Xcloud.id

Topik: APBN

  • Dadan Hindayana Tegaskan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Sebelum Lebaran

    Dadan Hindayana Tegaskan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Sebelum Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pencairan gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibayarkan pada pekan mendatang.

    Dadan menekankan bahwa hingga saat ini proses administrasi pencairan gaji SPPI sudah selesai sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) diprediksi keluar pada Senin mendatang.

    “Sehingga alhamdulillah sudah selesai proses administrasinya. Mungkin Senin sudah mulai ada SPM dan Insya Allah minggu depan selesai,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025) malam.

    Tak hanya itu, Dadan melanjutkan bahwa gaji yang dibayarkan adalah gaji tiga bulan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan pada awal Januari 2025. Tak hanya SPPI, pencairan gaji ini pun mencakup gaji ahli gizi dan akuntan.

    “Iya semua [SPPI yang belum dibayar], tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. InshaAllah selesai,” ucapnya.

    Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, pembayaran gaji memang sempat terkendala mengingat SPPI belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SPPK). Apalagi, pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut.

    Sehingga, Dadan menekankan bahwa pihaknya telah menggunakan metode lain untuk pembayaran gaji sehingga gaji SPPI, ahli gizi, hingga akuntan bisa dicairkan.

    “Kemudian akhirnya, karena SPM lama, kemudian kita menggunakan jasa penggunaan lain. Tapi kemudian dalam pembayarannya rupanya kan ada banyak metode nih, mulai dari penyaluran satu sampai tujuh,” pungkas Dadan.

  • Utang Puluhan Miilar-THR Pegawai Belum Dibayar

    Utang Puluhan Miilar-THR Pegawai Belum Dibayar

    Jakarta –

    Direktur Utama PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN, Riefian Fajarsyah buka-bukaan kondisi perusahaan yang tidak baik-baik saja. Hal ini diungkapkan saat menjawab hujatan saat ditunjuk sebagai pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

    Pria yang dikenal sebagai Ifan Seventeen itu mengatakan jabatan yang diberikan kepadanya ini merupakan pengabdian, mengingat kondisi PFN yang kini jauh dari kata baik. Ia menyebut saat ini kondisi PFN memiliki utang puluhan miliar, penggajian telat, serta Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai belum dibayarkan.

    “PFN adalah perusahaan yang masing bleeding. Utang yang masih menumpuk puluhan miliar, beberapa kewajiban pembayaran gaji ke belakang, utang vendor, BPJS, hingga THR yang sampai saat ini belom tersampaikan untuk seluruh pegawai, ini persoalan yang secara otomatis berpindah ke pundak saya setelah pelantikan,” tulisnya di Instagram @ifanseventeen, dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Gaji Direksi-Pegawai Dipotong

    Untuk menyelesaikan persoalan keuangan perusahaan, Ifan menegaskan, PFN bukan perusahaan yang mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jadi, ketika bisnis tidak mencapai target pendapatan perusahaan, maka konsekuensinya gaji direksi hingga pegawai jadi korbannya.

    Ifan mengatakan pembayaran gaji para karyawan maupun direksi dibayarkan tidak secara penuh, bahkan nilai gaji yang diterima pegawai hanya 30-40%. “Dan ini sudah berlangsung berbulan-bulan ke belakang,” tambahnya.

    Selain kondisi keuangan dan bisnis yang memprihatinkan, alat operasional sebagai perusahaan perfilman juga banyak yang tidak layak pakai. Kondisi kantor PFN juga mengalami kerusakan.

    “PFN punya satu studio besar yang alhamdulillah masih bisa dipakai untuk syuting, namanya “Black Box”, tapi sifatnya lebih disewakan, dan alhamdulillah PFN juga mempunyai peralatan diantaranya satu buah kamera merek Sony A 6700 untuk kami berproduksi sehari-hari,” ungkapnya.

    Demi tetap hidup, PFN selama ini bukan memproduksi film, tetapi mencari pendapatan dari menyewakan ruangan-ruangan gedung kantor untuk berbagai kegiatan.

    “Ada yang disewakan dari coffee shop, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), travel umroh, billiard sampai ke tempat lomba kicau burung,” tuturnya.

    Untuk itu, ia menegaskan, dengan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan itu, maka jabatan dirinya sebagai dirut bukan tugas yang mudah.

    “Ke depannya harus ada komitmen dan kerja keras yang harus saya lakukan sebagai pemimpin baru di perusahaan ini untuk menyelesaikan persoalan di atas,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Vokalis band Seventeen, itu telah resmi diangkat menjadi Direktur Utama (Dirut) PFN. Ifan sudah berkantor di BUMN pembuat film ‘Si Unyil’ tersebut sejak Senin (10/3) kemarin.

    “Pak Ifan sudah mulai berkantor di PFN sejak hari Senin (10/3) kemarin,” jawab singkat Corporate Secretary PFN Ihsan Chairdiansyah kepada detikcom, Rabu (12/3/2025).

    (ada/ara)

  • 3 Dapur Makan Bergizi Gratis Dibangun Pakai Dana CSR Rp 13,5 M, Ini Lokasinya

    3 Dapur Makan Bergizi Gratis Dibangun Pakai Dana CSR Rp 13,5 M, Ini Lokasinya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait dukungan pembangunan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Kementerian PU bersama sejumlah BUMN Karya juga meneken Perjanjian Kerja Sama untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya.

    Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m² yang mencakup bangunan dapur 300 m² dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran dan desain dapur, akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

    Lokasi Dapur MBG

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kesepakatan ini merupakan komitmen penuh untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pihaknya menyadari bahwa dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program.

    Dody menjabarkan, pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

    “Fasilitas pendukung yang akan dibangun, antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL),” ujar Dody, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

    Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono menjelaskan, saat ini tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG.

    “Dari 9 lokasi tersebut kami memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini yaitu Kebumen Jawa Tengah, Kota Banjar Jawa Barat, Kota Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG,” terang Triono.

    Dibangun Pakai Dana CSR

    Triono mengatakan, seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya yaitu dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Pembangunannya membutuhkan anggaran Rp 13,5 miliar.

    “Untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar, yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi,” ujarnya.

    Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Triono mengatakan, rencananya pembangunan dapur SPPG selama kurang lebih empat bulan.

    “Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini,” kata dia.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, pengembangan pembangunan infrastruktur dan SPPG perlu lebih cepat karena itu menjadi faktor yang krusial untuk percepatan pemenuhan gizi penerimaan manfaat secara nasional. Pihaknya juga menargetkan bisa mengembangkan hingga sebnayak 1.542 SPPG yang akan dibangun oleh APBN.

    “Kami sering mendapatkan masukan kritikan dari semua pihak kenapa badan kita tidak mendahulukan daerah-daerah terpencil terluar dan tertinggal (3T). Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu,” ujar Dadan.

    (shc/ara)

  • Ifan Seventeen Ungkap Kondisi Mengenaskan PFN setelah Resmi Jadi Dirut

    Ifan Seventeen Ungkap Kondisi Mengenaskan PFN setelah Resmi Jadi Dirut

    Jakarta, Beritasatu.com –   Ifan Seventeen akhirnya buka suara terkait kontroversi penunjukan dirinya sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN. Dalam pernyataan yang ia uanggah di akun Instagram resmi miliknya, Ifan mengungkap betapa beratnya tantangan yang harus dihadapinya sejak menjabat, termasuk tumpukan hutang hingga kondisi gaji karyawan yang tidak terbayar penuh.

    “PFN adalah perusahaan yang masih bleeding. Hutang masih menumpuk puluhan miliar, beberapa kewajiban pembayaran gaji ke belakang, hutang vendor, BPJS, hingga THR yang sampai saat ini belum tersampaikan untuk seluruh pegawai,” ungkap Ifan Seventeen dalam pernyataannya yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu (22/3/2025). 

    Ia juga menyoroti minimnya anggaran operasional yang menyebabkan banyak aspek di PFN terabaikan. Menurutnya, perusahaan ini tidak mendapat anggaran dari APBN dan hanya bergantung pada pemasukan sendiri.

    “Jikalau tidak memenuhi target, memang sudah menjadi konsekuensi pembayaran gaji harus direlakan para karyawan maupun direksi untuk dibayarkan tidak secara full, bahkan sampai penerimaan gaji hanya 40-30% dari yang seharusnya,” tambahnya.

    Tak hanya itu, Ifan Seventeen juga menyinggung buruknya kondisi fasilitas PFN. “Banyak peralatan syuting yang sudah tidak lagi bisa dipakai sejak lama karena peralihan dari analog ke digital berjalan begitu cepat,” katanya.

    Jadi ia mengatakan pekerjaan yang ia terima bukanlah perkara sepele. Menurutnya setelah ditunjuk ia tidak akan bisa ongkang-ongkang kaki seperti yang dituduhkan banyak orang. 

    Ia merasa masalah yang terjadi di PFN perlu diatasi, tidak hanya untuk menjaga keutuhan perusahan tapi juga nasib banyak orang yang ada di PFN. Meski kondisinya buruk,  Ifan Seventeen mengaku tetap berkomitmen untuk membenahi PFN agar kembali berfungsi sebagai salah satu pilar industri perfilman nasional.

  • Kementerian ESDM dan Pertamina Pastikan Pasokan Gas Bumi di Palembang Aman Jelang Lebaran

    Kementerian ESDM dan Pertamina Pastikan Pasokan Gas Bumi di Palembang Aman Jelang Lebaran

    Kementerian ESDM dan Pertamina Pastikan Pasokan Gas Bumi di Palembang Aman Jelang Lebaran
    Editor
    KOMPAS.com –
    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT
    Pertamina
    (Persero) mengunjungi area operasional ketersediaan energi
    gas
    di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/3/2025).
    Mewakili Menteri ESDM, Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    Kementerian ESDM
    Dadan Kusdiana melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah infrastruktur energi di Palembang, Sumatera Selatan.
    Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pasokan gas bumi bagi masyarakat dan industri menjelang momentum hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
    “Kehadiran kami di sini bertujuan untuk memastikan kesiapan sektor ESDM, terutama di wilayah strategis Palembang yang merupakan salah satu jalur utama mudik Lebaran,” kata Dadan di titik akhir kunjungan lapangan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, seperti dikutip dari siaran pers Pertamina.
    Dadan menekankan bahwa menjaga kestabilan pasokan gas untuk pelanggan, baik industri maupun rumah tangga, merupakan hal penting, mengingat permintaan pada periode Lebaran tinggi.
    Palembang, sambung Dadan, merupakan titik strategis bagi jalur mudik masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan sistem distribusi gas harus tetap optimal.
    Kunjungan tersebut juga difokuskan pada jaringan gas kota yang melayani sekitar 40.000 pelanggan rumah tangga. Tidak hanya mengawasi pasokan di sisi hulu, kunjungan ini juga menyoroti operasional di sisi hilir.
    Pertamina
    Gas
    Negara (
    PGN
    ) melalui Area Head PGN Palembang, Braman Setyoko, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga keandalan dan penyaluran gas selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
    Data PGN menunjukkan, saat ini, terdapat 103 pelanggan di sektor industri dan komersial, 164 usaha kecil, serta 6.638 pelanggan rumah tangga yang terlayani melalui jaringan pipa sepanjang 198,4 km.
    Kesiapan infrastruktur ini diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi gas bumi serta mendukung aktivitas masyarakat dan industri selama momen Lebaran.
    Sebagai informasi, selain PGN, sambungan gas untuk rumah tangga di Palembang juga dibangun oleh Kementerian ESDM menggunakan APBN. Saat ini, sudah ada pelanggan sebanyak 23.660 sambungan rumah (SR).
    Kemudian, Pertagas Niaga melalui PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) selaku mitra pengelola Jargas Kota Palembang melakukan pengembangan pelanggan mandiri sebanyak 7.763 SR.
    Dengan demikian, total jumlah keseluruhan pelanggan Jargas Kota Palembang sebanyak 31.423 SR.
    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina Group terus mengoptimalkan dan meningkatkan layanan energi pada momentum Ramadhan dan Idul Fitri 2025, salah satunya Subholding Gas, Pertamina Gas Negara.
    Hal ini dilakukan untuk memastikan layanan terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Pastikan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Minggu Depan

    BGN Pastikan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Minggu Depan

    BGN Pastikan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Minggu Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
    Dadan Hindayana
    memastikan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cair minggu depan.
    Pasalnya, proses administrasi pencairan
    gaji SPPI
    sudah selesai sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) diprediksi keluar pada Senin mendatang.
    “Sehingga alhamdulillah sudah selesai proses administrasinya. Mungkin Senin sudah mulai ada SPM dan Insya Allah minggu depan selesai,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
    Dadan mengungkapkan, gaji yang dibayarkan adalah gaji tiga bulan sejak program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) digulirkan pada awal Januari 2025.
    Tak hanya SPPI,
    pencairan gaji
    ini pun mencakup gaji ahli gizi dan akuntan.
    “Iya semua (SPPI yang belum dibayar), tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. Insya Allah selesai,” ucap dia.
    Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, pembayaran gaji memang sempat terkendala mengingat SPPI belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SPPK).
    Dadan bilang, pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April.
    Dengan demikian, pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut.
    Saat ini, pihaknya telah menggunakan metode lain untuk pembayaran gaji sehingga gaji SPPI, ahli gizi, hingga akuntan bisa dicairkan.
    “Kemudian akhirnya, karena SPM lama, kemudian kita menggunakan jasa penggunaan lain. Tapi kemudian dalam pembayarannya rupanya kan ada banyak metode nih, mulai dari penyaluran satu sampai tujuh,” jelas Dadan.
    “Kalau dua yang digunakan itu artinya kita kontak satu-satu, pembayarannya satu-satu. Nah, ini akan memakan waktu lama sehingga kita ubah ke 6,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah menunjuk SPPI untuk menjalankan program
    makan bergizi gratis
    bagi anak-anak sekolah.
    Dikutip dari Kompas TV, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha mengatakan, para lulusan SPPI akan ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja di unit layanan makan bergizi gratis.
    SPPI sendiri adalah kumpulan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI.
    Dengan keterlibatan SPPI, pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perpanjangan Masa Pensiun TNI Bikin Bengkak APBN, Beban Gaji dan Tunjangan Bertambah

    Perpanjangan Masa Pensiun TNI Bikin Bengkak APBN, Beban Gaji dan Tunjangan Bertambah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Revisi Undang-undang TNI tak hanya menambah jabatan yang dapat diisi prajurit TNI di institusi sipil. Pengesahan Undang-undang TNI juga akan memperpanjang usia pensiun TNI yang menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Seperti diketahui, Pemerintah dan DPR telah sepakat memperpanjang usia pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi 65 tahun melalui pengesahan Revisi Undang-undang TNI. Perpanjangan usia pensiun menambah belanja pegawai yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama terkait dengan gaji dan tunjangan.

    Ketua DPR Puan Maharani menyebut tiga perubahan yang tercantum dalam revisi UU TNI, antara lain penambahan tugas pokok prajurit selain perang, penambahan pos sipil yang dapat dijabat oleh prajurit aktif dan perpanjangan batas usia pensiun.

    Undang-undang TNI sebelum direvisi mengatur masa dinas prajurit TNI dibatasi hingga usia 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi Bintara serta tamtama. Setelah Undang-undang TNI direvisi, masa dinas ditambah sesuai dengan jenjang kepangkatan.

    Usia pensiun bagi tamtama dan bintara kini menjadi 55 tahun. Batas usia pensiun perwira sampai dengan pangkat kolonel dapat bertugas hingga usia 58 tahun. Perwira tinggi bintang satu 60 tahun, bintang dua 61 tahun dan bintang tiga 62 tahun.

    Perwira tinggi bintang empat mendapat batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

    Prajurit TNI yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

  • Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 3 Juta Orang, Anggaran Hampir Rp 1 T

    Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 3 Juta Orang, Anggaran Hampir Rp 1 T

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat program Makan Bergizi Gratis telah menembus 3 juta penerima. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran pemerintah yang telah digunakan hampir Rp 1 triliun.

    “Sekarang kan sudah 3 juta (penerima), sudah 1.050 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), seusai dengan target awal. (Realisasi anggaran) hampir Rp 1 triliun,” kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Pekan depan, penyaluran MBG kepada anak sekolah sementara dihentikan mengingat memasuki libur jelang Lebaran. Sementara distribusi untuk ibu hamil, menyusui dan balita tetap akan dilakukan.

    Meski begitu, dia menargetkan dapat mempercepat penyaluran MBG. Targetnya bulan depan penerima MBG bisa tembus 6 juta orang.

    “Break Lebaran ini, minggu depan ini kan kita sudah tidak melayani penerima manfaat, kecuali ibu hamil, menyusui dan balita,” jelasnya.

    Untuk mempercepat penyaluran, Dadan mengatakan akan mengubah metode pembayaran kepada SPPG. Sebelumnya sistem pembayarannya melalui reimburse atau dibayar di belakang, ke depan akan dibayar di muka.

    “Kita perbaiki terus aspek administrasi sehingga setelah Lebaran seluruh mitra menerima uang muka dulu, bukan reimburse,” jelasnya.

    Dengan begitu, target penyaluran MBG diyakini akan lebih cepat. Pada April 2025, realisasi anggaran ditargetkan Rp 1 triliun, kemudian Rp 2 triliun pada Mei, serta Rp 5 triliun pada September 2025.

    “Itu akan mempercepat pencairan juga. Saya perkirakan mulai bulan depan satu bulan Rp 1 triliun minimal, nanti Mei mungkin Rp 2 triliun per bulan, baru September minimal Rp 5 triliun per bulan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerima MBG telah mencapai 2.053.248 orang. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

    Total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

    “Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang,” kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

    (ada/ara)

  • Indonesia Dinilai dalam Kondisi Darurat Sampah

    Indonesia Dinilai dalam Kondisi Darurat Sampah

    Jakarta –

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat sampah. Timbunan sampah nasional saat ini mencapai 56,63 juta ton pada tahun 2024.

    “Sekitar 39,41 persen sampah itu terbuang ke lingkungan seperti sungai. Dampak buruknya sudah terlihat akhir-akhir ini dari beberapa peristiwa banjir seperti yang terjadi di Bekasi,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Selain itu 21,85% sampah itu dikelola di TPA dengan metode open dumping. Metode pengelolaan sampah tersebut tidak lagi direkomendasikan penggunaannya karena sampah dibuang begitu saja. Semua TPA dengan open dumping itu berada di 343 daerah.

    Pengelolaan secara open dumping juga menyebabkan masalah lingkungan seperti udara, pencemaran air tanah hingga merusak ekosistem lokal. Atas sejumlah permasalahan itu, menurut politikus Partai Golkar tersebut, dilakukan perbaikan tata kelola sampah.

    “Pertama, dari aspek regulasi, kita perlu menyempurnakan regulasi terkait tata kelola sampah. Kita di Komisi XII sebenarnya mendorong revisi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” jelas.

    Kedua, dari aspek pembiayaan pengelolaan sampah yang harus ada terobosan kebijakan. “Menjadikannya sebagai kebijakan mandatory spending pada alokasi anggaran APBN dan APBD perlu dipikirkan, sehingga ada perspektif yang lebih kuat memandang persoalan sampah,” tambah dia.

    Ketiga, dari aspek teknis dan infrastruktur. Secara teknis, permasalahannya terletak pada setiap tahap pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, mulai dari pemilahan sampah, pengangkutan sampah hingga penimbunan di TPA.

    “Sampah yang telah dipilah di rumah tangga kemudian di tahap pengangkutan digabung hingga ke TPA. Kondisi ini mempersulit upaya daur ulang sampah, pengomposan dan pengkonversian sampah ke energi listrik,” terangnya.

    Menurut Bambang, pengelolaan sampah harus meliputi pembangunan infrastruktur yang mumpuni dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

    “Tentu semua ini harus membutuhkan komitmen bersama dari semua stakeholder termasuk juga masyarakat. Kita harus melakukan transformasi perilaku keseharian dalam memandang sampah, sehingga dengan demikian kita dapat melakukan pengelolaan sampah secara baik, ramah lingkungan, dan juga memberi dampak ekonomi,” imbuh Bambang.

    (hns/hns)

  • Misbakhun sebut permasalahan teknis Coretax sebabkan defisit APBN

    Misbakhun sebut permasalahan teknis Coretax sebabkan defisit APBN

    Meski Coretax didesain untuk memudahkan administrasi perpajakan negara, ketidaksiapan implementasinya justru menghambat penerimaan negara.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut, permasalahan teknis dalam penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax berimbas pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp31,2 triliun pada Februari 2025.

    Meski Coretax didesain untuk memudahkan administrasi perpajakan negara, ketidaksiapan implementasinya justru menghambat penerimaan negara.

    “Ketika diimplementasikan sejak 1 Januari, implementasi ini kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan teknikal dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga mengganggu data-data penerimaan pajak kita, mengganggu akses pembayaran pajak kita dan sebagainya,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025, di Jakarta, Jumat.

    Misbakhun menjelaskan bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan hingga 30 persen pada Februari 2025.

    Begitu juga dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang turut mengalami penurunan akibat lesunya harga komoditas, meski masih dalam batas normal.

    Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan bea cukai justru mengalami kenaikan mencapai Rp52,5 triliun atau tumbuh 2,1 persen dibandingkan tahun lalu.

    “Karena penerimaan bea cukai juga naik, sebenarnya tidak sewajarnya penerimaan pajaknya turun. Tidak sewajarnya penerimaan pajaknya turun. Karena apa? Kalau penerimaan kepabeanan dan cukainya naik, penerimaan pajak pasti naik. Jadi kalau ada penerimaan pajak turun, pasti ada problem teknikal Coretax yang belum bisa kita jelaskan di mana letak permasalahan yang sebenarnya,” ujarnya pula.

    Kendati demikian, ia optimistis bahwa penerimaan negara akan mengalami pemulihan pada Maret dan April 2025 seiring masuknya pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dari wajib pajak individu dan korporasi ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

    “Situasi ini pasti biasanya kita akan mengalami rebound ketika kita (masuk) bulan Maret dan bulan April ketika SPT PPh perorangan dan PPh korporasi itu tahunannya masuk kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita mulai recover, dan kemudian baru kita PPh Pasal 25 dan seterusnya itu mulai di bulan-bulan selanjutnya,” kata dia lagi.

    Kemudian Misbakhun kembali menambahkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola APBN. Komisi XI DPR RI, katanya, terus berupaya menjaga defisit tetap berada di angka 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025