Topik: APBN

  • Jokowi Berpotensi Dipidana Imbas Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

    Jokowi Berpotensi Dipidana Imbas Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

    GELORA.CO – Polemik mengenai utang kereta cepat Whoosh yang membengkak kini sedang ramai dibicarakan publik.

    Hal itu terjadi setelah PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan tidak mampu membayar utang tersebut.

    Namun, di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang tersebut menggunakan APBN.

    Baru-baru ini, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung buka suara terkait polemik tersebut.

    Ia menilai bahwa Joko Widodo atau Jokowi berpotensi dipidanakan imbas adanya dugaan mark up atau penggelembungan biaya proyek kereta cepat Whoosh yang dibuat semasa ia menjabat sebagai presiden.

    Pasalnya, proyek yang diresmikan pada 2 Oktober 2023 itu kini menanggung beban utang hingga mencapai Rp116 triliun.

    “Sebetulnya proyek kereta cepat Whoosh ini bisa disebut sebagai skandal karena dibangun secara tidak hati-hati dalam berbagai aspek,” kata Rocky Gerung dalam sebuah video yang diposting di YouTube Channelnya pada Sabtu (18/10/2025).

    Bahkan ia pun menilai kurangnya esensi dari kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung tersebut.

    “Bahkan, mereka yang berbisnis merasa lebih mending naik mobil saja. Jadi, ada kalkulasi yang salah, yang menyebabkan kereta itu jadi beban utang, kita mesti bayar utang ke China.” Jelasnya.

    Oleh karena itu, pantas jika dugaan mark up pada proyek Whoosh yang dikaitkan dengan Jokowi berpotensi menjadi perkara pidana

    “Jadi banyak faktor yang bisa menerangkan kenapa sekarang publik menganggap bahwa potensi Pak Jokowi dipidanakan itu sangat besar,” ujarnya.

    Menkeu Tolak Gunakan APBN untuk Bayar Utang Whoosh

    Utang Rp 116 triliun yang membayangi negara telah disikapi tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Ia secara blak-blakan menolak menggunakan APBN untuk membayar utang jumbo itu.

    Menurutnya, KCIC yang kini berada di bawah BPI Danantara harus bisa membiayai utangnya sendiri.

    Terlebih, Danantara sudah memiliki dividen dari sejumlah BUMN sampai Rp 80 triliun per tahun.

    “Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ungkap Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama govenrment.”

    “Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government. Saya pikir begitu ya,” sambungnya.

    Jokowi Bungkam

    Sementara itu, Jokowi lebih memilih untuk diam saat ia ditanya oleh awak media mengenai utang dari kereta cepat Whoosh.

    Jokowi yang hadir di acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025) tidak mengucapkan sepatah kata apapun ketika ditanya perihal utang Whoosh.

    Ia keluar area acara utama sambil tersenyum dan terlihat bercengkerama dengan sejumlah orang.

    Ketika seorang wartawan bertanya mengenai utang Whoosh, Jokowi pun seperti berpikir, lalu tersenyum dan meninggalkan sesi wawancara tanpa sepatah katapun.

  • Pengamat Ini Menduga Ada Transaksi Gelap Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Pengamat Ini Menduga Ada Transaksi Gelap Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    GELORA.CO –  Analis politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun menduga adanya transaksi gelap dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Ia menilai indikasi tersebut terlihat dari perubahan aturan dalam penyelenggaraan proyek strategis nasional itu.

    Ubedillah menjelaskan, perubahan pertama terlihat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang pada awalnya mengatur proyek tersebut berbasis kerja sama Business-to-Business (B2B). Dalam ketentuan awal itu, proyek tidak melibatkan dana APBN dan tanpa jaminan pemerintah.

    “Dugaan kuat adanya transaksi gelap muncul ketika terjadi perubahan kesepakatan antara Indonesia dan China. Awalnya proyek ini berbasis B2B sesuai Perpres 107 Tahun 2015,” ujar Ubedillah dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (21/10/2025).

    Namun, lanjutnya, skema proyek berubah setelah diterbitkannya Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 107/2015. Dalam aturan baru itu, negara diperbolehkan terlibat dalam pendanaan proyek melalui skema penanaman modal dalam negeri, yang berarti dana APBN dapat digunakan.

    “Perubahan di tahun 2021 itu memungkinkan negara mengeluarkan uang melalui proyek penanaman modal dalam negeri. Artinya, APBN boleh dikeluarkan di situ,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti perubahan signifikan dalam bunga pinjaman dan pihak pendanaan. Menurut Ubedillah, Jepang sebelumnya telah melakukan studi kelayakan dengan bunga pinjaman sangat rendah, yakni 0,1%, sementara pinjaman dari China justru meningkat dari 2% menjadi 3,4%.

    “Yang kedua, ada perubahan di awal. Jepang bahkan mengeluarkan dana untuk studi kelayakan dengan bunga 0,1 persen. Dengan China 2 persen, lalu naik menjadi 3,4 persen,” katanya.

    Ubedillah menilai, pergeseran kerja sama dari Jepang ke China serta perubahan kebijakan pemerintah menimbulkan tanda tanya besar.

    “Perubahan peraturan presiden dan pergeseran dari Jepang ke China tentu menimbulkan pertanyaan penting, transaksi apa sebenarnya yang membuat pergeseran itu terjadi, hingga akhirnya pemerintah terlibat,” ujarnya.

    Menurutnya, tanda tanya tersebut memperkuat dugaan bahwa terdapat transaksi besar antara China Development Bank dan pemerintah Indonesia dalam proyek KCJB.

  • 8
                    
                        Dedi Mulyadi Minta Purbaya Periksa Dana Mengendap di Kementerian
                        Megapolitan

    8 Dedi Mulyadi Minta Purbaya Periksa Dana Mengendap di Kementerian Megapolitan

    Dedi Mulyadi Minta Purbaya Periksa Dana Mengendap di Kementerian
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memeriksa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mungkin saja mengendap di sejumlah kementerian.
    Hal itu disampaikan Dedi usai Purbaya membahas dana APBD mengendap di berbagai daerah provinsi dan kota/kabupaten, termasuk Jawa Barat yang sebesar Rp 4,17 triliun.
    “Nah, kemudian juga kita pertanyakan, apakah dana yang tersimpan itu yang belum dibelanjakan sepenuhnya hanya ada di kabupaten, kota, dan provinsi? Apakah di kementerian hari ini sudah habis dananya? Ya dicek saja,” ucap Dedi kepada wartawan di Universitas Indonesia, Kota Depok, Selasa (21/10/2025).
    Dedi menjelaskan, sisa APBD Jabar yang disebut mengendap oleh Purbaya adalah Rp 2,4 triliun dalam bentuk giro aktif, bukan Rp 4,17 triliun.
    Ia bahkan menunjukkan data dari ponsel pribadinya berupa tabel yang mencatat dana APBD Jawa Barat saat ini senilai Rp 2.418.701.749.621.
    Nominal itu ia sampaikan dengan percaya diri karena dirinya rutin memeriksa kondisi keuangan provinsi.
    “Kalau di data Bank Indonesia (BI) muncul Pemprov Jabar punya Rp 4 triliun, ya Alhamdulillah, berarti kan bisa saya tarik dong, saya besok bikin anggaran baru lagi,” tutur Dedi.
    Lebih lanjut, Dedi menyebut total kebutuhan belanja APBD Provinsi Jawa Barat hingga Desember 2025 masih mencapai sekitar Rp 5–6 triliun.
    Hal itu mendorongnya menyusun strategi pengelolaan kas daerah dengan memprioritaskan belanja modal, serta menunda sementara belanja barang dan jasa.
    “Di mana minus itu menutupi? Ya nunggu pendapatan daerahnya masuk, dana transfer dari pemerintah pusatnya masuk, termasuk juga kurang bayarnya pemerintah pusat pada Provinsi Jawa Barat,” jelas Dedi.
    “Dana DBH yang tahun lalu belum lunas bayarnya, masih Rp 191 miliar lagi belum lunas tuh,” sambungnya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah (pemda) yang belum digunakan dan masih mengendap di bank hingga mencapai Rp 234 triliun.
    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.
    Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.
    “Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Berikut 15 pemerintah daerah dengan nilai simpanan tertinggi berdasarkan data Kementerian Keuangan:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Ungkap Alasan Tidak Sapa Luhut: Kan Jaraknya Jauh

    Purbaya Ungkap Alasan Tidak Sapa Luhut: Kan Jaraknya Jauh

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan tidak menyapa Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Senin (20/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, secara urutan, Purbaya duduk setelah jajaran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Kemudian, setelah Purbaya adalah tempat duduk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan seterusnya.

    Usai pertemuan tersebut, Purbaya menyampaikan alasan mengapa terlihat tak berbincang dengan Luhut yang merupakan mantan atasannya pada pemerintahan Joko Widodo, sejak di Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenko Politik Hukum dan Keamanan hingga di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.  

    Apabila dilihat dari urutan tempat duduknya, jarak keduanya terpaut dua kursi yang diisi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Menurut Purbaya, tidak mungkin dia berbincang dengan Luhut karena jarak yang antara tempat duduk mereka. 

    “Kan jauh berapa kursi, masa [saya manggil] ‘Pak Luhut, Pak Luhut’,” ujarnya kepada wartawan di depan mobil dinasnya sebelum meninggalkan lokasi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025). 

    Namun demikian, Purbaya memastikan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja kendati momen tertangkap kamera menunjukkan keduanya tidak berbincang. 

    “Tapi baik hubungan saya sama dia, enggak ada masalah,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu.

    Kisruh Family Office

    Adapun keduanya menjadi sorotan usai munculnya kabar rencana pendirian pusat keuangan dunia di Bali, alias family office. Rencana itu tengah digodok oleh DEN, yang saat ini dikomandoi oleh Luhut. Menurutnya, sudah ada konglomerat internasional yang melirik rencana family office RI. 

    Namun demikian, setelah beberapa kali ditanya wartawan, Purbaya mengaku belum diajak berdiskusi terkait dengan konsep family office itu. Pada satu kesempatan, dia mengatakan tidak mau menyertakan APBN dalam rencana DEN itu. 

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan dengan pemegang SBN pemerintah di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengaku DEN belum meminta dukungan apapun ke Kemenkeu. Dia mengaku ingin berhati-hati berkomentar agar tidak diduga bersilang pendapat dengan Luhut. 

    “Kalau kami mau dukung pun, saya belum tahu mereka [DEN} minta dukungan apa. Nanti kalau enggak [diberitakan] ‘Purbaya melawan Luhut’ gitu kan?,” ujarnya sambil berkelakar saat bertemu dengan media, Jumat (17/10/2025). 

