Xcloud.id

Topik: APBN

  • Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kebijakan Fiskal 2026

    Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kebijakan Fiskal 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang beberapa menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) untuk APBN 2026.

    Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (26/3/2025) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

    Selain itu, beberapa wakil menteri yang turut hadir antara lain Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu, dan Suahasil Nazara.

    “Rapat bersama Presiden Prabowo ini membahas APBN 2026, khususnya terkait dengan KEM PPKF,” ujar Menko Perekonomian Airlangga saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan dikutip dari Antara.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan diskusi kali ini merupakan bagian dari siklus penyusunan APBN 2026.

    “Dokumen ini mencakup pokok-pokok kebijakan fiskal yang nantinya akan disampaikan ke DPR. Kami melaporkan langsung kepada Presiden,” jelasnya.

    Mengutip informasi dari situs resmi Kementerian Keuangan, KEM PPKF merupakan dokumen resmi negara yang memberikan gambaran serta skenario kebijakan ekonomi dan fiskal. Dokumen ini digunakan sebagai bahan diskusi awal dalam perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

    Penyusunan serta penyampaian KEM PPKF juga menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban pemerintahan Presiden Prabowo kepada masyarakat.

  • Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026

    Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rohmat Pambudy juga terlihat hadir di Istana. 

    Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa kedatangannya hari ini untuk melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

    “Iya [bahas APBN 2026], mulai disusun ya. Lapor ke bapak Presiden dulu,” terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Senada, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membenarkan bahwa rapat terbatas yang digelar hari ini terkait dengan Rancangan APBN atau RAPBN 2026. Dia menyebut akan lebih dulu membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). 

    “[Bahas] APBN 2026. KEM-PPKF,” ujarnya. 

    Sebelumnya, pada Rapat Komisi XI DPR Sri Mulyani sempat menyebut bahwa efisiensi anggaran dilakukan pada APBN 2025 akan turut diterapkan pada APBN 2026. 

    “Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari [efisiensi] 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2/2025). 

    Proses pembahasan RAPBN setiap tahunnya memakan waktu berbulan-bulan. Setelah membahasnya dengan intens bersama DPR, maka Presiden nantinya akan menyampaikan APBN 2026 saat Sidang MPR 16 Agustus. 

    Kemudian, rancangan APBN itu akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU APBN) beberapa waktu setelahnya. 

  • Pemerintah Australia Umumkan Anggaran Baru, Ada Kaitannya dengan Migrasi

    Pemerintah Australia Umumkan Anggaran Baru, Ada Kaitannya dengan Migrasi

    Bendahara Negara Australia Jim Chalmers mengumumkan rincian APBN terbaru, Selasa malam kemarin.

    APBN kali ini merupakan janji kampanye Partai Buruh, yang sedang berkuasa, tapi bagaimana penerapannya akan tergantung siapa yang akan menang pada Pemilu mendatang.

    Sementara pihak oposisi pun akan segera memberikan rancangan anggaran, yang bisa jadi setuju dengan sebagian pos atau sama sekali ingin mengubahnya.

    Ada satu kejutan besar yang berhasil dirahasiakan pemerintah sebelum malam penganggaran: pemotongan pajak penghasilan untuk setiap pembayar pajak.

    Di artikel ini kami pakai istilah ‘winner’ untuk pos anggaran yang ditambah, serta ‘loser’ untuk pos yang anggarannya dikurangi.

    Oh ya, pos anggaran yang ditampilkan di sini hanya yang kami anggap menarik, untuk selengkapnya Anda bisa baca di sini.

    Winner: Pembayar Pajak

    Bagian yang dianggap paling menarik dalam rancangan anggaran kali ini adalah kebijakan pemotongan pajak penghasilan, yang akan digunakan pemerintah sebagai landasan untuk kampanye pemilihan federal.

    Mulai 1 Juli 2026, berapa pun penghasilan yang didapatkan, untuk setiap uang yang didapatkan dengan rentang AU$18.201 dan AU$45.000 akan dikenai pajak 15 persen mulai tahun depan. Pajak ini turun dari 16 persen di tahun ini dan akan berkurang menjadi 14 persen mulai Juli 2027.

    Pemerintah memperkirakan kebijakan ini akan mengembalikan hingga AU$268 per tahun ke kantong para pembayar pajak pada tahun pertama dan hingga AU$536 per tahun mulai tahun kedua dan seterusnya.

    Pihak oposisi telah mengonfirmasi kalau mereka tidak akan mendukung pemotongan pajak ini, sehingga ini bisa jadi isu yang menarik saat pemilu nanti.

    Winner: Tagihan Listrik

    Pemerintah akan memperpanjang subsidi tagihan listrik selama enam bulan, memberikan potongan tambahan sebesar AU$150 untuk rumah tangga dan usaha kecil.

    Subsidi untuk tagihan listrik akan diterapkan secara otomatis kepada setiap rumah tangga dan sekitar 1 juta usaha kecil mulai 1 Juli, yang akan dibayar setiap empat bulan.

    Departemen Keuangan memperkirakan bantuan ini akan langsung menurunkan inflasi utama pada tahun 2025, serta mengurangi tagihan rumah tangga rata-rata sebesar 7,5 persen, dengan biaya sebesar AU$1,8 miliar dalam proyeksi ke depan.

    Loser: Batasan membeli rumah

    Warga negara asing, termasuk warga yang bukan penduduk tetap (PR), akan dilarang membeli rumah yang sudah ada di Australia selama dua tahun mulai bulan depan.

    Menurunnya pendaftaran investasi asing diperkirakan bisa menyebabkan pemerintah Australia kehilangan AU$90 juta selama lebih dari lima tahun.

    Selain itu, pemerintah akan menghabiskan AU$5,7 juta untuk membatasi warga asing membeli rumah, dan AU$8,9 juta tambahan untuk audit ‘land-banking’ oleh pembeli asing.

    Ada beberapa pengecualian terhadap larangan, yakni jika investasi meningkatkan pasokan perumahan atau mendukung pasokannya.

    Pemerintah Australia berkomitmen pada langkah ini untuk memenuhi janji kampanye yang dibuat oleh Koalisi yang berupaya meringankan sebagian tekanan pada pasar perumahan.

    Loser: Pendapatan dari Tembakau

    Pemerintah federal Australia selama ini kalah dalam memerangi tembakau ilegal.

    Penjualan tembakau ilegal yang terus meningkat menghabiskan anggaran secara besar-besaran. Padahal, cukai tembakau (pajak yang dikenakan pada setiap bungkus rokok) menjadi sumber pendapatan yang sangat menguntungkan bagi pemerintah sejak lama.

    Setiap tahun, pajak ini menyumbang miliaran dolar ke kas pemerintah.

    Namun, dengan semakin banyaknya tembakau di pasar gelap, pemerintah harus memangkas proyeksi pendapatan selama lima tahun sebesar AU$6,9 miliar.

    Winner: Panda

    Panda di kebun binatang Adelaide, Xing Qiu dan Yi Lan, akan menjadi “jutawan” berkat dana sebesar AU$3,8 juta yang dialokasikan selama lima tahun untuk mendukung keberadaan mereka di kebun binatang.

    Pasangan panda ini secara resmi tiba di Adelaide pada awal tahun 2025, sebagai bagian dari program peminjaman dari China, dengan harapan mereka bisa berkembang biak di masa depan.

    Loser: Migran Sementara

    Jumlah migrasi, yang merujuk pada migran sementara, diperkirakan akan turun hingga 75.000 orang pada tahun anggaran berikutnya.

    Angka migrasi luar negeri bersih diperkirakan akan turun dari 335.000 tahun ini menjadi 260.000 orang di tahun 2026, dan kemudian 225.000 orang di tahun berikutnya.

    Mahasiswa internasional merupakan bagian besar dari kelompok tersebut dan kedua partai besar Australia, yakni Partai Buruh dan Partai Liberal, mengarahkan perhatian mereka kepada mahasiswa internasional dalam upaya mengembalikan migrasi ke tingkat sebelum pandemi.

    Partai Buruh memperkenalkan serangkaian langkah untuk membatasi jumlah mahasiswa internasional yang datang, meski tidak terlaksana seutuhnya.

    Meskipun menentang upaya Partai Buruh untuk membatasi pendaftaran mahasiswa internasional, Partai Liberal, yang dikenal juga dengan Koalisi, berjanji untuk menetapkan aturan mereka sendiri jika terpilih pada pemilihan berikutnya.

    Winner: Pengusaha Bir

    Mengapa ini kami bahas, karena menarik melihat pemerintah Australia akan membekukan kenaikan pajak atas bir atau curah selama dua tahun.

    Meski kebijakan ini tidak akan berdampak besar pada harga segelas bir, karena selisihnya kurang dari satu sen, langkah ini tetap disambut baik oleh para pembuat bir. Mereka menilai perubahan yang “moderat” ini dapat membantu mendukung bisnis perhotelan dan industri minuman.

    Winner: Pembeli Rumah Pemula

    Skema ‘Help to Buy’ yang telah disahkan tahun lalu akan diperluas untuk memungkinkan lebih banyak orang membeli rumah dengan skema dari pemerintah federal.

    Individu dengan penghasilan hingga AU$100.000 dan pasangan dengan penghasilan hingga AU$160.000 dapat memanfaatkan skema ini untuk membeli rumah, di mana pemerintah menanggung hingga 40 persen dari biayanya dan memperoleh bagian kepemilikan dalam properti tersebut.

    Pemilik rumah dapat membeli kembali bagian kepemilikan pemerintah secara bertahap.

    Batas harga properti yang memenuhi syarat juga akan dinaikkan, dengan limit harga tergantung pada negara bagian serta lokasi properti, apakah berada di ibu kota atau wilayah lain.

    Perluasan skema ini akan menelan biaya tambahan sebesar A$800 juta selama empat tahun, sehingga total anggaran mencapai AU$6,3 miliar dalam perkiraan keuangan ke depan.

    Winner: Masyarakat Aborigin

    Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar AU$55,2 juta selama empat tahun untuk memperpanjang perjanjian sewa dengan pemilik tradisional taman nasional Booderee, Kakadu, dan Uluru-Kata Tjuta.

    Selain itu, terdapat pendanaan untuk berbagai inisiatif dalam National Agreement on Closing the Gap, termasuk AU$50 juta untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di toko-toko di daerah terpencil, serta AU$37 juta untuk peningkatan pasokan air bersih di Selat Torres.

    Loser: Penerima Tunjangan

    ABC menganggap penerima tunjangan adalah pihak yang dirugikan dalam anggaran ini, karena tidak ada skema baru yang ditargetkan bagi warga yang menerima pembayaran dukungan pendapatan seperti Jobseeker atau Commonwealth Rent Assistance.

    Pembayaran tersebut diindeks sesuai dengan inflasi dan ditingkatkan minggu lalu sebagai bagian dari penyesuaian rutin tersebut.

    Namun, komite penasihat inklusi ekonomi pemerintah, yang terdiri dari para pemimpin kelompok masyarakat, pakar layanan sosial, dan ekonom awal bulan ini mendesak kenaikan substansial, dengan mengatakan pembayaran saat ini masih “sangat tidak memadai.”

    Komite tersebut menemukan jumlah pembayaran Jobseeker berada di bawah rata-rata negara maju lainnya dan di bawah garis kemiskinan.

    Pemerintah dua kali menaikkan pembayaran terkait Jobseeker dan pendapatan lainnya dalam anggaran sebelumnya di tengah krisis biaya hidup yang sedang berlangsung, yang merupakan kenaikan permanen pertama dalam 20 tahun.

    Loser: Konsultan

    Pemerintah Australia akan memangkas lebih banyak pengeluaran untuk konsultan, kontraktor, dan tenaga kerja yang dipekerjakan dalam sektor layanan publik, sehingga mengurangi pengeluaran ‘outsourcing’ A$720 juta lebih banyak dari perkiraan sebelumnya.

    Pemerintah Australia secara bertahap memotong pengeluaran untuk tenaga kerja eksternal sejak jumlah orang yang bekerja di layanan federal meningkat pesat di bawah pemerintahan sebelumnya.

    Skandal pajak PwC, di mana konsultan berbagi rahasia pajak untuk memperkaya PwC dan klien korporatnya, juga mendorong peralihan dari kontrak ke empat perusahaan akutansi.

    Tidak berubah: Pertahanan

    Sebanyak AU$1 miliar dalam belanja pertahanan akan dimajukan untuk membiayai pembuatan roket, menyiapkan HMAS Stirling di Australia Barat untuk kapal selam nuklir, dan mempercepat pembelian fregat dekade ini.

    Belanja yang dipercepat akan memungkinkan kapal selam nuklir dari AS dan Inggris untuk dirotasi melalui HMAS Stirling mulai tahun 2027.

    Secara keseluruhan, A$10,6 miliar akan dibelanjakan untuk pertahanan selama perkiraan ke depan, yang merupakan bagian dari peningkatan $50 miliar yang diumumkan sebelumnya selama satu dekade, tetapi tidak ada uang baru yang substansial dalam anggaran ini.

    Kredit:

    Ilustrasi:Penerjemah: Hellena Souisa dan Natasya Salim[Your Say Zendesk form embed]

  • Airlangga-Sri Mulyani Merapat ke Istana, Ada Apa?

    Airlangga-Sri Mulyani Merapat ke Istana, Ada Apa?

    Jakarta –

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Mereka akan membahas mengenai penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan APBN tahun depan.

    “Kita ketahui pada saat di dalam, soal APBN 2026. KEM-PPKF,” ujar Airlangga ketika tiba di Istana, Rabu (26/3/2025).

    Sri Mulyani mengatakan APBN 2026 memang sudah mulai disusun untuk kemudian nantinya akan dibahas dengan DPR.

    “Iya mulai disusun ya, kami lapor ke Pak Presiden dulu,” kata Sri Mulyani singkat.

    (hal/rrd)

  • Kebijakan Efisiensi Bikin Usaha Hotel BUMN Lesu? Ini Kata InJourney

    Kebijakan Efisiensi Bikin Usaha Hotel BUMN Lesu? Ini Kata InJourney

    Jakarta –

    Langkah efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun 2025 dikhawatirkan akan berimbas pada ekonomi di sejumlah sektor. Hal ini khususnya dengan sektor pariwisata, termasuk perhotelan.

    Direktur Utama InJourney Hospitality, Christine Hutabarat, mengatakan pihaknya berharap kebijakan ini justru akan mendorong masyarakat untuk lebih memilih berlibur di dalam negeri ketimbang di luar negeri, sehingga pariwisata RI justru terangkat.

    “Kita punya destinasi yang luar biasa indah, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Yogyakarta, lalu Bali, dan yang lain-lain. Jadi, kita melihat sih, kita mendorong masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri,” kata Christine dalam konferensi pers di Kantor InJourney, Sarinah, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Selain peningkatan waktu tinggal masyarakat, ia juga berharap agar peningkatan pergerakan wisatawan domestik juga akan meningkatkan angka belanja dalam negeri. Dengan demikian, ekonomi daerah juga ikut berputar.

    “Kita tahu bahwa kita memiliki banyak sekali produk-produk dalam negeri yang luar biasa, tidak kalah untuk bersaing di global market. Karena kita tahu going local is going global. Dan diharapkan kita bisa meningkatkan pendapatan dari industri perhotelan,” ujarnya.

    Di samping itu, menurutnya kolaborasi dengan sesama pelaku di ekosistem yang sama sangat penting untuk memperkuat industri. Karena itulah, InJourney telah berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan sejumlah stakeholder, salah satunya dengan mengadakan event bersama.

