Xcloud.id

Topik: APBN

  • Istana Ungkap Sumber Dana Rp 30 Triliun buat Tambahan Stimulus Ekonomi

    Istana Ungkap Sumber Dana Rp 30 Triliun buat Tambahan Stimulus Ekonomi

    Jakarta –

    Stimulus ekonomi kuartal IV diperbesar jumlahnya. Rp 30 triliun dari APBN dikucurkan untuk penguatan dua program stimulus, yaitu tambahan untuk Bantuan Langsung Tunai atau BLT dan juga tambahan untuk program magang berbayar bagi lulusan baru atau fresh graduate.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan jumlah Rp 30 triliun dari kocek negara didapatkan dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal tahun ini.

    Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas anggaran, namun mengurangi belanja yang tidak produktif kemudian dialokasikan ke kebutuhan yang lain. Tak terkecuali untuk tambahan bantuan sosial.

    “Ya makanya begini. Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif,” terang Prasetyo di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Nah hasil efisiensi sejak awal tahun, setelah dievaluasi ternyata masih bisa digunakan untuk menambah bantuan sosial.

    “Termasuk juga pada saat akhir tahun kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4,” ujar Prasetyo.

    “Oleh karena perhitungan itu lah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya,” lanjutnya menekankan.

    (hal/hns)

  • Airlangga: RI jadi ‘bright spot’ di tengah ketidakpastian global

    Airlangga: RI jadi ‘bright spot’ di tengah ketidakpastian global

    Jakarta (ANTARA) – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia menjadi salah satu titik terang atau ‘bright spot’ di tengah gejolak perekonomian dunia.

    Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,12 persen pada kuartal II 2025, salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G20 dengan inflasi stabil di rentang 2,5 plus minus 1 persen.

    “Lembaga IMF (Dana Moneter Internasional) menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot. Jadi Indonesia adalah terang dibandingkan berbagai negara lain dalam ketidakpastian, unpredictability, dan uncertainty dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5 persen dalam 7 tahun terakhir. Jadi Indonesia tumbuh 35 persen dan Indonesia masih mampu untuk berlayar dalam situasi yang tidak menentu,” jelas Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain pertumbuhan ekonomi, Airlangga menyampaikan stabilitas dari sisi fiskal juga tetap terjaga. Ini tercermin dari defisit APBN yang berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan rasio utang yang termasuk terendah di antara negara G20.

    Tiga lembaga pemeringkat internasional utama juga menempatkan Indonesia pada peringkat investasi dengan outlook stabil.

    Selain itu, di sektor pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 8.200, dan cadangan devisa mencapai rekor 157 miliar dolar AS pada Maret 2025.

    Pemerintah juga merealisasikan bank emas (bullion bank), menempatkan dana Rp200 triliun di perbankan untuk memperkuat likuiditas, serta menghapus utang macet UMKM produktif sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil.

    Dari sisi investasi, realisasi semester I 2025 tercatat Rp942,9 triliun atau naik 13,6 persen secara tahunan, dengan serapan tenaga kerja 1,2 juta orang.

    “Capaian tersebut turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Menko.

    Sementara, angka kemiskinan turun menjadi 8,47 persen, terendah dalam sejarah, dengan jumlah penduduk miskin 23,85 juta orang per Maret 2025.

    Airlangga menyampaikan pemerintah juga memperluas akses permodalan murah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 3,46 juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan per September 2025.

    Lebih lanjut, dalam semester II 2025, pemerintah melanjutkan stimulus melalui Program Paket Ekonomi 8+4+5 dan Program Magang Nasional untuk memperkuat konsumsi dan efek pengganda (multiplier effect).

    Kemudian dari sisi kerja sama internasional, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS dan berhasil menurunkan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) dari 32 persen menjadi 19 persen.

    Kesepakatan perdagangan IEU CEPA dan Indonesia-Canada CEPA diharapkan membuka pasar yang lebih luas bagi ekspor nasional.

    “Indonesia tidak hanya bertahan di dalam ketidakpastian global. Indonesia tetap tumbuh, Indonesia berinovasi, Indonesia memimpin, dan kita punya fondasi yang kuat,” tutur dia.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menekankan peran investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi.

    “PDB kita PMTB-nya sekitar 27,83 persen. Memang masih paling tinggi adalah spending, konsumsi rumah tangga. Namun ke depan saya kira investasi ini akan selain berkontribusi positif untuk PDB, juga multiplier effect-nya ke berbagai sektor. Karena itu saya kira sangat tepat ke depan untuk mencapai 8 persen, kita perlu terus menjadikan investasi sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional kita,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk 35 juta penerima BLT tambahan

    Pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk 35 juta penerima BLT tambahan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang diberikan pada Oktober, November, dan Desember 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi tersebut menjelaskan anggaran Rp30 triliun untuk penerima BLT tambahan berasal dari APBN yang merupakan hasil efisiensi anggaran pemerintah.

    “Hasil efisiensi. Realokasi anggaran. Yang kuartal keempat Rp16,2 (triliun), ditambah Rp30 triliun,” kata Airlangga saat mengumumkan stimulus ekonomi di Kantor Pos Indonesia, Menteng, Jakarta, Jumat.

    Airlangga menjelaskan Presiden Prabowo menambah jumlah penerima BLT sebanyak dua kali lipat menjadi 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober, November, dan Desember 2025.

    Menurut dia, BLT tambahan ini bisa menjangkau lebih dari 140 juta orang, jika diasumsikan satu KPM terdiri dari ayah, ibu dan dua orang anak.

    Airlangga merinci bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).

    Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Untuk penyaluran BLT Kesra, Airlangga mengatakan bahwa penyaluran akan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai pekan depan.

    Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin (20/10) depan.

    “Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi, ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta,” tambahnya.

    Pada kesempatan sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa efisiensi atau realokasi anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja yang dinilai tidak produktif, sehingga dapat dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.

    “Termasuk juga pada saat akhir tahun kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun,” kata Prasetyo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Beri Lampu Hijau Pembangunan Ulang Pesantren Al Khoziny Pakai APBN

    Purbaya Beri Lampu Hijau Pembangunan Ulang Pesantren Al Khoziny Pakai APBN

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak masalah jika pembangunan ulang atau renovasi bangunan ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurutnya, dengan adanya pembangunan ini maka anggaran kementerian dapat terserap sejalan dengan keinginannya.

    “Kalau saya, saya lampunya hijau terus. Kan modenya mode belanja. Asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya sih nggak ada masalah,” kata Purbaya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya mengatakan, pembangunan ponpes ini juga tidak perlu proposal karena sudah dibahas dengan sejumlah menteri. “Enggak (Perlu proposal) kan sebetulnya tadi pagi udah bicara kan mereka. Tinggal finalisasi aja. Abis itu nanti, Menteri PU yang mendesain semuanya,” katanya.

    Hanya saja, Purbaya belum menjelaskan anggaran pembangunan ponpes tersebut menggunakan anggaran kementerian mana. Ia menegaskan keputusan final pembangunan ponpes tersebut berada di tangan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Tapi keputusan bukan di saya, di Pak Muhaimin, tapi yang jelas PU sanggup, saya sanggup, tinggal Pak Muhaimin aja sanggup nggak?” katanya.

    Di tempat yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya juga masih menunggu keputusan dari Cak Imin. Pihaknya bersedia untuk mengeluarkan anggaran untuk pembangunan ponpes ini.

    “Sumber anggaran kalau nanti Pak Muhaimin berkenan, dan Menteri Agama berkenan, bisa ngambil dari PU,” katanya.

    (ara/ara)

  • Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    GELORA.CO – Saat ini Danantara sedang bingung bayar utang kereta cepat Whoosh, karena nilai yang besar.

    Karena itu petinggi Danantara ingin utang Whoosh itu dibebankan lewat APBN.

    Untung saja, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berani menolaknya, meski ada tekanan dari elit kekuasaan.

    Terkait kehadiran kereta cepat Whoosh ini, analis kebijakan publik, Agus Pambagio, coba mengungkap secara tuntas.

    Menurut Agus, mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pernah mengumbar janji bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCBJ) tidak akan rugi.

    Selain itu, menurut Agus, Jokowi juga menyebut proyek tersebut baik untuk bangsa dan negara.

    Janji itu disampaikan Jokowi kala Agus bertemu Presiden RI ke-7 tersebut di Istana Bogor pada 2019 silam.

