Xcloud.id

Topik: APBN

  • Cek Rekening! THR ASN, TNI/Polri, Pensiunan Cair Mulai Hari Ini (17/3)

    Cek Rekening! THR ASN, TNI/Polri, Pensiunan Cair Mulai Hari Ini (17/3)

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, PNS, TNI/Polri, dan pensiunan cair mulai hari ini, Senin (17/3/2025). Pencairan THR Lebaran 2025 dilakukan secara bertahap.

    Kemenkeu mencatatkan total anggaran THR ASN, PNS, TNI/Polri, dan pensiunan mencapai Rp49,9 triliun pada 2025.

    “THR bagi ASN pada 2025 mencapai Rp49,9 triliun. Pencairan THR akan dilakukan secara bertahap mulai Senin, 17 Maret 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/3/2025).

    Dia menjelaskan THR yang dibayarkan ini meliputi gaji pokok tunjangan melekat dan tunjangan kinerja yang mengacu pada besaran gaji ASN per Februari 2025.

    Di samping itu, Suahasil menekankan bahwa THR ini bakal diberikan tanpa pemotongan tunjangan kinerja ASN. Dengan demikian, pembayaran THR ini bakal dibayarkan 100%.

    “THR ini akan diberikan tanpa pemotongan tunjangan kinerja dalam komponen THR, sehingga dipastikan akan dibayarkan 100%,” tambahnya.

    Adapun, berdasarkan catatan Kemenkeu, jumlah THR terbesar diberikan untuk ASN daerah sebesar Rp19,3 triliun, diikuti ASN Pusat, TNI dan Polri senilai Rp17,7 Triliun.

    Berikut rincian anggaran THR 2025 untuk ASN, PNS, TNI/Polri, dan Pensiunan

    1. ASN Daerah dengan anggaran Rp19,3 triliun yang bersumber dari APBN

    2. ASN Pusat, TNI, dan Polri sebanyak 2 juta orang dengan anggaran Rp17,7 triliun

    3.Pensiunan sebanyak 3,6 juta orang dengan anggaran Rp12,4 triliun.

    “Dengan regulasi yang sudah diterbitkan, THR bisa segera dibayarkan oleh seluruh kementerian dan lembaga,” pungkas Suahasil.

  • Bicara BBM & LPG, Bahlil Sebut Butuh Nyali Lawan Pemain Besar-Oknum

    Bicara BBM & LPG, Bahlil Sebut Butuh Nyali Lawan Pemain Besar-Oknum

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal menertibkan rantai distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Bahlil menyinggung ada pihak-pihak yang berusaha menghambat penataan distribusi BBM & LPG.

    Oleh sebab itu Bahlil menegaskan butuh keberanian mengatasi masalah tersebut.

    “Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” ujar Bahlil dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Minggu (16/3/2025).

    Bahlil juga menegaskan fokus utama Pemerintah memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Dengan kata lain, dana subsidi yang dialokasikan dalam APBN benar-benar untuk masyarakat yang berhak.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Bahlil menjelaskan telah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi dan kompensasi energi. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun, sekitar 15 persen atau Rp394,3 triliun dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi dan kompensasi Liquified Petroleum Gas (LPG), BBM, hingga listrik.

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG per tahun, Rp26,7 triliun untuk subsidi BBM, serta Rp89,7 triliun untuk subsidi listrik. Sedangkan total kompensasi energi sebesar Rp190,9 triliun.

    Distribusi LPG

    Selain memperbaiki distribusi BBM, Pemerintah juga fokus pada tata kelola LPG bersubsidi 3 kilogram (kg). Bahlil mengungkapkan, Pemerintah telah mengalokasikan subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp36.000 per tabung. Seharusnya harga LPG 3 kg di tingkat masyarakat berkisar antara Rp18.000 hingga Rp19.000 per tabung.

    Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam distribusi, sehingga masyarakat kerap harus membayar dengan harga yang lebih tinggi, yaitu sekitar Rp23.000 hingga Rp30.000 per tabung.

    “LPG ini sejak tahun 2007, Pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” kata Bahlil.

    Dalam upaya penertiban distribusi LPG bersubsidi, Kementerian ESDM mengapresiasi hasil penindakan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang berhasil mengungkap sindikat pengoplosan LPG subsidi di Bali.

    Tim gabungan Kepolisian berhasil menangkap kelompok pengoplos LPG tabung 3 kg dalam sebuah operasi di sebuah gudang di Banjar Griya Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Selasa (11/3) lalu. Para tersangka diduga memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung berkapasitas 12 kg dan 50 kg secara ilegal.

    Kementerian ESDM menegaskan penindakan hukum terhadap pelanggaran distribusi LPG bersubsidi tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Di samping itu, Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, PT Pertamina, serta masyarakat untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.

    Melalui upaya tersebut, Pemerintah berharap tata kelola distribusi migas dan LPG bersubsidi semakin transparan, efisien, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

    (hns/hns)

  • Kata Bahlil soal Isu Reshuffle Usai Sri Mulyani Bertemu Prabowo

    Kata Bahlil soal Isu Reshuffle Usai Sri Mulyani Bertemu Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle usai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengatakan menteri tak boleh membuat tindakan melampaui kewenangan Presiden Prabowo.

    Mulanya, Bahlil menjawab pertanyaan apakah rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Minggu (16/3), membahas soal isu mundurnya Sri Mulyani. Bahlil mengawali jawabanya dan menjelaskan ratas itu membahas soal hilirisasi.

    “Ini malam nuzulul Quran, tadi saya bicara tentang hilirisasi. Hilirisasi ini bagian dari pada perintah Al-Quran untuk melakukan distribusi ekonomi,” kata Bahlil usai acara malam nuzulul Quran di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025).

    Bahlil mengatakan hilirisasi harus dilakukan agar kekayaan bangsa dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Bahlil mengatakan hal itu juga dipelajari dari nilai dalam Al-Quran.

    Bahlil kemudian mengatakan tak ada kaitannya pembahasan tentang hilirisasi dan isu mundurnya Sri Mulyani. Bahlil mengatakan menteri tak boleh membuat tindakan melampaui kewenangan Presiden.

    “Nah, menyangkut pertanyaan yang tadi, saya pikir tidak ada urusan hilirisasi dengan itu. Dan jangan kita selalu berpikir bahwa melampaui batas kewenangan Presiden. Ndak boleh karena urusan menteri itu urusan mutlak, hak prerogatif Presiden. Kita menteri-menteri ini jangan membuat tindakan melampaui batas kewenangan dan di luar batas pengetahuan,” ujarnya.

    Di tengah isu tersebut, Sri Mulyani pada Kamis (13/3) mengunggah kebersamaannya dengan Presiden Prabowo. Dalam unggahan itu, Sri Mulyani membagikan momen buka puasa bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

    Sri Mulyani pun membagikan isi pertemuan itu. Sri Mulyani mengaku melaporkan terkait kinerja APBN.

    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan reshuffle. Dasco sudah mengecek ke pemerintah jika dalam waktu dekat ini tidak ada rencana pergantian menteri di kabinet.

    “Dan saya sudah juga cek kepada pemerintah, belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga saya belum sempat (bertanya),” kata Dasco usai inspeksi dadakan (sidak) di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3).

    “Tapi kalau melihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban,” sambung Wakil Ketua DPR RI itu.

    (mib/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Segera Cair, Begini Besaran THR untuk Kalangan Menteri

    Segera Cair, Begini Besaran THR untuk Kalangan Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari APBN yang telah diteken oleh Menteri Keuangan.

    Itu artinya, THR untuk hari raya Idulfitri bakal segera cair. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa THR Idulfitri mulai dicairkan pada 17 Maret 2025.

    Salah satu pejabat negara yang akan memperoleh tunjangan hari raya tersebut adalah para menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam aturan tersebut tidak disebutkan besaran THR yang akan didapatkan oleh menteri. Hanya saja Menteri, Wakil Menteri dan beserta staf khususnya disebut sebagai aparatur negara yang berhak menerima THR dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Selain itu, diatur pula sejumlah komponen THR yang akan didapatkan oleh menteri. Mulai dari gaji pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan.

    Lantas, berapa besaran THR Menteri yang akan diterima tahun ini?

    Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 disebutkan bahwa gaji pokok seorang menteri negara sebesar Rp5.040.000 per bulan atau merupakan gaji terbesar untuk aparatur negara.

    Tak hanya gaji pokok, THR menteri juga terdiri dari tunjangan jabatan yang termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 tahun 2001 tentang Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

  • Surplus Neraca Dagang Februari 2025 Diprediksi Susut, Kenapa?

    Surplus Neraca Dagang Februari 2025 Diprediksi Susut, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Neraca Perdagangan diprediksi akan kembali mencatatkan surplus pada Februari 2025, tetapi menyusut ke angka US$1,85 miliar dari Januari yang mencapai US$3,45 miliar.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menyampaikan surplus yang menurun tersebut sejalan dengan moderasi ekspor akibat penurunan harga dan volume ekspor batu bara. 

    Asmo, sapaannya, memperkirakan ekspor masih akan tumbuh positif sebesar 7,8% secara tahunan atau year on year (YoY), namun terkontraksi sebesar 3,2% secara bulanan atau month to month (MtM).

    “Penurunan ekspor secara bulanan diperkirakan disebabkan oleh penurunan ekspor batu bara [data ESDM] yang secara volume turun 1% YoY atau turun 9% MtM,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (16/3/2025).

    Dirinya melihat dari sisi harga, mayoritas komoditas ekspor utama Indonesia mengalami penurunan. Utamanya harga batu bara turun 10,1% MtM dan nikel kontraksi 0,7%. 

    Sementara berkaca dari data PMI manufaktur Indonesia pada Februari 2025, mengonfirmasi adanya penurunan permintaan dari luar negeri.

    Dari sisi impor, Asmo memperkirakan akan tumbuh 2,6% YoY atau 5,1% MtM, sejalan dengan membaiknya kinerja PMI manufaktur Indonesia yang mendorong peningkatan impor bahan baku.

    PMI manufaktur meningkat ke level 53,6 pada Februari 2025, didorong oleh peningkatan aktivitas produksi dan permintaan domestik. 

    Bahkan Asmo melihat bahwa perusahaan meningkatkan aktivitas pembelian bahan baku mereka ke tingkat tercepat sejak Mei tahun lalu.

    Per Januari 2025, kinerja ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 4,68% YoY, namun lebih lambat 8,56% MtM bila dibandingkan dengan Desember 2024. 

    Sementara kinerja impor mengalami kontraksi secara tahunan dan bulanan, yang masing-masing turun sebesar 2,67% dan 15,18%. 

    Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyoroti adanya penurunan harga komoditas ekspor unggulan Tanah Air sejak akhir 2023 hingga awal tahun ini. 

    Pasalnya bukan hanya akan berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga terhadap penerimaan negara baik berupa pajak maupun bukan pajak. 

    Tercatat harga batu bara mengalami penurunan tajam usai sempat menyentuh US$400 per metrik ton (MT), di mana per 10 Maret 2025 bertengger di harga US$104,6 per MT. 

    Serupa, harga minyak Brent juga tercatat rendah di harga US$69,3 per barel usai sempat melambung mencapai US$100 per barel pada 2022. Berita baik justru hadir dari komoditas minyak kelapa sawit yang telah mengalami perbaikan harga dan naik 27,8% YoY ke level US$1.095 per ton. 

    “Harga minyak tekanan luar biasa karena disrupsi ketidakpastian perang dagang, pasti akan menimbulkan perlambatan ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025). 

    Di tengah kekhawatiran akan harga komoditas tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaporkan kinerja ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia pada Senin, (17/3/2025) mulai pukul 11.00 WIB. 

  • 10 Kado Pahit dari Negara di Akhir Pengabdian Pak Guru Rasyid Surabaya

    10 Kado Pahit dari Negara di Akhir Pengabdian Pak Guru Rasyid Surabaya

    Kado Pahit dari Negara di Akhir Pengabdian Pak Guru Rasyid
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com
    – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) resmi menunda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (
    PPPK
    ) hingga bulan Maret tahun 2026.
    Keputusan ini menjadi kado pahit di akhir pengabdian Pak Abdur Rasyid (59) dalam dunia pendidikan.
    Kenyataannya, meski telah mengajar sejak tahun 1980-an, Pak Rasyid tidak akan pernah merasakan senangnya “diurus” oleh negara.
    Pak Rasyid sudah dinyatakan lulus PPPK tahap 1 tahun 2024. Akan tetapi, dia terancam tidak bisa dilantik.
    Sebab, terhitung sejak bulan Desember 2025, usianya genap 60 tahun dan dia harus pensiun.
    Sejak saat itu, Pak Rasyid akan menjadi pensiunan “swasta” yang tidak punya hak secara administrasi untuk menerima “kebaikan” apa pun dari negara.
    Pada bulan Maret 2026 mendatang, Pak Rasyid hanya akan menjadi penonton ketika PPPK yang telah lulus seperti dirinya akan diambil sumpah.
    “Kebijakan pemerintah seperti tidak pernah berpihak pada saya,” kata Pak Rasyid dengan nada pasrah, Minggu (16/3/2025).
    Sehari-hari, Pak Rasyid menjadi guru kelas dan guru agama di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Tambaagung Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten
    Sumenep
    , Jawa Timur.
    Setiap bulan, dia hanya menerima insentif dari sekolah senilai Rp 150.000.
    Tentu saja gaji itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan istri yang hanya seorang ibu rumah tangga dan anak angkatnya yang kini berada di pondok pesantren.
    “Saya hanya mendapatkan Rp 150.000 per bulan di sini (sekolah),” terang Pak Rasyid kepada
    Kompas.com
    , Minggu (16/3/2025).
    Selama bertahun-tahun menjadi tenaga pendidik, dirinya tidak pernah mendapat insentif apa pun, baik dari pusat maupun daerah.
    Namun, dia tidak mendapatkan itu dengan alasan yang tidak pernah dia ketahui hingga saat ini.
    Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sempat mengalokasikan dana insentif khusus Guru Kategori 2 (K2) yang diserahkan setiap bulan. Namun, kabar baik itu belum juga berpihak padanya.
    Pemkab Sumenep beralasan bahwa Pak Rasyid sudah memasuki masa pensiun.
    Padahal, setiap kali ada peluang untuk mendapatkan insentif sebagai tenaga pendidik, Pak Rasyid selalu berusaha menyelesaikan semua persyaratan yang diwajibkan baginya.
    “Andai saya ekonomi stabil, saya bisa memaklumi. Tapi sekarang ekonomi lemah, ya Allah. Apalagi yang bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga?” keluhnya.
    Pada tahun 2023, Pak Rasyid dinyatakan lulus saat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk Kategori 2 (K2).
    PPG K2 merupakan salah satu program PPG Dalam Jabatan (Daljab), yang memberikan kesempatan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk mendapatkannya.
    Namun, meskipun dinyatakan lulus PPG, insentif dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dirinya tetap tidak cair.
    Satu-satunya kendala karena tidak mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
    “Terus yang menjadi harapan saya apalagi?” tanya Pak Rasyid dengan suara bergetar.
    Sebelum dinyatakan lulus sebagai PPPK anggaran tahun 2024, Pak Rasyid sudah berkali-kali mengikuti tes sebagai pegawai negeri. Namun, hasilnya tidak pernah sesuai kehendak hati.
    Di samping itu, meski saat ini sudah dinyatakan lulus PPPK, Pak Rasyid tetap merasa kecewa.
    Selain karena pengangkatannya ditunda dan terancam tidak bisa diambil sumpah, juga karena pemerintah seakan tidak memperhatikan tenaga honorer seperti dirinya.
    Menurut Pak Rasyid, rekrutmen PPPK tahun anggaran 2024 ini dinilai sudah keliru sejak awal.
    Karena pemerintah menyamaratakan tenaga honorer yang baru bertugas 2 tahun dengan dirinya yang sudah puluhan tahun mengabdi.
    “Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi,” tutup Pak Rasyid.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PKP Dorong Inovasi Skema Pembiayaan Rumah Terjangkau

    Menteri PKP Dorong Inovasi Skema Pembiayaan Rumah Terjangkau

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berencana mengusulkan alternatif skema pembiayaan rumah di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih terjangkau dan berkualitas.

    “Jika diperlukan, saya akan mengajukan skema baru di luar FLPP dengan harga lebih rendah. Mungkin tanah dan bangunannya lebih kecil, tetapi desainnya tetap menarik,” ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu (15/3/2025).

    Kementerian PKP saat ini tengah mengkaji berbagai alternatif skema pembiayaan serta desain rumah yang lebih menarik agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak.

    “Kami sedang mencari skema pembiayaan dan model rumah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami akan menguji respons publik untuk melihat mana yang paling diminati pasar,” tambahnya.

    Sebagai informasi, skema FLPP selama ini menjadi solusi utama bagi masyarakat dalam memperoleh hunian bersubsidi. Program ini dinilai efektif dalam mendukung kepemilikan rumah yang layak huni dan terjangkau.

    Minat masyarakat terhadap KPR FLPP masih sangat tinggi. Oleh karena itu, program pembiayaan ini perlu terus didukung dan dikembangkan. Pemerintah juga memastikan keterlibatan perbankan dan pengembang perumahan dalam menjalankan program ini guna mencapai target 3 juta rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, dalam implementasinya, diperlukan pengawasan yang ketat agar penyaluran FLPP benar-benar tepat sasaran. Terlebih, skema ini menggunakan alokasi APBN untuk menjaga suku bunga KPR bersubsidi tetap stabil sepanjang masa tenor.

    Untuk meningkatkan kuota KPR FLPP, langkah konkret dan sinergi dari berbagai pihak sangat diperlukan. Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan BPKP guna mengaudit pelaksanaan program pembiayaan rumah ini agar lebih transparan dan tepat guna.

  • Airlangga Optimis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai, Kader PDIP: Darimana Logikanya?

    Airlangga Optimis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai, Kader PDIP: Darimana Logikanya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDI Perjuangan, Ferdinan Hutahaean mengaku pesimis dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 8 persen.

    Apalagi kata dia, seluruh dunia sedang pesimis dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Apalagi jika 8 persen. 

    Dia menyentil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait optimisme tersebut.

    “Seluruh dunia pesimis dengan pertumbuhan ekonomi 5%, koq bisa-bisanya Indonesia klaim optimis 8%, darimana logikanya?,” ujarnya.m dikutip akun X pribadinya, Sabtu, (15/3/2025).

    Lebih lanjut dia menyinggung soal APBN yang tekor Rp31,2 Triliun pada baru jalan dua bulan. Trend ini menurutnya akan terus terjadi.

    “Sudah Maret mau masuk April APBN kita saja defisit 32 T. Trend defisit ini akan terus terjadi karena pendapatan negara tampaknya akan turun,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Masih dalam range (jangkauan), masih optimistis. Defisit juga kan masih 3 persen dan juga ratio utang di bawah 40 persen,” ujar Airlangga belum lama ini. (*)

  • Beda Gaya Jokowi dengan Prabowo Dibongkar Jaksa Agung, Sosoknya Pernah Dicari-cari Sang Presiden

    Beda Gaya Jokowi dengan Prabowo Dibongkar Jaksa Agung, Sosoknya Pernah Dicari-cari Sang Presiden

    TRIBUNJAKARTA.COM – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan perbedaan gaya Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Diketahui, Sanitiar Burhanuddin menjabat sebagai Jaksa Agung sejak era pemerintahan Jokowi hingga saat ini.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan pihaknya independen dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. 

    “Tidak pernah kamu, ini sikat, ini sikat enggak ada. Ada bukti ya sudah kita tindak lanjuti,” kata ST Burhanuddin dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Kompas.com, Sabtu (15/3/2025).

    Namun, ST Burhanuddin mengaku adanya perbedaan gaya kepemimpinan antara Jokowi dengan Prabowo.

    “Kalau Pak Prabowo kan tokleh gitu kalau bahasa Jawa itu apa ya. Apa adanya, ayo gitu blak-blakan lah tapi lugas. Kalau Pak Jokowi kan gayanya kalem itu bedanya itu aja tapi semuanya pasti mendukung tindakan kejaksaan,” ungkapnya.

    ST Burhanuddin lalu menyinggung hasil penelitian Presiden Prabowo Subianto dimana APBN bocor 30 persen. Menurutnya, hal tersebut yang harus diperbaiki bukan saja oleh penegak hukum tapi seluruh rakyat.

    “Dalam artian selalu ada bertanya dari mana memulainya, apa pemberantasan korupsi. Kalau saya dari pribadi masing-masing,” kata ST Burhanuddin.

    KLIK SELENGKAPNYA: Pengamat Politik Adi Prayitno Menilai Presiden ke-7 RI Jokowi Terlihat Sangat Istimewa di era Prabowo. Indikasi Beda dengan SBY dan Megawati.

    ST Burhanuddin menurutkan pemberantasan mulai dari keluarga hingga kantor. Kemudian, para menteri juga diajak ikut memberantas korupsi.

    “Kalau menterinya tidak pernah terima duit gitu hal-hal tidak  yang tidak halal gitu ke bawah pun akan takut untuk menerima tapi kalau di atasnya sudah menerima ah lu juga terima apalagi gue,” kata ST Burhanuddin.

    Jaksa Agung mengungkapkan kebocoran APBN hampir semua sektor. Namun paling utama yakni konstruksi atau sektor pembangunan.

    “Ada proyek-proyek itu yang dijual. Yang saya sangat saya sayangkan sebenarnya proyek itu kalau sudah pemenang ya sudah harusnya dikerjakan. Jangan disub lagi disub lagi akan habis duit,” katanya.

    Ia menuturkan hal tersebut merupakan salah satu contoh dari banyak modus yang menyebabkan kebocorann tinggi hingga 30 persen.

    “Itu pendapat pak presiden dan kita memang sama kita punya data pun begitu,” katanya.

  • Ada Tudingan Terungkapnya Korupsi Pertamina untuk ‘Ganti Pemain’, Begini Kata Jaksa Agung – Halaman all

    Ada Tudingan Terungkapnya Korupsi Pertamina untuk ‘Ganti Pemain’, Begini Kata Jaksa Agung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jaksa Agung, ST Burhanuddin, memberi tanggapan terkait adanya tudingan bahwa pengungkapan kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Patra Niaga adalah untuk mengganti ‘pemain’ di industri minyak dan gas (migas).

    Burhanuddin mengaku tidak ambil pusing terkait adanya tudingan tersebut.

    Dia hanya menegaskan pengungkapan kasus mega korupsi ini adalah murni penindakan hukum.

    “Saya enggak tahu malah soal ganti pemain, ya. Tapi, bagi saya, ada korupsi di situ, kita tindak. Soal nanti ganti lagi, ya kita tindak lagi,” katanya dikutip dari program Gaspol di YouTube Kompas.com, Sabtu (15/3/2025).

    Burhanuddin mengatakan pihaknya tidak segan akan menindak lagi pihak lain yang disebut sebagai pemain baru tersebut jika memang terbukti melakukan korupsi.

    Menurutnya, jika pengungkapan kasus korupsi hanya untuk mengganti pemain baru, maka dia menganggap penindakannya akan lemah.

    “Wah masa ada orang ngomong, wah ini cuma ganti pemain, terus lemas menindak. Kan enggak,” katanya.

    Lebih lanjut, Burhanuddin mengakui pihaknya memang mengalami banyak tekanan karena pengungkapan kasus korupsi yang bernilai fantastis.

    Namun, sambungnya, hal tersebut tidak menyurutkan Kejagung untuk terus menindak kasus korupsi.

    “Ayo berantas sama-sama. Kita harusnya di-support lah. Kita punya data ini, kan enak daripada ngoceh terus,” tuturnya.

    Burhanuddin juga mengakui bahwa pengungkapan kasus mega korupsi Pertamina paling banyak memperoleh tantangan.

    Beberapa tantangan yang dihadapi seperti adanya kemungkinan saksi yang sudah meninggal karena rentang terjadinya waktu korupsi yang lama hingga alat-alat bukti yang hilang.

    “Kan ini kan sudah berjalan lama nih (kasus) 2018-2023. Mungkin saksinya udah ada yang mati atau mungkin alat-alat buktinya sudah ada yang hilang,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus yang ditaksir merugikan negara Rp193,7 triliun tersebut.

    Mereka adalah Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; Vice President (VP) Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; dan Dirut PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi.

    Lalu ada, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; Vice President (VP) Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne; Beneficiary owner atau pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keery Andrianto Riza; Komisaris PT Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadan Joede.

    Kejagung menegaskan para tersangka ini telah merugikan negara mencapai Rp193,7 triliun dengan rinciannya yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah lewat DMUT atau Broker sekitar Rp2,7 triliun.

    Lalu, adapula kerugian impor BBM lewat DMUT atau Broker sekitar Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar Rp21 triliun.

    Kejagung menyebut sembilan tersangka itu bersekongkol untuk melakukan impor minyak mentah tidak sesuai dengan prosedur dan mengolah dengan prosedur yang tidak semestinya.

    Tersangka itu disebut menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dijual ke masyarakat. 

    Karena itu, pemerintah perlu memberikan kompensasi subsidi yang lebih tinggi bersumber dari APBN.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)