Xcloud.id

Topik: APBN

  • Pemerintah Dorong Pembangunan Pusat Data Berkelanjutan

    Pemerintah Dorong Pembangunan Pusat Data Berkelanjutan

    Jakarta –

    Kebutuhan energi untuk pusat data (data center) di Indonesia terus merangkak naik, dan membutuhkan energi yang besar dalam implementasinya. Oleh sebab itu, indikator keberlanjutan diperlukan dalam membangun pusat data.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Teknologi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mira Tayyiba, mengatakan salah satu permasalahan di pusat data nasional adalah keterbatasan pembiayaan dan teknologi. Mira mengakui, pemerintah membutuhkan pakar, pengalaman, dan skill set dari pihak eksternal atau industri dalam hal pengembangan pusat data yang mengarah ke konsep keberlanjutan.

    “Tentunya ada keterbatasan pembiayaan, keterbatasan teknologi yang dihadapi oleh pemerintah. Jadi, kami membutuhkan expertise, experience, juga skill set dari teman-teman industri,” ucap Mira dalam acara Diseminasi Publik Powering The Future: Advancing Green Data Centers in Indonesia, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Gesitnya perkembangan teknologi tidak bisa dipungkiri, tetapi di sisi lain, Mira melihat pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sulit untuk berjalan beriringan dengan kebutuhan dari pembangunan pusat data. Ia menilai, kebijakan APBN lebih difokuskan pada kebutuhan mendasar untuk masyarakat.

    “Teknologinya cepat sekali berkembang, tentunya state budget APBN susah untuk keep up dengan kebutuhan dari pembangunan data center. Apalagi, kebijakan data center saat ini lebih diprioritaskan kepada kebutuhan mendasar yang sangat kita dukung: pendidikan, kesehatan, gizi, bantuan sosial, dan seterusnya,” beber Mira.

    Mira mengelaborasi, antara pusat data pemerintah dengan pusat data industri (untuk kebutuhan komersil) tidak saling berkaitan. Kini, Mira bilang, pemerintah tengah menggodok regulasi supaya kedua entitas pusat data ini bisa saling berjalan beriringan.

    “Pemerintah membuka kesempatan bagi industri, bagi ekosistem untuk berkontribusi menyediakan layanan pusat data untuk pemerintah. Sehingga, pemerintah bisa fokus pada tata kelola data pemerintah, keamanan data pemerintah. Infrastruktur dan layanan pusat datanya dibantu oleh ekosistem. Kita sudah bicara dengan teman-teman di ekosistem, baik yang lokal maupun global,” ungkap Mira.

    Lima Lokasi Potensial di RI yang Bisa Jadi Green Data Center

    Indonesia memiliki peluang menjadi pusat data dengan menerapkan konsep keberlanjutan. Salah satu indikator yang juga penting yaitu dengan mempertimbangan akses terhadap energi terbarukan tersebut.

    Ko-Provos 2 (Wakil Rektor) Universitas Prasetiya Mulya, Stevanus Wisnu Wijaya, mengatakan ke depannya pusat data akan membutuhkan energi bersih. Hal ini dikarenakan pusat data membutuhkan sekitar 3% dari konsumsi energi listrik dunia.

    “Sekarang data center itu mengonsumsi kurang lebih 3% dari konsumsi energi listrik worldwide. Kalau semuanya dari fossil fuel, maka emisinya besar sekali. Ada beberapa literatur yang menghitung bahwa emisi dari data center ini bisa berkontribusi sampai 9% terhadap emisi dunia,” ucap Wisnu.

    Selain itu, dari segi infrastruktur juga menjadi penting dalam pembangunan pusat data. Konektivitas digital maupun konektivitas dalam hal fisik bangunan pusat data juga perlu dipertimbangkan.

    Wisnu menjelaskan ada lima lokasi potensial untuk pusat data yang menerapkan konsep keberlanjutan atau green data center. Bisa jadi ada perkembangan ke daerah-daerah lain, sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi saat ini.

    “Ada Jakarta, Batam, IKN, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Jakarta masih menjadi lokasi favorit saat ini, kemudian diikuti oleh Batam. Mayoritas data center, investasi data center itu lokasinya selalu mendekat kepada konsumen,” tutupnya.