    Adapun Luhut juga membantah rencana pendirian family office akan didukung APBN. Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut menegaskan bahwa family office yang diusulkan olehnya itu bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dunia. 

    Harapannya, pendirian family office di Tanah Air seperti di Hong Kong maupun Singapura bisa mendorong para orang kaya di dalam maupun luar negeri menaruh uangnya di Indonesia dengan iming-iming surga pajak. 

    “Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing taruh uangnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, kemudian setelah di dalam dia baru kena tax karena dia investasi di banyak project di Indonesia,” terang Luhut pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

  • Hasil Pampasan Korupsi Rp13,2 Triliun untuk LPDP, Plafon Beasiswa Makin Besar?

    Hasil Pampasan Korupsi Rp13,2 Triliun untuk LPDP, Plafon Beasiswa Makin Besar?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan.

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo sempat mengaku terkejut dengan tumpukan uang yang berjumlah fantastis yang merupakan hasil dari praktik korupsi.

    Prabowo menyebut, uang sebanyak itu seharusnya dapat dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat seperti membangun sekolah hingga memberikan beasiswa. 

    Dalam kesempatan yang lain, Prabowo mengatakan pemerintah akan memanfaatkan hasil pengembalian uang negara dari kasus korupsi minyak goreng sebesar Rp13,25 triliun untuk memperkuat program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    Menurutnya, dana tersebut disebutnya akan menjadi investasi bagi masa depan bangsa melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul. 

    “Uang-uang dari sisa efisiensi, penghematan, dan uang-uang yang kita dapat dari koruptor itu sebagian besar akan kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, langkah itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional dan mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Prabowo menyoroti pentingnya menjaring talenta-talenta terbaik bangsa dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dari kalangan menengah ke atas.

    “Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, 1% populasi memiliki IQ di atas 120. Kalau 1% dari 287 juta penduduk, berarti sekitar 2,8 juta orang. Banyak dari mereka adalah anak-anak orang bawah, orang miskin, tapi punya kecerdasan tinggi. Kita harus cari mereka,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menambah dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP sebesar Rp13 triliun sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

    Hanya saja, kata Purbaya, tambahan anggaran itu tak bisa disuntikkan pada tahun ini. Purbaya tak merinci alasan tambahan anggaran tidak bisa langsung dikelola tahun ini. Bendahara Negara itu pun mengaku belum menerima detail arahan dari Prabowo.

    “Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang tidak bisa,” kata Purbaya dilansir dari Antara, Senin (20/10/2025).

    Kuota LPDP Ditambah Tahun Depan

    Rencana tersebut sejalan dengan pernyataan Prabowo sebelumnya yang berencana menyalurkan beasiswa LPDP lebih masif pada tahun depan.

    “Tahun 2026 LPDP ditarget dapat memberikan beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa,” jelasnya dalam Pidato Presiden tentang RUU APBN TA 2026 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo menyebut upaya itu dilakukan guna mewujudkan generasi cerdas, inovatif dan produktif yang nantinya diharapkan dapat bersaing di panggung global.

    “Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering dan masih banyak lagi,” tambahnya.

    Meski demikian, tak disebut secara rinci berapa alokasi anggaran untuk Beasiswa LPDP tahun depan. Hanya saja, Prabowo menyebut program itu bakal masuk ke dalam alokasi biaya pendidikan yang ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun untuk TA 2026.

    Posisi anggaran pendidikan itu mencapai 20% dari total APBN TA 2026 Dan digadang-gadang menjadi yang terbesar sepanjang masa.

    “Pendidikan adalah instrumen memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI,” tandasnya.

    Pada 2025, pemerintah menyatakan ada 40.030 siswa penerima LPDP Kemendiktisaintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenag.

  • Tugas dan Wewenang DPR RI serta Hak-Haknya

    Tugas dan Wewenang DPR RI serta Hak-Haknya

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI bertugas menjalankan tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas tersebut mencakup menyusun dan membahas RUU bersama Presiden, menetapkan APBN, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

    DPR RI memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang, memberi persetujuan APBN, menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, serta memberi persetujuan atas perjanjian internasional dan pengangkatan pejabat sesuai UUD 1945 dan UU MD3.

    DPR RI merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR RI berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan untuk mewujudkan prinsip checks and balances.

    Landasan konstitusional DPR RI termuat dalam UUD 1945 Pasal 19-22B dan ketentuan turunannya, serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.

    Ketentuan konstitusional mendefinisikan bahwa DPR RI memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai fungsi utama lembaga perwakilan rakyat.

    Pengertian dan Kedudukan DPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

    DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan mewakili seluruh warga negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Kedudukan DPR RI berada sejajar dengan Presiden dan DPD dalam arsitektur ketatanegaraan modern pasca amandemen UUD 1945. UUD 1945 menegaskan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu dan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, sementara aturan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, alat kelengkapan, dan tata cara kerjanya diatur dalam UU MD3.

    Hubungan DPR dengan Presiden merupakan hubungan yang bersifat saling mengimbangi. Presiden mengajukan RUU dan melaksanakan APBN, sedangkan DPR membahas serta menyetujui pembentukan undang-undang dan APBN serta mengawasi pelaksanaannya.

    Hubungan DPR dengan DPD dilakukan terutama pada bidang tertentu seperti otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui mekanisme pembahasan dan pemberian pertimbangan. Desain ini memperkuat representasi politik dan kewilayahan.

    Tugas dan Fungsi Utama DPR

    Konstitusi memerintahkan DPR untuk menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penegasan fungsi ini tercantum eksplisit dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan dielaborasi pada UU MD3 (serta perubahannya).

    Rumusan konstitusional ini menempatkan DPR sebagai “tiga serangkai” pelaksana fungsi perwakilan yang memayungi pembentukan norma hukum, pengelolaan keuangan negara, dan penjaminan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

    1. Tugas dan Fungsi Legislasi DPR

    DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden.
    Proses legislasi (melalui Program Legislasi Nasional/Prolegnas) mencakup empat tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan bersama pemerintah.
    Badan Legislasi (Baleg) berperan penting dalam menyusun dan menyusun prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

    Dasar konstitusional menegaskan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, pengaturan lebih lanjut dipaparkan dalam UU MD3.

    Contoh implementasi fungsi legislasi direfleksikan saat DPR mengesahkan RUU KUHP menjadi UU pada 6 Desember 2022 dalam rapat paripurna. Momen reformasi hukum pidana yang mengakhiri rezim KUHP kolonial. Peristiwa pengesahan ini didokumentasikan oleh instansi pemerintah dan berbagai kanal resmi.

    2. Tugas dan Fungsi Anggaran DPR

    DPR berwenang membahas dan menetapkan APBN bersama Presiden setiap tahun.
    DPR dapat menyetujui atau menolak usulan anggaran yang diajukan pemerintah.
    Pembahasan APBN dilakukan melalui komisi-komisi DPR yang bermitra dengan kementerian/lembaga terkait.

    DPR berperan menetapkan APBN dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, kondisi ekonomi makro, serta kebijakan fiskal tahunan. Persetujuan RUU APBN menjadi UU APBN menegaskan kewenangan konstitusional DPR dalam hal keuangan negara.

    Pemerintah dan DPR secara reguler menyepakati postur APBN tahun berjalan, misalnya APBN 2025 disahkan DPR pada September 2024, dan proses serupa berlanjut pada APBN 2026.

    Pengawasan anggaran merupakan kelanjutan alamiah fungsi ini, yaitu menilai realisasi belanja, efektivitas program, dan penyerapan anggaran. Seringkali dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan permintaan keterangan resmi kepada kementerian/lembaga terkait.

    3. Tugas dan Fungsi Pengawasan DPR

    DPR memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingan rakyat.
    Bentuk pengawasan meliputi rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, dan penggunaan hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat.

    Fungsi pengawasan DPR didefinisikan sebagai kewenangan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Bentuk pengawasan meliputi rapat kerja, kunjungan lapangan, rekomendasi kebijakan, dan penggunaan hak-hak konstitusional DPR: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dijabarkan rinci dalam UU MD3.

    Pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan akuntabilitas eksekutif dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik pengawasan dapat berwujud permintaan klarifikasi kebijakan, penilaian kinerja kementerian, hingga pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk isu strategis.

    Hak interpelasi memberi ruang DPR meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan penting dan berdampak luas, hak angket memberi ruang penyelidikan, hak menyatakan pendapat memungkinkan DPR menguji atau menyampaikan sikap resmi atas kebijakan tertentu.

    Wewenang DPR Menurut UUD 1945

    Wewenang DPR merupakan turunan dari fungsi konstitusional yang dirumuskan dalam Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23, Pasal 11, dan pasal-pasal terkait UUD 1945, serta dielaborasi lebih lanjut pada UU MD3 dan undang-undang sektoral. Wewenang tersebut meliputi antara lain:

    Membentuk undang-undang bersama Presiden. Konstitusi menegaskan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Presiden mengajukan RUU dan bersama DPR membahas hingga persetujuan.
    Menetapkan APBN bersama Presiden. DPR membahas dan menyetujui RUU APBN untuk ditetapkan menjadi undang-undang setiap tahun anggaran.
    Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Wewenang ini dilembagakan melalui hak interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai sarana kontrol.
    Memberikan persetujuan atas hal-hal tertentu di ranah hubungan luar negeri dan jabatan publik. Konstitusi menetapkan Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain pada lingkup yang diatur. Ketentuan operasional mengenai ratifikasi perjanjian diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
    Memberikan pertimbangan/ persetujuan konstitusional lain sesuai pasal-pasal relevan (misalnya dukungan DPR dalam kebijakan strategis tertentu yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat sebagaimana dijelaskan DPR dalam dokumen resmi).

    Batasan wewenang DPR ditentukan oleh konstitusi dan UU, prinsip pemisahan kekuasaan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat menafsirkan ulang bingkai kewenangan jika terjadi sengketa norma.

    Hak-Hak DPR dan Anggota DPR

    Hak DPR sebagai lembaga (hak kolektif) dirumuskan konstitusi dan UU MD3, yakni:

    Hak Interpelasi: Hak meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Mekanisme pengusulan dan pengesahan hak interpelasi diatur rinci dalam UU MD3, termasuk jumlah minimal pengusul dan tata cara sidang paripurna.
    Hak Angket: Hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
    Hak Menyatakan Pendapat: Hak menyampaikan pandangan atau penilaian terhadap kebijakan pemerintah dan kejadian luar biasa serta tindak lanjutnya dalam kerangka konstitusional.

    Hak individu anggota DPR mencakup antara lain hak mengajukan usul RUU, hak imunitas terkait pernyataan dan pendapat dalam sidang atau di luar sidang sepanjang terkait pelaksanaan tugas, serta hak protokoler dan keuangan/administratif sesuai ketentuan UU MD3.

    Konstitusi juga menyebut anggota DPR berhak mengajukan usul RUU, mempertegas peran legislatif pada level personal wakil rakyat.

    Contoh Implementasi Fungsi DPR dalam Kehidupan Bernegara

    1. Contoh fungsi legislasi

    DPR dan Pemerintah mengesahkan RUU KUHP menjadi UU pada 6 Desember 2022 sebagai reformasi hukum pidana nasional. Peristiwa pengesahan tercatat pada kanal resmi pemerintah dan lembaga hukum, menandai transisi dari KUHP kolonial ke KUHP nasional dengan masa transisi sebelum berlaku efektif penuh.

    Implementasi ini mencerminkan fungsi legislasi berjalan melalui tahapan perencanaan, pembahasan, hingga persetujuan paripurna.

    2. Contoh fungsi anggaran

    DPR menyetujui APBN 2025 dalam rapat paripurna pada September 2024 dan melanjutkan siklus tahunan dengan pembahasan APBN 2026 pada 2025. Persetujuan APBN memuat kesepakatan defisit, belanja, dan prioritas program yang akan dijalankan pemerintah.

    Proses ini menggambarkan peran DPR dalam menetapkan arah kebijakan fiskal setiap tahun.

    3. Contoh fungsi pengawasan

    DPR menggunakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat untuk meminta klarifikasi kebijakan, menilai dampak program, dan mengevaluasi capaian indikator. Di ranah hak konstitusional, hak interpelasi dimaknai sebagai saluran resmi DPR untuk meminta keterangan pemerintah atas kebijakan yang penting dan strategis.

    Praktik dan mekanisme ini diulas luas dalam rujukan hukum dan edukasi publik. 

    Analisis pengamat politik dan akademisi menempatkan kinerja DPR yang efektif sebagai prasyarat tata kelola yang akuntabel. Pengawasan yang aktif dinilai menopang good governance karena mendorong transparansi, partisipasi, dan koreksi kebijakan bila diperlukan.

    DPR RI didefinisikan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR RI memiliki wewenang membentuk undang-undang bersama Presiden, menetapkan APBN, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah.

    DPR RI memiliki hak-hak konstitusional, interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat untuk menjamin fungsi pengawasan berjalan efektif. Seluruh kewenangan, fungsi, dan hak tersebut diatur dan dibatasi oleh UUD 1945 dan UU MD3 beserta peraturan perundang-undangan terkait sebagai pagar sistem demokrasi dan prinsip checks and balances.

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang 1 Tahun Kabinet Merah Putih

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang 1 Tahun Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara dalam rangka satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    Dalam pidato berdurasi 1,5 jam, Prabowo menyoroti capaian ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan yang disebutnya sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran kabinet.

    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi 5% di tengah 110 konflik global dan ketidakpastian dunia, dengan inflasi 2% dan defisit APBN di bawah 3% PDB. Dia menyebut IHSG menembus 8.000 poin, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka kemiskinan turun menjadi 8,47% dan pengangguran terbuka ke 4,76%, keduanya terendah sejak krisis 1998. Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan air, pangan, dan energi sebagai fondasi ekonomi jangka panjang.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama. Hingga kini telah berdiri 12.508 dapur SPPG yang menyalurkan 1,41 miliar porsi makanan bagi 36,7 juta penerima, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Prabowo menyebut angka keberhasilan program ini 99,99%, meski mengakui masih ada insiden kecil seperti keracunan makanan.

    Selain itu, program cek kesehatan gratis telah dimanfaatkan 43 juta warga, sekaligus mengungkap masalah kekurangan dokter di Indonesia hingga 140.000 tenaga medis. Prabowo meminta prioritas beasiswa LPDP untuk bidang kedokteran.

    Di sektor pendidikan, Prabowo melaporkan pembangunan 166 dari target 500 Sekolah Rakyat, menampung 15.645 siswa miskin (Desil 1–2). Ia juga meluncurkan SMA Garuda sebagai sekolah unggulan berstandar IB (International Baccalaureate) untuk mencetak ilmuwan dan calon penerima Nobel.

    Sebanyak 16.140 sekolah sedang direnovasi dan 288.000 layar interaktif digital akan dibagikan untuk mempercepat digitalisasi pendidikan. Prabowo juga menggagas sekolah terintegrasi di setiap kecamatan agar pendidikan lebih efisien dan merata. 

    Berikut pidato lengkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Kabinet Merah Putih: 

    Tepat satu tahun sejak saya dilantik dan disumpah di MPR. Oleh karena itu, saya kira, Saudara-saudara, tepatlah kita berkumpul hari ini untuk melihat kembali apa saja yang sudah kita kerjakan selama satu tahun ini.

    Saya dilantik tanggal 20 Oktober, tanggal 21 saya melantik Saudara-saudara, kemudian kalau tidak salah tanggal 22 para wakil menteri. Setelah itu, kita langsung berangkat ke Magelang untuk retreat. Saya lagi berpikir-pikir, mungkin setelah satu tahun ini kita perlu retreat lagi. Rupanya Saudara-saudara sudah mulai nostalgia ingin tinggal di tenda lagi.

    Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara semua yang telah bekerja dengan tekun, kerja keras, dan disiplin. Terima kasih atas dharma baktinya yang terbaik bagi bangsa dan rakyat melalui pemerintahan yang saya pimpin.

    Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku dan agama berbeda-beda, dari partai politik yang berbeda-beda. Ada yang partai politik yang berjuang dalam polisi kita di pemilu, pilpres. Ada juga yang tidak tapi kemudian sadar dan bergabung. Bukan sadar, terpanggil. Terpanggil. Ya, ini saya ini… Ya kan, jadi, nggak apa-apa kan saya sedikit tidak terlalu serius ya. Serius tapi santai. Serius tapi santai.

    Saudara-saudara, tapi intinya bahwa saya terima kasih. Saya kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya saya boleh dianggap sebagai apa? Manager coach, saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara ada dalam babak-babak pertama ini awal-awal kita, ada yang striker, ada yang bertahan, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing. Saya terima kasih, tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat.

    Saudara-saudara…kita patut bersyukur bahwa kita menurut saya telah bekerja sangat keras. Begitu saya juga mohon maaf, terutama kepada keluargamu karena saya sering menyita hari istirahatmu. Sepertinya di kabinet kita tidak ada tanggal merah dan saudara-saudara sigap tiap waktu saya panggil, saudara hadir. Sabtu, Minggu, malam-malam, dan kadang-kadang saya telepon malam-malam sekali atau pagi-pagi sekali ee…saudara langsung jawab. Saya tidak mengerti, mungkin telepon di sebelah, di sebelah bantal. Tapi saya terima kasih karena memang kalau saya lagi ingat sesuatu, saya harus hubungi segera. Takut saya lupa.

    Saudara-saudara, kita saya kira boleh berdiri di depan rakyat kita dengan saya kira rasa…rasa… penuh kehormatan dan kepercayaan diri. Kita telah bekerja keras, tapi kita telah menghasilkan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat. Pertama kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian dunia, di tengah perang pecah di mana-mana. Hitungan terakhir tadi malam ada 110 perang, saat ini. 110 konflik bersenjata di seluruh dunia.

    Di tengah kondisi seperti ini di mana keadaan geopolitik begitu tidak menentu, geoekonomi pun tidak menentu, di mana mata rantai komoditas-komoditas strategis pasti terpengaruh oleh keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu. Energi, pangan, sangat rawan terhadap ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi ini. Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5%, di antara negara G20 kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%, salah satu terendah di G20.

    Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Dan ini saya harus katakan, salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Harus kita akui mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota sehingga mereka, beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara yang hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi. Argentina saya kira yang begitu optimis satu dua tahun yang lalu, kondisinya saat sekarang juga tidak bagus dan banyak negara yang inflasi masih sulit untuk dikendalikan.

    Defisit APBN kita jaga di bawah batas 3% dari PDB, juga salah satu terendah di antara G20, mungkin terendah di dunia. Indeks harga saham gabungan telah tembus 8.000, tertinggi sepanjang sejarah Republik kita. Ini juga di luar dugaan.

    Ini juga saya kira akibat kerja keras para menteri-menteri di bidang ekonomi. Selalu kita ditakut-takuti bahwa indeks harga saham gabungan itu mencerminkan kepercayaan investor, kepercayaan pasar kepada kita. Ternyata kita telah mencapai tingkat yang tertinggi, walaupun saya selalu ingatkan kita jangan terlalu takut dengan harga-harga saham.

    Yang penting, fundamental ekonomi kita harus kuat. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan dan energi dan air. Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan kita menjamin kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik, dengan efisien, energi juga demikian, mampu mengelola air, kita kuat.

    Mata uang, harga saham bisa fluktuasi, tapi yang paling pokok adalah kita harus jamin produksi pangan, distribusi pangan, dan energi, serta pengelolaan air yang baik. Dan ketiga ini, kadang-kadang kita karena kita diberi karunia Tuhan, air yang berlimpah-limpah di sebagian besar Republik kita, tapi ada sebagian yang mengalami kesulitan. Tapi kita masih kurang pandai dalam mengelola. Kadang-kadang air ini malah menjadi bencana, banjir, dan sebagainya. Tapi kita bersyukur di banyak bagian dari dunia, ketersediaan air sangat sulit. Tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup. Jadi ini saya kira catatan pekerjaan rumah kita ke depan, kita harus dalami masalah air ini ya. Saya juga minta Menteri Dikti dan Sains coba dipelajari prodi-prodi di universitas-universitas kita apakah cukup ya… mempelajari masalah air ini, bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana. Saya kira sudah ratusan tahun, ribuan tahun kita pasti tahu daerah-daerah kerendahan pasti banjir kalau musim hujan, apalagi hujan yang tiba-tiba begitu padat karena program atau karena kondisi perubahan iklim. Karena itu kita harus antisipasi. Kalau tidak salah ee…bidang air ini masih sedikit yang dipelajari di fakultas-fakultas kita. Ini tergolong mungkin hidrologi kalau tidak salah, iya. Hidrologi.

    Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47%. Ini saya diberitahu di catatan para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih. Walaupun kita tidak boleh puas, tidak boleh puas. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998.

    Sekali lagi, kita tidak boleh puas karena 4,76% dari 287 juta orang, itu angka yang cukup besar dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama. Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan. Kita paham, karena itu kita bekerja keras. Tetapi ini masalah dunia, apalagi dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat, terjadi disrupsi dalam produksi dan industri. Ini harus kita perhitungkan. Munculnya artificial intelligence, kecerdasan buatan, ini membuat sekarang faktor research, faktor penelitian lebih cepat sekali, luar biasa. Dan mungkin tidak membutuhkan terlalu banyak pekerja di bidang itu. Juga munculnya robotics, ini juga harus kita catat. Di Jerman, di pabrik Volkswagen yang biasa menggunakan 5.000—6.000 pekerja, sekarang hanya dengan 30 orang, sisanya robot. Ini harus kita catat.

    Juga terima kasih para menteri, para menko, untuk pertama kali dalam sejarah kita sekarang Republik kita, sekarang pemerintah kita sekarang punya satu sistem data tunggal, sosial, ekonomi nasional, DTSEN. Untuk pertama kali. Sekarang tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh pakai datanya sendiri-sendiri, satu data. Ini kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial.

    Data yang keliru bisa mengakibatkan penghamburan uang. Data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima. Mereka yang tidak berhak menerima. Jadi ini saya kira arti strategis daripada data tunggal sosial ekonomi nasional. Kita juga terus bekerja keras untuk melakukan digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efisien. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan.

    Hari ini program makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, ataupun unit dapur terpusat, sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000 dan artinya hari ini sudah 1.410.000.000 porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025. Hari ini ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini. 36.700.000. Ini mungkin tiap hari berarti kita beri makan 6 Singapura mungkin. Ini prestasi yang dipantau banyak negara.

    Eh yang saya tahu Presiden Brazil memberitahu kepada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita alhamdulillah dalam 1 tahun kita mencapai 36 juta. Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada pada tahun, pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan. Ojo ngoyo, yang penting baik pelaksanaannya. 36.700.000 ini bukan tanpa kekurangan. Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik 8.000 dari 1.410.000.000 saya kira masih dalam koridor eror yang manusiawi. Kalau tidak salah kekurangan adalah atau katakanlah ee…angka…angka yang sakit itu adalah mungkin sekitar 0,0007 yang berarti 99,99% berhasil.

    Tadi saya kira dalam panjang usaha manusia hampir tidak ada usaha manusia yang dilaksanakan selama 1 tahun dengan volume yang demikian besar yang zero error, zero defect. Sangat sangat sulit ya, walaupun kita tidak boleh menerima. Terus saya tekankan Kepala BGN dan jajarannya untuk menghasilkan suatu prosedur tetap yang ketat, menggunakan alat-alat yang terbaik, untuk kita jamin kekurangan atau penyimpangan tidak terjadi.

    Tetapi kita juga harus yakinkan para guru-guru dan semua yang terlibat untuk mendidik anak-anak kita untuk kalau mau makan pakai tangan harus cuci tangan dengan sebaik-baiknya. Berarti di tiap sekolah harus tersedia air yang bersih juga dengan sabun. Tapi sebaiknya kita mulai didik anak-anak kita karena namanya anak-anak, mungkin dia merasa sudah dicuci atau dia apa dan sebagainya ya. Mungkin kita harus sekarang, Kepala BGN, mungkin sudahlah dibagi saja sendok yang sederhana, tidak apa-apa. Saya kira sendok itu tidak terlalu mahal. Walaupun saya tahu kebiasaan rakyat kita memang lebih enak makan pakai tangan. Tapi ini kadang-kadang ya ini kita sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai orang tua tidak boleh malas untuk mengingatkan. Saudara-saudara… eh…

    Selain itu, ya, 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Ini saya kira program pertama kali juga di sejarah Republik kita. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis sekali dalam setahun pada hari ulang tahun dia. Dan ini mampu kita untuk bisa mencegah di saat dini supaya nanti biaya pengobatan lebih kurang kalau kita tahu dari dini kekurangan penyakit rakyat kita. Walaupun ini juga membuat suatu PR yang sangat besar bagi kita karena ternyata hasil cek kesehatan gratis ini sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi, di penyakit gigi, sebagian besar. Artinya bahwa sekarang ya kita harus menghasilkan dokter gigi yang cukup banyak. Padahal kita tahu dokter umum saja kita kekurangan. Kekurangan kita sangat besar. Kalau tidak salah kekurangan kita di atas 140.000 dokter. Kita kekurangan di atas 140.000 dokter. Kita juga kekurangan spesialis juga ribuan spesialis yang kita kurang. Ini PR dan ini tidak hanya kita, hampir semua negara yang saya kunjungi saya minta ee…pendapat pemerintah-pemerintah, hampir semuanya menganggap bahwa mereka kurang dokter. Dan tentunya negara yang kaya dia bisa ambil dokter dari…dari negara-negara yang kurang kaya. Lulusan dari mana-mana ya…tergiur karena Inggris kurang dokter sangat banyak, dia ambil dokter dari mana-mana. Jerman, Eropa Barat, Amerika. Dokter, perawat diambil dari mana-mana. Dia mampu bayar sangat tinggi. Ini jadi masalah bagi kita. Artinya kebijakan pendidikan kita harus kita sesuaikan. Berarti kita harus menambah fakultas-fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran yang ada pun harus ditambah jumlah mahasiswanya dan ini kalau perlu kita tambah beasiswa. Mungkin LPDP prioritasnya antara lain yang paling atas adalah untuk kedokteran.

    Juga kita sudah berhasil dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, kita berdiri 166 sekolah rakyat sudah beroperasi. Ini luar biasa. Saya terima kasih kepada menteri-menteri yang terkait. Saya berharap 100 itu di pertengahan tahun 2026. Ternyata saudara-saudara berhasil beroperasi justru di tahun 2025. Sekarang 15.645 siswa dan siswi dari keluarga yang paling…paling bawah di bidang ekonomi, Desil 1 dan 2, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, ya, ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan. Sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.

    Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Biasanya anak orang miskin anaknya miskin, kita mau potong itu. Anaknya orang miskin atau cucunya orang miskin tidak perlu untuk terus miskin. Kita harus berani merubah, kita harus berani memotong rantai kemiskinan. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan dan orang yang paling bawah ini paling tidak dilihat. Kelompok elit tidak pernah melihat apalagi merasakan kesulitan mereka. Mereka bisa digolongkan the invisible people. Kita berharap kalau kita tidak lihat penderitaan mereka, mereka tidak menderita. Padahal keliru. Justru kita tidak lihat, kita tidak bisa merasakan. Apakah ini cukup usaha? Pasti tidak cukup. Tapi minimal kita berusaha, minimal kita berupaya. Kalau tidak bisa membantu banyak orang, kita bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa membantu beberapa orang, kita bantu satu orang. Kalau satu orang pun kita tidak bisa bantu, jangan kita bikin sulit orang itu. Ini pendekatan yang sangat sederhana. We must do what we can do and we can do if we want to.

    Saudara-saudara, kalau insyaallah saya percaya akan berdiri 500 sekolah ini, saya percaya, itu berarti kita akan membantu 500.000 warga miskin, warga sangat miskin. Karena konsep sekolah rakyat ini adalah satu sekolah 1.000 siswa: SD, SMP, SMA, dan SMK.

    Saudara-saudara, ini sekolah rakyat. Kita juga membangun sekolah unggulan. Rencana kita 10 sekolah unggulan. Ini anak-anak terpintar. Kalau tadi anak-anak dari golongan paling bawah yang tidak punya harapan sekolah, kita beri harapan. Tapi ada juga anak-anak yang harus kita cari, unggulan-unggulan, anak-anak terpintar Republik Indonesia harus kita cari, harus kita kumpulkan. Dan kita harus perkaya, kita harus kasih pendidikan supaya dia bisa nanti menjadi pemenang-pemenang hadiah Nobel. Kita ingin Indonesia unggul di bidang sains dan teknologi. Masa depan hidup Indonesia, masa depan hidup setiap bangsa di abad ke-21 ditentukan oleh sains dan teknologi. Kita butuh anak-anak pintar. Kita butuh insinyur-insinyur, profesor-profesor, ahli matematika, ahli…di semua bidang teknologi.

    Kita negara yang sangat kaya, kita punya mineral-mineral kritis, kita punya mineral-mineral yang disebut rare earth, tapi kita harus punya para ilmuwan, para scientist, para experts, pakar yang mampu mengelola kekayaan-kekayaan kita. Kita tidak boleh dibohongi lagi oleh bangsa-bangsa lain. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada, sekolah unggulan, yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum yang kurikulum itu kita pakai standar internasional ya, IB internasional, International Baccalaureate.

    Sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas mana pun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia: Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamendikbud. Profesor Stella. Saya sendiri sudah eh dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku. Sempat, kan? Berapa detik terkesan ya kan?

    Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 3… 330.000 ya, Mendikdasmen ya? 330.000.

    Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi. Tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah dari statistik semua negara, populasi ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. 1%. Kalau 1% dari 287 juta itu saya kira cukup besar karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8 juta—4,9 juta.

    Setengahnya katakanlah, eh, saya kira kalau 1% 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas, banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka.

    Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh Menteri-Menteri lain ya, Menteri Dikti, Sains, dan Teknologi, dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan, cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh.

    LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp 13 triliun… mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan… Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita kita taruh di LPDP untuk makan ke depan ya. Saudara-saudara, salah satu program yang upaya kita untuk memperkuat pendidikan kita.

    kita tahun ini akan memberi satu interactive panel, interactive flat panel. Kayak layar ya, interaktif digital, 75 inci, di tiap sekolah: SD, SMP, SMA. Yang kita sudah adakan sekarang adalah, kalau tidak salah sudah dibagi ke mendekati 50.000 sekolah yang, Mendikdasmen?

    Ya, Mendikdasmen, sudah 50.000 sekolah sudah dapat. Kemudian ee…nanti totalnya tahun ini 288.000 flat panel, IFP, interactive flat panel. Di situ sudah ada komputer. Di situ bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan. Iya, Mendikdasmen, ya? Cukup banyak konten di situ. Jadi silabus, semua silabus kita akan ada di situ. Jadi sekolah-sekolah terluar, terpencil, sekolah-sekolah yang tidak punya akses kepada guru-guru yang…yang baik atau guru-guru yang cakap di bidangnya, umpamanya Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Matematik, ini pelajaran-pelajaran yang susah. Ini bisa dibantu dengan ini.

    Dan ini kalau dia selesai dan dia mau kembali, dia bisa kembali anytime. Kalau tidak puas mungkin gurunya bisa kumpul siapa yang kurang mengerti, nanti sore kembali kita tambah pelajaran. Guru-guru itu bisa dibantu dan juga di tempat terpusat di Jakarta… saya mau cek Dikdasmen kemajuannya di mana, kita akan bikin studio.

    Di studio ini guru-guru terbaik akan mengajar dan pelajaran dia bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Jadi semua sekolah akan dapat akses kepada guru yang paling baik. Di bidang-bidang yang sulit, yang sangat sulit selalu adalah, apalagi di gunung-gunung, pulau terpencil. Jangan itu, saya yakin di pinggir Jakarta ini juga masih banyak sekolah yang tidak punya guru-guru yang menguasai pelajaran-pelajaran yang susah. Sekarang dari tempat studio terpusat bisa ngajar, bisa diterima oleh 330.000 sekolah. Yang sulit dapat ee… internet, Wi-Fi, sekarang sudah ada teknologi yang sangat murah bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starling mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan. Tapi sudah ada teknologi yang lebih murah.

    Saudara-saudara, tahun depan rencananya adalah kita akan tambah, tambah 3 layar. Jadi tahun ini kita mampu satu layar, tahun depan kita akan bagi 3 layar. Berarti di setiap sekolah akan ada 4 ruangan yang punya layar ini. Mudah-mudahan tahun 2027 kita bisa tambah lagi 2 layar lagi jadi 6 kelas tiap sekolah bisa punya layar.

    Jadi semua anak-anak kita ee… mendapat akses kepada pengetahuan yang terbaik, terkini, dengan animasi dan dukungan yang terbaik. Saya dapat laporan dari Mendikdasmen, antusiasme anak-anak sekarang meningkat untuk sekolah, ya, selain MBG, dia juga pelajarannya juga menarik. Ini saya kira penting karena fokus kita tidak boleh kita harus fokus kepada investasi paling penting bagi rakyat kita, investasi kepada anak-anak kita, sumber daya manusia kita. Saya juga perhatikan waktu saya keliling saya cek, anak-anak kita mungkin karena kurang biaya, dia menghemat kertas, dia menulis, tulisannya sangat kecil. Saya minta ditinjau kembali, Menteri Dikdasmen, ya, atau.

    Saya kira perlu kembali ada pelajaran menulis. Menulis, menulis dengan baik, menulis halus, dan menulis. Tapi sebetulnya tulisannya harus besar. Ya, Menteri Keuangan, kalau perlu… Menteri Keuangan kalau perlu… kita bagi buku-buku sekolah… yang besar-besar. Tulisannya harus, anak-anak harus dididik nulis besar. Saya khawatir kalau dia nulisnya sangat kecil, ujungnya nanti dia harus pakai kacamata semua. Ini masalah kecil tapi mendasar, ya, dan saya, saya tergerak karena saya tahu anak ini enggak mau memberatkan orang tuanya, jadi dia menghemat kertas, pensil-pensil. Ya. Jadi saudara-saudara, hal-hal seperti ini.

    Yang terakhir ini masih dalam konsep, rencana. Ada yang mengatakan, “Iya, sekarang ada sekolah rakyat untuk Desil 1-2. Bagaimana untuk Desil 3-4-5? Ya, mereka tidak miskin ekstrem, tapi mereka juga susah. Mereka harus dapat akses kepada pendidikan itu.” Ini sedang saya susun, saya minta Dikti sama Dikdasmen, mungkin dibantu oleh kementerian lain juga, menyusun suatu satgas khusus untuk mempelajari… kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Berarti kita mungkin harus bangun 7.000 sekolah terintegrasi ini. Maksudnya, sekarang SD, SMP, SMA, atau SMK terpisah.

    Padahal ada fenomena karena mungkin angka kelahiran kita menurun, banyak SD-SD kita kosong, ada gurunya 6, muridnya hanya 4, 5. Jadi ini tidak efisien. Mungkin kita konsolidasikan. Tapi di kecamatan ada salah satu sekolah yang fasilitasnya sangat baik. Tiap sekolah terintegrasi harus punya laboratorium yang cukup bagus, laboratorium matematik, kimia, biologi, laboratorium bahasa. Bahasa sangat penting. Lapangan kerja… orang Filipina banyak diterima di mana-mana karena dia bisa Bahasa Inggris. Kita diminta jutaan tenaga kita diminta. Di Eropa minta pekerja hotel, kafe, restoran, dia minta 1 juta tiap tahun. Kepala-kepala negara, pemerintah dari Eropa nanya ke saya, “Can you send?”

    Hotel-hotel dia sekarang enggak ada yang kerja. Restoran-restoran kewalahan, rakyat mereka enggak mau kerja sebagai pelayan. Dan mereka terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah. Nah, berarti kita harus didik mereka bahasa. Ada yang Bahasa Inggris mungkin paling banyak di Eropa. Mungkin juga kita didik Bahasa Arab, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Korea. Juga kita diminta perawat untuk rumah sakit dan untuk caregiver. Untuk orang tua-orang tua di sana enggak ada yang mau jadi perawat dan caregiver.

    Karena caregiver dan perawat itu pekerjaan yang berat, fisik juga berat. Berdiri dari tempat tidur ke tempat tidur, urusan dengan orang sakit, berbahaya itu. Di rumah sakit pusat daripada bakteri dan virus, dia harus berani, dia harus mandiin. Bayangkan ini pekerjaan, rakyat kita terkenal tabah dan sopan dan ramah. Mereka minta. Jadi ini harus kita siapkan ke situ karena tadi kita sadar ee…lapangan kerja kita butuh. Jadi sekolah terintegrasi ini belum, belum boleh saya gunakan sebagai prestasi. Ini baru embrio konsep. Tapi sekolah-sekolah ini saya kira sudah saatnya kita pikirkan. Ee… Jadi fasilitas sekolah rakyat… dikurangi berasrama. Kenapa anak yang paling bawah ini kita taruh di asrama? Supaya keluar dari lingkungan kemiskinan. Jadi dia punya kepercayaan diri. Ya, paling banyak yang ingin ketemu orang tuanya, ya enggak apa-apa, orang tua datang, dia juga pulang tiap akhir pekan. Tapi dia keluar sementara, 5-6 hari, dari lingkungan kemiskinan. Tapi yang sekolah ini dia pulang pergi, dia tidak berasrama. Artinya apa? Kita harus berani sekarang… siapkan bus-bus antar jemput untuk anak-anak sekolah itu. Tapi ini saya kira jalan keluar dan ini nanti saya minta Dikdasmen dibantu sains, ya, dan dibantu menteri-menteri lain, dalami ini, susun, dan kita mulai kerja. Mungkin 2026 sudah ada sebagian sekolah-sekolah terintegrasi ini. Jadi sekolah rakyat untuk yang paling bawah, sekolah terintegrasi untuk menengah, sekolah unggulan untuk yang terpintar. Belum tentu yang terpintar dari kelas atas, dari mana pun kita cari yang terpintar.

    Saudara-saudara, itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Masih ada, tunjangan guru kita tingkatkan dan kirim langsung dari pusat ke penerima, tidak lewat jalur-jalur lain yang biasanya tertahan di sini berapa hari, di sini berapa minggu. Sekarang langsung. Juga kita teruskan 1.044.174 mahasiswa mendapat beasiswa KIP Kuliah dan juga kita berterima kasih, mengucapkan selamat, untuk pertama kalinya Universitas Indonesia tembus top 200 QS ranking universitas. Top 200. Tapi Menteri Dikti, Sains, dan Wamendikbud, saya minta top 100. Bisa? Bisa? Masih nanti akan disusul oleh ITB, UGM, ITS, dan sebagainya.

    Juga kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, “Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan.” “Enggak, dia maunya menteri.” Apa boleh buat, kita menyesuaikan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji dan saya minta terus Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun, sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun.

    Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk…untuk memotong lebih. Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan Kampung Indonesia di Kota Mekkah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobi terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Diubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ya, sesudah kita terserah yang lain menyusul, kan. Tapi ini luar biasa ya. Kita ee…ditawarin, kalau tidak salah ada beberapa puluh lahan. Mudah-mudahan kita dapat lahan… kalau tidak salah ada beberapa lahan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Ada yang nyambung langsung dan mudah-mudahan ya, Menteri Agama sudah ee…rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja dan Kepala Danantara yang juga merintis, beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak. Tapi alhamdulillah prestasi mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya Kampung Haji sendiri, saudara-saudara. Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri, ya, makan, semuanya kita atur supaya tidak ada lagi kekurangan atau penyimpangan atau kekecewaan daripada ee…jemaah haji kita. Ini saya kira terobosan luar biasa ya. Pertama dalam sejarah dia ubah undang-undangnya, negara asing boleh memiliki tanah, dia tawarkan lahan-lahan yang terbaik walaupun harus tender terbuka dan nanti tendernya… kalau tidak salah ditutup tanggal 30 Oktober ini. Jadi kita kerja keras ya, saudara-saudara.

    Tapi ya saya juga lobi-lobi terus. Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya bilang, “Pak, ini ada… lelang ditutup tanggal 30 Oktober.” Tapi yang yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90. 90 ee…entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya? Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus nanti. Mudah-mudahan kita bisa dapat lahan yang kita inginkan. Jadi ini prestasi kita di bidang… kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, termasuk di bidang agama.

    Saya lanjut di bidang investasi, penciptaan lapangan kerja, pariwisata, dan Danantara. Untuk pertama kali dalam sejarah pengemudi ojek online menerima bonus hari raya, pertama kali. Juga sekarang kita sedang diskusi terus sama perusahaan-perusahaan terbesar ojol untuk kita cari ee…pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol ini, kemudian efisiensi hingga tidak terjadi suatu persaingan yang saling merugikan. Tapi kita ingin supaya lapangan kerja ojol ini, pengemudi ojol ini terjamin. Kalau tidak salah ada 4 juta pengemudi ojol, ya, di dua perusahaan besar itu dan sekitar 2 juta pengusaha yang menggunakan ojol sebagai sarana jual beli UMKM. Jadi 6 juta orang hidup dari masalah ini. Kemudian upah minimum provinsi kita sudah naikkan 6,5% sampai 6,5%. Tertinggi dari beberapa tahun yang sebelumnya. Juga kita sudah menghitung, sudah menghasilkan mungkin hampir dengan 1 juta lapangan kerja baru di SPPG dan mungkin tahun depan akan mencapai minimal 1,5 juta yang kerja langsung untuk SPPG. Kita punya 30.000 SPPG nantinya kalau berfungsi semua, tiap SPPG, tiap dapur membutuhkan 50 orang bekerja. Jadi 50 kali 30.000, 1,5 juta. Tiap dapur sekarang rata-rata menerima supplier yang jual telur, yang jual sayur, yang jual macam-macam itu, rata-rata 15 per dapur. Masing-masing supplier mempekerjakan minimal 5 sampai 10 orang.

    Jadi kita bisa bandingkan multiplyer effect daripada ini. Saya kedatangan rombongan dari Rockefeller Institute. Mereka meninjau MBG kita dan mereka mempelajari dan mereka sampaikan bahwa kita ini akan disorot oleh dunia. Program kita. Dan dia mengatakan menurut dia ini program yang terbesar roll out-nya dan paling cepat. Dan dia sudah meninjau beberapa dan dia mengatakan sekarang ada 112 negara yang ikut program atau melaksanakan program ini. Waktu kita mulai kita berada di negara ke-78 atau 79. Sekarang sudah tambah lagi sekian puluh negara yang merasakan pentingnya MBG ini. Dan dia katakan, 1 dolar yang dikucurkan untuk program MBG ini, return-nya … dampak ekonominya itu return-nya itu hitungan mereka antara 5 kali, US$5, sampai nanti di ujungnya US$37. Anda bisa bayangkan, 5 kali menurut dia minimal dampak ekonominya. Jadi…

    Kalau kita tahun depan akan turunkan Rp330 triliun untuk MBG ini yang artinya itu US$20 miliar, kalau 5 kali itu artinya ada US$100 miliar beredar di desa, di kecamatan, di kabupaten. Jadi untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, uang yang disedot dari daerah ke pusat dan banyak di pusat lari ke luar negeri, kita balikkan. Sekarang uang itu kita gelontorkan di desa-desa, di kecamatan, di kabupaten. Dan ini menurut para ahli, bukan dari saya, Anda bisa cek, Rockefeller Institute. Kalau tidak salah itu Senior Vice President-nya, kalau tidak salah, atau Roy Steiner, Roy Steiner. Maaf kalau saya lupa, maklum baru saja menginjak usia 74 tahun. Terima kasih ucapan selamat, saudara-saudara.

    Pelaksanaan MBG kita menggunakan mitra 18.895 UMKM, koperasi, BUMDes yang jadi bagian dari ekosistem MBG. Juga sesuatu yang menggembirakan, realisasi investasi kita Januari sampai September 2025 adalah Rp1,434 triliun. Naik 13,7% dari periode yang sama di tahun 2024 dan menghasilkan lapangan kerja 1.956.346 lapangan kerja baru. Jadi target investasi tercapai bulan September yang lalu. Ini saya kira suatu prestasi juga menunjukkan bahwa iklim investasi kita masih diminati oleh banyak negara.

    Saudara-saudara, kita juga menggelontorkan program magang 100.000 lulusan S1 akan magang dengan upah yang ditanggung oleh pemerintah, dengan penghasilan dengan kriteria upah UMR yang ditanggung pemerintah. Juga di bidang pariwisata, untuk pertama kali dalam sejarah kita berhasil mendatangkan suatu suatu guide atau suatu penilaian dari Michelin, Michelin ini sangat terkenal, dan ternyata 33 hotel dan resort kita sudah mendapat bintang Michelin, 1 bintang minimal. Ini sangat penting di bidang ee…pariwisata. Berarti kelas kita adalah kelas teratas di dunia dengan penghargaan dari Michelin itu.

    Jumlah wisatawan kita 1 tahun terakhir naik 12% menjadi 14,8 juta kunjungan. Saya kira ini perlu juga kita bangga. Kemudian ee…kita tahun ini saya kira salah satu prestasi kita, kita membentuk sovereign wealth fund, dana investasi, ee…yang kita beri nama Danantara Indonesia. Danantara singkatan dari Daya Agata Nusantara. Daya, energi, kekuatan, Agata, masa depan. Berarti Danantara artinya kekuatan masa depan Nusantara. Yang kita fokuskan di situ, sudah kita kumpulkan semua aset milik negara yang nilainya adalah US$1.060 miliar. Jadi US$1 triliun. Akhirnya menjadi sovereign wealth fund terbesar ke-5 atau ke-6 di dunia. Ini saya kira menjadikan kita punya kekuatan. Tadinya sendiri-sendiri, sekarang kita punya kekuatan. Contoh, sekarang Danantara proyek dia antara lain yang pertama adalah akan segera mulai membangun 34.

    Ya, pembersihan limbah sampah dari kota-kota besar. Alatnya atau pabrik pembersihannya dan bisa pengolah ini diolah justru menjadi energi, menjadi listrik. Kita akan segera mulai 34. Ini sudah saya kira pembiayaan sudah tinggal kontrak dibagi-bagi, tinggal di-nilai teknologi yang terbaik yang mana. Karena ini sangat sangat penting. Ada tempat-tempat sampah yang, sampahnya sudah menggunung. Terutama untuk DKI, Bantar Gebang, Bandung, untuk Surabaya, dan untuk Bali. Ini sudah menjadi sesuatu yang sangat mendesak.

    Kalau tidak salah… di Bantar Gebang itu saya dapat laporan, sudah mencapai puluhan juta ton itu. 55 juta ton. Limbahnya 55 juta ton. Sudah menggunung. Kalau terjadi hujan deras, dia bisa… bisa… membahayakan banyak kampung di sekitar itu. Ini segera akan kita lakukan. Insyaallah dalam 2 tahun kita selesaikan 34 kota.

    Ini sangat strategis karena ini menyangkut kebersihan, kesehatan, ya, bagaimana… Kita berharap pariwisata naik kalau Bali tidak bisa bersihkan sampahnya, bisa kita bayangkan mau enggak turis datang ke tempat yang kotor, yang jorok? Jadi ini strategis. Terima kasih Danantara, segera dilaksanakan.

    Kemudian hilirisasi. Kita sekarang akan segera mulai membangun pabrik baterai terbesar di Indonesia. Nilainya 100 triliun. Ini kerja sama antara salah satu perusahaan baterai terbesar di dunia, CATL, dan Antam.

    Di bidang UMKM, kita sudah ampuni utang-utang lama untuk para petani dan nelayan hingga kurang lebih 67.000 pelaku UMKM, petani nelayan sekarang bisa lagi mendapat akses modal ke perbankan. Kita juga sudah bentuk 81.613 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sudah berbentuk, kurang lebih 100 sudah beroperasi. Kemudian kurang lebih 1.000 sudah ground breaking pembangunan gudang.

    Kita berharap awal tahun 26, sekitar Maret tahun 2026, 80 sekian ribu sudah akan beroperasi. Banyak orang tidak percaya, tapi kita selalu akan buktikan dengan bukti. Ya. Pemerintah kita adalah evidence based, evidence based. Dulu waktu saya lancarkan program MBG, banyak yang mentertawakan saya, menyindir, dan sampai sekarang ada yang mengatakan bahwa MBG ini tidak berguna atau membahayakan. Tapi kita buktikan dengan evidence, dengan bukti. Dan tadi 99,99 angka keberhasilan saya kira cukup bagus itu. Dan di mana-mana anak-anak yang bicara di mana-mana. Kita juga ee…sekarang di bidang pangan, ini salah satu prestasi kita yang sangat melegakan kita. Saya memberi waktu 4 tahun untuk kita kembali swasembada, ternyata tim pangan kita berhasil insyaallah swasembada dalam 1 tahun, Saudara-saudara. Kita berada di bulan Oktober, sekarang ini kita punya produksi nasional, Januari-Oktober mencapai 31.038.197 ton.

    Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi ya… boleh kita… tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan ya. Saya kasih target 4 tahun, mereka hasilkan dalam 1 tahun. Kita juga sekarang cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton di bulan Juni 2025. Juga tertinggi sepanjang sejarah NKRI.

    Kemudian nilai tukar petani melonjak ke angka 123, tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Kemudian harga beli gabah kita naikkan ke rupiah 6.500 per kilogram dan kita telah tegas menindak perusahaan-perusahaan yang nakal, yang main-main dengan harga ini dan menipu rakyat, ee…beras subsidi ditempel dijual dengan harga premium. Ini kita tindak keras. Kita juga sekarang berhasil pupuk langsung dari pabrik ke petani. Kita hapus 145 aturan, regulasi tentang distribusi pupuk kita hapus. Jadi tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan kita kurangi, ya, ini tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan ini adalah ee… sumber… sumber… masalah. Jadi ini kita ringkaskan semua. Kemudian ee… sekarang sudah kita mulai 225.000 hektar cetak sawah baru.

    Ini untuk mengatasi bahwa hampir 100.000 hektar sawah kita tiap tahun hilang. Hilang karena dirubah peruntukannya. Dibeli, dijadikan real estate, dijadikan… pabrik kita butuh memang. Tapi akhirnya dari mana kita mau amankan pangan kalau sawah-sawah yang subur hilang. Kita segera harus mencetak. Dan alhamdulillah kita sudah mulai, mudah-mudahan ee…akhir tahun depan kita lebih aman lagi. Kalau tidak salah sasaran kita akhir tahun depan 480.000 hektar sawah baru. Sawah lama pun kita intensifikasi dengan pompanisasi hingga produksi kita bisa tadi melonjak luar biasa. Pupuk lancar, benih lancar, air lancar dengan intervensi kita, kemudian kita amankan semua ekosistem produksi beras.

    Saudara-saudara, sekarang masalah kita adalah kita kekurangan gudang. Kita sudah siapkan dananya, kita akan Bulog akan dapat bangun gudang 100 gudang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. kemudian kita sudah mulai bangun 100 kampung nelayan yang kita akan bangun akhir 2026 akan menjadi 1.100 dan ini juga selama 80 tahun kita berdiri, belum pernah ada yang intervensi untuk… memperbaiki… kehidupan nelayan-nelayan kita.

    Sekarang kita akan melaksanakan program itu di mana dari pilot project yang sudah dilaksanakan di Merauke, ternyata penghasilan nelayan akibat program desa nelayan ini naik 100%. Naik 100%. Jadi ini luar biasa ini. Karena tadinya dia enggak punya es. Hal yang paling dasar, tidak punya es. Karena enggak ada pabrik es di tempat-tempat terpencil. Bagaimana dia mau pelihara ikan dia, dia melaut 1 hari, kembali ya ikannya sudah tidak bagus. Sekarang tiap desa nelayan akan ada produksi es, akan ada cold storage, gudang, dan fasilitas-fasilitas lain. Kita juga sekarang… sudah punya program, kita lagi membangun 1.582 kapal nelayan modern. Insyaallah akhir tahun depan dan 2027 kita akan punya 1.582 kapal nelayan modern dari GT 30 sampai GT 10.000.

    Ini menghasilkan devisa dan menghasilkan protein untuk rakyat kita. Capaian di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280% dan ini akan kita terus memantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Itu tujuan kita. Jadi saudara-saudara, bukan kita mau menganakemaskan siapapun tapi ini sangat penting. Ya. Dia tidak boleh bisa dibeli karena dia menangani kadang-kadang kasus triliunan. Tadi bukti hari ini kita berhasil mendapat Rp13 triliun dari Rp17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi hakim-hakimnya itu, menurut saya punya hati nurani, keberanian dia putuskan akhirnya kita selamatkan Rp17 triliun uang rakyat. Bayangkan dia tangani kasus Rp17 triliun, dia tidak punya rumah dinas. Saya dapat laporan bahwa sekian ribu hakim-hakim tidak punya rumah dinas. Dia harus kontrak. Banyak hakim-hakim kita harus kontrak. Ini kita perbaiki.

    Kemudian, kita berhasil mengalihkan Rp306 triliun  anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk, langsung ke rakyat. Kemudian, kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki.

    Tidak ada, no more untouchable, enggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih kepada penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini.

    Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan. Lebih dari 4 juta hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum, ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara.

    Juga lebih dari Rp100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan. Pertama kemarin dari Bangka Belitung, kita tutup sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan.

    Saya dilaporan yang terakhir itu satu sampan isinya timah berhasil ditangkap oleh Angkatan Laut kita. Ini kita hentikan dan ini kita menyelamatkan kurang lebih Rp45 triliun 1 tahun. Ya enggak tahu pihak-pihak yang teriak-teriak tapi sudahlah. Pihak-pihak itu adalah pihak-pihak yang salah. Pihak-pihak yang melanggar hukum, pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia, yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri.

    Saudara-saudara, di bidang pertahanan, keamanan, ketahanan, dan diplomasi, terus kita perkuat TNI dengan tambah batalyon-batalyon. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Tugas kita, tugas TNI, hanya mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tapi kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh lengah. Tadi saya katakan ada 110 perang yang berlanjut padahal anggota PBB ya sekitar 200. Bayangkan 110 konflik. Ya, mudah-mudahan kita bisa ikut berperan di bidang penyelesaian Gaza. Saya sudah perintahkan TNI siap untuk mengirim 20.000. Saya kira juga sudah ada kontak sama beberapa negara menanyakan kesiapan kita, ya. Kita siap untuk mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah.

    Dan bila perlu di tempat lain. Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk. Air laut naik 5 cm setahun. Jadi harus segera kita selamatkan ini karena di pantai utara Jawa ini ini juga kalau tidak salah 60% industri kita ada di pantai utara Jawa ini. Dan puluhan ribu hektar sawah-sawah yang subur juga di situ. Harus kita selamatkan.

    Saudara-saudara, saya kira itu capaian-capaian yang saya sampaikan dan ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa kita berada di jalan yang benar. Saya percaya bahwa menjalankan pemerintahan ternyata sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama, awalnya harus dari niat. Niat kita harus baik. Niat kita sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat dari rakyat. Kita harus berpijak dari awal seperti itu. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Serangan bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik.

    Saudara-saudara, saya beri contoh dari 20 pulau Bangka Belitung kita hilang Rp45 triliun tiap tahun selama sekian puluh tahun. Apakah itu bukan sebuah serangan? Rp45 triliun kali 10 tahun saja Rp450 triliun. Kali 20 tahun Rp900 triliun. Apa yang kita bisa bangun dengan Rp900 triliun?

    Saudara-saudara, belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga. Kita tidak pakai jip buatan negara lain, kita pakai jip buatan Indonesia sendiri. Presidenmu pakai jip buatan Indonesia. Kemarin saya berangkat, harus, saya pergi saya mau inkognito jadi saya enggak mau pakai. Saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Sudah lama saya enggak menikmati Alphard. Enak juga ini ya. Tapi, pes, saya mau ingatkan, kamu Presiden Republik Indonesia, harus beri contoh. Nah, sudah, pakai mau terus. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai mau. Saya enggak mau tahu. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau kalau libur saja. Ya, pada saat saya enggak panggil kau bolehlah kau pakai mobil itu.

    Saudara-saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena masih banyak kamera. Nah, media terima kasih, Anda dengan sabar. Nah sekarang Anda saya persilakan menikmati hidangan yang disiapkan. Jadi usirnya sopan. Karena bagian ini enggak boleh kau dengar. Jadi ada hal-hal yang memang belum siap untuk diumumkan. Baik, sambil nunggu mereka keluar, saya minta izin saya minum kopi dulu.

  • PDIP Minta Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh Dikaji Ulang

    PDIP Minta Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh Dikaji Ulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP) meminta pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) di kaji ulang untuk menemukan penyebabnya dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

    Polisiti PDIP yang juga Anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu menyatakan hal tersebut sebagai respons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

    “Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu,” kata Adian dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).

    Adian menilai penolakan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni adanya dugaan pembengkakan biaya yang perlu dikaji secara serius.

    Dia menekankan bahwa proyek serupa tidak hanya dibangun di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain dengan teknologi yang berbeda, seperti produksi dari China maupun Jepang.

    “Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya,” imbuhnya.

    Legislator Dapil Jawa Barat V itu menilai, sikap Menteri Keuangan menolak pembayaran utang proyek menggunakan APBN tentu memiliki alasan tersendiri.

    Namun demikian, Adian menilai hal ini tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen proyek tersebut.

    Terkait wacana perpanjangan rute Kereta Cepat hingga Jakarta–Surabaya, Adian menilai ide tersebut baik, namun harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

    “Gagasan kereta cepat itu bagus. Problem-nya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja. Tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Adian menyoroti bahwa hampir setiap proyek besar di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya. Ia pun menegaskan bahwa jika proyek ini pada akhirnya menggunakan APBN, maka pemerintah harus menjelaskan evaluasi yang telah dilakukan.

    “Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” ujarnya.

    Menurut Adian, penilaian terhadap niat baik dapat dilihat dari kepatutan harga dalam kontrak proyek. Jika terbukti perjanjian tidak dibuat dengan dasar niat baik, maka pemerintah dapat meninjau ulang atau menegosiasikan kembali perjanjian tersebut.

    “Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi masalahnya adalah kok biayanya bisa gede banget,” katanya.

  • Prabowo: Program Kampung Nelayan naikkan pendapatan 100 persen

    Prabowo: Program Kampung Nelayan naikkan pendapatan 100 persen

    ternyata penghasilan nelayan akibat program desa nelayan ini naik 100 persen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang telah dijalankan pemerintah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir hingga 100 persen berdasarkan hasil uji coba di Merauke, Papua Selatan.

    “Sekarang kita akan melaksanakan program itu di mana dari ‘pilot project’ yang sudah dilaksanakan di Merauke, ternyata penghasilan nelayan akibat program desa nelayan ini naik 100 persen. Jadi ini luar biasa ini,” kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin.

    Presiden mengatakan Pemerintah telah memulai pembangunan 100 kampung nelayan dan menargetkan jumlahnya mencapai 1.100 unit pada akhir tahun 2026.

    Setiap kampung, ucapnya, dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan dingin (cold storage) tempat memproduksi es, serta gudang dan sarana penunjang lain untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.

    Selain itu, pemerintah juga sedang membangun 1.582 kapal nelayan modern dengan kapasitas mulai dari 30 gross ton (GT).

    Seluruh kapal tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2027 dan diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan nasional, meningkatkan produksi, serta menambah pasokan protein bagi masyarakat.

    “Ini menghasilkan devisa dan menghasilkan protein untuk rakyat kita,” ucap Presiden.

    Diketahui, Program KNMP merupakan bagian dari target jangka panjang pemerintah untuk membangun 1.100 kampung nelayan hingga 2029, dengan 250 lokasi tambahan yang sudah dialokasikan anggarannya dalam dokumen alokasi anggaran awal atau sementara atau DIPA APBN 2026.

    Program ini pun tidak hanya berfokus pada pembangunan pemukiman nelayan, tapi juga dirancang untuk mendukung sistem penangkapan ikan terukur berbasis kuota, yang akan memperkuat tata kelola perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Pemerintah juga akan menyediakan berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari dermaga, jalan, drainase, hingga penerangan listrik.

    Selain itu, kampung nelayan juga akan mencakup fasilitas cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios logistik, dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kajian Dulu, Kebijakan Kemudian…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Oktober 2025

    Kajian Dulu, Kebijakan Kemudian… Nasional 20 Oktober 2025

    Kajian Dulu, Kebijakan Kemudian…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto tercatat beberapa kali mengambil langkah tegas dengan membatalkan kebijakan para menterinya di Kabinet Merah Putih (KMP) yang viral menuai polemik publik.
    Langkah ini dilakukan berulang kali, terutama saat keputusan di tingkat kementerian memunculkan gejolak dan tak kunjung menemukan solusi.
    Dalam berbagai kasus, Prabowo menjadi penentu akhir untuk menenangkan situasi dan mengembalikan rasionalitas kebijakan pemerintah.
    Berkaca dari hal itu, pentingnya para menteri mengambil kebijakan berbasis riset, serta koordinasi yang matang dengan Presiden dan tim ahli dinilai penting agar tidak menimbulkan resistensi di lapangan.
    Sedikitnya, ada sejumlah kebijakan yang akhirnya naik ke meja Presiden, mulai dari isu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, larangan penjualan eceran elpiji 3 kilogram, hingga penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
    Tak hanya itu, Kepala Negara juga sempat mengumpulkan para elit politik Tanah Air saat demo besar di bulan Agustus 2025, yang berhasil meredam amarah publik.
    Berikut ini kebijakan-kebijakan tersebut:
    Kebijakan pertama yang dikoreksi langsung oleh Presiden Prabowo adalah rencana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.
    Pada 31 Desember 2025 menjelang malam tahun baru, Presiden mendatangi kantor Kementerian Keuangan dan melakukan rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Setelah pertemuan yang berlangsung 1-2 jam, Presiden bersama jajaran Kemenkeu menggelar konferensi pers.
    Saat itu Prabowo menegaskan, kenaikan PPN tidak berlaku untuk kebutuhan pokok, melainkan hanya untuk barang mewah seperti jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan hunian eksklusif.
    “Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo, Selasa (31/12/2024).
    Langkah ini diambil setelah banyak pihak menolak kebijakan tersebut, mengingat kondisi ekonomi masyarakat menengah sedang tertekan, termasuk karena beras premium tergolong dikenakan pajak.
    Meski sejatinya, kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 sudah direncanakan sejak Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terbit.
    Masyarakat sempat gaduh, lalu menyampaikan aksi penolakan lewat petisi di media sosial hingga turun ke jalan. Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat.
    Kebijakan kontroversial berikutnya yang dibatalkan Prabowo adalah aturan larangan pengecer menjual elpiji bersubsidi 3 kilogram.
    Presiden mengambil langkah ini setelah kebijakan tersebut menimbulkan kelangkaan gas, antrean panjang, hingga kabar warga meninggal karena kelelahan menunggu.
    Setelahnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa kebijakan larangan tersebut resmi dicabut.
    “Hari ini, para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat,” ujar Hasan, Selasa (4/2/2025).
    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan bahwa mulai 1 Februari 2025, elpiji 3 kilogram hanya boleh dibeli melalui pangkalan resmi atau subpenyalur Pertamina.
    Namun, kebijakan itu justru menimbulkan kekacauan di lapangan. Presiden Prabowo disebut dua kali menghubungi Bahlil sebelum memanggilnya ke Istana untuk meminta penjelasan.
    Usai pertemuan, Bahlil mengaku bersalah dan meminta publik tidak saling menyalahkan.
    “Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah,” kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Tapi, kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” ujar dia.
    Ia mengatakan, aturan itu awalnya dibuat untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, di lapangan, harga gas elpiji melonjak hingga Rp 25.000–Rp 30.000 per tabung, jauh dari harga ideal Rp 18.000–Rp 19.000.
    “Sudah paling jelek-jelek banget kalau ada
    mark up
    , itu sudah paling jelek Rp 20.000, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya Rp 18.000, Rp 19.000. Tapi, apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampai Rp 25.000 sampai Rp 30.000,” imbuh dia.
    Kebijakan berikutnya yang diubah Prabowo adalah percepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Maret 2025.
    Mulanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.
    Penundaan ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.
    Masalah ini kemudian sampai ke Istana, kemudian akhirnya mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.
    Merespons itu, Prabowo mengeluarkan instruksi agar pengangkatan dipercepat.
    Pengangkatan serentak CASN 2024 dipercepat paling lambat Juni 2025, dari semula diumumkan pada Oktober 2025.
    Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 diangkat paling lambat Oktober 2025. Sebelumnya, mereka semestinya diangkat pada Maret 2026.
    Kebijakan lainnya adalah mencabut izin eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah muncul protes publik berkat laporan Greenpeace Indonesia atas kondisi Raja Ampat.
    Laporan Greenpeace Indonesia mengungkapkan, aktivitas penambangan nikel terjadi di sejumlah pulau-pulau kecil, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.
    Seturut analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas.
    Padahal, ketiga pulau ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil karena termasuk pulau-pulau kecil yang tidak boleh ditambang.
    Berdasarkan sejumlah dokumentasi yang didapat, terlihat ada limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Limpasan tanah ini muncul karena pembabatan hutan dan pengerukan tanah.
    Kemudian, adanya sedimentasi ini berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat. Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, masih ada dua pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel.
    Kedua pulau ini adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau ini bersebelahan dan jaraknya kurang lebih 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp100.000.
    Setelah protes dan hashtag #SaveRajaAmpat muncul di berbagai media sosial, Prabowo mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan UNESCO Geopark Raja Ampat—meliputi izin untuk PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
    Izin itu dinilai melanggar lingkungan dan administrasi.
    Sedangkan satu izin lainnya milik PT Gag Nikel, tetap diizinkan karena beroperasi di luar zonasi geopark dan memiliki RKAB lengkap.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo melanjutkan.
    Terbaru, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyelesaikan polemik empat pulau yang sebelumnya disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
    Konflik bermula ketika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan keputusan yang salah satunya berisi keempat pulau masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).
    Keputusan dimaksud yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
    Keputusan ini lantas dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun merasa keberatan atas keputusan yang baru terbit itu.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengeklaim mengantongi jejak historis di keempat pulau.
    Muzakir alias Mualem lalu menggelar pertemuan khusus dengan Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, DPR Aceh, dan rektor di wilayahnya. Pertemuan dengan lintas elemen pejabat Aceh itu berlangsung di ruang restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (13/6/2025) malam.
    Hasil silaturahmi dengan Forbes DPR/DPD RI ini menyepakati untuk memperjuangkan keempat pulau kembali menjadi milik Aceh.
    “Itu hak kami, kewajiban kami, wajib kami pertahankan. Pulau itu adalah milik kami, milik Pemerintah Aceh. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh,” katanya kepada awak media usai rapat.
    Meski Aceh mempertahankan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tidak mau kalah. Ia berdalil bahwa keputusan itu sudah berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
    Pengaturan wilayah pun merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga ia hanya menjalankan putusan pemerintah pusat.
    “Kami hanya jalankan keputusan,” beber Bobby.
    Bobby juga sempat mengajak Pemprov Aceh untuk mengelola bersama keempat pulau, menyusul potensi pariwisata di empat pulau itu.
    “Kalau jadi milik Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya itu nanti di Provinsi Sumatera Utara, jadi opsi kami mau mengajak kerjasama siapa-siapa. Kalau mau nolak ya silakan,” ajak Bobby.
    Namun, pengelolaan bersama ditolak mentah-mentah oleh Mualem. Sebab, Pemprov Aceh sudah banyak mengantongi dokumen secara historis bahwa keempat pulau adalah miliknya.
    “Tidak kita bahas itu, macam mana kita duduk bersama itu kan hak kita. Kepunyaan kita, milik kita,” tegas Mualem, usai pertemuan dengan DPR/DPD RI asal Aceh.
    “Wajib kita pertahankan. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh,” ujar Mualem.
    Pada akhirnya, Prabowo memutuskan bahwa 4 pulau masuk dalam wilayah administrasi Aceh.
    Keputusan itu diambil di sela-sela perjalanannya ke Rusia untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Kepala Negara bahkan menyempatkan diri untuk memimpin rapat langsung secara daring melalui video konferensi.
    Sementara peserta rapat hadir langsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Mazakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution
    Prabowo memutuskan bahwa empat pulau yang disengketakan, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan, masuk ke dalam wilayah administratif Aceh.
    “Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
    Kebijakan lain yang dihapus Presiden Prabowo adalah penghapusan tantiem (bonus laba) bagi dewan komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah melihat jumlah komisaris terlalu gemuk sedangkan perusahaan merugi.
    Kebijakan itu diatur melalui Danantara Indonesia, yang mengeluarkan Surat Edaran No S-063/DI-BP/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025.
    Dalam aturan tersebut dijelaskan, komisaris BUMN dan anak usaha tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif kinerja, insentif khusus atau insentif jangka panjang.
    Untuk direksi, tantiem hanya boleh jika perusahaan untung benar, bukan karena “main angka”.
    Menurut Danantara, estimasi penghematan dari kebijakan mencapai sekitar Rp 8 triliun per tahun.
    Kebijakan ini juga kerap disinggung Prabowo dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo, Jumat.
    “Saya juga telah perintahkan ke Danantara direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung bener jangan untung akal-akalan,” imbuh dia.
    Kepala Negara lantas berseloroh tidak mengerti istilah tantiem yang kerap kali digunakan.
    Adapun tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada direksi, dewan komisaris, maupun karyawan sebagai bentuk penghargaan.
    “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” ujar Prabowo, disambut tawa para peserta sidang.
    “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar dia.
    Prabowo mempersilakan komisaris dan dewan direksi mundur jika tidak setuju dengan keputusan itu.
    Prabowo bilang, masih banyak anak muda yang berprestasi, yang bersedia menggantikannya.
    “Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegas Prabowo.
    Keputusan Prabowo lantas mendapatkan
    standing applause
    dari anggota dewan. Ruang sidang juga seketika riuh menyambut keputusan Prabowo.
    Selain kebijakan menteri, Prabowo tercatat aktif meredam kemarahan publik yang memicu demo besar di berbagai wilayah pada Agustus 2025.
    Ia sempat mengumpulkan ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada 31 Agustus 2025, karena demo berujung pada kerusuhan.
    Adapun demo mulanya dipicu karena ucapan tidak pantas anggota dewan setelah menerima kritik masyarakat atas tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.
    Wakil Rakyat dinggap justru tidak empati atas permasalahan dan kesulitan rakyat.
    Prabowo kemudian mengambil bagian dengan mengumumkan Ketum Parpol.
    Ia bahkan juga memanggil organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan besar di Indonesia hingga purnawirawan.
    Dalam pernyataannya usai pertemuan, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyatakan, para pimpinan DPR telah menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI.
    Hal itu termasuk kebijakan besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    “Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri juga segera mereka tindaklanjuti,” sambung dia.
    Para ketua umum partai politik pun mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru, terhitung 1 September 2025.
    Prabowo menyampaikan, langkah tegas yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mencabut keanggotaan anggota tersebut di DPR RI.
    “Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar dia.
    Pengamat Kebijakan Publik Eko Prasodjo menilai, adanya beberapa kebijakan menteri yang dianulir Presiden menandakan bahwa kebijakan tersebut tidak dibuat berdasarkan riset, praktik baik (
    best practice
    ), teori dan bukti nyata di lapangan.
    Menurutnya, sebagian kebijakan itu mungkin lahir bukan semata dari hasil kajian mendalam.
    Kemudian, ada lemahnya aspek teknokratis, yaitu gabungan antara pengalaman dan pengetahuan
    “Tidak melibatkan masyarakat dan
    stakeholders
    terkait, sehingga saat dilaksanakan mendapatkan resistensi,” kata Eko, saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/10/2025).
    Seharusnya kata Eko, sebelum digulirkan, menteri harusnya mengonsultasikannya lebih dulu kepada Prabowo maupun kelompok ahli Presiden.
    “Seharusnya ada konsultasi dan arahan presiden atau kelompok ahli Presiden mengenai rancangan kebijakan yang akan ditetapkan sehingga sesuai dengan arah besar politik Presiden. Kebijakan tidak boleh
    trial and error
    , jika diperlukan dilakukan
    pilot project
    ,” kata Eko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.