Tak Ingin Buru-buru Bangun “Giant Sea Wall”, AHY: Proyek Besar Butuh Perencanaan Matang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY) menyatakan tidak ingin tergesa-gesa membangun
tanggul laut raksasa
(
giant sea wall
) meski sudah ada perintah Presiden
Prabowo Subianto
untuk membentuk Satgas Tanggul Laut.
AHY menuturkan, proyek besar butuh perencanaan yang matang.
“Ini adalah sebuah proyek yang besar, kita terlebih dahulu harus matangkan konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu dianulir kemudian. Ini masih butuh waktu karena ini adalah sebuah proyek yang besar yang juga membutuhkan perencanaan yang matang,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menuturkan, saat ini pihaknya terus menyusun dan mempelajari konsep tanggul laut, begitu pun memutakhirkannya.
Terlebih, Presiden Prabowo mengarahkan agar tanggul laut tidak hanya dibangun di Jakarta, tetapi juga Banten, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
“Oleh karenanya, kami bersama dengan kementerian teknis terkait, Kementerian PU, Bappenas, dan semua
stakeholder
lainnya, termasuk ini juga akan melibatkan banyak pemerintah daerah,” tuturnya.
AHY tidak memungkiri bahwa semua pihak harus duduk bersama dan mendengarkan aspirasi, sekaligus mencari solusi yang terbaik.
Adapun pemilihan wilayah yang menjadi tahap awal pembangunan, akan melihat prioritas.
“Tentunya nanti akan kita lihat prioritasnya, dan kita hadapkan juga kepada anggaran yang tersedia,” jelas AHY.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo memerintahkan AHY membentuk Satuan Tugas (Satgas)
Tanggul Laut Raksasa
atau
Giant Sea Wall
.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
“Kemenko IPK, Pak AHY, mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk
giant sea wall
. Beliau diminta untuk membuat semacam satgas khusus untuk penanganan pesisir pantai utara Jawa,” kata Diana.
Giant sea wall
akan membentang dari Tangerang, Banten ke Gresik, Jawa Timur, sepanjang 946 kilometer dengan perkiraan investasi jumbo.
Giant sea wall
memiliki peluang investasi besar, mulai dari potensi pendapatan jalan tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung.
Sebagai informasi,
giant sea wall
masuk ke dalam daftar
Proyek Strategis Nasional
(PSN) baru yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.
“Nanti tidak hanya dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), diharapkannya juga malah justru swasta,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: APBN
-
/data/photo/2025/03/12/67d1bc10c9d46.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tak Ingin Buru-buru Bangun “Giant Sea Wall”, AHY: Proyek Besar Butuh Perencanaan Matang")
Tak Ingin Buru-buru Bangun “Giant Sea Wall”, AHY: Proyek Besar Butuh Perencanaan Matang
-
Penerimaan Pajak Diramal Tak Setinggi Proyeksi, Defisit Melebar ke 2,8%?
Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak yang turun 41,9% pada Januari 2025 diramal berpengaruh terhadap defisit anggaran.
Kebutuhan belanja terpaksa dipasok melalui pembiayaan anggaran yang lebih banyak dari yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, defisit anggaran berpotensi melebar dari rencana 2,53% terhadap PDB.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai jika tren penurunan pajak berlanjut, penerimaan negara bisa mengalami shortfall hingga Rp300 hingga Rp400 triliun, yang otomatis menggembungkan defisit.
“Berdasarkan prediksi kami pada akhir Januari 2025 lalu, potensi defisit hingga Rp800 triliun atau hampir 3% PDB adalah skenario yang realistis jika situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/3/2025).
Apalagi, dengan janji kampanye Presiden Prabowo-Gibran yang mengandalkan belanja tinggi, terutama belanja sosial dan pangan, ruang fiskal untuk pemotongan belanja menjadi terbatas.
Sementara di sisi lain, utang baru untuk menutup defisit akan menjadi lebih mahal, karena pasar obligasi sudah mulai bereaksi negatif melihat penerimaan negara yang anjlok.
Imbal hasil atau yield obligasi negara (SUN) sudah mulai naik, menandakan pasar menuntut premi risiko lebih tinggi untuk utang pemerintah, akibat kekhawatiran fiskal.