    Tonton juga video “Google Investasi USD 15 Miliar Bangun Pusat Data AI di India”

    (eds/eds)

  • Andi Arief Singgung Beda Gaya Presiden saat Selesaikan Proyek Bermasalah

    Andi Arief Singgung Beda Gaya Presiden saat Selesaikan Proyek Bermasalah

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi partai Demokrat, Andi Arief menyinggung soal penanganan dari sejumlah proyek yang berpolemik di Indonesia.

    Proyek yang disinggung oleh Andi Arief itu yakni Jembatan Suramadu, pembangunan Hambalang dan Hambalang serta Kereta Cepat alias Whoosh.

    Dari sejumlah proyek itu, kata Andi Arief, setidaknya ada dua proyek yang dinilai bermasalah kemudian dari presiden pendahulu oleh presiden baru.

    Misalnya, persoalan terkait jembatan Suramadu yang dilakukan ground breaking di era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Kemudian, proyeknya selesai saat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memimpin.

    Kemudian, proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Whoosh yang dinilai bermasalah dengan pendanaan dari era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini, Presiden ke-8 Prabowo Subianto menegaskan untuk menyelesaikan proyek itu.

    “Pembangunan IKN dan Kereta Cepat bermasalah karena membebani APBN, Presiden baru mengambil alih semua masalah dan akan menyelesaikannya,” tulis Andi di X @andiarief, dikutip Rabu (5/11/2025).

    Namun demikian, pola tongkat estafet penyelesaian proyek itu sempat putus saat pembangunan proyek Hambalang. Menurut Andi, proyek Hambalang yang bermasalah di era SBY, justru tak dilanjutkan oleh Jokowi sebagai pemimpin negara selanjutnya.

    “Pembangunan Hambalang bermasalah dengan hukum, Presiden baru tidak meneruskan pembangunannya,” imbuhnya.

    Berkaitan dengan ini, Andi menilai terdapat perbedaan gaya kepemimpinan masing-masing kepala negara.

    “Beda jaman beda gaya,” pungkas Andi.

    Prabowo Tanggung Jawab Proyek Whoosh

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik.

    Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik.

    Kemudian, dia megaku telah mempelajari masalah dalam tata kelola proyek Whoosh. Dia menyatakan tidak ada yang bermasalah dalam proyek tersebut.

    Prabowo mengaku telah menghitung kemampuan negara untuk melunasi utang proyek tersebut, kemudian menyampaikan bahwa Indonesia bukan negara sembarangan.

    Seiring beragam upaya yang tengah ditempuh pemerintah, dia mengimbau PT KAI (Persero) hingga khalayak luas agar tidak mengkhawatirkan permasalahan Whoosh ke depannya.

    “Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

  • Ekspektasi Ekonomi Purbaya Terhalang Ekspansi Terbatas Manufaktur?

    Ekspektasi Ekonomi Purbaya Terhalang Ekspansi Terbatas Manufaktur?

    Bisnis.com, JAKARTA — Manufaktur Indonesia kembali ke jalur ekspansi setidaknya selama 3 bulan terakhir. Namun demikian, ekspansi manufaktur itu masih memiliki sejumlah tantangan karena tren impor bahan baku yang relatif tumbuh terbatas. 

    Di sisi lain, di tengah masih terbatasnya ekspansi dari sisi manufaktur itu pemerintah berangan-angan tahun ini pertumbuhan ekonomi bisa berada di angka 5,2%. Dalam jangka panjang justru menginginkan pertumbuhan hingga ke angka 8%. 

    Sekadar catatan bahwa laporan terbaru S&P Global melaporkan angka PMI menunjukkan kondisi manufaktur yang stabilnya dari segi produksi, peningkatan aktivitas pembelian, serta penyerapan tenaga kerja.

    Lonjakan permintaan juga terjadi dan bersumber dari permintaan domestik, sedangkan permintaan ekspor justru menurun dua bulan beruntun akibat lemahnya pasar global.

    Dari sisi harga, produsen manufaktur di Indonesia melaporkan percepatan lebih lanjut pada laju inflasi harga input. Alhasil, biaya rata-rata meningkat pada laju tercepat dalam delapan bulan terakhir, seiring dengan kenaikan harga bahan baku.

    Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan perbaikan kondisi sektor manufaktur Indonesia semakin menguat pada awal kuartal keempat tahun 2025, memberikan prospek positif pada bulan-bulan mendatang.

    “Kondisi permintaan menunjukkan tren positif, dengan penjualan yang meningkat cukup kuat sehingga mendorong kenaikan pada tingkat ketenagakerjaan dan aktivitas pembelian,” ujarnya dalam laporan baru tersebut.

    Meskipun demikian, volume produksi sedikit tertinggal dan berada di level netral, karena sebagian produsen melaporkan telah menghabiskan persediaan barang jadi yang ada sebelumnya.

    Namun, tak dipungkiri bahwa tekanan harga masih tetap tinggi, dengan produsen mencatat kenaikan beban biaya rata-rata paling tajam dalam delapan bulan terakhir, seiring laporan kenaikan harga bahan baku.

    Selain itu, perusahaan juga cenderung berhati-hati untuk membebankan kenaikan biaya kepada pelanggan, sehingga harga jual hanya meningkat tipis sebagai upaya mempertahankan daya saing harga.

    Di samping itu, beberapa produsen disebut meningkatkan kapasitas guna mengimbangi permintaan baru, sementara sebagian lainnya memanfaatkan stok yang ada untuk memenuhi pesanan, menyebabkan persediaan barang jadi sedikit menurun.

    Lebih lanjut, tingkat optimisme terhadap prospek 12 bulan mendatang turun dibandingkan bulan September dan di bawah rata-rata jangka panjang seri data. Data terbaru Indeks Output Masa Depan masih menunjukkan optimisme yang solid untuk tahun mendatang, didukung oleh harapan kondisi permintaan yang lebih kuat dan peluncuran produk baru.

    Ekspor Bahan Baku 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku atau penolong pada September 2025 mencapai US$13,83 miliar, naik 1,33% secara bulanan (month-to-month/mtm) dari bulan sebelumnya US$13,64 miliar.

    Dalam laporan BPS, impor bahan baku/penolong secara tahunan juga meningkat 2,10% year-on-year (yoy) dibandingkan September 2024 yang senilai US$13,54 miliar. 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor menurut penggunaan pada September 2025 mengalami peningkatan untuk seluruh golongan penggunaan secara tahunan. 

    “Nilai impor bahan baku naik 2,10%, kemudian nilai impor barang modal sebagai pendorong utama peningkatan impor naik sebesar 28,02% dan dengan andil peningkatan sebesar 5,28%,” kata Pudji dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025). 

    Impor barang modal tercatat sebesar US$4,58 miliar pada September 2025 atau naik dari September 2024 yang sebesar US$3,57 miliar. Secara bulanan, impor barang modal juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$3,94 miliar. 

    Kenaikan impor bahan baku dan barang modal periode September 2025 ini juga seiring dengan ekspansi manufaktur yang tercerminkan dalam laporan S&P Global yang rilis hari ini.

    Ekspektasi Purbaya 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hasil konferensi pers berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025). Dia menyebut pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

    Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%,” terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

    Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

    Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

    Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. “Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Purbaya.

    Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.

  • Nasib Pembiayaan Perumahan Usai Tapera Batal, Dana Abadi Jadi Solusi?

    Nasib Pembiayaan Perumahan Usai Tapera Batal, Dana Abadi Jadi Solusi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penarikan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menciptakan tantangan baru bagi pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan skema pembiayaan perumahan terjangkau untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam perkembangkan terbaru, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap tengah menggodok sejumlah skema baru usai putusan MK membatalkan kewajiban iuran Tapera bagi pekerja swasta.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan salah satu skema yang tengah digodok yakni pembentukan dana abadi sektor perumahan yang bakal diwujudkan melalui konsep Contractual Saving for Housing (CSH).

    “Ini [menggodok CSH] bagian dari upaya kita untuk melakukan penataan model bisnis pascaputusan MK kemarin. Ya dimana putusan MK di situ yang menjadi substansi gugatan yang kemudian dikabulkan oleh MK terkait kewajiban bagi pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan di atas upah minimum untuk menjadi peserta Tapera,” kata Heru saat ditemui di Kantornya, Selasa (4/11/2025).

    Dia menyebut, konsep CSH itu saat ini dalam tahap pematangan. Dia mengatakan pemerintah tengah melakukan proses studi banding terkait dengan pelaksanaan konsep tersebut di sejumlah negara.

    Apabila dinilai tepat, konsep itu akan diadopsi BP Tapera untuk mempertebal portofolio dana murah yang nantinya digunakan mendukung pendananaan sektor perumahan.

    “Ya nanti kita lihat berbagai kemungkinannya. Pasti kita akan bertransformasi nanti ya memang ini yang setelah kita upayakan,” jelasnya.

    Respons Pengusaha

    Sejumlah pelaku usaha sektor properti menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan iuran Tapera, serta turut mengapresiasi rencana pemerintah yang hendak merevisi Undang-Undang Tapera.

    Bukan tanpa alasan, banyak pengembang berpandangan konsep iuran wajib Tapera dikhawatirkan justru bermasalah dan menimbulkan distorsi.

    Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai konsep pengenaan iuran wajib Tapera bagi pekerja swasta tidak relevan dijalankan mengingat tidak semua masyarakat membutuhkan hunian.

    “Masalah utama Tapera menjadikan ini menjadi iuran wajib. Padahal sebagian besar warga sudah memiliki hunian. Jadi, seharusnya sifatnya harus sukarela,” kata Bambang kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).

    Selain itu, pada aturan sebelumnya Tapera juga mewajibkan Pengusaha turut menanggung sebagian iuran tersebut. Di mana, hal itu justru dinilai menambah beban para pelaku usaha yang ujungnya akan berdampak pada kenaikan harga produk.

    Karyawan beraktivitas di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Jakarta, Rabu (24/7/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

    Sejalan dengan hal itu, Bambang menilai putusan MK tersebut telah tepat. Khususnya dalam rangkaian menjaga perekonomian nasional.

    Senada, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja menuturkan bahwa pengenaan Tapera idealnya tidaklah wajib alias sukarela.

    Apabila konsep pengenaan iuran wajib dijalankan, konsepnya diproyeksi tidak akan berbeda jauh dengan tabungan Jaminan Hari Tua (JHT).

    “Sedangkan JHT yang merupakan program BPJS Ketenagakerjaan saja semakin hari makin membengkak,” imbuhnya.

    Terkait dengan pembentukan dana abadi, dia mengatakan usulan tersebut memang diperlukan untuk mewujudkan pengadaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Akan tetapi, nominalnya disebut tidaklah sedikit. Sehingga, hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah.

    “Dana abadi untuk mendukung skema Subsidi Selisih Bunga di rumah subsidi memang perlu bantuan dana abadi, tapi besar sekali dananya yang diperlukan,” pungkasnya.

    Dukungan terhadap rencana kebijakan dana abadi perumahan juga sebelumnya disampaikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Kebijakan tersebut dinilai lebih cocok diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan mewajibkan iuran Tapera.

    Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menuturkan pola itu dinilai lebih kompatibel diterima oleh masyarakat umum jika dibandingkan dengan melakukan penarikan iuran sebagaimana dalam program Tapera.

    “Kita ngusulin memang mendingan polanya pakai dana abadi perumahan dibanding dengan pungutan masyarakat. Tapi, keputusannya terserah pemerintah,” kata Nixon saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

    Nixon menyebut, pembentukan dana abadi itu juga diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Tujuannya, dana abadi perumahan ini dapat menekan beban yang ditanggung pemerintah.

    Meski sepenuhnya menyerahkan keputusan penerapan tersebut pada pemerintah, Nixon berharap bahwa implementasi mencari sumber pendanaan baru bagi sektor perumahan tidak dilakukan melalui pungutan masyarakat.

    “Ke depannya apakah ini [Tapera] tidak akan ada pungutan lagi? Kita serahkan ke pemerintah saja, pemerintah paling tahu ini akan tetap ada pungutan atau tidak. Tapi kalau tidak ada ya kita senang-senang saja, masyarakat bebannya berkurang,” pungkasnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, skema implementasi dana abadi perumahan itu bakal bersumber dari APBN. Nixon mengusulkan, nantinya kucuran alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) perlu dibagi untuk disalurkan ke masyarakat dan untuk diinvestasikan guna mempertebal simpanan dana abadi tersebut. 

    “Dengan duit FLPP yang sama ditaruh di BP Tapera [Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat], BP Tapera lalu memutar dananya itu, katakanlah di SBN [surat berharga negara] dan dapat bunga 6%,” ujar Nixon. 

    Nantinya, imbal hasil 6% yang didapatkan dari investasi di SBN itu kemudian bisa digunakan untuk membayar selisih bunga KPR di masyarakat. Sehingga, masyarakat tetap hanya bayar 5% dari yang sebelumnya 9,5%. Menurutnya, skema dana abadi itu membutuhkan waktu 10 tahun. Namun, ke depannya beban APBN akan berkurang.

    Nixon lantas memberikan gambaran, bila skema dana abadi dijalankan 2024, maka pada 2034 sudah otomatis KPR subsidi bisa tersalurkan 500.000 hingga 600.000 rumah dalam setahun.

    Skema tersebut juga tidak hanya menyelesaikan permasalahan perumahan di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi sekaligus masyarakat berpenghasilan tanggung dengan penghasilan Rp8 juta hingga Rp15 juta.

  • Cak Imin Sebut Akan Ada Registrasi Ulang Terkait Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Cak Imin Sebut Akan Ada Registrasi Ulang Terkait Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Cak Imin Sebut Akan Ada Registrasi Ulang Terkait Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebut, bakal ada registrasi ulang bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan.
    Registrasi ulang tersebut terkait dengan rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran
    BPJS Kesehatan
    yang bakal mulai dilakukan pada akhir tahun 2025 ini.
    “Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang kepada para peserta BPJS Kesehatan, untuk bersiap-siap registrasi ulang. Dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali,” kata Muhaimin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Sebelumnya, Menko yang karib disapa
    Cak Imin
    ini mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan bakal memutihkan utang tunggakan iuran.
    “Ya, otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Akhir tahun ini untuk BPJS Kesehatan,” ujarnya.
    Namun, menurut Cak Imin, nantinya ada sejumlah syarat yang diberikan pemerintah kepada penerima manfaat yang tunggakan iuran BPJS Kesehatannya akan dihapuskan.
    Beberapa syaratnya adalah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), peserta beralih ke dalam kategori Peserta Bantuan Iuran (PBI), peserta dari kalangan tidak mampu, dan peserta dengan status PBPU dan BP nang diverifikasi Pemda.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana menghapus
    tunggakan BPJS Kesehatan
    . Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan sebanyak 23 juta peserta masih memiliki tunggakan dengan nilai lebih dari Rp 10 triliun.
    “Dulunya di Rp 7,6 triliun, tapi sekarang sudah lebih dari Rp 10 triliun,” ujarnya di Yogyakarta pada Minggu, 19 Oktober 2025.
    Ghufron memastikan, kebijakan penghapusan tunggakan ini tidak akan mengganggu arus kas BPJS Kesehatan selama pelaksanaannya tepat sasaran.
    Menurut dia, pencatatan dilakukan melalui mekanisme write off atau penutupan buku sehingga bersifat administratif semata.
    “Tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran baru bisa berdampak,” katanya.
    Untuk mendukung kebijakan ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
    “Tadi diminta dianggarkan Rp 20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada 22 Oktober 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Keras Said Didu saat Prabowo Sebut Bertanggung Jawab atas Whoosh: Presiden Cabut Taring Purbaya!

    Respons Keras Said Didu saat Prabowo Sebut Bertanggung Jawab atas Whoosh: Presiden Cabut Taring Purbaya!

    GELORA.CO –  Kata kunci “Whoosh” tengah trending topic di lini masa X atau Twitter, pada Selasa 4 November 2025 sore ini.

    Kata kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikenal sebagai Whoosh sudah dicuit sebanyak 6.000 kali oleh warganet.

    Hal ini berkaitan utang jumbo yang harus dibayar PT KAI kepada debitur China. Tidak tanggung-tanggung, nilainya Rp2 triliun per tahun.

    Salah satunya pihak yang menyebut megaproyek ini adalah Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, yang sekarang dikenal sebagai kritikus pemerintah.

    Said Didu menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang seakan-akan mau menutup permasalahan yang ada dalam proyek tersebut.

    Pernyataan Prabowo dianggap mengebiri kegarangan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terhadap proyek ini.

    Sebagai bendahara negara ia menolak membayar utang PT KAI untuk proyek kereta cepat menggunakan dana APBN.

    “Taring Purbaya utk perbaikan dan membuka kasus mulai dicabut ?” cuit Said Didu melalui akun @msaid_didu, terlihat Selasa 4 November 2025.

    “Purbaya awalnya membuka bhw ada masalah utang whoosh, langsung DITUTUP oleh Presiden bhw tidak ada masalah. Demi apa pernyataan Presiden tsb ?” kritiknya.

    Diketahui, hari ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan urusan kereta cepat Jakarta-Bandung tak usah diributkan lagi. Ia mengaku yang akan bertanggung jawab.

    “Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam kata sambutannya saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025.

    Lebih lanjut disampaikan, pemerintah tidak menghitung untung-rugi yang berhubungan dengan layanan publik. Hal serupa dikatakannya berlaku di seluruh dunia. ***

  • Cak Imin Ungkap Pemutihan Utang BPJS Kesehatan Dimulai Akhir Tahun Ini

    Cak Imin Ungkap Pemutihan Utang BPJS Kesehatan Dimulai Akhir Tahun Ini

    Jakarta –

    Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah akan segera melakukan pemutihan utang atau tunggakan tagihan BPJS Kesehatan bagi masyarakat golongan tertentu. Targetnya akhir tahun ini pemutihan tunggakan itu sudah bisa dilakukan.

    Pria yang karib disapa Cak Imin itu bilang akan ada registrasi ulang untuk masyarakat yang berhak dihapus tunggakannya di BPJS Kesehatan.

    “Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang. Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang. Dan, registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali,” papar Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    Dia mengatakan nantinya tunggakan tagihan yang terutang bagi masyarakat yang berhak akan dibebankan kepada BPJS Kesehatan yang mendapat suntikan dana dari pemerintah.

    “Ya, otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan,” ujar Cak Imin.

    Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan peserta iuran BPJS Kesehatan. Anggaran sebesar Rp 20 triliun telah disiapkan pemerintah yang berasal dari APBN.

    Pemutihan ini hanya dilakukan kepada peserta BPJS Kesehatan yang memenuhi syarat. Salah satunya adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mereka yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

    “Pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen dulunya mandiri sendiri membayar, lalu nunggak padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan. Atau dibayarin Pemda, itu masih punya tunggakan, tunggakan itu dihapus,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025) yang lalu.

    Pemutihan tersebut dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu peserta yang akan diputihkan tunggakannya harus terdaftar dalam DTSEN.

    “Dia harus masuk DTSEN, dia harus orang yang memang miskin atau tidak mampu,” tuturnya.

    Pemutihan ini untuk utang maksimal 24 bulan. Misalnya, jika peserta menunggak sejak tahun 2014 maka BPJS kesehatan hanya akan menghitung yang 24 bulan atau 2 tahun. Nilai tunggakan sendiri diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun.

    “Kalaupun tahun 2014 mulai, ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun cukup,” sebutnya.

    (acd/acd)

  • Anggota DPR ungkap warga Kaltim minta pemerintah untuk perbaiki jalan

    Anggota DPR ungkap warga Kaltim minta pemerintah untuk perbaiki jalan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum mengungkapkan dia banyak menerima keluhan dari warga yang selama ini mendambakan adanya perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan-jalan rusak di Kalimantan Timur (Kaltim).

    Infrastruktur jalan lintas wilayah di Kalimantan Timur, kata dia, menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Banyak daerah di pelosok belum terhubung karena akses yang buruk sehingga menghambat pemerataan pembangunan.

    “Kasihan, bertahun-tahun jalan lintas yang menghubungkan wilayah di Kaltim seperti dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu, dari Kutai Timur ke Berau, kondisi infrastrukturnya rusak, berlubang, rawan banjir dan longsor,” kata Harum di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan salah satu jalur di Kaltim yakni jalur lintas Sotek-Bongan merupakan ruas strategis yang menghubungkan empat kabupaten yakni Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat. Bahkan menjadi akses penting pendukung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Namun karena belum tersentuh pembangunan, menurut dia, mobilitas warga jadi terhambat, bahkan akses ke rumah sakit sangat sulit dan penuh perjuangan. Dia pun mendesak pembangunan ruas jalan antar wilayah di Kaltim harus menjadi prioritas untuk menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan.

    Di sisi lain, dia pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkomitmen untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur merata dan berkeadilan agar masyarakat pedalaman juga bisa menikmati jalan yang mantap.

    Dia mengaku optimis, infrastruktur jalan poros di wilayah Kaltim akan mendapat prioritas pembangunan dari APBN Pemerintah Pusat maupun APBN Pemprov Kaltim.

    “Insya Allah dalam 3-5 tahun ke depan masyarakat di daerah Kaltim sudah bisa menikmati jalan mulus antar wilayah. DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan bagi masyarakat agar bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kaltim,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Ambil Tanggung Jawab Utang Whoosh, Tere Liye: Bapak yang Menjawab, Rakyat yang Menanggung

    Prabowo Ambil Tanggung Jawab Utang Whoosh, Tere Liye: Bapak yang Menjawab, Rakyat yang Menanggung

    Fajar.co.id, Jakarta — Penegasan Prabowo yang akan menanggung utang kereta cepat Whoosh, kini jadi sorotan banyak pihak. Pernyataan itu menuai kritikan meski ada pula yang mendukung.

    Salah satu yang mengkritik tajam adalah penulis kondang Indonesia yang juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Tere Liye.

    “Iya, Bapak yang ‘menjawab’, rakyat yang ‘menanggung’ sesungguhnya,” tulis Tere Liye, dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (4/11/2025).

    Karena, lanjut pria bernama asli Darwis itu, mau apapun solusinya, kereta cepat ini tetap saja pada akhirnya tanggungan rakyat. Danantara? Yes, itu tetap duit rakyat juga. APBN? Apalagi yang ini.

    “Sejak kapan proyek-proyek beginian pakai duit pribadi pejabat-pejabat? Apalagi duit Prabowo, Gibran, Jokowi,” sindir penulis novel-novel best seller itu.

    Ini tuh, sambung Tere Liye, halunya luar biasa jika ada pejabat-pejabat yang sok gagah mau bertanggung jawab soal kereta cepat.

    “Yang ada, kamu-kamu sekalian maksa banget jadi pejabat, biar bisnis kamu jalan toh? Tidak macet. Biar anak mantu dapat pekerjaan,” kritik Tere Liye, menyindir pernyataan lawas Prabowo dan Jokowi.

    Sayangnya, lanjut dia, rakyat Indonesia itu masih lamaaaa sekali pintarnya. Mereka lebih memilih jejeritan, joget-joget, dilempari kaos, sembako, amplop.

    “Bukan milih mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih prioritas, dan betulan berdampak nyata ke penghasilan rakyat banyak,” tutup Tere Liye. (sam/fajar)

  • AHY ungkap Skema Penggunaan APBN untuk Tangani Utang Kereta Cepat

    AHY ungkap Skema Penggunaan APBN untuk Tangani Utang Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan opsi untuk mengikutsertakan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (3/11/2025), Agus atau AHY menyebut pemerintah dan Danantara tengah bernegosiasi untuk skema penanganan utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu. 

    Pemerintah dan Danantara juga secara simultan berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang dengan China Development Bank (CDB).

    AHY mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang Whoosh. Sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Danantara sebelumnya yakni untuk prasarana Whoosh diserahkan ke pemerintah. 

    Menurutnya, ada opsi yang berkembang untuk memisahkan pengelolaan sarana Whoosh yang meliputi rangkaian keretanya, serta prasarana seperti stasiunnya. 

    “Inilah yang saya sampaikan tadi. Ada bagian nanti pengembangan konsep ini, sementara ada sejumlah opsi. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit, ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

    Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya dikelola terpisah untuk sarana dan prasarananya. Seperti kereta jarak jauh maupun kereta komuter dalam kota, sarana atau rangkaian kereta dikelola dan dimiliki oleh BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, sedangkan infrastruktur stasiunnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

    Adapun Whoosh dikelola secara keseluruhan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Perusahaan patungan Indonesia dan China itu sebagian besar sahamnya atau 60% dimiliki oleh konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang dipimpin oleh KAI.

    Kini, pemerintah tengah menggodok opsi agar beban pengelolaan prasarana Whoosh nantinya diserahkan ke pemerintah. “Nah harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik. Dan ada bisa dikatakan sharing responsibility atau burden sharing,” terang AHY.