Xcloud.id

Topik: APBN

  • Sri Mulyani menyerahkan LKPP tahun 2024 ke BPK

    Sri Mulyani menyerahkan LKPP tahun 2024 ke BPK

    Meski di tengah kondisi penuh ketidakpastian, alhamdulillah perekonomian Indonesia dan APBN 2024 masih terjaga baik.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran (TA) 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Mewakili Pemerintah, saya menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPP 2024 pagi ini dan menyerahkan LKPP TA 2024 (unaudited) kepada Ketua BPK Isma Yatun yang didampingi oleh Wakil Ketua BPK Budi Prijono,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati dipantau di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan banyak tantangan yang dihadapi pada tahun 2024, baik dari sisi global maupun domestik.

    Dari sisi global, situasi geopolitik belum membaik, kebijakan suku bunga tinggi masih berlangsung, dan terjadi volatilitas di pasar keuangan. Selain itu, terjadinya El Nino juga memberikan tekanan yang cukup signifikan, terutama terhadap kinerja sektor pertanian dan inflasi, khususnya harga pangan.

    Di samping itu, tahun 2024 juga merupakan tahun pemilu di banyak negara (super election year), termasuk Indonesia. Menurut Sri Mulyani, momentum ini menyebabkan munculnya banyak perubahan kebijakan, terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa yang sangat mempengaruhi dinamika ekonomi global.

    Kendati begitu, perekonomian Indonesia tetap mampu mencetak kinerja yang baik.

    “Meski di tengah kondisi penuh ketidakpastian, alhamdulillah perekonomian Indonesia dan APBN 2024 masih terjaga baik. Rincian pengelolaan dan capaian kinerja APBN 2024 juga disampaikan dalam LKPP yang telah diserahkan untuk diaudit oleh BPK RI,” ujar Menkeu.

    Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada Ketua BPK dan jajarannya karena telah menjadi partner dalam melaksanakan tugas menjaga keuangan negara.

    “Semoga sinergi dan komunikasi yang terjalin baik selama ini dapat terus kita jaga dan kita tingkatkan,” ujar Sri Mulyani.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen di Awal 2025, Coretax Biang Keroknya?

    Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen di Awal 2025, Coretax Biang Keroknya?

    PIKIRAN RAKYAT – Penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terjadi di tengah upaya pemerintah mendorong penerimaan negara demi menjaga kestabilan anggaran.

    Akan tetapi, muncul dugaan bahwa sistem baru Coretax turut berkontribusi pada anjloknya penerimaan pajak. Benarkah demikian? Mari kita kupas lebih dalam.

    Penurunan Penerimaan Pajak: Fakta dan Angka

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga Februari 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp187,8 triliun. Angka ini turun 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp269,02 triliun.

    Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai justru mengalami kenaikan tipis 2,13 persen menjadi Rp 52,6 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, turunnya penerimaan pajak dipicu oleh beberapa faktor, seperti penurunan harga komoditas utama (batu bara, minyak Brent, dan nikel), kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PPh 21 yang memicu pengembalian lebih bayar, serta relaksasi pembayaran PPN dalam negeri hingga Maret 2025.

    “Jadi itu menjelaskan pola Februari 2025 agak berbeda dengan sebelumnya. Bahkan kalau kita coba hubungkan penerimaan pajak ini dengan PMI Manufaktur dan data ekonomi lainnya, kita lihat penjualan otomotif tumbuh positif. Jadi ini mirroring pertumbuhan pajak dengan kondisi ekonomi,” tuturnya.

    Coretax: Alat Bantu atau Biang Kerok?

    Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah implementasi sistem Coretax. Sistem ini diharapkan memodernisasi administrasi perpajakan. Namun, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat sebaliknya.

    Menurut Huda, Coretax justru menghambat pelaporan PPN karena gangguan teknis di masa pelaporan Januari-Februari 2025. Dia menyebut, ada dua faktor utama yang memperparah penurunan pajak:

    Pengembalian lebih bayar pajak 2024 yang mencapai Rp 265,67 triliun. Kisruh Coretax yang membuat pelaku usaha menahan transaksi.

    Menurutnya, jika terus seperti ini, rasio defisit anggaran terhadap PDB bisa melewati 3 persen. Pemerintah pun harus waspada.

    Akan tetapi, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar membantah anggapan tersebut. Dia menegaskan bahwa Coretax hanyalah alat bantu, bukan penyebab langsung turunnya penerimaan pajak.

    “Coretax ini tools. Analoginya, kalau kita biasa pakai Android lalu dikasih Apple, pasti butuh penyesuaian. Tapi ini cuma alat, bukan penyebab utama. Malah di wilayah kami, Jawa Barat 1, penerimaan pajaknya tumbuh positif. Yang turun itu Jawa Barat 3 karena sektor konstruksinya melambat,” katanya dalam konferensi pers ‘Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat’ pada Jumat 21 Maret 2025.

    Kurniawan Nizar juga memastikan Coretax sudah mengalami perbaikan dan pelaporan SPT tetap bisa dilakukan melalui DJP Online.

    “Enggak ada lagi cerita susah lapor pajak. Coretax sudah bagus,” ucapnya.

    Dampak Defisit Anggaran dan Prospek Ke Depan

    Penurunan penerimaan pajak yang drastis ini menimbulkan ancaman serius terhadap defisit anggaran. Ekonom Achmad Nur Hidayat memperingatkan bahwa shortfall penerimaan negara bisa mencapai Rp 300-400 triliun. Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar hingga Rp 800 triliun atau hampir 3 persen dari PDB.

    “Kalau situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat, defisit Rp 800 triliun adalah skenario yang realistis,” ujarnya.

    Sementara itu, Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro menyoroti kegagalan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, yang tetap bertahan di 11 persen. Ditambah daya beli masyarakat yang menurun, penerimaan pajak dari PPh individu dan badan pun tertekan.

    “Target defisit 2,53 persen dari PDB kemungkinan akan melebar ke 2,6 hingga 2,8 persen di akhir tahun,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Semangat Memperkuat Kembali Kinerja Perekonomian Nasional

    Semangat Memperkuat Kembali Kinerja Perekonomian Nasional

    Jakarta –

    Benar bahwa kinerja perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Namun, dinamika di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (18/3) yang ditandai dengan jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 6,12 persen pada transaksi sesi pertama hari itu tidak harus ditanggapi dengan panik berlebihan. Dinamika akan kembali membaik jika program-program pemerintah bagi upaya penguatan kinerja ekonomi segera dikomunikasikan kepada masyarakat.

    Pemerintah diyakini akan memberikan tanggapan dengan langkah dan kebijakan yang solutif. Saat perdagangan itu otomatis harus dihentikan, pemerintah justru mencatat hasil positif dari penjualan delapan seri Surat Utang Negara (SUN), yakni Rp 28 triliun. Hasil ini patut dimaknai sebagai pesan bahwa pemerintah terus berupaya menyehatkan likuiditas negara.

    Selain itu, layak dinilai positif karena hasil lelang SUN itu diperoleh tanpa harus obral atau memberi tambahan imbal hasil untuk sekadar mendapatkan investor. Lebih dari itu, penawaran yang masuk (incoming bid) mencapai Rp 61,75 triliun atau 2,38 kali dari target indikatif Rp 26 triliun. Bahkan, dilaporkan juga bahwa incoming bid dari investor asing pun tetap tinggi, mencapai Rp13,95 triliun atau 22,59 persen.

    Data dan kecenderungan yang tergambar dari hasil lelang SUN itu sudah cukup gamblang untuk menjelaskan bahwa investor baik lokal maupun asing masih menaruh kepercayaan kepada negara dan pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional. Boleh jadi, dinamika BEI per Selasa (18/3) itu lebih disebabkan oleh aksi investor menggeser dananya ke pasar penjualan SUN.

    Jadi, dana hanya keluar dari BEI namun kemudian masuk ke pasar SUN yang ditawarkan negara. Karena itulah dinamika di BEI pada Selasa (18/3) tidak semestinya menimbulkan panik berlebihan, karena fluktuasi IHSG selalu menjadi bagian tak terpisah dari proses transaksi para investor.

    Sehari sebelumnya, atau pada Senin (17/3), pemerintah juga menyajikan Indikator positif lainnya, yakni kebijakan mencairkan dan mendistribusikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendistribusian THR diharapkan dapat menjadi stimulus peningkatan konsumsi. THR ASN dicairkan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 per dua bulan pertama tahun ini defisit Rp 31,3 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Jatuhnya IHSG BEI dalam skala yang besar memang selalu mengejutkan. Apalagi ketika rontoknya IHSG itu disandingkan dengan indikator lain yang juga selalu menjadi perhatian masyarakat, yakni depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang akhir-akhir ini cenderung berkelanjutan. Nilai tukar rupiah per pekan ini sudah menyentuh level Rp 16.500-an per dolar AS.

    Memang, informasi tentang APBN yang defisit, depresiasi rupiah, IHSG yang rontok, konsumsi masyarakat yang melemah, penutupan banyak pabrik hingga gelombang pemutusah hubungan kerja (PHK) pasti membuat banyak orang gelisah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, menyebutkan bahwa total pengangguran mencapai 7,47 juta. Namun, jumlah rielnya dipastikan lebih besar dari angka itu.

    Gambaran tentang kinerja perekonomian yang tidak baik-baik saja itu tak hanya dihadapi Indonesia. Kinerja perekonomian banyak negara juga terganggu akibat ketidakpastian global. Perang tarif saat ini, yang melibatkan Amerika Serika (AS), Kanada, dan Meksiko, meningkatkan derajat ketidakpastian itu.

    Akibat perang tarif yang disulut Presiden Donald Trump, AS bersama Kanada dan Meksiko kini saling mencabik-cabik perekonomian mereka. Bahkan Uni Eropa pun sudah masuk ke perang dagang itu. Trump menyulut perang dagang itu karena ingin memperbaiki defisit anggaran AS.

    Selain diakibatkan oleh ketidakpastian global itu, kinerja perekonomian Indonesia yang sedang memburuk pun menuntut perbaikan tata kelola APBN. Kalau Trump menyulut perang tarif di Amerika Utara, Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan tata kelola APBN dengan kebijakan efisiensi.

    Selain itu, dengan membentuk badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Presiden Prabowo bertekad memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber kekuatan dalam negeri untuk menguatkan kembali kinerja perekonomian nasional.

    Masyarakat dan juga investor di pasar uang pasti ingin tahu program dan rencana aksi Danantara Indonesia. Karena baru didirikan 24 Februari 2025, semua elemen masyarakat hendaknya bersabar menunggu. Diyakini bahwa program dan rencana aksi Danantara akan mampu menstimulus upaya penguatan kinerja perekonomian nasional.

    Sambil menunggu program Danantara, tak kalah pentingnya adalah kreasi kebijakan para menteri ekonomi untuk membangkitkan kembali kekuatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor usaha berbasis kerakyatan ini berperan signifikan. Peran UMKM sebagai penyangga perekonomian nasional sudah terbukti. UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja.

    Hingga awal 2020-an, total UMKM 64,2 juta unit usaha. Sebagian besar sudah dinyatakan bangkrut. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM, Presiden Prabowo menghapus utang macet bagi lebih dari satu juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp.14 triliun.

    Bersama realisasi program-program Danantara nantinya, upaya memulihkan kapasitas UMKM dipastikan mampu menjadi stimulus bagi penguatan kinerja perekonomian nasional.

    Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN).

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    PIKIRAN RAKYAT – Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Taukhid, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat dalam konferensi pers bertajuk “Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat” pada Jumat 21 Maret 2025.

    Dia mengungkapkan bahwa di tengah tekanan global, ekonomi Jawa Barat menunjukkan daya tahan yang solid.

    Kinerja Makrofiskal 2025

    Taukhid menjelaskan bahwa awal triwulan 1-2025 dipenuhi tantangan eksternal, termasuk ketegangan geopolitik dan pelemahan berbagai mata uang global. Namun, Jawa Barat mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy).

    “Ekonomi kita tetap tumbuh berkat kekuatan sektor Industri Pengolahan dan Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor utama,” ujarnya.

    Selain itu, inflasi berhasil dikendalikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat di Februari 2025 tercatat 105,95, mengalami deflasi 0,27 persen (yoy). Kabupaten Subang mengalami deflasi terdalam sebesar 1,04 persen, sedangkan Kota Sukabumi mengalami inflasi 0,78 persen.

    Neraca perdagangan Januari 2025 juga mencatat surplus USD 1,94 miliar, dengan ekspor mencapai USD 3,02 miliar dan impor USD 1,08 miliar. Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) turun menjadi 113,53, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 110,61.

    “Kita harus pastikan surplus ini terus terjaga. Ekspor harus kita dorong, dan kita bantu sektor pertanian serta perikanan agar lebih produktif,” ucap Taukhid.

    Pendapatan Negara

    Hingga Februari 2025, total pendapatan Jawa Barat mencapai Rp21,60 triliun (13,32 persen dari target), terdiri dari:

    Penerimaan Perpajakan: Rp20,34 triliun (12,97 persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp1,25 triliun (23,41 persen)

    Penerimaan Pajak mencapai Rp14,29 triliun (11,32 persen target), dengan PPN dan PPnBM sebagai penyumbang tertinggi tumbuh 10,24 persen (Rp675,2 miliar). Penerimaan dari sektor Industri Pengolahan tumbuh 10,44 persen, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami kontraksi -3,88 persen.

    Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp6,05 triliun (19,77 persen target), dengan Bea Masuk Rp89,36 miliar dan Cukai Rp5,96 triliun.

    “Peningkatan penerimaan pajak ini penting agar kita punya ruang lebih besar mendanai program prioritas rakyat,” tutur Taukhid.

    Belanja Negara: Efisiensi dan Prioritas

    Total Belanja Negara hingga Februari 2025 mencapai Rp18,10 triliun (15,46 persen pagu), terdiri dari:

    Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp3,37 triliun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp14,74 triliun

    Sesuai Inpres No.1/2025, belanja harus lebih efisien. Pemerintah menyisir anggaran non-prioritas seperti perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial. Efisiensi di Jawa Barat mencapai Rp7,49 triliun (K/L) dan Rp1,26 triliun (TKD).

    “Efisiensi ini bukan berarti kita potong hak rakyat. Belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial tetap aman,” kata Taukhid.

    Beberapa realisasi belanja yang sudah dicapai:

    Belanja Pegawai ASN/TNI/Polri tetap terbayar tepat waktu. Bantuan Sosial
    Rp16,23 miliar, termasuk KIP Kuliah, bantuan pendidikan dasar-menengah, serta asistensi penyandang disabilitas. Anggaran Pendidikan
    Rp0,13 triliun (0,43 persen), dialokasikan untuk 1.133 pesantren, BOS untuk 229.868 siswa madrasah, dan tunjangan 15.280 guru PAI Non PNS. Program Kesehatan
    Mendukung obat-obatan, renovasi 113 gedung layanan, serta pembinaan 5.844 fasilitas kesehatan. Ketahanan Pangan
    Subsidi pupuk untuk 1,55 juta petani, benih ikan tawar 11,35 juta ekor, serta sarana budidaya dan mesin pertanian. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    Rp5,18 miliar, menjangkau 517.834 penerima, termasuk balita, ibu hamil, dan siswa di berbagai jenjang pendidikan. THR 2025
    Dibayarkan ke 249.562 ASN Pusat/TNI/Polri (Rp1,07 triliun) dan 549.169 pensiunan (Rp1,57 triliun). Dukungan UMKM
    Penyaluran KUR mencapai Rp4,86 triliun ke 90.727 debitur. APBN Tetap Jadi Penyangga Ekonomi

    Meski ada efisiensi anggaran, APBN tetap menjadi instrumen vital mendukung perekonomian Jawa Barat.

    “Kami pastikan belanja yang esensial tetap berjalan, terutama yang mendukung rakyat kecil dan ekonomi daerah,” ujar Taukhid.

    “APBN kita harus jadi instrumen yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di tengah ketidakpastian global, kita harus tetap optimis dan kerja lebih keras untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi XI DPR Jamin Postur APBN Tak Berubah Karena Efisiensi Anggaran

    Komisi XI DPR Jamin Postur APBN Tak Berubah Karena Efisiensi Anggaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2025 tidak akan mengalami perubahan postur akibat kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 1/2025.

    APBN 2025 sendiri telah disepakati oleh pemerintah dan Komisi XI DPR pada tahun lalu melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Postur APBN dalam UU 62/2024 itu ialah untuk pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, dan defisit Rp 616,2 triliun.

    “Bahwa Inpres efisiensi ini sebuah penajaman, bukan pengurangan belanja,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025, di Gedung BEI, Jakarta (21/3/2025).

    Misbakhun menegaskan, dengan adanya kebijakan Inpres 1/2025, volume belanja APBN tetap sama. Namun, ia menekankan, efisiensi yang dimaksud dalam Inpres itu senilai Rp 306,69 triliun dari anggaran belanja pemerintah pusat ialah sebatas mengalihkannya ke belanja produktif.

    Belanja yang produktif itu ialah belanja anggaran untuk program-program prioritas cepat Prabowo dalam merealisasikan visi dan misi Asta Cita nya.

    “Jadi APBN tetap pada volume yang sama, tidak berubah. Subsidi energi dan BBM tak berubah, bantuan sosial untuk masyarakat tidak berubah,” tegasnya.

    “Presiden kita hanya ingin APBN lebih produktif lagi, maka kurangi belanja-belanja yang tak perlu,” tutur Misbakhun.

    (rob/haa)

  • Cara Daftar KJMU 2025 bagi Mahasiswa di DKI Jakarta, Ini Syarat Penerima dan Jadwal Seleksinya – Halaman all

    Cara Daftar KJMU 2025 bagi Mahasiswa di DKI Jakarta, Ini Syarat Penerima dan Jadwal Seleksinya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah cara daftar KJMU 2025 bagi mahasiswa di DKI Jakarta, lengkap dengan syarat dan jadwal seleksi pendaftarannya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) kembali membuka pendaftaran KJMU 2025 (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul).

    Pendaftaran KJMU 2025 terbuka bagi mahasiswa di DKI Jakarta yang lolos seleksi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) jalur reguler dari keluarga yang tidak mampu.

    Dilansir dari Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta (@disdikdki), terkait program KJMU 2025, Pemprov DKI Jakarta akan menambah kuota mahasiswa penerima dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.

    Baik calon mahasiswa maupun yang telah berstatus mahasiswa di PTN atau PTS semua berhak mendaftar KJMU 2025.

    Lantas, apa saja syarat daftar KJMU 2025?

    Selengkapnya, simak syarat, cara daftar dan jadwal seleksi KJMU 2025, merujuk Instagram resmi P4OP Dinas Pendidikan Jakarta, berikut ini.

    Syarat Penerima KJMU 2025

    1. Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta 

    2. Terdaftar dalam DTKS dan/atau warga binaan sosial pada panti sosial Dinas Sosial 

    3. Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD 

    Syarat Daftar KJMU 2025

    1. Calon Mahasiswa Penerima KJMU 2025:

    Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya 
    Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag 
    Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta  

    2. Mahasiswa Penerima KJMU 2025:

    Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya 
    Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag 
    Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta 
    Pengajuan paling lama pada semester 4

    Cara Daftar KJMU 2025

    Merujuk pada tahapan pendaftaran KJMU yang telah dibuka sebelumnya, berikut langkah-langkahnya:

    1. Isi formulir pendaftaran dari sekolah SMA asal

    2. Buka laman resmi p4op.jakarta.go.id/kjmu

    3. Upload kelengkapan dokumen usulan, seperti:

    Surat permohonan kepada Gubernur
    Scan kartu mahasiswa/surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi
    Scan KK Scan KTP
    Scan kartu hasil studi (khusus bagi pendaftaran lanjutan KJMU)

    4. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK tidak ada yang berstatus sebagai:

    ASN (PNS/PPPK)
    TNI/Polri
    Anggota MPR RI
    Anggota DPR RI Anggota DPD RI
    Anggota DPRD Provinsi
    Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pegawai tetap  BUMN
    Pegawai tetap BUMD

    5. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa orangtua/wali tidak memiliki kendaraan roda empat/mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp 1 miliar, serta keluarga tidak mengonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter.

    6. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.

    7. Tunggu hasil seleksi dan pengumuman penerima.

    Jadwal Seleksi Pendaftaran KJMU 2025

    17 s.d. 27 Maret 2025: Pendaftaran Online Melalui Laman p4op.jakarta.go.id/kjmu, menggunakan akun mahasiswa
    17 Maret s.d. 9 April 2025: Verifikasi Sekolah 
    17 Maret s.d. 15 April 2025: Verifikasi Perguruan Tinggi 
    16 s.d. 17 April 2025: Verifikasi Dinas Pendidikan
    21 April s.d. Mei 2025: Penetapan Penerima Melalui Keputusan Gubernur 

    (Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)

  • Presiden Prabowo Subianto Minta Memaksimalkan Penerimaan Negara – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto Minta Memaksimalkan Penerimaan Negara – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat soal penerimaan negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/3/2025).

    Tayang: Kamis, 20 Maret 2025 22:41 WIB

    Tribunnews.com/ Taufik Ismail

    MENKEU – Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, (21/3/2025). Ia mengungkap hasil rapat soal penerimaan negara dengan Presiden Prabowo. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat soal penerimaan negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/3/2025).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan satu hal yang dibahas yakni bagaimana meningkatkan rasio pajak atau tax ratio.

    “Mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio dan bagaimana upaya upaya intensifikasi dan perbaikan administrasi,” kata Sri Mulyani.

    Terkait dengan target rasio pajak hingga 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di APBN 2025, Sri Mulyani tidak menjawabnya.

    Ia hanya mengatakan bahwa pemerintah mengupayakan beberapa langkah untuk meningkatkan rasio pajak.

    “Kita upayakan beberapa langkah,” katanya.

    Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam rapat dengan Presiden sejumlah sektor dibahas mulai dari pajak, PNBP, Royalti, dan lainnya.

    “Ya ini kan kita bahas penerimaan negara keseluruhan,” katanya.

    Presiden Prabowo, kata Airlangga, meminta agar penerimaan negara dimaksimalkan.

    “Memaksimalkan Penerimaan Negara,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • IHSG Anjlok Tak Terkait Koperasi Desa Merah Putih

    IHSG Anjlok Tak Terkait Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan, indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok sebesar 6,12 persen ke level 6.076 pada Selasa (18/3/2025) tidak berkaitan dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurutnya, koperasi ini justru bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat bawah.

    “Saya tidak mau berkomentar soal IHSG karena itu ada yang mengurus. Namun, Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk mendongkrak ekonomi rakyat, terutama di desa,” ujar Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Koperasi Desa Dongkrak Ekonomi

    Budi menekankan, koperasi desa berpotensi menumbuhkan ekonomi lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pembangunan di pedesaan sehingga tak ada hubungannya dengan IHSG anjlok. Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan pendanaan dari bank-bank Himbara, dengan sistem yang memastikan tidak akan memicu kredit macet.

    “Bagaimana bisa macet kalau dibayar pakai APBN? Ini bukan ekonomi konsumtif, melainkan investasi sosial. Investasi ini berbentuk gerai, gudang, unit simpan pinjam, dan klinik desa,” jelasnya.

    Budi juga membantah anggapan koperasi desa bisa menimbulkan kredit macet baru di bank-bank Himbara. Sebaliknya, ia optimistis koperasi ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

    “Koperasi ini justru mempercepat pembangunan desa. Kalau ekonomi desa bergerak, ekonomi nasional juga terdongkrak. Jadi, IHSG anjlok dan koperasi desa itu tidak ada hubungannya,” tegasnya.

  • Penurunan IHSG Masih dalam Kendali Mitigasi

    Penurunan IHSG Masih dalam Kendali Mitigasi

    Jakarta, Beritasatu.com  – Wakil Ketua DPR Adies Kadir optimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun ke level 6.058 pada Selasa (18/3/2025), tetapi kembali naik menjadi 6.325 pada Rabu (19/3/2025).

    “Yang jelas, penurunan IHSG baru-baru ini masih dalam batas yang dapat dimitigasi oleh pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, pelaku pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai prospek ekonomi Indonesia di tahun 2025,” jelas Adies Kadir di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Dikatakannya trading halt hanya terjadi sekali pada Selasa kemarin, dengan IHSG turun 6,02% ke level 6.058. Namun, keesokan harinya, indeks sudah pulih ke level 6.325.

    “Ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia saat ini lebih kuat dibandingkan dengan periode pandemi, meskipun tantangan eksternal yang dihadapi tetap besar,” jelas Adies.

    Menurutnya, ketahanan ekonomi nasional yang kuat tidak terlepas dari berbagai langkah mitigasi yang telah diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengungkapkan berbagai kebijakan strategis telah diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu langkah utama adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Kebijakan baru terkait DHE SDA bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Maret 2025 dan diharapkan mampu menjaga nilai tukar rupiah sesuai target APBN 2025, yaitu sekitar Rp 16.000 per dolar AS. Jika kebijakan ini tidak diterapkan, rupiah berpotensi melemah hingga menembus batas psikologis Rp 17.000 per dolar AS,” ungkapnya.

    Selain itu, Adies juga menyoroti pembentukan Danantara, yang berperan dalam meningkatkan kapasitas investasi domestik dengan mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan BUMN.

    “Dengan adanya Danantara, pembangunan ekonomi nasional dapat tetap berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada investasi asing, yang saat ini menghadapi tantangan akibat kondisi global,” tambahnya.

    Adies juga menyoroti kebijakan lain yang berpotensi memperkuat ekonomi nasional, seperti pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan tiga juta rumah, serta program makan bergizi gratis (MBG).

    “Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memperkokoh ekonomi nasional, tetapi juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Namun, ia mengakui bahwa meskipun secara teknokratis program-program tersebut sangat baik, dampaknya terhadap sentimen pasar belum optimal.

    “Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi dalam komunikasi kebijakan antara berbagai instansi. Selain itu, pasar masih menunggu perkembangan konkret dari implementasi program-program ekonomi nasional,” kata Adies.

    Menanggapi kondisi ini, Adies memastikan DPR akan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan fiskal 2025. Di samping itu, DPR juga akan terus memantau indikator ekonomi dan nonekonomi yang memengaruhi kepercayaan pasar, termasuk indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi.

    “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kedua indeks ini meningkat selama periode pemerintahan saat ini,” tegasnya.

    Meskipun fundamental ekonomi Indonesia lebih kuat dibandingkan masa pandemi, Adies menekankan pentingnya tetap waspada terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul. Untuk itu dia menilai tidak perlu khawatir berlebihan dengan kondisi IHSG yang sempat anjlok.

  • Jubir BUMN sebut transisi BUMN Karya ke Agrinas kuatkan sektor pangan

    Jubir BUMN sebut transisi BUMN Karya ke Agrinas kuatkan sektor pangan

    Pemerintah butuh untuk menguatkan sektor pangan, kemudian menunjang, akhirnya melihat peluang di situ. Karya-karya itu (BUMN Karya), kemudian dikasih juga selain konstruksi, ya bidang yang tadi. Makanya kemudian namanya diganti jadi Agrinas

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Putri Violla mengatakan, transisi tiga perusahaan pelat merah karya menjadi Agrinas merupakan upaya untuk menguatkan sektor pangan.

    Putri menjelaskan bahwa BUMN Karya membutuhkan restrukturisasi. Kementerian BUMN melihat ada peluang untuk menguatkan sektor pangan.

    “Pemerintah butuh untuk menguatkan sektor pangan, kemudian menunjang, akhirnya melihat peluang di situ. Karya-karya itu (BUMN Karya), kemudian dikasih juga selain konstruksi, ya bidang yang tadi. Makanya kemudian namanya diganti jadi Agrinas,” ujar Putri di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

    Ketiga BUMN Karya yang akan menjadi Agrinas adalah Virama Karya menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    Putri mengatakan, pemindahan tiga perusahaan tersebut masih dalam proses, sehingga belum ditentukan untuk pembentukan holding.

    Menurut dia, transisi ini tidak bisa berjalan dengan cepat karena ada berbagai proses yang harus diselesaikan.

    “Kalau untuk holding segala macam, sampai saat ini belum ada info. Karena memang lagi proses, karena peralihan segala macam, itu kan nggak cepat, yang dua ini terutama Yodya dan Virama,” katanya.

    Ketiga Agrinas tersebut, lanjut Putri, juga akan masuk ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, rencana pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN Agrinas sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi. Kami menyiapkan di dalam APBN below the line sampai dengan Rp8 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip di Jakarta, Rabu (19/3).

    Menkeu meminta narasi mengenai PMN kepada Agrinas tidak dibungkus seolah pendanaan itu merupakan anggaran baru. Hanya saja, kata dia, saat penyusunan APBN belum ditentukan BUMN mana yang akan menerima pembiayaan investasi itu.

    “Agrinas itu adalah BUMN baru yang dibentuk berdasarkan BUMN sebelumnya. Jadi, prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025