Achmad memandang jika pemerintah terus memaksakan belanja tanpa disertai penerimaan yang memadai, maka risiko pembengkakan utang akan meningkat, memperbesar beban bunga utang yang sudah melebihi Rp500 triliun per tahun.
Di sisi lain, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan memang adanya pelebaran defisit karena terdapat potensi belanja yang lebih besar di tengah penurunan aktivitas ekonomi.
Sementara Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengamini bahwa penerimaan pajak terhantam dari segala sisi.
Selain Coretax, target penerimaan 2025 juga masih mengacu pada PPN 12%, sementara kebijakan tersebut nyatanya batal karena pemerintah menggunakan nilai lain 11/12 (alhasil PPN tetap 11%).
Belum lagi, daya beli yang relatif lemah akan berpengaruh terhadap setoran pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) individu maupun badan. Sementara penerimaan dari komoditas perlu diwaspadai karena terjadi penurunan harga, seperti batu bara dan nikel.
“Jadi tahun ini targetnya [defisit] 2,53% dari PDB, mungkin bisa 2,6% hingga 2,8% [akhir tahun],” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).
Dalam postur APBN 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara senilai Rp3.005,13 triliun yang utamanya bersumber dari pajak yang mencakup Rp2.189,31 triliun. Sementara belanja direncanakan senilai Rp3.621,3 triliun.
-
AHY: “Giant sea wall” tak boleh tergesa-gesa karena tak bisa dianulir
Kami terlebih dahulu harus matangkan konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu dianulir kemudian
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa karena infrastruktur tersebut tidak bisa dianulir di masa depan.
AHY menjelaskan bahwa pihaknya bersama kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas dan pemangku kepentingan lain terus menyusun konsep yang mutakhir agar perencanaan matang.
“Ini adalah sebuah proyek yang besar. Kami terlebih dahulu harus matangkan konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu dianulir kemudian,” kata AHY usai memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Menko AHY mengatakan bahwa pihaknya serta kementerian terkait terus mempelajari dan mematangkan perencanaan pembangunan tanggul raksasa di pantai utara Pulau Jawa tersebut.
Menurut dia, proyek pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang dari Banten, Jakarta, Cirebon, hingga Jawa Timur tersebut juga memerlukan diskusi dari pemerintah daerah yang terlibat untuk menyerap aspirasi dan menghasilkan solusi terbaik.
“Ini juga akan melibatkan banyak pemerintah daerah. Presiden dalam arahan beliau kan (tanggul laut) tidak hanya Jakarta, tapi Jakarta, Banten, Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur, tentu kami harus duduk bersama dan mendengarkan aspirasi sekaligus juga mencari solusi yang terbaik,” kata AHY.
AHY menambahkan bahwa perencanaan yang matang terhadap proyek tanggul laut ini juga mempertimbangkan pada kemampuan APBN membiayai proyek tersebut.
Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Proyek Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa masuk dalam daftar indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029.
Adapun dalam daftar tersebut untuk lokasinya direncanakan meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.
Presiden Prabowo berencana membangun tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Presiden, dalam beberapa kesempatan, mengakui pembangunan tanggul laut bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu puluhan tahun.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
Mendagri sebut tim blusukan cek efisiensi di daerah dipimpin Sekjen
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir ditugaskan memimpin tim yang mengecek pelaksanaan efisiensi anggaran di daerah.
“Nanti dipimpin oleh Sekjen untuk memelototi semua daerah,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dan disaksikan di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa tim Kemendagri tersebut akan beranggotakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, hingga Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.
“Nah, teman-teman di daerah, provinsi, kabupaten/kota, kami akan memelototi (efisiensi anggaran),” ujarnya.
Sementara itu, Tito menjelaskan bahwa dirinya telah membuat Surat Edaran nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang memberikan kewenangan kepada seluruh kepala daerah untuk mengefisiensikan anggaran
Dalam SE tersebut, lanjut dia, kepala daerah dapat melakukan efisiensi dengan tetap menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk program janji politik maupun yang mengakomodasi program pemerintah pusat.
“Mulai dari program ketahanan pangan, hilirisasi, dan MBG (Makan Bergizi Gratis). MBG sentralistik, tetapi daerah punya peran. Kemudian, ada lagi yang baru, Sekolah Rakyat untuk nanti ada 200 Sekolah Rakyat di tahun ini yang akan dibuat untuk rakyat miskin,” kata Mendagri menjelaskan sejumlah program pemerintah pusat tersebut.
Adapun SE tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025 -
Senyum Sri Mulyani saat Merespons Isu Mundur dari Kabinet Prabowo – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat dan buka bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Buka bersama tersebut digelar di tengah isu ia akan mundur dari kabinet.
Usai buka bersama Sri Mulyani tidak berkomentar terkait isu tersebut ia hanya melemparkan senyum kepada awak media.
Dalam foto yang diunggah Sekretariat Kabinet, Sri Mulyani tampak menyantap makan berdua dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam penjelasan foto tersebut dituliskan momen buka bersama antara Presiden dengan Sri Mulyani berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban.
“Suasana penuh keakraban Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbuka puasa di Istana Negara, sore ini,” tulis akun @sekretariat.kabinet, dilihat Rabu (12/3/2025).
Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuannya dengan Prabowo ia hanya melaporkan mengenai APBN 2025.
“Melaporkan saja terkait APBN,” katanya.
Terkait dengan konferensi Pers realisasi APBN KiTa 2025, Sri Mulyani membenarkan akan dilakukan pada Kamis esok. Konferensi pers akan menyampaikan realiasasi serta pembiayaan yang telah dilakukan pemerintah dalam periode Januari-Februai 2025.
“Iya, nanti. Januari-Februari,” katanya.
Sri Mulyani enggan berkomentar lebih jauh mengenai realisasi APBN dalam dua bulan pertama di 2025 tersebut. Termasuk mengenai kabar bahwa APBN di Januari defisit, Rp 23,5 triliun.
“Ya konferensi pers besok aja lah,” katanya.
-
Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk melaporkan kinerja APBN.
Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama kurang lebih 2 jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.
“Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan.
Sri Mulyani enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden malam ini. Selepas menyebut melapor soal APBN, Sri Mulyani langsung berjalan menuju kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain.
Beberapa kali Sri Mulyani meminta wartawan untuk menunggu isi konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung esok hari (13/3).
Sri Mulyani membenarkan informasi Kementerian Keuangan bakal menggelar jumpa pers mengenai realisasi APBN untuk periode Januari 2025 dan Februari 2025.
“Iya nanti Januari, Februari, nanti ya,” kata Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan menjadwalkan konferensi pers untuk mempublikasikan laporan realisasi APBN untuk periode Januari 2025 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis. Konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) itu akan dipimpin langsung oleh Menkeu Sri Mulyani.
APBN KiTa merupakan publikasi bulanan mengenai realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
Selepas bertemu Presiden hari ini, Sri Mulyani juga sempat ditanya wartawan soal rumor yang menyebut dia berencana mundur sebagai menteri keuangan.
Sri Mulyani, saat mendengar pertanyaan itu, hanya tersenyum lebar, dan memilih tak menjawab.
Di Istana Kepresidenan hari ini, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri dan wakil menterinya, di antaranya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Presiden juga pada Rabu siang memanggil Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025 -
Sri Mulyani Rapel Umumkan Kinerja APBN Besok, Gara-gara Penerimaan Jeblok?
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan merilis data kinerja APBN selama dua bulan sekaligus atau Januari-Februari 2025 pada konferensi pers APBN KiTa yang rencananya digelar esok hari, Kamis (13/3/2025).
Sekadar informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui belum menerbitkan data kinerja APBN Januari 2025 yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan maupun belanja negara.
Data itu seharusnya diterbitkan pada Februari 2025 lalu. Namun karena penerimaan Januari jeblok, pemerintah seolah mengulur-ulur waktu untuk mengumumkan ke publik.
Menariknya, Sri Mulyani justru menyebut pengumuman data APBN itu akan dirapel untuk dua bulan sekaligus yakni Januari-Februari 2025, pada Maret 2025 ini.
“Iya, nanti. Januari-Februari,” ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Sri Mulyani pun enggan memerinci lebih lanjut mengenai data APBN yang akan dirilis nantinya. Di sisi lain, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkap bahwa kedatangannya ke Istana sore ini untuk membahas laporan kinerja APBN dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya melaporkan saja terkait APBN,” katanya kepada wartawan.
