Xcloud.id

Topik: APBN

  • KPK Telusuri Dugaan Korupsi Private Jet KPU Rp 90 Miliar

    KPK Telusuri Dugaan Korupsi Private Jet KPU Rp 90 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan korupsi private jet KPU senilai Rp 90 miliar. Lembaga antirasuah itu akan mempelajari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sebelumnya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua dan anggota KPU terkait penyewaan pesawat pribadi tersebut.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mendalami fakta-fakta yang muncul dalam putusan DKPP. Menurutnya, dokumen dan pertimbangan dalam putusan etik tersebut akan menjadi bahan penting bagi KPK dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

    “Kami tentu nanti akan mempelajari putusan dari DKPP tersebut, fakta-fakta yang terungkap seperti apa, dan itu tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

    Budi menjelaskan, saat ini KPK masih menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil mengenai dugaan korupsi penyewaan private jet oleh KPU untuk kepentingan Pemilu 2024. Karena masih berada di tahap pengaduan, KPK belum dapat membuka detail penyelidikan kepada publik.

    “Karena memang ini tahapannya masih di pengaduan masyarakat, kami belum bisa menyampaikan secara detail materi maupun perkembangan dari tindak lanjut laporan tersebut,” tandas Budi.

    Ia menambahkan, KPK tetap menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas dalam setiap laporan masyarakat. Namun, penyampaian hasil atau pembaruan perkembangan hanya diberikan secara tertutup kepada pihak pelapor.

    Dalam putusannya, DKPP menyatakan ketua dan anggota KPU terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena penyewaan private jet KPU tidak sesuai aturan. Majelis DKPP yang diketuai Heddy Lugito menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada seluruh pimpinan KPU dan sekretaris jenderal KPU.

    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I, Mochammad Afifuddin, selaku ketua merangkap anggota KPU; Teradu II, Idham Holik; Teradu III, Yulianto Sudrajat; Teradu IV, Parsadaan Harahap; Teradu V, August Mellaz; serta Teradu VII, Bernard Dermawan Sutrisno, selaku sekretaris jenderal KPU,” ujar Heddy saat membacakan putusan perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 pada Rabu (22/10/2025).

    DKPP mengungkap bahwa penyewaan pesawat pribadi tersebut menggunakan dana APBN sebesar Rp 90 miliar dengan kontrak yang berlangsung pada Januari-Februari 2024. Proses sewa dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp 65,4 miliar dan Rp 46,1 miliar, dengan selisih anggaran mencapai Rp 19,3 miliar.

    Meski pengadaan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DKPP menilai para komisioner KPU telah menyalahgunakan fasilitas negara. Private jet yang seharusnya digunakan untuk memantau distribusi logistik pemilu di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, justru tidak digunakan sesuai tujuan tersebut.

    Sebelumnya, Koalisi Antikorupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Themis Indonesia, dan Trend Asia, telah melaporkan dugaan korupsi penggunaan private jet KPU ke KPK pada 7 Mei 2025. Laporan itu menyoroti empat aspek, yaitu:

    Proses perencanaan dan pengadaan sewa yang bermasalah.Penggunaan pesawat yang tidak sesuai aturan.Dugaan pelanggaran regulasi perjalanan dinas pejabat negara.Dampak lingkungan akibat emisi karbon dari 59 penerbangan ke 40 daerah, yang menghasilkan sekitar 382.806 kg CO2.

    Laporan masyarakat ini menjadi dasar awal penyelidikan KPK untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam penyewaan private jet oleh KPU.

  • Jelaskan Alasan Sering Sidak, Menkeu Purbaya: Saya Bertaruh!

    Jelaskan Alasan Sering Sidak, Menkeu Purbaya: Saya Bertaruh!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan dirinya intens melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kementerian dan lembaga (K/L), terutama yang penyerapan anggarannya masih rendah.

    Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan penyerapan anggaran negara berjalan optimal serta meninjau hambatan yang dapat memperlambat kinerja sektor riil.

