Topik: APBN

46.000 Penerima MBG di Kulon Progo Sudah Terlayani, Sekda: Tapi Distribusi Belum Merata Regional 14 Oktober 2025

46.000 Penerima MBG di Kulon Progo Sudah Terlayani, Sekda: Tapi Distribusi Belum Merata
Tim Redaksi
KULON PROGO, KOMPAS.com
– Sebanyak 46.000 pelajar di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini dilayani oleh 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai titik di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat tersebut masih jauh dari total pelajar di daerahnya.
Saat ini, terdapat sekitar 63.000 siswa dari jenjang TK hingga SMP, dan jika ditambahkan pelajar tingkat SMA, totalnya bisa mencapai lebih dari 80.000 anak.
“Awalnya kami mengacu pada data Dinas Pendidikan yang mencakup siswa TK, SD, dan SMP, sekitar 63.000. Namun dalam pelaksanaannya, program MBG juga menyasar siswa SLTA, sehingga jumlah total bisa lebih dari 80.000,” ujar Triyono, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan MBG Kulon Progo, pada Selasa (14/10/2025).
Triyono menjelaskan bahwa pemerintah daerah menargetkan kehadiran 26 SPPG untuk melayani pelajar hingga tingkat SMP.
Namun, dengan cakupan program yang diperluas hingga tingkat SMA, ia memperkirakan jumlah SPPG di Kulon Progo bisa mencapai 30 titik.
Salah satu persoalan yang muncul saat ini adalah ketidakmerataan distribusi penerima manfaat antar-SPPG.
Beberapa SPPG menangani jumlah pelajar yang terlalu banyak, sementara yang lainnya justru kekurangan.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, Satuan Tugas Percepatan MBG mengambil langkah strategis, termasuk melakukan redistribusi.
Misalnya, jika ada SPPG yang semula menangani 3.000 pelajar, sebagian dari jumlah tersebut akan dialihkan ke SPPG lain yang hanya melayani 1.000 siswa.
“Redistribusi ini mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari produksi, pengantaran, hingga konsumsi,” tambah Triyono.
Dalam upaya penataan sasaran, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melibatkan TNI.
Triyono menegaskan bahwa TNI tidak hanya bertugas mendampingi distribusi, tetapi juga membantu memastikan penerima manfaat ditata dengan adil dan merata.
“Kami minta TNI di garda depan untuk mengelola dan mengatur penerima manfaat agar lebih merata. Jangan sampai ada satu SPPG yang kelebihan, sementara yang lain minim,” tegasnya.
Program MBG di Kulon Progo merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam percepatan penanganan gizi di daerah.
Program ini didanai melalui APBN dan akan terus berjalan dengan evaluasi dan penyesuaian seiring pelaksanaannya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 21:22
Realisasi Belanja Negara Seret, Kadin Ingatkan Risiko Perlambatan Ekonomi

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti lambatnya realisasi belanja negara per September 2025. Padahal, pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari tiga bulan untuk mempercepat realisasi belanja negara agar target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini dapat tercapai.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, belanja pemerintah merupakan stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha swasta, sehingga keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah sangat memengaruhi produktivitas perekonomian baik di pusat maupun di daerah.

Adapun, hingga September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 63,4% dari total rencana tahun ini, dengan penyerapan belanja pemerintah pusat hanya tercatat 59,7%. Padahal, belanja pemerintah di akhir tahun biasanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

“Seharusnya penyerapan anggaran itu tepat waktu dan tepat sasaran, jangan menjelang akhir tahun baru terjadi belanja besar-besaran. Hal itu sangat memperlambat pergerakan ekonomi,” ujar Sarman kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

Sementara itu, laju produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 4,99% (year on year/YoY), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sarman menilai, seharusnya sejak Januari 2025, belanja pemerintah sudah mulai terserap merata hingga Desember. Dalam hal ini, perencanaan dari masing-masing instansi pemerintah harus matang dan terukur.

“Kondisi ini menjadi evaluasi pemerintah agar ke depan hal ini tidak terulang kembali, bagaimana agar belanja pemerintah ini benar-benar menjadi penggerak perekonomian dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional,” katanya.

Di lain sisi, Kadin mengapresiasi upaya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menggeser anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang kurang optimal merealisasikan belanja ke K/L atau program lain yang membutuhkan tambahan dana, sebagai cara mempercepat realisasi belanja.

“Pernyataan Menteri Keuangan yang akan melakukan pengawasan ke instansi pemerintah untuk melihat realisasi penyerapan anggaran sangat baik. Menkeu menyatakan jika [anggaran] tidak dibelanjakan akan ditarik, ini menjadi sinyal agar ke depan keterlambatan penyerapan anggaran ini tidak terulang kembali,” pungkas Sarman.

Diberitakan sebelumnya, Menkeu Purbaya memberi waktu selama 16 hari bagi kementerian/lembaga yang serapan anggarannya belum maksimal untuk segera melakukan optimalisasi.

Adapun, Kementerian Keuangan mengungkapkan masih ada tiga kementerian/lembaga (K/L) yang serapan anggaran belanjanya masih di bawah 50% per akhir September 2025, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).

“Ini kan tanggal 14 [Oktober] sekarang ya, tinggal 16 hari lagi untuk lembaga-lembaga itu menyiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober mulai disisir, kita mulai pindah, realokasi ke tempat lain kalau tidak bisa belanja,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Tak hanya itu, Menkeu Purbaya juga sempat menyambangi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam rangka memantau realisasi program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Purbaya menyebut hendak menarik anggaran rumah subsidi apabila realisasinya tidak berjalan optimal sepanjang tahun ini.

14/10/2025 21:00
Purbaya Beri Peringatan ke Kementerian/Lembaga: 16 Hari Lagi Saya Sisir Anggaran!

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera menyisir anggaran kementerian/lembaga yang belum dibelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, diketahui realisasi belanja baru mencapai Rp800,9 triliun atau 62,8% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp1.275,6 triliun.

Dari Rp800,9 triliun itu, belanja 15 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar baru Rp692 triliun atau 63,1% dari outlook yakni Rp1.097,3 triliun. Beberapa di antaranya adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melaksanakan Makan Bergizi Gratis (MBG) baru 16,9%, Kementerian Pekerjaan Umum (48,2%) dan Kementerian Pertanian 32,8%.

Purbaya menyebut pihaknya akan tetap membantu pengawasan belanja kementerian/lembaga yang rendah penyerapannya, termasuk MBG. Dia menyinggung bahwa penyisiran anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober ini terhadap kementerian/lembaga yang belum optimal membelanjakan anggarannnya.

“Untuk penyisiran anggaran ini kan tanggal 14 [Oktober], 16 hari lagi untuk kementerian/lembaga mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun, kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir, saya akan mulai pindahkan, saya realokasikan ke tempat yang lain kalau mereka enggak bisa belanja,” terangnya di gedung kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Adapun terdapat total 15 kementerian/lembaga dengan anggaran besar yaitu Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BGN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Keuangan.

Kemudian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Mahkamah Agung.

Purbaya tak memerinci sekiranya mana kementerian/lembaga yang berpotensi menjadi sasaran penyisiran anggaran. Dalam paparannya, dia hanya menyebut BGN, Kementan, dan Kemen PU dengan anggaran terbesar tetapi memiliki realisasi terendah.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa prioritas utama pihaknya adalah memastikan kementerian/lembaga belanja semaksmal mungkin. Pihaknya sudah mengidentifikasi mana kementerian/lembaga yang cepat dan lambat membelanjakan anggarannya sampai akhir September 2025.

Namun demikian, pihaknya juga ingin mereka tetap memastikan belanjanya dilakukan dengan tata kelola yang bagus dan bisa berdampak langsung ke masyarakat. “Jadi, enggak kemudian belanjanya nanti terlalu cepat malah jadi enggak bagus. Kita ingin tata kelolannya bagus dan berdampak bagi masyarakat,” terang Febrio.

Saat ditanya apabila kementerian/lembaga dengan realisasi terendah itu akan menjadi sasaran realokasi anggaran, Febrio tidak menjawab. Dia hanya memastikan pihaknya akan memastikan seluruh instansi pemerintahan belanja lebih cepat melalui penyisiran.

“Lagi-lagi fokusnya bukan masalah geser-menggeser. Ini kita ingin membantu K/L untuk belanja lebih cepat. Itu saja, nanti kita coba lihat setelah akhir Oktober ya,” terangnya.

14/10/2025 20:38
Purbaya Ultimatum Maruarar: Anggaran FLPP Bakal Ditarik Jika Tak Terserap

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kedatangannya ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) salah satunya dalam rangka memantau realisasi program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dia menyebut, pihaknya akan melakukan penindakan apabila realisasi anggaran rumah subsidi FLPP hingga akhir bulan ini tidak maksimal.

“Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini untuk FLPP bisa tercapai, dan dia [Menteri Ara] sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita gak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP,Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Meski demikian Purbaya mengaku pihaknya optimistis penyaluran FLPP dapat direalisasikan penuh oleh Kementerian PKP pada akhir tahun ini. Pasalnya, Kementerian PKP diklaim telah memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran.

“Saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, kurangnya di mana, yang terhalang di mana jadi biar bisa diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya sempat menyebut hendak menarik anggaran rumah subsidi apabila realisasinya tidak berjalan optimal sepanjang tahun ini.

Purbaya menyebut tindakan itu dilakukan guna memastikan setiap rupiah yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Tapi saya yakin Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya [penyerapan anggaran], karena mereka tahu kalau uangnya nggak terpakai, saya akan ambil. Saya akan sebarkan ke program-program yang lebih siap,” kata Purbaya saat ditemui di Cileungsi, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Purbaya memastikan pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan sejumlah kementerian/lembaga agar dapat menggunakan pagu anggaran semaksimal mungkin.

“Sehingga dampak ekonomi dari uang yang ada itu lebih besar daripada kalau uangnya nongkrong,” ujarnya.

14/10/2025 19:42
Kepala BGN Kembalikan Dana MBG Rp 100 Triliun, Menkeu Purbaya Bilang Begini – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan kabar mengenai pengembalian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa dana sebesar Rp 100 triliun yang disebut dikembalikan ke kas negara sebenarnya belum pernah dianggarkan secara resmi.

“Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” kata Menkeu Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).

Menkeu menjelaskan, permintaan anggaran sebesar Rp 100 triliun tersebut masih berada dalam tahap perencanaan dan belum masuk ke pos anggaran riil pemerintah. Oleh karena itu, tidak benar jika dikatakan ada dana sebesar itu yang dikembalikan.

Terkait angka Rp 71 triliun yang sebelumnya disebut, Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut justru sudah dianggarkan untuk pelaksanaan program MBG tahun berjalan.

“Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp 71 triliun, bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa,” jelasnya.

Purbaya mengakui, hingga Oktober 2025 ini realisasi anggaran program MBG baru mencapai sekitar 23 persen. Ia menilai program tersebut penting dan harus terus didorong agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

“Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober. Sekarang kan baru 23 persen kalau nggak salah penyerapannya kan. Nah kita kan pastikan dia bisa menyerap dengan baik Rp 71 triliun sampai akhir tahun,” pungkasnya.

14/10/2025 18:30
Purbaya dan Akhir dari Politik Ternak Kekuasaan

OLEH: PAUL EMES*

Ia berani menolak perintah lama dan proyek ambisius baru. Sebuah contoh integritas di tengah budaya feodal birokrasi yang membutakan nalar publik.

DI tengah kultur birokrasi yang sering tunduk pada kekuasaan, langkah Menteri Purbaya terasa menyegarkan. Setelah sebelumnya menolak penggunaan APBN untuk menutup utang kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek ambisius masa lalu yang kini terbukti membebani keuangan negara, ia kembali menunjukkan keberanian serupa dengan menolak pendanaan proyek “Family Office” di Bali, gagasan megah Luhut Binsar Pandjaitan.

Keputusan ini tidak sekadar soal teknis fiskal. Ia adalah pernyataan moral dan politik tentang integritas seorang pejabat negara. Purbaya yang pernah menjadi bawahan langsung Luhut bisa saja memilih jalan aman dengan mengikuti kemauan sang mantan atasan. Namun ia memilih jalan sulit: berdiri di sisi publik, bukan di bawah bayang-bayang pribadi.

Dalam budaya politik Indonesia, di mana rasa utang budi sering lebih kuat daripada tanggung jawab publik, sikap ini merupakan anomali yang membahagiakan. Banyak pejabat masih terjebak pada logika feodal: tunduk pada senior, diam pada kekeliruan, dan bersembunyi di balik loyalitas personal. Tapi Purbaya membalikkan logika itu: menghormati bukan berarti membenarkan, dan setia bukan berarti harus ikut salah.

Langkah ini memberi pesan kuat: pejabat yang baik bukan mereka yang pandai menyenangkan atasan, tetapi yang berani menegakkan kebenaran meski melawan arus.

“Jika seseorang, seberapa pun jasanya padamu, sedang membawa negeri ini ke jurang, maka tugasmu bukan mengikutinya melainkan menghentikannya.”

Sikap seperti ini menunjukkan lahirnya etika baru dalam pemerintahan, di mana loyalitas utama bukan kepada individu atau kelompok, tetapi kepada negara dan rakyat. Purbaya menolak menjadi bagian dari “ternak kekuasaan” istilah yang kini terasa relevan bagi banyak politisi dan pejabat yang kehilangan arah moral karena beban balas budi.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, langkah ini sejalan dengan upaya membangun rasionalitas fiskal dan disiplin anggaran. Pemerintah tampak mulai menertibkan proyek-proyek warisan yang tidak produktif dan membebani APBN, sembari menegakkan prinsip bahwa uang rakyat hanya boleh digunakan untuk kepentingan rakyat.

Keberanian Purbaya menolak proyek ambisius “Family Office” di Bali menandai fase baru: pejabat publik yang tidak takut kehilangan posisi demi menjaga akal sehat negara. Ia mengingatkan bahwa menjadi menteri bukanlah soal siapa yang pernah memberi kesempatan, tetapi soal keberanian menjaga kepercayaan rakyat.

Dalam republik yang sering disandera oleh utang politik dan persekutuan bisnis, sikap seperti ini adalah oksigen moral yang menyehatkan. Dan di tengah kelelahan publik pada elit yang saling melindungi kesalahan, Purbaya memberi contoh bahwa pejabat yang berintegritas masih mungkin ada dan masih mungkin berani berkata “tidak.”

*(Penulis merupakan bagian dari komunitas pengecer politik nilai.)

14/10/2025 18:02
Purbaya Catat APBN Defisit Rp371,5 Triliun per September 2025

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2025 mencapai Rp371,5 triliun atau setara dengan 1,56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, target defisit untuk tahun ini dipatok hingga 2,78 persen dari PDB.

Purbaya menyatakan bahwa APBN masih menunjukkan kinerja yang solid.

“Kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen dari PDB dan keseimbangan primer yang positif,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Selasa, 14 Oktober.

Adapun, keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp18 triliun pada periode yang sama.

Dari sisi pendapatan negara, total penerimaan hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun atau 65 persen dari proyeksi akhir tahun Rp2.865,5 triliun.

Selain itu, realisasi penerimaan negara per September 2025 lebih rendah 7,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.008,6 triliun.

“Meskipun lebih rendah dari capaian tahun lalu, tekanan ini bersumber dari penurunan harga komoditas dari penerimaan perpajakan khususnya di sektor migas dan tambang,” ujarnya.

Ia merincikan bahwa realisasi pendapatan negara per September 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.516,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp344,9 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.234,8 triliun atau sekitar 63,4 persen dari total outlook 2025. Selain itu, realisasi belanja negara per September 2025 lebih rendah 0,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.251,8 triliun.

Purbaya merincikan bahwa realisasi belanja negara per September 2025 terdiri dari belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.589,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp644,9 triliun.

“Efektivitas belanja didorong dari pagu perencanaan program prioritas, bansos dan belanja modal infrastruktur,” tuturnya.

14/10/2025 17:55
Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda? Nasional 14 Oktober 2025

Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjawab kritik anggota DPR yang tidak setuju dengan penggunaan APBN untuk membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo yang roboh dan memakan korban jiwa.
“Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu-dua orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar?” kata Cak Imin di kantornya, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Dia menegaskan bahwa Ponpes Al Khoziny layak mendapatkan bantuan dari APBN setelah insiden tragis yang menewaskan puluhan santri beberapa waktu lalu.
Cak Imin mengatakan, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap kondisi 1.900 santri yang masih harus melanjutkan proses belajar di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.
“Al Khoziny di Sidoarjo ini layak dibantu APBN, karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Cak Imin.
Cak Imin menegaskan bahwa bantuan APBN bukan soal dana semata, melainkan wujud kehadiran dan tanggung jawab negara dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi anak-anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan.
“Yang paling penting bagi pemerintah adalah perlindungan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Itu kewajiban pemerintah, itu wujud kehadiran negara. Soal anggaran itu hanya bagian kecil dari kewajiban,” tegasnya.
Ia menambahkan, meski pemerintah tetap melakukan audit dan penelusuran terhadap potensi kelalaian dalam insiden tersebut, fokus utama tetap pada keberlanjutan pendidikan para santri.
“Kalau ada kesalahan atau kelalaian, itu proses lain. Tapi faktanya generasi kita sedang belajar dan harus terlindungi. Itu makna kehadiran negara,” ujarnya.
Cak Imin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar pesantren yang terdampak tidak hanya diaudit, tetapi juga dibantu untuk segera pulih.
“Makanya Presiden memerintahkan bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Banyak pesantren juga yang tidak mau dibantu karena tumbuh dari keswadayaan. Itu justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah,” katanya.
Menurutnya, pesantren di Indonesia tumbuh berkat gotong royong masyarakat dan bukan karena bantuan negara.
Karena itu, bantuan pemerintah melalui APBN dianggap penting untuk memastikan keberlangsungan pendidikan tanpa meniadakan semangat kemandirian pesantren.
“Pesantren tumbuh karena inisiatif masyarakat. Tugas pemerintah adalah menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Karena itu APBN dibutuhkan agar tidak ada yang terabaikan,” tutur Cak Imin.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses administrasi bantuan masih berjalan, dan Presiden terus memantau percepatan pelaksanaannya.
“Sampai hari ini masih proses administrasi, ini memang butuh waktu. Bapak Presiden terus menanyakan sejauh mana pelaksanaannya supaya cepat,” ujarnya.
“Perlu dicatat, pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan pemerintah selama ini. Jadi kalau sekarang dibantu, itu karena benar-benar mendesak dan kemanusiaan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa bantuan pemerintah akan difokuskan kepada lembaga pendidikan yang paling membutuhkan.
“Anggaran negara juga bukannya berlebihan. Tapi yang kita pilih nanti adalah yang memang sangat memerlukan bantuan,” kata Dody.
“Fokusnya sekarang mengecek dulu kualitasnya seperti apa, kemudian kita akan melaporkan ke Pak Menko PM dan Menteri Agama,” ujarnya.
Ia juga meminta publik tidak hanya menyoroti kasus Ponpes Al Khoziny.
“Jadi jangan fokus ke Al Khoziny saja. Kita kerja cepat, sampling ke seluruh provinsi,” jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut bahwa proses administratif bantuan untuk pesantren tersebut sedang dikawal langsung oleh Sekretariat Negara.
“Saya tidak sebutkan anggarannya sekarang karena itu tergantung berapa yang diperlukan. Mensesneg mengawal langsung proses administrasinya. Sudah sedang proses,” kata Nasaruddin.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN.
Politikus Golkar itu mengingatkan bahwa rencana kebijakan tersebut perlu diputuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang ponpes, hal ini belum menjadi keputusan final ya, dan saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati,” ujar Atalia saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).
Senada, Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menilai usulan pembangunan kembali gedung Ponpes Al Khoziny dengan APBN perlu dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di tingkat pemerintahan.
“Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ucap Saan usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 17:48
Menkeu Purbaya: Bank Himbara Sudah Salurkan Rp 112 Triliun Kredit Produktif – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat, per 30 September 2025, realisasi dari total Rp 200 triliun dana yang ditempatkan, penyaluran kredit telah mencapai Rp 112,4 triliun, atau sekitar 56 persen dari total dana yang tersedia.

“Kita lihat yang diserap sebelah kanan ya, sampai akhir September lebih dari Rp 112 triliun telah disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit produktif,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Artinya, kata Purbaya lebih dari separuh dana yang ditempatkan di bank Himbara sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bendahara negara ini mengatakan, uang beredar tumbuh signifikan pasca penempatan dana pemerintah, yang berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi.

Data terakhir mencatat pertumbuhan pada September 2025 sebesar 13,2 persen, naik dari Agustus 2025 sebesar 8,5 persen, dan Agustus 2024 sebesar 7,6 persen.

“Kalau kita lihat kan pertumbuhan angkanya merah itu 13,2 persen adalah M0-nya, atau base money. Anda lihat kan tadinya di 0, ketika kita inject money, kita pindahkan Rp 200 triliun, M0-nya tumbuh sekarang di 13,2 persen. Itu menunjukkan uang di sistem perekonomian memang bertambah dengan signifikan,” ujarnya.

14/10/2025 17:30
Menkeu Purbaya Ogah Pakai APBN Buat Bayar Utang Whoosh, Bos Danantara: Kita Masih Evaluasi – Page 3

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema solusi untuk menangani pembiayaan proyek KCIC.

“Apakah nanti kita tambahkan equity yang pertama, atau memang infrastrukturnya diserahkan ke pemerintah sebagaimana industri kereta api lainnya. Dua opsi ini yang sedang kami tawarkan,” jelas Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dony menjelaskan, proyek Kereta Cepat memberikan dampak ekonomi signifikan, terutama dalam efisiensi waktu tempuh Jakarta–Bandung. Ia mencatat, jumlah penumpang terus meningkat hingga 30.000 orang per hari. Meski begitu, ia menekankan pentingnya keberlanjutan bisnis KCIC yang kini menjadi bagian dari PT KAI.

“Kami ingin mencari solusi terbaik agar proyek ini berkelanjutan tanpa membebani KAI,” ujarnya.

14/10/2025 17:00