Tidak lama kemudian, Sri Mulyani langsung menaiki mobil yang telah menunggunya dekat Pilar Istana Kepresidenan, dan bergerak menuju keluar Kompleks Istana.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga enggan menanggapi soal data penerimaan pajak Januari 2025 yang anjlok menjadi Rp88,89 triliun atau 41,86% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak di bulan yang sama pada tahun lalu atau Januari 2024 senilai Rp152,89 triliun.
Adapun data APBN KiTa Januari 2025 itu tertuang dalam dokumen Kemenkeu yang sempat diunggah di situs resmi. Data itu sebelumnya sempat tidak dirilis pada Februari 2025 lalu, sehingga menyebabkan publik dan investor menunggu.
“Besok saja di konferensi pers saya ya,” katanya kepada wartawan setibanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Sebelumnya, dokumen APBN KiTa untuk data APBN Januari 2025 muncul di situs resmi Kemenkeupada Rabu (12/3/2025) pagi. Namun, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 12.15 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.
Pada pekan lalu, Jumat (7/3/2025), Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan data kinerja APBN itu setelah melakukan sejumlah penyesuaian.
“Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjusment, kita akan segera memberikan penjelasan,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Saat ditanya mengenai alasan ditundanya APBN KiTa Januari 2025, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan memerinci lebih lanjut.
“Tadi kan sudah dijawab. Terima kasih, ya,” ujarnya sambil berjalan menuju mobil yang telah menunggunya.
-
Hadirkan BTP dan Konsultan, Pemkot Bogor Kaji Jalan Amblas di Batutulis
JABAR EKSPRES – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat (BTP Bandung), Endang Setiawan kembali mendatangi lokasi jalan amblas di Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan pada Rabu (12/3/2025).
Jenal Mutaqin menyebut, kedatangannya ke titik bencana longsor itu lantaran ingin memastikan agar pengerjaan perbaikan jalan segera dilakukan.
“Hari ini, tim dari BTP dan konsultan sudah mulai menghitung ukuran serta melakukan kajian mengenai besaran anggaran, durasi pengerjaan, dan target penyelesaiannya,” kata Jenal di sela-sela kunjungan.
BACA JUGA:Solusi Longsor Batutulis, Pemkot Bogor Ambil Keputusan Ini!
“Mereka membutuhkan dua hari untuk menyelesaikan kajian ini,” imbuh dia.
Dalam dua hari tersebut, sambung Jenal, akan dibuatkan timeline pekerjaan, termasuk rincian tahapan dan estimasi waktu pengerjaan.
“Setelah kajian tersebut selesai, masyarakat akan diinformasikan kembali,” ucap Jenal.
BACA JUGA:Pemkot Bogor Masih Petakan Solusi Permanen Longsor Batutulis
Ia menegaskan, terkait pembiayaan, ada beberapa mekanisme yang bisa digunakan dari sejumlah sumber, baik dari APBN maupun APBD.
“Akan kami upayakan, yang terpenting adalah solusi terbaik bagi warga Bogor. Kami terus berikhtiar untuk itu,” tuturnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, kata dia, terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk menentukan langkah yang efektif, efisien, dan terukur guna meminimalisir kesalahan teknis.
“Kami mohon doa agar kami dapat menyelesaikan dan memulihkan bencana ini, yang sebenarnya tidak hanya terjadi di Batutulis saja. Warga sekitar Batutulis, Cipaku, dan Pamoyanan semoga diberikan kekuatan. Meskipun sudah ada jalur sementara, saya rasa masih kurang representatif,” tukas Jenal. (YUD)
-
/data/photo/2025/03/12/67d1801f91524.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Sri Mulyani Senyum Saat Ditanya Isu Bakal Mundur dari Kabinet")
Sri Mulyani Senyum Saat Ditanya Isu Bakal Mundur dari Kabinet
Sri Mulyani Senyum Saat Ditanya Isu Bakal Mundur dari Kabinet
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –Menteri Keuangan
Sri Mulyani
Indrawati hanya tersenyum menanggapi kabar dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan di
Kabinet Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Momen ini terjadi seusai Sri Mulyani menemui Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
“Bu, ada info soal ibu mundur,” tanya wartawan, Rabu.
Mendengar pertanyaan itu, perempuan yang karib disapa Ani ini hanya tersenyum memperlihatkan barisan gigi berwarna putihnya.
Ia mengaku bertemu dengan Prabowo sejak Rabu sore hinga malam untuk melaporkan soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
APBN
).
“Ya melaporkan aja, mengenai APBN,” kata Ani singkat sembari berjalan menuju mobil dinas.
Pdaa kesempatan yang sama, Ani juga ditanya soal konferensi pers laporan APBN Kita periode Januari 2025 yang belum kunjung dirilis, di tengah isu kinerja pajak yang anjlok.
Sebab biasanya, konferensi pers realisasi APBN diadakan setiap bulan.
Namun, Sri Mulyani tidak memberikan jawaban detail.
“Iya nanti Januari-Februari nanti ya. Ya konferensi pers besok saja, lah, (dibahas). Makasih, ya,” ucap Sri Mulyani menyudahi.
APBN Kita adalah publikasi bulanan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Mensos Gus Ipul dan Kepala Daerah Jateng Matangkan Rencana Sekolah Rakyat
Jakarta –
Kementerian Sosial RI (Kemensos) fokus mempersiapkan program Sekolah Rakyat, salah satunya di wilayah Jawa Tengah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerangkan tahapan persiapan Sekolah Rakyat saat ini sudah berjalan dan dalam waktu kurang dari tiga bulan, sekolah ini akan mulai beroperasi.
“Sekarang sudah jalan, kurang tiga bulan lagi kita akan buka. Memang ini cepat sekali, persiapannya juga kita harus lembur terus,” ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).
Hal ini disampaikan Gus Ipul saat menghadiri sosialisasi dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah. Acara berlangsung di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Rabu (12/3).
Dalam kesempatan tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul hadir bersama Wamensos Agus Jabo Priyono. Persiapan tersebut mencakup pendalaman konsep, penyusunan instruksi presiden, peraturan presiden, cetak biru, serta penetapan tim formatur.
Selain itu, rekrutmen tenaga pendidik dan pendaftaran calon peserta didik juga sudah mulai diproses. Selain sosialisasi program, Gus Ipul dan kepala daerah berdiskusi tentang rancangan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Para bupati dan wali kota yang hadir menyampaikan potensi lahan serta aset yang bisa direvitalisasi untuk dijadikan sekolah. Pembentukan Sekolah Rakyat dapat menggunakan tiga pendekatan, pertama menggunakan aset gedung yang telah ada.
Aset-aset ini akan diverifikasi, dicatat, dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Pendekatan ketiga melalui pembangunan gedung baru. Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan minimal 5-10 hektare. Sesuai arahan Presiden, pembangunan ini akan dimulai tahun ini dengan target 200 sekolah.
“Dari 200 sekolah tersebut, 100 dibiayai oleh APBN dan 100 lainnya berasal dari bantuan berbagai pihak,” terang Gus Ipul.
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi prioritas dalam tahap awal implementasi program ini. Para kepala daerah yang hadir menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk mempercepat proses penyediaan lahan.
Mereka juga mengusulkan beberapa daerah prioritas yang memiliki angka kemiskinan tinggi untuk menjadi lokasi Sekolah Rakyat pertama di Jateng. Gus Ipul juga menjelaskan beberapa perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum lainnya.
Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk siswa dari keluarga miskin yang berprestasi dan akan menerapkan sistem boarding school dengan pembinaan 24 jam di lingkungan yang kondusif. Kurikulumnya mengkombinasikan standar nasional dan internasional, serta menekankan pendidikan karakter, kepemimpinan, dan bela negara.
Selain itu, seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh negara. Gus Ipul menegaskan pembiayaannya 100% gratis, termasuk seragam, alat-alat sekolah, dan kebutuhan lainnya.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi merespons penjelasan Gus Ipul dengan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh program ini. Ia menyambut baik gagasan Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata untuk memutus rantai kemiskinan di Jateng.
“Kami sangat menerima baik program ini karena sejalan dengan upaya kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat, baik dalam hal penyediaan lahan maupun koordinasi dengan pemerintah pusat agar sekolah ini dapat segera beroperasi,” ujar Luthfi.
Senada, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ia mengatakan Sekolah Rakyat ini merupakan langkah besar dalam upaya menciptakan pemerataan pendidikan di Jateng, terutama bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan ekonomi.
Lebih dari sekadar sekolah, Sekolah Rakyat juga akan memberikan pendampingan pasca kelulusan, memastikan bahwa para alumni mendapatkan akses yang lebih baik ke dunia kerja atau pendidikan lanjutan. Konsep ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
(akn/ega)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu