Xcloud.id

Topik: APBN

  • Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    GELORA.CO – Analis kebijakan publik Agus Pambagio mengungkap Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi, meski studi kelayakan menunjukkan proyek itu tak feasible.

    Agus menceritakan janji itu disampaikan Jokowi saat pertemuan di Istana Bogor pada 2019.

    Saat itu, Agus menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh karena dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” ujar Agus, dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Agus, saat diberitahu bahwa proyek KCJB tidak feasible, Jokowi hanya tersenyum dan tetap yakin proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” kata Agus.

    Agus menambahkan, saat ia akan bertanya lagi mengenai proyek ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengkode untuk tidak melanjutkan pertanyaan.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Agus mengungkap bahwa Jokowi mengaku proyek ini adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok, meski sebelumnya feasibility study telah dilakukan bersama Jepang.

    Pilihan itu diduga karena Jokowi merasa lebih nyaman bekerja dengan China, yang selama dua periode pemerintahannya menjadi mitra banyak proyek bantuan dan pembangunan.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Sekarang, Agus menilai, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu [utang Whoosh memberatkan negara]. Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus. (*)

  • Purbaya Mendadak Sambangi Kantor Menteri PU Sore Ini, Bahas Apa?

    Purbaya Mendadak Sambangi Kantor Menteri PU Sore Ini, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada sore ini, Jumat (17/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Purbaya tiba di Kantor Kementerian PU yang berlokasi di Kecamatan Selong, Kebayoran Baru pada pukul 16.43 WIB.

    Meski demikian, belum diketahui maksud kedatangan Purbaya. Akan tetapi, dirinya belakangan ini giat menyambangi Kementerian/Lembaga dalam rangka memantau serapan anggaran TA 2025.

    Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa Kementerian PU sebagai kementerian teknis pembangunan infrastruktur masuk ke dalam 3 besar kementerian yang memiliki anggaran besar, tetapi realisasinya masih rendah.

    “Beberapa K/L dengan anggaran besar, kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN [Badan Gizi Nasional] per tanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Menanggapi hal itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut bahwa politik Anggaran yang terjadi di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi penyebab utama masih rendahnya penyerapan anggaran.

    Meski demikian, dia optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada Desember 2025. Dia juga mengatakan saat ini realisasi anggaran pembangunan infrastruktur telah berkisar di angka 52%.

    “Sudah 52% per hari ini, tapi sebetulnya sih, tadi itu kan di awal cuma dikasih 29% [dari total kebutuhan anggaran], terus naik lagi, naik lagi, jadi politik anggarannya cukup lama. Insya Allah kita percepat, nanti by December bisa 94% lebih lah,” ungkapnya.

  • Kabar Baik, Pemerintah Tambahkan Bansos BLT Hingga Rp30 Triliun

    Kabar Baik, Pemerintah Tambahkan Bansos BLT Hingga Rp30 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar baik, pemerintah akan mengucurkan dana segar senilai Rp30 triliun untuk bansos BLT sementara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah memberikan program stimulus jilid 4, salah satunya dalam paket stimulus ini adalah bansos BLT hingga Rp30 triliun yang diberikan kepada masyarakat orang miskin.

    Dia mengungkapkan dua program utama dalam stimulus keempat ini tambahan bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program magang untuk lulusan perguruan tinggi.

    “Bapak Presiden meminta agar diberikan tambahan bantuan langsung tunai untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025. BLT ini akan menjangkau 35.046.783 keluarga penerima manfaat, yang artinya mencakup sekitar 140 juta orang,” ujar Airlangga, Jumat (17/10/2025).

    Airlangga menekankan bahwa BLT tambahan ini merupakan program baru di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako untuk 20,88 juta keluarga. Pemerintah menganggarkan Rp30 triliun untuk program ini, yang berasal dari hasil efisiensi dan realokasi anggaran APBN.

    Penyaluran akan dilakukan mulai minggu depan melalui dua jalur yakni 18,3 juta keluarga melalui bank-bank Himbara dan 17,2 juta keluarga melalui PT Pos Indonesia. Penyerahan simbolis dilakukan hari ini kepada 50 penerima baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sosial.

    Selain BLT, pemerintah juga merilis program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi sebagai upaya mempercepat penyerapan tenaga kerja. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap.

    “Gelombang pertama diikuti oleh 20.000 peserta yang akan mulai bekerja pada 20 Oktober. Bulan depan, program ini akan diperluas menjadi 80.000 peserta,” ujar Airlangga.