    Dalam pertemuan ini, Agus sendiri sudah menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh itu karena sudah dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” papar Agus, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Selanjutnya, Agus Pambagio juga mengungkap ekspresi Jokowi saat diberitahu bahwa proyek kereta cepat ini tidak feasible (layak, bisa dilakukan, dan berpeluang berhasil, red).

    Saat itu, Jokowi hanya senyum dan tetap yakin bahwa proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” ujarnya.

    Agus mengaku, saat akan bertanya lagi kepada Jokowi setelah menyampaikan penolakan proyek KCJB ini, dirinya justru dikode oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk tidak bertanya.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Yang teman-teman lain juga banyak mungkin mau tanya,” ungkapnya.

    Kemudian Agus juga mengungkap bahwa Jokowi mengaku, itu adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok dalam proyek Whoosh, padahal sebelumnya sudah ada feasibility study bersama Jepang.

    Feasibility study adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan suatu proyek.

    Menurut Agus, Jokowi kemungkinan memilih China karena merasa lebih nyaman.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Menurut Agus, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu (utang Whoosh memberatkan negara). Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus.

    Adapun Purbaya menolak usulan pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan APBN saat menanggapi opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

    Menurut Purbaya, proyek Whoosh tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan dividen sendiri.

    “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari dividen dalam satu tahun. 

    Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

    “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya.

  • Bamsoet Sebut Revisi UU KADIN Perkuat Sinergi Pemerintah & Dunia Usaha

    Bamsoet Sebut Revisi UU KADIN Perkuat Sinergi Pemerintah & Dunia Usaha

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN. Pasalnya, saat ini, dunia usaha Indonesia membutuhkan payung hukum baru yang mampu mengikuti dinamika ekonomi global, perubahan struktur industri, serta tantangan teknologi dan digitalisasi.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat dalam Rapat Terbatas (Ratas) Pengurus KADIN Indonesia di Jakarta, hari ini. Pengurus KADIN Indonesia hadir antara lain Wakil Ketua Umum Erwin Aksa, Azis Syamsuddin, Taufan E.N. Rotorasiko dan Firman Soebagyo.

    “Undang-Undang KADIN sudah berusia hampir empat dekade. Kondisi ekonomi, struktur usaha, dan tantangan dunia bisnis kini jauh berbeda dibandingkan tahun 1987. Karenanya, UU KADIN harus diperbarui agar KADIN Indonesia bisa memainkan peran yang lebih kuat, lebih strategis, dan lebih relevan dengan kebutuhan zaman,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

    Dia menjelaskan, dalam naskah akademik yang tengah disiapkan, revisi UU KADIN akan menempatkan KADIN Indonesia sejajar dengan lembaga negara, meski tetap berstatus non-budgeter atau tidak menerima alokasi APBN. Status baru ini diharapkan memperkuat legitimasi KADIN Indonesia sebagai representasi tunggal dunia usaha yang memiliki posisi resmi dalam tata kelola ekonomi nasional.

    “Dengan posisi yang lebih kuat, suara dunia usaha akan benar-benar diperhitungkan dalam perumusan kebijakan. KADIN Indonesia bisa menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha, tanpa kehilangan independensi,” jelas Bamsoet.

    Dia memaparkan, melalui revisi UU ini, KADIN Indonesia akan diperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merancang dan menjalankan kebijakan ekonomi. KADIN Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyalur aspirasi, melainkan juga sebagai perancang dan pelaksana bersama kebijakan yang pro-dunia usaha.

    Selama ini, keterlibatan KADIN Indonesia dalam proses kebijakan ekonomi dinilai masih terbatas. Banyak keputusan pemerintah, termasuk di sektor investasi, pajak, dan industri, yang lahir tanpa dialog mendalam dengan dunia usaha. Kondisi ini kerap membuat kebijakan sulit diimplementasikan di lapangan.

    “KADIN Indonesia harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan pembangunan, seperti Musrenbang, rapat kabinet ekonomi, hingga pembahasan RUU ekonomi di DPR. Tujuannya agar kebijakan ekonomi nasional betul-betul sesuai dengan realitas dunia usaha,” kata Bamsoet.

    Bamsoet menuturkan, penguatan kelembagaan KADIN Indonesia juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berbasis pada program Asta Cita.

    Dalam visi tersebut, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    “Dengan revisi UU KADIN, dunia usaha akan punya ruang lebih besar untuk berkontribusi dalam agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo. Mulai dari peningkatan investasi, industrialisasi, hingga kedaulatan pangan dan energi,” tutup Bamsoet.

    (akn/ega)

  • Purbaya bersedia suntik dana ke INA asalkan tidak dibelikan obligasi

    Purbaya bersedia suntik dana ke INA asalkan tidak dibelikan obligasi

    Jakarta (ANTARA) –

    Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah menempatkan dana ke Indonesia Investment Authority (INA).

    Namun, dengan catatan bahwa dana tersebut benar-benar diarahkan ke sektor riil yang produktif, bukan ke obligasi.

    “Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat.

    Bendahara Negara itu mengaku, sebelumnya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif.

    Menurutnya, dengan kapasitas kelembagaan INA dan Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF), seharusnya kedua lembaga tersebut bisa menyerap dana investasi dari luar negeri dan menyalurkannya ke sektor yang lebih produktif.

    “INA kan harusnya mengundang investor asing, kan sovereign wealth fund bukan domestik saja,” ujarnya.

    “Kalau dia butuh duit beneran ekspansi kebetulan ya udah kita dukung, tapi kalau masih banyak uangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung?” tambahnya.

    Sebelumnya, Luhut menyarankan pemerintah mengucurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp50 triliun setiap tahun ke INA. Dana tersebut dinilai berpotensi besar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional bersama BPI Danantara.

    “Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI), kita bisa leverage Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” ujar Luhut dalam kegiatan ‘1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth’

    Luhut menambahkan, potensi dana tersebut dapat menarik aliran modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya peran sektor swasta untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Peranan pemerintah kan cuma 10-15 persen dari APBN, sisanya itu harus sektor swasta. Untuk itu, kita harus ramah dengan FDI, itu harus jalan bagus,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Stimulus Ekonomi Teranyar Prabowo: BLT Rp30 Triliun hingga Tambahan Kuota Magang

    Daftar Stimulus Ekonomi Teranyar Prabowo: BLT Rp30 Triliun hingga Tambahan Kuota Magang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyalurkan stimulus ekonomi tambahan di kuartal IV/2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menyalurkan tambahan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp30 triliun serta menambah kuota peserta magang lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduates.

    Stimulus ekonomi ini di luar stimulus ekonomi berupa 8 program paket akselerasi ekonomi yang diumumkan pemerintah pada September 2025, dengan nilai Rp16 triliun lebih.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa BLT yang disalurkan senilai Rp30 triliun itu berasal dari realokasi anggaran APBN 2025. Jumlahnya sudah melebihi dari total anggaran 8 program paket akselerasi ekonomi yang diumumkan bulan lalu.

    “[Anggarannya dari] APBN, hasil efisiensi, realokasi anggaran. Nah, [stimulus] yang kuartal IV/2025 Rp16,2 triliun ditambah Rp30 triliun,” ungkapnya pada konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Berikut detail dua program stimulus baru yang disalurkan pemerintah:

    1. BLT Rp30 triliun

    Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah meminta agar pemerintah menyalurkan tambahan BLT senilai total Rp30 triliun untuk Oktober, November dan Desember 2025. Target penerimanya mencapai 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM), atau sekitar 140 juta orang dengan asumsi satu KPM mencakup ayah, ibu dan dua anak.

    “Desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program kelurga harapan dan bantuan sembako,” tuturnya.

    Adapun penyalurannya akan dilakukan mulai minggu depan melalui himbara untuk 18,3 juta KPM, sedangkan untuk 17,2 juta KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero).

    2. Tambahan Kuota Magang

    Selanjutnya, pemerintah turut memberikan bantuan program magang untuk lulusan perguruan tinggi baru atau fresh graduates. Peserta tahap pertama sebanyak 20.000 orang dan sudah mulai bekerja 20 Oktober 2025, dan akan dibuka untuk gelombang kedua pada November unutk 80.000 peserta.

    “Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja lulusan baru atau fresh graduates baik di dunia usaha, industri, BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia,” paparnya.

    Adapun peserta magang ini akan diberikan uang saku per bulan sesuai dengan besaran per kabupaten/kota serta iuran jaminan kehilangan pekerjaan maupun JKN.

    “Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan pemerintah,” pungkas Airlangga.

    Politisi Partai Golkar itu menyebut terdapat 1.666 perusahaan mendaftarkan dan menyiapkan posisi peserta magang. Adapun jumlah posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan, dan jumlah pelamarnya mencapai 156.159 orang.

  • Alumni Tegaskan Pesantren Al Khoziny Sidoarjo Tak Pernah Ajukan Dana APBN

    Alumni Tegaskan Pesantren Al Khoziny Sidoarjo Tak Pernah Ajukan Dana APBN

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Polemik terkait rencana pembangunan kembali musalla Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat tanggapan dari Ikatan Santri Al Khoziny (IS Aluny).

    Pihak alumni menegaskan bahwa pesantren tersebut tidak pernah mengajukan proposal pembangunan ke pemerintah.

    Ketua IS Aluny, KH M. Zainal Abidin, menegaskan bahwa pihak lembaga pesantren sama sekali tidak mengajukan bantuan dana dari pemerintah untuk pembangunan musalla yang roboh tersebut.

    “Pihak Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran tidak pernah membuat proposal dan tidak pernah mengajukan terhadap pembangunan lembaga ke pemerintah,” ujar KH Zainal Abidin, Jumat (17/10/2025).

    Meski demikian, ia menilai bahwa jika pemerintah merasa perlu terlibat dalam proses pembangunan, pihak pesantren tetap akan menerima dengan terbuka.

    “Misalnya pemerintah merasa perlu hadir dalam proses ini sangat kami terima. Misalnya dalam site plan atau rancangan konstruksi sesuai dengan standar nasional, tentu akan kami terima. Karena kami mewakili alumni juga siap untuk mencari dana sendiri demi pembangunan kembali Lembaga Pesantren Al Khoziny,” tegasnya.

    KH Zainal juga menyampaikan bahwa para alumni yang tersebar di berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri, telah menyatakan kesiapannya untuk membantu proses pembangunan kembali gedung tiga lantai yang roboh.

    “Selain para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, hampir semuanya siap membantu dalam rencana pembangunan kembali bangunan yang roboh tersebut,” paparnya.

    Ia menambahkan, banyak alumni yang siap berdonasi dan menggalang dukungan agar bangunan pesantren bisa kembali berdiri.

    Terkait kemungkinan munculnya kecemburuan dari pesantren lain jika pembangunan Al Khoziny menggunakan dana APBN, KH Zainal menilai hal itu tidak perlu dipermasalahkan.

    “Tidak ada pilih kasih. Lembaga Pesantren Al Khoziny sendiri tidak pernah mengajukan proposal kepada pemerintah. Kendati pemerintah ikut hadir dalam pembangunan ini, kami akan menerima,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan bahwa pembangunan gedung baru Lembaga Pesantren Al Khoziny layak didanai melalui APBN. Ia menilai, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan sarana pendidikan para santri tetap layak dan aman.

    “Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” ujar Cak Imin di kantornya, Selasa (14/10/2025).

    Polemik penggunaan dana APBN untuk pembangunan kembali pesantren tersebut kini menjadi sorotan publik. Namun, baik pihak pesantren maupun alumni sepakat bahwa langkah apapun yang diambil harus berorientasi pada kepentingan pendidikan dan keselamatan para santri. (isa/ted)

  • Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    GELORA.CO – Analis kebijakan publik Agus Pambagio mengungkap Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi, meski studi kelayakan menunjukkan proyek itu tak feasible.

    Agus menceritakan janji itu disampaikan Jokowi saat pertemuan di Istana Bogor pada 2019.

    Saat itu, Agus menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh karena dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” ujar Agus, dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Agus, saat diberitahu bahwa proyek KCJB tidak feasible, Jokowi hanya tersenyum dan tetap yakin proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” kata Agus.

    Agus menambahkan, saat ia akan bertanya lagi mengenai proyek ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengkode untuk tidak melanjutkan pertanyaan.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Agus mengungkap bahwa Jokowi mengaku proyek ini adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok, meski sebelumnya feasibility study telah dilakukan bersama Jepang.

    Pilihan itu diduga karena Jokowi merasa lebih nyaman bekerja dengan China, yang selama dua periode pemerintahannya menjadi mitra banyak proyek bantuan dan pembangunan.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Sekarang, Agus menilai, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu [utang Whoosh memberatkan negara]. Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus. (*)