Xcloud.id

Topik: APBN

  • Genjot Temuan & Produksi Minyak, RI Bakal Lelang 75 Blok Migas

    Genjot Temuan & Produksi Minyak, RI Bakal Lelang 75 Blok Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan bahwa akan ada sebanyak 75 wilayah kerja (WK) migas yang akan dilelang. Kegiatan lelang akan berlangsung pada tahun 2026-2027.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan bahwa pada tahun 2025 ini sedang dalam proses kegiatan 75 lelang Blok Migas dan selanjutnya akan dilakukan lelang pada tahun 2026-2027.

    Dia berharap, 100% investasi yang masuk berasal dari swasta atau non- Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Nah kalau APBN bisa juga atau seluruh revenue dari hulu migas kita kembalikan untuk eksplorasi di 75 blok migas baru ataupun tadi 65 basin, kemungkinan kita akan discover yang cukup lumayan,” ungkap Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR, Rabu (12/11/2025).

    Pihaknya mencatat terdapat sebanyak 65 basin atau cekungan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia yang belum dieksplorasi. Di mana terdapat potensi-potensi yang bisa menghasilkan lapangan migas dengan cadangan yang besar.

    Dengan adanya potensi-potensi raksasa itu, Indonesia bisa memenuhi asta cita Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan swasembada energi. “Nah ini potensi-potensi yang kita bisa menemukan giant discovery, karena dengan inilah kita bisa kembali ke swasembada energi, bahkan 1,6 juta barel bisa kita capai kembali,” ungkap Djoko.

    Djoko menambahkan, butuh anggaran yang cukup besar untuk memenuhi pencapaian swasembada energi melalui eksplorasi cekungan migas itu.

    “Kalau kita tidak menemukan cadangan-cadangan baru yang besar, maka cepat atau lambat dari 1,6 juta sekarang tinggal 600, Pak. Ini kita harus melakukan eksplorasi. Karena yang lain-lain itu mempertahankan saja sudah bagus,” ungkap Djoko.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Curhat Bos Wika: Proyek Kereta Cepat Bikin Beban Perusahaan Makin Berat

    Curhat Bos Wika: Proyek Kereta Cepat Bikin Beban Perusahaan Makin Berat

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Agung Budi Waskito, buka-bukaan jika perusahaan yang dipimpinnya kini semakin terbebani oleh penugasan di proyek kereta cepat atau Whoosh.

    Pasalnya, proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah beroperasi tengah terlilit utang jumbo, dan belum memberikan imbal hasil keuntungan bagi perusahaan.

    “Perseroan juga tengah menghadapi tantangan akibat penugasan investasi jangka panjang, seperti Kereta Cepat yang belum memberikan return bagi perusahaan. Sehingga semakin menambah beban berat bagi perusahaan,” ujarnya dalam sesi public expose WIKA, Rabu (12/11/2025).

    “Sehingga Wika membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bisa melakukan penyehatan, baik sekarang maupun ke depan,” kata Agung Budi Waskito.

    Terlebih, realisasi kontrak baru Wika pada semester I-III 2025 merosot jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan hanya mengantongi Rp 6,195 triliun kontrak baru, turun hingga 81,42 persen dari 2022.

    Kami harus akui bahwa tahun 2025 adalah tahun yang kami sangat tertekan, khususnya di omzet kontrak. Dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dimana efisiensi daripada APBN ini secara otomatis memang proyek di pemerintah berkurang cukup jauh.

    “Kami harus akui bahwa tahun 2025 adalah tahun yang kami sangat tertekan, khususnya di omzet kontrak. Dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dimana efisiensi daripada APBN ini secara otomatis memang proyek di pemerintah berkurang cukup jauh,” ungkapnya.

     

  • Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus yang salah satunya membahas mengenai keuangan negara sebelum berangkat ke Australia. Menariknya, meski secara spesifik membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak.

    Adapun dalam rapat tersebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawal proses penyerapan APBN dan APBD. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menkeu.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan syarat sekaligus deadline kepada pemerintah daerah alias pemda terkait pencairan dana transfer ke daerah pada akhir tahun 2025.

    Pemda yang tidak memenuhi syarat terancam akan memperoleh sisa transfer ke daerah termasuk penyaluran dana desa.

    Penyaluran TKD yang dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah. 

    Terkait penyaluran DBH baik itu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai semester I/2025. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah,” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan. 

    Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya. Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU. 

    Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB. 

    Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas. 

    Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

    Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes. 

    Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.  

    Mensesneg Awasi Penyerapan

    Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025). 

    Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

    Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

    Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun kendati membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak dalam rapat tersebut.

    Surat Purbaya ke Kepala Daerah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025. 

    Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025’, Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah. 

    Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun. 

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik. 

    Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. “[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah,” tulis Purbaya. 

    Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga sempat mewanti-wanti kementerian/lembaga khususnya dengan anggaran yang besar untuk mengoptimalkan belanjanya. 

    Dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober 2025 kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya sebelum melakukan penyisiran dan merealokasi anggaran itu untuk bantuan kepada masyarakat. 

  • Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah menimbulkan berbagai pertanyaan. 

    Untuk diketahui, Prabowo menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Selasa (11/11/2025), sebelum bertolak ke Australia. Salah satu materi pembahasan adalah percepatan penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah jelang akhir tahun.

    Kendati membahas soal penyerapan anggaran, rapat khusus yang diselenggarakan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu tidak dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Padahal, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden sampai menunda penerbangannya selama dua jam untuk menggelar rapat tertutup itu. 

    “Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa (11/11/2025). 

    Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” terangnya. 

    Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun rapat itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Tepatkah Penunjukkan Mensesneg?

    Ketidakhadiran Purbaya menjadi pertanyaan lantaran Menkeu adalah pejabat yang diberikan kekuasaan oleh Presiden, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, untuk mengelola fiskal. Hal ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

    Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penunjukkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengurus belanja pemerintah pusat maupun daerah kurang tepat. Dia menilai harusnya koordinasi dilakukan oleh Menkeu Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

    Namun, Bhima menduga belakangan kepercayaan Prabowo berkurang kepada Menkeu yang ditunjuk olehnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati itu. Hal itu tidak hanya terlihat dari peranan koordinator belanja pemerintah yang tidak diinstruksikan kepada Purbaya.  

    “Contohnya adalah polemik APBN dalam utang Whoosh, di mana Purbaya sebelumnya menolak, tetapi Prabowo justru berkomitmen membantu keuangan Whoosh. Soal serapan anggaran yang diserahkan ke Mensesneg juga menjadi pertanyaan, kenapa bukan Purbaya?,” ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025). 

    Di sisi lain, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, instruksi Prabowo ke Prasetyo untuk mengoordinasikan percepatan belanja pemerintah jelang akhir tahun mencerminkan upaya memperkuat fungsi eksekutif dalam memastikan efektivitas belanja publik. 

    Rizal melihat langkah Prabowo itu tidak serta-merta menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Purbaya, tetapi menandakan pendekatan manajerial Presiden yang menekankan kendali langsung dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. 

    Dalam konteks historis, lanjutnya, serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun menunjukkan kelemahan koordinasi antarlembaga dan perencanaan proyek. Oleh sebab itu, intervensi politik di level Presiden menjadi logis untuk mendorong pelaksanaan program yang stagnan.

    Kendati demikian, penugasan Mensesneg dinilai berisiko tumpang tindih dengan kewenangan Kemenkeu dan Bappenas. Risiko itu utamanya bisa terjadi apabila tidak disertai pembagian fungsi yang tegas antara koordinasi birokratis dan otoritas fiskal.

    “Keputusan ini menunjukkan pola kepemimpinan Prabowo yang berorientasi pada hasil dan kontrol sentral. Dengan menugaskan Mensesneg, Presiden memperluas lingkup koordinasi ke ranah administratif-implementatif untuk mengurangi bottleneck birokrasi yang kerap menghambat belanja pemerintah,” terang Rizal kepada Bisnis.

  • Dana Riset Peneliti dari Mana Saja, Termasuk Danantara

    Dana Riset Peneliti dari Mana Saja, Termasuk Danantara

    Jakarta –

    Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang baru dllantik, Prof Dr Arif Satria, SP, MSi, mengatakan bahwa dana riset bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk Danantara. Dia menyebut, Danantara adalah salah satu tiang penting untuk kemajuan BRIN.

    “Memang saya sudah berkomunikasi dengan Menristekdiki dan juga dengan Wamen.Kita akan segera koordinasi untuk bagaimana pola sinergi antara BRIN, Menristekdikti dengan Danantara.Saya kira itu tiga institusi yang harus benar-benar kuat karena Danantara salah satu engine of development di Indonesia ini,” ujar Arif Satria saat ditemui usai Serah Terima Jabatan Kepala BRIN, Selasa (11/11/2025), Jakarta.

    Danantara, seperti diketahui, telah dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Karena itu, lanjut Arif, PR-nya adalah bagaimana perguruan tinggi yang ada di Indonesia serta BRIN mempunyai nilai tambah bagi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Danantara.

    Soal pendanaan riset, Arif mengatakan Danantara termasuk dalam salah satu penyokong. Tapi, bukan berarti ini menjadi sumber pendanaan satu-satunya.

    “Tentu sumber penelitian dari berbagai sumber, ada APBN, ada dari Danantara, ada dari dana internasional. Saya kira dana internasional juga sangat banyak yang bisa kita gali potensinya untuk menjadi sumber alternatif dari pendanaan riset,” tegas Arif.

    Arif tak memungkiri bahwa riset mau tidak mau membutuhkan dana besar. Di negara manapun juga sama,apabila suatu bangsa ingin memperkuat riset, maka harus sadar pendanaan menjadi faktor yang sangat penting.

    Fokus BRIN arahan Presiden Prabowo Subianto

    Dalam kesempatan yang sama, Arif turut ditanya soal fokus BRIN sesuai arahan Presiden Prabowo. Dia menyebut masalah pangan jadi fokus utama.

    “Pada intinya kita diminta untuk mengawal proses pembangunan yang menekankan masalah pangan, masalah energi, dan masalah air. Saya kira tiga itu yang penting, yang menjadi kebijakan Bapak Presiden,” jelas Arif.

    Di samping itu, ada juga harapan agar BRIN memberikan dampak besar bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, riset-riset di BRIN dituntut menjadi riset yang berdampak dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi RI.

    Tak ketinggalan, isu lingkungan dan kesehatan turut menjadi prioritas BRIN. “Saya kira apa yang sudah ada di BIN saat ini sebenarnya merupakan modal yang sudah sangat kuat dan sangat besar.Nah, tinggal bagaimana kita mencoba untuk memperkuat lagi, mencoba untuk kapitalisasi sehingga memiliki daya impact yang lebih besar lagi,” tegasnya.

    (rns/rns)

  • Kementerian ESDM catat realisasi PNBP Rp200 triliun meski harga turun

    Kementerian ESDM catat realisasi PNBP Rp200 triliun meski harga turun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per 10 November 2025 mencapai Rp200,66 triliun atau 78,74 persen dari target sebesar Rp254,83 triliun, meskipun saat ini beberapa harga komoditas mengalami penurunan, seperti komoditas batu bara.

    “Alhamdulillah dari target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita sudah bisa realisasikan sebesar 78,74 persen dari target PNBP,” ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Bahlil optimistis target PNBP yang termaktub di dalam APBN 2025 sebesar Rp254,83 triliun bisa tercapai, meskipun saat ini harga komoditas mengalami penurunan, seperti turunnya harga komoditas batu bara, komoditas mineral, serta asumsi harga minyak yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan asumsi makro di APBN 2025.

    “Kami tidak mau menjadikan penurunan harga ICP (harga minyak mentah Indonesia/Indonesian Crude Price) dan harga mineral itu untuk mengurangi target pendapatan negara,” kata Bahlil.

    Sebab, lanjut dia, negara sedang membutuhkan banyak anggaran untuk pembiayaan, termasuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Atas dasar kesadaran tersebutlah, Kementerian ESDM tetap berupaya untuk merealisasikan target PNBP yang termaktub di APBN.

    Diinformasikan, harga batu bara acuan (HBA) periode pertama November turun jadi 103,75 dolar AS per ton dari yang sebelumnya 109,74 dolar AS per ton pada periode kedua Oktober 2025.

    Sementara itu ekspor komoditas batu bara sejak Januari hingga Juli 2025 juga menurun sebesar 21,74 persen menjadi 13,82 miliar dolar AS, sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Padahal, pada periode yang sama di tahun 2024, kinerja ekspor komoditas batu bara ini tercatat sebesar 17,66 miliar dolar AS.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Misbakhun Ingatkan Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko

    Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Misbakhun Ingatkan Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko

    Jakarta –

    Komisi XI DPR RI mengingatkan rencana redenominasi yang menyederhanakan mata uang rupiah memerlukan perencanaan yang komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pemerintah dinilai perlu menyusun peta jalan yang jelas, termasuk tahap transisi dari uang lama ke uang baru.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pihaknya siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah yang menyederhanakan nominal uang misalnya dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Hal ini dianggap sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan nasional.

    “Pada prinsipnya, kami menyambut baik rencana redenominasi ini. Kami siap membahasnya sepanjang seluruh aspek teknis, transisi dan kesiapan publik telah dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

    Misbakhun menilai redenominasi berpotensi mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan, namun tetap memerlukan perencanaan yang matang. Oleh karena itu perlunya edukasi publik terutama bagi pelaku UMKM yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan nominal harga.

    “Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat,” katanya.

    Untuk memastikan kelancaran implementasi, ia juga mengusulkan agar pemerintah melalui Bank Indonesia nantinya terlebih dahulu melakukan uji coba terbatas (pilot project) sebelum redenominasi diberlakukan secara penuh.

    “Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” tambahnya.

    Menutup pernyataannya, Misbakhun menegaskan komitmen Komisi XI DPR untuk mengawal pembahasan RUU ini agar redenominasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

    “DPR siap bekerja bersama pemerintah agar kebijakan ini tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat,” imbuhnya.

    Redenominasi Rupiah Belum Berlaku di Waktu Dekat

    Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi dengan menyusun RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai 2027.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis isi PMK tersebut.

    Lebih lanjut dijelaskan, urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Saat dikonfirmasi, Purbaya mengatakan kebijakan redenominasi dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Eks bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi pada 2026.

    “Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan,” kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dikutip dari detikJatim, Senin (10/11).

    Tonton juga video “Misbakhun Tanggapi Defisit APBN”

    (acd/acd)

  • Bisakah Subsidi Bikin Utang Kereta Cepat Berkurang?

    Bisakah Subsidi Bikin Utang Kereta Cepat Berkurang?

    Jakarta –

    Opsi pemberian subsidi public service obligat (PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terbuka. Pemberian subsidi PSO diharapkan bisa membantu masalah keuangan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut, termasuk utang yang menumpuk.PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terbuka. Pemberian subsidi PSO diharapkan bisa membantu masalah keuangan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut, termasuk utang yang menumpuk.

    Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana menilai bantuan subsidi memang bisa memberikan titik cerah bagi keuangan Whoosh. Dengan subsidi PSO, dampak pertama adalah tarif bisa berkurang karena harga operasi berkurang, penumpang bertambah dan pemasukan kembali lancar.MTI Aditya Dwi Laksana menilai bantuan subsidi memang bisa memberikan titik cerah bagi keuangan Whoosh. Dengan subsidi PSO, dampak yang pertama adalah tarif bisa berkurang karena harga operasi berkurang, alhasil penumpang bertambah dan pemasukan kembali lancar.

    Kedua, biaya operasional yang semakin minim membuat perusahaan bisa mendapatkan sedikit kelonggaran pada arus keuangannya.keuangannya.

    “Ya subsidi APBN kan tujuannya bisa dua, menambah volume penumpang Whoosh karena tarifnya diturunkan, tau mengurangi biaya operasional KCIC,” ujar Aditya ketika dihubungi detikcom, Selasa (11/11/2025).tarifnya berkurang, tau mengurangi biaya operasional KCIC,” ujar Aditya ketika dihubungi detikcom, Selasa (11/11/2025).

    “Memang ini supaya arus kas KCIC meningkat jadi lebih ada kemampuan membayar utang,” lanjutnya.KCIC meningkat jadi lebih ada kemampuan membayar utang,” lanjutnya.

    Hanya saja, bagi Aditya, subsidi PSO tidak tepat diberikan kepada Whoosh. PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi yang pemanfaatannya tinggi bagi masyarakat. Dalam moda transportasi, PSO diberikan pada moda yang menunjang mobilitas tinggi bagi masyarakat.Aditya, subsidi PSO tidak tepat diberikan kepada Whoosh. PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi yang pemanfaatannya tinggi bagi masyarakat. Dalam moda transportasi, PSO diberikan pada moda yang menunjang mobilitas tinggi bagi masyarakat.

    Dalam perkeretaapian, Aditya mencontohkan PSO lebih cocok diberikan untuk KA Lokal, KA Perkotaan, atau KA Kelas Ekonomi di tempat yang minim transportasi. Moda transportasi itu akan menjadi andalan utama masyarakat maka cocok diberikan PSO.Aditya mencontohkan PSO lebih cocok diberikan untuk KA Lokal, KA Perkotaan, atau KA Kelas Ekonomi di tempat yang minim transportasi. Moda transportasi itu akan menjadi andalan utama masyarakat maka cocok diberikan PSO.

    Baginya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemanfaatannya tidak akan tinggi bagi masyarakat, karena di rute yang sama sudah banyak pilihan transportasi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.pemanfaatannya tidak akan tinggi bagi masyarakat, sebab di rute yang sama sudah banyak pilihan transportasi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.

    “Karena ini (PSO) terutama untuk mendorong keterjangkauan tarif agar masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dan diupayakan masyarakat bisa bermobilitas,” kata Aditya.PSO) terutama untuk mendorong keterjangkauan tarif agar masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dan diupayakan masyarakat bisa bermobilitas,” kata Aditya.

    Peneliti Senior Instran Deddy Herlambang juga menyetujui subsidi PSO yang diberikan kepada kereta cepat Jakarta-Bandung. Meskipun begitu, dia menilai pemberian PSO jelas bisa menjadi jalan keluar bagi masalah keuangan proyek Whoosh.Instran Deddy Herlambang juga tak setuju subsidi PSO diberikan kepada kereta cepat Jakarta-Bandung. Meskipun begitu, dia menilai pemberian PSO jelas bisa menjadi jalan keluar bagi masalah keuangan proyek Whoosh.

    Memang bisa saja lewat PSO (membantu masalah keuangan Whoosh). Tiket jadi terjangkau, beban operasi berkurang, kata Deddy.PSO (membantu masalah keuangan Whoosh). Tiket jadi terjangkau, beban operasi berkurang,” kata Deddy.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo siap pasang badan alias bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Dia juga meminta tidak ada lagi yang berkaitan dengan masalah utang proyek Kereta Cepat.Prabowo Subianto buka suara soal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo siap pasang badan alias bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Dia juga meminta tidak ada lagi yang meributkan soal utang proyek Kereta Cepat.

    “Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Nggak usah ribut,” tegas Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, hari ini di Jakarta, Selasa (4/11/2025).Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, hari ini di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Prabowo menegaskan tidak ada masalah dengan pembayaran utang Kereta Cepat. Menurutnya, utang yang harus dibayar per tahunnya sebesar Rp 1,2 triliun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.Prabowo menegaskan tak ada masalah dengan pembayaran utang Kereta Cepat. Menurutnya, utang yang harus dibayar per tahunnya Rp 1,2 triliun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    Tonton juga video “2 Sudut Pandang Pakar Soal Prabowo ‘Pasang Badan’ Di Whoosh”

    (hal/fdl)

  • Lifting Migas Meningkat, Indonesia Kian Dekat ke Target 1 Juta Barel

    Lifting Migas Meningkat, Indonesia Kian Dekat ke Target 1 Juta Barel

    Jakarta –

    Indonesia kian optimistis menatap kemandirian energi. Di tengah dinamika global dan tantangan transisi menuju energi bersih, pemerintah terus memperkuat fondasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) sebagai pilar utama ketahanan energi nasional.

    Semangat untuk menembus target produksi 1 juta barel per hari (bph) kini bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi telah menjadi arah nyata kebijakan energi nasional yang melibatkan seluruh unsur: pemerintah, BUMN, swasta, hingga akademisi.

    Kenaikan lifting minyak nasional dari 576.000 menjadi 580.000 barel per hari menjadi sinyal positif bahwa upaya peningkatan produksi migas berada di jalur yang tepat. Pemerintah menargetkan, pada 2030, produksi minyak Indonesia mampu menembus 1 juta barel per hari, dengan strategi agresif di sektor eksplorasi, reaktivasi sumur tua, dan penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).

    Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo, menilai capaian peningkatan lifting ini merupakan langkah on track menuju target tersebut.

    “Peningkatan lifting minyak ini sudah on track untuk target satu juta bph. Namun masih ada kesenjangan dengan kebutuhan BBM nasional sekitar 1,5 juta bph, sehingga kita masih harus impor minyak mentah maupun BBM jadi,” ujarnya dikutip, Selasa (11/11/2025).

    Abadi menegaskan, target 1 juta barel per hari merupakan bagian krusial dari visi swasembada energi, di mana kebutuhan primer bangsa sepenuhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri.

    Dukungan terhadap penguatan sektor hulu juga datang dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menilai peningkatan produksi migas menjadi langkah realistis di tengah dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional.

    “Peningkatan produksi hulu migas bisa menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat fondasi energi nasional,” katanya.

    Dukungan serupa datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menyatakan komitmennya mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar target 1 juta barel per hari pada 2028-2029.

    “Target lifting minyak menjadi 1 juta barel per hari merupakan upaya konkret dan strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional dengan tidak lagi mengimpor minyak,” ujar Aryo Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia.

    Kadin bahkan mendorong percepatan investasi di sektor hulu melalui program ‘Eksplorasi Cerdas’ yang menggabungkan teknologi seismik 3D dan analisis big data. Langkah ini dilengkapi dengan inisiatif ‘Migas Berkelanjutan’ agar peningkatan produksi tetap selaras dengan prinsip lingkungan hidup.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan bahwa Indonesia masih mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, dengan nilai mencapai Rp500 triliun per tahun.

    “Kita impor 1 juta barel per day. Total impor kita untuk minyak BBM dan LPG per tahun itu kurang lebih sekitar Rp500 triliun,” kata Bahlil.

    Menurut Bahlil, konsumsi minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan lifting nasional masih sekitar 580 ribu barel per hari.

    “Tantangan kita ke depan pertama terkait lifting. Lifting kita sekarang sejak 2008 sampai 2024 tidak pernah mencapai target dari APBN,” tegasnya.

    Meski demikian, berbagai indikator terbaru menunjukkan tren positif. Hingga awal November 2025, capaian lifting nasional telah melampaui 605.000 barel per hari, mencerminkan hasil nyata dari kebijakan percepatan hulu migas.

    Sementara itu Pakar energi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) NTT, Prof. Fredrik Lukas Benu, menilai konsistensi pemerintah dalam pendataan sumur rakyat dan eksplorasi baru akan menjadi kunci peningkatan produksi.

    “Di samping kebijakan bauran energi, kami minta penambahan eksplorasi karena potensinya masih besar,” ujarnya.

    Senada, Ekonom Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Frits Oscar Fanggidae, menambahkan bahwa peningkatan lifting harus diiringi dengan penguatan kapasitas industri energi nasional.

    “Lifting itu mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Jadi, harus ada kapasitas produksi yang naik agar manfaat lifting tinggi itu bisa dirasakan,” katanya.

    Ia juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara peningkatan lifting migas dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) agar kemandirian energi Indonesia dapat dicapai secara menyeluruh.

    Kini, arah kebijakan energi nasional semakin jelas. Langkah progresif pemerintah memperkuat sektor hulu migas, disertai dukungan akademisi, swasta, dan Pertamina, menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang mandiri secara energi. Dengan eksplorasi yang aktif, investasi yang tumbuh, dan teknologi yang maju, target produksi 1 juta barel per hari bukan lagi mimpi, melainkan visi yang tengah diwujudkan bersama.

    Tonton juga video “Kejagung soal Mafia Migas Riza Chalid Masih Buron”

    (ega/ega)

  • Kecemasan Menjelang Tutup Buku, Saat Anggaran Dikejar Kalender

    Kecemasan Menjelang Tutup Buku, Saat Anggaran Dikejar Kalender

    Oleh: Andi Marlina Masdjidi
    (Analis Anggaran Ahli Pertama – Politeknik STIA LAN Makassar)

    Desember selalu membawa kepanikan yang sama – anggaran dikejar, tanda tangan berlomba, dan rapat mendadak berderet tanpa jeda. Di layar komputer, grafik realisasi seolah enggan berubah “hijau”. Kecemasan kolektif tak terhindarkan, kalender di dinding menjelma menjadi alarm yang mengingatkan bahwa sisa hari kian menipis, sementara dana publik masih teronggok beku.

    Di tengah situasi itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah membuka blokir anggaran sebesar Rp168,5 triliun hingga September 2025, dari total anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir Rp256,1 triliun. Pembukaan blokir dilakukan setelah evaluasi program dan kebutuhan lembaga, dengan tujuan mendukung program prioritas pemerintah (Detik Finance, 2025).

    Namun, realisasi belanja masih tertinggal dari target. Hingga 30 September 2025, belanja K/L baru mencapai Rp800,9 triliun, atau 62,8 persen dari outlook laporan semester (Lapsem) 2025 (APBN Kita Triwulan III, Kemenkeu). Pemerintah pun bersiap mempercepat pelaksanaan belanja negara di triwulan terakhir untuk mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menyebut sekitar 38 persen belanja negara biasanya dikebut pada periode Oktober hingga Desember (Kontan.co.id). Setiap Desember, negara seolah berlari mengejar dirinya sendiri.

    Di tengah tekanan untuk menghabiskan sepertiga anggaran dalam tiga bulan, seberapa jauh kualitas dan akuntabilitas belanja negara benar-benar terjamin, ataukah ini hanya sekadar ritual “cuci gudang” demi laporan realisasi yang terlihat “hijau”?