Xcloud.id

Topik: APBN

  • IHSG Trading Halt! Anjlok 5 Persen Terburuk di Asia

    IHSG Trading Halt! Anjlok 5 Persen Terburuk di Asia

    PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam pada sesi pertama perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini. IHSG turun 5,02% ke level 6.146,91, memicu mekanisme penghentian sementara perdagangan (trading halt). Sebanyak 581 saham melemah, 105 saham menguat, dan 271 saham stagnan. Nilai transaksi sesi pertama tercatat mencapai Rp3,39 triliun dengan volume perdagangan sebesar 13,12 miliar saham dalam 748 ribu transaksi.

    Seluruh sektor mengalami tekanan signifikan, dengan sektor utilitas mencatat pelemahan terdalam sebesar 12,2%, diikuti sektor bahan baku yang turun 9,82%. Saham DCI Indonesia (DCII) menjadi pemberat utama indeks dengan kontribusi negatif sebesar 38,24 poin. Selain itu, saham milik konglomerat Prajogo Pangestu, seperti Barito Renewables Energy (BREN) dan Chandra Asri Petrochemical (TPIA), turut memberikan dampak negatif dengan masing-masing menyumbang penurunan sebesar 30,27 poin dan 29,71 poin.

    Saham perbankan besar Indonesia juga mengalami tekanan, melanjutkan tren pelemahan dari sesi perdagangan sebelumnya.

    Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Surat Perintah Nomor S-274/PM.21/2020, BEI wajib menghentikan perdagangan saham selama 30 menit apabila IHSG turun lebih dari 5% dalam satu hari. Jika penurunan berlanjut hingga lebih dari 10% dan 15%, BEI dapat melakukan trading suspend yang bisa berlangsung lebih dari satu sesi dengan persetujuan OJK.

    Penurunan IHSG kali ini menjadi yang terdalam di kawasan Asia dan ASEAN. Kejatuhan ini terjadi di tengah maraknya aksi jual oleh investor asing, yang telah mencatatkan arus keluar (net sell) sebesar Rp24 triliun sepanjang tahun 2025 tanpa adanya tanda pembalikan arah.

    Sinyal Ekonomi Memburuk?

    Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) merilis hasil survei Economic Experts Survey pada Senin 17 Maret 2025 Survei ini bertujuan untuk menangkap pandangan para ahli mengenai kondisi ekonomi Indonesia serta memberikan wawasan berbasis data dalam diskusi kebijakan.

    Hasil survei menunjukkan bahwa 55% responden atau 23 dari 42 ahli ekonomi menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk dalam tiga bulan terakhir.

    “Tujuh ahli bahkan menganggap situasi ini jauh lebih buruk, sementara 11 ahli menganggapnya stagnan, dan hanya satu ahli yang melihatnya lebih baik. Dengan interval kepercayaan rata-rata sebesar 7,71 poin, hasil survei ini menunjukkan pandangan yang umumnya pesimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia, menurut para ahli ekonomi,” tulis LPEM UI dalam laporannya, dikutip Senin 17 Maret 2025.

    Selain itu, mayoritas responden juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi ke depan akan lebih rendah dari angka saat ini. Meski demikian, tidak ada yang memprediksi kontraksi ekonomi yang signifikan. Sementara itu, sekitar 25% responden memperkirakan kondisi ekonomi akan tetap stagnan, dan enam ahli masih optimistis dengan pertumbuhan ekonomi pada periode mendatang.

    Polemik Danantara dan RUU TNI Jadi Faktor?

    Sejalan dengan hasil survei tersebut, pasar saham Indonesia mengalami tekanan signifikan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 4,84% ke level 6.158 pada perdagangan Selasa 18 Maret 2025 pukul 11.15 WIB, menyebabkan mekanisme penghentian sementara perdagangan (trading halt) diberlakukan.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa koreksi tajam di pasar saham disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp31,2 triliun hingga akhir Februari 2025. Defisit ini terjadi karena belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan, yakni Rp348,1 triliun berbanding Rp316,9 triliun.

    Selain itu, faktor lain yang turut menekan pasar adalah skeptisisme terhadap tata kelola Badan Pengelola Investasi Danantara serta melemahnya daya beli masyarakat. Bhima mencatat bahwa impor barang konsumsi menjelang Ramadan mengalami penurunan sebesar 21,05% secara tahunan (yoy) pada Februari 2025, mencerminkan lesunya konsumsi domestik.

    “Kami juga identifikasi polemik Rancangan Undang Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi sentimen negatif juga di market. Ada risiko TNI masuk jabatan sipil menurunkan daya saing ekonomi Indonesia,” ujar Bhima dalam keterangannya, Selasa 18 Maret 2025.

    Selain itu, di tingkat global, kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut memperburuk sentimen investor terhadap pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Analis Mirae Asset Sekuritas memperkirakan bahwa pelaku pasar cenderung menahan diri menjelang keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) dan Federal Reserve (Fed Rate) dalam dua hari mendatang.

    “Sementara pekan depan, perdagangan akan lebih sepi, karena menjelang libur Hari Raya Idul Fitri. Bursa akan libur selama 7 hari (28 Maret – 7 April),” mengutip riset Mirae Asset

    Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi pasar dan ekonomi domestik, para analis memperingatkan bahwa ketidakpastian global dan tantangan fiskal dalam negeri dapat terus memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lima Faktor Penyebab Anjloknya IHSG Hingga 6 Persen Menurut Ekonom Wijayanto Samirin – Halaman all

    Lima Faktor Penyebab Anjloknya IHSG Hingga 6 Persen Menurut Ekonom Wijayanto Samirin – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat ekonomi Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin menganalisa ada 5 faktor pemicu anjloknya IHSG hingga 6 persen pada perdagangan sesi pertama pagi ini, Selasa, 18 Maret 2025.  

    Pemicu pertama, pasar merespon negatif laporan kinerja APBN 2025 yang buruk.

    “Ada beberapa isu penyebab IHSG memburuk.(IHSG) anjlok akibat hasil APBN Februari yang buruk dan outlook fiscal yang berat di 2025,” kata WIjayanto Samirin dalam pernyataan tertulis kepada media siang ini.

    Faktor pemicu kedua adalah akibat kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang tidak realistis dan tanpa teknokrasi yang jelas selama ini.

    Ketiga, pelemahan IHSG yang parah di perdagangan sesi I akibat berbagai isu mega korupsi di Indonesia yang merusak trust atau kepercayaan pasar.

    Faktor pemicu keempat adalah reaksi negatif masyarakat tentang Dwi Fungsi TNI yang dikhawatirkan menimbulkan protes besar.

    Kemudian, pemicu kelima adalah kekhawatiran credit rating Indonesia akan turun. “Maret-April Fitch dan Moodys akan umumkan, Juni-July S&P akan umumkan,” kata Wijayanto Samirin.

    Dia mengingatkan, faktor pemicu 1 sampai 3 merupakan isu lama, yang membuat investor hati-hati. Sementara, faktor ke-4-5 merisu baru yang membuat investor takut.

    IHSG Ambles 6 Persen Lebih

    Seperti diketahui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia merosot lebih dari 6 persen pada perdagangan sesi pertama hari ini, Senin 18 Maret 2025. 

    Hal ini membuat BEU menutup sementara perdagangan pasar modal, seperti disampaikan Sekretaris BEI, Kautsar Primadi Nurahmad.

    Dia mengatakan, IHSG terus melemah sejak pukul 11:19 waktu waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    Pelemahan hari ini merupakan kelanjutan dari pelemahan IHSG yang terjadi dalam empat hari ini.

    Mengutip data RTI, indeks terkoreksi 6,12 persen atau 395,866 poin ke level 6.076,081. Tercatat 616 saham turun, 67 saham naik, dan 116 saham stagnan.

    Total volume perdagangan 16,6 miliar saham dengan nilai transaksi capai Rp 10,3 triliun.

    Seluruh 11 indeks sectoral menyeret IHSG ke zona merah. Tiga sector dengan penurunan terdalam yakni IDX-Techno 12,46 persen, IDX-Basic 9,78 persen, dan IDX-Energy 6,24 persen.

    Seluruh saham di LQ45 memerah pada perdagangan sesi pagi ini. Adapun saham-saham top losers LQ45 yakni:

    – PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 23,23 persen ke Rp 595

    – PT Bank Jago Tbk (ARTO) turun 16,56 persen ke Rp 1.360

    – PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) turun 9,94 persen ke Rp 290

    – PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) turun 8,90% ke Rp 1.330

    – PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) turun 8,64% ke Rp 2.220

    Di sisi lain, pasar Asia-Pasifik menguat pada hari ini, mengikuti kenaikan di Wall Street, yang menguat setelah data penjualan ritel AS tampaknya meredakan kekhawatiran resesi.

    Indeks Hang Seng Hong Kong memimpin kenaikan di Asia, naik 1,93% karena pergerakan kuat di saham perusahaan teknologi raksasa seperti Baidu, yang naik 9,83% pada pukul 11:46 waktu setempat.

    Sementara itu, CSI 300 di China daratan naik 0,15%, berbalik arah dari penurunan pada sesi sebelumnya.

    Investor akan mencermati pasar Jepang, karena Bank of Japan memulai pertemuan kebijakan moneter dua hari pada hari Selasa.

    Bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap pada 0,5% saat pertemuan berakhir pada hari Rabu.

    Pertemuan dua hari BOJ bertepatan dengan Federal Reserve AS, dengan yang terakhir juga diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah.

    Indeks acuan Jepang Nikkei 225 menguat 1,43?n indeks Topix yang lebih luas naik 1,41%.

    Di Korea Selatan, indeks Kospi menguat 0,17%, sementara indeks Kosdaq berkapitalisasi kecil naik 0,11?lam perdagangan yang tidak menentu.

    Indeks S&P/ASX 200 Australia diperdagangkan datar, memangkas kenaikan dari awal sesi. Indeks acuan India Nifty 50 naik 0,45% pada pembukaan, sementara BSE Sensex naik 0,43 persen.

  • Penerimaan Negara Anjlok, Guru Besar UI Khawatir Utang Pemerintah Terus Bertambah

    Penerimaan Negara Anjlok, Guru Besar UI Khawatir Utang Pemerintah Terus Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengaku khawatir utang pemerintah akan terus bertambah, usai penerimaan negara mengalami tren penurunan.

    Telisa menilai inti dari permasalahan pengelolaan fiskal Indonesia selama ini adalah banyaknya kebocoran anggaran seperti kasus korupsi hingga pengemplangan pajak. Kondisi tersebut diperburuk dengan faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 hingga penurunan harga komoditas unggulan (minyak mentah, batu bara, hingga mineral).

    Akibatnya, pemerintah harus dipaksa menerbitkan surat utang untuk menambal kebocoran hingga memitigasi efek negatif dari berbagai faktor eksternal tersebut.

    “Sehingga defisit [APBN] kita menjadi lebih lebar. Nah itu yang harus kita bayar sekarang, namanya Ricardian Equivalence,” jelas Telisa saat ditemui di Jakarta Pusat, dikutip Selasa (18/3/2025).

    Menurut mantan asisten Staf Khusus Sekretariat Kabinet Bidang Ekonomi ini, teori Ricardian Equivalence menyatakan setiap utang yang diambil saat ini akan berimbas ke pembayaran pajak yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

    Telisa berpendapat, sebenarnya pemerintah tidak perlu menambah utang apabila pendapatan negara bisa dimaksimalkan. Masalahnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih kerap bergantung kepada harga komoditas unggulan yang tidak bisa dikendalikan.

    Selain itu, penerimaan pajak sulit diekstensifikasi karena pangsa sektor informal masih sangat besar dalam perekonomian nasional. Alasannya, karena biaya berusaha yang masih sangat besar di Indonesia.

    “Kita itu high cost economy, harus bayar regulasi, harus istilahnya ‘uang keamanan’ [pungli], itu akar permasalahannya. Akhirnya perusahaan sendiri enggak mau untuk bayar pajak dengan benar, kemudian enggak mau formal, sehingga kontribusinya jadi kurang. Makanya penerimaan [pajak] kita dari dulu kurang optimal,” ungkap Telisa.

    Dia pun berharap agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan baru secara bertahap. Telisa melihat pemerintah saat ini memiliki banyak ide besar namun seakan tidak mempertimbangkan keadaan fiskal negara.

    Contohnya pembentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan mengelola aset BUMN. Akibatnya, dividen BUMN tidak akan lagi masuk ke kas negara.

    Belum lagi rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 desa. Telisa mengingatkan, keperluan anggaran pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tersebut tidak sedikit; jika memakai dana desa maka akan berdampak negatif ke pendapatan desa.

    “Akhirnya ada yang dikorbankan dalam jangka pendek, seperti tadi contohnya APBN. Efisiensi anggaran yang benar-benar kontraktif, tapi efek positif dari realokasinya itu belum dirasa, yang program barunya itu. Intinya, kebijakan itu butuh proses, butuh suatu masa transisi juga dan evaluasi, jadi nggak bisa serampangan gitu,” tutupnya.

  • CPNS Ikut Terima THR di 2025, Tapi Tidak 100%

    CPNS Ikut Terima THR di 2025, Tapi Tidak 100%

    Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah akhirnya mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri serta pensiunan pada 2025. Termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

    Pasal 3 dalam PP tersebut menyebutkan Calon PNS berhak menerima THR.

    Berapa besarannya?

    THR yang bersumber dari APBN akan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS. Kemudian ditambahkan tunjangan keluarga, tunjangan pangan; tunjangan umum dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

    Sementara yang bersumber dari APBD, maka akan diberikan 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

    (mij/mij)

  • Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema pinjaman dari bank pelat merah atau Himbara dan APBN untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya, puluhan ribu koperasi tersebut akan hadir paling lambat 6 bulan setelah instruksi presiden keluar.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa hingga saat ini skema pinjaman dari bank Himbara tengah dibahas. Namun, dia memastikan bank pelat merah siap menggelontorkan pinjaman untuk membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “[Skema dari Himbara] lagi dibahas, masih dibahas. Kita siap,” ujar Tiko saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Tiko menjelaskan bahwa nantinya pinjaman tersebut akan diberikan melalui skema channeling maupun executing.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, bank pelat merah alias Himbara juga akan terlibat dalam pinjaman.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menjelaskan bahwa skema pendanaan akan dirumuskan dalam Inpres. “[Porsi APBN] nanti akan dirumuskan dalam Inpres,” terangnya.

    Adapun, pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih ini akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa porsi APBN untuk pembentukan Kopdes Merah Putih tengah dibahas. Sayangnya, Bendahara Negara itu enggan berkomentar lebih jauh terkait besaran porsi APBN yang digunakan.

    “Kan nanti sedang dibahas, nanti saja, ya,” kata Menkeu Sri Mulyani singkat.

    Menteri Keuangan Sri MulyaniPerbesar

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan pinjaman senilai Rp5 miliar dengan biaya bunga rendah dari Himbara.

    Tito mengaku pemerintah tengah menyusun skema pembiayaan untuk mengimplementasikan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan meluncur pada 12 Juli 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Dia menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan mengganggu program desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

    Terlebih, kata dia, APBDesa juga telah disusun, yakni alokasinya sebanyak 70% untuk inisiatif kebutuhan desa dan sisanya untuk mendukung program pemerintah pusat.

    “Nah, yang 30% [alokasi dari APBDesa] ini bisa dipakai juga untuk program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” terang Tito seusai menggelar Rapat Koordinasi Menteri Koperasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Dengan begitu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak mengambil 100% alokasi dari APBDesa.

    Nantinya, akan ada dua mekanisme pengawasan yang berlaku dalam Undang-Undang Desa. Pertama, Koperasi Desa Merah Putih akan diawasi secara menyeluruh atau dari bawah hingga ke atas, yakni melalui Badan Musyawarah Desa.

    Menteri Dalam Negeri Tito KarnavianPerbesar

    “Jadi desa itu kayak DPRD-nya desa. Mereka boleh mengawasi, kalau ada pelanggaran mereka bisa melaporkan, bahkan kalau kepala desa, mereka bisa makzulkan,” terangnya.

    Kedua, akan ada pejabat pembinaan yang akan diawasi oleh Mendagri melalui surat edaran (SE) saat Koperasi Desa Merah Putih ini terbentuk.

    “Ada dinas PMD dan Inspektoran. Dan itu ada sanksinya, sanksinya mulai dari sanksi tertulis, sampai pemberhentian tiga bulan, pemberhentian tetap, sampai kalau itu pidana, pidana,” pungkasnya.

    Respons perbankan ……

  • Besaran Gaji ke-13 dan THR PNS yang Cair Senin 17 Maret 2025

    Besaran Gaji ke-13 dan THR PNS yang Cair Senin 17 Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dicairkan pada Senin 17 Maret 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan, pemerintah telahm menyalurkan Rp20,86 triliun kepada 1 juta lebih ASN.

    “Sampai dengan sore ini, THR telah disalurkan kepada 1.541.373 pegawai/personil Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat dengan total alokasi Rp9,36 triliun,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagramnya, @smindrawati, Senin (17/3/2025).

    Sri Mulyani memerinci untuk ASN Pusat, pencairan terdiri dari THR PNS senilai Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai Rp251,48 miliar untuk 65.836 pegawai.

    Selain itu, pemerintah juga telah mengalirkan dana THR senilai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personil/pegawai Kepolisian RI (Polri).

    Bendahara Negara juga telah memberikan THR bagi Prajurit TNI senilai Rp2,02 triliun untuk 389.805 personil/pegawai serta untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) senilai Rp333,13 miliar untuk 101.545 pegawai.

    Hingga sore hari ini, jumlah satuan kerja (satker) yang telah dibayarkan sebanyak 7.476 (84%) dari 8.852 satker. Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah mengajukan THR sebanyak 83 K/L (87%) dari 95 K/L.

    Besaran Gaji ke-13 dan THR PNS 2025

    Gaji ke-13 dan THR PNS diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 11 Tahun 2025, yang mana anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Besaran THR PNS disesuaikan dengan gaji pokok masing-masing golongan yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

    Daftar gaji pokok PNS berdasarkan golongan dan masa kerja golongan selama 0-32 tahun:

    1. Golongan I

    – Golongan Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600

    – Golongan Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700

    – Golongan Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700

    – Golongan Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400

    2. Golongan II

    – Golongan IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400

    – Golongan IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500

    – Golongan IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200

    – Golongan IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600

    3. Golongan III

    – Golongan IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200

    – Golongan IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800

    – Golongan IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500

    – Golongan IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700

    4. Golongan IV

    – Golongan IVa: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900

    – Golongan IVb: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300

    – Golongan IVc: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400

    – Golongan IVd: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500

    – Golongan IVe: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200

  • Sistem dan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Harus Kuat

    Sistem dan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Harus Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menegaskan pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus dilakukan secara profesional dan transparan. Keberlanjutan program ini menjadi fokus utama, bukan hanya dalam aspek pembangunan fisik, tetapi juga penguatan sistem kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

    “Maka, penguatan kelembagaannya harus kuat, sistem dan tata kelolanya harus baik,” ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi, Senin (17/3/2025) di Jakarta.

    Budi Arie optimistis kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dapat segera direalisasikan setelah proses harmonisasi instruksi presiden (Inpres) selesai. Ia juga berharap pemuda desa setempat dapat berperan aktif dalam mengelola koperasi desa.

    Saat ini, dari pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 9.440 desa yang belum memiliki koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Karakteristik desa itu unik. Fungsi Satgas Kopdes Merah Putih adalah mengharmonisasi keberadaan lembaga ekonomi di tiap desa,” tambahnya terkait peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Peresmian ini dilakukan bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta beberapa wakil menteri terkait.

    Peran Strategis Koperasi Desa Merah Putih

    Menurut Zulhas, koperasi ini memiliki peran vital dalam meningkatkan produksi pangan desa serta menjadi badan usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa dan keputusannya akan diambil melalui musyawarah pemerintahan desa,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Zulhas menjelaskan, anggaran operasional Koperasi Desa Merah Putih akan ditanggung APBN dan APBD meskipun dikelola di tingkat desa. “Sementara dukungan keuangan untuk desa akan difasilitasi oleh Himbara,” ujarnya.

  • Dampak Defisit Anggaran terhadap Perekonomian dan Masyarakat

    Dampak Defisit Anggaran terhadap Perekonomian dan Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Defisit anggaran menjadi isu penting dalam perekonomian Indonesia, terutama setelah laporan terbaru menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun pada Februari 2025.

    Defisit ini merupakan kali pertama sejak 2021, di mana sebelumnya APBN tercatat surplus. Namun, apa itu defisit anggaran dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian serta masyarakat? Berikut penjelasannya.

    Apa Itu Defisit Anggaran?

    Defisit anggaran adalah kondisi di mana pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan penerimaan dalam satu periode anggaran. Defisit ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan pajak, peningkatan belanja untuk program sosial dan infrastruktur, serta kebutuhan mendesak lainnya.

    Meskipun defisit anggaran dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja pemerintah, pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif.

    Dalam konteks kebijakan, defisit anggaran sering kali digunakan sebagai langkah fiskal ekspansif untuk memberikan stimulus pada perekonomian, terutama saat negara menghadapi resesi atau perlambatan ekonomi.

    Defisit anggaran dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan metode perhitungan dan tujuan analisisnya:

    Defisit konvensional: Selisih antara total belanja dan total pendapatan, termasuk hibah.Defisit primer: Selisih antara belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang dengan total pendapatan.Defisit moneter: Memperhitungkan pengeluaran pemerintah di luar pembayaran pokok utang dan penerimaan utang.

    Pengelompokan ini penting untuk memahami dampak spesifik dari defisit terhadap perekonomian dan pengelolaan fiskal negara.

    Dampak Defisit Anggaran terhadap Perekonomian dan Masyarakat

    Defisit anggaran memiliki dampak yang kompleks terhadap perekonomian dan masyarakat. Berikut adalah empat dampak utama:

    1. Meningkatkan utang negara

    Defisit anggaran sering kali dibiayai melalui penerbitan utang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan utang ini menyebabkan beban pembayaran bunga yang tinggi, sehingga mengurangi alokasi anggaran untuk sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan.

    2. Meningkatkan inflasi

    Defisit anggaran yang dibiayai dengan pencetakan uang baru dapat meningkatkan jumlah uang beredar, yang berpotensi memicu inflasi. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat dan menekan konsumsi domestik.

    3. Menurunkan nilai tukar rupiah

    Defisit anggaran dapat menurunkan nilai tukar rupiah karena investor kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas fiskal negara. Penurunan nilai tukar membuat barang impor lebih mahal, sehingga memicu inflasi impor.

    4. Crowding out investasi

    Defisit anggaran yang tinggi dapat mengurangi investasi swasta melalui mekanisme crowding out. Ketika pemerintah meningkatkan pembiayaan melalui utang, suku bunga cenderung naik, sehingga investasi swasta menjadi kurang kompetitif.

    Pengelolaan defisit anggaran (APBN) yang bijak sangat penting agar dampak negatif dapat diminimalkan dan perekonomian tetap stabil.

  • Swasembada Pangan, Zulhas Resmikan Satgas Koperasi Desa Merah Putih

    Swasembada Pangan, Zulhas Resmikan Satgas Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Peresmian ini dilakukan bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta beberapa wakil menteri terkait.

    Peran Strategis Koperasi Desa Merah Putih

    Menurut Zulhas, koperasi ini memiliki peran vital dalam meningkatkan produksi pangan desa serta menjadi badan usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa dan keputusannya akan diambil melalui musyawarah pemerintahan desa,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Zulhas menjelaskan, anggaran operasional koperasi ini akan ditanggung APBN dan APBD meskipun dikelola di tingkat desa. “Dana operasionalnya berasal dari APBN dan APBD, sementara dukungan keuangan untuk desa akan difasilitasi oleh Himbara,” ujarnya.

    Dengan peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 10.000 koperasi sektor kelautan dan perikanan dalam waktu enam bulan ke depan.

    Melalui koperasi ini, diharapkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional meningkat dari 1,07% pada 2021 menjadi 1,20% pada 2029 dan 5% pada 2045. Kemudian, usaha koperasi di sektor produksi meningkat dari 8,39% pada 2021 menjadi 10% pada 2029.

    Zulhas memaparkan, tiga strategi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pertama, mendirikan koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi.

    Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan dukungan permodalan, teknologi, dan manajemen. Ketiga, revitalisasi koperasi kurang aktif agar kembali berfungsi optimal.

    Dengan langkah ini, koperasi desa diharapkan menjadi pusat ekonomi baru yang mampu memangkas rantai distribusi pangan, mengatasi keterbatasan permodalan petani, mengurangi dominasi middleman yang menekan harga petani.

    “Koperasi ini akan berperan dalam pengadaan pupuk, pembelian gabah, serta memangkas rantai pasok sembako,” tegas Zulhas terkait peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

  • Kemenkeu Kejar 2.000 Wajib Pajak Nakal, Pengamat Pesimistis Banyak Tambah Kas Negara

    Kemenkeu Kejar 2.000 Wajib Pajak Nakal, Pengamat Pesimistis Banyak Tambah Kas Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak pesimistis kas negara bisa bertambah signifikan meski Kementerian Keuangan mengejar lebih dari 2.000 wajib pajak nakal.

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak sangat terbatas. Menurutnya, instrumen kebijakan yang mampu menghasilkan penerimaan dalam waktu singkat memiliki risiko politik yang tinggi. 

    Opsinya, sambung Fajry, meningkatkan penerimaan pajak melalui usaha oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila otoritas fiskal itu mengincar wajib pajak nakal.

    “Saya pribadi setuju sekali dengan rencana pemerintah mengejar penerimaan terhadap 2.000 wajib pajak nakal,” jelas Fajry kepada Bisnis, Senin (17/3/2025).

    Para wajib pajak nakal tersebut sendiri akan dikejar melalui joint programme (program bersama) yang akan dilaksanakan antara direktorat jenderal yang ada di Kemenkeu melalui kerja sama analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, hingga intelijen.

    Hanya saja, dia mengingatkan bahwa program serupa pernah dilaksanakan beberapa tahun lalu yaitu analisis bersama terhadap 13.748 wajib pajak (2018) yang kemudian diperluas terhadap 3.390 wajib pajak (2019).

    Hasilnya, program bersama tersebut mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp6,5 triliun pada 2019.

    “Merujuk pada data historis, saya ragu kalau opsi ini akan mampu menghasilkan penerimaan yang cukup signifikan bagi pemerintah untuk mengejar target penerimaan tahun 2025,” tutup Fajry.

    Strategi Kemenkeu

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa pihaknya telah mengindentifikasi setidaknya 2.000 wajib pajak yang perlu diawasi hingga dilakukan penagihan. Para Eselon I Kemenkeu, sambungnya, akan melaksanakan joint programme untuk melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.

    “Ada lebih dari 2.000 WP [wajib pajak] yang kita identifikasi dan kita akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Tidak hanya itu, pengajar di Universitas Gadjah Mada itu mengungkapkan Kemenkeu akan melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.

    Kemudian, Kemenkeu akan melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan. Sejalan dengan itu, cukai maupun rokok palsu dan salah peruntukan bisa dikurangi.

    Anggito juga mengungkapkan Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara yang berasal dari batu bara, timah, bauksit, dan sawit.

    “Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering serta perubahan harga batu bara acuan,” ungkapnya.

    Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifkan penerimaan negara bukan (PNBP) yang bersifat layanan premium atau untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan.