Xcloud.id

Topik: APBN

  • Ekonom: Kepercayaan investor asing tinggi terhadap ekonomi Indonesia

    Ekonom: Kepercayaan investor asing tinggi terhadap ekonomi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menyampaikan kepercayaan investor internasional masih tinggi terhadap kondisi stabilitas ekonomi dan fiskal Indonesia.

    Menurut dia, hal itu tercermin dari Indonesia yang secara keseluruhan berhasil menarik investasi dari asing secara signifikan sekitar 875 juta dolar Amerika Serikat (AS) dari awal tahun 2025 hingga pertengahan Maret 2025.

    “Secara keseluruhan, Indonesia masih berhasil menarik investor asing secara signifikan sekitar 875 juta dolar AS dari awal tahun 2025 hingga pertengahan Maret 2025, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengelolaan fiskal Indonesia,” ujar Josua di Jakarta, Kamis.

    Josua sependapat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia memiliki daya tarik surat utang negara (SUN) yang kompetitif dan mencerminkan kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Menurutnya, hal itu dapat dijelaskan melalui beberapa indikator kunci, pertama, yield Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia tetap stabil dan kompetitif meskipun menghadapi volatilitas global, dengan yield SUN tenor 10 tahun yang tetap kompetitif dan mencerminkan bahwa pasar memandang risiko investasi di Indonesia relatif terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global.

    “Terutama dibandingkan dengan kondisi yield obligasi negara emerging markets lainnya,” ujar Josua.

    Kedua, stabilitas yield itu didukung oleh kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi domestik yang relatif solid, tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen year on year (yoy) pada 2024.

    Adapun pertumbuhan itu didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan inflasi yang terkendali meskipun mengalami deflasi sebesar 0,09 persen (yoy), serta kinerja positif pada sektor manufaktur dan perdagangan.

    “Kondisi ekonomi domestik yang resilien ini menjadi fondasi bagi investor dalam menilai risiko dan potensi investasi di Indonesia,” ujar Josua.

    Ketiga, lanjutnya, minat investor global terhadap SUN juga tercermin dalam surplus neraca pembayaran tahun 2024 yang mencapai 7,2 miliar dolar AS, terutama didorong oleh peningkatan aliran modal masuk (capital inflow) ke SBN yang mencapai 3,18 miliar olar AS sepanjang 2024.

    Kemudian, tingginya minat investor terhadap SUN diperkuat dengan hasil lelang SBN terbaru pada 18 Maret 2025, yang berhasil menarik penawaran sebesar Rp61,76 triliun dengan bid-to-cover ratio yang cukup baik.

    “Menunjukkan tingginya kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap pengelolaan fiskal dan prospek ekonomi Indonesia,” ujar Josua.

    Menurutnya, yield yang dimenangkan pada lelang juga menunjukkan tingkat kompetitif, mengindikasikan bahwa pasar secara umum percaya terhadap stabilitas dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.

    Lebih lanjut, pengelolaan APBN yang prudent tercermin dari kondisi keseimbangan primer yang surplus sebesar Rp48,1 triliun pada awal 2025, serta efisiensi belanja pemerintah yang dilakukan secara selektif tanpa mengorbankan belanja prioritas seperti perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

    “Hal ini mencerminkan disiplin fiskal yang kuat dan menjadi sinyal positif bagi investor, memperkuat persepsi bahwa Indonesia memiliki tata kelola keuangan negara yang baik,” ujar Josua.

    Dengan mempertimbangkan berbagai indikator itu, pihaknya menyimpulkan bahwa pernyataan Sri Mulyani tentang daya tarik SUN Indonesia yang kompetitif dan mencerminkan kepercayaan terhadap pengelolaan APBN adalah valid dan dapat didukung secara jelas oleh kondisi ekonomi serta fiskal terkini.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan kinerja SUN pada lelang 18 Maret 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik di tengah dinamika pasar saham.

    Untuk lelang kali ini, pemerintah menetapkan target indikatif senilai Rp26 triliun, artinya, nilai penawaran yang masuk itu setara dengan 2,38 kali dari target indikatif.

    “Penawaran yang masuk atau incoming bid sangat kuat, yang menggambarkan kepercayaan investor kepada pemerintah dan APBN, yaitu Rp61,75 triliun,” kata Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga melaporkan adanya perkembangan perolehan pajak pada Maret 2025, setelah terkontraksi selama dua bulan beruntun.

    “Pertumbuhan (penerimaan pajak) 6,6 persen positif lebih baik dibandingkan yang kami sampaikan Februari per akhir posisi yaitu negatif 3,8 persen. Pada 1-17 Maret 2025, terjadi turn around dari penerimaan bruto yang tadinya negatif 3,8 persen akhir Februari pada 17 Maret, posisi sudah positif 6,6 persen,” ujar Sri Mulyani,.

    Dalam kesempatan lain, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) termasuk Luhut Binsar Panjaditan, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu (19/3/2025).

    Seperti dinyatakan oleh Airlangga dan Luhut usai pertemuan, Prabowo meminta kementerian dan DEN menyiapkan deregulasi sektor padat karya untuk industri dalam negeri termasuk tekstil.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kota Jambi siap pasang 100 ribu sambungan jaringan gas

    Kota Jambi siap pasang 100 ribu sambungan jaringan gas

    Jambi (ANTARA) – Pemerintah Kota Jambi, Provinsi Jambi siap memasang 100 ribu jaringan gas secara mandiri setelah penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antara PT. Pertagas Niaga dengan PT. Siginjai Sakti (Perseroda), Kamis (20/3/2025).

    Wakil Kota Jambi Maulana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jambi, Kamis, mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah penting dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi bersih dan efisien.

    Adanya pengelolaan jaringan gas diharapkan masyarakat di Kota Jambi dapat mengurangi ketergantungan pada gas elpiji bersubsidi.

    “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Kota Jambi mendapatkan akses energi yang lebih efisien dan terjangkau. Dengan pengembangan jaringan gas yang lebih luas, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada LPG subsidi, yang ketersediaan sering terbatas dan harganya fluktuatif,” kata wali kota.

    Ia menyebutkan kehadiran jaringan gas akan memberikan banyak manfaat, termasuk kemudahan akses energi tanpa perlu repot membeli tabung gas, keamanan yang lebih terjamin, serta biaya yang lebih hemat ketimbang elpiji bersubsidi dalam jangka panjang.

    Dia berharap agar semakin banyak rumah tangga dan pelaku usaha yang dapat menikmati manfaat dari jaringan gas bumi ini yang tentunya lebih hemat dan ramah lingkungan.

    Kota Jambi memiliki potensi jaringan distribusi jaringan gas, sebelumnya sudah ada sebanyak 13.268 sambungan rumah yang merupakan bantuan dari APBN.

    Adanya potensi gas yang besar itu, Pemkot Jambi berinisiatif membuka kerja sama dengan PT. Pertagas Niaga untuk pemenuhan kebutuhan jaringan gas secara mandiri.

    Presiden Direktur PT Pertagas Niaga Toto Yulianto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi, karena menjadi daerah pertama di Indonesia yang akan mengelola jaringan gas secara mandiri.

    “Kejutan dengan Kota Jambi, belum ada daerah yang berinisiatif untuk mengembangkan jaringan gas secara mandiri. Kota Jambi bisa dijadikan percontohan di Indonesia,” kata dia.

    Alokasi jaringan gas tersebut, menurutnya akan diberikan oleh Kementerian ESDM namun dirinya optimistis, alokasi itu akan disetujui dan direalisasikan segera oleh ESDM.

    Dia menegaskan langkah Kota Jambi akan didukung oleh pemerintah pusat karena akan berdampak mengurangi belanja subsidi pemerintah untuk gas elpiji.

    Plt Direktur Utama BUMD Siginjai Sakti Sasli Rais menjelaskan bahwa setelah penandatanganan MoU, langkah pertamanya adalah merencanakan, mendata, dan mengintegrasikan sistem jaringan gas itu.

    Kondisi jaringan gas di Kota Jambi kini berjumlah 13.268 sambungan rumah dengan kondisi 83 persen telah aktif. Sisanya masih dalam tahap aktivasi.

    Pengelolaan jaringan gas secara mandiri oleh BUMD Siginjai Sakti ini, juga diyakini akan berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi, terutama jarinhan gas yang menyasar segmen komersil, perumahan, industri, perhotelan, dunia usaha, maupun masyarakat secara umum.

    Pewarta: Tuyani
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebijakan Fiskal Ini Jadi Upaya untuk Menghadapi Defisit APBN

    Kebijakan Fiskal Ini Jadi Upaya untuk Menghadapi Defisit APBN

    Jakarta, Beritasatu.com – Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kembali menjadi perhatian pada tahun 2025. Pemerintah mencatatkan defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari produk domestik bruto (PDB) hingga Februari 2025.

    Meskipun angka ini masih berada dalam batas aman yang ditetapkan undang-undang, defisit APBN tetap menjadi tantangan yang harus segera dikendalikan.

    Lantas, apa kebijakan fiskal yang dapat diterapkan untuk menghadapi defisit APBN? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut lengkapnya!

    Apa Itu Kebijakan Fiskal?

    Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menjaga tingkat inflasi yang terkendali.

    Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk menyesuaikan kondisi perekonomian. Dengan demikian, kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi.

    Instrumen-instrumen Kebijakan Fiskal

    Kebijakan fiskal dijalankan melalui berbagai instrumen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa instrumen utama kebijakan fiskal.

    2. Pembiayaan fungsional (functional finance)

    Instrumen ini bertujuan untuk mengendalikan dan mempertimbangkan anggaran belanja pemerintah berdasarkan dampaknya terhadap pendapatan nasional. Functional finance dirancang untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan mendorong pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

    2. Pengelolaan anggaran (the managed budget approach)

    Instrumen ini berfokus pada pengelolaan anggaran secara efisien, termasuk pengaturan utang dan perpajakan, agar tercipta stabilitas ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara optimal tanpa membebani perekonomian dengan utang yang berlebihan.

  • Pasar Modal Terjungkal, Kebijakan Ekonomi Tidak Ramah Pasar

    Pasar Modal Terjungkal, Kebijakan Ekonomi Tidak Ramah Pasar

    PIKIRAN RAKYAT – Pasar modal Indonesia mengalami tekanan signifikan dalam beberapa hari terakhir, yang ditandai dengan penurunan tajam harga saham. Prof. Didik J. Rachbini, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Rektor Universitas Paramadina, menyebut bahwa faktor utama yang memicu gejolak tersebut adalah dinamika ekonomi politik.

    “Pasar modal adalah alarm atau wake up call terhadap politik dan kebijakan pemerintah. Yang pertama dan terang benderang faktor saham yang terjungkal tidak lain adalah faktor politik. Yang harus dan wajib diingat oleh pemerintah, pemimpin dan pengambil keputusan lebih dari dua pertiga dari masalah ekonomi adalah politik, sebaliknya masalah terbesar dari politik adalah ekonomi.,” ujar Prof. Didik dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

    Menurut dia, umumnya kehadiran pemerintah baru disambut positif oleh pasar karena pemilihan umum dianggap sebagai penyegaran kepemimpinan. Namun, jika proses demokrasi diwarnai tekanan, politik uang, dan penyimpangan politik yang memanipulasi rakyat sehingga tidak benar-benar nyata dukungan riilnya. Tapi politik seperti ini adalah yang maksimal dihasilkan oleh suatu sistem pemerintahan dan rakyatnya, yang kemudian diuji dalam perjalanan kepemimpinan dan pemerintahan baru. 

    Didik menyoroti ISHG yang terjungkal tidak lain karena faktor politik dimana pasar tidak sreg dan menolak politik ekonomi dan kebijakan yang dilakukan selama ini. Penolakan itu terlihat dari modal yang hengkang dari Indonesia atau memilih instrumen lain yang lebih aman dari pengaruh politik.

    “Jangan anggap remeh politik TNI yang diolah dan dimasak oleh segelintir orang di dalam kekuasaan tidak ada hubungan dengan masalah ekonomi. Demokrasi yang dibangun kembali pada masa reformasi setelah jatuh selama 30 tahun dianggap bisa tergelincir dan menjadi trigger kejatuhan demokrasi ke dalam etatisme, militerisme, dwi fungsi dan hal-hal lain yang merusak masa depan demokrasi. Ekosistem demokrasi sudah rusak semasa Jokowi dengan harapan bernas lagi dengan kepemimpinan baru tidak bisa dilihat kembali masa depannya. Faktor ketidakstabilan ini menjadi trigger pasar menolak dan modal pergi ke tempat lain,” katanya.

    IHSG tercatat turun lebih dari 11% dalam tiga bulan terakhir, dari 7.163 menjadi 6.146 saat ini. Salah satu penyebab utama yang disoroti adalah kebijakan ekonomi yang dinilai tidak terencana dengan baik, seperti pembentukan Danantara yang disahkan DPR dalam waktu singkat.

    Dikatakan, ide pembentukan Danantara bagus, bisa menjadi Temasek versi Indonesia. Tetapi jika kebijakan dieksekusi secara terburu-buru dan tanpa transparansi, dampaknya justru negatif. Terbukti, setelah Danantara diresmikan pada 24 Februari 2025, investor asing langsung menarik Rp 24 triliun, termasuk Rp 3,47 triliun dalam sehari. 

    “Apakah proses kebijakan kolektif pemerintah, DPR, kabinet seperti ini tidak diperhatikan? Kesalahan ini harus diperbaiki dengan datang ke pasar, bersahabat dengan pasar dan tidak lagi merasa kebijakan yang diluncurkan mendadak lalu akan diterima pasar,” ungkap Didik.

    Dia mengingatkan, kebijakan fiskal pemerintah juga memengaruhi kepercayaan pasar. Defisit anggaran yang melebar, penerimaan pajak yang seret, serta pengelolaan APBN yang tidak transparan semakin memperburuk kondisi. Menurutnya, jika pemerintah terus mengabaikan sinyal dari pasar, maka kepercayaan investor akan semakin merosot.

    Didik menegaskan, pemerintah perlu segera memperbaiki kebijakan ekonomi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pasar.

    “Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka ramah terhadap pasar, tidak membuat kebijakan secara mendadak, dan lebih transparan dalam mengambil keputusan. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin pasar akan memberikan ‘vote of no confidence’ terhadap pemerintah,” ujarnya.

    Kondisi fiskal Indonesia memburuk akibat kebijakan agresif yang kurang berbasis fakta, defisit anggaran melebar, dan penerimaan pajak seret. Kebijakan APBN diwarnai pola komando, bukan proses transparan, sehingga pasar kehilangan kepercayaan. 

    “Ketidakpercayaan terhadap APBN adalah juga penyebab dari ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan pemerintah. Masalah utang yang dikritik publik selalu mendapat reaksi yang “denials” dan meremehkan masukan-masukan teknokratis dari ekonomi, ahli dan pengamat. Defisit penerimaan APBN yang diumumkan terlambat juga memperjelas bahwa pengelolaan APBN tidak prudent.” Imbuhnya.

    Sumber masalahnya sangat jelas dan terang benderang, tinggal pemerintah apakah akan membuka diri untuk perbaikan.

    “Jika tidak dampaknya jelas, kepercayaan pasar akan terus merosot, investor terganggu untuk investasi di Indonesia. Investor, baik asing maupun domestik, akan bersifat menunggu dan tidak akan investasi dulu, yang berarti investasi akan sementara atau berlanjut stagnan. Modal yang ada bisa keluar dan menggerus likuiditas, yang pada gilirannya akan menekan rupiah menekan nilai tukar rupiah,” jelasnya.

    “Sektor riil, terutama sektor industri untuk program hilirisasi sudah pasti akan mengkerut untuk mendapatkan dana. Akan terjadi keterbatasan akses pendanaan. Emiten yang berencana menggalang dana melalui pasar modal (IPO, rights issue) kemungkinan menunda aksi korporasi karena valuasi yang melemah. Sektor riil tidak akan mendapat kucuran dana yang cukup. Apakah bisa mencapai pertumbuhan 8 persen seperti janji kampanye? Lupakan dulu mimpi ini, pemerintah perlu bergandengan dan berbaik kebijakan dengan pasar,” pungkasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Minta Wadah Makan Bergizi Gratis Bikinan Lokal

    Prabowo Minta Wadah Makan Bergizi Gratis Bikinan Lokal

    loading…

    Peluncuran program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil dan Balita di Posyandu Anyelir 1, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025). FOTO/ALDHI CHANDRA

    JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta penggunaan wadah atau tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproduksi industri lokal, bukan impor. Saat ini masih ada dapur yang menggunakan wadah MBG produk luar negeri.

    “Jadi, setelah Prof. Arif itu melakukan studi dan tim melihat ke bawah dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan, misalnya bikin apa namanya tray-nya (wadah) itu tidak boleh diimpor suruh bikin lokal,” kata Luhut usai bertemu dengan Prabowo bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, para anggota DEN, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2024).

    “Karena itu kita lihat masih ada buatan luar, jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini,” katanya.

    Dalam pertemuan itu, DEN juga menyampaikan kajian tentang potensi dari dampak MBG ini terhadap penyerapan tenaga kerja juga kemiskinan. Kesimpulannya adalah program ini sangat bagus dalam konteks menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta dan menekan kemiskinan mencapai 5,8%.

    2 Juta Penerima ManfaatSementara itu, hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran program MBG telah mencapai Rp710,5 miliar dengan total penerima manfaat sebanyak 2.053.248 orang.

    “Realisasi per 12 Maret pencairan anggaran mencapai Rp710,5 miliar,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).

    Program MBG sendiri memiliki pagu anggaran sebesar Rp71 triliun dengan target penerima mencapai 17,9 juta orang. Kelompok sasaran utama mencakup 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil.

    Hingga pertengahan Maret, penerima manfaat program ini tersebar di berbagai kategori, di antaranya:

    – Anak Pra-SD: 111.127 orang
    – Santri di Pondok Pesantren: 10.681 orang
    – Siswa SD/MI: 912.023 orang
    – Siswa SLB: 4.548 orang
    – Siswa SMP/MTs: 578.465 orang
    – Siswa SMA/MA/SMK: 424.145 orang
    – Ibu Menyusui: 2.613 orang
    – Balita: 7.811 orang
    – Ibu Hamil: 1.835 orang

    (abd)

  • Prabowo Bakal Rilis Govtech 17 Agustus, Klaim Bisa Hemat APBN Rp100 Triliun

    Prabowo Bakal Rilis Govtech 17 Agustus, Klaim Bisa Hemat APBN Rp100 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Kepala Negara menargetkan peluncuran Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang. Sistem tersebut diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun.

    Luhut menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendorong digitalisasi pemerintahan melalui integrasi GovTech.

    Dia mengatakan GovTech akan mengintegrasikan seluruh aplikasi kementerian/lembaga, mendorong efisiensi, dan meminimalisasi potensi korupsi ini.

    Hal ini disampaikan usai melaksanakan rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

    “Presiden 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program government technology ini yang akan nanti menyatukan semua apps yang ada di kementerian lembaga sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” ujarnya di Kantor Presiden.

    Salah satu terobosan dari program GovTech adalah kewajiban setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran. 

    Luhut menambahkan, sistem ini diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

    Selain itu, DEN juga memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program MBG.

    Anggota DEN Arief Anshory Yusuf yang juga merupakan ahli kemiskinan menyebutkan bahwa MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.

     “Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen,” kata Arief.

    Lebih lanjut, DEN mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

     “Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini,” pungkas Arief.

  • Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sosial DKI Jakarta memastikan tak menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga perlindungan sosial tahun 2026 lebih efektif dan akurat.

    “Arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memakai DTSEN untuk pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial. Saat ini kami dari Dinsos sedang mempersiapkannya. Tahun 2026 kami pasti sudah memakai DTSEN,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Rabu.

    Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

    DTSEN merupakan hasil transformasi dari tiga sumber data yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial RI.

    Itu nantinya akan menjadi sumber data utama penyelenggaraan program pembangunan nasional, terutama dalam program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.

    DTSEN diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan adanya data tunggal dan melengkapi apa yang menjadi kekurangan DTKS selama ini.

    “Kalau sudah memakai DTSEN, sudah ada ranking-nya jadi nanti tidak akan lagi pakai data regsosek, data desil-desil P3KE. Semua sudah akan terangkum menjadi satu data tunggal dan semuanya ini untuk mengurangi kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama ini,” kata Premi.

    Dia menambahkan, Dinsos DKI telah melakukan pengecekan lapangan (groundcheck) DTSEN yang melibatkan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kegiatan itu, petugas belajar melakukan transformasi DTKS menjadi DTSEN pada bansos APBN tahap kedua.

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyatakan DTSEN yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mulai digunakan pada kuartal kedua atau sekitar April 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Utang Pemerintah Hampir Rp9.000 Triliun, Indef Wanti-Wanti Tarif Pajak Naik

    Utang Pemerintah Hampir Rp9.000 Triliun, Indef Wanti-Wanti Tarif Pajak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indef mengkhawatirkan tarif pajak akan naik ketika utang pemerintah terus meningkat. Data Januari 2025, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.909,14 triliun.

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama melihat pemerintah seakan bergantung kepada utang untuk pembiayaan berbagai programnya. Masalahnya, pertumbuhan utang pemerintah tersebut sejalan dengan yield alias imbal hasil yang juga tinggi.

    Riza mencontohkan, pemerintah menargetkan yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun mencapai 7% berdasarkan asumsi makro APBN 2025. Target tersebut bertambah 0,2% dari tahun sebelumnya.

    “Jadi bisa dibayangkan yield SBN kita itu terus meningkat setiap tahunnya. Jadi beban dari meminjam utang itu semakin memberatkan APBN. Di 2025 saja, porsinya dari belanja pemerintah pusat itu sudah sekitar 20%,” jelas Riza dalam diskusi Indef secara daring, Rabu (19/3/2025).

    Masalahnya, secara historis pertumbuhan penerimaan pajak tidak sebanding dengan pertumbuhan utang pemerintah. Akibatnya, pemerintah perlu harus mencari sumber dana tambahan.

    “Bisa jadi nanti solusi singkatnya adalah meningkatkan tarif pajak lagi, di mana itu semakin memberatkan generasi mendatang,” ujar Riza.

    Di sisi lain, lembaga pemeringkatan Fitch Ratings menilai rasio utang pemerintah sebesar 39,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) per Januari 2025 masih berada dalam posisi yang rendah.

    Besaran utang ini membuat Fitch mempertahankan peringkat kredit Indonesia berada pada level BBB dengan outlook stabil.

    Mengacu laporan terbarunya, Fitch memprediksikan rasio utang pemerintah akan mengalami penurunan dalam 3 tahun mendatang.

    “Fitch memperkirakan penurunan moderat pada utang pemerintah secara umum menjadi 39,1% dari PDB pada 2028 dari 40,4% pada 2025,” tulisnya, dikutip pada Selasa (11/3/2025).

    Rasio utang pemerintah Indonesia tersebut lebih rendah dari rata-rata negara dengan kategori BBB yang sebesar 58%.

    Lembaga asal Amerika Serikat (AS) tersebut memperkirakan meski rasio utang tetap terjaga rendah, akan ada sedikit peningkatan defisit anggaran di tahun-tahun mendatang untuk mengakomodasi tambahan belanja sosial pemerintah dan investasi infrastruktur. 

  • Dampak Revisi UU TNI Merembet ke Ekonomi: Perebutan Lapangan Kerja hingga Defisit APBN

    Dampak Revisi UU TNI Merembet ke Ekonomi: Perebutan Lapangan Kerja hingga Defisit APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti Revisi UU TNI dapat memunculkan masalah baru dalam tatanan ekonomi, yakni perebutan posisi dengan masyarakat sipil.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang penempatan TNI aktif di jabatan sipil, apabila RUU TNI disahkan jadi UU, dapat menimbulkan masalah inefisiensi sumber daya.

    Hal tersebut didasarkan pada gap keahlian militer yang berbeda dengan pekerjaan sipil, terutama dalam pengambilan keputusan strategis.

    “Jika semua masalah ditarik pada konteks keamanan dan pertahanan, terdapat risiko proses pembangunan akan bias kepentingan militer,” ujar Bhima, dikutip pada Rabu (19/3/2025).

    Pasalnya, muncul beragam polemik atas revisi tersebut, terutama terkait ketentuan yang disinyalir bertujuan untuk membangkitkan Dwifungsi ABRI. Sorotan kian kuat karena RUU disetujui ke rapat paripurna.

    Polemik tersebut, salah satunya, muncul karena pemerintah bersama DPR menambah daftar K/L—dari 10 menjadi 16—yang memperbolehkan TNI tetap aktif.

    Bhima turut melihat potensi terjadinya crowding out effect apabila TNI aktif boleh berbisnis karena militer mengambil porsi pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh pelaku swasta, UMKM, bahkan petani.

    Sebagai contoh, sudah terjadi pada program makan bergizi gratis dengan dapur umum tersentralistik, dan food estate yang dikerjakan TNI.

    “Artinya ada potensi lapangan pekerjaan masyarakat diperebutkan militer aktif,” lanjutnya.

    Lain halnya penempatan anggota TNI di BUMN terbukti tidak berkorelasi terhadap berbagai indikator kinerja, baik sebagai PSO maupun penyumbang laba.

    Kemungkinan yang justru akan terjadi adalah demoralisasi pada manajerial dan staff BUMN karena puncak karier ditentukan oleh political appointee bukan karena meritrokrasi. Jika BUMN tidak memiliki konsep meritrokrasi dikhawatirkan brain drain akan merugikan BUMN itu sendiri.

    Dari sisi investasi, keberadaan TNI di posisi yang diperuntukkan untuk sipil tersebut memberikan kesan ekonomi kembali pada sistem komando bukan berdasarkan pada inovasi dan persaingan sehat.

    Khawatirnya, investor akan menimbang ulang berinvestasi di Indonesia dan target penanaman modal asing atau foreign direct investment (FDI) yang ditetapkan pemerintah senilai Rp3.414 triliun pada 2029, bakal sulit tercapai.

    Sementara salah satu poin revisi, yakni perpanjangan usia dinas, perlu pertimbangan ruang APBN di tengah berkoarnya kebijakan efisiensi.

    Melihat total belanja pegawai pemerintah tahun ini saja sudah tembus Rp521,4 triliun atau meningkat tajam 85,5% dalam 10 tahun terakhir.

    “Jika umur pensiun TNI ditambah, defisit APBN diperkirakan menembus 3% dalam waktu singkat yang artinya bisa melanggar konstitusi UU Keuangan Negara 2003,” tutupnya.

    Melihat defisit tahun ini, pemerintah menetapkan sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp616,2 triliun. Baru dua bulan berjalan APBN 2025, sejumlah lembaga pun memandang defisit terus berpotensi melebar ke level 2,9%.

    Komisi I DPR RI pun akan menggelar rapat dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I untuk pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 34/2004 tentang TNI hari ini, Selasa (18/3/2025).

  • 4 Apa yang Terjadi jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo? Nasional

    4 Apa yang Terjadi jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo? Nasional

    Apa yang Terjadi jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Keuangan
    Sri Mulyani
    Indrawati menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir karena munculnya isu bahwa ia bakal mundur dari jabatannya sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.
    Isu itu berkelindan setidaknya selama seminggu belakangan, di tengah efisiensi anggaran dan polemik Coretax yang menjadi bidang pekerjaan Kementerian Keuangan.
    Ketika isu ini pertama kali muncul, Sri Mulyani tidak berkomentar sama sekali, ia hanya tersenyum saat ditanya soal kabar tersebut seusai bertemu dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/3/2025).
    Bendahara Negara kala itu memang irit bicara, termasuk saat ditanya soal laporan apa saja yang disampaikan kepada Prabowo dan konferensi pers APBN Kita periode Januari 2025 yang sempat mundur dirilis.
    “Ya melaporkan aja, mengenai APBN,” kata Ani singkat sembari berjalan menuju mobil dinas.
    Kabar mundurnya Sri Mulyani segera dibantah oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
    Dasco mengaku sudah mengecek informasi ke pemerintah mengenai masalah ini dan mendapat kepastian tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat.
    “Kemarin yang saya tahu, pertemuan (Prabowo dan Sri Mulyani) itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini,” ujar Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
    “Dan saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana
    reshuffle
    . Dan kalau kepada Bu Sri Mulyani, juga saya belum sempat,” sambungnya.
    Menurut Dasco, jika melihat pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo beberapa waktu lalu, keduanya penuh akan keakraban.
    Maka dari itu, Dasco menegaskan, isu Sri Mulyani mundur dari Menkeu tidak berdasar.
    “Tapi kalau lihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban. Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendur,” imbuh Dasco.
    Pada Selasa (18/3/2025) kemarin, Dasco lagi-lagi membantah kabar yang menyebut Sri Mulyani akan mundur ketika bursa saham mendadak rontok.
    Hal ini disampaikan Dasco ketika ditanya soal pengaruh isu mundurnya Sri Mulyani terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok.
    “Mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur,” ujar Dasco di Bursa Efek Indonesia.
    “Dan fiskal kita kuat,” kata dia menambahkan.
    Pihak Istana Kepresidenan juga membantah kabar mundurnya Sri Mulyani.
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hariqo Satria Wibawa mengatakan, tidak ada satu pun pernyataan resmi mengenai mundurnya Sri Mulyani, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab.
    Ia menyebut, Sri Mulyani masih melaksanakan tugas hingga kini. “Ibu Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan,” ucapnya.
    Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
    “Dan kami meyakini, kami mempercayai masyarakat kita tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang jelas-jelas belum terverifikasi. Mari bijak bermedia sosial dan selalu saring sebelum
    sharing
    ,” jelas Hariqo.
    Setelah diliputi misteri selama satu pekan, Sri Mulyani akhirnya angkat bicara mengenai kabar yang menerpa dirinya.
    Eks bos Bank Dunia ini memasikan bahwa ia tetap bekerja sebagai Menteri Keuangan.
    “Saya tegaskan saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Hasil Lelang SUN di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    Bendahara negara itu mengungkapkan, dirinya akan tetap menjaga keuangan negara dengan mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Pasalnya, kinerja APBN sebagai instrumen keuangan negara sangat penting dijaga untuk keberlangsungan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
    “Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN,” ucap dia.
    Lalu, mengapa mundurnya seorang Sri Mulyani menjadi perhatian? Apa yang akan terjadi bila pada akhirnya Sri Mulyani benar-benar mundur?
    Ekonom Senior Core Indonesia Hendri Saparini mengungkapkan, mundurnya Sri Mulyani sebagai menteri dengan kewenangan mengelola APBN tentu akan menimbulkan gejolak.
    Tak hanya di Indonesia, kemunduran Menkeu sebuah negara juga akan menggejolakkan negara tersebut, utamanya ketika faktor kepercayaan publik perlahan menurun.
    “Mundurnya Menkeu di negara manapun yang dalam kondisi seperti Indonesia saat ini, pasti akan menimbulkan gejolak, menambah spekulasi dan ekspektasi negatif,” kata Hendri saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (19/3/2025).
    Ia mengamini, saat ini faktor penyebab ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan dan tren
    ekonomi Indonesia
    cukup banyak dan beragam.
    Namun, respons pihak Istana Kepresidenan dalam memulihkan dan membangun kepercayaan publik harus tepat.
    Penilaian yang tidak tepat justru akan memperburuk keadaan.
    “Kalau memang (mundurnya menteri) terjadi, kembalikan peristiwa mundurnya pejabat publik sebagai dinamika umum sebuah pemerintahan. Yang paling penting adalah respons Istana. Tidak hanya bantahan tetapi kebijakan apa yang akan dilakukan untuk menghindarkan dampak negatif dan untuk memperbaiki keadaan,” ucap Hendri.
    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, isu mundurnya Sri Mulyani bisa saja disebabkan oleh penerimaan pajak yang menurun akibat Coretax, atau efisiensi belanja pemerintah yang mengarah pada penghematan berisiko ke layanan publik.
    Menurut Bhima, isu mundur ini bisa saja disambut positif pasar jika penggantinya lebih baik.
    “Implikasi mundurnya Sri Mulyani dan Airlangga bisa disambut positif pasar asalkan penggantinya lebih kompeten. Kalau yang gantikan Sri Mulyani keponakannya Prabowo, market pasti bereaksi negatif karena kental nepotismenya,” kata Bhima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.