Xcloud.id

Topik: APBN

  • Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menkeu Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Antara Negara G-20

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menkeu Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Antara Negara G-20

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil pada angka 5,12 persen pada triwulan II 2025.

    Purbaya bahkan mengklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,12 persen itu menjadi yang tertinggi di antara negara-negara yang tergabung dalam G-20. Karena itu, menkeu optimis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik hingga akhir tahun ini.

    Gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menandai pencapaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bidang ekonomi. Diketahui, Prabowo-Gibran akan genap setahun pada Senin (20/10).

    “Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ungkap Menkeu Purbaya dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (19/10).

    Untuk inflasi, Purbaya menjelaskan bahwa inflasi juga terjaga rendah di 2,65 persen (yoy) dengan defisit APBN hanya di 1,56 persen dari PDB. Angka ini juga termasuk yang terendah di antara negara G-20.

    Dia menegaskan, pencapaian ini tak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan Rp 200 triliun di Bank Himbara yang memiliki tujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

    “Dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering mulai ada uang yang cukup, anda hajar lebih jauh. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi,” tandas Menkeu Purbaya.

    Pada sisi perdagangan, Indonesia juga mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8 persen sepanjang Januari hingga September 2025.

  • Kurangi ketergantungan pada APBN, Kementrans buka pintu bagi investor

    Kurangi ketergantungan pada APBN, Kementrans buka pintu bagi investor

    ANTARA – Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Sabtu (18/10), memastikan pihaknya tak akan mengajukan tambahan anggaran pada tahun 2026. Menurutnya, Kementrans tak mau bergantung sepenuhnya pada APBN, tetapi akan mencari pendanaan dari luar seperti investasi asing serta industrialisasi di kawasan transmigrasi. (Cahya Sari/Anggah/Rizky Bagus Dhermawan/Hilary Pasulu)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kritik Misbakhun ke Menkeu Purbaya Bukan Teguran, tapi Masukan

    Kritik Misbakhun ke Menkeu Purbaya Bukan Teguran, tapi Masukan

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, meluruskan bahwa pernyataannya mengenai kritik Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah bentuk teguran, melainkan masukan untuk menjaga keharmonisan komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan.

    Menurut Idrus, perbedaan gaya dan karakter antarpolitisi merupakan hal wajar, namun perlu diimbangi dengan cara berkomunikasi yang bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

    “Kita menyadari setiap orang punya gaya dan karakter masing-masing. Tapi dalam komunikasi politik, perlu keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam istilah budaya Jawa,” ujar Idrus di Jakarta, Minggu 19 Oktober.

    Ia menjelaskan, setiap pernyataan publik harus tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga disampaikan dengan cara yang mencerminkan etika politik.

    “Yang disampaikan harus mengandung nilai kebenaran, tapi cara menyampaikannya juga harus benar. Kalau dua-duanya dijaga, akan tercipta keharmonisan yang produktif,” tegasnya.

    Idrus menekankan, komentarnya tidak dimaksudkan sebagai teguran terhadap Misbakhun, melainkan pengingat bersama bagi seluruh kader Golkar dan anggota Koalisi Indonesia Maju agar komunikasi tetap konstruktif.

    “Ini bukan teguran, tapi masukan. Kita ini satu keluarga besar dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih. Jadi, komunikasi politik harus tetap sejuk dan saling mendukung,” ujarnya.

    Sebelumnya, Misbakhun sempat mengkritik Menkeu Purbaya agar tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional. Kritik itu muncul setelah Purbaya menyoroti rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan target defisit APBN 2025.

    Menanggapi hal itu, Idrus menilai semangat pengawasan DPR perlu tetap berjalan, namun dalam koridor komunikasi yang membangun.

    “Saya memahami semangat Pak Misbakhun. Tapi sebagai kader partai besar, setiap pernyataan sebaiknya disampaikan dengan semangat kebersamaan agar tidak menimbulkan kesan disharmoni di awal pemerintahan,” kata Idrus.

    Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menjadi fondasi penting bagi stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kritik tetap diperlukan, tapi harus dalam semangat memperkuat pemerintahan, bukan menambah gesekan,” ucapnya.

    Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pernyataan Menkeu Purbaya tentang rendahnya serapan anggaran justru menjadi pengingat penting bagi DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan.

    “Kalau DPR menjalankan fungsi kontrol dengan optimal, Purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. Pernyataan itu seharusnya dibaca sebagai refleksi, bukan serangan,” ujar peneliti Formappi dalam keterangan tertulis.

    Baik pandangan Idrus maupun Formappi sama-sama menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi konstruktif antar-lembaga agar kebijakan ekonomi dan program prorakyat dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan friksi politik yang tidak perlu.

  • Sederet Catatan Ekonomi & Fiskal Jelang Setahun Prabowo-Gibran

    Sederet Catatan Ekonomi & Fiskal Jelang Setahun Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memiliki sederet pekerjaan rumah untuk mewujudkan ambisi pertumbuhan ekonomi 8%. Prabowo masih mengalami kendala struktural hingga ketidakstabilan di sisi internal maupun eksternal menjelang 1 tahun pemerintahannya pada Senin (20/10/2025) besok.

    Sementara itu, effect yang diharapkan dari sejumlah kebijakan prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga ketahanan pangan, belum berdampak secara signifikan terhadap kinerja perekonomian. Salah satu buktinya adalah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, selama dua kuartal terakhir yang masih stagnan di kisaran 4-5%.

    Di sisi lain, Prabowo juga harus berburu dengan waktu, karena tren deindustrialisasi yang ditunjukkan dengan mentoknya kontribusi manufaktur ke produk domestik bruto (PDB) di kisaran 18-19%, telah memunculkan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama beberapa bulan terakhir. Kalau merujuk kepada data Kementerian Ketanagakerjaan alias Kemnaker, sebanyak 44.333 orang telah kehilangan pekerjaannya sampai dengan Agustus 2025.

    Persoalan semakin pelik karena investasi yang digadang-gadang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, ternyata lamban menyerap tenaga kerja. Padahal, jumlah populasi siap kerja alias produktif setiap tahunnya mengalami peningkatan. Belum lagi ada fakta bahwa ada sekitar 1 juta sarjana yang  belum memperoleh pekerjaan alias menganggur. 

    Kendati demikian, data juga menunjukkan bahwa jumlah serapan tenaga kerja memang bertambah setiap tahunnya. Namun kalau merujuk rilis terbaru dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi kecepatan investasi untuk menyerap tenaga kerja justru menurun.

    Sebagai ilustrasi, dengan realisasi investasi sebesar Rp491,4 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 696.478 pada kuartal III/2025, dibutuhkan setidaknya investasi sebesar Rp705,7 juta untuk setiap 1 pekerja. 

    Padahal kalau mengacu kepada kuartal III/2024 lalu, untuk menghasilkan 1 pekerja investasi yang dibutuhkan hanya sebesar Rp663,6 juta. Angka ini dihitung berdasarkan total realisasi sebesar Rp431,48 triliun dibagi jumlah serapan tenaga kerja sebesar 650.172.

    Artinya, jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menyerap 1 pekerja semakin mahal. Kalau kuartal III/2024 lalu hanya sebesar Rp663,6 juta. Pada periode yang sama tahun 2025 dibutuhkan investasi sebesar Rp705,7 juta atau lebih malah kira-kira sebesar Rp42,1 juta.

    Tren itu terkonfirmasi dengan kemampuan investasi asing dalam menyerap tenaga kerja yang juga semakin melambat. Tentu saja simpulan ini terjadi jika mengambil perbandingan dengan capaian kuartal III/2024. Pada periode itu tahun lalu, penyerapan tenaga kerja dari aktivitas penanaman modal asing alias PMA mencapai 269.800. Sedangkan kuartal III/2025 hanya di kisaran 246.400.

    Capaian itu menunjukkan bahwa ada penurunan kualitas investasi asing khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. 

    Pengelolaan Fiskal 

    Sementara itu dari sisi pengelolaan fiskal, Prabowo juga memiliki setumpuk pekerjaan yang tidak kalah beratnya. Tren penurunan kinerja penerimaan pajak telah mengakibatkan kondisi anggaran yang hampir tidak seimbang. Efisiensi atau tepatnya refocusing anggaran memang telah dilakukan dengan penerapan Inpres No.1/2025.

    Namun demikian, kalau mengacu kepada data-data terakhir, realisasinya masih di bawah ekspektasi. Defisit memang masih terjaga. Setidaknya berada di bawah outlook APBN yang dipatok 2,78%. Akan tetapi, terjaganya defisit itu terjadi karena proses penyerapan anggaran yang masih rendah. Kalau merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masih di kisaran 64,3%.

    Salah satu pemicu lambatnya penyerapan belanja negara itu adalah serapan belanja pemerintah pusat yang berada di angka 59,7% atau hanya Rp1.589,9 triliun dari Rp2.663,4 triliun. Padahal tahun sebelumnya, penyerapan belanja pemerintah pusat mampu menembus ke angka 73,6%.

    Tidak jelas alasan di balik lambatnya penyerapan tersebut. Namun kalau mengacu data Kemenkeu, ada sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran jumbo yang penyerapannya di bawah 50%. Badan Gizi Nasional alias BGN per tgl 30 September hanya di angka 16,9%, Kementerian Pekerjaan Umum alias PU di angka 48,2%, dan Kementerian Pertanian di kisaran 32,8%.

    Lambatnya penyerapan itu menarik dicermati karena dua dari ketiga lembaga yakni BGN dan Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap dua program andalan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis alias MBG dan swasembada pangan.

    Sementara itu dari sisi pajak, sulit untuk mengelak bahwa shortfall pajak tahun ini akan melebar dari outlook APBN 2025 di angka Rp2.076,9 triliun. Sekadar catatan bahwa penerimaan pajak per September 2025 hanya sebesar Rp1.295,3 triliun atau masih di angka 62,4% atau kurang sebesar Rp781,6 triliun dari outlook APBN. Periode yang sama tahun lalu penerimaan pajak telah mencapai 70% dari target. 

    Artinya kalau mengacu kepada tahun lalu, dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun, pemerintah memenuhi sekitar 29,8% penerimaan dalam waktu 3 bulan. Persoalannya data 2025 menunjukkan dengan penerimaan 62,4% pemerintah harus mengejar penerimaan pajak sebesar 37,6% dari target agar shortfall tidak melebar atau minimal pas dengan outlook APBN. 

    Dengan catatan kinerja penerimaan pajak setidaknya sampai September 2025, pemerintah perlu mengejar ketertinggalan supaya shortfall tidak melebar. Hanya saja ada satu catatan, jangan sampai upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak itu mendistorsi aktivitas ekonomi yang indikasinya masih tertekan.

    Prabowo Klaim Banyak Capaian 

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto menyatakan percaya diri dengan capaian pemerintah dalam satu tahun terakhir. Dia menekankan upayanya bersama kabinet merah putih dan bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan sejumlah capaian.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Sidang Senat Terbuka, Pengukuhan Mahasiswa Baru, dan Wisuda Sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, pada Sabtu (18/10/2025).

    “Besok, hari Senin, saya sudah satu tahun memimpin negara. Dan saya kira-kira saudara-saudara saya bisa katakan bahwa hari ini berdiri di seluruh hadapan rakyat Indonesia dengan percaya diri, karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat,” ujar Prabowo.

    Pelantikan Presiden Prabowo Subianto./JIBI

    Sekadar informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Dia menyatakan sudah mengikuti pemilihan umum (Pemilu) sebanyak 5 kali dan mengalami 4 kali kekalahan.

    “Jadi sekarang kalau menghadapi penipuan dan upaya untuk merong-rong dan terus menghambat dan merusak bangsa. Saya cepat menangkap, saya cepat mencium, saya cepat mengambil kesimpulan,” kata Prabowo.

    Di sisi lain, pemerintah memang telah mengumumkan paket stimulus ekonomi keempat pada hari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, stimulus yang digelontorkan pemerintah berbentuk BLT dan program magang. Paket stimulus keempat ini menjadi kelanjutan dari rangkaian kebijakan fiskal yang telah dijalankan sejak awal pemerintahan Prabowo pada Oktober 2024.

    Sejak menjabat, Prabowo telah meluncurkan tiga paket stimulus ekonomi dengan total nilai Rp79,2 triliun. Paket pertama diumumkan pada Desember 2024 senilai Rp38,6 triliun, diikuti paket kedua pada Juni 2025 sebesar Rp24,44 triliun, dan paket ketiga pada September 2025 senilai Rp16,23 triliun.

    Bentuk bantuan yang diberikan dalam ketiga stimulus sebelumnya meliputi subsidi listrik, keringanan pajak, bantuan tunai langsung (BLT), bantuan pangan, serta program padat karya sementara. Langkah ini dinilai efektif menopang konsumsi rumah tangga, yang masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional, disusul oleh investasi. 

    Saran Pengamat ke Prabowo 

    Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih jauh dari harapan. 

    Meski sempat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12%, pencapaian itu dinilainya masih lemah dan belum ditopang oleh kebijakan yang mampu mempercepat laju ekonomi menuju target ambisius 8%. “Pencapaian target makro sangat lemah. Memang kemarin 5,12%, tapi belum terlihat ada program yang benar-benar mendukung pertumbuhan. Saat ini mempertahankan angka 5% saja sudah sulit,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia meminta pemerintah mengurangi misalokasi sumber daya fiskal yang menyebabkan belanja negara tidak efektif dalam mendorong produktivitas ekonomi. Riefky menekankan perlunya perbaikan kualitas institusi agar anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi nasional.

    Teuku Riefky memperkirakan kinerja ekspor nasional masih sangat bergantung pada kondisi global yang tengah tidak menentu, sementara dua mesin pertumbuhan lainnya yakni konsumsi masih diwarnai pelemahan daya beli masyarakat. Lalu investasi asing yang masih menunjukkan kontraksi.

    “Perbaiki kualitas institusi, iklim investasi sehingga investasi masuk lapangan pekerjaan tercipta, daya beli meningkat, penerimaan negara akan masuk dengan sendirinya,” terangnya.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nasional selama satu tahun terakhir dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam aspek penciptaan lapangan kerja.

    Meski konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan, indikator yang berkaitan dengan job creation justru melemah di hampir semua sektor. “Kalau lihat satu tahun ke belakang, kaitannya dengan konsumsi, ini yang belum dibahas. Sebetulnya ada satu catatan PR besar yang belum bisa diselesaikan dengan baik, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

    Dia menambahkan, semua indikator terkait penciptaan lapangan kerja menunjukkan pelemahan, mulai dari tingkat partisipasi tenaga kerja hingga persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pekerjaan. Bahkan, indeks kepercayaan ekonomi konsumen pada aspek lapangan kerja menjadi yang paling pesimis dibandingkan indikator lainnya.

  • Beda Rapor Ekonomi 1 Tahun Prabowo, Jokowi, dan SBY, Siapa Paling Unggul?

    Beda Rapor Ekonomi 1 Tahun Prabowo, Jokowi, dan SBY, Siapa Paling Unggul?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memasuki umur setahun pada 20 Oktober 2025. Sejumlah tantangan masih berada di depan mata apalagi kalau mau mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya, kinerja tahun pertama pemerintahan Prabowo tidak lebih baik dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun sedikit lebih impresif dari Jokowi.

    Prabowo resmi menjabat sebagai kepala pemerintahan dan negara pada 20 Oktober 2024. Pada kuartal IV/2024 atau tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo, ekonomi tumbuh 5,02% secara tahunan atau year on year (YoY).

    Tiga bulan selanjutnya atau kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% YoY. Kemudian pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% YoY.

    Artinya, dari tiga kuartal pertama pemerintahan Prabowo, perekonomian rata-rata tumbuh 5%.

    Angka itu sedikit lebih baik dari pendahulunya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ketika pertama kali menjadi orang nomor di Indonesia pada 20 Oktober 2014. Pada kuartal IV/2015 atau tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi, ekonomi 50,1% YoY.

    Tiga bulan selanjutnya atau kuartal I/2015, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71% YoY. Kemudian pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,67%. Alhasil, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal pertama pemerintahan Jokowi sebesar 4,8%.

    Ditarik lagi ke belakang, satu tahun pertama pemerintahan SBY mempunyai catatan yang lebih impresif dari sisi pertumbuhan ekonomi. SBY pertama kali menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2004.

    Pada kuartal IV/2024 atau tiga bulan pertama pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,65% YoY. Kemudian pada kuartal I/2005, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,35%. Selanjutnya pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,54%.

    Artinya, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal pertama pemerintahan SBY tercatat di angka 6,18%.

    Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun pertama Prabowo (5%) sedikit lebih baik dari Jokowi (4,8%), namun masih jauh lebih rendah dari SBY (6,18%). 

    Apa yang Perlu Dilakukan Prabowo?

    Sejumlah pengamat memberikan pandangan terkait dengan target ekonomi yang dikejar oleh pemerintah hingga 8%.

    Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih jauh dari harapan. 

    Meski sempat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12%, pencapaian itu dinilainya masih lemah dan belum ditopang oleh kebijakan yang mampu mempercepat laju ekonomi menuju target ambisius 8%.

    “Pencapaian target makro sangat lemah. Memang kemarin 5,12%, tapi belum terlihat ada program yang benar-benar mendukung pertumbuhan. Saat ini mempertahankan angka 5% saja sudah sulit,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia meminta pemerintah mengurangi misalokasi sumber daya fiskal yang menyebabkan belanja negara tidak efektif dalam mendorong produktivitas ekonomi. 

    Dia menekankan perlunya perbaikan kualitas institusi agar anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi nasional.

    Teuku Riefky memperkirakan kinerja ekspor nasional masih sangat bergantung pada kondisi global yang tengah tidak menentu, sementara dua mesin pertumbuhan lainnya yakni konsumsi masih diwarnai pelemahan daya beli masyarakat. Lalu investasi asing yang masih menunjukkan kontraksi.

    “Perbaiki kualitas institusi, iklim investasi sehingga investasi masuk lapangan pekerjaan tercipta, daya beli meningkat, penerimaan negara akan masuk dengan sendirinya,” terangnya.

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa Indonesia perlu keluar dari zona nyaman pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi rumah tangga jika ingin mencapai target ambisius pertumbuhan 8%.

    “Kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi 8%, itu tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga. Harus dari ekspor dan investasi,” ujarnya.

    Indonesia, sambungnya, telah terjebak dalam middle income trap selama lebih dari tiga dekade sejak 1993.

    “Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, pertumbuhan di atas 6% itu sudah menjadi keharusan,” jelasnya.

    Untuk memperkuat ekspor, tambah Esther, strategi utama yang harus dilakukan adalah diversifikasi produk dan pasar, seperti mengembangkan industri kreatif. Indonesia selama ini masih bergantung pada komoditas seperti sawit, batu bara, dan karet.

    Selain itu, perluasan pasar ekspor juga menjadi prioritas karena saat ini mitra utama Indonesia adalah China dan Amerika Serikat. Pemerintah harus lebih agresif menembus pasar baru.

    Selain mendorong ekspor dan investasi, kebijakan fiskal (APBN) juga perlu diarahkan dari aktivitas konsumtif ke aktivitas produktif. Pemerintah diharapkan lebih fokus mendukung sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.

    “Selama ini banyak aktivitas ekonomi yang sifatnya konsumtif. Padahal, APBN seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat produktivitas nasional,” jelasnya.

    Penciptaan Lapangan Kerja

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nasional selama satu tahun terakhir dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam aspek penciptaan lapangan kerja.

    Meski konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan, indikator yang berkaitan dengan job creation justru melemah di hampir semua sektor.

    “Kalau lihat satu tahun ke belakang, kaitannya dengan konsumsi, ini yang belum dibahas. Sebetulnya ada satu catatan PR besar yang belum bisa diselesaikan dengan baik, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

    Ia menambahkan, semua indikator terkait penciptaan lapangan kerja menunjukkan pelemahan, mulai dari tingkat partisipasi tenaga kerja hingga persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pekerjaan. Bahkan, indeks kepercayaan ekonomi konsumen pada aspek lapangan kerja menjadi yang paling pesimis dibandingkan indikator lainnya

  • Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan "Mark Up" Whoosh: Agak Aneh Ini Nasional 19 Oktober 2025

    Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan "Mark Up" Whoosh: Agak Aneh Ini Nasional 19 Oktober 2025

    Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan “Mark Up” Whoosh: Agak Aneh Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Cawapres 2024 Mahfud MD mengatakan dirinya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan ‘mark up’ pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Mahfud merasa permintaan KPK itu aneh.
    ”
    Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh,
    ” ujar Mahfud melalui cuitan di akun X-nya, dikutip Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
    Mahfud memaparkan, di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan.
    Selain itu, bisa juga aparat itu memanggil sumber info untuk dimintai keterangan.
    ”
    Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH, sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan,
    ” tuturnya.
    Maka dari itu, kata Mahfud, terkait dengan permintaan agar dirinya membuat laporan, ini merupakan kekeliruan dari KPK.
    Mahfud menegaskan, yang awal berbicara soal kemelut Whoosh sumber awalnya bukan dirinya, melainkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Antony Budhiawan di dalam sebuah dialog televisi.
    Sementara, ia hanya membahasnya di dalam siniar (podcast) miliknya.
    ”
    Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG
    ,” sambungnya.
    Untuk itu, Mahfud mengatakan, jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan darinya.
    Mahfud mempersilakan KPK untuk memanggil saja dirinya, dan dia akan langsung menunjukkan isi siaran tersebut. Baru setelah itu, KPK bisa memanggil pihak-pihak yang membahas mengenai kemelut Whoosh.
    ”
    Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan,
    ” papar Mahfud.
    Kompas.com telah menghubungi Jubir KPK Budi Prasetyo dan Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk memintai konfirmasi atas klaim Mahfud.
    Namun, keduanya belum membalas.
    Diketahui, seperti yang telah lama diperkirakan berbagai kalangan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang.
    Selama pembangunan, KCJB yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.
    Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan.
    Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.
    Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah bermasalah sejak awal perencanaan.
    Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
    Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut.
    “Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” beber Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo-Gibran” di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).
    Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden.
    “Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres (Keputusan Presiden) supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soroti Gaya Jokowi Saat Dies Natalis Kehutanan, Roy Suryo: Saat Salam Lestari dan UGM Tampak Sangat Canggung

    Soroti Gaya Jokowi Saat Dies Natalis Kehutanan, Roy Suryo: Saat Salam Lestari dan UGM Tampak Sangat Canggung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Telematika, Roy Suryo, melihat ada yang momen menggelitik pada kehadiran Jokowi dalam acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM.

    Ia termehek-mehek melihat sesuatu yang dinilainya janggal dalam acara tersebut.

    “Sangat lucu saat dilaksanakan Salam Lestari dan Salam UGM yang tampak sangat canggung dilakukan oleh Jokowi,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Minggu (19/10/2025).

    “Mungkin tidak sempat dibreifing sebelumnya oleh sutradara acara itu,” tambahnya.

    Roy mengatakan, dua salam itu merupakan bagian dari tradisi yang biasa dilakukan warga kampus UGM.

    “Seharusnya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi seorang yang mengaku alumni, apalagi rimbawan lulusan UGM,” tukasnya.

    Ia menyinggung bahwa Salam UGM bahkan sempat viral beberapa waktu belakangan.

    “Salam UGM itu sempat viral saat diselenggarakan lomba pose khas UGM dengan formasi jari, gerakan tangan, dan gerakan tubuh,” jelasnya.

    Roy juga menyinggung respons publik di media sosial yang ramai membahas momen tersebut.

    Menurutnya, warganet menyoroti beberapa hal dari penampilan Presiden di acara itu.

    “Banyak netizen yang memperhatikan detail dan menyoroti penampilan yang dinilai berbeda dari biasanya,” Roy menuturkan.

    Tak hanya itu, Roy juga menyinggung proyek kereta cepat yang belakangan kembali disorot publik.

    “Kereta cepat atau Whoosh berhutang besar dan sempat disebut akan dibebankan kepada APBN,” tukasnya.

    “Khusus soal Whoosh ini, sejak lama saya menyebutnya proyek yang perlu dievaluasi,” sambung dia.

    Roy menegaskan, kritik yang ia sampaikan merupakan bentuk kepedulian sebagai warga negara.

  • Apa Kata Prabowo Jelang 1 Tahun Pemerintahannya? Nasional 19 Oktober 2025

    Apa Kata Prabowo Jelang 1 Tahun Pemerintahannya? Nasional 19 Oktober 2025

    Apa Kata Prabowo Jelang 1 Tahun Pemerintahannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka akan segera berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2025 besok.
    Sejumlah capaian telah diraih oleh pemerintah Prabowo, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, hingga pertumbuhan ekonomi.
    Prabowo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai lima persen pada 2025, di saat negara lain hanya tumbuh sekitar satu sampai dua persen.
    “Bahkan sekarang kami tumbuh lima persen per tahun. Maksud saya, banyak negara lain bahkan tidak tumbuh sama sekali,” ujar Prabowo pada 15 Oktober 2025 lalu.
    Menurut Kepala Negara, Indonesia bisa tumbuh karena sokongan sektor mineral, seperti nikel dan bauksit.
    Kekayaan mineral tersebut dikatakan Prabowo mampu membuka ruang investasi sehingga ekonomi Indonesia bisa bertumbuh.
    “Saya pikir ada banyak ruang untuk investasi dan saya pikir Indonesia pasti akan menarik banyak minat untuk (investasi) masuk karena, saya rasa, tidak banyak negara di dunia saat ini yang menikmatinya (kekayaan alam),” kata Prabowo.
    “Banyak negara sedang berjuang dengan energi dan sebagainya. Saya pikir kita diberkati dengan begitu banyak sumber daya, tetapi tentu saja saya tidak puas, kita harus mengelola sumber daya kita dengan lebih baik,” ujarnya lagi.
    Prabowo pun mengaku berani berdiri dengan percaya diri berkaca dari satu tahun masa pemerintahannya bersama Gibran.
    Hal ini dikatakannya dalam prosesi sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).
    “Saya kira seluruh bangsa melihat hari ini hampir satu tahun saya memimpin pemerintahan Republik Indonesia setelah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, berarti kurang 2 hari ya, besok tanggal 20 hari Senin. Hari Senin saya sudah 1 tahun memimpin,” kata Prabowo, Sabtu, dikutip dari YouTube UKRI.
    “Dan saya kira, saudara-saudara saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri,” imbuh Prabowo.
    Kepala Negara menyampaikan, rasa percaya diri itu didapatkannya setelah ia merasa telah merealisasikan apa yang dijanjikan kepada rakyat secara bertahap.
    “Karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat,” tuturnya.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintahan Prabowo dan Gibran telah mencetak banyak prestasi selama hampir satu tahun masa pemerintahan.
    “Catatan positif dalam artian prestasi selama satu tahun tentu banyak sekali,” kata Prasetyo di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
    “Tapi juga ada beberapa catatan perbaikan yang memang juga harus menjadi fokus kita untuk kita perbaiki,” ujar dia.
    Prasetyo menjelaskan, ada banyak program yang dikerjakan Prabowo dalam satu tahun terakhir ini. Program ini bisa diwujudkan berkat kerja keras kementerian bersama.
    Misalnya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, serta memangkas regulasi.
    “Contoh yang paling salah satunya yang paling mendasar keberhasilan kita mencapai swasembada pangan. Kemudian keberhasilan kita menjalankan program Makan Bergizi yang hari ini sudah mencapai 35 juta penerima manfaat,” tuturnya.
    “Dan banyak program-program yang lain, termasuk penyatuan data DTSEN kita, kemudian regulasi-regulasi yang kita pangkas sedemikian rupa untuk kita mempercepat semua proses,” sambung Prasetyo.
    Selanjutnya, Prasetyo juga memamerkan Prabowo yang berhasil melahirkan Danantara.
    Menurutnya, Danantara menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah Prabowo dalam hal investasi dan ekonomi.
    “Kemudian, program cek kesehatan gratis juga luar biasa, mungkin di dunia hampir tidak ada kebijakan dari sebuah negara yang melakukan cek kesehatan gratis untuk semua warga negaranya di hari ulang tahunnya,” ucapnya.
    Wakil Ketua DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, tetap ada kekurangan dan masalah dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Cucun menyebut, yang terpenting adalah niat dari pemerintah itu sendiri untuk memberikan yang terbaik.
    “Ada kekurangan atau misalkan masih ada evaluasi beberapa problem tentang mekanisme, kemudian juga problem-problem di bawah, pasti itu akan muncul, tidak semua bisa berjalan dengan sempurna. Toh yang penting will (niat) daripada pemerintahan ini, ya tadi yang kita appreciate itu bagaimana problem budgeting daripada tata kelola arsitektur APBN ini bisa dirasakan oleh rakyat semuanya,” ujar Cucun di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
    Cucun menjelaskan, dirinya dari legislatif melihat Prabowo telah menetapkan Pasal 33 UUD 1945. Di mana, semua kekayaan negara dikuasai oleh negara, dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat.
    “Sekarang penertiban adanya Satgas PKH itu ya hutan, kemudian juga penertiban para pengusaha tambang, kawasan-kawasan yang menjadi cafe-cafe itu, sehingga nanti di mana letak negara, bukan hanya selama ini cukup dengan royalti,” jelasnya.
    “Kemudian pengusaha juga kadang-kadang
    head office
    -nya di Jakarta, yang terkena beban di bawah, kemudian daerah dikasih beban lagi untuk menyelesaikan problem infrastruktur dan sebagainya. Nah ini penataan-penataan ini pasti tidak bisa secara sekaligus dalam satu tahun ini,” sambung Cucun.
    Maka dari itu, Cucun menyatakan, Prabowo telah mencapai target 90 persen dari 100 persen pada tahun pertamanya menjabat.
    “Kita harus jujur, akui ini sudah luar biasa. Walaupun tadi targetnya pengin 10 baru nyampe di 9, misalkan target 100 persen baru 90 persen, ini bukan tidak berupaya. Yang pasti dalam suatu hal Pak Presiden sudah melakukan ikhtiar bersama para pembantunya,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setahun Pemerintah Prabowo, PDIP Soroti IKN

    Setahun Pemerintah Prabowo, PDIP Soroti IKN

    Jakarta –

    Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan sejumlah catatan untuk satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Andreas menyinggung soal Asta Cita hingga pembantu Prabowo di kabinet.

    “Setahun pemerintahan Prabowo, masa evaluasi yang berat. Prabowo mulai memasuki masa kampanye Pilpres 2024 dengan janji melanjutkan pemerintahan Jokowi. Dalam perjalanan selama setahun pemerintahan; ternyata memadukan janji kampanye dengan ide dasar Asta Cita yang merupakan program prioritasnya ternyata tidak mudah,” kata Andreas kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).

    Andreas juga menyoroti arah peruntukan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengenai IKN ini, Prabowo mengeluarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, di dalamnya tertuang IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

    “IKN perlu direvisi dan belum jelas arah peruntukannya, pengelolaan aset strategis negara beralih dari BUMN ke Danantara akibat salah urus di BUMN, PSN menuai protes, KA-Cepat Whoosh meninggalkan utang pembayaran yang menjadi beban APBN,” kata dia.

    Andreas melihat, Prabowo selama satu tahun pemerintahannya, fokus pada program prioritas sambil merevisi program pendahulunya Presiden ke-7 RI Jokowi yang tidak efisien. Dia juga menyinggung pembantu ‘titipan’ Jokowi di pemerintahan.

    “Situasi setahun ini merupakan masa evaluasi yang tidak mudah untuk beralih memfokuskan program pemerintahan Prabowo agar segera bisa mengakselerasi program-program prioritas andalannya,” ucap dia.

    Mengenai program MBG, kata Andreas, pemerintah harus terus bekerja keras. Dia berharap MBG bisa berguna bagi anak-anak untuk pemenuhan gizi.

    Lebih lanjut, Andreas juga menyinggung soal hukum dan pemberantasan korupsi. Dia menilai ketegasan Prabowo dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum akan menjadi perhatian publik.

    “Ketegasan dan konsistensi Prabowo dalam menjalankan ide-ide besarnya termasuk pemberantasan korupsi, reformasi kepolisian akan menjadi catatan perhatian publik pada masa yang akan datang menuju 2029,” tutur Andreas.

    (lir/dhn)

  • Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo, Sederet Kebijakan Kabinet Merah Putih

    Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo, Sederet Kebijakan Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Hampir satu tahun Prabowo-Gibran mengemban tugas sebagai Presiden Indonesia. Tepat 20 Oktober 2025, genap setahun keduanya memimpin NKRI. Dalam periode itu, sejumlah kebijakan direalisasikan untuk meningkatkan kualitas di sektor ekonomi, sosial, kesehatan, energi, hingga pangan.

    Jika melihat kilas balik saat awal memimpin Indonesia, Prabowo langsung mengeluarkan kebijakan perluasan jumlah kementerian untuk menunjang Kabinet Merah Putih. Secara total terdapat 48 kementerian dan 7 kementerian koordinator, sehingga dikenal juga sebagai kabinet “gemuk”, jumlah yang lebih besar dibandingkan pemimpin sebelumnya.

    Tujuan pelebaran kementerian adalah untuk menjangkau semua program besutan bekas Pangkostrad itu. Pro-kontra tidak terelakkan karena dinilai hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Banyak dari masyarakat juga meragukan efektivitas pelebaran kementerian dan mempertanyakan apakah akan memperoleh hasil maksimal bagi masyarakat maupun negara.

    Dihimpun dari catatan Bisnis, berikut Deretan Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran Selama Satu Tahun:

    1. Efisiensi Anggaran

    Alih-alih menggelontorkan dana untuk berbagai program, Prabowo justru memangkas anggaran atau efisiensi APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun.

    Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Ada dua sumber utama yang terdampak: pertama, dana dari kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun, kedua, alokasi dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun. Anggaran digelontorkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga program ini mendapatkan porsi dana cukup besar dibandingkan program lainnya.

    2. Penghapusan Piutang Macet UMKM

    Pada 5 November 2024, Kepala Negara membuat kebijakan menghapus piutang macet bagi pelaku UMKM, petani, hingga nelayan setelah mendengar aspirasi publik.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya.

    Target penghapusan sebesar 67.000 debitur yang direncanakan tuntas pada Mei 2025, tetapi per April 2025 realisasi penghapusan piutang baru mencapai 28,7%.

    3. Pembentukan Dua Badan

    Tidak lama setelah pelantikannya, pada 22 Oktober 2024, Prabowo langsung membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang ditugaskan mengelola pelaksanaan ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia. 

    Kepala Negara juga membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang bertugas sebagai pengawas, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan presiden, serta melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap implementasi program.

    4. Umumkan Kenaikan UMP 6,5%

    Pada 29 November 2024, Prabowo mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara.

    Mulanya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kepada Prabowo agar UMP dinaikkan 6%. Namun, setelah bertemu dengan kelompok buruh, Prabowo memutuskan kenaikan UMP rata-rata 6,5% di 2025.

    5. Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah

    Pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/2024 yang mengatur tentang pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% khusus untuk barang mewah.

    Peraturan tersebut diteken pada 31 Desember 2024. Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), ditegaskan bahwa tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Barang dan jasa lainnya tetap 11% dengan kebijakan “11/12 × 12%”.

    6. Pemberian Skema Insentif Fiskal

    Kebijakan insentif fiskal diberlakukan untuk meredam kontraksi dari penerapan PPN 12% yang berpotensi menghilangkan penerimaan negara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun.

    Adapun skema insentif seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, hingga PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik.

    7. Setop Impor Beras, Jagung, Garam, dan Gula

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menghentikan impor terhadap komoditas beras, jagung pakan ternak, garam, hingga gula konsumsi pada 2025.

    Kementerian tersebut menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton, gula 2,6 juta ton, garam 2,25 juta ton, dan jagung 16,68 juta ton.