Xcloud.id

Topik: APBN

  • Uji Coba Ulang Utang Kereta Cepat

    Uji Coba Ulang Utang Kereta Cepat

    Oleh:Defiyan Cori 

       

    KEBERANIAN memulai hal baru, mungkin inilah warisan terbesar Joko Widodo selama dua periode memimpin negeri ini. Presiden yang akrab disapa Jokowi itu berani menantang kebiasaan lama, menembus keraguan birokrasi, dan menggebrak lewat proyek-proyek infrastruktur raksasa, termasuk Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

    “Kereta cepat bukan soal untung rugi, yang penting rakyat dilayani,” kata Jokowi pada 2 Oktober 2023 saat meresmikan beroperasinya kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu. Ucapan itu menegaskan satu hal: proyek ini dibangun bukan semata demi laba, melainkan pelayanan publik. Dalam logika bisnis, kerugian di awal operasi adalah hal yang lumrah. Namun di dunia korporasi, setiap angka tetap bicara: untung atau rugi menentukan kepercayaan investor dan kreditor.

    Karena itu publik terperangah ketika Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, mengeluhkan kerugian proyek KCJB di hadapan Komisi VI DPR, Rabu, 20 Agustus 2025. Ia menyebut kerugian gabungan PT KCIC dan PT KAI pada 2024 mencapai Rp4,195 triliun, sementara semester pertama 2025 (unaudited) sudah menembus Rp1,625 triliun. Ia bahkan menyebut kondisi itu sebagai “bom waktu”.

    Pernyataan itu sontak memicu polemik. Bukankah sejak awal proyek ini dijalankan dengan skema bisnis ke bisnis (B-to-B) tanpa jaminan APBN? Tidakkah sang direktur memahami kontrak dan risiko yang telah disepakati?

    Sebelum menuding siapa bersalah, ada baiknya publik menelusuri akar persoalan. Dalam dunia bisnis, studi kelayakan atau feasibility study (FS) adalah dokumen paling mendasar. Ia menentukan apakah sebuah proyek layak atau tidak layak dijalankan. Badan Pemeriksa Keuangan seharusnya menelusuri kembali dokumen ini: apakah KCJB benar-benar dinilai layak secara teknis, ekonomi, dan finansial sebelum dijalankan?

    Kalau memang layak, mengapa kerugian menggunung sejak awal? Tapi kalau tidak layak, mengapa proyek senilai triliunan rupiah ini tetap diteruskan?

    Sebagian pihak, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), bahkan menyebut proyek ini “sudah busuk sejak awal”.

    Awal kisahnya bisa ditarik ke 2015. Kala itu, dua raksasa ekonomi–Jepang dan China–berebut mengerjakan proyek kereta cepat sejauh 142,3 kilometer ini. Melalui Peraturan Presiden Nomor 107 dan 93 Tahun 2015, pemerintah memberi batas waktu penentuan pemenang hingga 31 Agustus 2015.

    Akhirnya, pilihan jatuh ke China. Alasannya sederhana: tawaran mereka lebih murah dan tidak membebani APBN. Jepang menawarkan nilai proyek USD 6,2 miliar (sekitar Rp86,8 triliun), sedangkan China hanya USD 5,5 miliar (Rp77 triliun). Selisihnya sekitar Rp9,8 triliun.

    China juga berjanji tidak meminta jaminan pemerintah. Janji yang belakangan menjadi sumber polemik.

    Pertengahan Juni 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno meneken kerja sama pendanaan dengan berbagai BUMN senilai total US$40 miliar—sekitar Rp520 triliun. Padahal, nilai proyek KCJB hanya Rp78–87 triliun. Apakah seluruh pinjaman itu untuk kereta cepat semata? Pertanyaan ini belum pernah dijawab tuntas.

    Dari sinilah lahir PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium yang terdiri dari PT KAI, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga (JSMR), dan PTPN VIII. Mereka menggandeng China Railway International dengan kepemilikan saham 60:40.

    Masalahnya, sebagai leading consortium, PT KAI menanggung beban terbesar—58,53 persen saham PSBI—dan karenanya paling terdampak ketika proyek merugi. Semester pertama 2025, kerugiannya hampir Rp1 triliun.

    Mengapa Kerugian ini Tak Bisa Diantisipasi?

    Sebagian penyebabnya, proyek yang semula dirancang selesai 2019 baru rampung 2023. Biaya pun membengkak. Dari semula US$5,5 miliar, melonjak hingga US$8 miliar atau sekitar Rp114 triliun.

    Lebih runyam lagi, peralihan kepemimpinan konsorsium dari WIKA ke KAI menambah beban koordinasi. Lalu komitmen awal “tanpa APBN” berubah di tengah jalan: Menteri BUMN Erick Thohir, didukung Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya mengusulkan keterlibatan dana negara.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi penggunaan APBN. Presiden Jokowi disebut mengetahui keputusan itu. Dengan demikian, ada tiga pejabat yang memikul tanggung jawab atas perubahan fundamental proyek ini.

