Xcloud.id

Topik: APBN

  • Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Penerimaan negara melalui pajak tercatat menurun hingga 30% pada Februari 2025. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jakarta Mualim Wijoyo menilai, kontraksi ini bukan hanya disebabkan oleh kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga mencerminkan pelemahan ekonomi Indonesia. Ia pun merasakan dampaknya secara langsung, terutama di sektor ritel.

    “Di sektor ritel, penurunan ini terasa sekali. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan beberapa perusahaan. Ini menjadi cerminan bahwa perekonomian kita memang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Mualim Wijoyo dalam Investor Market Today, Senin (17/3/2025).

    Mualim menjelaskan bahwa daya beli masyarakat mulai melemah sejak semester kedua 2024. Saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 serta perayaan Imlek, tingkat konsumsi jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Ia juga menyoroti kondisi pusat perbelanjaan yang biasanya ramai di minggu kedua Ramadan, khususnya di sektor food and beverage (F&B) untuk agenda buka bersama.

    “Namun, kali ini beberapa tempat tidak seramai dulu. Dampaknya terasa sekali bagi pusat perbelanjaan tahun ini. Mungkin juga karena Tunjangan Hari Raya (THR) belum cair,” tambahnya menegaskan pelemahan ekonomi Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga Februari 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini menjadi yang pertama sejak pandemi, setelah APBN selalu mencatat surplus pada awal tahun selama periode 2022-2024.

    Penurunan penerimaan negara menjadi faktor utama defisit ini. Hingga akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, dengan realisasi pajak Rp 187,8 triliun.

    Saat pajak turun jadi cerminan ekonomi Indonesia melemah, pendapatan negara secara keseluruhan juga mengalami kontraksi 21,48%, jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya 4,52%. Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan pajak, yang anjlok hingga 30%, jauh lebih dalam dibandingkan kontraksi 3,93% pada tahun sebelumnya.

  • Gerindra sebut belum ada reshuffle dilakukan Presiden dalam waktu dekat

    Gerindra sebut belum ada reshuffle dilakukan Presiden dalam waktu dekat

    Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati) saya lihat enjoy-enjoy saja

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar akan ada perombakan atau reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

    “Saya pikir apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dalam waktu dekat belum ada rencana reshuffle,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan Sufmi Dasco merespons isu mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani terkena reshuffle setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu (12/3).

    Dasco mengatakan selaku pimpinan DPR RI telah mengonfirmasi kepada pemerintah terkait isu reshuffle Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut.

    Ia merasa perlu mengonfirmasi hal tersebut agar dapat menjelaskan kepada konstituen mengenai kebenarannya karena terjadi simpang siur kabar yang beredar di publik.

    Dari hasil konfirmasi yang dilakukannya, Dasco menegaskan bahwa tidak ada perombakan pada kursi-kursi menteri Kabinet Merah Putih (KMP), termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Sejak beredarnya isu ada reshuffle ke beberapa menteri, termasuk Bu Sri Mulyani, bahwa pemerintah dalam waktu dekat, dalam hal ini presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle,” ujarnya.

    Ia juga meluruskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan dengan sejumlah menteri KMP tidak membahas soal reshuffle, melainkan membahas isu-isu terkait kepentingan rakyat.

    “Pertemuan yang intens antara presiden dengan Menteri Keuangan maupun dengan menteri yang lain bagaimana supaya langkah pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat terus dilakukan,” katanya.

    Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan belum mendengar kabar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani diisukan mundur dari jabatannya ataupun akan terkena reshuffle.

    “Saya belum dengar (kabar tersebut), Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati) saya lihat enjoy-enjoy saja,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Diwartakan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3), untuk melaporkan kinerja APBN. Saat itu, Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama sekitar dua jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan.

    Sri Mulyani enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Selepas menyebut melapor soal APBN, Sri Mulyani langsung berjalan menuju kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bentuk Koperasi Desa Merah Putih Ditentukan Pemerintah Desa, Begini Respons Zulkifli Hasan – Page 3

    Bentuk Koperasi Desa Merah Putih Ditentukan Pemerintah Desa, Begini Respons Zulkifli Hasan – Page 3

    Sementara itu, terkait pendanaannya, dia menyebut bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, bank-bank BUMN juga bisa menyalurkan pendanaan.

    “Nah sementara nanti anggarannya, nanti dari pemerintahan desa, ada Himbara, dari mana angarannya, tadi sudah disampaikan dari APBN dan APBD,” tegas Menko Zulkifli.

    Kendati demikian, dia belum merinci skema pendanaan pembentukan KopDes Merah Putih tersebut. Hal itu akan dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan oleh Eselon I kementerian terkait. 

    Tunggu Pembahasan

    Termasuk besaran porsi APBN maupun APBD yang dialokasikan untuk KopDes Merah Putih juga masih akan dibahas.

    “Akan didetailkan lebih lanjut. Tapi pasti APBN APBD. (Porsinya?) Nanti ya,” ujar Menko Zulkifli Hasan.

    Beberapa pihak yang mengikuti rakor KopDes Merah Putih diantaranya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

     

  • Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dikebut 6 Bulan – Page 3

    Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dikebut 6 Bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dikebut dalam 6 bulan. Sumber pendanaannya akan mengandalkan dana APBN dan APBD.

    Menko Zulkifli telah memimpin langsung rapat koordinasi tentang pembentukan KopDes Merah Putih bersama sejumlah menteri terkait. Diputuskan pembentukannya diproses dalam waktu 6 bulan kedepan.

    Hal tersebut sambil menunggu aturan pembentukan KopDes Merah Putih. Pembahasan nantinya akan dilakukan oleh Eselon I masing-masing kementerian terkait dengan melibatkan Kementerian Sekretaris Negara.

    “Intinya ini harus bisa kita segera realisasikan, selambat-lambatnya 6 bulan, nanti setelah aturan sudah selesai, ini bisa rampung,” kata Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Sementara itu, terkait pendanaannya, dia menyebut bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, bank-bank BUMN juga bisa menyalurkan pendanaan.

    “Nah sementara nanti anggarannya, nanti dari pemerintahan desa, ada Himbara, dari mana angarannya, tadi sudah disampaikan dari APBN dan APBD,” tegas Zulkifli Hasan.

    Kendati demikian, dia belum merinci skema pendanaan pembentukan KopDes Merah Putih tersebut. Hal itu akan dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan oleh Eselon I kementerian terkait.

    Tunggu Pembahasan

    Termasuk besaran porsi APBN maupun APBD yang dialokasikan untuk KopDes Merah Putih juga masih akan dibahas.

    “Akan didetailkan lebih lanjut. Tapi pasti APBN APBD. (Porsinya?) Nanti ya,” tandas Menko Pangan.

    Beberapa pihak yang mengikuti rakor KopDes Merah Putih diantaranya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

     

  • AIGIS 2025 Upaya Akselerasi Industri Hijau Indonesia  – Halaman all

    AIGIS 2025 Upaya Akselerasi Industri Hijau Indonesia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian mendorong upaya dekarbonisasi sektor industri agar lebih cepat 10 tahun dari target Net Zero Emission (NZE) pemerintah pada 2060.

    Cara yang dilakukan ialah dengan menyediakan platform terintegrasi dalam mendukung transformasi industri, menjadi industri yang lebih hijau di Indonesia, lewat Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025.

    AIGIS 2025 yang merupakan event kedua merupakan hasil kolaborasi Kementerian Perindustrian dengan World Resources Institute of Indonesia, Institute for Essential Services Reform dan BMS Consolidate.

    Acara puncak AIGIS 2025 akan dilaksanakan pada 20-22 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center atau JCC, Senayan, Jakarta.

    Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin Apit Pria Nugraha, menyampaikan mendahului kegiatan utama tersebut, akan dilaksanakan berbagai pre-event yang dapat diikuti oleh berbagai peranan masyarakat.

    “Sosialisasi pre-event AIGIS 2025 yang hari ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai program yang akan berlangsung sebelum puncak acara pada bulan Agustus,” tutur Apit dalam acara Sosialisasi AIGIS 2025, Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi, mengungkap pada gelaran AIGIS kedua tahun ini akan mengenalkan tiga zero, yakni zero emission, zero waste dan zero APBN.

    “Karena saat ini mengikuti arahan dari Bapak Presiden, maka pada AIGIS yang kedua ini dilakukan tiga zero, zero emission, zero waste dan zero ABBN. Kemudian dari mana sumber dana yang lain? Dari mitra dan juga dari sponsor,” jelas Andi.

    Diharapkan dari gelaran AIGIS 2025 bisa terbentuk ekosistem industri hijau yang bertujuan untuk menurunkan emisi hingga mencapai NZE sektor industri pada 2050.

  • Dokumen APBN Sudah Ditakedown, Posisi Utang Indonesia per Februari Belum Ditayangkan

    Dokumen APBN Sudah Ditakedown, Posisi Utang Indonesia per Februari Belum Ditayangkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ekonomi dari The Bright Institute, Profesor Awalil Rizky mempertanyakan terkait posisi utang Indonesia.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Awalil Rizky menyebut belum ada info terbaru terkait hal ini.

    Terakhir posisi utang Pemerintah per 28 Februari 2025. Posisi per 31 Januari 2025 dengan angka Rp8.909,13 triliun.

    “Belum ada info posisi utang pemerintah per 28 Februari 2025,” tulisnya dikutip Senin (17/3/2925).

    “Posisi per 31 Januari 2025: Rp8.909,13 triliun (dokumen APBN Kita Februari 2025 yang sudah di takedown),” ujarnya.

    Lanjut, ia menyebut untuk dokumen APBN per Januari sampai saat ini belum tayang.

    Awalil Rizky pun mempertanyakan terkait posisi per 31 Desember 2024 yang sampai saat ini belum tayang.

    “Sedangkan dokumen APBN Kita Januari 2025 belum tayang hingga kini (harusnya ada posisi per 31 Des 2024). Mengapa?,” tuturnya.

    Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp31,2 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kondisi ini memerlukan strategi keuangan yang tepat untuk menjaga stabilitas fiskal.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Awal Pekan, IHSG Dibuka Merah ke Level 6.510

    Awal Pekan, IHSG Dibuka Merah ke Level 6.510

    Jakarta –

    Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan pagi ini bergerak di zona merah. Pada perdagangan pagi ini, IHSG berada di level 6.500-an.

    Dikutip dari data RTI, Senin (17/3/2025) IHSG dibuka pada posisi 6.510,12 atau minus 5,5 poin (0,08%). Level tertinggi IHSG pagi ini 6.528,31 dan level terendah 6.483,45.

    Volume transaksi tercatat 2,65 miliar dengan turnover Rp 1,05 triliun. Frekuensi transaksi tercatat 110.452 kali. Ada 257 saham yang menguat dan 160 saham yang melemah serta 183 saham stagnan.

    Dalam sepekan terakhir IHSG melemah 1,35% dan minus 11% dalam tiga bulan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG melemah 10,04%.

    Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih menjelaskan pada perdagangan kemarin, Jumat (14/3/2025) IHSG ditutup turun -1,98% atau -120,37 poin ke level 6.515. IHSG hari ini (17/3/2025) diprediksi bergerak mixed dalam range 6.400-6.600.

    Adapun sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG selama sepekan terkoreksi -1,81%. Sektor material dasar memimpin pelemahan -6,49%. Kekhawatiran akan resesi di sejumlah negara akibat iklim suku bunga tinggi mendorong penurunan harga komoditas, khususnya metal mining.

    Selama sepekan investor asing tercatat jual bersih di seluruh pasar ekuitas senilai Rp3,69 triliun. Sementara, realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 tercatat Rp 316,9 triliun atau 10,5% dari target. Di sisi lain, belanja negara sebesar Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari target.

    Alhasil, defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13% dari PDB. Target defisit APBN pemerintah di tahun 2025 mencapai 2,53%. Pelaku pasar khawatir terhadap stabilitas APBN di tengah tuntutan proyek strategis yang membebani postur APBN meskipun efisiensi telah dilakukan, termasuk pembiayaan awal Danantara. Adapun pekan ini, pelaku pasar menanti keputusan BI-Rate yang berpotensi tetap sama.

    Dari Mancanegara, Bursa Wall Street menguat di akhir pekan mengikuti pergerakan Bursa Hong Kong (HSI). Sementara, indeks saham berjangka AS (US Stock Futures) terkoreksi hari ini akibat ketidakpastian kebijakan tarif, serta menjelang FOMC The Fed pekan ini. The Fed berpotensi menahan suku bunga di level 4,25%-4,50% akibat kebijakan tarif Presiden Trump yang selalu berubah.

    Jika diakumulasi secara mingguan (weekly) indeks S&P 500 terkoreksi dalam 4 pekan beruntun, pekan lalu -2,27%. Dari Asia, Indeks HSI rebound di akhir pekan menyusul pernyataan PBoC untuk memberikan kebijakan lebih longgar. Pelaku pasar memproyeksikan PBoC akan memangkas suku bunga dan RRR pekan depan, setelah pemangkasan terakhirnya pada September tahun lalu.

    (kil/kil)

  • Respons Golkar soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet: Kita Serahkan ke Presiden – Halaman all

    Respons Golkar soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet: Kita Serahkan ke Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Isu mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dari jajaran Kabinet Merah Putih turut ditanggapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M Sarmuji.

    Menurut Sarmuji, terkait hal itu, Golkar menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau itu kita serahkan ke Presiden saja,” kata Sarmuji di DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam, dikutip dari Warta Kota.

    Sarmuji enggan memberikan respons lebih jauh mengenai isu Sri Mulyani mundur dari posisinya.

    Politikus partai berlambang pohon beringin ini lebih memilih untuk menyerahkan segala keputusan kepada Prabowo.

    “Tergantung Presiden saja,” ucap Sarmuji.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah isu yang menyebutkan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet setelah menemui Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun pertemuan antara Sri Mulyani dengan Prabowo terjadi Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (12/3/2025).

    Dasco menegaskan, pertemuan itu hanya membahas kondisi ekonomi terkini dan tidak ada pembicaraan terkait rencana reshuffle kabinet.

    “Kemarin yang saya tahu, pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini.” 

    “Saya juga sudah cek kepada pemerintah, dan belum ada rencana reshuffle,” kata Dasco usai inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    Meskipun beberapa pihak mencoba mengaitkan pertemuan itu dengan isu reshuffle, Dasco menilai bahwa hal tersebut tak berdasar.

    Menurutnya, pertemuan antara para pejabat itu berlangsung dengan penuh keakraban yang justru menunjukkan semangat kebersamaan di tengah suasana Ramadan.

    “Kalau melihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban.” 

    “Saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor,” ucap Dasco.

    Rapat Antara Menkeu dan Prabowo

    Sri Mulyani melaksanakan rapat dan buka bersama Prabowo di Istana Kepresidenan pada 12 Maret 2025 lalu.

    Acara itu digelar di tengah isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet.

    Namun, setelah buka bersama, Sri Mulyani tak berkomentar mengenai kabar tersebut. Ia hanya melemparkan senyum kepada awak media.

    Dari foto yang diunggah Sekretariat Kabinet, Sri Mulyani terlihat menyantap makanan berdua dengan Prabowo.

    Dalam penjelasan foto tersebut dituliskan momen buka bersama antara Presiden dengan Sri Mulyani berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban.

    “Suasana penuh keakraban Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbuka puasa di Istana Negara, sore ini,” tulis akun @sekretariat.kabinet, dilihat Rabu (12/3/2025).

    Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuannya dengan Prabowo ia hanya melaporkan mengenai APBN 2025.

    “Melaporkan saja terkait APBN,” ujarnya.

    Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Tanggapi Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Merah Putih, Golkar: Serahkan ke Presiden Saja.

    (Tribunnews.com/Deni/Chaerul)(WartaKotalive.com/Alfian Firmansyah)

  • Penerima Makan Bergizi Gratis Masih Jauh dari Target

    Penerima Makan Bergizi Gratis Masih Jauh dari Target

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana buka suara terkait penyerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih rendah. Sampai 12 Maret 2025 anggaran yang baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang.

    Dadan mengatakan penyebab belanja MBG baru Rp 710,5 miliar sejak awal tahun dikarenakan adanya penyesuaian administrasi.

    “Utamanya karena proses administrasi di tahap-tahap awal,” kata Dadan kepada detikcom, Minggu (16/3/2025).

    Dadan memastikan penyerapan MBG akan meningkat signifikan dalam waktu dekat, utamanya pada September 2025. Hal itu disebut sesuai rencana awal di mana sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur telah siap semua.

    “Dari rencana awal memang juga penyerapan besar utamanya mulai September ketika SDM dan infrastruktur sudah siap di lapangan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi anggaran program MBG hingga 12 Maret 2025 baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang. Jumlah itu masih jauh dari yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran MBG di 2025 awalnya ditetapkan Rp 71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri atas 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Target itu ditambah hingga mencapai 82,9 juta penerima dengan kebutuhan anggara menjadi Rp 171 triliun.

    “Bapak presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG. Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3).

    (aid/kil)

  • 2.000 Wajib Pajak Nakal Diincar Kemenkeu

    2.000 Wajib Pajak Nakal Diincar Kemenkeu

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengincar setidaknya 2.000 wajib pajak (WP) ‘nakal’ yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini sebagai salah satu insiatif strategi yang akan dijalankan di 2025 untuk menambah penerimaan negara.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan pihaknya telah mengindentifikasi ribuan wajib pajak yang perlu diawasi hingga dilakukan penagihan. Para Eselon I Kemenkeu disebut akan melaksanakan program bersama (joint program) untuk melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.

    “Ada lebih dari 2.000 WP yang kita sudah identifikasi dan kita akan lakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Minggu (16/3/2025).

    Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.

    “Melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan maupun untuk mengurangi adanya cukai dan rokok palsu dan salah peruntukan,” bebernya.

    Anggito juga mengungkapkan bahwa Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara yang berasal dari batu bara, timah, bauksit dan sawit.

    “Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering, maupun harga batu bara acuan,” ungkapnya.

    Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifikasi penerimaan negara bukan (PNBP) yang bersifat layanan premium atau untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian dan perhubungan.

    “Kita coba mengintensifikasi untuk mendapatkan tambahan penerimaan,” imbuhnya.

    Penerimaan Pajak Anjlok di Awal Tahun

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penerimaan pajak baru terkumpul Rp 187,8 triliun sampai Februari 2025. Realisasi itu lebih rendah 30,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terkumpul Rp 269,02 triliun.

    “Penerimaan pajak Rp 187,8 triliun atau 8,6% dari target,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani membeberkan terdapat dua faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan di awal tahun. Pertama, karena adanya penurunan harga komoditas andalan dari ekspor Indonesia.

    “Penerimaan negara memang mengalami penurunan, tapi polanya sama dan dalam hal ini beberapa memang yang kita sampaikan tadi karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara, minyak dan nikel,” beber Sri Mulyani.

    Penyebab kedua dikarenakan faktor administrasi. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan baru yakni implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh 21 dan ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri selama 10 hari sehingga dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

    “Untuk PPN deadline-nya dimundurkan dan TER kita lihat mempengaruhi PPh 21,” ucap Sri Mulyani.

    Sri Mulyani meminta tidak perlu berlebihan menyikapi kondisi ini. Pihaknya memastikan akan tetap waspada. “Yuk kita jaga sama-sama ya. Jadi merespons terhadap perlambatan, tentu tetap kita waspada tanpa menimbulkan suatu alarm,” imbuhnya.

    (kil/kil)