggulan di instansi.

    Selain itu, sinergi Telkom Group memungkinkan solusi end-to-end, bukan hanya konektivitas juga membuat bisnis perusahaan terjaga.

    “Kepatuhan terhadap regulasi Pelindungan Data Pribadi (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKND) membuat Telkomsat tetap dipercaya untuk proyek APBN/APBD,” kata Fino.

    Sementara itu dari sisi faktor-faktor yang cukup berdampak pada bisnis Telkomsat, kata Fino, adalah adopsi cepat Starlink di Pemda karena kemudahan instalasi, throughput tinggi, dan persepsi harga “lebih murah”.

    “Minimnya pemahaman Pemda soal aspek legal dan data sovereignty Starlink Business Service, yang membuat keputusan sering didorong oleh faktor praktis, bukan strategis,” kata Fino.

    Sebelumnya, demam Starlink mewabah di sejumlah pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga Maluku Utara mulai melirik pemanfaatan Starlink untuk mendukung konektivitas di sekolah-sekolah, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya. 

  • 10% Pelanggan Pemda dan Pelayanan Publik Pindah ke Starlink

    10% Pelanggan Pemda Beralih ke Starlink, Bisnis Tetap Stabil

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menyampaikan sebanyak 10%-15% dari total pelanggan pemerintahan beralih dari layanan internet satelit GEO ke layanan internet berbasis satelit LEO Starlink. Kendati demikian, kondisi tersebut tak berdampak signifikan bagi bisnis perusahaan.

    VP Corporate Secretary Telkomsat Fino Arfiantono mengatakan terdapat sejumlah faktor yang membuat bisnis perusahaan di segmen pemerintahan tetap terjaga pada tahun ini karena keandalan layanan dan SLA tinggi (≥98%) yang ditawarkan kepada pemerintah daerah.

    Selain itu, sinergi Telkom Group memungkinkan solusi end-to-end, bukan hanya konektivitas juga membuat bisnis perusahaan terjaga.

    “Kepatuhan terhadap regulasi Pelindungan Data Pribadi (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKND) membuat Telkomsat tetap dipercaya untuk proyek APBN/APBD,” kata Fino kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

    Dia menuturkan meski tumbuh, tidak dipungkiri terjadi sedikit perpindahan di segmen pemerintahan daerah, yang menginginkan latensi internet yang rendah.

    Latensi adalah penundaan atau keterlambatan waktu antara tindakan yang dilakukan oleh pengguna dan respons yang diberikan oleh sebuah sistem. Makin rendah latensinya, maka makin baik.

    Dalam kasus, satelit Starlink yang terbang di ketinggian 500 kilometer – 2.000 kilometer mampu memberikan latensi yang lebih baik ketimbang satelit GEO yang mengorbit di ketinggian 36.000 kilometer.

    “Memang terjadi shifting sebagian sekitar 10–15% pelanggan Pemda dan sektor publik kecil ke layanan Starlink yang terutama disebabkan wilayah dengan topografi yang menantang (hutan, perairan, pulau kecil)” kata Fino.

    Selain itu, lanjut Fino, penyebab lain pemerintah daerah memilih Starlink ketimbang satelit GEO karena kondisi Indonesia yang luas di mana Starlink banyak digunakan di daerah rural. Kemudian, bagi lembaga kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan internet secepat mungkin, cenderung memilih Starlink yang lebih mudah.

    “Sektor pendidikan dan kesehatan yang mencari solusi pengadaan cepat,” kata Fino.

    Fino mengatakan pada 2024, Starlink mulai dapat melakukan komersialisasi secara direct untuk retail. Walaupun demikian, Telkomsat juga telah berhasil meluncurkan Satelit Merah Putih 2 dan mengembangkan kemitraan strategis dengan Starlink sebagai Authorized Reseller Starlink pertama di Indonesia.

    Perpindahan layanan dari pelanggan pemerintah daerah ke Starlink, relatif tidak terlalu berdampak bagi Telkomsat.

    “Diversifikasi kapabilitas dan penambahan kapasitas ini membuat permintaan layanan kepada Telkomsat, termasuk oleh pemerintahan, relatif tidak berubah,” kata Fino.

    Sebelumnya, demam Starlink mewabah di sejumlah pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga Maluku Utara mulai melirik pemanfaatan Starlink untuk mendukung konektivitas di sekolah-sekolah, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya. 

  • BGN Kembalikan Rp70 Triliun ke Prabowo, Tak Mampu Serap Tahun Ini

    BGN Kembalikan Rp70 Triliun ke Prabowo, Tak Mampu Serap Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada Pemerintah Indonesia karena khawatir tidak mampu terserap maksimal tahun ini. 

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran, SDM, dan infrastruktur menjadi pondasi dalam memastikan pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.

    Dalam hal anggaran, Dadan menuturkan bahwa pemerintah melalui BGN menyiapkan dukungan anggaran dengan dana jumbo untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat. 

    Dia menyampaikan bahwa di tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun serta dana standby senilai Rp100 triliun. Namun, sebagia dari dana tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah.

    “Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

    Adapun untuk tahun depan, Dadan mengungkap bahwa BGN akan menerima dana jumbo senilai Rp268 triliun. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.

    Dengan demikian, total dukungan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan program MBG pada 2026.

    Dia merincikan bahwa dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, nantinya BGN akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun setiap hari.

    “Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Dadan menuturkan bahwa pemerintah juga memastikan tenaga pelaksana program MBG merupakan SDM terlatih dan lulusan perguruan tinggi.

    Dadan menyebut SDM dalam program MBG adalah Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin setiap dapur alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Adapun, setiap SPPG wajib dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG).

    Selain itu, Dadan menyampaikan bahwa infrastruktur juga merupakan kunci dalam membangun program MBG, terutama pembangunan gedung-gedung SPPG.

    Dia menyampaikan bahwa mulanya, proyek ini direncanakan dibiayai sepenuhnya dari APBN. Namun, lanjut dia, karena keterbatasan waktu dan proses pelaksanaan, maka pemerintah membuka kemitraan sebagai langkah strategis.

    BGN mencatat, untuk membangun 30.000 unit SPPG, maka dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Namun, meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala.

    Di sisi lain, hingga saat ini, menurut data BGN, telah berdiri 11.504 SPPG di Indonesia yang seluruhnya merupakan hasil kolaborasi seluruh mitra. 

    Dadan menambahkan bahwa saat ini, terdapat 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN yang harus diseleksi, 11.504 lolos verifikasi, dan sisanya masih tahap verifikasi. “Kami targetkan di akhir tahun ini 25.400 di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil,” tutupnya.

  • Rasio Utang Pemerintah Dekati Level Pandemi, Berdampak ke Rating Kredit?

    Rasio Utang Pemerintah Dekati Level Pandemi, Berdampak ke Rating Kredit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Rasio utang pemerintah per akhir semester I/2025 yang melebar ke 39,8% terhadap PDB dinilai belum akan memengaruhi persepsi investor maupun lembaga pemeringkat global. Meski demikian, pemerintah tetap perlu berhati-hati dan memastikan utang yang ditarik bersifat produktif. 

    Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), rasio utang pemerintah menyentuh Rp9.138 triliun per Juni 2025.

    Besarannya nyaris menyentuh 40% terhadap PDB atau mendekati level pandemi Covid-19.

    Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang menilai level rasio utang pemerintah hingga pertengahan tahun ini masih dalam koridor aman apabila mengacu pada Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara, yakni 60% terhadap PDB. 

    Hosianna juga melihat bahwa persepsi investor tetap konstruktif karena jangkar disiplin fiskal, yakni defisit APBN masih di bawah 3% terhadap PDB, struktur tenor panjang dengan basis domestik yang kuat, serta prospek pertumbuhan. 

    “Bagi lembaga pemeringkat, arah kebijakan fiskal, kualitas belanja, perbaikan rasio pajak, dan kredibilitas fiskal dipandang lebih krusial. Ke depannya selama ini terjaga, risiko downgrade relatif dapat dihindari,” ujarnya, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Hosianna turut melihat kebijakan pemerintah mengarah pada potensi pengurangan beban bunga utang pemerintah, sehingga kebutuhan gross issuance atau penerbitan surat utang bisa ditekan dengan toolkit yang lebih lincah. 

    Contohnya, quasi burden sharing ‘jilid baru’ antara pemerintah Bank Indonesia (BI) melalui stabilisasi kurva via operasi sekunder otoritas moneter hingga pengelolaan penempatan kas pemerintah.

    Debt switching serta penerbitan surat utang dari Danantara, yakni Patriot Bond, juga dinilai bisa ikut membantu pembiayaan pemerintah. 

    Di sisi lain, pemerintah juga dinilai masih memiliki bantalan sebelum melakukan lelang surat utang dengan merealokasi anggaran yang belum terserap dari kementerian atau lembaga. 

    “Dengan kombinasi ini, SBN 2026 tetap menarik (imbal hasil riil kompetitif, volatilitas kurva lebih terkelola) selama koordinasi fiskal–moneter dan komunikasi pasar dijaga konsisten,” terang Hosianna. 

    Di sisi lain, ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan turut menilai rasio utang pemerintah kini masih dalam batas aman meski sudah mendekati level pandemi. Terlebih, dia menilai rasio utang menunjukkan ketahanan terhadap risiko eksternal seba komposisi utang didominasi dengan penerbitan SBN domestik yakni Rp7.980 triliun.

    Akan tetapi, Deni tidak menampik kondisi terkini rasio utang pemerintah tetap akan menjadi perhatian investor dan lembaga pemeringkat. Kaitannya terkait dengan keberlanjutan fiskal dan strategi pembiayaan ke depan.

    Deni menggarisbawahi besarnya kebutuhan pembiayaan atau pembayaran utang jatuh tempo dan bunga dalam masa 2026-2028.

    Adapun mengenai risiko penurunan rating surat utang pemerintah, lembaga-lembaga seperti Fitch, Moody’s maupun S&P dinilai tidak hanya akan melihat rasio, melainkan juga prospek pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan efektivitas kebijakan fiskal.

    “Jika utang meningkat tanpa disertai penguatan institusi fiskal dan reformasi pendapatan, maka risiko penurunan outlook atau peringkat bisa terjadi. Tapi, selama rasio utang tetap moderat dan pemerintah menunjukkan komitmen fiskal, kemungkinan pemangkasan peringkat masih terbatas,” jelasnya kepada Bisnis. 

    Adapun mengenai rencana penerbitan SBN tahun depan sebagai salah satu instrumen pembiayaan fiskal, terang Deni, akan bergantung pada kredibilitas kebijakan fiskal dan kondisi pasar global. Salah satu tantangan yang dihadapi yakni suku bunga global yang relatif masih tinggi. 

    Tidak hanya itu, kompetisi dengan obligasi dari negara lain, serta instrumen investasi selain SBN juga tinggi. “Karena itu, agar SBN kita menarik pemerintah perlu menawarkan yield yang kompetitif, menjaga stabilitas makro dan nilai tukar, meningkatkan transparansi dan perbaikan komunikasi. Selain itu, penting juga untukk memperluas basis investor, termasuk investor ritel,” pungkasnya.

  • Elektronik-HP Impor Bakal Kena Tarif Tambahan, Indef Ungkap Plus Minusnya

    Elektronik-HP Impor Bakal Kena Tarif Tambahan, Indef Ungkap Plus Minusnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai rencana intensifikasi tarif bea masuk produk elektronik dan handphone demi mengejar target penerimaan negara tahun depan dapat berisiko pada harga jual ke konsumen. 

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, meski begitu, intensifikasi tarif ini juga dapat memberi efek ganda bagi industri, pasar, dan investasi di dalam negeri.

    “Tentunya menurut saya ini akan menjadi insentif bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia karena Indonesia dalam hal ini pasar yang cukup besar khususnya untuk produk-produk elektronik rumah tangga,” ujar Andry kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025). 

    Menurut dia, langkah itu dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar strategis. Namun, dia menyebut pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap industri dalam negeri. 

    Kebijakan intensifikasi tersebut harus diiringi dengan penguatan industri elektronik dan handphone domestik, serta memberikan peluang bagi investor yang sudah masuk untuk memiliki prioritas dalam mengakses pasar domestik.

    Tak dipungkiri rencana penerapan tarif masuk tambahan ini juga dapat mengurangi banjir impor. Pasalnya, Andry menyoroti bahwa lonjakan produk impor murah, khususnya dari China, turut menekan industri elektronik lokal dan menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    “Kita tahu bahwa terkait dengan maraknya PHK di industri elektronik, ini memang karena gempuran dari produk-produk impor murah yang berasal dari Tiongkok,” ujarnya.

    Dia menambahkan, kebijakan bea masuk perlu disertai peningkatan kapasitas industri nasional agar tidak merugikan konsumen. Dengan kenaikan tarif maka akan berdampak pada harga jual produk elektronik rumah tangga dan handphone. 

    “Kalau hal tersebut tidak terjadi maka dari sisi konsumen yang akan menanggung karena konsumen pada akhirnya tidak memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya,” ucapnya. 

    Lebih lanjut, Andry menilai kebijakan serupa untuk handphone perlu diarahkan agar Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global. 

    “Kalau dari sisi handphone harapannya sih kita bisa masuk dalam supply chain industri handphone. Tentunya apakah itu dari sisi perakitan yang memang pada akhirnya bisa dipasarkan di Indonesia dan juga kita ingin mendorong bahwa industri-industri domestik atau investasi asing yang masuk ke Indonesia juga memproduksi parts atau komponen dari handphone,” jelasnya.

    Menurut Andry, kebijakan ini penting untuk dikaitkan dengan kebijakan tarif dengan penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar kebijakan bea masuk tidak hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga memperkuat basis industri lokal. 

    “Harapannya insentif TKDN itu juga terefleksikan dari tarif biaya masuk untuk barang impor. Jadi bagaimana kalau misalnya kita bisa menggabungkan antara kedua kebijakan ini, di mana silakan saja untuk mengimpor produk dari Thailand asal parts atau komponennya juga dibuat di Indonesia,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan melakukan intensifikasi tarif bea masuk untuk barang impor tertentu seperti handphone maupun elektronik sejalan dengan naiknya target penerimaan kepabeanan dan cukai pada APBN 2026. 

    Untuk diketahui, APBN 2026 yang telah disahkan menjadi undang-undang (UU) menargetkan penerimaan negara tahun depan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp336 triliun. Target itu naik 11,4% dari outlook APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun. 

    Meski demikian, target penerimaan dari pos bea masuk dan cukai turun dari outlook 2025, masing-masing sebesar 5,7% dan 0,3%. Sebab, penerimaan bea masuk diperkirakan terdampak tarif resiprokal AS dan IEU CEPA, sedangkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok yang berkontribusi besar terhadap penerimaan bea cukai diputuskan bertahan pada level yang sama. 

    Untuk mengimbangi naiknya target penerimaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dalam hal ini dilakukan salah satunya kepada tarif bea masuk kepada barang-barang seperti HP dan alat elektronik. 

    “Intensifikasi tarif bea masuk komoditas tertentu seperti handphone, elektronik, ini sedang kita proses untuk intensifikasinya,” ungkap Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Bea Cukai Kemenkeu, Muhammad Aflah Farobi pada Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

  • Apa Itu Family Office? Proyek Ambisius Luhut yang Enggan Dibiayai Purbaya

    Apa Itu Family Office? Proyek Ambisius Luhut yang Enggan Dibiayai Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki proyek ambisius membangun Family Office atau perusahaan surga pajak bagi konglomerat di Bali. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembiayaan proyek menggunakan APBN.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia.

    Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan Family Office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

    Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

    “Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Pembentukan Family Office sudah dicanangkan saat era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kala itu, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

    Lantas, apa sebenarnya Family Office dan apa dampaknya bagi sektor keuangan?

    Definisi Family Office

    Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola kekayaan konglomerat dan investasi di Indonesia. Melalui proyek ini, para konglomerat bisa memeroleh fasilitas dari pemerintah. Salah satunya pembebasan pajak. 

    Family Office dinilai mampu menggaet para konglomerat menaruh uangnya di Indonesia sehingga digadang dapat menggenjot perekonomian negara. Proyek ini belum terealisasi hingga sekarang, meski dirinya sudah gencar berkomunikasi dengan Prabowo Subianto. 

    Tahun lalu, setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden, Luhut mengatakan Family Office telah disetujui untuk dilaksanakan. Namun, hal itu terhalang oleh salah satu kementerian yang tidak dia sebutkan namanya oleh Luhut. 

    “Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘Bang setuju, kita kerjakan’. Tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa,” ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, sebagaimana diberitakan Bisnis, Jumat (11/10/2024).

    Luhut berkaca pada Malaysia dan Singapura yang sudah lebih dulu menerapkan family office. Menurutnya Indonesia tidak boleh kalah dari negara tersebut.

    “Mereka [Malaysia] kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita harus [lebih kompetitif insentifnya], kalau enggak, kita kalah,” kata Luhut, Rabu (15/1/2025).

    Luhut menyebut terdapat 28.000 orang di dunia super kaya yang mau menempatkan kekeyaannya di Family Office di berbagai negara. Saking ambisiusnya, Luhut mengaku pernah studi ke Abu Dhabi untuk mempelajari secara dalam mengenai Family Office. 

    Menkeu Purbaya Ogah Rogoh APBN untuk Family Office

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya enggan membiayai proyek Family Office menggunakan APBN. Dia menyebut bahwa proyek itu berpotensi menggerus pendapatan negara.

    Purbaya mengaku telah mendengar sejak lama rencana pembentukan Family Office, tetapi dirinya tak mau terlibat lebih jauh. Dia juga mengatakan belum ada komunikasi pihak DEN dengan dirinya untuk membahas Family Office.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan mengaku tidak terlalu mengerti konsep family office yang diisukan tengah digodok pemerintah melalui DEN.

    “Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” katanya.

    Berdasarkan laporan Bloomberg, Senin (13/10/2025), lingkaran utama Istana Kepresiden disebut tengah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kemungkinan pembahasan berlangsung sebelum akhir tahun.

    Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab. Kendati perencanaan masih dalam konseptual dan dapat mengalami perubahan.

  • Ramai Jadi Sorotan, Apa Itu Family Office yang Diinisiasi Luhut?

    Ramai Jadi Sorotan, Apa Itu Family Office yang Diinisiasi Luhut?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pusat keuangan tengah ramai diperbincangkan publik. Kabarnya, konsep ini diinisiasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan melalui pembentukan family office.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, proyek itu merupakan rencana lama yang telah diinisiasi Luhut. Namun, ia menekankan, fokus realisasi proyek itu baru sebatas diramu oleh DEN, belum melibatkan pihak lain, termasuk dirinya sendiri.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri,” kata Purbaya saat diemui di kawasan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jakarta, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Ia memastikan, anggaran pendapatan dan belnaja negara (APBN) tak akan ia alokasikan untuk membangun family office di Bali. Purbaya lebih memilih fokus menggunakan APBN untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli serta memperbaiki iklim investasi.

    “Anggarannya enggak akan saya alihkan ke sana. Saya fokus alokasi anggaran yang tepat. Nanti pas melaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tegas Purbaya.

    Purbaya juga menegaskan, tak pernah terlibat dalam pembahasan pembentukan family office dengan Luhut atau DEN secara umum. Ia bahkan mengaku belum memahami konsep family office di Bali.

    “Jadi saya enggak terlibat. Kalau may ya saya doain lah. Saya belum terlalu mengerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” tutur Purbaya.

    Konsep Family Office Versi Luhut

    Pada Maret 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berencana membentuk tim untuk merealisasikan pendirian Family Office di Indonesia.

    Menurut Luhut, tim nya sendiri di DEN sudah bergerak sejak 6 bulan lalu untuk mempersiapkan pembentukan Family Office di Indonesia.

    “Ya kita segera, tadi tim bekerja, mulai besok mereka bekerja dengan timnya Pak Airlangga, dengan tim kami, karena sebenarnya kita sudah mengerjakan 6 bulan,” kata Luhut seusai mengadakan pertemuan dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Luhut berujar, Family Office akan terbentuk pada tahun ini. Ia pun memastikan telah mendapatkan berbagai masukkan dari berbagai pelaku pengelola Family Office, termasuk Ray Dalio, investor AS pendiri Bridgewater Associates yang kini menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo dan seluruh menteri, termasuk Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, ia katakan telah sepakat untuk membentuk Family Office di Indonesia.

    “Semua, bukan soal Kementerian Keuangan saja, semua kita harus setuju. Tapi kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting,” tutur Luhut.

    Sebagai catatan, rencana Indonesia membentuk Wealth Management Center atau Family Office telah mendapatkan restu sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya, pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Nggak Mau Bayar Utang Kereta Cepat: Kalau Pakai APBN Lucu

    Purbaya Nggak Mau Bayar Utang Kereta Cepat: Kalau Pakai APBN Lucu

    Jakarta –

    Pemerintah tengah mempertimbangkan opsi untuk penanganan utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu bahan pertimbangannya ialah agar utang tersebut tidak diselesaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, penyelesaian utang kereta cepat dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebab, Danantara sendiri sudah mengambil sekitar Rp 80 triliun penerimaan dividen BUMN.

    Selain itu, kini peran pengelolaan BUMN juga telah berada di bawah Danantara. Terkait hal ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi pemegang saham mayoritas di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang merupakan pemegang saham terbesar (60%) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

    “Whoosh dikelola oleh Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja,” kata Purbaya di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Atas hal tersebut, menurutnya, akan lebih baik bila pengelolaan utang berada di bawah Danantara. Ia juga menilai bahwa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh merupakan langkah yang tidak tepat.

    Justru menurutnya agak janggal apabila utang kereta cepat tetap ditanggung Kementerian Keuangan dan dibayar dari APBN. Padahal, Danantara yang akan mengambil dividennya.

    “Harusnya mereka tarik (pembayaran) dari situ (dividen) aja, malah bisa bagus kalau bisa tarik dari situ,” ujar dia.

    “Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” sambungnya.

    Sebagai informasi, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa skema untuk membenahi utang Whoosh. Salah satu opsinya yakni menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah.

    Artinya, KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang infrastruktur itu akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

    Opsi yang pertama adalah berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang diharapkan bisa lebih proporsional.

    “Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” tutur Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

    (shc/kil)