Xcloud.id

Topik: APBN

  • Perjalanan Dinas-Rapat Kebanyakan, Anggaran Dipangkas!

    Perjalanan Dinas-Rapat Kebanyakan, Anggaran Dipangkas!

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para pemimpin daerah untuk lebih efisien dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Imbauan ini disampaikan seiring adanya pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD).

    Untuk diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi belanja pemerintah pusat untuk TKD tercatat hanya Rp 650 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan hingga 29,34% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 919,9 triliun.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD. Sebab, pada akhirnya transfer dana dari pemerintah pusat hanya bagian dari anggaran dana masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

    “Saya sampaikan daerah-daerah jangan melihat angka, misalnya selama ini dapat 100 terus menjadi 60 langsung bilang kurang. Jangan melihat template yang lama dengan keadaan baru, menggunakan template yang lama pasti dianggap kurang,” kata Tito dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

    Alih-alih melihat besaran dana yang mereka terima berkurang, Tito menyarankan kepada semua Pemda untuk melihat bagaimana agar mereka bisa menggunakan dana yang tersedia dengan maksimal. Salah satunya dengan mengurangi belanja birokrasi yang menurutnya sering kali terlalu besar atau berlebihan.

    “Yang harus dilakukan adalah melakukan exercise, yaitu efisiensi belanja. Kan komponennya APBD, belanjanya harus di efisiensikan terutama yang di belanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya itu harus disederhanakan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia juga menyarankan seluruh kepala daerah untuk fokus menggunakan anggaran pada program ke masyarakat masing-masing. Daripada dana itu habis hanya untuk rapat atau perjalanan dinas yang tidak efektif, mendesak atau penting.

    “Ini saja untuk menyisir belanja, pasti banyak yang bilang kurang, kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototin, ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan-perawatan terlalu banyak. Nah ini teman-teman daerah tolong jangan berpikir yang lama digunakan situasi baru,” jelas Tito.

    Dengan langkah-langkah ini, Tito percaya anggaran Pemda cukup untuk menggenjot pembangunan di masing-masing daerah, meski transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Apalagi mengingat ini bukan pertama kalinya bagi pemerintah pusat mengurangi TKD.

    “Untuk perencanaan tahun 2026, selain efisiensi belanja jangan gunakan template lama. Ada daerah-daerah yang sukses melakukan itu, Kabupaten Lahat misalnya. Dia bisa menghemat Rp 425 miliar dari belanja birokrasi dan ternyata bisa,” tegas Tito.

    “Kita juga pernah ngalamin dua kali paling tidak, pada waktu jaman COVID semua daerah semua pendapatan negara berkurang. Semua dirasionalisasi bahasa kerennya, bahasa lapangannya dipotong. Tapi kita bisa survive,” pungkasnya.

    (igo/fdl)

  • Daerah Ramai-ramai Protes Data Kemenkeu Tak Akurat, Begini Jawaban Purbaya

    Daerah Ramai-ramai Protes Data Kemenkeu Tak Akurat, Begini Jawaban Purbaya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan data adalah hal penting dan pihaknya berpegang pada data resmi. Hal ini terkait banyak daerah yang protes data terkait dana daerah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap tidak akurat.

    “Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” kata Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 dikutip dari YouTube Kemenkeu, Jumat kemarin.

    Purbaya menyebut kredibilitas Kemenkeu bisa dijaga dan terkait daerah berada di bawah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani. Bendahara Negara itu meminta seluruh anak buahnya untuk melakukan dobel cek untuk memastikan setiap uang yang dianggarkan dibelanjakan tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dobel cek, cek dobel cek, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat,” tuturnya.

    Menurut Purbaya, seluruh jajaran Kemenkeu harus bekerja sama dengan semua stakeholder agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Saat ini banyak daerah dinilai belum bisa mengelola anggaran dengan baik.

    “Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik. Jadi nanti pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya,” imbuhnya.

    Alasan Sambangi Kementerian

    Terkait kedatangan Purbaya ke beberapa kementerian dan lembaga (K/L), ia menyebut tujuannya untuk menanyakan penyerapan APBN yang masih rendah dan bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing K/L.

    Purbaya mengatakan pengelolaan APBN harus berjalan optimal baik di pusat maupun daerah. Dengan demikian uang yang dialokasikan dipakai dan berdampak semaksimal mungkin untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Ketika saya datang (ke) kementerian-kementerian, untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, Purbaya aktif mendatangi beberapa K/L sejak dilantik jadi Bendahara Negara per 8 September 2025. Beberapa yang sudah didatangi di antaranya Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Pemerintah rencananya akan menarik anggaran dari K/L yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke program lain. Para K/L tersebut diberikan waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk menggenjot realisasi belanjanya.

