Xcloud.id

Topik: APBN

  • APBN Februari 2025 defisit Rp31,2 triliun

    APBN Februari 2025 defisit Rp31,2 triliun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    APBN Februari 2025 defisit Rp31,2 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target, dengan rincian Rp187,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.

    Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terserap sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target.

    Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp127,9 triliun.

    Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari target.

    Dengan menghitung selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang, keseimbangan primer tercatat surplus Rp48,1 triliun.

    Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang. Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

    Akan tetapi, realisasi pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp220,1 triliun. Realisasi itu setara 35,7 persen dari target APBN 2025.

    Sri Mulyani pun mengakui terjadi penarikan pembiayaan yang cukup besar pada dua bulan pertama tahun 2025. “Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Menkeu menjelaskan alasan pihaknya baru menyampaikan laporan APBN setelah menundanya selama sebulan.

    Kementerian Keuangan menunggu sampai data cukup stabil sebelum disampaikan kepada publik. Hal itu bertujuan untuk menghindari risiko misinterpretasi terhadap data-data yang disampaikan.

    Sebagai informasi, APBN KiTa merupakan publikasi bulanan mengenai realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    APBN KiTa biasanya dilaporkan pada bulan setelah periode realisasi. Artinya, realisasi APBN Januari umumnya dilaporkan pada Februari, realisasi Februari dilaporkan pada Maret, dan seterusnya.

    Namun kali ini, realisasi Januari hingga Februari 2025 disampaikan dalam satu waktu yang sama, yakni pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025

    Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 18:24 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran belanja pemerintah tidak akan mengganggu target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Efisiensi tetap pada penurunan belanja, baik di pusat dan daerah, yang mencapai Rp306,69 triliun. Ini direalokasikan, sehingga postur APBN tidak berubah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan terdapat dua fokus utama dalam arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemangkasan anggaran, yakni efisiensi dan prioritas. 

    Maksudnya, anggaran yang berpotensi menjadi pemborosan dialihkan untuk belanja program prioritas pemerintah.

    Dengan demikian, perubahan yang terjadi sifatnya berupa pergeseran belanja. Sementara jumlah target belanja negara tetap sesuai yang tercantum dalam UU APBN 2025, yakni sebesar Rp3.621,3 triliun.

    “Belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun, transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Itu komposisi bisa berubah, tapi total besarnya tetap Rp3.621,3 triliun,” ujar Menkeu.

    Sri Mulyani kembali menegaskan efisiensi anggaran lebih bersifat refocusing dan reposturing dari postur belanja. 

    Pengelolaan anggaran negara secara keseluruhan akan tetap berpacu dengan target yang telah ditetapkan.

    “Defisit APBN 2025 didesain 2,53 persen dari PDB. Itu masih menjadi pedoman pelaksanaan APBN kita,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan menyisir pos belanja yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), kegiatan seminar, hingga acara seremonial.

    Sedangkan belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial terbebas dari target efisiensi, termasuk di antaranya gaji dan tunjangan pegawai, subsidi energi, hingga anggaran pendidikan dan kesehatan.

    Sementara pada anggaran transfer ke daerah, efisiensi menyasar kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

    Dana transfer daerah yang tetap diprioritaskan meliputi gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan kesehatan, hingga dana desa untuk pelayanan publik.

    Untuk diketahui, APBN per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB.

    Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun. 

    Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Menurut Sri Mulyani, kinerja ini masih sesuai dengan target APBN.

    Sumber : Antara

  • Ada Efisiensi, Bagaimana Kondisi APBN 2025 Sekarang?

    Ada Efisiensi, Bagaimana Kondisi APBN 2025 Sekarang?

    Jakarta: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Baik dari sisi pendapatan maupun belanja, pertumbuhan negatif menjadi tantangan utama bagi stabilitas fiskal negara.
     
    Per akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN 2025. Namun, angka ini mengalami kontraksi sebesar -20,8 persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama di tahun sebelumnya (year on year/yoy). 
     
    Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari alokasi yang tersedia, tetapi tetap mengalami penurunan -7,0 persen dibandingkan tahun lalu.

    Menurut Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, penerimaan pajak menjadi salah satu faktor utama penurunan ini. 
     
    “Penerimaan pajak kurang dari yang diharapkan, hanya mencapai Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target, dengan pertumbuhan negatif -25 persen secara tahunan. Tren ini menyoroti perlunya strategi penerimaan yang lebih kuat untuk mendukung stabilitas fiskal,” ujar Hosianna dilansir Media Indonesia, Kamis, 13 Maret 2025.
     

    Belanja pemerintah terkendala efisiensi

    Selain pendapatan yang menurun, belanja negara juga mengalami penurunan signifikan, terutama di sektor Kementerian dan Lembaga (K/L). 
     
    Realisasi belanja K/L mencapai Rp83,6 triliun atau 7,2 persen dari target, dengan kontraksi -30,3 persen secara tahunan.
     
    Namun, belanja pemerintah masih menunjukkan peningkatan dalam hal transfer ke daerah (TKD). 
    Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada Januari dan Februari, TKD telah mencapai Rp136,6 triliun, atau 14,9 persen dari target, dengan pertumbuhan 1,43 persen dibandingkan tahun lalu.
    Defisit anggaran dan strategi pembiayaan
    Hosianna mengatakan, defisit anggaran kali ini merupakan yang pertama sejak Februari 2021. Hal ini beriringan dengan penerbitan obligasi bruto pemerintah yang mencapai Rp149,44 triliun hingga 10 Maret 2025, meningkat 28,6 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp116,23 triliun.
     
    Defisit anggaran tahun ini diproyeksikan mencapai Rp616,2 triliun atau sekitar 2,53 persen dari PDB. Pemerintah berencana menerbitkan obligasi bruto sebesar Rp1.442,6 triliun, dengan Rp642,6 triliun dalam bentuk penerbitan neto dan Rp800 triliun untuk membayar jatuh tempo utang.
     
    “Meningkatnya jatuh tempo obligasi akibat stimulus pasca-COVID dapat mendorong peningkatan penerbitan hingga tahun 2030,” ucap Hosianna.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Kemiskinan Ekstrem Jadi Sorotan, Cak Imin Usulkan Optimalisasi Dana Umat

    Kemiskinan Ekstrem Jadi Sorotan, Cak Imin Usulkan Optimalisasi Dana Umat

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025. Rapat dilakukan bersama kementerian yang menjadi bagian penanganan kemiskinan.

    Muhaimin mengatakan bahwa rapat membahas pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Hal ini juga dalam rangka menyiapkan pelaksanaan Inpres Penanggulangan Kemiskinan.

    Dia menjelaskan salah satu isu penting yang diprioritaskan tersebut adalah konsolidasi seluruh bentuk bantuan sosial dan subsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan APBN terdistribusikan dengan efektif dan efisien.

    “Sehingga APBN yang akan menangani kemiskinan ini akan lebih dikonsolidasikan supaya tepat sasaran,” kata Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin.

    Penyaluran bantuan tepat sasaran

    Cak Imin menyinggung terbentuknya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam kaitannya pengentasan kemiskinan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan bahwa faktor lain yang dapat diintegrasi untuk pengentasan kemiskinan salah satunya adalah dengan mengkonsolidasikan dana umat.

    Ia meyakini, jika DTSEN digunakan dalam penyaluran bantuan dari lembaga keagamaan, maka target pengentasan kemiskinan diharapkan bisa segera tercapai.

    “Selain APBN yang kira-kira sekitar total di semua kementerian itu ada Rp500 triliun lebih, kita berharap mengkonsolidasikan pundi-pundi dana umat masyarakat agar berfokus kepada kemiskinan, terutama badan amal zakat, Baznas, kita harapkan untuk mengkonsolidir agar prioritasnya ditujukan kepada penanggulangan kemiskinan,” kata Cak Imin memungkasi.

    Dalam rilis Kemenko PM, rapat pengentasan kemiskinan pada lintas kementerian ini meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Kemudian Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamendagri sebut program Makan Bergizi Gratis dibiayai APBN

    Wamendagri sebut program Makan Bergizi Gratis dibiayai APBN

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. ANTARA/HO-DKIPS

    Wamendagri sebut program Makan Bergizi Gratis dibiayai APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Banyak teman-teman kepala daerah bertanya perlu nggak dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD,” sebut Wamendagri Bima Arya di Manado, Kamis (13/3).

    Di awal, kata dia, diarahkan untuk dititip dalam biaya tidak terduga, akan tetapi Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas dan jelas bahwa program makan bergizi tersebut terpusat.

    “Program pusat, semua dari APBN, nggak boleh dialokasikan APBD,” katanya.

    Apabila disiapkan dalam APBD, kata dia, maka anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah seperti kelas, toilet dan lainnya.

    “Wali Kota Surabaya mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi kemudian diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah,” ujarnya.

    Wamendagri menambahkan, tugas kepala daerah adalah memastikan terjadinya ekosistem yang menimbulkan efek menguntungkan untuk pelaku ekonomi daerah.

    “Supliernya dihubungkan dengan dapur, itu tugas pemda,” katanya.

    Karena itu, Wamendagri kembali berharap dukungan penuh pemerintah daerah untuk mengawal program ‘Makan Bergizi Gratis’ tersebut.

    “Visi besar, anggaran besar kalau di daerah tidak solid, tidak jadi ini barang pak. Jadi kita paham kenapa retret kemarin. Kalau berjalan sendiri-sendiri tidak akan nyambung,” ujarnya.

    Dia berharap, perlu dikoordinasikan bersama, dikawal bersama dan kolaborasi bersama terkait program Asta Cita, 17 program prioritas, serta delapan program hasil terbaik cepat.

    Sumber : Antara

  • Direktur CORE sebut deflasi juga dipengaruhi pelemahan daya beli

    Direktur CORE sebut deflasi juga dipengaruhi pelemahan daya beli

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Direktur CORE sebut deflasi juga dipengaruhi pelemahan daya beli
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 19:48 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan bahwa deflasi pada Februari 2024 juga dipengaruhi oleh faktor melemahnya daya beli masyarakat, bukan hanya faktor harga diatur pemerintah (adminestered price).

    Alasannya, menurut dia, selain kelompok tarif listrik, yang mengalami penurunan inflasi juga pada kelompok makanan.

    “Ini sesuatu yang tidak lazim, karena biasanya menjelang Ramadhan justru harga barang-barang sudah mulai merangkak naik, terutama akan meningkat lebih tinggi lagi pada Ramadhan dan Lebaran. Harganya itu justru mengalami penurunan, nah ini sesuatu yang tidak biasa dan bisa dikaitkan dengan penurunan daya beli secara umum,” ujar Faisal kepada Antara di Jakarta, Kamis.

    Di sisi lain, Ia tidak memungkiri bahwa faktor pendorong deflasi terbesar pada Februari 2024 yaitu dari harga diatur pemerintah (adminestered price), utamanya pada kelompok tarif listrik.

    “Kalau melihat dari komponen inflasi yang dikeluarkan memang yang paling besar sumbangannya adalah deflasi pada kelompok tarif listrik terutama. Tapi, jangan lupa juga bahwa yang deflasi bukan hanya itu ya,” ujar Faisal.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah deflasi pada Februari 2024 terjadi akibat pelemahan daya beli masyarakat, melainkan karena intervensi pemerintah.

    “Banyak yang memberikan interpretasi kita deflasi karena masyarakat lesu. Tidak juga,” ujar Sri Mulyani.

    Ia pun menilai rekor deflasi itu justru menjadi prestasi bagi Indonesia, mengingat banyak negara lain yang kesulitan untuk meneka angka inflasi yang relatif tinggi.

    “Jadi, ini adalah salah satu pencapaian Indonesia untuk stabilitas yang luar biasa bagus,” ujar Sri Mulyani.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen year-on-year (yoy) pada Februari 2025.

    Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, deflasi itu merupakan yang pertama kali terjadi sejak deflasi tahunan terakhir tercatat pada Maret 2000.

    Adapun, deflasi pada Februari 2025 sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pemakaian Januari dan Februari 2025 bagi pelanggan PLN dengan daya listrik 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah yang termasuk dalam komponen harga diatur pemerintah.

    Sumber : Antara

  • Kemendiktisaintek Siapkan Beasiswa S-3 dan Rp 2 Triliun Dana Riset

    Kemendiktisaintek Siapkan Beasiswa S-3 dan Rp 2 Triliun Dana Riset

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan hanya 25% dosen di Indonesia yang telah menamatkan pendidikan doktor (S-3). Menanggapi kondisi ini, Brian menegaskan pemerintah melalui Kemendiktisaintek akan memberikan beasiswa program S-3 bagi dosen guna meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.

    “Kami mengecek data bahwa dosen yang sudah lulus doktor baru 25%. Oleh karena itu, kami menjadikan program beasiswa S-3 sebagai salah satu prioritas Kemendiktisaintek agar kualitas pendidikan meningkat,” ujar Brian saat memberikan sambutan dalam forum silaturahmi dan diskusi panel bersama ratusan rektor serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN-PTS) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Selain program beasiswa, Brian menyebut pemerintah telah menyediakan dana riset lebih dari Rp 2 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan kerja sama industri.

    “Di luar dana riset ini, alokasi gaji dan tunjangan para dosen mencapai Rp 18,7 triliun untuk lebih dari 303.000 dosen,” tambahnya.

    Pemerintah juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui program Sekolah Garuda, yang akan mulai beroperasi di empat lokasi pada tahun 2025.

    Selain itu, Brian menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan Rp 15,43 triliun untuk beasiswa mahasiswa, yang akan diberikan kepada 1.062.364 penerima sepanjang tahun ini.

    “Kami ingin memastikan pendidikan tinggi dapat dinikmati oleh seluruh kalangan,” paparnya.

    Dalam kesempatan ini, Brian juga mengajak para rektor dan pimpinan PTN-PTS untuk menjadikan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai momentum memperkuat kolaborasi riset dan inovasi di kampus.

    “Mari kita jadikan arahan dari Bapak Presiden sebagai referensi. Setelah kembali ke kampus masing-masing, kita memiliki tugas mulia untuk melahirkan generasi penuh harapan serta melakukan riset dan inovasi yang berdampak,” tuturnya.

    “Bersama-sama, kita sambut era gemilang Indonesia dan menjadikan perguruan tinggi sebagai penopang kemajuan industri di Tanah Air,” pungkas Brian terkait beasiswa S-3 dan dana riset yang disiapkan Kemendiktisaintek.

  • Sri Mulyani Tegaskan Industri Tekstil Indonesia Tetap Tumbuh 4,3 Persen Meski Banyak Pabrik Tutup – Halaman all

    Sri Mulyani Tegaskan Industri Tekstil Indonesia Tetap Tumbuh 4,3 Persen Meski Banyak Pabrik Tutup – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tahun 2024 tumbuh 4,3 persen menandakan bahwa tetap kuat ditengah kabar bangkrutnya pabrik tekstil terbesar yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

    “TPT yang walaupun karena terjadinya berita terhadap suatu perusahaan mengalami kebangkrutan tapi TPT kita tumbuh 4,3 persen di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang negatif 2 persen,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa,​ di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Sri Mulyani bilang, industri alas kaki juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 6,8 persen, angka ini lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan -0,3 persen.

    “Akhir 2024 industri manufaktur kita baik yang labor intensif seperti dan alas kaki, namun terutama untuk industri kimia, elektronik, logam dasar itu mengalami kenaikan including makanan dan minuman,” papar dia.

    Bendahara negara bilang, capaian itu berkontribusi pada Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang tercatat cukup tinggi setelah India yakni 53,6. 

