Xcloud.id

Topik: APBN

  • Maruarar Minta Masukan KPK Soal Program 3 Juta Rumah, Diwanti-wanti Soal Dana CSR

    Maruarar Minta Masukan KPK Soal Program 3 Juta Rumah, Diwanti-wanti Soal Dana CSR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membicarakan soal program pengadaan dan renovasi 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

    Kunjungan Maruarar, atau akrab disapa Ara, dan jajarannya merupakan yang kedua kalinya ke KPK. Sebelumnya, dia dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta jajarannya pernaj membahas salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dengan KPK pada awal November 2024 lalu. 

    Terkait dengan Program 3 Juta Rumah, KPK memberikan masukan ke Kementerian PKP untuk pembenahan data sosial guna memastikan penerima manfaat program itu tidak salah sasaran. Lembaga antirasuah juga menekankan soal penggunaan APBN untuk membuayai program tersebut. 

    Di sisi lain, Ara mengungkap arahan KPK agar tidak ada penyimpangan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) yang ditujukan untuk Program 3 Juta Rumah. 

    “Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan, selama itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi,” ungkap Ara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

    Menurut klaim Ara, banyak perusahaan maupun organsiasi yang kini mulai memercayakan CSR untuk program rumah bagi MBR itu. 

    “Berkat imbauan Presiden Prabowo sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah,” terangnya. 

    Adapun pemerintah juga berupaya untuk mewujudkan pembiayaan program tersebut dengan di antaranya penerbitan SBN oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, SBN itu akan diterbitkan di pasar sekunder. Kemudian, Bank Indonesia (BI) disebut akan membeli surat berharga itu. 

  • “Saya Tegaskan Ada di Sini” Bantahan Sri Mulyani Soal Isu Dirinya Mundur Sebagai Menteri Keuangan

    “Saya Tegaskan Ada di Sini” Bantahan Sri Mulyani Soal Isu Dirinya Mundur Sebagai Menteri Keuangan

    TRIBUNJATENG.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait isu dirinya mundur sebagai menteri.

    Ia berbicara dalam sebuah Konferensi Pers Hasil Lelang SUN di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

    “Saya tegaskan saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” tegasnya.

    Bendahara negara itu mengungkapkan, dirinya akan tetap menjaga keuangan negara dengan mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Pasalnya, kinerja APBN sebagai instrumen keuangan negara sangat penting dijaga untuk keberlangsungan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN,” ucanya.

    Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro membantah isu Sri Mulyani mundur.

    Deni menyatakan, bendahara negara itu masih tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan saat ini.

    “Menteri Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga Keuangan Negara secara profesional dan bertanggung jawab sesuai tata kelola yang baik dan sesuai peraturan perundangan,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Selasa (18/3/2025).

    Sufmi Dasco Ahmad juga turut memberikan komentar terkait isu Sri Mulyani mundur dari kabinet.

    “Mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur,” ujar Dasco di kantor BEI, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Kemudian, Dasco juga menekankan bahwa fiskal Indonesia dalam kondisi kuat saat ini.

    “Dan fiskal kita kuat,” katanya. Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Satria Wibawa telah memastikan isu Sri Mulyani mundur dari kabinet tidaklah benar.

    “Kami ingin menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kemunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah tidak benar, alias hoaks,” ujar Hariqo dalam unggahan yang dikutip pada Selasa (18/3/2025).

    Hariqo menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi mundurnya Sri Mulyani.

    Ia juga mengingatkan bahwa isu ini berasal dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Ibu Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan,” lanjutnya. (*)

  • Solusi Masalah Sampah, Bupati Batang Dorong Pembangunan TPST Randukuning

    Solusi Masalah Sampah, Bupati Batang Dorong Pembangunan TPST Randukuning

    TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randukuning di Kabupaten Batang telah menghadapi persoalan serius akibat kelebihan kapasitas yang berlangsung bertahun-tahun. 

    Di bawah kepemimpinan Bupati M Faiz Kurniawan yang baru menjabat selama satu bulan, solusi konkret mulai dicanangkan demi menyelesaikan permasalahan ini.

    Bupati Faiz menyoroti kaitan erat antara penyelesaian masalah sampah di Batang dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). 

    Salah satu poin dalam PSN ini adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Namun, hingga kini belum ada kejelasan terkait pelaksanaannya.

    “TPA Randukuning adalah bagian dari mandat PSN, perlu memastikan apakah TPST yang direncanakan benar-benar akan dibangun.” 

    “Jika iya, akan dorong agar segera terealisasi, tapi kalau tidak, pemerintah daerah akan mengambil langkah alternatif,” tutur Faiz, Selasa (18/3/2025).

    Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kecamatan, dengan harapan hanya residu sampah anorganik yang masuk ke TPA. 

    Menurutnya, pengelolaan dari hulu ke hilir ini dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif.

    “Kami ingin belajar dari daerah yang sudah lebih maju seperti Banyumas, dalam pengelolaan sampah.”

    “Targetnya, lingkungan yang bersih dan nyaman tetap terjaga untuk masyarakat Batang,” pungkasnya. (*)

  • Ada Kebijakan Opsen Pajak, Sumanto Dorong Pemprov Kreatif Optimalkan Pendapatan

    Ada Kebijakan Opsen Pajak, Sumanto Dorong Pemprov Kreatif Optimalkan Pendapatan

    TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Ketua DPRD Jateng Sumanto meminta Pemprov kreatif untuk mempertahankan pendapatan daerah yang menurun akibat kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    Ia mendorong Pemprov Jateng mengoptimalkan sektor pendapatan lain seperti dari pemanfaatan aset hingga deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Sumanto mengungkapkan hal tersebut di sela Rakor Penyusunan Pendapatan Rencana Jangka Menengah Tahun 2025- 2030 Provinsi Jawa Tengah di Solo, Rabu, 12 Maret 2025.

    “Sektor lain perlu dioptimalkan. Bisa dari aset daerah dan BUMD untuk menutupi pendapatan yang turun,” ujarnya.

    Rakor tersebut juga dihadiri Wagub Jateng Taj Yasin, Kepala Bapenda Jateng Nadi Santoso, dan sejumlah Kepala OPD.

    Lebih lanjut Sumanto juga mengkritisi masih adanya BUMD yang tak menyetorkan deviden selama bertahun-tahun dengan alasan masih konsolidasi.

    OPSEN PAJAK – Ketua DPRD Jateng Sumanto meminta Pemprov kreatif untuk mempertahankan pendapatan daerah yang menurun akibat kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ia mendorong Pemprov Jateng mengoptimalkan sektor pendapatan lain seperti dari pemanfaatan aset hingga deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sela Rakor Penyusunan Pendapatan Rencana Jangka Menengah Tahun 2025- 2030 Provinsi Jawa Tengah di Solo, Rabu, 12 Maret 2025.

    Ia mengungkapkan Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Salah satu pilarnya adalah ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Aturan tersebut membawa perubahan yang signifikan bagi struktur pendapatan Pemprov Jateng.

    Selama ini PKB dan BBNKB memberi kontribusi terbesar bagi PAD Jateng dari sumber pajak daerah.

    Dengan adanya opsen PKB dan opsen BNKB yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, penerimaan Pemprov akan berkurang signifikan.

    “Yang patut kita rinci, ini ada opsen sehingga PAD menurun. Kalau dulu aturan pembagiannya 20 persen pendapatan ditransfer ke kabupaten/kota, sekarang jadi 30 persen. Penyebabnya, Pemprov diangap sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut membuat PAD Jateng yang semula mencapai Rp27 triliun, turun menjadi Rp24 triliun.

    Menurut Sumanto, tren ke depan PAD Pemprov akan semakin menurun. Karena itu, perlu kreatif dalam menggali sumber pendapatan daerah.

    Selain kebijakan opsen PKB dan BBNKB, ada juga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Aturan ini mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan dan penghematan dalam belanja anggaran.

    Sumanto mengatakan, Rakor tersebut penting karena PAD menjadi hal krusial dalam membangun Jateng. Menurutnya, perlu dukungan kapasitas fiskal yang kuat serta ruang fiskal yang memadai guna memastikan kesinambungan pendanaan program-program prioritas. (*)

  • Sri Mulyani Tegaskan Tak Mundur sebagai Menteri Keuangan: Saya Tetap Fokus Jalankan Tugas Negara – Halaman all

    Sri Mulyani Tegaskan Tak Mundur sebagai Menteri Keuangan: Saya Tetap Fokus Jalankan Tugas Negara – Halaman all

    Sri Mulyani menyebut bahwa dia hingga saat ini tetap fokus mengurus APBN dan menjalankan tugasnya sebagai bendahara negara dengan profesional.

    Tayang: Selasa, 18 Maret 2025 18:02 WIB

    Nitis/Tribunnews

    SRI MULYANI BANTAH MUNDUR – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah isu mundur dari jabatannya sebagai bendahara negara di Kabinet Merah Putih (KMP) Prabowo Subianto. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah isu mundur dari jabatannya sebagai bendahara negara di Kabinet Merah Putih (KMP) Prabowo Subianto.

    Bendahara negara itu menegaskan bahwa dia akan tetap mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bersama Kementerian Keuangan. 

    “Banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di DJP, Selasa (18/3/2025).

    Sri Mulyani menyebut bahwa dia hingga saat ini tetap fokus mengurus APBN dan menjalankan tugasnya sebagai bendahara negara dengan profesional.

    “Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan,” sambung dia.

    Sri Mulyani pun mengamini pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang membantah isu tersebut.

    Dia juga menegaskan bahwa dirinya tak akan mundur dari jabatannya sebagai Menkeu di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Saya tegaskan saya ada di sini berdiri dan tidak mundur ya kan. Dan saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kemenkeu terus menjaga keuangan negara,” ucap Sri Mulyani.

    Dia mengaku memiliki rasa tanggung jawab menjalankan amanah Presiden Prabowo dan kepercayaan masyarakat dalam menjaga keuangan negara. Mengingat, keuangan negara merupakan instrumen penting dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

    “Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN,” ucap Sri Mulyani.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Fokus Kelola APBN, Sri Mulyani Bantah Isu Mundur

    Fokus Kelola APBN, Sri Mulyani Bantah Isu Mundur

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk tetap mengemban amanah dalam mengelola keuangan negara. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan.

    “Saya tegaskan, saya tetap di sini, berdiri, dan tidak mundur. Saya bersama Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN dan menjaga keuangan negara,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (18/3/2025).

    Sri Mulyani menekankan bahwa dirinya tetap fokus menjalankan kebijakan fiskal sesuai dengan amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian program pembangunan pemerintah.

    “Terkait berbagai rumor mengenai posisi saya, hingga saat ini saya tetap menjalankan tugas negara dan kepercayaan presiden untuk mengelola APBN secara profesional,” ujarnya.

    Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Kemenkeu bertanggung jawab menjaga keuangan negara sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Kemenkeu berkomitmen menjalankan kebijakan fiskal secara konsisten guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian dalam negeri.

    “Kami tetap berdiri teguh dan fokus mengelola APBN,” tambahnya.

    Sebelumnya, beredar kabar bahwa Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih setelah Idulfitri.

    Secara terpisah, Airlangga Hartarto juga membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa dirinya akan tetap menjalankan tugas sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya tetap bekerja, fokus, dan tidak ada rencana mundur,” ujar Airlangga.

    Dengan pernyataan tegas, Sri Mulyani menepis semua rumor terkait pengunduran dirinya dan menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan negara.

  • Mengenal Sejarah APBN Indonesia dan Perubahannya sejak Era Kemerdekaan

    Mengenal Sejarah APBN Indonesia dan Perubahannya sejak Era Kemerdekaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pada awal tahun hingga Februari 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar 0,13% atau setara Rp 31,2 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini terjadi karena pendapatan negara hingga Februari mencapai Rp 316,9 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun. Hal ini berbanding terbalik dengan APBN Februari 2024 yang mengalami surplus sebesar 0,10% atau setara Rp 22,8 triliun terhadap PDB.

    Sejak awal kemerdekaan, APBN telah mengalami berbagai perubahan, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal pemerintah. Lantas, bagaimana perjalanan APBN dalam sejarah Indonesia? Berikut penjelasannya!

    Apa Itu APBN?

    Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan rencana keuangan yang disusun pemerintah untuk satu tahun ke depan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Sumber pendapatan APBN berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Setiap tahun, penyusunan APBN disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan dinamika politik, baik di dalam negeri maupun global. Sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan negara, APBN berperan dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

    Sejarah APBN di Indonesia

    1. Era kolonial

    Pada era kolonial Hindia Belanda, penyusunan anggaran negara didasarkan pada Indische Comptabiliteitswet (ICW) yang diberlakukan sejak 1867. Namun, regulasi ini awalnya belum secara rinci mengatur struktur dan bentuk anggaran negara. Baru setelah memasuki 1920-an, ICW mulai menjelaskan lebih jelas mengenai alur penyusunan APBN.

    Proses pengesahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan persetujuan Volksraad dan Gubernur Jenderal. Jika kedua pihak mencapai kesepakatan, rancangan anggaran dapat ditetapkan melalui berbagai undang-undang.

    2. Era kemerdekaan

    Pada awal kemerdekaan, penyusunan APBN pemerintah Indonesia mengacu pada Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, proses ini menghadapi berbagai tantangan akibat kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil.

    Salah satu hambatan terbesar adalah perjuangan Indonesia melawan upaya Belanda yang ingin merebut kembali kekuasaan. Akibatnya, sebagian besar anggaran negara dialokasikan untuk sektor militer, yang menyebabkan defisit keuangan.

    Selain itu, perang yang berlangsung pada 1945-1949 mengganggu administrasi keuangan negara, membuat penyusunan APBN tidak dapat berjalan secara optimal.

  • IHSG Rontok, Prabowo Pernah Bilang Main Saham Seperti Judi

    IHSG Rontok, Prabowo Pernah Bilang Main Saham Seperti Judi

    Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembekuan perdagangan atau trading halt imbas indeks komposit anjlok hingga 5%.

    Dalam catatan Bisnis, hingga pukul 11.19 WIB, IHSG ambrol 325 poin atau -5,02% ke level 6.146,91. Di level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 13% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9. 

    Anjloknya IHSG ditekan oleh koreksi saham BBCA -3,2%, BMRI -5,98%, BBRI -4,44%, PANI -19,41%, TPIA -19,93%, BREN -15,46%, BBNI -5,08%, dan TLKM -2,48%. 

    Anjloknya kinerja IHSG menambah daftar sentimen negatif yang terjadi sejak pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memegang tampuk kekuasaan pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu.

    Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menilai terdapat sejumlah sentimen yang menyertai jebloknya IHSG. Salah satu pendorong jebloknya IHSG adalah isu mundurnya menteri di Kabinet Merah Putih.

    “Status saat ini masih highly speculative, menimbang market sentimen yang tengah bergulir membuat market nervous, salah satunya rumor mundurnya dua menteri penting di dalam Kabinet Merah Putih,” ujar Liza, Selasa (18/3/2025).

    Adapun, selain sentimen mundurnya menteri, sentimen lainnya yang menyebabkan IHSG terkapar menurut Liza adalah terkait tingginya PHK massal mendekati hari raya Idulfitri. Kemudian, penetapan credit rating oleh Fitch, S&P, dan Moody’s setelah downgrade Morgan Stanley serta Goldman Sachs.

    Lalu, keputusan RDG Bank Indonesia disusul FOMC Meeting The Fed pekan ini terkait dengan suku bunga masing-masing.

    Equity Research Analyst Panin Sekuritas Felix Darmawan juga menilai isu adanya menteri yang mundur di Kabinet Merah Putih membuat IHSG jeblok. “Karena sampai trading halt begini pasti ada something big,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).

    Stabilitas Fiskal 

    Sentimen lainnya adalah APBN yang defisit pada awal tahun ini juga berpotensi mengganggu stabilitas fiskal, khususnya dari potensi penerbitan surat berharga negara (SBN) yang lebih masif untuk refinancing.

    “Pelemahan ini juga mendorong downgrade-nya IHSG oleh analis asing, yang mendorong capital outflow,” tutur Felix.

    Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mencatat, sejumlah sentimen menyertai jebloknya IHSG hari ini. Salah satu sentimen adalah tensi Geopolotik yang meningkat karena Presiden Rusia Vladimir Putin menginginkan perang lebih lama.

    Sentimen lainnya, pembalasan tarif yang lebih besar dari Uni Eropa dan kekhawatiran akan resesi di AS yang terus mengalami kenaikkan.

    Penerimaan Indonesia juga mengalami penurunan hingga 30% yang mengakibatkan defisit APBN melebar sehingga membutuhkan penerbitan utang yang lebih besar dan tentu saja rupiah kian semakin melemah. Kemudian, potensi tingkat suku bunga Bank Indonesia yang turun juga akan lebih sulit.

    “Semua khawatir bahwa risiko fiskal kian mengalami peningkatan di Indonesia yang membuat banyak pelaku pasar dan investor pada akhirnya memutuskan untuk beralih kepada investasi lain yang jauh lebih aman dan memberikan kepastian imbal hasil,” tutur Nico.

    Prabowo Saham Seperti Judi

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah menyatakan bahwa orang kecil yang bermain saham seperti sedang berjudi dan pada akhirnya hanya akan menguntungkan bandar besar.

    Hal ini dia sampaikan saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (4/12/2024).

    “Saya kasih tahu, main-main saham itu kalau orang kecil pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu, yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat,” ucapnya dalam forum itu.

    Prabowo kemudian bercerita bahwa dirinya mendapatkan ancaman indeks harga saham gabungan (IHSG) akan turun jika menjalankan program makan bergizi untuk anak-anak sekolah.

    “Apa? Mau beri makan bergizi? hahaha ketawa, di awal mereka tertawakan saya, dan saya tahu mereka mengancam saya, saya tahu saya diancam, nanti harga indeks saham akan turun, di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia,” ungkap Prabowo.

    Dia menilai bahwa tak harus secara gamblang atau terbuka, seringkali ancaman juga hadir secara halus. Menurutnya, apabila senjata yang terbuka seperti senapan meriam, tetapi juga ada senjata-senjata psikologis layaknya adu domba, fitnah, hoaks, ada ancaman terhadap ekonomi.

    Saat itu, kata Prabowo, dirinya pun dilaporkan tentang harga indeks saham turun akibat gagasan makanan bergizi. Namun, Prabowo menyampaikan, dirinya tidak merasa dirugikan karena bukan pemain saham.

    “Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun.’ Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, ‘kasih tahu ya, saya nggak punya saham dan rakyat di desa-desa tidak punya saham.’ Benar, kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu [yang rugi],” ujarnya.

    Dia pun melanjutkan bahwa tak hanya ditertawakan karena program makan bergizi, tetapi dirinya juga sempat ditertawakan saat bertekad menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

    “Saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan?” pungkas Prabowo.

  • Isu Korupsi, Dwifungsi TNI hingga APBN: Ini Sejumlah Penyebab IHSG Anjlok, Terpaksa Dibekukan – Halaman all

    Isu Korupsi, Dwifungsi TNI hingga APBN: Ini Sejumlah Penyebab IHSG Anjlok, Terpaksa Dibekukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 6,12 persen atau 395,86 poin ke level 6.076,08 pada perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025).

    Bursa Efek Indonesia (BEI) pun memberlakukan pembekuan sementara (trading halt).

    Ini peristiwa langka yang terjadi di bursa saham domestik.

    BEI pernah memberlakukan trading halt pada awal pandemi atau Maret 2020 lalu.

    Seperti diketahui pada sesi pertama pagi tadi, IHSG melemah 395,87 poin atau 6,12 persen ke level 6.076,08. 

    Indeks LQ45 juga terkoreksi 38,27 poin atau 5,25 persen ke posisi 691,08.

    Berdasarkan aturan BEI, trading halt adalah penghentian sementara perdagangan saham jika IHSG turun lebih dari 5 persen dalam satu hari.

    Lalu apa penyebabnya?

    Ekonom Panin Sekuritas Felix Darmawan menjelaskan pelemahan IHSG masih didominasi oleh sentimen negatif dari dalam negeri.

    Alasannya karena indeks saham regional dan global masih berada di zona hijau.

    Felix merinci terdapat berbagai faktor yang menyebabkan tekanan terhadap indeks. 

    Penurunan penerimaan negara yang memperbesar defisit anggaran serta kebutuhan pembiayaan yang lebih besar.
    Pelaku pasar masih bersikap wait and see terhadap kebijakan Danantara dan Makan Bergizi Gratis (MGB) di tengah proses realokasi anggaran.
    Ketiga, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) juga mengalami penurunan, yang disebabkan kondisi ketenagakerjaan yang suram belakangan ini.  “Situasi ini turut mendorong sejumlah analis asing, seperti Goldman Sachs, JP Morgan, dan Morgan Stanley, untuk menurunkan peringkat saham Indonesia,” kata Felix kepada Kontan, Selasa (18/3/2025).
    Ada sentimen pemangkasan outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari 5,2 persen menjadi 4,9 persen oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

    Penyebab lainnya

    Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin, menambahkan faktor lainnya pemicu IHSG anjlok tadi pagi.

    Pemicu pertama, pasar merespon negatif laporan kinerja APBN 2025 yang buruk  outlook fiscal yang berat di 2025.
    Akibat kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang tidak realistis dan tanpa teknokrasi yang jelas selama ini.
    Pelemahan IHSG yang parah di perdagangan sesi I akibat berbagai isu mega korupsi di Indonesia yang merusak trust atau kepercayaan pasar.
    Reaksi negatif masyarakat tentang Dwi Fungsi TNI yang dikhawatirkan menimbulkan protes besar.
    Kekhawatiran credit rating Indonesia akan turun. Maret-April Fitch dan Moodys akan umumkan, Juni-July S&P akan umumkan,

    Analisis Lain

    Sementara itu, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai anjloknya IHSG disebabkan sejumlah sentimen dalam negeri, seperti nilai penerimaan Indonesia yang mengalami penurunan hingga 30%. 

    Kondisi ini mengakibatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar sehingga membutuhkan penerbitan utang yang lebih besar dan membuat rupiah kian semakin melemah.

    “Penerimaan pajak mengalami penurunan hingga 30.19% YoY, hanya Rp 269 triliun. Defisit APBN Rp 3,2 triliun per bulan 2 kemarin,” kata Nico, kepada awak media, Selasa (18/3).

    Tak hanya itu, belanja pemerintah juga turun 7%. Alhasil utang pun naik 44,77% pada Januari 2025.

    Kemudian, tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI) juga akan lebih sulit untuk mengalami penurunan.

    Nico bilang pelaku pasar khawatir bahwa risiko fiskal kian mengalami peningkatan di Indonesia. 

    Ini membuat banyak pelaku pasar dan investor pada akhirnya memutuskan untuk beralih kepada investasi lain yang jauh lebih aman dan memberikan kepastian imbal hasil. 

    “Sehingga saham menjadi tidak menarik, dan mungkin obligasi menjadi pilihan setelah saham,” ujarnya.

    Tak hanya dari dalam negeri, sentimen luar negeri juga ikut memengaruhi pergerakan IHSG.

    Mulai dari, tensi geopolitik, pembalasan tarif dagang yang lebih besar dari Uni Eropa dan kekhawatiran resesi yang terjadi di Amerika Serikat.

    Sumber: Kontan.co.id/Tribunnews.com

     

     

  • 10 DPR Sidak ke BEI Usai IHSG Anjlok Parah Nasional

    10 DPR Sidak ke BEI Usai IHSG Anjlok Parah Nasional

    DPR Sidak ke BEI Usai IHSG Anjlok Parah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco
    Ahmad bersama sejumlah anggota DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor
    Bursa Efek Indonesia
    (BEI), Jakarta, pada Selasa (18/3/2025) siang.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Dasco datang didampingi sejumlah anggota Komisi XI DPR, di antaranya Ketua Komisi XI DPR Misbakhun dan anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin.
    Kedatangan mereka disambut oleh pejabat BEI yang mengajak para anggota dewan untuk menyimak layak besar yang menampilkan indeks harga saham gabungan (
    IHSG
    ).
    Mereka berkelakar, IHSG langsung hijau atau kembali naik setelah didatangi Dasco dan kawan-kawan.
    “Pak Misbakhun datang, hijau,” kata Dasco disambut tawa.
    “Ini Pak Dasco datang langsung hijau. Mulai hijau nih,” timpal pihak BEI.
    Sebelumnya,
    IHSG anjlok
    6,12 persen atau turun 395,86 poin ke level 6.076,08 hingga akhir perdagangan sesi pertama, Selasa siang.
    BEI memberlakukan
    trading halt
    pada pukul 11.19 WIB setelah indeks mengalami koreksi tajam.
    Ini menjadi yang pertama sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020.
    Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, menilai pelemahan IHSG dipicu oleh sejumlah faktor domestik.
    Penerimaan negara turun 30,19 persen secara tahunan menjadi Rp 269 triliun, yang memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    “Defisit APBN mencapai Rp 3,2 triliun per Februari 2025, sementara belanja pemerintah turun 7 persen. Akibatnya, utang melonjak 44,77 persen pada Januari,” kata Nico, Selasa .
    Kondisi ini membuat Bank Indonesia sulit menurunkan suku bunga, sehingga investor memilih aset yang lebih aman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.