Xcloud.id

Topik: APBN

  • Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu – Halaman all

    Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas). Hal tersebut disampaikan Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3/2025). 

    Awalnya, Bahlil bercerita banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Menurutnya, butuh keberanian untuk melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Bahlil pun meminta dukungan kepada para santri dan kiai di Tebuireng. 

    “Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Ia menekankan bahwa dana subsidi negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Menteri Bahlil kemudian bicara soal perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas atau LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Meski menghadapi banyak tantangan, ia memastikan akan tetap melanjutkan upaya ini.

    “LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” ujarnya.

    Mendengar tingginya angka gas LPG 3 kilogram di masyarakat, hati Bahlil pun terenyuh dan ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, ia mengakui bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan upayanya menertibkan harga LPG di pasaran.

    “Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini,” ucapnya.

    Bahlil menegaskan bahwa negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Dari total total APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, Bahlil mengungkap sebesar 15 persen atau Rp420 triliun di antaranya dikelola Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik. 

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, kemudian Rp150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir sebesar Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Menurut Bahlil, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke rakyat yang berhak. 

    “Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.

  • Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil: Hak untuk Rakyat Tak Mampu

    Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil: Hak untuk Rakyat Tak Mampu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas). Hal tersebut disampaikan Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3/2025).

    Dia bercerita banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Menurutnya, butuh keberanian untuk melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Bahlil pun meminta dukungan kepada para santri dan kiai di Tebuireng.

    “Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Dia menekankan bahwa dana subsidi negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Bahlil kemudian bicara soal perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas atau LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Meski menghadapi banyak tantangan, dia memastikan akan tetap melanjutkan upaya ini.

    “LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” ujarnya.

    Mendengar tingginya angka gas LPG 3 kilogram di masyarakat, hati Bahlil pun terenyuh dan ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, dia mengakui bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan upayanya menertibkan harga LPG di pasaran.

    “Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini,” ucapnya.

    Bahlil menegaskan bahwa negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Dari total total APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, Bahlil mengungkap sebesar 15 persen atau Rp420 triliun di antaranya dikelola Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik.

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, kemudian Rp150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir sebesar Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Menurut Bahlil, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke rakyat yang berhak.

    “Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.

    (rah/rah)

  • APBN di Awal 2025 Defisit, Menko Airlangga: Baru Dua Bulan – Halaman all

    APBN di Awal 2025 Defisit, Menko Airlangga: Baru Dua Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak khawatir Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awal 2025 mengalami defisit.

    Realisasi APBN pada Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Airlangga berharap pada Maret ini angkanya bisa lebih baik lagi. 

    Menurut dia, biasanya pada bulan tersebut angkanya memang akan membaik.

    “Ini kan baru dua bulan, jadi diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Secara natural biasanya Maret lebih tinggi karena itu menutup laporan perpajakan,” kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Selain itu, ia mengatakan dari segi defisit APBN di awal tahun ini masih dalam rentang aman yang ditentukan pemerintah.

    “Jadi, pemerintah optimis bahwa penerimaan dan pembelanjaan akan sesuai dengan apa yang direncanakan di 2025,” ujar Airlangga.

    Ia optimistis penerimaan dari mineral, batu bara, dan cukai bisa menutup defisit APBN pada Maret ini.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengumumkan bahwa APBN untuk realiasi bulan Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengungkapkan belanja negara yang terealisasi pada bulan Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun.

    Namun, pendapatan negara dari pajak hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih kecil yaitu sebesar Rp316,9 triliun.

    “Realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari, kita masih melihat belanja negara Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari total belanja yang dianggarkan tahun ini,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (13/3/2025) dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan RI.

    Sosok yang akrab disapa Ani itu menjelaskan belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

    Untuk realisasi belanja pemerintah pusat bulan Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun.

    Adapun rinciannya adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai 83,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun.

    “Untuk transfer terlihat lebih maju yaitu kita telah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun.”

    “Dari persentase, ini lebih tinggi bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat yaitu 14,9 persen dari total transfer tahun ini yaitu sebesar Rp919 triliun,” jelas Ani.

