Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi tanggapan terkait polemik perbaikan Pondok Pesantren Al Khoziny yang menggunakan APBN. Menurut Cak Imin, Ponpes Al Khoziny sudah selayaknya menerima kas negara. Selayaknya menerima bantuan dari kas negara
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 15/10/2025) berikut ini.
Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi APBN September 2025 menunjukkan bahwa keuangan negara masih tekor karena setoran pajak yang loyo, bersamaan dengan serapan belanja yang lambat. Defisit APBN September 2025 tercatat Rp371,5 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikannya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (14/10/2025). Dia memaparkan Realisasi APBN September 2025, kondisi ekonomi terkini, dan merespons berbagai isu terkait kebijakan pemerintah.
Purbaya memerinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp1.863,3 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 65% dari outlook pendapatan negara tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.
Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp2.234,8 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 63,4% dari outlook belanja negara tahun ini sebesar Rp3.527,5 triliun. Artinya, pemerintah harus mengebut realisasi belanja Rp1.292,7 triliun atau 36,4% hanya dalam tiga bulan terakhir.
Belanja negara yang lebih banyak dari pendapatan negara membuat APBN September 2025 mengalami defisit Rp371,5 triliun atau setara 1,56% dari PDB.
Lebih lanjut, Purbaya melanjutkan bahwa keseimbangan primer masih sebesar Rp18 triliun. Padahal, sambungnya, outlook keseimbangan primer didesain minus Rp109,9 triliun.
“Tren ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel menjaga keseimbangan antara dukungan pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah,” ujar Purbaya, Selasa (14/10/2025).
Pemerintah awalnya mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Kendati demikian, dalam laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% dari PDB.
Artinya, defisit APBN sebesar 1,56% per Agustus 2025 ini masih cukup jauh dari target maupun outlook yang telah ditetapkan.
Setoran Pajak Lesu
Realisasi penerimaan pajak per September 2025 senilai Rp1.295,3 triliun tercatat masih mengalami kontraksi 4,4% (year on year/YoY). Penerimaan itu baru mencakup 62,4% dari target pajak tahun ini senilai Rp2.076,9 triliun.
Sebagai perbandingan, pada September 2024 pemerintah sudah mengumpulkan 70% pajak dari total target tahun lalu. Selain turun secara nominal, juga terjadi perlambatan dalam hal persentase capaian target pada September 2025 ini.
Purbaya masih membutuhkan setoran sebesar Rp781,6 triliun untuk menutup celah penerimaan pajak tahun 2025 dengan outlook sebesar Rp2.076,9 triliun.
“Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang,” ujar Purbaya.
Tren buruknya penerimaan pajak dipicu oleh lesunya setoran dari jenis pajak utama. PPh Badan misalnya realisasinya hanya sebesar Rp215,1 triliun atau terkontrasksi 9,4%. Nasib lebih buruk terjadi di setoran PPN yang terkontraksi sebesar 13,2% atau hanya senilai Rp474,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai bahwa penurunan penerimaan pajak itu karena besarnya restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak sepanjang tahun ini. Misalnya, penerimaan pajak secara bruto malah meningkat yaitu dari Rp1.588,21 triliun (Januari—September 2024) menjadi Rp1.619,2 triliun (Januari—September 2025).
“Tahun ini memang terjadi peningkatan restitusi pajak. Restitusi ini artinya dikembalikan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada wajib pajak, sehingga kemudian uangnya itu beredar di tengah-tengah perekonomian,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (14/10/2025).
Kendati demikian, dalam bahan paparan Suahasil, tampak bahwa penurunan realisasi penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh anjloknya penerimaan pajak penghasilan korporasi (PPh badan) serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM).
Tampak bahwa realisasi penerimaan PPh Badan mencapai Rp215,1 triliun. Angka itu turun 9,4% dari realisasi penerimaan PPh Badan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, realisasi penerimaan PPN & PPnBM mencapai Rp473,44 triliun. Angka itu turun 13,2% dari realisasi penerimaan PPN & PPnBM periode yang sama tahun lalu.
Purbaya cs Sudah Tarik Utang Rp458 Triliun
Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp458 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2025.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan outlook penarikan utang Rp662 sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp458 triliun tersebut setara 69,2% dari total target.
“Kita terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi risiko. Kita melakukan secara sangat-sangat terukur dan kita melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Dia merincikan bahwa realisasi tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman. Hingga akhir September 2025, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penerbitan SBN senilai Rp501,5 triliun dan pinjaman sebanyak Rp43,5 triliun.
Realisasi pembiayaan utang Rp458 triliun itu naik 31,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp347,9 triliun.
Lebih lanjut, Thomas menjelaskan bahwa belum lama ini Kementerian Keuangan menerbitkan SBN dua valuta asing (dolar AS dan euro), yaitu senilai US$1,85 miliar dan 600 juta euro (seri SGD Bond). Menurutnya, permintaan sangat tinggi didukung oleh investor institusi global dengan total mencapai lebih dari US$9,4 miliar untuk dolar Amerika Serikat dan US$1,2 miliar untuk SDG Bond.
“Kita sangat selektif dan juga bisa menekan harga dari yield ini,” ungkapnya.
Jakarta, CNBC Indonesia – Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran rokok, belum bisa menyelamatkan industri rokok dan menekan prevalensi perokok anak bila tak diimbangi pemberantasan peredaran rokok ilegal secara masif.
Hal ini diungkapkan oleh Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, dikutip Rabu (15/10/2025).
“Karena ketika cukai itu di freeze, itu juga tendensi ke rokok ilegal tetap tinggi. Kenapa? Karena rokok ilegal itu satu pack yang kecil, biaya produksinya paling hanya Rp 7 ribu. Bisa sampai ke end user dengan harga perkiraan saya Rp 10 ribu, bandingkan dengan rokok legal dengan harga Rp 24-25 ribu,” tegas pria yang akrab disapa Wija itu.
Wija menjelaskan, pertumbuhan peredaran rokok ilegal tiap periodenya bisa mencapai 14-15%. Efeknya bukan hanya terkait dengan tekanan kepada industri, namun juga bisa langsung mengganggu penerimaan negara dari sisi cukai, bila peredaran rokok ilegal tak diberantas secara cepat dan efektif.
“Rata-rata kalau kita lihat dua tahun terakhir, cukai rokok itu sekitar Rp 216 triliun per tahun. Belum lagi kalau kita masukkan PPh Badan, PPh Individu, PPN, itu bisa Rp 300 triliun lebih. Sehingga bagi APBN kita ini sesuatu yang sangat penting juga,” tuturnya.
Untuk memberantas peredaran rokok ilegal, Wija menganggap, Presiden Prabowo Subianto seharusnya langsung turun tangan menggerakkan secara kolektif aparat penegak hukum atau APH dan otoritas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebab, peredarannya sudah sangat masif dari sisi industri rokok ilegal yang cukup banyak menyerap tenaga kerja, hingga peredaran yang berasal dari impor.
“Shadow economy di Indonesia ini sudah begitu dominan. Sudah 22,5% GDP. Salah satunya adalah rokok ilegal. Menarik jika Presiden mendorong pemberantasan shadow economy, ada impor tekstil ilegal, tambang ilegal, judol, kemudian pinjol ilegal, kemudian narkoba, ada rokok, dan lain sebagainya. Ini sebagai satu paket narasi. Narasi besar yang disampaikan oleh Presiden,” papar Wija.
Menurut Wija, iklim industri rokok memang sepatutnya harus dijaga karena Indonesia sudah terlanjur menjadi produsen komoditas itu dan banyak menyerap tenaga kerja.
Lain halnya bila dibandingkan dengan negara lain yang bukan menjadi produsen, wajar bila fokus memberantas peredarannya dilakukan pemerintah meski legal dilakukan dengan harga mahal, namun tetap menjaga industrinya sendiri untuk barang-barang serupa, seperti industri senjata dan minuman keras di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat.
“Mereka punya industri besar terkait itu, dan ini merupakan bagian dari kultur. Nah, Indonesia pun harus mengikuti cara berpikir mereka. Jadi mencari titik optimal,” ucap Wija.
Yang menarik, meski negara-negara itu memfasilitasi barang-barang kena cukai karena menjadi bagian dari kekuatan ekonominya, mereka tetap menjaga generasi mudanya dari mengkonsumsi barang-barang itu secara ketat. Maka, Indonesia kata dia juga harus memperketat konsumsi rokok ke depannya bagi anak sambil menjaga iklim industri.
Upaya ini kata dia harus dilakukan lintas kementerian dan lembaga secara masif, tak bisa dikerjakan satu kementerian seperti Kementerian Keuangan.
“Amerika misalnya, ada anak kecil masuk superstore, kemudian lihat konter rokok aja itu langsung ditegur. Kalau membeli, ditanya KTP-nya. Jadi hal-hal seperti ini, ini sederhana, tapi perlu mulai kita tegakkan di Indonesia. Karena salah satu upaya untuk memperbaiki kesehatan terkait isu rokok dan yang lain-lain, itu adalah melalui education dan intergenerational,” paparnya.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 30 September 2025. APBN mengami defisit mencapai Rp 371,5 triliun.
Realisasi tersebut setara dengan 1,56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
/data/photo/2025/10/07/68e4a2a4b66de.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Rencana Bantuan Pemerintah untuk Pesantren, Pakai APBN hingga Tambah Anggaran Kemenag
Nasional
15 Oktober 2025")
Rencana Bantuan Pemerintah untuk Pesantren, Pakai APBN hingga Tambah Anggaran Kemenag
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Tragedi runtuhnya Mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, yang menelan korban jiwa puluhan santri, menjadi peringatan bersama tentang pentingnya infrastruktur bangunan.
Mencegah terjadinya peristiwa serupa, pemerintah resmi menandatangani nota kesepahaman bersama lintas kementerian dalam upaya membantu memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
Nota kesepahaman ini disepakati oleh Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan warga, terutama para santri dan anak didik di lingkungan pesantren.
“Saya sangat bangga dan bersyukur, penandatanganan kesepahaman ini adalah bagian dari upaya kita menjamin keselamatan setiap warga, menjamin keselamatan para anak didik, para santri generasi penerus bangsa,” ujar Cak Imin usai penandatanganan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata Cak Imin, pemerintah berkomitmen untuk memberikan sejumlah bantuan bagi pesantren sejalan dengan persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
“Setelah kami melaporkan dan Presiden memberikan arahan, beliau memerintahkan agar pemerintah hadir menangani, mengatasi, dan membuat perencanaan agar peristiwa tragis tidak terulang kembali,” ucap dia.
Pemerintah menetapkan kriteria pesantren yang akan menjadi prioritas penerima bantuan infrastruktur dalam program perbaikan dan penguatan sarana pendidikan keagamaan.
Bantuan akan difokuskan terlebih dahulu kepada pesantren-pesantren dengan jumlah santri yang besar dan kondisi ekonomi yang terbatas.
“Untuk prioritas pertama, jumlah siswanya di atas 1.000 orang, dan yang ketiga, yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan bangunan itu,” ujar Cak Imin.
Cak Imin memastikan bahwa pemerintah akan tetap berupaya agar tidak ada pesantren yang terabaikan, terutama yang memiliki kondisi bangunan rawan dan tidak layak huni.
Menurutnya, bantuan infrastruktur bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang layak, aman, dan bermutu.
“Karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, yang melahirkan generasi yang tangguh,” tutur Cak Imin.
Kata Cak Imin, kriteria teknis telah diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Prabowo menginginkan agar bantuan diberikan secara lebih luas.
“Ini kehadiran pemerintah, dan Presiden maunya tidak hanya sekadar syarat itu, semuanya dibantu. Kalau itu syarat yang dimunculkan oleh Menteri PU, maklum ada kalkulasi anggaran dan seterusnya,” ujarnya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, santri-santri di Pondok Pesantren juga merupakan anak-anak bangsa yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Usai ada tragedi runtuhnya Mushala Ponpes Al Khoziny, kata Menag, Prabowo memberikan arahan untuk menambahkan sedikit anggaran kepada Kementerian Agama.
“Alhamdulillah dengan perhatian Bapak Presiden Prabowo kemarin juga kami mendapatkan apresiasi dan mendapatkan sedikit anggaran tambahan untuk memperhatikan madrasah yang swasta ini,” ucap Nasaruddin.
Nasaruddin tidak merinci berapa anggaran yang ditambah.
Ia hanya memastikan bahwa pemerintah akan hadir untuk mengatasi dan mengawasi agar tragedi Ponpes Al Khoziny tidak terulang lagi.
Menurut dia, santri juga merupakan anak-anak bangsa yang perlu diperhatikan pemerintah meskipun pondok pesantren dikelola oleh swasta.
“Kami juga mengimbau kepada warga masyarakat bahwa bagaimana pun, anak-anak yang nyantri di Pondok Pesantren itu adalah anak-anak bangsa juga,” kata dia.
Cak Imin berujar, Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap tiga hal terkait pondok pesantren.
Pertama adalah soal keselamatan dan kenyamanan bagi para santri yang mengenyam pendidikan di pesantren.
Kedua, solusi terhadap permasalahan.
Terakhir, Prabowo dalam perjuangannya memiliki hubungan yang erat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan.
“Ini tidak bisa dipungkiri dalam kesejarahan beliau dan pesantren yang memang memiliki hubungan yang khusus, sehingga perjalanan perjuangan beliau senantiasa dalam lindungan restu dan doa para kiai dan ulama,” kata Cak Imin.
“Doa restu para ulama menurut Presiden senantiasa menjadi titik awal, terutama dalam peran beliau sebagai Tentara Nasional Indonesia,” imbuh dia.
Prabowo, kata Cak Imin, ingin para santri dapat mengenyam pendidikan di lingkungan yang aman dan nyaman.
“Kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, yang melahirkan generasi yang tangguh,” ujar Cak Imin.
Pemerintah juga berencana menggunakan APBN untuk membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo.
Menurut Cak Imin, Ponpes Al Khoziny layak mendapatkan bantuan dari APBN setelah insiden tragis yang menewaskan puluhan santri beberapa waktu lalu.
Sebab, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap kondisi 1.900 santri yang masih harus melanjutkan proses belajar di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.
“Al Khoziny di Sidoarjo ini layak dibantu APBN, karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Cak Imin.
Ia menambahkan, meski pemerintah tetap melakukan audit dan penelusuran terhadap potensi kelalaian dalam insiden tersebut, fokus utama tetap pada keberlanjutan pendidikan para santri.
“Yang paling penting bagi pemerintah adalah perlindungan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Itu kewajiban pemerintah, itu wujud kehadiran negara. Soal anggaran itu hanya bagian kecil dari kewajiban,” tegasnya.
Prabowo disebut telah memberikan instruksi langsung agar pesantren yang terdampak tidak hanya diaudit, tetapi juga dibantu untuk segera pulih.
“Presiden memerintahkan bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Banyak pesantren juga yang tidak mau dibantu karena tumbuh dari keswadayaan. Itu justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah,” kata Cak Imin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
GELORA.CO -Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman Anggota DPR Atalia Praratya di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Selasa 14 Oktober 2025.
Kedatangan mereka sebagai bentuk protes atas pernyataan Atalia yang dinilai menyinggung dunia pesantren terkait pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny dengan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Aksi yang berlangsung singkat itu dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Massa tiba sekitar pukul 15.16 WIB, menyampaikan orasi serta tuntutan di depan rumah Atalia, lalu membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 15.40 WIB.
Koordinator FSN Bandung Raya, Riki Ramdan Fadilah mengatakan, pernyataan Atalia telah menimbulkan keresahan di kalangan santri. Menurutnya, pernyataan tersebut seolah menggiring opini negatif bahwa pesantren identik dengan pelanggaran hukum.
“Yang kami tolak adalah pandangan beliau yang seperti tidak sepakat penggunaan APBN untuk membangun kembali Ponpes Al Khoziny. Seolah-olah pesantren tidak pantas mendapat dukungan negara,” ujar Riki dikutip dari RMOLJabar.
Riki berpandangan ucapan Atalia telah membentuk persepsi buruk di tengah masyarakat tentang pesantren. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Kami meminta Bahlil Lahadalia memecat Ibu Atalia dari keanggotaan DPR RI. Ucapannya telah menimbulkan kegaduhan dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial serta konstitusi,” pungkas Riki.
/data/photo/2025/03/22/67de1671ed8c3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kenaikan Dana Reses DPR: Antara Amanah dan Kenyamanan Kekuasaan
Nasional
15 Oktober 2025")
Kenaikan Dana Reses DPR: Antara Amanah dan Kenyamanan Kekuasaan
Pemerhati masalah hukum dan kemasyarakatan
KABAR
kenaikan anggaran reses anggota DPR kembali menyentak nalar publik. Di tengah situasi ekonomi rakyat yang belum sepenuhnya pulih, langkah tersebut terasa janggal.
Reses yang sejatinya menjadi ruang moral bagi wakil rakyat untuk mendengar denyut aspirasi konstituennya, kini justru berpotensi menjadi simbol kemewahan baru dalam politik anggaran.
Dana reses DPR naik dari Rp 400 juta pada periode 2019-2024 menjadi Rp 702 juta untuk periode 2024-2029.
Dalam teori politik klasik, reses merupakan wujud hubungan representatif antara rakyat dan wakilnya. Ia adalah momen untuk kembali ke akar legitimasi rakyat.
Namun, ketika kegiatan itu disertai dengan kenaikan anggaran tanpa alasan yang transparan dan rasional, fungsi representasi beralih menjadi formalitas administratif yang menguntungkan pihak tertentu.
Rakyat yang seharusnya menjadi subjek politik, pelan-pelan tergeser menjadi obyek pencitraan.
Kenaikan anggaran reses bukan sekadar isu teknis. Ia adalah cermin bagaimana lembaga legislatif memaknai tanggung jawab publik.
Bila dana reses digunakan lebih banyak untuk membangun citra atau memperkuat jaringan politik di daerah pemilihan, maka esensi reses sebagai forum aspirasi telah kehilangan maknanya.
Kenneth Minogue dalam
Politics: A Very Short Introduction
(Oxford University Press, 2002) menulis bahwa ketika politik kehilangan fondasi etiknya, ia berubah menjadi arena manipulasi di mana kepentingan publik hanya dijadikan dalih bagi keuntungan pribadi.
Fenomena inilah yang kini mulai terasa, aspirasi rakyat menjadi komoditas politik, bukan lagi ruh dari perwakilan demokratis.
Publik tentu tidak antiterhadap peningkatan anggaran, sepanjang diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja.
Namun, kenyataannya, laporan hasil reses jarang sekali dipublikasikan secara terbuka. Rakyat tidak tahu apa yang dibicarakan, diperjuangkan, atau bahkan dihasilkan dari pertemuan-pertemuan yang dibiayai oleh uang mereka sendiri.
Dalam kerangka
good governance
, setiap kebijakan anggaran publik harus tunduk pada tiga prinsip: transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Denhardt dan Denhardt dalam
The New Public Service Serving, Not Steering
(M.E. Sharpe, 2003) menegaskan bahwa tugas pejabat publik adalah melayani masyarakat, bukan mengarahkan atau mengatur mereka.
Kenaikan anggaran reses seharusnya dibarengi dengan pelaporan yang terbuka dan terukur berapa banyak aspirasi yang diserap, berapa yang diperjuangkan, dan berapa yang benar-benar terwujud dalam kebijakan. Tanpa itu semua, reses hanya akan menjadi ritual tahunan yang menguras APBN.
Di titik ini, muncul pertanyaan mendasar, apakah kenaikan anggaran tersebut untuk memperkuat peran representatif DPR, atau sekadar mempertebal kenyamanan politik para anggotanya?
Jika rakyat tidak merasakan dampaknya, maka yang hilang bukan hanya akuntabilitas, tetapi juga moralitas kekuasaan itu sendiri.
Amartya Sen dalam
The Idea of Justice
(Harvard University Press, 2009) mengingatkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari prosedur formal, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Dengan demikian, setiap kebijakan anggaran harus diuji secara etis, apakah manfaatnya kembali ke rakyat, atau berhenti di lingkar kekuasaan?
Dalam situasi fiskal yang ketat, ketika subsidi publik dikurangi dan program sosial sering kali terbatas, keputusan menaikkan anggaran bagi pejabat publik menjadi paradoks moral.
Ia memperlihatkan jarak yang semakin lebar antara elite dan rakyat antara idealisme representasi dan kenyataan transaksional politik.
Reses seharusnya dimaknai sebagai jalan pulang wakil rakyat kepada rakyatnya. Ia bukan hak istimewa, tetapi amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan kesadaran moral.
Kenaikan anggaran tanpa pertanggungjawaban yang memadai hanya akan memperdalam krisis kepercayaan terhadap DPR lembaga yang sejatinya menjadi penjaga suara rakyat.
John Stuart Mill dalam
Considerations on Representative Government
(1861) mengingatkan: “Hakikat pemerintahan perwakilan bukan pada hak-hak istimewa para wakil, melainkan pada hak dan suara mereka yang diwakili.”
Pernyataan itu terasa sangat relevan hari ini. Rakyat tidak menuntut kemewahan dari wakilnya, hanya ketulusan untuk benar-benar mendengar.
Sebab di balik setiap rupiah yang naik dalam anggaran reses, terdapat harapan yang belum dijawab dan janji yang belum ditepati. Wakil rakyat adalah pengembang amanah rakyat (Pembukaan UUD 1945) pemiliki kedaulatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta (ANTARA) – Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia mendesak agar pemerintah memprioritaskan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dalam rangka menekan peningkatan penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas, diabetes, dan gagal ginjal.
“Anak muda dan remaja kini menjadi korban penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebih, termasuk dari minuman berpemanis,” kata Ketua Fakta Indonesia, Ary Subagio Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ary menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyampaikan bahwa pemerintah belum berencana menerapkan cukai MBDK pada tahun 2026.
Ia menilai, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih berpihak pada kepentingan industri dibandingkan dengan kesehatan masyarakat.
“Pernyataan itu sangat disayangkan dan terkesan mementingkan industri serta mengabaikan hak kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ary mengingatkan, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK), kebijakan tersebut telah resmi menjadi bagian dari program penyusunan Peraturan Pemerintah (PP). Tujuannya adalah untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis yang akan diberlakukan pada tahun 2026.
Menurut dia, penundaan penerapan cukai MBDK bertentangan dengan semangat pemerintah dalam menekan peningkatan penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas, diabetes, dan gagal ginjal.
“Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kasus diabetes pada anak mencapai 1.645 jiwa per Januari 2023,” kata dia.
Fakta Indonesia bersama Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) juga pernah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasien gagal ginjal yang disurvei sebanyak 117 responden terdiagnosis akibat Diabetes Melitus Tipe 2, salah satunya dipicu konsumsi tinggi gula dari minuman berpemanis dalam kemasan.
“Selain itu, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan hampir separuh penduduk berusia tiga tahun ke atas mengonsumsi minuman berpemanis lebih dari satu kali sehari,” ucapnya.
Ary mengingatkan, dalam audiensi FAKTA dan CISDI dengan Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, pada 2 Oktober 2025. Pada kesempatan itu, Misbakhun menyebut bahwa cukai MBDK harus sudah diterapkan tahun depan.
“Namun, pernyataan terbaru Menkeu justru menimbulkan kesan ketidakpastian dan bertentangan dengan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Padahal, dalam Program Legislasi Pemerintah (Progsun) 2025, penerapan cukai MBDK sudah ditetapkan dan bahkan tercantum dalam APBN,” katanya.
Menurut Ary, jika pemerintah tidak menjalankan amanat Keppres tersebut pada 2026, maka hal itu menunjukkan ketidakhadiran negara dalam melindungi rakyatnya dari ancaman penyakit akibat konsumsi gula berlebih.
“Penundaan penerapan cukai MBDK sama saja dengan menunggu bom waktu meningkatnya kasus penyakit tidak menular dan membengkaknya biaya kesehatan. Ini jelas bertentangan dengan visi SDM unggul sebagaimana Nawacita Presiden,” kata Ary.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat posisi defisit APBN 2025 Rp 371,5 Triliun atau 1,56% dari PDB per 30 September 2025. Adapun sasaran defisit RI pada tahun ini sebenarnya mencapai 2,78%.
Sementara itu,Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan perdagangan global dengan memberlakukan tarif impor baru untuk produk kayu dan furniture mulai 14 Oktober 2025.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (14/10/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Harga emas dunia terus meroket dan kini menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan ini membuat Indonesia kembali menjadi sorotan, mengingat negara kita termasuk pemilik cadangan emas terbesar di dunia
Sementara itu,Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin membangun pusat Family Office di Bali. Purbaya menegaskan rencana itu dipersilahkan asalkan tidak menggunakan dana dari APBN
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (14/10/2025).