Xcloud.id

Topik: APBN

  • Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah skema pembayaran kompensasi energi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero) mulai tahun depan. Perubahan ini bertujuan memperbaiki arus kas dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut agar tidak terlalu bergantung pada pinjaman perbankan.

    Saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ingin membantu arus keuangan PLN dan Pertamina sehingga mereka tidak perlu banyak meminjam ke perbankan.

    Sebelumnya, skema pembayaran kompensasi energi dilakukan secara triwulanan dengan besaran 100%. Mulai 2026, Purbaya berencana membayar kompensasi tersebut setiap bulan, tetapi hanya sebesar 70% terlebih dahulu.

    “Itu akan membantu keuangan Pertamina dan PLN karena kan paling enggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka enggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan semua yang harus dibayar oleh mereka. Bukan tambah yang harus dibayar,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Dalam skema baru tersebut, pembayaran sebesar 70% akan dilakukan setiap bulan hingga September, sedangkan sisa 30% akan dibayarkan setelah hasil audit keuangan keluar.

    Purbaya memastikan perubahan skema pembayaran kompensasi itu tidak akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan hanya mengubah alur arus kas (cash flow).

    “Nanti setiap bulan kami bayar 70% terus sampai bulan September nanti di situ diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ,” terang pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Berdasarkan catatan, belakangan ini Purbaya telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk membahas implementasi skema tersebut.

    Sebelumnya, Kemenkeu telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp192,2 triliun per 3 Oktober 2025. Nilai realisasi itu setara 49% dari pagu Rp394,3 triliun dan telah diterima oleh 42,4 juta pelanggan.

    Dari jumlah tersebut, Rp123 triliun merupakan subsidi energi yang dibayarkan setiap bulan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, yaitu PLN dan Pertamina. Sementara itu, Rp69,2 triliun sisanya merupakan pembayaran kompensasi energi.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025), menuturkan bahwa pembayaran kompensasi energi tahun 2024 telah dilakukan pada Juni 2025.

    Adapun Menkeu Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria telah menyepakati angka kompensasi energi untuk triwulan I dan triwulan II tahun 2025.

  • Sosok Rudi Mas'ud, Ingin Provinsi Terlibat Susun APBN usai Jabat Ketua APPSI Regional 24 Oktober 2025

    Sosok Rudi Mas'ud, Ingin Provinsi Terlibat Susun APBN usai Jabat Ketua APPSI Regional 24 Oktober 2025

    Sosok Rudi Masud, Ingin Provinsi Terlibat Susun APBN usai Jabat Ketua APPSI
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029 melalui keputusan aklamasi.
    Rudi menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kebijakan fiskal nasional bisa lebih adil dan sesuai kebutuhan tiap provinsi.
    “Provinsi tidak hanya menjadi penikmat kebijakan. Kita juga harus berkontribusi dalam penyusunan APBN, dana transfer pusat, dan kebijakan yang menyangkut fiskal,” ujar Rudi di Samarinda, Jumat (24/10/2025).
    Rudi menegaskan bahwa APPSI akan berperan penting dalam memperkuat posisi kepala daerah di forum musyawarah perencanaan dan penganggaran nasional.
    Ia ingin agar seluruh provinsi dilibatkan sejak tahap awal penyusunan anggaran untuk memastikan keadilan pembangunan di seluruh Indonesia.
    “Daerah harus dilibatkan sejak penyusunan anggaran agar keadilan pembangunan terwujud,” ucapnya.
    Rudi mengatakan, di bawah kepemimpinannya, APPSI akan lebih aktif memastikan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan lebih adil dan merata.
    Ia menyebut, komunikasi yang baik antara kedua tingkat pemerintahan menjadi kunci agar aspirasi daerah benar-benar terwakili dalam perencanaan nasional.
    Menurutnya, melalui forum resmi seperti APPSI, kepala daerah dapat menyampaikan masukan langsung ke pemerintah pusat berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
    “Kita bersama-sama ingin berikan kontribusi atas situasi negara hari ini,” ujarnya..
    Rudi menilai setiap provinsi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, baik dari segi geografis, kepadatan penduduk, maupun sumber daya alam.
    Ia mencontohkan, ada provinsi dengan wilayah kepulauan, daerah dengan penduduk padat, hingga wilayah luas yang kaya sumber daya seperti batu bara, minyak, dan CPO.
    Perbedaan ini, kata Rudi, harus tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional agar hasilnya benar-benar dirasakan secara merata di seluruh wilayah.
    “Setiap provinsi menyimpan karakteristik tantangan yang tidak sama. Perbedaan kondisi ini harus tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional,” tuturnya.
    Rudy Mas’ud lahir di Balikpapan dan dikenal sebagai putra daerah yang berangkat dari dunia usaha.
    Sebelum terjun ke politik, ia sukses membangun perusahaan di sektor energi dan konstruksi bersama keluarganya.
    Pendidikan formalnya ditempuh di Kalimantan Timur dan kemudian melanjutkan pengembangan diri melalui berbagai pelatihan kepemimpinan dan manajemen bisnis.
    Karier politiknya mulai menanjak saat terpilih menjadi anggota DPR RI. Di Senayan, ia dikenal vokal memperjuangkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah.
    Pada 2024, Rudy Mas’ud dipercaya memimpin Kalimantan Timur sebagai gubernur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bonds Senilai Rp13,9 Triliun

    Purbaya Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bonds Senilai Rp13,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah untuk pertama kali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi mata uang Chinese Renminbi (CNH) alias Dim Sum Bonds senilai total 6 miliar CNH atau sekitar Rp13,9 triliun (asumsi kurs Rp2.328 per CNH).

    Penerbitan kali ini menandai kembalinya Pemerintah RI ke pasar obligasi global dengan format SEC Shelf Registered untuk kedelapan belas kalinya. Dim Sum Bonds diterbitkan dalam dua seri, masing-masing tenor 5 tahun (RICNH1030) dengan kupon tetap 2,5% dan 10 tahun (RICNH1035) berkupon 2,9%.

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa penerbitan dilakukan pada 23 Oktober 2025 dengan tanggal penyelesaian pada 31 Oktober 2025. Hasil penerbitan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan APBN 2025, sekaligus memperluas basis investor global.

    “Penerbitan ini berhasil menarik minat yang luas dari investor global, termasuk investor onshore Tiongkok, dengan total final orderbook mencapai CNH18 miliar,” tulis DJPPR dalam siaran pers resminya, Kamis (23/10/2025).

    Penawaran awal sempat berada pada kisaran 45 basis poin (bps) di atas imbal hasil (yield) pasar untuk tenor 5 tahun dan 40 basis poin untuk tenor 10 tahun, namun minat yang besar mendorong penetapan yield akhir di level 2,5% dan 2,9%. Total permintaan (final orderbook) tercatat mencapai 18 miliar CNH atau terserap tiga kali lipat dari nilai penerbitan.

    DJPPR menilai tingginya animo investor global dan domestik mencerminkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia. Pemerintah juga menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan APBN di tengah dinamika pasar global berdenominasi Renminbi yang terus berkembang.

    Obligasi ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari S&P, dan BBB dari Fitch, serta akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

    Adapun Bank of China, HSBC, dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Lead Managers dalam transaksi tersebut.

  • Golkar Dorong Pemerintah Pusat Bantu Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Buduran

    Golkar Dorong Pemerintah Pusat Bantu Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Buduran

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan belasungkawa sekaligus menyalurkan bantuan kepada Lembaga Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pasca robohnya bangunan tiga lantai di kompleks pesantren tersebut.

    Selain bantuan kemanusiaan, Partai Golkar juga mendorong agar pembangunan ulang pondok pesantren itu mendapat dukungan nyata dari pemerintah pusat.

    “Kami turut berduka atas musibah yang menimpa Lembaga Pesantren Al Khoziny. Insya Allah, kami akan ikut mendorong agar pembangunan ulangnya bisa memperoleh dukungan minimal 20 persen dari dana APBN,” ujar Sarmuji saat meninjau lokasi, Jumat (24/10/2025).

    Dukungan tersebut disambut positif oleh anggota DPR RI Komisi V Fraksi Golkar, Ali Mufti, yang berkomitmen untuk mengawal usulan itu melalui program revitalisasi pondok pesantren.

    “Kami akan mengamankan dan mengawal program revitalisasi Ponpes Al Khoziny sesuai arahan Pak Sekjen. Ini bagian dari komitmen Golkar terhadap pendidikan keagamaan dan pesantren,” tegas Ali Mufti.

    Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Adam Rusydi, turut menyatakan kesiapannya mendukung langkah partai dalam membantu proses pembangunan ulang pesantren tersebut.

    “Kami siap mengawal arahan Pak Sekjen di tingkat daerah agar proses revitalisasi ini bisa berjalan cepat dan tepat,” ungkap Adam Rusydi.

    Musibah robohnya bangunan musala di kompleks Ponpes Al Khoziny telah menjadi perhatian publik dan pemerintah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat, Partai Golkar berharap pembangunan ulang dapat segera terealisasi demi keberlanjutan kegiatan pendidikan di pesantren yang telah berdiri puluhan tahun itu. [isa/ian]

  • Kemensos minta Pemprov DKI sediakan lahan permanen Sekolah Rakyat

    Kemensos minta Pemprov DKI sediakan lahan permanen Sekolah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Sosial (Kemensos) meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyediakan lahan guna pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Jakarta.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto itu dirancang untuk memberikan akses pendidikan sekaligus pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan rentan.

    “Kita harapkan Pak Gubernur DKI memberikan dukungan lahan untuk sekolah permanen atau gedung permanen Sekolah Rakyat. Sekarang ini baru menggunakan gedung sementara milik Kementerian Sosial,” jelas Gus Ipul di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

    Untuk saat ini, lanjut dia, terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Jakarta, yakni di Pondok Indah, Bambu Apus, dan Pasar Rebo, namun masih menempati gedung sementara milik Kemensos.

    Menurut dia, pemerintah pusat telah menyiapkan rancangan bangunan Sekolah Rakyat.

    Jika Pemprov DKI dapat menyediakan lahan, maka pembangunan fisik nantinya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum..

    “Tanah disediakan oleh DKI, gambarnya sudah dibuat oleh timnya Bapak Presiden. Insyaa Allah, kalau cocok tanahnya, dibangun oleh PU dengan menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai bagian dari program strategisnya Bapak Presiden,” tutur Gus Ipul.

    Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan segera menggelar rapat internal untuk membahas usulan Kemensos itu.

    Dia menegaskan Pemprov DKI akan memetakan lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan lahan pembangunan Sekolah Rakyat.

    “Untuk sekolah rakyat, Pemerintah DKI Jakarta segera akan merapatkan, memutuskan, mengusulkan daerah-daerah yang memang akan bisa disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk lahannya. Tetapi sepenuhnya yang akan membangun adalah APBN, pemerintah pusat,” ungkap Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kunjungi Ponpes Al-Khoziny, Sekjen Golkar Sarmuji: Nyambung Seduluran

    Kunjungi Ponpes Al-Khoziny, Sekjen Golkar Sarmuji: Nyambung Seduluran

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengunjungi Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo untuk menyampaikan belasungkawa atas musibah runtuhnya mushola pesantren yang menelan banyak korban jiwa.

    Ajang silaturahmi ini sekaligus menjadi momen bagi Sarmuji menyambung tali persaudaraan dengan sang pengasuh pesantren, KH Abdus Salam Mujib.

    Kunjungan Sarmuji dan jajaran pengurus Partai Golkar diterima dengan hangat oleh pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khoziny. Rombongan juga berdoa bersama untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

    “Sebagai sesama muslim, kami ikut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khoziny. Semoga yang wafat dikembalikan Allah ke dalam Surga dan keluarganya diberikan kesabaran,” kata Sarmuji melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (24/10/2025).

    Menurut Sarmuji, kunjungan tersebut juga untuk menyambung persaudaraan. Apalagi, istrinya masih kerabat dengan Pengasub Ponpes Al-Khoziny.

    “Istri saya dan Pengasuh Pesantren Al-Khoziny masih ada pertalian saudara, karena sama-sama nasab Kiai Hamdani pendiri Pondok Pesantren Siwalan Panji dari jalur Kiai Ya’qub. Bedanya, kalau Al-Khoziny dari anak Kiai Ya’qub yang bernama Ning Fatimah dan diperistri oleh Kiai Khozin, kalau istri saya dari Ning Aisyah,” ujarnya.

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menegaskan pihaknya memberi perhatian lebih terhadap dunia pesantren yang selama ini menjadi pilar penting pendidikan dan moral masyarakat. Ia berharap, musibah yang menimpa Al-Khoziny menjadi pelajaran bersama untuk memperkuat perhatian pada keselamatan dan infrastruktur pendidikan berbasis pesantren.

    Lebih lanjut Sarmuji juga mendorong agar pembangunan ulang Ponpes Al-Khoziny mendapat dukungan nyata dari pemerintah pusat.
    ‎
    ‎”Kami turut berduka atas musibah yang menimpa Ponpes Al-Khoziny. Insya Allah kami akan ikut mendorong agar pembangunan ulangnya bisa memperoleh dukungan minimal 20 persen, dari dana APBN,” ujarnya.
    ‎
    Sarmuji datang didampingi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur yang juga Anggota Komisi V DPR RI Ali Mufti, serta Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo yang juga Anggota DPRD Jawa Timur Adam Rusydi.

    Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Ali Mufti menyampaikan komitmennya untuk membantu pondok pesantren tersebut, terutama dalam aspek pemulihan dan pembangunan kembali fasilitas pesantren.

    “Kami akan berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai mitra kerja kami di DPR, agar bisa memberikan dukungan teknis maupun program yang relevan,” kata Ali Mufti.

    ‎”Kami akan mengamankan dan mengawal program revitalisasi Ponpes Al-Khoziny sesuai arahan Pak Sekjen. Ini bagian dari komitmen Golkar terhadap pendidikan keagamaan dan pesantren,” tambah Ali Mufti.
    ‎
    ‎Ketua DPD Golkar Sidoarjo yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Adam Rusydi, menegaskan kesiapannya untuk mendukung penuh langkah partai dalam membantu pesantren tersebut.

    ‎”Kami siap mengawal arahan Pak Sekjen di tingkat daerah agar proses revitalisasi ini bisa berjalan cepat dan tepat,” pungkas Adam. [tok/beq]

  • Budi Arie soal Kereta Cepat Whoosh: Itu Karya Terbaik Jokowi – Page 3

    Budi Arie soal Kereta Cepat Whoosh: Itu Karya Terbaik Jokowi – Page 3

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih mencari formula penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh. Termasuk didalamnya tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan belakangan banyak pandangan mengenai perlu atau tidaknya suntikan APBN. Padahal menurutnya solusi penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu masih terus dikaji.

    “Menurut saya, kita terjebak sama itu ya, sama perdebatan itu (pakai APBN atau tidak),” kata Dony, ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Dia menegaskan, Danantara selaku pengelola dan tim negosiasi restrukturisasi utang kereta cepat masih terus mencari opsi terbaik. Opsi tidak menggunakan APBN pun masih dalam daftar pilihannya.

    Dony menuturkan, keputusan finalnya akan dibahas secara lintas pemangku kepentingan. Danantara sebagai pengelola BUMN, termasuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), akan mengikuti arahan pemerintah.

    “Menurut saya sebetulnya kita akan cari opsi terbaik, belum tentu pakai itu (APBN) dan kami mengikuti aja arahan dari pemerintah, toh Danantara juga sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana beroperasinya (kereta cepat Whoosh),” jelas dia.

     

  • Anggaran Rp 335 T APBN untuk MBG Ditransfer Langsung ke Dapur, Tak Lewat BGN

    Anggaran Rp 335 T APBN untuk MBG Ditransfer Langsung ke Dapur, Tak Lewat BGN

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat porsi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran untuk program ini mencapai Rp 335 T.

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyebut dana tersebut nantinya akan langsung dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Tidak melalui BGN (transfernya). Menteri Keuangan langsung mentransfer ke dapur, jadi nggak mampir (ke BGN),” kata Nanik kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Nanik menambahkan, Kemenkeu akan tetap mentransfer dana untuk keperluan operasional di BGN.

    “Gaji karyawan orang BGN, gaji kepala SPPG, ahli gizi, sama akuntan. Tapi yang lain yang untuk Rp 15.000 per porsi itu langsung masuk dari Departemen Keuangan,” katanya.

    Nantinya, proses penyaluran dana untuk keperluan MBG ke para dapur-dapur akan dibuat sangat transparan. Ini sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

    “Dan itu Departemen Keuangan juga real time. Sampai hari ini (sudah ditransfer) berapa, sampai hari ini berapa. Jadi bukan melalui BGN,” tutupnya.

    (dpy/kna)

  • Anggaran Rp 335 T APBN untuk MBG Ditransfer Langsung ke Dapur, Tak Lewat BGN

    Anggaran Rp 335 T APBN untuk MBG Ditransfer Langsung ke Dapur, Tak Lewat BGN

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat porsi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran untuk program ini mencapai Rp 335 T.

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyebut dana tersebut nantinya akan langsung dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Tidak melalui BGN (transfernya). Menteri Keuangan langsung mentransfer ke dapur, jadi nggak mampir (ke BGN),” kata Nanik kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Nanik menambahkan, Kemenkeu akan tetap mentransfer dana untuk keperluan operasional di BGN.

    “Gaji karyawan orang BGN, gaji kepala SPPG, ahli gizi, sama akuntan. Tapi yang lain yang untuk Rp 15.000 per porsi itu langsung masuk dari Departemen Keuangan,” katanya.

    Nantinya, proses penyaluran dana untuk keperluan MBG ke para dapur-dapur akan dibuat sangat transparan. Ini sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

    “Dan itu Departemen Keuangan juga real time. Sampai hari ini (sudah ditransfer) berapa, sampai hari ini berapa. Jadi bukan melalui BGN,” tutupnya.

    (dpy/kna)

  • Impor Biji Coklat Naik, Kementan Ungkap Dilema Petani Kakao – Page 3

    Impor Biji Coklat Naik, Kementan Ungkap Dilema Petani Kakao – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret guna mengembalikan produktivitas kakao nasional yang terus menurun.

    Melalui Kementerian Pertanian, program peremajaan tanaman kakao (replanting) akan digulirkan secara besar-besaran dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan tambahan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). 

    Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program peningkatan produksi dan produktivitas nasional.

    “Kami di Kementerian Pertanian merespons penurunan produksi ini dengan program untuk peningkatan produksi dan produktivitas. Saat ini, bagian pengembangan peremajaan maupun perluasan dilakukan dalam dua bagian,” ujarnya dalam sesi talkshow pada acara Peringatan Hari Kakao Nasional 2025 yang diadakan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, (24/10/2025).

    Dari anggaran reguler, Kementan telah menyiapkan dana untuk peremajaan seluas 3.800 hektare dan perluasan 650 hektare, dengan total 4.450 hektare yang akan direalisasikan.

    Sementara itu, dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT), pemerintah mendapat tambahan dana untuk 4.266 hektare khusus tahun 2025. Program tersebut akan dilanjutkan dengan program hilirisasi kakao nasional yang juga menjadi fokus kebijakan Presiden. 

    “Untuk hilirisasinya, pengembangan kakao tahun 2025 sudah diluncurkan dengan target 4.266 hektare,” lanjut Yakub.

    Menurut dia, pada 2026 pemerintah akan melakukan peremajaan sebesar 175.500 hektare, dan pada 2027 seluas 68.734 hektare. Jika dibandingkan dengan total 290 ribu hektare tanaman kakao rusak, melalui program hilirisasi ini sekitar 248.500 hektare sudah akan terpenuhi hingga 2027.