Xcloud.id

Topik: APBN

  • DPR: Efisiensi APBN kesempatan pemerintah perkuat keuangan negara

    DPR: Efisiensi APBN kesempatan pemerintah perkuat keuangan negara

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengatakan bahwa efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara.

    “Efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Puan mengatakan upaya pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “Yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” ujarnya.

    Untuk itu, Puan menyatakan bahwa DPR RI memberikan apresiasi atas upaya pemerintah melakukan efisiensi APBN demi kesejahteraan rakyat.

    “DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah tersebut agar dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

    Meski demikian, lanjut Puan, DPR RI menekankan pentingnya kebijakan efisiensi APBN dapat berjalan dan memenuhi kepentingan rakyat.

    Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, Puan Maharani mengatakan DPR RI telah menjalankan fungsi anggarannya yang diarahkan pada pembahasan efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025 melalui komisi-komisi dengan para mitra kerja terkait.

    “DPR RI melalui komisi-komisi terkait telah melaksanakan berbagai rapat kerja dengan mitra kerja untuk memberikan persetujuan efisiensi anggaran kementerian lembaga,” tuturnya.

    Puan juga menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait dengan pelaksanaan efisiensi dan penajaman program di kementerian/lembaga.

    Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 turut dihadiri sejumlah Wakil Ketua DPR RI lainnya, yakni Sufmi Dasco, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.

    “Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir dalam permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang anggota, hadir 248 (anggota), izin 45 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan Singgung Soal Efisiensi Anggaran 2025 Saat Tutup Masa Sidang DPR 2025

    Puan Singgung Soal Efisiensi Anggaran 2025 Saat Tutup Masa Sidang DPR 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengefisiensikan APBN Tahun Anggaran 2025, agar dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat.

    Menurut Puan, pemerintah memang sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat supaya hidup lebih sejahtera, mudah, dan tentram.

    Dilanjutkannya, upaya pemerintah dalam melalukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

    “Yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” ujarnya dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-16, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Sebab itu, cucu Proklamator RI ini memandang bahwa efisiensi APBN yang dilakukan pemerintah ini dimaksudkan untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara.

    “Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang,” pungkasnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) I/2025 untuk melakukan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dalam Inpres No. 1/2025 itu, dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Selain efisiensi anggaran Rp306,69 triliun, Presiden Prabowo juga mengungkapkan rencana penghematan anggaran tahap selanjutnya yang mencapai Rp750 triliun.

    Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

  • RUU KUHAP, CCTV Wajib Ada di Tempat Pemeriksaan dan Penahanan

    RUU KUHAP, CCTV Wajib Ada di Tempat Pemeriksaan dan Penahanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan, rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan mengatur secara ketat penggunaan kamera pengawas atau CCTV di setiap tempat pemeriksaan dan penahanan.

    Hal ini dianggap penting untuk mencegah terjadinya intimidasi dan kekerasan terhadap saksi atau tersangka oleh penyidik.

    “Salah satu poin utama dalam RUU KUHAP adalah mengatur setiap tempat pemeriksaan dan penahanan, termasuk ruang tahanan, harus dilengkapi dengan kamera pengawas,” ujar Habiburokhman kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Habiburokhman menambahkan, pihaknya sering menerima keluhan terkait aksi kekerasan yang terjadi saat pemeriksaan atau penahanan.

    Bahkan, beberapa waktu lalu, ada kasus seorang tahanan yang meninggal akibat penganiayaan oleh oknum polisi di Palu. Beruntung, kasus tersebut dapat terungkap berkat adanya rekaman dari kamera CCTV.

    “Kasus di Palu itu terungkap karena adanya kamera pengawas. Setelah kita melakukan RDPU, Karo Propam memeriksa video rekaman, dan ternyata terlihat ada penganiayaan terhadap tahanan,” katanya lagi.

    Oleh karena itu, pihaknya akan mengatur dalam RUU KUHAP agar setiap polda dilengkapi dengan CCTV. Ia menegaskan, harga kamera pengawas kini relatif murah dan dapat dibeli dengan anggaran yang cukup.

    “Kami ingin semua polda memiliki CCTV seperti yang ada di Palu. Saat ini, harga kamera pengawas sudah terjangkau, dan kami akan mendukung pengadaannya dengan anggaran dari APBN,” tambahnya.

    Dalam draf revisi RUU KUHAP, pengaturan soal penggunaan CCTV tercantum dalam Pasal 31, yang mengatur bahwa:

    (2) Pemeriksaan dapat direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama proses pemeriksaan berlangsung.

    (3) Rekaman dari kamera pengawas hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan dan harus berada dalam penguasaan penyidik.

    Pasal selanjutnya menjelaskan rekaman dari CCTV dapat digunakan untuk kepentingan tersangka, terdakwa, atau penuntut umum dalam proses sidang pengadilan atas permintaan hakim. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) terkait RUU KUHAP.

  • Wamendagri terus kawal percepatan pembangunan DOB Papua

    Wamendagri terus kawal percepatan pembangunan DOB Papua

    “Pemerintah pusat juga akan melakukan kewenangan-kewenangannya. Apa yang akan dibangun sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri PU dan kewenangan pemerintah daerah juga segera melakukan yang menjadi tugas dan kewenangan daerah,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip dari Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyoroti pokok-pokok pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 13 Maret 2025.

    Ia menekankan pentingnya pengawalan berkelanjutan terhadap pembangunan infrastruktur 4 DOB Papua, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dia menyebut prioritas utama diarahkan pada pembangunan pusat pemerintahan, seperti kantor gubernur, kantor DPRP masing-masing, dan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).

    Ia meminta pemerintah daerah (pemda) di 4 DOB Papua menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam mendukung pembangunan tersebut.

    “Pemerintah pusat juga akan melakukan kewenangan-kewenangannya. Apa yang akan dibangun sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri PU dan kewenangan pemerintah daerah juga segera melakukan yang menjadi tugas dan kewenangan daerah,” kata Ribka.

    Pihaknya mengapresiasi Kementerian PU yang telah konsisten bekerja sama dalam menyiapkan aspek administrasi dan teknis pembangunan.

    Ribka menyebut pembangunan fisik di DOB Papua telah berjalan, seperti di Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Sementara, Papua Tengah dalam tahap pelelangan proyek dan Papua Pegunungan masih menunggu kepastian lahan.

    “Untuk Papua Pegunungan sudah menunggu ada kepastian terkait dengan penyiapan lahan dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan gubernur terpilih ini kami harapkan supaya ini bisa berprogres. Kemudian kami juga dari pemerintah pusat mengharapkan tidak ada lagi isu-isu di daerah bahwa akan ada pemindahan lokasi,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) di daerah harus melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga apa yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat ke daerah wajib diatensi dan dilaksanakan oleh para gubernur.

    Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat tengah mendorong penerbitan peraturan presiden (perpres) guna memastikan kelangsungan pembangunan di DOB Papua.

    “Pemerintah pusat sudah melakukan kebijakannya. Kami lagi dorong terus ada perpres dan kegiatannya akan berlanjut terus tidak berhenti di sini. Sehingga semuanya harus tetap semangat, kita tetap maju dan [Kementerian] PU juga sudah memberikan support,” jelas Ribka.

    Di sisi lain, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan pembahasan mengenai DOB telah dilakukan sejak 2022. Dalam pelaksanaannya, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kemdagri.

    Salah satu atensinya agar tidak ada pemindahan lokasi pembangunan, karena akan membuat prosesnya kembali ke tahap awal.

    “Mohon untuk lokasi-lokasi tidak dilakukan untuk perubahan-perubahan. Dan mudah-mudahan nanti kita akan segera menyampaikan data ini kepada Bappenas sebagai angka untuk perubahan perpres untuk pembangunan di empat DOB ini,” ungkap Diana.

    Ia menambahkan Kementerian PU telah memulai pelaksanaan pembangunan di Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sementara untuk Papua Pegunungan, pihaknya masih menunggu kepastian legalitas lahan.

    “Papua Pegunungan kami masih menunggu land clearing dari pemerintah provinsi. Selanjutnya nanti kami akan melakukan pelelangan bila sudah selesai,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Agus Sutomo, Eks Danjen Kopassus yang Jadi Dirut Agrinas Palma

    Profil Agus Sutomo, Eks Danjen Kopassus yang Jadi Dirut Agrinas Palma

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk Agus Sutomo untuk menjadi Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Lantas, siapakah sosok Agus Sutomo?

    Agrinas Palma Nusantara merupakan hasil transformasi dari perusahaan pelat merah PT Indra Karya (Persero). Dengan adanya transformasi, maka perusahaan juga melakukan perluasan lini bisnis usaha di bidang perkebunan dan konsultansi konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025.

    Melansir akun Instagram resmi agrinaspalma, Senin (24/3/2025), transformasi Agrinas Palma sejalan dengan arahan pemerintah sesuai pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto pada poin nomor 2 tentang kemandirian energi.

    Berdasarkan informasi pada laman resmi Agrinas Palma Nusantara, Agus Sutomo merupakan Direktur Utama di Agrinas Palma Nusantara.

    Sebelum didapuk sebagai bos di Agrinas Palma, Agus merupakan alumnus Akademi Militer 1984 dari kecabangan infanteri. 

    Pria yang lahir pada 14 April 1960 asal Klaten itu adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI-AD. Perinciannya, menjadi Komandan Paspampres pada 2011–2012, menjadi Danjen Kopassus periode 2012–2014, Pangdam Jaya periode 2014–2015, Komandan Kodiklat TNI AD 2015–2016, dan Komandan Sesko TNI pada 2016–2017.

    Selain itu, dia juga menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) sejak 2017–2018. Serta, menjadi Komisaris dan Komisaris Independen di PT Tempo Scan Pacific Tbk. sejak 2024.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp8 triliun yang akan disuntikkan melalui penyertaaan moda negara (PMN) kepada Agrinas.

    “Kami menyiapkan dalam APBN below the line sampai Rp 8 triliun. Di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Untuk diketahui, Agrinas merupakan BUMN yang dibentuk dari transformasi tiga BUMN karya menjadi perusahaan yang bergerak di sektor pangan, perkebunan, dan perikanan.

    Ketiga BUMN tersebut di antaranya Virama Karya berganti nama menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa alokasi PMN senilai Rp8 triliun untuk Agrinas sudah ada di APBN 2025 sehingga bukan merupakan anggaran baru. Hanya saja, imbuh dia, saat itu belum dialokasi untuk BUMN yang mana.

    “Prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk [dan] menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan,” tandasnya.

  • Agrinas Bakal Gabung Holding BUMN Pangan? Begini Jawaban ID Food

    Agrinas Bakal Gabung Holding BUMN Pangan? Begini Jawaban ID Food

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN sektor pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID Food buka suara ihwal perluasan bidang usaha tiga BUMN Karya menjadi Agrinas.

    Menanggapi hal itu, Direktur Keuangan dan Strategi ID Food Susana Indah Kris Indriati mengatakan, sejauh ini belum ada instruksi dari pemerintah, apakah nantinya Agrinas akan berada di bawah ID Food.

    “Belum ada, itu kewenangan pemerintah,” kata Indah usai menghadiri rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senin (24/3/2025).

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memperluas bidang usaha tiga BUMN, dari konsultan karya menjadi perusahaan negara yang bergerak di sektor perikanan, perkebunan, dan pangan pada awal 2025.

    Tiga BUMN tersebut yakni Virama Karya, Yodya Karya, Indra Karya. Setelah perluasan bidang usaha, Virama Karya menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyetor dana segar untuk ketiga BUMN tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah bakal menyuntikkan PMN senilai Rp8 triliun kepada 3 BUMN baru bernama Agrinas.

    “Kami menyiapkan dalam APBN below the line sampai Rp8 triliun. Dalam APBN itu ada below the line yaitu pembiayaan untuk investasi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa alokasi PMN untuk Agrinas senilai Rp8 triliun bukanlah anggaran baru, melainkan sudah tercatat dalam APBN 2025.

    “Proses sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan ke DPR untuk kemudian diproses PMN-nya,” jelasnya.

    Rencana suntikan PMN ke Agrinas juga sebelumnya sempat disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan, penambahan penyertaan modal negara atau PMN akan dimanfaatkan untuk sejumlah kegiatan perikanan, perkebunan, dan pangan.

    “Penambahan PMN tersebut akan digunakan antara lain untuk kegiatan tambak budidaya dan kegiatan perikanan tangkap, pengelolaan kawasan sentra produksi pangan, revitalisasi lahan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit,” jelas Tommy dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Senin (17/3/2025).

    Komentar senada juga disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Dia mengatakan, pihaknya tengah mengajukan PMN untuk ketiga BUMN itu.

    “Lagi proses, lagi proses [pengajuan PMN]. Agrinas Palma, Agrinas Pangan, sama Jaladri [PT Agrinas Jaladri Nusantara] lagi proses, kita lagi mau ajukan PMN, lagi proses,” kata Wamen yang akrab disapa Tiko ini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

  • USAID Dibubarkan Trump, Gimana Nasib Program TBC di RI? Ini Kata Kemenkes

    USAID Dibubarkan Trump, Gimana Nasib Program TBC di RI? Ini Kata Kemenkes

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan seluruh program Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) beberapa waktu lalu. Hal ini karena Trump menganggap USAID menghabiskan anggaran negara melalui program-program mereka.

    Imbas dari keputusan ini juga berdampak ke banyak negara terkait pasokan medis dan obat-obatan yang sebelumnya disokong USAID. Lalu, apakah Indonesia termasuk negara yang terdampak akan hal itu, khususnya dalam pengentasan kasus tuberkulosis (TBC)?

    Menjawab hal ini, Ketua Tim Kerja Tuberkulosis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Tiffany Tiara Pakasi menegaskan bahwa tidak ada dampak signifikan dari dihentikannya program USAID pada penanganan kasus TB di Indonesia.

    “Saya bisa jawab ini tidak berdampak. Karena apa? pertama pelayanan tuberkulosis itu memang sudah terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan di faskes kita secara nasional,” kata Tiara dalam temu media daring Hari Tuberkulosis Sedunia, Senin (24/3/2025).

    “Dan untuk obat-obatan itu sebagian besar disediakan oleh APBN. Ada juga beberapa daerah yang mampu untuk non-obat mereka bisa menyiapkan,” sambungnya.

    Tiara melanjutkan bahwa Indonesia juga mendapatkan bantuan dari luar negeri yakni The Global Fund untuk akses obat TB resisten yang memang belum ada di Tanah Air.

    Menurut Tiara, dampak yang bisa dirasakan Indonesia terkait berhentinya program USAID yakni terkait sumber daya manusia (SDM) serta dukungan inovasi pengobatan.

    “Jadi yang pertama kali terhambat adalah beberapa upaya inovasi. Mungkin sambil kami mencari peluang sumber pembiayaan yang lain. Saat ini memang inovasi tersebut belum bisa dilaksanakan,” tutupnya.

    (dpy/kna)

  • Jadi Jalur Langganan Mudik, Pasokan Gas di Palembang Dipastikan Aman

    Jadi Jalur Langganan Mudik, Pasokan Gas di Palembang Dipastikan Aman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan gas bumi untuk masyarakat dan industri di Palembang mencukupi jelang lebaran 2025.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana usai melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah infrastruktur energi di Palembang, Sumatera Selatan.

    “Kehadiran kami di sini bertujuan memastikan kesiapan sektor ESDM, terutama di wilayah strategis Palembang, yang merupakan salah satu jalur utama mudik Lebaran,” kata Dadan dikutip dari keterangan tertulis, Senin (24/3/2025).

    Dadan menekankan pentingnya menjaga kestabilan pasokan gas untuk pelanggan, baik industri maupun rumah tangga, mengingat tingginya permintaan pada periode Lebaran.

    Menurut dia, Palembang merupakan titik strategis bagi jalur mudik masyarakat, sehingga kesiapan sistem distribusi gas harus tetap optimal. Kunjungan pada saat itu juga difokuskan pada jaringan gas kota, yang melayani sekitar 40 ribu pelanggan rumah tangga.

    Selain melakukan pengawasan pasokan di sisi hulu, kunjungan ini juga menyoroti operasional di sisi hilir. PT Pertamina Gas Negara (PGN) melalui Area Head PGN Palembang, Braman Setyoko, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga keandalan dan penyaluran gas selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2025.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina terus mengoptimalkan dan meningkatkan layanan energi pada momentum Ramadan-Idul Fitri 2025, salah satunya Subholding Gas, Pertamina Gas Negara, hal ini untuk memastikan layanan terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat.

    Data PGN menunjukkan, saat ini terdapat 103 pelanggan di sektor industri dan komersial, 164 usaha kecil, serta 6.638 pelanggan rumah tangga yang terlayani melalui jaringan pipa sepanjang 198,4 km.

    Kesiapan infrastruktur ini diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi gas bumi, mendukung aktivitas masyarakat dan industri selama momen Lebaran.

    Sebagai informasi, sambungan gas untuk rumah tangga di Palembang selain dibangun oleh PGN juga dibangun oleh Kementerian ESDM menggunakan APBN yang saat ini berjumlah total sebanyak 31.423 Sambungan Rumah (SR).

    Tak hanya itu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Pertagas Niaga, dan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya selaku pengelola Jaringan Gas (Jargas) Kota Palembang melakukan pengembangan pelanggan (mandiri) sehingga total jumlah keseluruhan pelanggan jargas kota Palembang sebanyak 38.061 SR.

    Pasokan BBM, LPG dan Listrik Aman Terkendali

    Selain menjaga ketersediaan pasokan gas, Dadan juga menjelaskan bahwa sistem kelistrikan untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya dalam kondisi aman dan terkendali.

    “PLN melaporkan, dari sisi ketersediaan daya, sistem kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB) dalam kondisi aman dengan daya mampu pembangkit sebesar 3.774 MW, sedangkan beban puncak mencapai 1.398 MW, sehingga masih tersedia cadangan daya sebesar 1.187 MW,” ujar Dadan.

    Sama seperti halnya listrik, dilaporkan pula ketersediaan BBM dan LPG saat ini juga dalam kondisi aman, tidak terjadi masalah.

    “Ketersediaan stok BBM untuk wilayah S2JB stoknya untuk secara keseluruhan berada dalam kondisi aman di angka 6 hari namun tersambung dengan pipa ke Kilang Plaju, disana tangki besarnya ada,” kata Dadan.

    (pgr/pgr)

  • DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Sistem Coretax Alami Kendala Teknis – Halaman all

    DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Sistem Coretax Alami Kendala Teknis – Halaman all

    DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Coretax Alami Kendala Teknis
     
     
    Mario Christian Sumampow/Tribunnews.com
     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meyakini penerimaan pajak akan kembali meningkat, meski pada awal 2025 menghadapi kendala akibat masalah teknis pada sistem layanan perpajakan berbasis teknologi informasi, Coretax.

    Hal itu disampaikan Misbakhun saat berbicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema “Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II” di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dalam forum tersebut, Misbakhun menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang hingga Februari telah mencapai Rp 31,2 triliun. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya melaporkan, pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, sementara belanja negara sudah menyentuh Rp348,1 triliun.

    Misbakhun menilai salah satu penyebab defisit tersebut adalah belum optimalnya implementasi Coretax.

    Sistem baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 1 Januari 2025 ini dinilai masih menghadapi berbagai kendala teknis.

    “Terdapat permasalahan teknis di lapangan yang mengganggu data penerimaan pajak dan akses pembayaran pajak,” kata Misbakhun.

    Sebagai mantan pegawai DJP, Misbakhun membandingkan penerimaan pajak dengan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

    Menurutnya, penerimaan bea dan cukai justru mengalami peningkatan pada Februari 2025.

    “Kalau penerimaan bea dan cukai naik, seharusnya penerimaan pajak juga naik. Ini artinya, turunnya penerimaan pajak bukan karena perlambatan ekonomi, tapi karena ada problem teknis di Coretax,” jelasnya.

    Meski demikian, Misbakhun tetap optimistis penerimaan pajak akan membaik dalam waktu dekat. 

    Ia memperkirakan angka penerimaan akan meningkat pada Maret dan April, seiring masuknya laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak pribadi dan korporasi. Selain itu, masih ada setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang akan masuk pada bulan-bulan berikutnya.

    Misbakhun juga mengimbau para pelaku pasar modal di BEI untuk tidak khawatir berlebihan atas kondisi ini, apalagi sampai terpengaruh rumor yang dapat memicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    “DPR akan terus mengawal agar defisit APBN 2025 tetap terjaga di angka 2,53 persen dari PDB. Melihat data moneter dan perbankan yang ada, sebenarnya optimisme itu pantas kita jaga,” katanya.
     

  • PHRI Desak Pemerintah Beri Relaksasi Usai Industri Perhotelan Merosot

    PHRI Desak Pemerintah Beri Relaksasi Usai Industri Perhotelan Merosot

    JAKARTA – Pemerintah diminta untuk segera memberikan relaksasi pajak, bantuan finansial, hingga meningkatkan promosi pariwisata. Hal ini diutarakan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

    Upaya tersebut untuk membantu sektor pariwisata, utamanya perhotelan, di tengah dampak pemotongan anggaran sektor pariwisata.

    “Kami di sini mendesak pemerintah untuk segera memberikan intervensi ini termasuk insentif pajak, bantuan finansial, dan peningkatan promosi pariwisata,” ujar Ketua bidang Litbang dan  IT Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI Christy Megawati pada konferensi pers di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 22 Maret.

    Intervensi ini, menurut Christy, dianggap penting untuk menstabilkan sektor pariwisata yang mengalami penurunan drastis, sekaligus menjaga prospek jangka panjang industri ini di Indonesia.

    Christy menyebut, kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden berdampak pada operasional hotel dan menimbulkan potensi kerugian yang tidak sedikit.

    Menurut hasil survei “Sentimen Pasar Dampak Kebijakan Penghematan Anggaran Pemerintah” yang dilakukan PHRI pada Maret 2025, dari 726 responden yang merupakan pemain industri perhotelan di 30 provinsi di Indonesia, 88 persen di antaranya memprediksi bahwa mereka akan menghadapi keputusan sulit, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan upah karyawan, untuk mengurangi beban biaya operasional.

    Di sektor perhotelan yang memiliki banyak karyawan, hal ini berisiko menyebabkan defisit operasional dan bahkan penutupan hotel. Sebanyak 58 persen responden juga memperkirakan potensi gagal bayar pinjaman kepada bank akibat kondisi yang semakin sulit.

    Dampak pemotongan anggaran ini juga berpengaruh pada penerimaan pajak hotel. Sebanyak 75 persen dari pelaku industri pariwisata memprediksi bahwa target pajak yang ditetapkan tidak akan tercapai.

    Sementara 71 persen lainnya khawatir bahwa kerugian pendapatan hotel akan mengganggu rantai pasok industri ini.

    Jika situasi tidak segera diatasi, 83 persen pelaku industri yakin sektor pariwisata akan mengalami penurunan lebih lanjut, yang akan berdampak buruk bagi ekonomi daerah yang sangat bergantung pada pariwisata.

    Senada dengan Christy, Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani turut menyuarakan tentang relaksasi. Ia juga menyinggung kebijakan yang menginstruksikan Kementerian dan Lembaga untuk memangkas anggaran perjalanan dinas (Perdin) hingga 50 persen.

    Menurut dia, meski kebijakan tersebut memangkas sebanyak 50 persen anggaran, kenyataan di lapangan sama sekali tidak ada pemasukan sektor pariwisata utamanya hotel yang mendapat pesanan terkait perjalanan dinas kementerian dan lembaga.

    “Kami melihat bahwa lebih baik pemerintah segera kalau memang 50 persen itu dijalankan 50 persen. Karena per hari ini yang terjadi adalah 100 persen tidak ada yang jalan,” imbuh Hariyadi.

    “Yang paling penting pemerintah segera merelaksasi atau menjalankan kembali anggarannya, karena kalau semakin lama maka dampaknya nanti akan merembet kemana-mana,” tambahnya.

    Tanpa tindakan cepat, Hariyadi mengungkap dampak buruk diperkirakan akan meluas, tidak hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan.

    Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah (Pemda) sebanyak 50 persen.

    Dalam Inpres itu, dijelaskan jumlah efisiensi Rp306,6 triliun anggaran belanja negara, terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2025 sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,5 triliun.