    Pihaknya juga berkolaborasi dengan agen perjalanan (travel agent) untuk promo-promo paket (bundling), supaya penawaran-penawaran yang diberikan kepada masyarakat juga lebih menarik, supaya bisa sekaligus menarik market domestik dan juga global.

    “Intinya kan adalah bagaimana kita creating traffic sebanyak-banyaknya masuk ke Indonesia, dan meningkatkan jumlah spendingnya. Jadi tidak cuma stay saja, tapi juga spending,” kata dia.

    Sementara itu, Marketing Group Head InJourney, Retna Murti Asmoro, menilai kebijakan penghematan pemerintah ini bisa menjadi peluang agar bisa mengurangi ketergantungan dengan sesama perusahaan pelat merah atau BUMN, maupun kementerian.

    “Karena jujur kalau zaman dulu, mungkin kita lebih banyak complacent, nanti juga datang dari kementerian, akan menginap di InJourney. Nah sekarang ini kita tidak bisa tinggal diam, justru harus lebih giat lagi InJourney dan juga InJourney Hospitality untuk bisa merambah industri-industri swasta,” kata Retna.

    Dengan demikian, menurutnya, pihaknya perlu mendorong lebih banyak kolaborasi dan kerja sama dengan perusahaan swasta dan lebih menjaring pasar-pasar luar. Retna bilang, saat ini InJourney tidak bisa hanya bergangtung pada instansi pemerintahan.

    Sebagai informasi, pemerintah telah melakukan efisiensi besar-besaran hingga menghasilkan penghematan Rp 306 triliun atau sekitar US$ 20 miliar. Efisiensi ini merupakan upaya merelokasi uang negara yang semula mendanai program-program yang tidak diperlukan.

    Adapun efisiensi tersebut dilakukan berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

    (shc/rrd)

  • Dividen BUMN Tak Lagi Masuk ke Kas Negara, Ekonom Wanti-Wanti Tekanan Fiskal Bertambah

    Dividen BUMN Tak Lagi Masuk ke Kas Negara, Ekonom Wanti-Wanti Tekanan Fiskal Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran pemerintah akan berkurang usai setoran dividen BUMN tak lagi masuk ke kas negara, melainkan dikelola BPI Danantara. Para pakar pun mewanti-wanti agar otoritas memberi respons secara prudent agar kepercayaan investor kepada pasar keuangan Indonesia tidak lenyap.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna menjelaskan berkurangnya anggaran pemerintah akibat hilangnya salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yaitu dividen BUMN, akan menambah tekanan fiskal ke depan.

    “Terutama di tengah kondisi APBN yang defisit dan beban utang yang besar,” ujar Ariyo dalam diskusi daring Indef, Selasa (25/3/2025).

    Sebagai informasi, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB pada tahun ini. Sementara itu, pemerintah harus membayar utang pokok dan bunga utang sebesar Rp1.353,23 triliun pada tahun ini.

    Oleh sebab itu, Ariyo mengaku khawatir investor semakin tidak percaya dengan kondisi pasar keuangan di Indonesia dengan kondisi fiskal yang sudah sangat sempit, tetapi ditambah adanya pengurangan pendapatan negara.

    “Saya menanti nih rilis rating [pemeringkatan] dari Fitch and Moody’s dalam waktu dekat. Kita tahu Morgan Stanley dan Goldman Sachs rating-nya turun,” katanya.

    Beberapa waktu lalu dua perusahaan investasi global Goldman Sachs Group Inc. (dari overweight menjadi market weight) dan Morgan Stanley (dari equal weight menjadi underweight) menurunkan peringkat pasar saham Indonesia. 

    Dia pun tidak heran apabila belakangan pemerintah sibuk menggelar rapat untuk merespons perkembangan pasar belakangan, yang mana pasar saham kerap memerah dan depresiasi rupiah meningkat.

    Ariyo pun menekankan pentingnya Danantara bisa segera beroperasi dengan optimal. Hanya saja dia ragu karena banyak permasalahan operasional Danantara yang harus dibenahi terlebih terlebih dahulu seperti kelembagaan dan kebudayaan BUMN yang sangat birokratis daripada profesional.

    Sejalan, Asisten Profesor Perbankan dan Keuangan University of Southampton Wahyu Jatmiko menggarisbawahi pentingnya solusi cepat dari penurunan pendapatan negara akibat Danantara.

    Menurut Wahyu, perlu ada mekanisme yang jelas ihwal setoran keuntungan Danantara ke kas negara. Dia mencontohkan salah satu sovereign wealth fund (SWF) paling sukses yaitu Norway Government Pensiun Fund Global (GPFG) mengalokasikan 3% dari nilai pasarnya untuk ditransfer ke kas negara.

    Meski hanya 3% namun karena nilai pasar GPFG sangat besar, alokasi tersebut setara sekitar 20% dari total penerimaan APBN Norwegia. Hanya saja, dia tidak yakin Danantara bisa mendapatkan keuntungan besar dalam waktu dekat.

    Wahyu pun takut pemerintah memutuskan untuk tutupi anggaran yang hilang dari setoran dividen BUMN dengan berutang. Masalahnya, pemerintah tidak ruang besar untuk berutang dengan kondisi fiskal seperti sekarang ini.

    “Apalagi kalau sifatnya global, rating kita juga under pressure [di bawah tekanan] sekarang. Cost of borrowing [biaya pinjaman] kita akan cukup tinggi juga,” ujar Wahyu pada kesempatan yang sama.

    Oleh sebab itu, dia tidak menyarankan pemerintah kembali menerbitkan surat utang meski pendapatan negara berkurang akibat dividen BUMN masuk ke Danantara—bukan kas negara.

  • Pelantikan kepala daerah tak serentak, opsi revisi UU Pemda

    Pelantikan kepala daerah tak serentak, opsi revisi UU Pemda

    Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan, Halilul Khairi . Foto: Istimewa

    Pelantikan kepala daerah tak serentak, opsi revisi UU Pemda
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkaji kemungkinan revisi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemda, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Rencana revisi itu lebih menselaraskan visi dan program Presiden dengan para kepala daerah.

    Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan, Halilul Khairi mengatakan kajian revisi UU Pemda terkait pelaksanaan Pilkada dan Pemilu memang perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

    Halilul mencontohkan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 masih menyisakan masalah. Selain tingginya biaya pelaksanaan pilkada, ternyata tidak semua kepala daerah bisa dilantik secara bersamaan.

    Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya pelaksanaan Pilkada Ulang di sejumlah daerah, selain masih adanya gugatan  pilkada di sejumlah daerah.

    “Akibatnya terdapat kesenjangan soal waktu dan target yang ingin dicapai antara visi dan misi presiden terpilih dengan para kepala daerah terpilih,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (25/3/25).

    “Apalagi pelaksanaan Pilpres jeda waktunya cukup lama dengan Pilkada 2024. Sehingga implementasi program pemerintah menjadi ter-delay,” ujarnya.

     

    Belum lagi, lanjut Halilul, APBN maupun APBD biasanya ditetapkan satu tahun sebelumnya. Sehingga dukungan anggaran menjadi masalah tersendiri.

    Terkait revisi UU Pemda, lanjut Halilul,  memang ada ide soal Pilkada tidak langsung.

    “Tapi ide Pilkada tidak langsung memang perlu kita diskusi lebih dalam untung ruginya. Inilah yang masih perlu pengkajian mendalam,” ungkapnya.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • RI dan China Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pusat Inovasi AI Asia Tenggara

    RI dan China Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pusat Inovasi AI Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China tengah mengkaji rencana pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pendirian pusat inovasi AI bersama di kawasan Asia Tenggara.

    Hal tersebut terungkap saat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bertemu dengan Sekretaris Partai Kota Nanning, Provinsi Guangxi, Tiongkok, Nong Shengwen. 