    Purbaya menuturkan, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan tepat sasaran, tepat waktu, dan bebas kebocoran. Hal ini menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

    “Anggaranya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, enggak ada kebocoran. Optimalkan dampak anggaran ke perekonomian,” ujarnya di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Dia menambahkan, optimalisasi belanja negara juga menjadi strategi pemerintah untuk menekan defisit anggaran dan memperbaiki rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB). Purbaya menilai, jika aktivitas sektor riil meningkat, tax ratio berpotensi naik antara 0,5%-1%.

    “Kalau riil sektor ini jalan dengan bagus, seperti yang saya desain, harusnya itu akan menaikkan tax ratio hampir 0,5% sampai 1%,” jelasnya.

    Purbaya menyebut potensi setiap kenaikan rasio pajak 0,5% dapat menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp 100 triliun. Oleh karena itu, ia turun langsung mengawasi penyerapan anggaran di berbagai instansi.

    “Makanya saya ke sana-sini untuk memastikan hambatan-hambatan di sektor riil bisa berkurang secara signifikan,” katanya.

    Menurutnya, sidak yang ia lakukan merupakan bagian dari upaya mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 yang ditargetkan berada di atas 5%.

    “Jadi saya kalau ke sana-sini bukan enggak ada kerjaan, karena saya bertaruh untuk triwulan ini,” tegasnya.

  • Purbaya Pastikan Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Akses Kredit Himbara, Total Rp240 Triliun!

    Purbaya Pastikan Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Akses Kredit Himbara, Total Rp240 Triliun!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah bisa mengakses kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) senilai total Rp240 triliun.

    Purbaya mengatakan bahwa total kredit yang disediakan melalui himbara itu sudah disiapkan tergantung dengan kesiapan Kopdes. 

    “Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut mengenai ratusan triliun uang yang telah disiapkan pemerintah untuk Kopdes. 

    Namun, dia menjabarkan bahwa sebelumnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp16 triliun. PMK itu ditandatangani saat Menkeu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati. 

    Kemudian, pada September 2025 lalu, Purbaya kembali menempatkan Rp200 triliun di himbara tepatnya di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Kas pemerintah itu juga bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin membangun Kopdes. 

    “Langsung bisa dicairkan kalau mereka pakai untuk program Koperasi itu bunganya langsung tinggal 2% dari 4%,” terangnya.

    Adapun pemerintah melalui himbara sudah bisa mulai mengucurkan kredit untuk pembiayaan Kopdes setelah Purbaya secara resmi menandatangani persetujuan penjaminan kredit dengan APBN, tepatnya Dana Desa. 

    “Jadi, ketika himbara tahu bahwa pinjamannya dijamin pemerintah, mereka bisa menyalurkan pinjaman,” ucapnya. 

    Adapun total kredit dengan plafon Rp3 miliar disediakan melalui himbara tidak hanya untuk modal kerja Kopdes, melainkan juga untuk pembangunan fisik. 

    Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik KDMP yang akan dibangun di desa maupun kelurahan. Penugasan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih. 

    Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan bahwa Menkeu Purbaya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan mengenai pembiayaan, sebagaimana diatur pada Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu.

    “Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa,” terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).

  • 1 Jokowi Sebut Kereta Whoosh Bukan Cari Laba, Pengamat Transportasi: Persoalannya KAI Enggak Sanggup Tanggung Rp 2,2 Triliun Regional

    1 Jokowi Sebut Kereta Whoosh Bukan Cari Laba, Pengamat Transportasi: Persoalannya KAI Enggak Sanggup Tanggung Rp 2,2 Triliun Regional

    Jokowi Sebut Kereta Whoosh Bukan Cari Laba, Pengamat Transportasi: Persoalannya KAI Enggak Sanggup Tanggung Rp 2,2 Triliun
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Pengamat transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyoroti sejumlah aspek pembangunan dan operasional Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.
    Mulai dari skema pembiayaan, tarif, hingga rute yang tidak langsung menghubungkan pusat kota.
    Djoko menilai proyek kereta cepat sebaiknya diposisikan sebagai prototipe, bukan sebagai prioritas nasional, mengingat daya beli masyarakat dan kebutuhan transportasi di luar Pulau Jawa yang dinilai lebih mendesak.
    “Persoalannya yang nanggungnya itu PT Kereta Api Indonesia (KAI), itu yang jadi berat karena sebenarnya dia enggak sanggup lah sebesar itu Rp 2,2 triliun. Tapi kalau masuk APBN, saya juga enggak setuju. APBN itu jangan hanya bangun untuk di Jawa, di luar Jawa juga butuh. Lebih tepat memang itu ya (dikelola) di Danantara,” ujar Djoko saat dihubungi, Senin (27/10/2025).
    Menurutnya, pembiayaan proyek Whoosh melalui skema Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN.
    Ia menilai opsi pendanaan dari anggaran negara tidak adil bagi wilayah lain yang juga membutuhkan pembangunan transportasi.
    Djoko menjelaskan, skema konsesi jangka panjang seperti pada jalan tol dapat diterapkan dalam pengelolaan Whoosh.
    Ia mencontohkan praktik di Belanda yang bahkan mencapai 100 tahun masa konsesi.
    Terkait tarif, Djoko menilai harga ideal tiket Rp 750.000 belum bisa diterapkan saat ini karena daya beli masyarakat belum mendukung.
    “Masalahnya bukan soal perubahan perilaku masyarakat, tapi kemampuan ekonomi untuk menggunakan fasilitas tersebut,” ujarnya.
    Djoko pun menyarankan agar kenaikan tarif dilakukan bertahap, menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak memberatkan pengguna.
    Lebih lanjut, Djoko mengkritik rute Kereta Cepat Whoosh yang tidak menghubungkan pusat kota seperti di negara lain.
    Rute yang dimulai dari Stasiun Halim (Jakarta) dan berakhir di Tegalluar (Bandung) disebut menyulitkan penumpang karena harus berpindah moda transportasi untuk mencapai pusat kota.
    “Whoosh ini dari awal juga saya bilang ini aneh kereta cepat Indonesia. Di luar negeri kereta cepat dari tengah kota menuju pusat kota, kita enggak dari pinggir kota menuju pinggir kota. Coba berangkatnya dari Manggarai atau Gambir masuk tengah Bandung,” lanjutnya.
    Menanggapi wacana perpanjangan jalur Whoosh hingga Surabaya, Djoko menilai hal itu tidak mendesak karena Pulau Jawa sudah memiliki konektivitas kuat melalui jalan tol dan kereta konvensional.
    Ia menilai pembangunan jalur baru berisiko mematikan moda transportasi lain, termasuk pesawat dan kereta logistik.
    “Justru Jawa itu yang dibutuhkan sekarang angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, lalu integrasinya, dan yang keempat (KAI) dapat mengaktifkan jalan rel. Sudah itu saja. Kalau Whoosh dibangun sampai di Surabaya, ada yang dimatikan. Pesawat mati. Padahal bandaranya sudah investasi dan sudah terbangun,” ujarnya.
    Djoko mendorong pemerintah untuk mengalihkan fokus pembangunan transportasi ke luar Jawa, seperti Aceh dan wilayah selatan Indonesia yang belum memiliki sistem perkeretaapian memadai.
    “Sudah selesai cukup Jakarta–Bandung prototipe-nya kan. Pokoknya kita punya aja lah kereta cepat walaupun pendek. Meskipun enggak efisien kan ya sudah,” tuturnya.
    Sebelumnya,  Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat.
    Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025).
    Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.
    “Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.
    Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, hingga Whoosh.
    “Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.
    Jokowi menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik.
    “Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.
    Menurut Jokowi, keuntungan sosial yang dimaksud meliputi penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi udara, serta efisiensi waktu tempuh.
    “Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.
    Jokowi menilai pembangunan proyek seperti Whoosh adalah langkah jangka panjang untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan keuntungan semata.
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kita Bukan Mencari Laba, tetapi Mengurangi Emisi Karbon

    Kita Bukan Mencari Laba, tetapi Mengurangi Emisi Karbon

    GELORA.CO –  Presiden ke-7 RI, Jokowi menegaskan pembuatan Kereta Woosh, LRT, MRT dan Kereta Bandara dibuat untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek yang sudah sangat parah.

    Sehingga kereta tersebut merupakan sebuah investasi dan tidak perlu memikirkan laba.