    Peserta akan mendapatkan uang saku setara upah minimum kabupaten/kota tempat magang, serta perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan kematian (JKM) tanpa potongan dari uang saku. Saat ini, tercatat 1.666 perusahaan telah mendaftarkan 26.181 posisi magang, dengan total pelamar mencapai 156.159 orang.

    Airlangga menyebut program ini juga melibatkan BUMN, lembaga pemerintah termasuk Bank Indonesia, serta berbagai universitas seperti UI, UNJ, Universitas Pancasila, dan lainnya.

    Paket stimulus ini, menurut Airlangga, diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun serta membuka akses pengalaman kerja bagi lulusan baru.

    “Semoga program ini bisa membantu masyarakat dalam kuartal keempat ini,” pungkasnya.

  • Program Listrik Desa Bukti Pemerintah Tepati Janji Energi Merata

    Program Listrik Desa Bukti Pemerintah Tepati Janji Energi Merata

    Bisnis.com, MUSI BANYUASIN — Saat malam tiba di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, cahaya putih kini memantul lembut dari jendela-jendela rumah warga. Dulu, hanya lampu minyak yang berkerlip samar, atau suara genset yang menggeram di kejauhan. Kini, desa itu hidup dalam terang.

    Bagi Ruslan (52), seorang petani sawit, nyala listrik bukan sekadar penerangan. Itu adalah simbol perubahan hidup. “Saya merasa bersyukur. Walaupun Subhanallah merupakan bagian daripada orang-orang yang menerima hadiah tersebut. Alhamdulillah dengan meteran 900 mendapatkan subsidi dan pulsa 100.000 yang dapat dipakai selama dua bulan,” ujarnya sambil tersenyum.

    Ia tertawa kecil, lalu menambahkan, “Saya senang dapat bantuan ini, biar dibilang norak tidak apa, saya juga ingin merasakan makan nasi yang dimasak dari magic jar dan memiliki kulkas agar bisa minum air dingin.”

    Ruslan adalah satu dari ribuan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang disalurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini merupakan wujud pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan akses energi hingga pelosok negeri.

    Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, pada Kamis (16/10). Melalui BPBL, pemerintah menyediakan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama di wilayah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal.

    Sebelum listrik masuk, Ruslan mengandalkan genset kecil yang hanya dinyalakan sesekali. “Sekarang kita tidak lagi menggunakan genset untuk penerangan yang dinyalakan di waktu tertentu saja karena biaya yang mahal. Sekarang penerangan selalu ada dan ini akan sangat membantu memotivasi anak-anak belajar dan istri menjahit yang menjadi kerja sambilannya,” katanya.

    Bagi Ruslan, listrik berarti harapan. Ia bisa melihat anak-anaknya belajar lebih lama, istrinya menjahit pesanan hingga malam, dan rumahnya terasa hidup. “Semoga bantuan ini juga dapat diterima teman-teman saya yang katanya selesai di bulan 12 (Desember). Semoga bantuan ini membawa berkah bagi saya dan keluarga juga teman-teman saya, dan akan menambah semangat bagi orang tuanya untuk bekerja dan meningkatkan semangat anak-anak belajar dan mengejar impian mereka,” ujarnya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memahami benar arti listrik bagi masyarakat desa. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemerataan listrik adalah wujud nyata kehadiran negara.

    “Di Kementerian ESDM itu ada program listrik desa yang ditargetkan Bapak Presiden Prabowo pada tahun 2029–2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya, dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan,” kata Bahlil.

    Ia menambahkan, program ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat. “Ini semua adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, khususnya dari sektor ESDM yang akan kita lakukan terus menerus hingga seluruhnya terlistriki. Masa Indonesia sudah merdeka 80 tahun masih ada desa yang belum listrik,” ujarnya.

    Bahlil sempat menahan haru saat mengenang masa kecilnya. “Saya salah satu anak kampung yang sekolah SD enggak ada listrik. Karena itu, saya tidak ingin kejadian pada masa kecil saya di kampung itu terjadi sekarang,” katanya lirih.

    “Pak Presiden Prabowo sangat konsen untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Program BPBL dan Listrik Desa dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM. Tahun ini, puluhan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia ditargetkan bisa menikmati akses listrik.

    Di Sumatera Selatan, Program Listrik Desa mencakup 11 desa dan dusun pada tahun anggaran 2025. Untuk BPBL, provinsi ini mendapat jatah 8.050 rumah tangga. Hingga pertengahan Oktober, sekitar 5.500 rumah sudah siap sambung, sementara 2.500 lainnya masih menunggu proses usulan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

  • Bertemu di Istana Wapres, Menkeu Purbaya Beber Pesan Girban

    Bertemu di Istana Wapres, Menkeu Purbaya Beber Pesan Girban

    Pada era mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    Alokasi TKD kemudian direvisi oleh Purbaya, sebagai Menkeu baru, menjadi senilai Rp693 triliun atau selisih Rp43 triliun dari rancangan sebelumnya. Meski direvisi, alokasi TKD pada APBN 2026 tetap mengalami penurunan.