    Kini, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengusulkan penerbitan Keppres baru untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. Padahal, langkah itu justru menambah simpul birokrasi. Penyelesaiannya cukup dilakukan lewat mekanisme renegosiasi dan restrukturisasi utang antara PT KCIC dan lembaga pembiayaan China, seperti China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

    Tak perlu Keppres baru. Yang dibutuhkan hanyalah profesionalisme dan keberanian mengambil keputusan.

    Pemerintah sebenarnya punya instrumen yang bisa diandalkan: BPI Danantara. Badan ini dapat menjadi fasilitator renegosiasi antara PSBI dan pihak China Railway International, yang beranggotakan China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation, TSDI Group, China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, serta China Railway Signal and Communication Corp.

    Mereka memegang 40 persen saham PT KCIC, dan karena itu, semua poin perjanjian kerja sama—termasuk kenaikan nilai proyek USD 1,9 miliar (Rp28,5 triliun) harus dinegosiasikan ulang berdasarkan dokumen resmi, bukan lobi politik.

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sudah menegaskan: APBN tak boleh digunakan untuk menambal utang KCIC. Bahkan, memakai dividen BUMN untuk menalangi kerugian dinilai berisiko dan rawan penyimpangan.

    Masih ada cara lain yang lebih sehat secara korporasi, yakni: kebijakan delusi saham. Dengan mengalihkan sebagian kepemilikan 60 persen saham PSBI, beban utang PT KCIC dan PT KAI bisa berkurang tanpa membebani kas negara.

    Itu langkah konstitusional dan rasional, bukan jalan pintas politik. Pada akhirnya, keberanian membangun proyek besar memang perlu. Tapi keberanian itu harus disertai tanggung jawab penuh, bukan sekadar menumpahkan risiko ke negara.

    Sebuah proyek raksasa seperti KCJB hanya akan menjadi simbol kemajuan bila dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat dan transparan. Karena di balik setiap rel yang berkilau dan setiap kereta yang melesat, tersimpan pertanyaan besar: siapa yang sesungguhnya membayar kecepatannya? 

    (Ekonom Konstitusi)

  • Whoosh yang Menambah Beban Utang RI Ramai Dibandingkan dengan Kereta Cepat Saudi, Bagaimana Prospek bagi Tiongkok?

    Whoosh yang Menambah Beban Utang RI Ramai Dibandingkan dengan Kereta Cepat Saudi, Bagaimana Prospek bagi Tiongkok?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek kereta cepat yang merupakan transportasi modern yang digadang-gadang menjadi simbol kemajuan Indonesia kini kembali menjadi sorotan.

    Bukan hanya karena statusnya sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok, tetapi juga karena beban utang yang membengkak dan sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap pembiayaannya. Terlebih, kini sedang ramai perbandingan whoosh dengan kereta cepat di Arab Saudi.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek kereta cepat yang menjadi tanggung jawab badan usaha milik negara (BUMN). Ia menolak skema penyelamatan keuangan yang membebani APBN, menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian fiskal.

    “Itu utang BUMN, bukan utang negara. Kami tidak akan menutup kewajiban tersebut dengan dana publik,” ujar Purbaya dalam pernyataannya baru-baru ini.

    Sikap ini muncul di tengah laporan bahwa biaya proyek Whoosh telah membengkak hingga lebih dari Rp120 triliun, jauh di atas perkiraan awal.

    Lonjakan tersebut memicu kekhawatiran soal kelayakan ekonomi dan keberlanjutan proyek, terutama karena sebagian besar pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri, termasuk dari Tiongkok.

    Meski demikian hubungan ekonomi antara Tiongkok dan ASEAN kian menguat dengan nilai perdagangan mencapai CNY 5,57 triliun pada tiga kuartal pertama tahun ini.

    Tiongkok terus mempromosikan kerja sama infrastrukturnya dengan negara-negara ASEAN sebagai bentuk kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menegaskan bahwa proyek seperti Whoosh dan China–Laos Railway adalah contoh nyata keberhasilan kolaborasi dalam meningkatkan konektivitas kawasan.

  • Menteri PKP Dorong Pengembang Rumah Subsidi Melantai di Bursa

    Menteri PKP Dorong Pengembang Rumah Subsidi Melantai di Bursa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

    Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal].” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jumat (24/10/2025) malam.

    Pada saat yang sama, Ara turut mendorong Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) untuk berperan aktif menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah bersubsidi dan rumah komersial, sehingga tidak hanya bergantung pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.

    Selain mendorong partisipasi Gapensi dalam pembangunan rumah subsidi, Ara juga menyampaikan agar Gapensi memanfaatkan segala jenis bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebagai modal usaha yang disediakan bagi UMKM termasuk kontraktor. 

    “Rumah subsidi jelas pembangunannya pakai kontraktor, kuota subsidi tahun ini 350 ribu, tahun depan juga 350 ribu. Ini peluang yang besar untuk pengusaha kontraktor. Gapensi perlu berpikir untuk jadi kontraktor program rumah bersubsidi dan komersial, tidak hanya mengandalkan program dari APBN saja,” jelas Ara.

    Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyambut baik arahan Menteri PKP untuk Gapensi ikut aktif dalam pembangunan rumah subsidi. 

    “Bahwa ini peluang yang cukup baik untuk anggota kami di seluruh Indonesia yang memang saat ini semua berebut di proyek pemerintah. Kami lihat ada peluang 350.000 rumah subsidi dan ternyata kontraktor harus berani juga untuk turun jadi pengembang,” ujarnya. 

    Apabila dorongan tersebut direalisasikan, maka hal tersebut akan menambah euforia penambahan emiten di pasar saham Indonesia.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, pasar saham Indonesia mencatatkan penambahan 17 emiten, dari sebanyak 938 emiten menjadi 955 emiten.

    Penambahan jumlah emiten ini terjadi seiring dengan ramainya aktivitas IPO. Di mana, dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, tercatat ada sebanyak 28 perusahaan yang menggelar IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, kemudian BEI juga melakukan penghapusan saham atau delisting terhadap sejumlah emiten.

  • Ini Langkah Cegah Idle Money Pemda

    Ini Langkah Cegah Idle Money Pemda

    Bisnis,com, JAKARTA – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengusulkan pemerintah daerah wajib menyampaikan tata kelola anggaran secara berkala. 

    Seperti diketahui, sampai akhir September 2025, data Bank Indonesia menunjukkan jumlah idle money atau anggaran daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp234 triliun. Kondisi ini menurut Fitra, mencerminkan paradoks dalam tata kelola keuangan daerah. 

    Pada awal Oktober, sebanyak 18 kepala daerah memprotes Menteri Keuangan atas pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Namun, di sisi lain, hingga akhir September, anggaran daerah justru banyak mengendap di bank. Fenomena ini bukan hal baru, karena hampir terjadi setiap tahun.

    Fitra menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan uang daerah ini mengendap di bank yakni sebagian pemerintah daerah sengaja menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) karena pada Januari – Februari tahun berikutnya kas daerah biasanya kosong, sementara pencairan TKD baru dilakukan paling cepat pada Maret.

    Alasannya lainnya, perencanaan proyek yang menurut Fitra buruk, membuat proses lelang dan pelaksanaan proyek dilakukan di triwulan IV, sehingga dana masih menumpuk pada triwulan III. Akibatnya, banyak proyek dilaksanakan secara tergesa-gesa agar anggaran terserap tanpa memperhatikan kualitas. Idle money juga sering terjadi akibat kegagalan lelang.

    Fitra juga melihat adanya motif untuk memperoleh keuntungan pribadi dari selisih pokok dan bunga bank. Praktik klasik ini masih sering dilakukan oleh sebagian kepala daerah dengan memanfaatkan tawaran keuntungan pribadi dari pihak perbankan.

    Alasan lainnya adalah lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa membuat pemerintah daerah sangat berhati-hati dalam proses pengadaan karena khawatir akan temuan dari lembaga pemeriksa internal (APIP) maupun eksternal (BPK). Hal ini diperparah dengan banyaknya kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di daerah.

    “Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah juga menjadi penyebab rendahnya realisasi anggaran,” tulis Fitra dikutip dari rilis, Sabtu (25/10/2025).

    Menurut lembaga itu, besarnya idle money di daerah berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan miskin, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki layanan dasar dan infrastruktur justru tertahan di bank, sehingga banyak layanan publik terlambat, berkualitas rendah, atau bahkan tidak terlaksana akibat kegagalan lelang.

    Fitra pun melihat anggaran publik memiliki fungsi alokasi dan distribusi yang seharusnya mendorong efek berantai (trickle-down effect) bagi perekonomian daerah. Melalui belanja pemerintah daerah, lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi tumbuh, dan sirkulasi ekonomi menguat. Dampak akhirnya adalah peningkatan pendapatan pemerintah serta pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

    Dengan demikian, idle money yang mencapai Rp234 triliun bukan hanya mencerminkan buruknya tata kelola keuangan daerah, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 sebesar 5,2–5,3 persen.

    Untuk mengatasi hal tersebut, FITRA mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menyelenggarakan konferensi pers bulanan untuk melaporkan tata kelola anggarannya. 

    Laporan tersebut mencakup tingkat serapan, capaian program, dan berbagai tantangan yang dihadapi, sebagaimana praktik yang dilakukan pemerintah pusat melalui Konferensi Pers APBN KiTA setiap bulan, mengingat permasalahan idle money bukan hal baru dan terjadi setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina dan pengawas pemerintah daerah perlu membuat aturan teknis yang jelas mengenai realisasi belanja serta melakukan monitoring berkala agar anggaran dikelola secara optimal dan akuntabel.

    “Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mempublikasikan seluruh dokumen anggarannya, termasuk dokumen realisasi anggaran tahun berjalan maupun laporan yang telah diaudit, melalui situs resmi masing-masing. Langkah ini penting agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam pengawasan publik. Kewajiban keterbukaan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkas Fitra.

     

     

  • Relawan Kan Kultuskan Jokowi, Tak Bisa Bicara Objektif

    Relawan Kan Kultuskan Jokowi, Tak Bisa Bicara Objektif

    GELORA.CO  – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menanggapi soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang disebut oleh relawan pendukung Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai karya terbaik.

    Ketua Umum ProJo (Pro-Jokowi) Budi Arie Setiadi menyebut Whoosh adalah karya terbaik, sekaligus proyek yang membawa manfaat bagi rakyat.

    Bahkan, menurut Budi Arie, proyek tersebut harus dikembangkan meski saat ini sudah dibayangi utang bernilai fantastis, Rp116 triliun.

    “Itu karya terbaik. Harusnya ditambahin kereta cepatnya ke Surabaya Banyuwangi. Bagus buat rakyat program itu,” tutur Budi Arie saat berbincang dengan awak media di kediaman Jokowi di di Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo pada Jumat (24/10/2025), dilansir TribunSolo.com.

    Anggapan Budi Arie Setiadi soal Whoosh menjadi karya terbaik juga diamini dan didukung oleh relawan Jokowi, David Pajung.

    David menilai, Whoosh layak disebut karya terbaik karena merupakan proyek prestisius, dan hanya Indonesia sebagai negara Asia Tenggara yang memiliki proyek kereta cepat seperti ini.

    “Terbaik karena ini merupakan proyek prestisius ya,” kata David saat menjadi narasumber dalam program Kompas Petang, Jumat (24/10/2025).

    “Untuk ukuran negara-negara di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang punya. Di Asia hanya tiga, China, Jepang, dan Indonesia,” tambahnya.

    Penilaian para relawan pendukung Jokowi soal Whoosh menjadi karya terbaik mendapat kritikan tajam dari Yunarto Wijaya.

    Menurut Toto, sapaan akrab Yunarto Wijaya, statement Whoosh sebagai karya terbaik mencerminkan sudah sejak lama, relawan selalu menoleransi atau membiarkan kesalahan Jokowi.

    Toto menilai, meski Jokowi mengeluarkan program atau kebijakan yang buruk, para relawan akan tetap setia mendukungnya.

    Ia pun menyoroti konsep pembentukan organisasi relawan pendukung yang sudah mengindikasikan adanya tanda-tanda mengkultuskan sosok Jokowi.

    Kultus sendiri artinya pemujaan berlebihan.

    Sehingga, kata Toto, relawan Jokowi cenderung memuja Jokowi dari sosoknya saja, bukan menilainya secara objektif mengenai pencapaian atau prestasi.

    “Sebetulnya nggak ada yang baru buat teman-teman relawan ini. Karena konsep dari mendirikan relawan ini kan juga sudah mengarah kepada kultus ya. Dari namanya saja, relawan ‘Pro Jokowi,’”kata Yunarto Wijaya, dalam program Kompas Petang, Jumat.

    “Artinya, memang yang difokuskan adalah pemujaan terhadap sosok, bukan berbicara objektif mengenai pencapaian Pak Jokowi,” tambahnya.

    Proyek Jokowi, terutama Whoosh, Harus Diakui Ada Kekurangan dan Perlu Evaluasi

    Yunarto selanjutnya menyatakan, meski Jokowi dikenal sebagai presiden yang berani mengambil terobosan untuk pembangunan infrastruktur, kebijakannya tak lepas dari kritik dan evaluasi.

    Sehingga, justru ketika kekurangan atau kesalahan diakui, maka akan dijadikan evaluasi agar tidak terulang.

    Apalagi mengingat ada sejumlah proyek era Jokowi yang terancam bermasalah, seperti IKN (Ibu Kota Nusantara), Whoosh, bandara yang sepi, sampai sejumlah BUMN terjerat utang.

    “Kita bisa mempelajari apa yang sudah jadi kelebihan, kita juga harus mengakui ketika terjadi kekurangan supaya menjadi evaluasi tidak diteruskan oleh rezim selanjutnya,” jelas Toto.

    “Nah, ketika berbicara mengenai Whoosh, IKN, terjeratnya BUMN pada utang karena proyek-proyek infrastruktur, ya artinya kita mengakui bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang paling berani membuat terobusan-terobosan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang seringkali menjadi masalah dalam logistik kita,” tambahnya.

    “Biayanya mahal, supply chain terganggu, dalam proses pelaksanaan harus kita akui juga, ada evaluasi yang harus dilakukan,” lanjutnya.

    Yunarto pun menjabarkan ada dua aspek yang harus diakui sekaligus dievaluasi dalam sejumlah proyek Jokowi yang bermasalah.

    “Pertama, misalnya jangan memberikan beban terlalu besar kepada APBN atau BUMN kita, yang pada akhirnya menjadi beban hutang di masa-masa berikutnya,” ucap Yunarto.

    “Itu terjadi dalam sebuah fakta dengan beberapa karya di BUMN kita,” tambahnya.

    “Yang kedua, tidak boleh juga terburu-buru pengambilan keputusan, misalnya membuat bandara. Karena akhirnya ada beberapa yang terbukti secara cost keekonomian itu tidak bisa hidup. Itu kan jadi beban juga buat generasi berikutnya. Termasuk dalam konteks Whoosh,” tegasnya.

    Yunarto menambahkan, seharusnya para relawan pendukung Jokowi menerima memang proyek Whoosh tersebut bermasalah dan harus dievaluasi.

    Ia juga meminta agar relawan Jokowi tidak melihat secara hitam putih, apa pun yang dibangun Jokowi adalah benar dan yang mengkritik Jokowi itu pasti salah

    “Terima saja ini sebagai sebuah diskusi, bahwa ketika ada yang mengatakan ini terlalu mahal dibandingkan dengan proyek-proyek sejenis, ya dibahas, apalagi nanti ada rencana untuk diteruskan ke Surabaya, misalnya,” papar Yunarto.

    “Jadi, jangan serta-merta berbicara ini hitam putih; bahwa apa pun yang dibangun oleh Pak Jokowi sudah pasti benar. lalu yang menolak apa pun yang dibangun oleh Jokowi sudah pasti salah,” tandasnya

  • Purbaya akan Ditekan dan Disikat untuk Direshuffle

    Purbaya akan Ditekan dan Disikat untuk Direshuffle

    GELORA.CO –  Ketegangan politik mulai meruncing di tubuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa kini menjadi sorotan tajam setelah menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Keputusan ini menuai reaksi keras dari DPR dan menimbulkan ketegangan di lingkar kabinet.

    Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Purbaya sangat berisiko secara politik. “Purbaya bukan orang partai, tidak punya jaringan perlindungan di DPR. Ia sangat lemah secara politik dan mudah diserang. Sekarang Komisi XI sudah mulai menyorotnya. Dalam bahasa intelijen, itu tanda-tanda operasi tekanan yang terstruktur,” ujarnya kepada redaksi, Jumat (24/10).

    Sumber masalah bermula ketika Purbaya secara terbuka menolak wacana pemerintah menggunakan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Menurutnya, beban tersebut seharusnya ditanggung oleh pihak konsorsium dan pemegang saham  bukan rakyat melalui anggaran negara.

    Pernyataan itu sontak memicu reaksi keras. Komisi XI DPR menilai Purbaya bersikap kaku dan kurang komunikatif. Beberapa anggota dewan bahkan menuding pernyataan Purbaya “berpotensi mengganggu proyek strategis nasional”.

    Sumber internal DPR menyebut sejumlah fraksi sudah menyiapkan rapat dengar pendapat khusus untuk membahas langkah Purbaya yang dianggap keluar dari kebijakan makro pemerintah.

    Menurut Amir Hamzah, Purbaya kini berhadapan dengan dua kekuatan besar: mantan Presiden Joko Widodo (yang masih punya pengaruh besar pasca Pilpres 2024) dan Luhut Binsar Pandjaitan, tokoh utama dalam proyek infrastruktur strategis.

    “Purbaya menolak mekanisme pembiayaan yang selama ini dikelola kelompok pro-Luhut. Ini jelas benturan kepentingan besar. Apalagi Jokowi masih punya jejak pengaruh dalam pemerintahan Prabowo. Kalau Purbaya bersikeras, dia akan diisolasi politiknya, lalu disikat lewat isu kinerja,” kata Amir.

    Dalam dunia intelijen, lanjutnya, mekanisme tekanan politik bisa berjalan halus mulai dari pembingkaian media, desakan di parlemen, hingga narasi publik tentang “ketidakmampuan berkoordinasi”.

    “Ini bukan sekadar kritik kebijakan, tapi operasi pembentukan persepsi,” tegas Amir.

    Amir Hamzah menggambarkan tiga tahapan pola tekanan yang sedang berjalan:

    Tahap pertama: Politisasi Media.

    Narasi yang menyerang Purbaya mulai muncul di sejumlah pemberitaan, menuding Kemenkeu lamban dan tak seirama dengan kabinet.

    Tahap kedua: Tekanan Legislatif.

    Komisi XI mulai aktif memanggil Menkeu, meminta klarifikasi, bahkan menilai komunikasi Purbaya buruk.

    Tahap ketiga: Isolasi Politik.

    Dukungan antar-menteri terhadap Purbaya melemah. Bila Presiden menilai situasi ini bisa mengganggu stabilitas, reshuffle menjadi langkah politik yang mudah dilakukan.

    “Kalau tekanan itu berlanjut hingga akhir tahun, saya memperkirakan reshuffle bisa terjadi awal 2026. Ini bukan soal kapasitas, tapi keseimbangan politik kekuasaan,” ucap Amir.

    Secara teknokrat, Purbaya dikenal rasional dan berhati-hati terhadap beban fiskal. Namun, di dunia politik, sikap tegas sering diartikan sebagai perlawanan.

    “Purbaya tidak salah secara ekonomi, tapi dalam politik kekuasaan, benar secara teknis belum tentu aman secara politik,” tutur Amir Hamzah.

    Ia juga mengingatkan bahwa keputusan-keputusan fiskal besar seperti proyek Whoosh memiliki dimensi geopolitik karena melibatkan investasi asing dan kontrak antarnegara. “Penolakan Purbaya bisa dibaca sebagai ancaman bagi investor tertentu. Itulah kenapa tekanan datang dari banyak arah,” tambahnya.

    Dalam pandangan Amir, Komisi XI DPR menjadi kanal formal untuk mendorong tekanan politik. Melalui serangkaian rapat kerja dan evaluasi, DPR dapat membangun opini bahwa Purbaya tidak mampu menjaga koordinasi ekonomi nasional.

    “Ketika opini ini terbentuk, presiden akan diberi dua opsi: mempertahankan dengan risiko citra kabinet terganggu, atau menggantinya dengan figur yang lebih ‘kooperatif’. Biasanya, pilihan kedua yang diambil,” jelas Amir.

    Sejumlah sumber internal pemerintahan membenarkan bahwa pembahasan soal reshuffle kabinet ekonomi sudah pernah muncul dalam rapat terbatas. Namun, belum ada keputusan final dari Presiden Prabowo.

    Amir memperkirakan, jika tekanan politik meningkat, nama Purbaya bisa masuk dalam daftar evaluasi. “Tekanan terukur seperti ini sering kali menjadi awal dari rotasi jabatan. Terutama kalau ada desakan dari kelompok yang merasa dirugikan,” katanya.

    Situasi Purbaya menunjukkan bahwa dunia kebijakan ekonomi tidak pernah lepas dari intrik politik dan kepentingan kekuasaan. Di satu sisi, ia mempertahankan integritas fiskal. Di sisi lain, ia harus berhadapan dengan kekuatan politik dan bisnis yang besar.

    “Dalam terminologi intelijen, ini bukan sekadar konflik kebijakan, tapi power realignment penyesuaian ulang kekuasaan setelah pergantian pemerintahan. Dan dalam penyesuaian semacam ini, yang tidak punya perlindungan politik sering kali menjadi korban pertama,” tutup Amir Hamzah.

  • BPJS Kesehatan Respons Rencana Menkeu Purbaya Hapus Utang Iuran Peserta JKN

    BPJS Kesehatan Respons Rencana Menkeu Purbaya Hapus Utang Iuran Peserta JKN

    Jakarta –

    BPJS Kesehatan merespons terkait rencana pemutihan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggaran pemutihan atau penghapusan utang iuran ini disiapkan sebanyak Rp 20 triliun dari dana APBN.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan terkait rencana penerapan penghapusan tunggakan iuran, pihaknya masih merumuskan dan menyusun regulasi terkait syarat penerima program pemutihan tersebut.

    “Sebagai badan hukum publik yang diberi amanah mengelola Program JKN, kami siap menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator, termasuk soal penghapusan tunggakan iuran apabila regulasinya sudah ditetapkan,” kata Rizzky kepada detikcom, Sabtu (25/10/2025).

    Sebelumnya diberitakan, pemutihan atau penghapusan utang iuran pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBU Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri.

    Pemutihan tersebut dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu peserta yang akan diputihkan tunggakannya harus terdaftar dalam DTESEN.

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut sebanyak 23 juta peserta masih menunggak iuran dengan total nilai menembus lebih dari Rp10 triliun.

    “Mengenai triliunnya yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, Rp7,691 (triliun) ya, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen,” ujar Ali dikutip dari ANTARA.

    Menurut dia, peserta yang benar-benar tidak mampu tidak akan sanggup melunasi tunggakan sekalipun terus ditagih. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan skema pemutihan iuran bagi kelompok warga tak mampu.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Dirut BPJS Jelaskan 2 Hal yang Tidak Bisa Diklaim Peserta JKN”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

  • Maaf dan Pesan Bahlil untuk Pembuat Meme…

    Maaf dan Pesan Bahlil untuk Pembuat Meme…

    Maaf dan Pesan Bahlil untuk Pembuat Meme…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya bersuara terkait kadernya yang melaporkan pembuat dan penyebar konten meme berisi hinaan terhadap dirinya.
    Laporan ke polisi tersebut dibuat oleh dua organisasi sayap Partai Golkar, yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).
    Mereka menilai sejumlah akun media sosial telah menyebarkan konten yang menyerang personal dan martabat Bahlil Lahadalia.
    Konten-konten berisi serangan terhadap Bahlil itu juga dianggap sudah mengandung SARA dan melampaui batas etika.
    Merespons ini, Bahlil pun meminta kepada para kadernya untuk berhenti melaporkan akun media sosial yang membuat meme mengenai dirinya.
    Bahlil mengaku telah memanggil Sekjen Golkar Sarmuji untuk memberi arahan kepada kader-kader tersebut.
    “Saya nanti kasih tahu sama Sekjen. Sekjen kemarin sudah, tadi pagi saya panggil ya. Sekjen coba panggil itu adik-adik kita. Ya pastilah mereka juga kan manusia ya. Jadi, ya itu, pasti ada rasa spontanitas ya. Kemanusiaan saja sebenarnya. Tapi, nanti saya akan minta, sudah setop,” kata Bahlil, di Istana, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Bahlil menyebut sebagian akun media sosial yang dilaporkan ke polisi sudah meminta maaf. Ia pun mengaku telah memaafkan pembuat dan penyebar meme yang menghina dirinya.
    Bahlil menuturkan, Allah SWT pasti memaafkan umat yang meminta ampun. Maka dari itu, sebagai manusia, ia merasa tidak pantas melampaui kehendak Ilahi.
    “Jadi insya Allah saya akan memanggil adik-adik saya itu. Sayap organisasi untuk, sudah. Kalau yang sudah minta maaf, sudah maafkan. Jangan kita memperpanjang lagi. Tapi, jangan lagi. Ya kita memberikan didikan yang baiklah untuk rakyat bangsa negara,” imbuh dia.
    Bagi Bahlil, kritik terkait berbagai kebijakan yang dikeluarkannya adalah hal yang biasa. Namun, ia tidak memungkiri meme tersebut kerap mengarah ke ranah pribadi dan mengandung unsur rasisme.
    “Saya pikir kalau ada yang meme-meme apa, sudahlah saya maafkan, lah. Enggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasial, itu menurut saya nggak bagus, lah,” tuturnya.
    Selain itu, Bahlil mengaku sudah terbiasa dihina sejak kecil. Hinaan itu sering didapatkan karena ia hanya anak kampung dan bukan anak seorang pejabat.
    “Karena saya kan bukan anak pejabat, saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi menurut saya itu enggak apa-apa, lah,” imbuh Bahlil.
    Di sisi lain, Bahlil tidak ingin meme-meme tersebut dijadikan alat untuk memobilisasi massa guna mengintervensi kebijakan pemerintah.
    Ia menegaskan akan tetap bekerja membantu presiden mewujudkan kedaulatan energi dalam negeri.
    Sebagai menteri, ia menyatakan akan bekerja sesuai arahan presiden untuk menjaga marwah negara dan memenuhi target kinerja pemerintah.
    “Saya sering mengatakan, dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak akan pernah mundur,” ucap Bahlil.
    Salah satu buktinya, lanjut Bahlil, lifting minyak dan gas bumi saat ini sudah di atas target APBN, setelah bertahun-tahun tidak pernah mencapai target.
    Menurutnya, hilirisasi juga berjalan baik. Begitu pun pemasangan listrik desa yang berlanjut, sehingga makin banyak desa yang kini terang-benderang.
    Dia tidak memungkiri langkah maju dan berani itu akan diganggu oleh pihak-pihak yang dirugikan, yang selama ini serakah mengambil sumber daya alam.
    “Memang kalau kita menuju perbaikan, pasti ada gangguan. (Tapi) Gangguan itu jangan membuat kita lemah. Gangguan itu harus menjadi vitamin untuk kita. Tetap harus jalan. Saya doakan yang risau-risau pun nggak perlu risau, kok. Indonesia ini kan milik kita semua,” tandas Bahlil.
    Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia ini pun memberikan pesan kepada para pembuat meme di media sosial.
    Dalam negara demokrasi, lanjut Bahlil, masyarakat juga harus memahami standar etika demokrasi yang berlaku saat menyampaikan pendapat.
    “Kalau sudah ke hal yang nggak mendidik, mbok saran saya, demokrasi sih demokrasi. Tapi kita harus juga tahu standar etika demokrasi kita,” ucap Bahlil.
    Dia menekankan bahwa hinaan tidak boleh ditujukan kepada penampilan hingga ras seseorang.
    Apalagi Indonesia memiliki beragam ras dan budaya yang berbeda-beda di setiap wilayah.
    “Apa urusannya dengan pribadi masing-masing? Karena saya kulit, kulit saya hitam, mungkin tubuh saya yang tidak terlalu tinggi, terus apakah enggak boleh gitu, loh?” ucap Bahlil.
    “Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita di Papua, di Maluku, di Kalimantan, di NTT? Kan kita pikir Indonesia ini kan satu kesatuan yang utuh,” imbuh dia.
    Bahlil mengatakan, Indonesia tanpa Aceh, NTT, Kalimantan, hingga Papua artinya bukanlah Indonesia.
    Dia ingin Indonesia menjadi rumah bersama untuk satu bangsa sehingga hinaan terhadap penampilan seseorang tidak dapat dibenarkan.
    “Belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang, manusia di muka bumi, hanyalah dia dengan Tuhan. Kita enggak boleh menilai, melebihi batas kemampuan kita,” jelas Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah skema pembayaran kompensasi energi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero) mulai tahun depan. Perubahan ini bertujuan memperbaiki arus kas dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut agar tidak terlalu bergantung pada pinjaman perbankan.

    Saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ingin membantu arus keuangan PLN dan Pertamina sehingga mereka tidak perlu banyak meminjam ke perbankan.

    Sebelumnya, skema pembayaran kompensasi energi dilakukan secara triwulanan dengan besaran 100%. Mulai 2026, Purbaya berencana membayar kompensasi tersebut setiap bulan, tetapi hanya sebesar 70% terlebih dahulu.

    “Itu akan membantu keuangan Pertamina dan PLN karena kan paling enggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka enggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan semua yang harus dibayar oleh mereka. Bukan tambah yang harus dibayar,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Dalam skema baru tersebut, pembayaran sebesar 70% akan dilakukan setiap bulan hingga September, sedangkan sisa 30% akan dibayarkan setelah hasil audit keuangan keluar.

    Purbaya memastikan perubahan skema pembayaran kompensasi itu tidak akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan hanya mengubah alur arus kas (cash flow).

    “Nanti setiap bulan kami bayar 70% terus sampai bulan September nanti di situ diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ,” terang pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Berdasarkan catatan, belakangan ini Purbaya telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk membahas implementasi skema tersebut.

    Sebelumnya, Kemenkeu telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp192,2 triliun per 3 Oktober 2025. Nilai realisasi itu setara 49% dari pagu Rp394,3 triliun dan telah diterima oleh 42,4 juta pelanggan.

    Dari jumlah tersebut, Rp123 triliun merupakan subsidi energi yang dibayarkan setiap bulan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, yaitu PLN dan Pertamina. Sementara itu, Rp69,2 triliun sisanya merupakan pembayaran kompensasi energi.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025), menuturkan bahwa pembayaran kompensasi energi tahun 2024 telah dilakukan pada Juni 2025.

    Adapun Menkeu Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria telah menyepakati angka kompensasi energi untuk triwulan I dan triwulan II tahun 2025.

  • Sosok Rudi Mas'ud, Ingin Provinsi Terlibat Susun APBN usai Jabat Ketua APPSI Regional 24 Oktober 2025

    Sosok Rudi Mas'ud, Ingin Provinsi Terlibat Susun APBN usai Jabat Ketua APPSI Regional 24 Oktober 2025

    Sosok Rudi Masud, Ingin Provinsi Terlibat Susun APBN usai Jabat Ketua APPSI
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029 melalui keputusan aklamasi.
    Rudi menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kebijakan fiskal nasional bisa lebih adil dan sesuai kebutuhan tiap provinsi.
    “Provinsi tidak hanya menjadi penikmat kebijakan. Kita juga harus berkontribusi dalam penyusunan APBN, dana transfer pusat, dan kebijakan yang menyangkut fiskal,” ujar Rudi di Samarinda, Jumat (24/10/2025).
    Rudi menegaskan bahwa APPSI akan berperan penting dalam memperkuat posisi kepala daerah di forum musyawarah perencanaan dan penganggaran nasional.
    Ia ingin agar seluruh provinsi dilibatkan sejak tahap awal penyusunan anggaran untuk memastikan keadilan pembangunan di seluruh Indonesia.
    “Daerah harus dilibatkan sejak penyusunan anggaran agar keadilan pembangunan terwujud,” ucapnya.
    Rudi mengatakan, di bawah kepemimpinannya, APPSI akan lebih aktif memastikan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan lebih adil dan merata.
    Ia menyebut, komunikasi yang baik antara kedua tingkat pemerintahan menjadi kunci agar aspirasi daerah benar-benar terwakili dalam perencanaan nasional.
    Menurutnya, melalui forum resmi seperti APPSI, kepala daerah dapat menyampaikan masukan langsung ke pemerintah pusat berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
    “Kita bersama-sama ingin berikan kontribusi atas situasi negara hari ini,” ujarnya..
    Rudi menilai setiap provinsi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, baik dari segi geografis, kepadatan penduduk, maupun sumber daya alam.
    Ia mencontohkan, ada provinsi dengan wilayah kepulauan, daerah dengan penduduk padat, hingga wilayah luas yang kaya sumber daya seperti batu bara, minyak, dan CPO.
    Perbedaan ini, kata Rudi, harus tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional agar hasilnya benar-benar dirasakan secara merata di seluruh wilayah.
    “Setiap provinsi menyimpan karakteristik tantangan yang tidak sama. Perbedaan kondisi ini harus tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional,” tuturnya.
    Rudy Mas’ud lahir di Balikpapan dan dikenal sebagai putra daerah yang berangkat dari dunia usaha.
    Sebelum terjun ke politik, ia sukses membangun perusahaan di sektor energi dan konstruksi bersama keluarganya.
    Pendidikan formalnya ditempuh di Kalimantan Timur dan kemudian melanjutkan pengembangan diri melalui berbagai pelatihan kepemimpinan dan manajemen bisnis.
    Karier politiknya mulai menanjak saat terpilih menjadi anggota DPR RI. Di Senayan, ia dikenal vokal memperjuangkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah.
    Pada 2024, Rudy Mas’ud dipercaya memimpin Kalimantan Timur sebagai gubernur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.