    (aid/hns)

  • Daerah Ramai-ramai Protes Data Kemenkeu Tak Akurat, Begini Jawaban Purbaya

    Daerah Ramai-ramai Protes Data Kemenkeu Tak Akurat, Begini Jawaban Purbaya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan data adalah hal penting dan pihaknya berpegang pada data resmi. Hal ini terkait banyak daerah yang protes data terkait dana daerah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap tidak akurat.

    “Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” kata Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 dikutip dari YouTube Kemenkeu, Jumat kemarin.

    Purbaya menyebut kredibilitas Kemenkeu bisa dijaga dan terkait daerah berada di bawah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani. Bendahara Negara itu meminta seluruh anak buahnya untuk melakukan dobel cek untuk memastikan setiap uang yang dianggarkan dibelanjakan tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dobel cek, cek dobel cek, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat,” tuturnya.

    Menurut Purbaya, seluruh jajaran Kemenkeu harus bekerja sama dengan semua stakeholder agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Saat ini banyak daerah dinilai belum bisa mengelola anggaran dengan baik.

    “Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik. Jadi nanti pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya,” imbuhnya.

    Alasan Sambangi Kementerian

    Terkait kedatangan Purbaya ke beberapa kementerian dan lembaga (K/L), ia menyebut tujuannya untuk menanyakan penyerapan APBN yang masih rendah dan bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing K/L.

    Purbaya mengatakan pengelolaan APBN harus berjalan optimal baik di pusat maupun daerah. Dengan demikian uang yang dialokasikan dipakai dan berdampak semaksimal mungkin untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Ketika saya datang (ke) kementerian-kementerian, untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, Purbaya aktif mendatangi beberapa K/L sejak dilantik jadi Bendahara Negara per 8 September 2025. Beberapa yang sudah didatangi di antaranya Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Pemerintah rencananya akan menarik anggaran dari K/L yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke program lain. Para K/L tersebut diberikan waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk menggenjot realisasi belanjanya.

    (aid/hns)

  • Video: Purbaya Tegaskan Tak Ganggu K/L Lain, Hanya Cek Penyerapan APBN

    Video: Purbaya Tegaskan Tak Ganggu K/L Lain, Hanya Cek Penyerapan APBN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan kedatangannya ke beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menanyakan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih rendah. Hal itu dilakukan bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing K/L.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (31/10/2025).

  • Purbaya Tinggalkan Burden Sharing, Apa Opsi Menutup Defisit?

    Purbaya Tinggalkan Burden Sharing, Apa Opsi Menutup Defisit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan banyak bergantung pada skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI).

    Ia menilai kebijakan berbagi beban pembiayaan antara fiskal dan moneter itu sebaiknya tidak lagi menjadi andalan di luar masa krisis.

    Menurut Purbaya, burden sharing pertama kali diterapkan saat pandemi Covid-19, ketika pemerintah menghadapi lonjakan kebutuhan pembiayaan fiskal. Kala itu, BI, dengan dasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer untuk membantu menutup defisit.

    Namun, setelah situasi darurat berakhir, bank sentral kini hanya dapat membeli SBN di pasar sekunder.

    Saat ini pun pemerintah dan BI kembali menjalankan ‘burden sharing’ berdasarkan SKB terbaru beberapa bulan lalu. Keduanya menyepakati berbagi beban bunga pembiayaan untuk program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan 3 Juta Rumah. 

    Purbaya menegaskan dirinya tidak berniat memanfaatkan skema tersebut.

    “Itu waktu krisis kemarin kan, Covid. Kami dari Istana enggak pernah minta burden sharing sebetulnya, karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter. Sekarang juga ada perjanjian burden sharing kan? Saya sih semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu,” terangnya di Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025). 

    Sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya menegaskan pentingnya menjaga independensi kebijakan moneter. Ia menilai keterlibatan BI yang terlalu jauh dalam pembiayaan fiskal berisiko menyeret bank sentral ke ranah politik dan mengaburkan batas otoritas.

    Purbaya menjelaskan bahwa bank sentral dipisahkan dengan pemerintah agar politik tidak memengaruhi independensi otoritas moneter. Sebab, apabila hal itu terjadi, dampaknya bisa jangka panjang.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut skema burden sharing yang terus menerus dilakukan seolah-olah menggabungkan kembali pemerintah dan bank sentral. 

    “Kalau kita jalankan burden sharing terus seolah menggabungkan lagi pemerintah dengan bank sentral. Artinya bank sentral me-monetize kebijakan fiskal, itu yang enggak boleh sebetulnya. Di moneter itu holy grail yang enggak boleh dijadiin satu, tetapi waktu krisis mungkin enggak apa-apa. Ke depan akan kami hindari sebisa mungkin,” tuturnya. 

    Adapun BI diketahui aktif membeli SBN pemerintah melalui pasar sekunder. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam beberapa kesempatan bahwa kebijakan itu sejalan dengan kebijakan moneter bank sentral. 

    Dengan tidak adanya opsi burden sharing, pemerintah bakal mencari opsi lain untuk menjaga batas defisit APBN sebesar 3%.

    Per September 2025, APBN September 2025 mengalami defisit Rp371,5 triliun atau setara 1,56% dari PDB.

    Purbaya memerinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp1.863,3 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 65% dari outlook pendapatan negara tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.

    Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp2.234,8 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 63,4% dari outlook belanja negara tahun ini sebesar Rp3.527,5 triliun. Artinya, pemerintah harus mengebut realisasi belanja Rp1.292,7 triliun atau 36,4% hanya dalam tiga bulan terakhir.

    Belanja negara yang lebih banyak dari pendapatan negara membuat APBN September 2025 mengalami defisit Rp371,5 triliun atau setara 1,56% dari PDB.

    Opsi Ganti Terminologi

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk mengganti terminologi burden sharing. Pada rapat dengan Komisi XI DPR membahas Laporan Kinerja Kuartal III/2025, Senin (22/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo diminta untuk mencari terminologi baru terkait dengan berbagi beban pembiayaan fiskal antara otoritas fiskal dan moneter. 

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, yang menilai terminologi burden sharing pascapandemi membuat bingung publik. Pasalnya, dia menegaskan bahwa burden sharing untuk program prioritas Prabowo tidak sama dengan yang diterapkan saat pandemi di mana bank sentral bisa membeli SBN pemerintah di pasar perdana (primer) karena kondisi darurat. 

    “Saya cuma ingin menyampaikan, apakah ada nama lain selain burden sharing dalam rangka dukungan bapak itu [untuk program pemerintah], karena nanti takutnya membingungkan dengan burden sharing kita [untuk penanggulangan] covid-19 kemarin. Ini perlu diberikan titling judul baru supaya orang enggak bingung,” ujarnya kepada Perry dan jajaran Dewan Gubernur BI di ruang rapat Komisi XI, dikutip Selasa (23/9/2025). 

    Pendapat Misbakhun itu pun diamini oleh Perry. Gubernur BI dua periode itu lalu menjelaskan bahwa sinergi otoritas moneter dan fiskal yang dilakukan saat ini berbeda dengan yang dilaksanakan selama tiga tahun pandemi. 

    Misalnya, saat era pagebluk, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sampai mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). 

    “Dalam [kondisi] extraordinary itu, BI bisa membeli SBN dari pasar primer karena pas covid pasar berhenti. Pemerintah enggak bisa menjaul SBN, tetapi suku bunga di sekitar 8-9%. Tapi hanya tiga tahun ini saja,” terang Perry. 

    Pada saat pandemi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI pun membuat Surat Keputusan Bersama (SKB). Dana yang dihasilkan dari pembelian SBN pemerintah oleh BI akan digunakan untuk membeli barang kebutuhan publik atau public goods dan non-public goods, serta juga vaksin. 

    Sementara itu, untuk burden sharing kali ini, di mana defisit APBN kembali normal di bawah 3% terhadap PDB, BI tidak boleh membeli SBN dari pasar primer. Bank sentral hanya membeli SBN di pasar sekunder, di mana nilainya tahun ini per 15 September 2025 sudah melebihi Rp217 triliun.  

    “Jadi betul sekali istilah burden sharing harus kami… nanti kami cari terminologi yang baru,” ujar Perry. 

  • Upaya Jakarta cari “cuan” baru untuk pembangunan di tengah pemangkasan anggaran

    Upaya Jakarta cari “cuan” baru untuk pembangunan di tengah pemangkasan anggaran

    Jakarta (ANTARA) –

    Gelora Bung Karno di Sabtu (25/10) pagi itu sedikit berbeda, derap langkah pelari, atau warga yang berolahraga pagi disertai keringat yang mengucur deras menjadi pemandangan awam di lokasi tersebut.

    Namun kala itu, Plaza Tenggara Gelora Bung Karno diramaikan lapak-lapak yang menjajakan beragam hal dalam kegiatan dalam kegiatan Jakarta Economic Fair (JEF) 2025.

    Mulai dari makanan seperti kopi, jus, nasi pecel hingga cokelat. Beragam pakaian hingga atribut olahraga ditawarkan ke pengunjung Ada delapan puluh lapak yang memenuhi bazar yang digelar Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan Pemprov DKI serta Otoritas Jasa Keuangan hingga Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

    Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diberikan ruang menjajakan langsung produk mereka kepada pengunjung, tentu dengan syarat transaksi harus dilakukan secara non tunai.

    Dalam kegiatan tersebut Bank Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari sejumlah diskusi yang diinisiasi oleh bank sentral tersebut kepada Pemerintah DKI Jakarta yang langsung dihadiri Gubernur Pramono Anung.

    Dari sejumlah hal, pariwisata dan ekonomi kreatif diusulkan untuk menjadi fokus pemerintah dalam mengantarkan Jakarta sebagai Kota Global Berkelanjutan.

    Adanya pengetatan di bidang anggaran membuat pemerintah daerah harus memutar otak untuk mencari sumber cuan baru yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini berawal dari langkah taktis pemerintah pusat melakukan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah.

    Sontak keputusan yang diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi ini ditanggapi beragam oleh kepala daerah. Bahkan sejumlah kepala daerah berbondong-bondong datang ke Jakarta mempertanyakan hal tersebut secara langsung melalui pertemuan dengan Sang Menteri Koboi.

    Aksi protes dilakukan karena banyak daerah yang sangat bergantung pada dana bantuan pusat tersebut, bahkan menjadi fondasi dalam pembangunan daerah.

    Bantuan yang tahun-tahun sebelumnya dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

    Bahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mencoba melobi pemerintah pusat untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang ada di daerah menggunakan dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

    Mahyeldi setuju dengan keputusan pemotongan DBH tersebut dengan syarat tanggungan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggung pusat. Namun usulan tersebut tak membuat Menteri Keuangan mengubah keputusan dan tetap melakukan pemotongan dana bantuan pusat tersebut.

    Solusinya pemerintah daerah harus secara mandiri menemukan formula untuk menambah pendapatan daerah agar mampu menstabilkan neraca keuangan serta berbelanja sesuai program pembangunan yang telah direncanakan.

    DKI Jakarta

    DKI Jakarta sebagai daerah penunjang ekonomi nasional juga mengalami pemotongan dana bantuan yang nilainya cukup fantastis. Pemprov DKI Jakarta harus merelakan pemotongan anggaran bantuan senilai Rp15,4 triliun. Nilai tersebut bahkan hampir dua kali lipat dari APBD Sumatera Barat sebesar Rp7,07 triliun pada 2024.

    Gubernur DKI Pramono mengakui pemotongan dana tersebut berdampak pada postur APBD DKI Jakarta dan ia menilai angka ini cukup besar. Namun sebagai gubernur dirinya melihat hal ini secara positif dan meminta agar seluruh jajaran tidak mengeluarkan tone negatif terhadap kebijakan tersebut.

    Bahkan, dirinya menegaskan pembangunan di Jakarta tidak boleh kendor meski di tengah efisiensi. Jakarta akan tetap membangun dengan memaksimalkan dana lain yang dapat dimanfaatkan.

    Kolaborasi dengan berbagai pihak adalah kunci dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah pembangunan yang belum kunjung selesai.

    Pramono memiliki impian untuk merampungkan pembangunan yang sudah dimulai oleh para pendahulu dirinya. Mulai dari menuntaskan pembangunan monorel yang sudah dimulai sejak 2002 dan hingga saat ini tak kunjung selesai.

    Kemudian pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang juga tersangkut kasus dugaan korupsi tapi ia mengaku bertekad untuk menuntaskan.

    Selain itu merampungkan pembangunan MRT Fase 2 A dari Bundaran HI menuju Kota Tua yang akan dibangun dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD yang memadukan fungsi transit dengan manusia, kegiatan, bangunan, dan ruang publik

    Belum lagi rencana pembangunan tanggul besar National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang bertujuan mencegah masuknya air laut ke daratan saat terjadinya banjir pesisir atau rob Selain itu, pembiayaan transportasi publik yang saat ini masih disubsidi pemerintah DKI Jakarta tentu menjadi beban tersendiri mulai dari tarif MRT, tarif LRT Jakarta, tarif Transjakarta hingga Jaklingko.

    Seluruh proyek dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang besar baik menggunakan sumber dari APBD maupun dana-dana yang didapatkan dari kemitraan.

    Kondisi ini membuat kepala daerah harus memutar otak untuk mencari pendanaan baik untuk memenuhi proyek pembangunan strategis maupun untuk memenuhi kebutuhan mulai dari gaji pegawai, operasional dan lainnya.

    Tingkatkan pendapatan

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan dirinya diminta untuk mencari peluang pendapatan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pria yang dikenal dengan Si Doel Anak Betawi ini diminta mengelilingi Eropa untuk mencari peluang mendatangkan pendapatan daerah dari bidang perfileman.

    Rano mengaku sudah mengunjungi empat negara di Eropa dalam seminggu bahkan dirinya mengirimkan tim ke Busan Korea Selatan untuk mempelajari bagaimana menjadikan perfileman yang masuk dalam sub ekonomi kreatif.

    Menurut dia Busan merupakan kota kecil dan memang pemerintah di sana mengalokasikan dana Rp9 triliun per tahun untuk kebutuhan ekonomi kreatif tak hanya filem tapi juga lainnya.

    Rano berusaha menyadarkan bahwa industri filem merupakan sumber cuan yang kadang terlupakan oleh orang banyak. Ia mencontohkan proyek film Jumbo yang ditonton hingga 11 juta orang di Indonesia dan film ini dibeli dan ditayangkan di 40 negara, tentu ini menjadi satu capaian tersendiri.

    Selain itu, ia mengatakan dalam pemutaran, mendapat bagian Rp21 ribu untuk setiap tiket sehingga jumlah yang didapat secara ekonomi, jumlah tersebut tentu sangat besar. Secara ekonomi potensi perfilman di Indonesia ini sangat besar, data tahun 2024 jumlah penonton film di bioskop mencapai 122 juta orang dan 65 persen di antaranya atau sekitar 80 juta orang menonton film Indonesia.

    Total 141 rumah produksi film di Indonesia dan 80 persen berdomisili di Jakarta dan lebih 42 ribu judul film sudah terdaftar di lembaga sensor Indonesia. Selain itu, Jakarta memiliki 2.145 layar sinema yang memutar film dan ini tentu menjadi potensi ekonomi tersendiri yang harus dikembangkan.

    Kuncinya adalah memperbanyak film dokumenter dan merangsang anak muda untuk memproduksi film sebanyak mungkin untuk menggairahkan industri perfilman agar menjadi sumber cuan baru.

    Ada dana abadi kebudayaan di Jakarta yang dapat dimanfaatkan hingga potensi pihak swasta yang dapat dimanfaatkan dalam menggerakkan industri perfilman dengan pemberian modal atau menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk syuting film.

    Kemudian dengan membentuk Jakarta Film Commision (Komisi Film Jakarta) sebagai alat pencari sumber pendapatan baru yang akan memfasilitasi rumah produksi film internasional maupun nasional untuk syuting di DKI Jakarta maupun di daerah lainnya.

    Jika serius, tentu ekonomi kreatif sub bidang film ini menjadi satu solusi bagi Jakarta untuk memenuhi kebutuhan provinsi yang akan menjadi Daerah Khusus Jakarta tersebut.

    Masa Depan Ekonomi Jakarta

    Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Ricky Perdana Gozali mengatakan masa depan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta ada di sektor jasa, ekonomi kreatif, inovatif, dan digital. Lebih dari 56 persen ekonomi Jakarta tumbuh dari sektor ini dan di sanalah masa depan Jakarta berada.

    Jakarta tidak hanya menjadi pusat ekonomi dan keuangan Indonesia, tetapi juga jantung dari ekonomi berbasis jasa, ekonomi kreatif, inovatif, dan digital. Pada triwulan kedua tahun 2025 ekonomi Jakarta tumbuh 5,18 persen dan angka ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain itu, angka inflasi di Jakarta relatif stabil di angka 2,4 secara year on year (yoy). Posisi ini juga berada di bawah inflasi nasional. Pertumbuhan transaksi secara digital terus berlangsung bahkan sudah mencapai 183 persen di angka 2,24 miliar transaksi digital.

    Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bukan cuma rekreasi dan hiburan tapi juga motor penggerak ekonomi rakyat, sumber devisa hingga identitas suatu budaya dari kota. Sejumlah kota besar di dunia sudah membuktikan bahwa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif mampu menjadi katalis inovasi daya saing global.

    Jakarta juga memiliki fondasi yang kuat dalam bidang pariwisata mulai dari warisan budaya Betawi, kawasan pesisir di Kepulauan Seribu, bangunan heritage hingga infrastruktur modern yang terus berkembang.

    Modal besar Jakarta di bidang ekonomi kreatif mulai dari sektor kuliner, busana dan industri perfilman sudah dimiliki dan harusnya dapat digerakkan lebih kencang.

    Potensi Jakarta ini setara dengan kota-kota global dan yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi erat antara pemerintah dengan pemangku kebijakan, pelaku usaha, masyarakat dan lainnya yang tidak berjalan sendiri-sendiri.

    Kunci dari semua itu adalah kemauan bersama untuk bergerak mencari sumber-sumber pendapatan baru dan mau melakukan investasi di bidang tersebut agar kota ini dapat lebih maju dan menjadi Kota Global yang berkelanjutan.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo perintahkan menteri-menteri cari skema terbaik atasi Whoosh

    Prabowo perintahkan menteri-menteri cari skema terbaik atasi Whoosh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Kamis malam, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10) malam.

    “Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

    Dalam ratas itu, menteri-menteri yang mengikuti rapat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Kemarin di dalam ratas (masalah Whoosh, red.) itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” ujar Prasetyo Hadi.

    Walaupun demikian, Pras melanjutkan pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah Whoosh, tetapi juga persoalan lain terkait transportasi.

    “Tidak hanya Whoosh, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” sambung dia.

    Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

    Terkait masalah itu, Menkeu Purbaya, kepada wartawan menjelaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung beban utang Whoosh. Purbaya menjelaskan utang dari proyek tersebut bukan beban negara, melainkan menjadi beban dari BUMN yang terlibat di dalamnya.

    Dalam kesempatan terpisah, COD Danantara, yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menjelaskan negosiasi untuk restrukturisasi utang Whoosh masih berjalan.

    “Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 23 Oktober 2025.

    Tim negosiasi dari Danantara itu akan merundingkan restrukturisasi utang dengan Pemerintah China dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Klarifikasi Lengkap Ketua KPU soal Pesawat Jet Pribadi untuk Perjalanan Dinas Nasional

    9 Klarifikasi Lengkap Ketua KPU soal Pesawat Jet Pribadi untuk Perjalanan Dinas Nasional

    Klarifikasi Lengkap Ketua KPU soal Pesawat Jet Pribadi untuk Perjalanan Dinas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Afifuddin memberikan klarifikasi terkait dengan penggunaan pesawat jet pribadi untuk perjalanan dinas dalam Pemilu 2024.
    Klarifikasi ini disampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan anggota KPU melanggar etik terkait penggunaan pesawat jet pribadi tersebut.
    Afifuddin menjelaskan, penggunaan jet pribadi merupakan langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa (
    extraordinary circumstances
    ), bukan bentuk pemborosan atau pelanggaran hukum.
    “KPU menjelaskan bahwa masa kampanye Pemilu 2024 hanya berlangsung selama 75 hari, jauh lebih pendek dari Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari. Konsekuensi waktu kampanye yang sempit dibandingkan 2019 adalah pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 hanya punya waktu sekitar 75 hari,” kata Afifuddin dalam siaran pers, Kamis (30/10/2025).
    “Dalam waktu yang sangat sempit tersebut, KPU pusat harus memantau dan memastikan kesiapan serta distribusi logistik ke berbagai daerah dalam waktu bersamaan di seluruh Indonesia,” imbuh dia.
    Menurut Afifuddin, dalam situasi seperti itu, mobilitas tinggi menjadi keharusan.
    Moda transportasi reguler tidak mampu memenuhi kecepatan yang dibutuhkan, baik ke daerah terluar maupun ke kota-kota besar yang memiliki daftar pemilih banyak, dengan agenda padat.
    Selain itu, Afifuddin juga menjelaskan bahwa penggunaan pesawat jet awalnya direncanakan ke daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) karena dianggap berpotensi terjadi masalah logistik Pemilu.
    Namun, dalam perkembangannya, berbagai daerah dan kota yang tidak masuk kategori 3T justru mengalami masalah.
    Oleh sebab itu, ia mengeklaim, penggunaan pesawat jet bukan hanya karena keterpencilan wilayah, melainkan juga karena kebutuhan mobilitas lintas pulau dalam waktu yang sangat singkat, misalnya kunjungan ke tiga provinsi dalam satu hari.
    “Ini tidak mungkin dicapai dengan pesawat komersial reguler, mengingat jadwal penerbangan yang terbatas dan risiko keterlambatan. Konteksnya bukan hanya jarak geografis, tetapi juga kejar waktu dan efisiensi koordinasi nasional. Ini murni kebutuhan teknis, bukan gaya hidup,” kata Afifuddin.
    Di sisi lain, penggunaan jet pribadi juga diperuntukkan sebagai bentuk meminimalisir kesalahan distribusi logistik dan efisiensi anggaran logistik.
    KPU menilai, monitoring dan inspeksi mendadak menggunakan jet pribadi oleh KPU RI ke berbagai KPU daerah membuat KPU daerah lebih sigap dan siap dalam melakukan sortir, lipat, dan pengepakan logistik pemilu di gudang-gudang KPU kabupaten/kota untuk selanjutnya didistribusikan ke kecamatan dan TPS.
    “Mereka merasa diawasi langsung, maka secara psikologis KPU daerah bekerja sesuai target dan timeline yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, KPU RI tidak hanya menerima laporan tetapi juga langsung memantau ke lapangan,” kata Afifuddin.
    Afifuddin menilai bahwa hasil positif dari sidak langsung tersebut dapat meminimalisir kesalahan dalam pengadaan, pengepakan, dan distribusi logistik Pemilu 2024.
    Berbagai daerah yang biasanya mengalami keterlambatan logistik pada pemilu sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu pada Pemilu 2024, bahkan terdapat efisiensi anggaran logistik hingga Rp 380 miliar.
    Afifuddin juga menyebutan bahwa seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    Dana yang digunakan berasal dari APBN dan tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPU RI.
    Ia mengatakan, proses penggunaan anggaran itu dilakukan secara transparan, terdata, dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
    Dalam pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU justru melakukan efisiensi pembayaran dari kontrak awal sebesar 65 miliar menjadi 46 miliar yang pembayarannya telah dilakukan
    review
    oleh pengawas internal KPU.
    “Dengan demikian, terdapat efisiensi sebesar 19 miliar dalam pelaksanaan kontrak pesawat jet. Tidak ada proses yang disembunyikan, sesuai aturan perundang-undangan, serta telah dilakukan audit oleh BPK,” ucap Afifuddin.
    Dia mengatakan, KPU tetap mendengarkan suara publik tetapi juga punya kewajiban konstitusional untuk memastikan pemilu berjalan tepat waktu dan berkualitas.
    KPU juga menegaskan bahwa untuk kegiatan monitoring dan supervisi biasa, di luar situasi luar biasa tersebut, KPU tetap menggunakan penerbangan reguler biasa.
    “KPU berharap klarifikasi ini dapat memberikan gambaran utuh kepada masyarakat dan media mengenai konteks serta niat baik di balik keputusan tersebut. KPU tetap berkomitmen pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas demokrasi,” kata Afifuddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prudensi keuangan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi

    Prudensi keuangan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi

    Ketika banyak negara masih bergulat dengan tekanan utang dan inflasi tinggi, Indonesia justru berhasil menjaga ruang fiskal untuk merespons dinamika global tanpa menimbulkan ketidakstabilan

    Jakarta (ANTARA) – Tanggal 30 Oktober setiap tahun diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia, sebuah momentum yang mengingatkan bangsa ini pada pentingnya kedaulatan ekonomi.

    Sejarah mencatat bahwa pada tanggal tersebut tahun 1946, pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan mata uang sendiri sebagai simbol kemandirian ekonomi pasca-kemerdekaan.

    Oeang Republik Indonesia (ORI) bukan sekadar alat transaksi, melainkan lambang kemerdekaan dari penjajahan ekonomi yang selama ratusan tahun membelenggu negeri ini.

    Dalam konteks masa kini, semangat itu tetap relevan. Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah meneguhkan kembali pentingnya prinsip kehati-hatian atau prudensi dalam setiap langkah pengelolaan fiskal.

    Kebijakan fiskal yang dijalankan Kementerian Keuangan menekankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Prinsip kehati-hatian ini menjadi landasan moral dan teknokratis dalam setiap keputusan alokasi anggaran.

    Pemerintah tidak tergoda untuk mengeluarkan belanja besar tanpa perhitungan yang matang, melainkan menempatkan efisiensi dan dampak nyata bagi masyarakat sebagai prioritas utama. Dengan menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB dan rasio utang di bawah 40 persen, Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola fiskal yang sehat.

    Menjaga stabilitas

    Kondisi ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir penuh dengan ketidakpastian. Perang, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi menciptakan tekanan yang kompleks terhadap stabilitas ekonomi dunia. Namun di tengah tantangan itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dengan baik.

    IMF dalam laporannya tahun 2025 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam lima besar negara G20 yang berhasil menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap di kisaran 5,1 persen, sementara inflasi terkendali pada tingkat 3 persen sebagai suatu capaian yang jarang ditemui di negara berkembang.

    LPEM UI dalam riset terbarunya tahun 2024 menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari disiplin fiskal yang berkesinambungan. Belanja negara diarahkan untuk memperkuat sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan secara konsisten memperbaiki sistem penerimaan negara melalui digitalisasi pajak dan efisiensi administrasi. Reformasi pajak yang dilakukan tidak hanya memperluas basis penerimaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan wajib pajak.

    OECD dalam laporan Economic Outlook for Southeast Asia 2025 menilai strategi fiskal Indonesia sebagai salah satu yang paling adaptif di kawasan. Ketika banyak negara masih bergulat dengan tekanan utang dan inflasi tinggi, Indonesia justru berhasil menjaga ruang fiskal untuk merespons dinamika global tanpa menimbulkan ketidakstabilan.

    Hal ini menjadi bukti bahwa prinsip prudensi dalam kebijakan fiskal tidak berarti menahan pembangunan, melainkan memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Dampak nyata bagi rakyat

    Kebijakan fiskal yang prudent terbukti memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 turun menjadi 9,0 persen, terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh bantuan sosial, tetapi juga oleh penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor produktif.

    Program padat karya, dukungan UMKM, serta insentif pajak untuk investasi domestik menjadi motor penggerak utama pengurangan kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,8 persen, didorong oleh meningkatnya kegiatan ekonomi digital dan manufaktur.

    Dalam laporan Indonesia Economic Prospects yang diterbitkan Bank Dunia pada Mei 2025, disebutkan bahwa disiplin fiskal yang diterapkan Indonesia menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor. Pengelolaan belanja yang transparan dan terukur membuat ekonomi domestik lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    Bahkan, peringkat sovereign credit rating Indonesia tetap stabil di level BBB dengan outlook positif menurut Fitch Ratings dan Standard & Poor’s. Ini mencerminkan keyakinan pasar internasional terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.

    Pilar utama

    Kedaulatan ekonomi tidak hanya bergantung pada kemampuan memproduksi barang di dalam negeri, tetapi juga pada kemandirian fiskal. Kementerian Keuangan telah menjalankan reformasi struktural untuk memperkuat fondasi tersebut. Salah satunya adalah penerapan Medium-Term Fiscal Framework (MTFF) yang memastikan kesinambungan kebijakan antarperiode pemerintahan.

    Melalui kerangka ini, setiap rencana belanja negara harus disesuaikan dengan proyeksi pendapatan dan kapasitas fiskal jangka menengah, sehingga mengurangi risiko defisit yang tidak terkendali.

    Riset yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) tahun 2025 menemukan bahwa penerapan MTFF meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran hingga 92 persen, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang hanya 80 persen.

    Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola fiskal Indonesia semakin kredibel dan terukur. Selain itu, upaya memperkuat penerimaan negara dari sektor digital economy dan green economy menjadi langkah strategis dalam memperluas basis fiskal di masa depan.

    Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam riset internalnya menyebutkan bahwa digitalisasi perpajakan dan integrasi data keuangan lintas sektor mampu menekan kebocoran penerimaan hingga 15 persen dalam dua tahun terakhir. Langkah ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat keadilan fiskal karena wajib pajak besar tidak lagi bisa menghindar dari kewajiban.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Benahi Rumah Warga Indramayu, Lucky Hakim: Banyak yang Tak Layak Huni Bandung 30 Oktober 2025

    Benahi Rumah Warga Indramayu, Lucky Hakim: Banyak yang Tak Layak Huni Bandung 30 Oktober 2025

    Benahi Rumah Warga Indramayu, Lucky Hakim: Banyak yang Tak Layak Huni
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) akan menjadi salah satu program prioritas di bawah kepemimpinannya.
    Menurut dia, masih banyak warga Indramayu yang saat ini tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
    “Secara umum saya lihat rumah-rumah di Indramayu banyak yang masih tidak layak huni. Ini harus ditangani,” kata Lucky saat meninjau program rutilahu di Desa Singajaya, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Rabu (29/10/2025).
    Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Diskimrum) Kabupaten Indramayu, target tahun 2025 ada sebanyak 639 unit rumah tidak layak huni yang akan direnovasi menjadi layak huni.
    Rinciannya, 163 unit dibiayai APBD Kabupaten, 141 unit dari APBD Provinsi, dan 335 unit bersumber dari APBN.
    “Kalau saya inginnya program ini bisa seribu rumah atau sejuta rumah, tetapi memang kendalanya di sini adalah finansial, fiskal kami yang terbatas, apalagi kita juga ketahui bersama ada pemotongan dari pemerintah pusat, untuk Indramayu sendiri ada Rp 344 miliar yang dipotong,” ujarnya.
    Karena itu, disampaikan Lucky, Pemda Indramayu tidak bisa bergerak sendirian.
    Pihaknya pun bersyukur atas uluran tangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat.
    Kolaborasi ini, menurutnya, penting guna menjamin masyarakat Indramayu bisa tinggal di rumah yang aman, nyaman, dan tentunya layak.
    “Kerja sama ini harus kami galang terus, mudah-mudahan bisa tuntas semua. Jadi, kami bersama bahu-membahu untuk membangun desa, khususnya rumah yang tidak layak huni,” ujarnya.
    Di Desa Singajaya sendiri, tahun ini mendapat program rutilahu untuk sebanyak 60 unit rumah.
    Program tersebut diberikan dari Provinsi Jabar melalui aspirasi anggota DPRD Jabar.
    Tahun depan, program rutilahu juga akan kembali dilakukan di desa setempat, dengan target bisa merenovasi sebanyak 200 unit rumah menjadi rumah layak huni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.