    “Kita lihat kontributor semuanya positif kecuali yang ekspor agak di bawah 50 outputnya positif, total permintaan positif 54,8, tenaga kerja 53, stok barang jadi 51 dan stok input produksi 54,1. Kalau punya input berarti dia mau memproduksi,” papar dia.

    Berdasarkan paparannya, ekspor industri TPT pada Januari 2025 tercatat 3,8. Sedangkan untuk industri alas kaki mencapai 17,0.

    “Untuk tekstil dan alas kaki Januari 2025 itu ekspornya tumbuhnya untuk alas kaki bahkan double digit 17 persen TPT memang rendah tapi itu positif di 3,8 persen mau mendekati 4 persen,” ucap dia. 

    “Jadi ini menggambarkan bahwa produksi dan aktivitas manufaktur di Indonesia itu tetap mampu bertahan residen bahkan mereka itu cukup kuat nggak cuman bertahan,” sambungnya.

  • 3 Strategi Presiden Prabowo Subianto Hapus Kemiskinan di Indonesia

    3 Strategi Presiden Prabowo Subianto Hapus Kemiskinan di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan anak dari keluarga miskin tidak akan terjebak dalam kemiskinan. Menurutnya, setiap anak harus memiliki kesempatan untuk bangkit dan mencapai kesejahteraan.

    “Anak orang miskin tidak boleh tetap miskin. Mereka harus bangkit dan membantu orang tuanya. Kita punya strategi untuk itu,” ujarnya dalam sambutan di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menciptakan kemakmuran dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

    Pertama, pemangkasan regulasi distribusi pupuk. Pemerintah telah memangkas 145 regulasi distribusi pupuk agar dapat langsung diterima oleh kelompok petani tanpa perantara yang memperumit proses. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi dan meningkatkan produktivitas pertanian.

    “Kami langsung potong jalur distribusi dari pabrik ke kelompok petani, tidak ada lagi birokrasi berbelit-belit,” tegasnya.

    Kedua, pendidikan sebagai prioritas utama. Berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat dan India yang lebih mengutamakan sektor pertahanan, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam APBN.

    Salah satu program unggulan dalam sektor pendidikan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi pelajar agar lebih sehat dan siap belajar.

    “Kami sadar bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membawa bangsa ini menuju kesejahteraan dan kemakmuran,” ujarnya.

    Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening ASN, agar kesejahteraan tenaga pendidik meningkat dan kualitas pengajaran semakin baik.

    Ketiga, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membasmi korupsi yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengaku geram dengan para koruptor yang menyalahgunakan sumber daya negara.

    “Masih banyak sekolah yang butuh perbaikan, tapi anggarannya dikorupsi. Kita akan usir para koruptor dari Indonesia. Kalau perlu, kita siapkan penjara di pulau terpencil, biar kalau mereka kabur, ketemu hiu,” tegas Presiden Prabowo Subiantom

  • Kementerian Keuangan Tarik Utang Baru Rp438,1 Triliun per Februari 2025

    Kementerian Keuangan Tarik Utang Baru Rp438,1 Triliun per Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp438,1 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penarikan Rp775,9 triliun utang sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp438,1 triliun tersebut setara 35,7% dari total target.

    “Sebagaimana capaian realisasi tadi, target pembiayaan berjalan sesuai rencana dengan tetap menjaga biaya yang efisien serta resiko yang terkendali,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Dia merincikan bahwa realisasi tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman. Hingga akhir Februari 2025, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penerbitan SBN senilai Rp238,8 triliun dan pinjaman sebanyak Rp14,4 triliun.

    Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang stagnan. Hingga akhir Februari 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp185 triliun atau setara 35,4% dari target APBN 2024.

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2025.

    “Pembiayaan APBN akan terus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan terukur dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta dinamika pasar keuangan,” jelas Thomas yang juga keponakan Presiden Prabowo itu.

    Sementara itu, secara keseluruhan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.909,13 triliun per 31 Januari 2025 atau setara 39,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Jumlah tersebut naik senilai Rp108,05 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Desember 2024. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.817,23 triliun dari SBN dan pinjaman Rp1.091,9 triliun.