    “Kerja sama di bidang infrastruktur digital antara Indonesia dan Tiongkok menjadi yang terbesar di antara kerja sama dengan negara lainnya. Hal ini telah mendukung konektivitas hingga ke pelosok Indonesia melalui teknologi 4G dan 5G,” kata Meutya dalam pertemuan di Kantor Kementerian Komdigi, Selasa (25/03/2025).

    Meutya menyatakan minat untuk memperluas kerja sama di bidang AI dengan Kota Nanning sebagai inspirasi berkat keberhasilannya menjadi pusat smart city yang berbasis AI.

    Menurut Meutya, pengembangan AI di Indonesia juga akan diarahkan untuk mendukung sektor pertanian sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan ketahanan pangan.  

    “Kami terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara, termasuk China, dalam mengembangkan teknologi AI. Target kami adalah menciptakan 9 juta talenta digital yang berkapabilitas tinggi di bidang AI pada tahun 2030,” tuturnya.

    Sekretaris Partai Kota Nanning, Nong Shengwen, menyatakan komitmennya untuk mempererat hubungan kedua negara melalui inovasi teknologi.

    Nong Shengwen juga menegaskan kesiapan Nanning untuk memberikan dukungan penuh, termasuk kebijakan dan fasilitas, kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin bekerja sama.

    “Kami berharap dapat membangun pusat kerja sama dan inovasi AI antara China dan Asean di Indonesia, dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong peserta didik di Tanah Air untuk bisa menguasai kecerdasan buatan hingga perkembangan teknologi dan sains.

     Hal ini dia sampaikan saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0. Acara tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

    “Serangan-serangan siber kian berjalan, untuk itu kita harus bekerja keras terutama menghasilkan anak-anak yang menguasai menguasai teknologi ini, menguasai siber, artificial intelligence,” ujarnya dalam forum itu.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkapkan alasan pemerintah lebih mengedepankan pendidikan dalam gelontoran APBN 2025 hingga Rp724,3 triliun adalah agar anak didik mampu beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi. 

    “Karena itu kita akan fokus kepada pendidikan yang kita sebut sains, teknologi, engineering, mathematics. Ini akan kita rebut walaupun bidang-bidang lain pun kita akan bina juga demikian,” ucapnya.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak serta kekayaan alam yang melimpah, tetapi pemerintah harus selalu waspada. Mengingat banyak pihak yang tak menghendaki Indonesia menjadi Negara maju.

    “Karena itu kita optimistis walaupun tetap harus waspada. Karena kita kaya, karena kita besar, kita selalu ada pihak yang tidak menghendaki kita maju,” pungkas Prabowo.

  • Sri Mulyani Cairkan Anggaran Pendidikan Rp 76,4 Triliun

    Sri Mulyani Cairkan Anggaran Pendidikan Rp 76,4 Triliun

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran pendidikan Rp 76,4 triliun sepanjang Januari-Februari 2025. Jumlah tersebut merupakan 10,6% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penggunaan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satunya melalui program unggulan renovasi dan revitalisasi 22 ribu sekolah.

    “Hingga akhir Februari kemarin, anggaran pendidikan telah terealisasi sebesar Rp 76,4 triliun (10,6% dari pagu APBN). Salah satu penggunaannya untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan renovasi dan revitalisasi 22 ribu sekolah,” tulis unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Selasa (25/3/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan total anggaran pendidikan tahun ini sebesar Rp 724,3 triliun atau 20% dari total APBN 2025. Selain untuk renovasi dan revitalisasi sekolah, berikut manfaat penggunaan anggaran pendidikan:

    – Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 1,1 juta siswa
    – Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa
    – Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta siswa
    – Bantuan Operasional PTN (BOPTN) untuk 197 lembaga
    – Beasiswa LPDP untuk 10.500 mahasiswa
    – Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS untuk 477,7 ribu guru
    – Sekolah Unggulan, Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Rakyat
    – Makan Bergizi Gratis (MBG)
    – Digitalisasi pembelajaran

    “Sumber Daya Manusia adalah harta paling berharga dari suatu bangsa. Untuk itu, APBN akan terus memberikan dukungan agar kita bisa mencapai visi Indonesia Maju,” tulis Sri Mulyani.

    (aid/hns)

  • Rupiah Terburuk sejak Krisis Moneter, Awas Harga Melonjak hingga Beban Utang Meningkat

    Rupiah Terburuk sejak Krisis Moneter, Awas Harga Melonjak hingga Beban Utang Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat anjlok hingga mencapai level terburuk sejak krisis keuangan 1998 pada hari ini, Selasa (25/3/2025). Ekonom menjelaskan pelemahan nilai rupiah tersebut akan berdampak ke kenaikan harga barang/jasa hingga beban utang pemerintah yang semakin berat.

    Dilansir dari Bloomberg, rupiah sempat melemah 0,5% ke level Rp16.642 per dolar AS pada Selasa (25/3/2025). Level itu merupakan level terlemah rupiah di hadapan dolar AS sejak krisis keuangan pada Juni 1998. 

    Ekonom Center on Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan dampak pasti yang akan terasa yaitu dari sisi perdagangan. Alasannya, pelemahan rupiah akan membuat biaya atau selisih yang ditanggung untuk membayar kebutuhan barang impor relatif menjadi lebih mahal.

    “Ketika nilai impor menjadi lebih besar, pelaku usaha atau industri berpotensi untuk melakukan penyesuaian harga. Penyesuaian harga yang dilakukan bukan tidak mungkin akan ditransmisikan ke harga yang harus ditanggung oleh konsumen atau masyarakat,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025).

    Dengan demikian, terjadi kenaikan harga konsumen. Pada akhirnya, kelemahan nilai tukar rupiah ataupun perubahan nilai tukar secara umum menyebabkan peningkatan inflasi di dalam negeri.

    Di samping itu, Yusuf menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak ke signifikan terhadap struktur APBN baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

    Di sisi penerimaan, sambungnya, depresiasi rupiah cenderung meningkatkan nilai ekspor yang dihitung dalam rupiah karena produk-produk ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Dalam hal ini, dampaknya akan positif.

    “Hal ini berpotensi menambah penerimaan devisa yang pada gilirannya mendukung peningkatan pajak terkait ekspor dan penerimaan non pajak dari sektor komoditas, terutama yang bernilai tinggi dan dihargai dalam mata uang asing,” jelasnya.

    Selain itu, meski volume impor bisa menurun karena harga yang relatif lebih mahal, nilai impor yang lebih tinggi dalam rupiah juga dapat meningkatkan penerimaan dari bea masuk dan pajak impor.

    Di sisi pengeluaran, Yusuf menjelaskan pelemahan rupiah cenderung membengkakkan pos-pos yang terkait dengan pembayaran utang luar negeri serta pengadaan barang dan jasa impor.

    Artinya, jika pemerintah memiliki utang yang berbasis mata uang asing maka beban bunga dan pelunasan pokok utang akan meningkat secara nominal dalam rupiah sehingga menekan sisi belanja APBN.

    Tak sampai situ, pengadaan barang impor untuk kebutuhan operasional dan belanja modal pemerintah juga akan mengalami kenaikan harga sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran.

    “Kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang, pada gilirannya, dapat menambah beban pengeluaran untuk subsidi atau program penyesuaian sosial guna menjaga daya beli masyarakat,” ungkap Yusuf.

    Dia pun mendorong agar pemerintah meninjau kembali asumsi nilai tukar yang digunakan dalam penyusunan APBN 2025. Menurutnya, langkah tersebut krusial agar proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara mencerminkan kondisi pasar yang lebih realistis.

    “Dengan menyesuaikan asumsi, pemerintah dapat mengantisipasi pembengkakan biaya utang dan harga barang impor serta memaksimalkan potensi peningkatan penerimaan dari sektor ekspor,” tutup Yusuf.