    Lalu, untuk pendapatan negara dari pajak, Sri Mulyani mengatakan pada Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun dan Rp52,6 triliun dari Kepabeanan dan cukai.

    Sementara, pendapatan negara lainnya yaitu dari Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.

    Terkait defisit yang terjadi pada bulan Februari 2025, Sri Mulyani mengatakan masih sesuai target yang telah dirancang dalam desain APBN 2025.

    “Jadi, ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,5 persen dari PDB yaitu Rp616,2 triliun,” jelasnya.

  • Dasco Bantah Isu Sri Mulyani Tak Akur dengan Prabowo, Lalu Bagaimana Kabar Reshuffle?

    Dasco Bantah Isu Sri Mulyani Tak Akur dengan Prabowo, Lalu Bagaimana Kabar Reshuffle?

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menepis adanya narasi Menteri Keuangan Sri Mulyani tak akur dengan Presiden Prabowo Subianto, sehingga berbuntut pengunduran diri dari Kabinet Merah Putih.

    Sebelumnya, beredar kabar Sri Mulyani akan mundur setelah menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, 12 Maret 2025.

    Dasco memastikan, sejauh pengetahuan dan kabar yang sampai ke telinganya langsung, pertemuan SMI dengan Prabowo justru merupakan pertemuan untuk berbuka puasa bersama sambil membahas kondisi ekonomi terkini Indonesia.

    Bahkan, Dasco mengaku sudah mengonfirmasi ke pihak-pihak terkait di pemerintahan soal “reshuffle”. Hasilnya, belum ada rencana apa-apa dalam waktu dekat.

    “Saya sudah juga cek kepada pemerintah belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada bu Sri Mulyani juga belum sempat,” kata Dasco setelah kunjungan kerja di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

    Kemudian, ia mengisyaratkan bantahan atas kabar ‘keretakan’ hubungan Prabowo dan Menkeu RI. Ia menilai, pertemuan Prabowo dengan Sri Mulyani justru penuh keakraban.

    “Seperti teman-teman lihat di media keduanya penuh keakraban, saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor,” kata dia.

    Ini Kata Sri Mulyani

    Tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan berbagai outlet berita, isu mengenai pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati. Benarkah demikian?

    Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, termasuk dari Sri Mulyani.

    Namun, berbanding terbalik dari kabar yang berseliweran, Sri Mulyani justru tetap menjalankan tugasnya sebagai Menkeu. Ia bahkan baru saja bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Rabu kemarin, 12 Maret 2025, Sri Mulyani menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Terungkap tujuannya adalah untuk melaporkan perkembangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Setelah pertemuan tersebut, Sri Mulyani ditanyai oleh wartawan terkait kabar yang menyebutkan bahwa dia berencana mundur dari jabatannya.

    Menanggapi pertanyaan tersebut, Sri Mulyani hanya tersenyum lebar dan memilih untuk tidak memberikan jawaban.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menghabiskan waktu sekitar dua jam dalam pertemuan tersebut, yang juga diisi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani, Dikutip dari Antara, pada Jumat, 14 Maret 2025,

    Meski begitu, ia enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden pada Rabu malam. Selepas mengungkapkan singkat soal APBN, Sri Mulyani langsung melenggang ke arah kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bukan Rp 10.000, Segini Harga Pertalite Seharusnya

    Bukan Rp 10.000, Segini Harga Pertalite Seharusnya

    Jakarta –

    Bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar menjadi jenis BBM yang disubsidi pemerintah. Saat ini, Pertalite dijual seharga Rp 10.000 per liter, dan solar subsidi seharga Rp 6.800 per liter.

    Harga itu bukan harga aslinya. Sebab, ada sebagian harga yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, APBN membayarkan selisih harga dari harga BBM seharusnya menjadi harga jual eceran yang dibayarkan masyarakat.

    “Bagaimana cara subsidi ini diberikan? Caranya adalah dengan APBN membayarkan selisih harga dari harga keekonomian, harga yang seharusnya, dengan harga yang menjadi dibayar oleh masyarakat,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025).

    Suahasil mencontohkan harga Pertalite. Saat ini Pertalite dijual seharga Rp 10.000 per liter. Namun, harga keekonomian atau seharusnya adalah Rp 11.700 per liter.

    “Contohnya untuk Pertlaite harga seharusnya adalah Rp 11.700 per liter. Namun yang di harga jual eceran yang dibayar masyarakat adalah Rp 10.000. Berarti Rp 1.700 per liter atau sekitar 15 persennya itu dibayar oleh APBN. Dan saat ini ada 157,4 juta kendaraan yang menggunakan,” kata Suahasil.

    Begitu juga dengan BBM jenis Solar. Bahkan, harga Solar seharusnya lebih mahal dari Pertalite, yaitu Rp 11.950 per liter. Namun, harga Solar yang dibayar masyarakat adalah Rp 6.800 per liter.

    “Untuk Solar yang ditanggung APBN adalah Rp 5.150 per liter. Dan sekarang dipakai oleh sekitar 4 juta kendaraan,” ujar Suahasil.

    Sementara di luar Pertalite dan Solar tidak termasuk BBM subsidi. Adapun untuk mendapatkan BBM subsidi ini, kendaraan khususnya roda empat atau lebih harus terdaftar dalam program Subsidi Tepat dan memiliki QR Code. Untuk membeli Pertalite atau Solar, pemilik kendaraan akan diminta menunjukkan QR Code untuk di-scan.

    Cara Daftar Subsidi Tepat

    Untuk tetap bisa menggunakan BBM subsidi itu maka harus segera mendaftar. Cara mendaftarnya pun mudah. Kamu tinggal membuka laman https://subsiditepat.mypertamina.id/. Siapkan dokumen yang dibutuhkan berupa:

    Foto KTPFoto DiriFoto STNK Depan dan Belakang (Dibuka)Foto Kendaraan Tampak Semua (Tampang Depan dan Sisi)Foto nomor polisi kendaraanUntuk kendaraan komersial barang, komersial penumpang dan layanan umum membutuhkan Foto KIR. KIR merupakan uji kelayakan kendaraan secara teknis. Foto KIR itu harus diambil dengan jelas untuk memudahkan dalam proses pendaftaran.

    Kalau dokumen sudah disiapkan, maka tinggal mendaftarkan kendaraan dengan memasukkan data diri dan dokumen. Jika kendaraan sudah selesai terverifikasi, maka tinggal mengunduh QR Code yang diberikan.

    Kalau nanti cocok dan sudah terdaftar, kamu akan mendapatkan QR code yang diterima di email atau notifikasi di laman subsiditepat.mypertamina.id. QR code itu bisa dicetak dan dibawa ke SPBU sehingga bila tidak memiliki aplikasi MyPertamina pun tidak masalah. QR Code tersebutlah yang digunakan untuk transaksi beli BBM subsidi.

    (rgr/dry)

  • IHSG akhir pekan ditutup melemah dipimpin sektor teknologi

    IHSG akhir pekan ditutup melemah dipimpin sektor teknologi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG akhir pekan ditutup melemah dipimpin sektor teknologi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup melemah dipimpin oleh saham- saham sektor teknologi.

    IHSG ditutup melemah 131,79 poin atau 1,98 persen ke posisi 6.515,63. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 11,27 poin atau 1,53 persen ke posisi 726,98.

    “IHSG tertahan di zona merah, sentimen eksternal dan internal membebani perdagangan aset keuangan,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar khawatir terhadap kondisi kinerja serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir bulan lalu yang kurang memuaskan.

    Hal itu tercermin dari defisit APBN pada Februari 2025 yang mencapai Rp31 triliun akibat penurunan tajam dalam penerimaan pajak, yang berpotensi membebani APBN dan membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program strategis.

    Pelaku pasar berharap adanya kejelasan dari pemerintah terkait kebijakan fiskal, termasuk penundaan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Lembaga Danantara, sehingga dividen BUMN tetap dapat dialokasikan untuk menopang APBN.

     

    Dari mancanegara, ketegangan perdagangan global terus membebani sentimen pasar, yang mana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperkuat ancaman tarif terhadap mitra dagang utama dengan mengancam akan mengenakan tarif sebesar 200 persen pada semua produk alkohol dari Uni Eropa.

    Kebijakan ini merupakan balasan terhadap tarif sebesar 50 persen yang dikenakan oleh Uni Eropa pada wiski AS dan barang-barang AS lainnya.

    Selain itu, Trump juga menegaskan kembali pendiriannya mengenai penerapan tarif timbal balik terhadap mitra dagang global, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2 April 2025.

    Pelaku pasar khawatir bahwa berlanjutnya kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump dapat memicu eskalasi perang dagang dengan mitra dagang AS, sehingga berpotensi meningkatkan inflasi serta memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat mengarah pada fase resesi

    Dibuka melemah, IHSG betah di teroteri negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, satu sektor menguat yaitu sektor barang konsumen non primer yang menguat sebesar 0,33 persen.

    Sedangkan, sepuluh sektor turun yaitu sektor teknologi turun paling dalam minus sebesar 12,73 persen, diikuti oleh sektor properti dan sektor barang baku yang masing- masing turun sebesar 1,07 persen dan 0,88 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu KICI, SMIL, MSIN, DADA dan BTEK. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni DCII, INET, SMDM, MINA dan FORU.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.019.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,57 miliar lembar saham senilai Rp9,09 triliun. Sebanyak 224 saham naik, 400 saham menurun, dan 333 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 263,07 poin atau 0,72 persen ke 37.053,10, indeks Shanghai menguat 60,83 poin atau 1,81 persen ke 3.419,56, indeks Kuala Lumpur menguat 2,12 persen atau 0,14 poin ke posisi 1,512,15, dan indeks Straits Times menguat 1,50 poin atau 0,04 persen ke 3.836,02.

    Sumber : Antara

  • KPU RI pastikan anggaran PSU Pilkada 2024 tersedia

    KPU RI pastikan anggaran PSU Pilkada 2024 tersedia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU RI pastikan anggaran PSU Pilkada 2024 tersedia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memastikan anggaran untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah terfasilitasi.

    Kendati demikian, dia belum mendapatkan informasi terkini soal dua daerah yang belakangan tidak memiliki anggaran, yakni Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

    “Masih belum ada update dari dua daerah tersebut, tapi dipastikan nanti terfasilitasi lah kalau teman-teman dari Kemendagri,” kata Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

     

    Menurut dia, daerah yang menggelar PSU Pilkada 2024 telah mencari keluar soal pendanaan. Anggaran PSU Pilkada 2024 untuk 22 daerah lainnya terpenuhi lewat sisa dana Naskah Perjanjian Hidah Daerah (NPHD) dan dari pemerintah daerah.

    “Kami meyakini Insya Allah bisa terfasilitasi semua. Kalaupun tidak (terpenuhi dari anggaran daerah), kan ada mekanismenya, bisa di-support dari anggaran pusat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bakal menyuntikkan daerah yang kekurangan anggaran untuk menggelar PSU.

    Anggaran PSU Pilkada 2024 di 22 daerah terpenuhi setelah Kemendagri berkoordinasi dengan jajaran KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan APBD di tengah kebijakan efisiensi.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (10/3), Tito mengungkap anggaran PSU Pilkada 2024 sebesar Rp719,170 miliar dengan rincian kebutuhan untuk KPU sebesar Rp429,725 miliar, Bawaslu sebesar Rp158,919 miliar, TNI Rp38,531 miliar, dan Polri Rp91,993 miliar.

    Mahkamah Konstitusi resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan pada sidang pleno yang berlangsung 24 Februari 2025, dengan seluruh sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak sembilan perkara, dan tidak menerima lima perkara lainnya.

    Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

    Batas waktu pelaksanaan PSU sebagaimana tenggat waktu yang diberikan oleh MK, yakni 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, hingga 180 hari sejak putusan dibacakan pada Senin (24/2) lalu:
    1. Batas waktu 30 hari tanggal 22 Maret 2025;
    2. Batas waktu 45 hari tanggal 5 April 2025;
    3. Batas waktu 60 hari tanggal 19 April 2025;
    4. Batas waktu 90 hari tanggal 24 Mei 2025;
    5. Batas waktu 180 hari tanggal 9 Agustus 2025.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Sumber : Antara

  • Program Makan Bergizi Gratis Akan Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    Program Makan Bergizi Gratis Akan Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menciptakan multiplier effect sehingga mendongkrak daya beli masyarakat.

    Menurut Anin, sapaan akrabnya, program MBG yang menelan anggaran sebesar Rp 171 triliun tersebut secara tidak langsung akan memberdayakan perkenomian di daerah.

    “Bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat? Saya rasa dengan program MBG ini, yang jumlah anggarannya mencapai Rp 171 triliun, secara otomatis perekonomian di daerah akan terberdayakan,” ujar Anin saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Menurut Anin, program makan bergizi gratis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak muda dan ibu hamil, tetapi juga mendorong hilirisasi di sektor ketahanan pangan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan.

    “Program MBG akan berjalan secara berkelanjutan dan turut mendorong peningkatan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat,” tambahnya.

    Pemerintah telah mengalokasikan Rp 710,5 miliar untuk program MBG dalam periode 6 Januari hingga 12 Maret 2025, dengan lebih dari 2 juta penerima manfaat.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pencairan anggaran terus dipantau agar program berjalan sesuai target. Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 171 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup siswa SD, SMP, SMA, SLB, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    “Awalnya, alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis hanya Rp 71 triliun, tetapi meningkat Rp 100 triliun seiring bertambahnya jumlah penerima,” ujarnya saat merilis Laporan APBN Kita di Kemenkeu, Kamis (13/3/2025).

  • IHSG Hari Ini Ambruk! Sektor Teknologi Rontok 12 Persen

    IHSG Hari Ini Ambruk! Sektor Teknologi Rontok 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa hari ini, Jumat (14/3/2025) hancur lebur setelah berjalan di zona merah sepanjang hari. IHSG hari ini melemah dan bergerak pada rentang 6.514-6.653.

    Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, IHSG hari ini ditutup melemah 131,7 poin atau 1,98% dan berakhir di level 6.515. Sebanyak 205 saham menguat, 384 saham melemah, dan 218 saham stagnan.

    Adapun volume perdagangan IHSG hari ini mencapai 15,6 miliar lembar saham dan transaksi mencapai Rp 9 triliun dengan frekuensi perdagangan sebanyak 1,034 juta kali.

    Mayoritas saham sektoral menunjukkan tren pelemahan pada perdagangan bursa hari ini. Sektor teknologi menjadi saham sektoral yang ambles terdalam mencapai 12,71%, diikuti sektor kesehatan yang melemah 1,16%, sektor konsumsi nonprimer melemah 1,13%, energi turun 1,04% dan bahan baku melemah 1,05%.

    Sementara, saat IHSG hari ini melemah, satu-satunya saham sektoral catat kenaikan, yakni konsumsi primer yang naik 0,67%

    Kemudian, saham unggulah LQ45 turun 1,53%, Jakarta Islamic Index (JII) ambles 1,87%, dan Investor33 turun 1,43%.

    IHSG hari ini mengalami tekanan signifikan akibat faktor global dan domestik, menurut analisis Pilarmas Investindo Sekuritas. Pilarmas menjelaskan bahwa dari sisi eksternal, ketegangan perdagangan global terus memberikan tekanan terhadap pasar. 

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memperketat kebijakan perdagangan dengan mengancam penerapan tarif 200% pada seluruh produk alkohol dari Uni Eropa.

    “Kebijakan ini merupakan respons terhadap tarif 50% yang sebelumnya diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap wiski Amerika dan berbagai produk AS lainnya,” tulis Pilarmas dalam risetnya, Jumat (14/3/2025).

    Selain itu, Trump juga menegaskan kembali rencananya untuk menerapkan tarif timbal balik terhadap mitra dagang global, yang dijadwalkan berlaku mulai 2 April.

    Dari sisi domestik, Pilarmas menyoroti kekhawatiran pasar terhadap realisasi dan kinerja APBN hingga akhir bulan lalu yang kurang menggembirakan. Hal ini tercermin dari defisit APBN pada Februari 2025 yang mencapai Rp 31 triliun akibat merosotnya penerimaan pajak.

    IHSG hari ini masih menghadapi tantangan besar di tengah tekanan eksternal dan domestik yang terus berlanjut.

  • Cara Daftar KJP Plus dan KJMU, Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Penerima jadi 705 Ribu Lebih – Halaman all

    Cara Daftar KJP Plus dan KJMU, Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Penerima jadi 705 Ribu Lebih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah cara daftar KJP Plus dan KJMU bagi siswa dan mahasiswa di DKI Jakarta dari keluarga yang tidak mampu.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Dilansir dari Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta (@disdikdki), terkait program KJP Plus, Pemprov Jakarta berencana menambah penerima manfaat dari yang saat ini kurang lebih 520 ribu menjadi 705.332 ribu siswa penerima.

    Kemudian, kuota penerima bantuan pendidikan KJMU juga akan ditingkatkan dari 15 ribu mahasiswa menjadi 20 mahasiswa penerima.

    “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemprov DKI Jakarta menambah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga lebih dari 700.000 penerima dan diberikan secara selektif dan tepat sasaran,” tulis keterangan Instagram @disdikdki, dikutip Jumat (14/3/2025).

    Adapun bantuan dana KJP Plus dan KJMU dapat dimanfaatkan untuk keperluan terkait pendidikan, seperti:

    Biaya pendidikan
    Pembelian buku pelajaran/alat tulis
    Biaya transportasi
    Bahan perlengkapan belajar

    Lantas, bagaimana cara daftar KJP Plus dan KJMU?

    Selengkapnya, simak cara daftar KJP Plus dan KJMU merujuk pada tahapan yang telah dibuka sebelumnya, berikut ini.

    Buka laman https://edu.jakarta.go.id/;
    Login menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah;
    Masukkan password yang sudah dibuat;
    Klik “Aplikasi” di sebelah kiri halaman;
    Lalu, klik “Bantuan sosial (KJP dan BPMS);
    Klik “Pendaftaran”;
    Klik ikon “Edit”;
    Ubah data peserta didik jika banyak ketidaksesuaian data, harap cek pada NIK peserta didik;
    Cek kembali data siswa. Jika terdapat data siswa yang tidak sesuai, harap disesuaikan;

    Jika verval Dapodik dan verval Dukcapil sudah bertanda ceklist, pada barisan KJP klik tombol pada peserta didik yang sudah sesuai.

    Cara Daftar KJMU

    1. Isi formulir pendaftaran dari sekolah SMA asal

    2. Buka laman p4op.jakarta.go.id/kjmu

    3. Upload kelengkapan dokumen usulan, seperti:

    Surat permohonan kepada Gubernur
    Scan kartu mahasiswa/surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi
    Scan KK Scan KTP
    Scan kartu hasil studi (khusus bagi pendaftaran lanjutan KJMU)

    4. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK tidak ada yang berstatus sebagai:

    ASN (PNS/PPPK)
    TNI/Polri
    Anggota MPR RI
    Anggota DPR RI Anggota DPD RI
    Anggota DPRD Provinsi
    Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pegawai tetap BUMN
    Pegawai tetap BUMD

    5. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa orangtua/wali tidak memiliki kendaraan roda empat/mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp 1 miliar, serta keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter.

    6. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.

    7. Tunggu hasil seleksi dan pengumuman penerima.

    (Tribunnews.com/ M Alvian Fakka)