    Jokowi mengatakan, kemacetan tersebut tidak hanya ketika ia menjadi presiden, namun sudah terjadi sejak 20-40 tahun yang lalu.

    “kita harus tahu masalahnya dulu ya, di Jakarta itu kemacetannya sudah parah.

    Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jabodetabek juga kemacetannya parah, termasuk Bandung juga macet parah,” ujarnya di Solo, Senin (27/10/2025).

    Presiden yang menjabat dua periode tersebut mengatakan, negara rugi Rp 65 triliun per tahun.

    “Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun,” ungkapnya.

    Ia juga mengatakan, kerugian negara terkait kemacetan di sekitar Jabodetabek hingga Bandung sebesar Rp 100 triliun.

    “Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,”katanya.

    Dengan pertimbangan tersebut, Jokowi saat itu memutuskan untuk membangun MRT,LRT dan kereta cepat Woosh.

    “Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, Kereta cepat, KRL, Kereta Bandara,” terangnya.

    Mantan Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu mengatakan, kebijakan itu diambil agar masyarakat bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum untuk mengurangi kerugian akibat macet.

    “Nah, sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi, transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara. Sehingga kerugian itu bisa terkurangi,” katanya.

    Jokowi mengatakan prinsip dasar transportasi massa, transportasi umum itu adalah layanan publik sehingga tidak perlu memikirkan laba.

    “Kita itu bukan mencari laba. Jadi, transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment, pengurangan emisi karbon.

    Produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian polusi berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat.

    Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa,” terangnya.

    Jokowi mengatakan memberikan subsidi ke transportasi umim merupakan sebuah inevstasi seperti DKI Jakarta yang memberikan subsidi Rp 800 miliar per tahun.

    “Kalau ada subsidi, itu adalah investasi. Bukan kerugian. Kayak MRT. Itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang subsidi 800 miliar per tahun,” katanya.

    Suami Iriana itu mengatakan membangun transportasi massa merupakan mengubah kebiasaan masyarakat.

    “Memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi masyarakat juga tidak mudah, merubah karakternya juga tidak mudah,” ungkapnya.

    Jokowi mengatakan sejak diluncurkan, MRT sudah mengangkut 171 juta penumpang.

    Sementara itu, Kereta cepat woosh sejak meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang.

    “Dari MRT tadi 171 juta. Kemudian kita cepat 12 juta penumpang, patut kita syukur karena sudah ada pergerakan,

    perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massa,” ungkapnya.

    “Dan ini juga bertahan, tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massa yang kita miliki. Jadi, sekali lagi, kita juga harus berhitung multi-layer efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu,” ujarnya.

    Jokowi menyebut kereta woosh meningkatkan pariwisata, penumpang bus dan nilai properti di Bandung.

    Jokowi lantas menyebut banyak negara yang memberikan subsidi di transportasi umum hingga 50 persen.

    “Kemanfaatannya seperti itu, dan sebagai pembanding kalau kita lihat transportasi massa di negara  lain, hitungannyajuga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, China, Jepang, di Eropa, seperti di Metro Paris, itu subsidi-nya juga hampir 50 persen. Di London Underground, metronya London juga sama, subsidi-nya hampir mencapai 50 persen,” katanya.

    Jokowi menyebut, secara perhitungan kerugian negara akan mengecil 6 tahun ke depan.

    “Penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19 ribu dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik-naik-naiknya orang berpindah ya kerugiannya akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Ini kan tahun pertama. Mungkin diperkirakan kerugiannya akan lebih turun lagi setelah 6 tahun,” ujarnya.

    Saat ditanya terkait kerugian kereta Woosh yang tidak ditanggung APBN, Jokowi mengaku kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah, 

    “Soal Kerugian woosh tidak ditanggung APBN, itu kewenangan pemerintah.

    Saya enggak mau jawab,” tandasnya. 

  • Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    GELORA.CO- Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara perihal gaduh utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Seperti diketahui, besarnya utang proyek tersebut menjadi perdebatan di publik

    Negara sudah menyatakan menolak untuk ikut campur untuk membayar utang.

    Publik pun mempertanyakan alasan Jokowi saat itu yang ngotot melanjutkan proyek tersebut meskipun dengan biaya besar.

    Menurut Jokowi, pembangunan transportasi umum memang tidak bertujuan untuk mencari laba

    Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir

    Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025). Alasan Pembangunan Whoosh: Atasi Kemacetan Jabodetabek dan Bandung, dikutip dari Kompas.com

    Menurut Jokowi, membangun kereta cepat sama saja menyelematkan uang negara akibat kerugian yung ditimbulkan dari kemacetan.

    “Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.

    Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh.

    “Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.

    Menurut Jokowi, prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

    “Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.

    Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

    “Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.

    Jokowi mencontohkan MRT Jakarta yang mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI.

    “Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp 4,5 triliun per tahun,” jelasnya.

    Ia menilai, mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan hal mudah. 

    “Memindahkan masyarakat dari mobil pribadi dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter itu sulit,” tambahnya.

    Meski masih dalam proses, Jokowi menilai dampak positif transportasi massal mulai terasa.

    “MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan. Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang,” ungkapnya. 

    Jokowi mengajak masyarakat untuk bersyukur karena sudah mulai ada pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi umum.

    “Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap, tidak bisa langsung,” kata Jokowi.

    Selain mengurai kemacetan, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal, termasuk Whoosh, memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

     “Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” tandasnya.

    Bom Waktu Utang Whoosh

    Proyek KCJB alias Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dengan 60 persen saham dan konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen saham).

    Adapun PSBI sendiri dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan porsi saham 58,53 persen, diikuti Wijaya Karya (33,36 persen), PT Jasa Marga (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (1,03 persen).

    Sementara, komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri atas CREC 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRRC 12 persen, CRSC 10,12 persen, dan CRIC 5 persen.

    Proyek Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi konsorsium BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai lead konsorsium PSBI.

    Bahkan, utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu.

    Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

    Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Sementara, sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

    Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

    Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

    Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

    “Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Pelonggaran utang

    Kebisingan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuat China melonggarkan utang kereta cepat yang sempat menuai polemik masyarakat Indonesia belakangan ini. 

    Sebelumnya PT KAI mengeluhkan terus merugi lantaran terbebani utang kereta cepat yang cukup mahal setiap tahunnya.

    Pasalnya pendapatan kereta cepat Jakarta-Bandung belum bisa menutup modal utang yang disepakati dengan China sebelumnya. 

    Alhasil, PT KAI terus nombok untuk membayar kekurangan cicilan utang kereta cepat. 

    Dari hal tersebut, muncul inisiasi membayar utang kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Namun hal itu buru-buru dibantah oleh Bendahara Negara Purbaya.

    Purbaya mengaku tidak mau mengeluarkan sepeserpun uang negara untuk membayar utang kereta cepat lantaran sedari awal perjanjiannya sudah business to Business (b2b). 

    Pernyataan Purbaya lantas menuai gonjang-ganjing dalam negeri. Hingga mengorek kembali borok proyek kereta cepat yang dikabarkan bermasalah sedari awal. 

    Usai gonjang-ganjing tersebut, kabarnya pihak Danantara pergi ke China untuk melakukan lobi pelonggaran utang proyek.

    Kabarnya, China pun sepakat untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

    Di mana China memberikan perpanjangan pembayaran utang hingga 60 tahun dari yang sebelumnya tenor cicilan hanya 45 tahun. 

    Danantara sendiri belum merinci kesepakatan restrukturisasi yang telah disetujui oleh China. 

    Namun Purbaya pun memberikan acungkan jempol kepada Danantara yang telah melobi China terkait dengan restrukturisasi utang proyek kereta cepat.

    Artinya kata Purbaya, uang negara bisa aman untuk tidak terlibat dalam utang proyek tersebut.

    “Bagus, saya enggak ikut kan? Top,” ujar Purbaya dengan nada sumringah saat menanggapi perkembangan tersebut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Saat ditanya kenapa tidak diajak ke China bersama Danantara, Purbaya tidak mempermasalahkan hal tersebut. 

    Menurutnya pemerintah memang tidak boleh ikut campur dengan proyek yang sedari awal ditetapkan b2b itu.

    Pun Purbaya juga ogah mendelegasikan anak buahnya untuk ikut dalam perundingan. Sebab kata dia, proyek tersebut harus diselesaikan secara b2b. 

    “Saya sebisa mungkin enggak ikut, biar aja mereka (Danantara) selesaikan business to business, jadi top,” tegas Purbaya.

    Jika pun Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, harus hadir dalam pertemuan negosiasi, Purbaya menyatakan hal itu hanya sebatas menyaksikan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para pihak.

    “Paling menyaksikan, kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top,” imbuhnya.

    Penegasan ini sekaligus meredakan kekhawatiran masyarakat bahwa APBN, yang merupakan uang rakyat, akan terbebani oleh proyek prestisius yang biaya pembangunannya membengkak

  • Katanya Saya Sama Pak Misbakhun Ribut, Padahal Nggak Pernah

    Katanya Saya Sama Pak Misbakhun Ribut, Padahal Nggak Pernah

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu dirinya dan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun memiliki hubungan yang tidak harmonis. Hal ini terjadi karena pernyataan Misbakhun yang meminta Purbaya untuk tidak mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Purbaya mengatakan bahwa dirinya baru saja makan siang bersama di sebuah restoran sambil berdiskusi terkait kebijakan ekonomi. Dalam makan siang tersebut, Purbaya mengaku ia ditraktir oleh Misbakhun.

    “Itu kan di media banyak keributan. Katanya saya sama pak Misbakhun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa. Jadi, tadi saling traktir lah. Saya makan, dia makan, oh dia makan, Pak Misbakhun pun makan. Jadi saya ditraktir Pak Misbakhun di restoran. Jadi, pada dasarnya seperti itu, kita nggak ada apa-apa, saling mendukung,” katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).

    Purbaya mengatakan, pertemuan itu sekaligus menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR RI saling mendukung satu sama lain. Artinya, kesan ada konflik antara Kemenkeu dan Komisi XI tidak benar.

    “Diskusi aja gimana bagusnya ke depan. Gimana pemerintah dengan parlemen saling mendukung. Yang penting tadi menghilangkan kesan bahwa keuangan sama Komisi XI berantem. Kan ada yang bikin tuh,” katanya.

    Purbaya mengatakan, sebenarnya Komisi XI juga mendukung dirinya menyambangi kementerian lainnya untuk memantau anggaran agar penyerapannya sesuai target. Hal ini guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif.

    “Beliau mendukung malah. Tujuannya adalah supaya anggarannya lebih cepat. Saya butuh di triwulan IV ini pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. Jadi semuanya harus belanja kira-kira. Kan saya nggak pernah komentarin. Kementerian ini, program kamu jelek,” katanya.

    Di tempat yang sama, Misbakhun juga menegaskan hal serupa bahwa hubungan dengan Purbaya baik-baik saja.

    “Bahwa tidak terjadi apapun di antara kita dan Pak Purbaya menyampaikan, Pak, kita ini kan harus menyambungkan hati. Kalau menyambungkan hati itu kan harus saling ketemu. Jadi, pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya Bapak Presiden, maka beliau ingin mendapatkan dukungan,” katanya.

    Misbakhun mengatakan dirinya maupun fraksi Partai Golkar juga mendukung penuh kebijakan yang dilakukan Purbaya. Hal ini guna membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

    “Dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utamanya Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugasnya Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat,” katanya.

    Tonton juga video “Misbakhun Tanggapi Defisit APBN” di sini:

    (ara/ara)

  • 3 Pemerintah Usul Biaya Haji 2026 Rp 88,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,9 Juta Nasional

    3 Pemerintah Usul Biaya Haji 2026 Rp 88,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,9 Juta Nasional

    Pemerintah Usul Biaya Haji 2026 Rp 88,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,9 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp 88.409.365 per jemaah.
    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, dari jumlah tersebut, calon jemaah haji akan menanggung biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebesar Rp 54.924.000 atau 62 persen dari total biaya.
    “Untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 88.409.365. Dengan komposisi Bipih sebesar Rp 54.924.000 atau setara dengan 62 persen dari nilai total, sedangkan nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp 33.485.365 atau 38 persen,” ujar Dahnil dalam rapat panitia kerja (panja) BPIH bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
    Dia menambahkan, nilai yang diusulkan pemerintah tersebut turun sekitar Rp 1 juta dibandingkan dengan BPIH tahun 2025.
    “Singkatnya nilai yang kami ajukan terkait BPIH turun sebesar Rp 1.000.000 dibandingkan tahun yang lalu,” ujar Dahnil.
    Menurut Dahnil, penentuan besaran biaya haji 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas, agar penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan baik dengan biaya yang wajar.
    “Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar,” tutur dia.
    Dahnil mengungkapkan bahwa komponen Bipih yang dibebankan langsung kepada jemaah terdiri dari beberapa komponen.
    Salah satunya adalah biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi sebesar Rp 33,1 juta.
    Komponen lainnya adalah akomodasi di Mekkah Rp 14,65 juta, akomodasi di Madinah Rp 3,87 juta, dan biaya hidup (
    living cost
    ) sebesar Rp 3,3 juta.
    “Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata Bipih tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebesar Rp 54.924.000,” kata Dahnil.
    Dahnil menambahkan, besaran
    living cost
    jemaah 2026 diusulkan tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni 750 riyal (SAR).
    Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk mata uang riyal untuk melindungi jemaah dari fluktuasi nilai tukar.
    Dalam usulannya, pemerintah juga menggunakan asumsi nilai tukar dollar AS sebesar Rp 16.500 per dollar Amerika Serikat dan nilai tukar riyal sebesar Rp 4.400 per SAR, sesuai asumsi dasar dalam APBN 2026.
    “Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk SAR dengan pertimbangan untuk melindungi jemaah haji dari fluktuasi besar dalam nilai tukar yang diterapkan oleh perusahaan penukaran uang,” kata Dahnil.
    Diberitakan sebelumnya, Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah akan mulai menggelar rapat pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026, Senin (27/10/2025).
    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, rapat ini digelar setelah Komisi VIII resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas biaya haji 2026 mendatang.
    Menurut Marwan, rapat pembahasan BPIH 2026 ini juga akan diikuti oleh perwakilan panja pemerintah, khususnya dari unsur Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). 
    Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya menargetkan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk 2026 sudah bisa diputuskan pada November 2025.
    Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, penetapan BPIH yang lebih awal ini diharapkan bisa memberi kepastian lebih cepat kepada calon jemaah haji.
    “Kita harapkan mungkin November akan sudah ada putus tentang BPIH-nya. Sehingga calon jemaah kita bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan akan segera berjalan,” kata Irfan, usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025) kemarin.
    Sebagai informasi, besaran BPIH 2025 atau 1446 H yang ditetapkan DPR bersama pemerintah sebesar Rp 89,4 juta.
    Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung oleh jemaah haji 2025 sebesar Rp 55.431.750,78.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 38 Kabupaten/Kota Terkoneksi Internet 1 Gbps

    38 Kabupaten/Kota Terkoneksi Internet 1 Gbps

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan sebanyak 38 kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan terhubung dengan internet berkecepatan 1 Gigabit per detik (Gbps) pada 2029. 

    Dalam dokumen rencana strategis Komdigi 2025-2029, pada 2026 hanya ada 1 kota yang akan terhubung dengan internet 1 Gbps. 

    Lompatan terjadi pada 2027 dengan target mencapai 29 kota/kabupaten. Kemudian pada 2028 rencananya hanya bertambah 1 kota/kabupaten sehingga total mencapai 30 kota/kabupaten. Terakhir, pada 2029 diharapkan sebanyak 38 kota/kabupaten. 

    Dalam draft Renstra Komdigi 2025-2029 yang diperoleh Bisnis, untuk memenuhi target kinerja dan memberikan kontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode Tahun 2025-2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai.

    Selain menghubungkan puluhan kota dengan internet 1 Gbps, Komdigi juga menargetkan pada 2029 seluruh atau 100% desa dan kelurahan memiliki akses 4G. Kemudia, Fixed broadband menjangkau seluruh kecamatan melalui serat optik.

    Khusus untuk satelit multifungsi SATRIA-1 sepenuhnya beroperasi dan mencakup titik publik strategis. “Palapa Ring dioptimalkan hingga utilisasi di atas 80%,” tulis dalam Renstra. 

    Pendanaan pembangunan pada Komdigi akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). 

    Komdigi berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal dan transparan serta tetap fokus pada pencapaian sasaran program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional.

    Komdigi menyampaikan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 merupakan dokumen yang dirancang untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di tengah dinamika transformasi digital yang semakin berkembang.

    Searah dengan visi pembangunan nasional ke depan menuju Indonesia Emas 2045, dokumen ini mengintegrasikan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2029 fase pertama dan RPJMN 2025-2029.

    Dokumen ini mengungkap kebutuhan dan tantangan di bidang komunikasi dan digital guna Mewujudkan Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia.

  • Rekrutmen Pansel BPJS Ketenagakerjaan Disebut Bermasalah dan Minim Pengawasan

    Rekrutmen Pansel BPJS Ketenagakerjaan Disebut Bermasalah dan Minim Pengawasan

    JAKARTA – Lembaga Inisiatif Audit Watch (IAW) menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses rekrutmen Panitia Seleksi (Pansel) BPJS Ketenagakerjaan 2025 yang dinilai cacat secara administratif dan lemah dalam pengawasan. Padahal, BPJS mengelola dana publik lebih dari Rp600 triliun dan menjadi penopang jaminan hidup serta kesehatan bagi 278 juta warga Indonesia.

    Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menyebut proses unggah berkas peserta seleksi bermasalah, mulai dari dokumen tidak terunggah, gagal konfirmasi, hingga ketiadaan mekanisme klarifikasi atas kelengkapan administrasi.

    “Peserta sudah mengunggah berkas lengkap, tapi dinyatakan gagal karena sistem tidak merekamnya. Tidak ada kanal keberatan atau verifikasi ulang, dan DJSN tidak melakukan koreksi,” ujarnya, Minggu, 27 Oktober.

    Padahal, menurut Iskandar, peraturan telah mengatur seleksi harus transparan dan akuntabel. UU No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 24/2011 tentang BPJS mewajibkan proses seleksi Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan secara terbuka. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2015 bahkan merinci mekanisme pengawasan DJSN dan tanggung jawab kementerian terkait.

    IAW juga mengutip temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama satu dekade terakhir yang menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan evaluasi BPJS. Tahun 2019 defisit keuangan mencapai Rp125 triliun, meski turun menjadi Rp32,4 triliun pada 2023. Data peserta bermasalah juga mencapai jutaan orang akibat NIK ganda dan data tidak sinkron.

    “Masalah ini bukan sekadar teknis, tapi budaya birokrasi yang lemah dan minim kontrol berlapis. DJSN pasif menindaklanjuti rekomendasi BPK,” tegas Iskandar.

    IAW menilai cacat administrasi dalam rekrutmen dapat menimbulkan dampak hukum dan fiskal serius. Pasal 38 UU 40/2004 bahkan mengatur, bila defisit terjadi akibat kesalahan pengelolaan, negara wajib menutupinya melalui APBN.

    Menurut IAW, dampak lemahnya tata kelola kini dirasakan langsung oleh peserta. Sejumlah rumah sakit mulai menunda layanan karena klaim BPJS lambat dibayar, antrean peserta memanjang, dan risiko turunnya kepercayaan publik meningkat.

    Untuk itu, IAW merekomendasikan lima langkah perbaikan: audit penuh terhadap proses rekrutmen Pansel 2025; kewajiban laporan pengawasan publik DJSN; revisi Perpres 81/2015 dengan sanksi bagi pihak lalai; judicial review ke MA untuk memperjelas kewenangan antar lembaga; serta digitalisasi penuh dan keterbukaan publik terhadap seluruh proses seleksi.

    “BPJS bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan janji konstitusi agar rakyat hidup sehat dan terlindungi. Jika rekrutmen saja tak akuntabel, bagaimana mungkin pelayanan di lapangan bisa adil,” pungkas Iskandar.