    Purbaya sebelumnya telah meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana TKD benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Pasalnya, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja daerah tercatat melambat meski penyaluran TKD meningkat.

    Kemenkeu telah menyalurkan dana TKD senilai Rp644,9 triliun per 30 September 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp635,6 triliun. Sementara belanja pegawai daerah pada tahun lalu tercatat mencapai Rp313,1 triliun, sementara tahun ini realisasinya lebih rendah yaitu Rp310,8 triliun.

    Belanja barang dan jasa tahun lalu mencapai Rp219,7 triliun, sedangkan tahun ini sebesar Rp196,6 triliun. Kemudian, belanja modal tahun lalu tercatat sebesar Rp84,7 triliun, sementara tahun ini Rp58,2 triliun.

    Adapun belanja lainnya tercatat sebesar Rp203,1 triliun pada tahun lalu dan Rp147,2 triliun pada tahun ini.

    Di samping itu, TKD yang tinggi dengan serapan belanja yang rendah membuat saldo dana pemda di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menumpuk, dengan catatan sebesar Rp233,1 triliun per akhir Agustus 2025. (fajar)

  • Ditinggal Rombongan Menko, Purbaya Harus Pandai Sinyal Politik

    Ditinggal Rombongan Menko, Purbaya Harus Pandai Sinyal Politik

    GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kedapatan ditinggalkan oleh rombongan Menteri Koordinator dalam sesi wawancara media usai acara bersama Danantara baru-baru ini.

    Menurut analis komunikasi politik, Hendri Satrio, kejadian tersebut perlu disikapi secara serius oleh Purbaya. Pasalnya, dalam dinamika politik, peristiwa semacam ini dapat mengandung makna tersirat, meskipun tindakan rombongan Menteri Koordinator tersebut dilakukan dalam suasana yang tampak bercanda.

    “Mengenai peristiwa Menteri Keuangan Purbaya yang ditinggalkan oleh para Menteri Koordinator dalam sesi doorstop, dalam konteks dinamika politik, meskipun terjadi dalam suasana bercanda, hal tersebut tetap memerlukan respons yang serius,” kata Hensat, sapaan akrabnya kepada RMOL, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Menurutnya, kepergian rombongan Menteri Koordinator pada momen tersebut dapat diartikan sebagai isyarat yang mengandung implikasi tertentu, yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi Purbaya.

    “Dalam perspektif positif, hal ini dapat dianggap sebagai sinyal kepercayaan, misalnya, ‘Serahkan tanggung jawab penjelasan kepada Purbaya.’ Namun, dari sudut pandang lain, momen itu juga dapat mengindikasikan sikap seperti, ‘Biarkan Purbaya yang bertanggung jawab,’ atau bahkan menyiratkan sikap enggan dengan nada, ‘Saya tidak ingin berurusan dengan Purbaya’ mungkin seperti itu,” ujar Hensat.

    Kejadian tersebut patut dijadikan momen refleksi mendalam bagi Purbaya selaku Menteri. Ia menilai, meskipun dukungan rakyat condong kepadanya, hal itu belum tentu mencerminkan kesepakatan dari rekan-rekan koleganya terhadap pernyataannya.

    “Momen semacam itu mesti direspons dengan sikap kewaspadaan penuh, sebagaimana pepatah ‘kalau mau belok beri sen dulu’ yang berarti hati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik,” tegas Hensat.

    Dia juga menilai, sinyal tersebut mungkin muncul karena beberapa pernyataan Purbaya yang memicu ketegangan di antara anggota kabinet. 

    Salah satunya adalah pernyataan terkait utang proyek kereta cepat yang enggan dibiayai melalui APBN, yang memunculkan respons beragam dari masyarakat dan anggota kabinet lainnya sebab dianggap memunculkan polemik dengan Danantara bentukan Presiden.

    Oleh karena itu, Hensat merekomendasikan agar Purbaya memperkuat koordinasi dengan para anggota kabinet lainnya sebelum mengeluarkan pernyataan publik. Langkah ini krusial untuk memastikan keselarasan dalam kerja sama tim kabinet serta mencegah munculnya kontroversi yang tidak diperlukan.

    “Meskipun publik mendukung Purbaya, sebagaimana dalam analogi tim sepak bola, keberhasilan tim tidak dapat dicapai oleh satu individu saja. Purbaya tidak akan mampu mencapai tujuan tanpa kerja sama dan dukungan dari rekan-rekan menteri lainnya, kan gak bisa nyetak gol kalo sendirian di lapangan,” pungkas Hensat. 

  • Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang

    Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh memang bermasalah sejak awal. 

    Menurutnya,  saat diminta menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek itu sudah dalam kondisi ‘busuk’ dan membutuhkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

    Meski demikian, ketua DEN itu menegaskan pihaknya tidak meminta dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Menurutnya, Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan proses restrukturisasi utang dengan China agar proyek tersebut dikelola secara lebih sehat.

    “Kita ribut soal Whoosh, masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tuturnya.

    Luhut yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menjelaskan pihak China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang. Namun, prosesnya sempat tertunda karena adanya pergantian pemerintahan.

    “Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya tim segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” tuturnya. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani perihal Keppres ini. 

    Sementara itu terkait anggapan bahwa proyek kereta cepat berpotensi menjadi “jebakan utang” China, Luhut menolak keras pandangan tersebut. Ia menegaskan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama pemerintah bekerja secara solid dan berbasis data.

    Sebelumnya, proyek besutan mantan presiden Joko Widodo ini memicu polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. Ia menyerahkan masalah tersebut ke Danantara, sebagai pihak yang membawahi proyek tersebut

  • Purbaya bertemu Wakil Presiden, bahas potongan anggaran pemda

    Purbaya bertemu Wakil Presiden, bahas potongan anggaran pemda

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanyakan soal potongan anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam pertemuan keduanya di Istana Wakil Presiden hari ini (17/10).

    “Dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong, soal apa langkah kami ke depan untuk memitigasi itu,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Purbaya mengaku tidak banyak solusi yang bisa diambil dalam jangka pendek.

    Strategi yang diambil Purbaya adalah meminta pemda merapikan serapan belanja mereka dalam satu tahun ke depan, untuk kemudian laporannya dievaluasi oleh bendahara negara.

    “Nanti kami lihat bagus apa nggak serapannya, ada kebocoran apa nggak. Nanti triwulan ketiga kami hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan pendapatan kita meningkat juga. Kami akan lihat berapa yang bisa kami bagi ke daerah,” jelas Purbaya.

    Dia pun menambahkan pesan yang dituturkan oleh Wapres, bahwa negara turut mempertimbangkan stabilitas nasional dalam mengambil kebijakan fiskal.

    “Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau,” tuturnya.

    Sebagai catatan, anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan alokasi tahun ini.

    Pada era mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    Alokasi TKD kemudian direvisi oleh Purbaya, sebagai Menkeu baru, menjadi senilai Rp693 triliun atau selisih Rp43 triliun dari rancangan sebelumnya.

    Meski direvisi, alokasi TKD pada APBN 2026 tetap mengalami penurunan.

    Purbaya sebelumnya telah meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana TKD benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Pasalnya, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja daerah tercatat melambat meski penyaluran TKD meningkat.

    Kemenkeu telah menyalurkan dana TKD senilai Rp644,9 triliun per 30 September 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp635,6 triliun.

    Sementara belanja pegawai daerah pada tahun lalu tercatat mencapai Rp313,1 triliun, sementara tahun ini realisasinya lebih rendah yaitu Rp310,8 triliun. Belanja barang dan jasa tahun lalu mencapai Rp219,7 triliun, sedangkan tahun ini sebesar Rp196,6 triliun.

    Kemudian, belanja modal tahun lalu tercatat sebesar Rp84,7 triliun, sementara tahun ini Rp58,2 triliun. Adapun belanja lainnya tercatat sebesar Rp203,1 triliun pada tahun lalu dan Rp147,2 triliun pada tahun ini.

    Di samping itu, TKD yang tinggi dengan serapan belanja yang rendah membuat saldo dana pemda di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menumpuk, dengan catatan sebesar Rp233,1 triliun per akhir Agustus 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Harus Waspadai Jebakan Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

    Pemerintah Harus Waspadai Jebakan Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

    GELORA.CO -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) warisan mantan Presiden Joko Widodo. 

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menilai skema pembiayaan proyek tersebut sangat berisiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Proyek ini sejak awal dijanjikan akan berjalan sepenuhnya dengan skema business to business (B2B) tanpa melibatkan APBN. Namun, seiring pembengkakan biaya, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89 Tahun 2023 yang mengizinkan penggunaan APBN sebagai jaminan pinjaman utang proyek,” jelas Handi dalam keterangannya, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Proyek KCIC yang dimulai sejak 2016 telah menelan biaya sebesar US$7,27 miliar atau sekitar Rp110,16 triliun, dengan pembengkakan biaya mencapai US$1,2 miliar atau Rp18,36 triliun. 

    Untuk menutup cost overrun tersebut, China Development Bank (CDB) memberikan pinjaman sebesar US$560 juta (sekitar Rp8,3 triliun) dengan tingkat bunga 3,4 persen.

    “Kekhawatiran kami, China meminta APBN sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek tersebut, termasuk usulan perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Ini berpotensi membebani keuangan negara di masa depan,” tegas Handi.

    Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung memang telah beroperasi sejak 2 Oktober 2023. Namun, menurut Handi, pekerjaan besar justru terletak pada penyelesaian utang yang sangat besar. 

    Ia berharap pemerintah telah melakukan proses negosiasi atau restrukturisasi utang dengan pihak China agar tidak membebani APBN.

    Saat ini ada dua opsi yang berkembang, yaitu melunasi utang tanpa melibatkan APBN misalnya dengan pengambilalihan infrastruktur atau suntikan dana tambahan untuk KAI. 

    “PKS menilai opsi restrukturisasi utang tanpa menggunakan dana APBN adalah pilihan terbaik, karena pemerintah sedang fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Handi juga menilai, secara keseluruhan proyek kereta cepat belum menunjukkan multiplier effect ekonomi yang sebanding dengan besarnya biaya dan beban utang yang ditanggung. 

    “Dampak ekonomi jangka panjang masih belum terlihat signifikan. Butuh waktu lama agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama jika tidak diikuti dengan pengembangan wilayah dan optimalisasi pendapatan,” imbuhnya.

    Ke depan, Handi mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara. 

    Ia menekankan pentingnya membuat skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional.

    “Kita tidak boleh terjebak pada perpanjangan konsesi yang terlalu panjang dan merugikan Indonesia. Bunga utang yang tinggi bisa menjadi beban APBN setiap tahun dan akhirnya menjadi jebakan utang bagi masa depan bangsa,” tutupnya.

  • Lahan Bekas Tiang Monorel di Rasuna Said Bakal Disulap Jadi Pedestrian Megapolitan 17 Oktober 2025

    Lahan Bekas Tiang Monorel di Rasuna Said Bakal Disulap Jadi Pedestrian Megapolitan 17 Oktober 2025

    Lahan Bekas Tiang Monorel di Rasuna Said Bakal Disulap Jadi Pedestrian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membongkar seluruh tiang-tiang bekas proyek monorel yang terbengkalai di Jalan HR Rasuna Said dan kawasan Senayan mulai Januari 2026.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, setelah dibongkar, lahan bekas proyek itu akan disulap menjadi area pedestrian yang lebih lebar dan nyaman, serupa dengan konsep penataan di Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.
    “Kita perbaiki dan kita buat jalan lebih lebar, tempat monorelnya kita hilangkan, dan saya yakin akan membuat Rasuna Said, Kuningan itu menjadi jalan yang lebih baik. Trotoar pedestrian di kiri kanannya nanti akan kami perbaiki sehingga yang baik tidak hanya di Sudirman-Thamrin,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/10/2025).
    Menurut Pramono pembongkaran tiang monorel menjadi bagian dari upaya besar menata ulang wajah kota, sekaligus mengembalikan estetika dan fungsi ruang publik di kawasan utama Jakarta.
    “Persoalan yang berlarut-larut monorel yang ada di Rasuna Said maupun di Senayan, alhamdulillah mudah-mudahan Januari bisa saya bereskan,” ucap Pramono.
    Polemik soal pembongkaran tiang monorel ini sejatinya bukan hal baru.
    Pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), wacana pembongkaran juga sempat muncul. Semula, Pemprov DKI Jakarta akan membayar tiang-tiang tersebut. Namun, lantaran perbedaan harga yang sangat jauh, akhirnya pembayaran pun batal dilakukan.
    Kala itu, Pemprov DKI Jakarta bahkan mengirim surat pemutusan kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (JM), dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan bahwa tiang-tiang itu harus dibongkar karena tidak menggunakan dana APBD maupun APBN.
    “Karena ini bukan uang APBD atau APBN, ini kan PT JM bekerja sama dengan PT Adhi Karya. DKI minta juga untuk bongkar,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta pada 26 Januari 2015.
    Namun, hingga kini, janji pembongkaran itu belum juga terealisasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.